library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id i TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPADA INSTANSI DI BAWAHNYA Skripsi Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh EKA PRADATA NIM E0011114 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2018
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPADA INSTANSI DI BAWAHNYA
Skripsi
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
EKA PRADATA
NIM E0011114
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2018
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPADA INSTANSI DIBAWAHNYA
Oleh:
EKA PRADATA
NIM. E0011114
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 24 Juli 2018
Dosen Pembimbing
PEMBIMBING I PEMBIMBING II
Pius Triwahyudi, S.H., M.Si Waluyo, S.H., M.Si
NIP. 195602121985031004 NIP. 196808131994031001
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
OLEH PEMERINITAH KOTA SURAKARTA KEPADA INSTANSI DI BAWAHNYA
Oleh
Eka Pradata
NIM. E0011335
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari :
Tanggal :
DEWAN PENGUJI
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Eka Pradata
Nim : E0011114
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PENDELEGASIAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA KEPADA INSTANSI DIBAWAHNYA adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda
citasisan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya
tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 24 Juli 2018
Yang membuat pernyataan
Eka Pradata
E0011114
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
ABSTRAK
Eka Pradata, E0011114, 2018. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDELEGASIAN
WEWENANG PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPADA
INSTANSI DIBAWAHNYA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengetahui apa saja yang menjadi dasar-dasar
pendelegasian wewenang perizinan oleh pemerintah kota surakarta kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta; 2) Mengetahui proses
pendelegasian hak dan kewajiban mengenai wewenang perizinan oleh pemerintah kota
surakarta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Surakarta; 3) Mengetahui apa saja yang menjadi produk-produk perizinan pemerintah kota
surakarta dan implikasinya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surakarta. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode kepustakaan dan dokumenter. Sedangkan teknik analisis bahan hukum
dalam penelitian ini adalah metode sistematis atau dogmatis dimana adanya peraturan hukum
yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang berhubungan erat dan tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 1) Dalam rangka peningkatan pelaksanaan
perizinan penanaman modal pemerintah telah menetapkan kebijakan pelimpahan kewenangan
kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pelayanan dibidang
perizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007; 2)
Pendelegasian kewenangan perizinan yang diberikan oleh Walikota Kota Surakarta kepada
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah pemberian wewenang
untuk mengurus perizinan yang semula dipegang oleh Walikota kemudian diserahkan kepada
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Surakarta.
Kata Kunci : Pendelegasian Wewenang, Perizinan, PMPTSP
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vi
ABSTRACT
The purpose of this research is;1) Knows all that become basics the delegation of
authority in regards to licensing by a city government Surakarta to stop service the entrance
of the Surakarta city; 2) know the correct process the delegation of the rights and obligations
of to make a statement on the authority to press ahead in regards to licensing by a city
government Surakarta to the office of the city investment and named integrated one stop
service the entrance of the Surakarta City; 3) knows all that become products in regards to
licensing the government of a Surakarta City and implications for the local office of the city
invesment and named integrated one stop service the entrance of the Surakarta City.
Techique of law in this study by using the method and documentary literature. While analysis
techniques of law in research is a method of systematic or dogamtic where the rule of law
interlocking between with each other associated closely and cannot be separated from each
other. Based on the results of the analysis in this research, can be taken conclusion
following; 1) in order to increase the implementation of the licensing invesment the
government has set a policy delegation of authority to the provin cial goverments and district
to perform the service in licensing invesment based in a government and district to perform
the service in licensing invesment based on a government regulation number 38 years 2007;
2) the delegation of authority license rendered by the mayor of Surakarta City to head of
jakarta invesment and licensing service is the provision of authority to propose which were
held by the mayor of then submitted to head of jakarta invesment and licensing service
Surakarta City.
Keyword : Delegation, License, PMPTSP
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................ iv
ABSTRAK ............................................................................................ v
ABSTRACT .......................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................... ix
KATA PENGANTAR ..................................................................................... x
DAFTAR ISI ....................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................ 6
D. Manfaat Penelitian .......................................................... 7
E. Metode Penelitian ............................................................ 8
1. Jenis Penelitian ............................................. .......... 8