tinjauan yuridis tentang penerapan alat bukti

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ALAT BUKTI

PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PASAL 188 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

(STUDI PUTUSAN NOMOR. 68/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NABILA FIRDHA RILA MAKARAMAH

201610110311373

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2020

i

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ALAT BUKTI

PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PASAL 188 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

(STUDI PUTUSAN NOMOR. 68/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NABILA FIRDHA RILA MAKARAMAH

201610110311373

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2020

ii

iii

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NABILA FIRDHA RILA MAKARAMAH

NIM : 201610110311373

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENERAPAN ALAT BUKTI

PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK

PIDANA KORUPSI TERHADAP PASAL 188 KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS-TPK/2018/PN.Sby)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang

pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu

Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau

diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang

secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan

dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-

unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR

AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS

ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Malang, 08 September 2020

Yang Menyatakan

NABILA FIRDHA RILA MAKARAMAH

v

ABSTRAKSI

Nama : Nabila Firdha Rila Makaramah

NIM : 201610110311373

Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM

DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA

KORUPSI TERHADAP PASAL 188 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(Studi Putusan Nomor

68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby)

Pembimbing : Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum

Bayu Dwiwiddy Jatmiko,S.H.,M.Hum

Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis normatif tentang penerapan alat

bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi

terhadap pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan

putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby,

dengan membahas pertimbangan kualifikasi alat bukti petunjuk dalam

menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi dan penggunaan alat bukti petunjuk

menurut para ahli. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

mengkaji undang-undang, kasus, konsep dan keterangan ahli. Dengan pendekatan

tersebut dapat melihat suatu pertimbangan hakim yang digunakan pada saat

penggunaan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan suatu putusan tindak pidana

korupsi. Kasus yang telah terjadi, telah memenuhi unsur-unsur pasal 3 Jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan

alat bukti petunjuk dengan mengaitkan dan menyesuaikan setiap perbuatan,

kejadian atau keadaan yang dialami oleh para Terdakwa. Unsur-unsur pasal yang

dikenakan terhadap tindakan para Terdakwa yang disesuaikan dengan perbuatan,

kejadian atau keadaan memberikan keyakinan kepada hakim untuk menggunakan

alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan suatu putusan tindak pidana korupsi. Hal

ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang memberikan ketentuan bahwa dalam

menjatuhkan putusan pidana didukung dengan dua alat bukti yang sah dan

menurut keyakinan hakim. Alat bukti petunjuk digunakan untuk melengkapi

keyakinan hakim, sehingga hal ini merupakan suatu otoritas bagi hakim dalam

menjatuhkan suatu putusan tindak pidana. Sesuai dengan definisinya alat bukti

petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka

dalam putusan ini pertimbangan hakim melihat perbuatan, kejadian atau keadaan

yang dialami oleh para Terdakwa tidak terlepas dari alat bukti lainnya dan saling

berhubungan satu sama lain.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Alat Bukti Petunjuk, Hakim, dan Terdakwa

vi

ABSTRACT

Nama : Nabila Firdha Rila Makaramah

NIM : 201610110311373

Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM

DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA

KORUPSI TERHADAP PASAL 188 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(Studi Putusan Nomor

68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby)

Pembimbing : Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum

Bayu Dwiwiddy Jatmiko,S.H.,M.Hum

The tittle of this research is juridical and normative observation about

application of the clue evidence tool who is use by judge to drop the verdict of a

criminal act of corruption towards the article of 188 criminal procedure code and

related with district court decision of Surabaya number 68/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Sby, with examining the qualifitation of consideration the clue

evidence tool according the authorities. This observation using juridical and

normative approach with regulation review, case, concept, and the explanation of

authorities methods. With this approach methods it can get the analytical

description from judge verdict who use the clue evidence tool to dropping the

decision a criminal act of corruption. The case is already happened and

appropriate with article 3 jo article 18 regulations about the eradication of

corruption and had been changed and added with regulations number 20 year

2001 about regarding the change of regulations number 31 year 1999 about the

eradication of corruption jo article 55 section ( 1) Number 1 Criminal Law Code.

Verdict of judge within qualification the clue evidence tool associate and adjust

with the action, occurrence or situation that experienced by defendant. The article

points are imposed on the action of defendants and adjusted to the action,

occurence or situation giving confidence from judge to use the clue evidence tool

to drop the decision a criminal act of corruption. This is appropriate with the

article 183 Criminal Procedure Code who gives provision that to drop the decision

a criminal act supported with two authentic evidence tools and according to

judge’s faith. The clue evidence tool use to complement of judge’s faith, so that’s

the authority for judge to dropping the verdict of a criminal act. According from

the definition the clue evidence tool obtained from witness explanation, letter and

defendant explanation, accordingly the decision of judge take a look at the action,

occurence or situation that experienced by defendant cannot be separated with

other evidence tool and related each other.

Keywords : Criminal Act, Corruption, Clue Evidence Tool, Judge and Defendant

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alaamiin, Maha Suci Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu

dan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam

penulisan tugas akhir ini, karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang

berjudul “TINJAUAN YURDIS TENTANG PENERAPAN ALAT BUKTI

PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK

PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor. 68/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

Dalam hal penyelesaian tugas akhir ini adalah hal yang sangat

membahagiakan sekaligus membanggakan bagi penulis, karena bukanlah suatu

hal yang mudah untuk menulis tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai kewajiban serta tanggung jawab penulis

selama menempuh perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat

banyak kekurangan dan kesalahan yang karena keterbatasan dari pengetahuan

yang dimiliki oleh penulis.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan

bantuan dari berbagai pihak berupa dukungan secara moril serta sumbangsih

pemikiran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan

banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan

selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya;

2. Zamroni Makaramah (Papa) Ida Hadiyanti (Mama) Namira Makaramah

(Adik) keluarga besar yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian,

bantuan secara moril serta materiil sehingga penulis dapat mengerjakan

penulisan tugas akhir ini dengan baik dan pada akhirnya bisa menjadi

mahasiswi yang akan memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum;

3. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang

menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta,

Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;

4. Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis

yang selalu baik dan sabar membimbing penulis, memberikan semangat dan

motivasi yang tiada hentinya, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat

bagi penulis yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya;

5. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis

yang senantiasa sabar baik dan memberikan semangat serta motivasi saat

membimbing penulis dan memberikan penulis arahan yang pasti sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;

viii

6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Wido

Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., MH (Wakil

Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan Kepala

Laboratorium Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi motivator dan

inspirasi penulis;

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala

ilmu yang diberikan dan menjadi sosok hebat yang selalu penulis kagumi.

Terimakasih telah sabar mengajar dan membimbing penulis dalam segala mata

kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak

dan Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis baik di dunia maupun di akhirat.

Jasa-jasa beliau tidak dapat penulis ungkapkan lagi, sungguh tiada batasnya;

8. Sahabat penulis yang selalu menjadi teman berdiskusi penulis dalam

menyelesaikan tugas selama masa perkuliahan, menemani penulis belajar dan

berjuang bersama hingga sampai penyusunan tugas akhir ini Annisa

Parastyani dan Novia Elsa;

9. Cindi Clara, Etrica, Livia, Yuri Angga , Dea Chandra, Nika Anggita, Chintya

Permatasari , Rizky Pratama dan seluruh orang-orang dibalik layar.

Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan spirit dan

energi besar ,untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini..

10. Serta Miftakhul Ulum yang selalu menjadi teman berdiskusi penulis dan

memberikan semangat disela kesibukannya

Malang, 07 Juli 2020

Penulis

Nabila Firdha Rila Makaramah

ix

DAFTAR ISI

SAMPUL .............................................................................................................. i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ ii

SURAT PERNYATAAN .................................................................................... iv

ABSTRAKSI ........................................................................................................ v

ABSTRACT ......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 10

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 10

D. Kegunaan Penelitian.................................................................................. 11

E. Manfaat Penelitian .................................................................................... 11

F. Metode Penelitian...................................................................................... 12

G. Sistematika Penulisan ............................................................................... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 18

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan ......................................................... 18

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Petunjuk ......................................... 19

1. Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP ................................... 19

2. Pengertian Alat Bukti Petunjuk, Makna dan Penggunaannya............ 25

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .................................... 28

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya ................................ 28

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ..................................................... 32

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .................................................... 37

D. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Kewenangan Hakim ...................... 44

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman ..................................................... 44

2. Hakim Dan Kewajibannya ................................................................. 45

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ................ 48

4. Asas-Asas Peradilan Umum ............................................................... 50

E. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan .................................................. 52

x

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................. 55

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Alat Bukti

Petunjuk Untuk Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Dalam

Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby ....................................... 55

a. Fakta-Fakta Hukum Yang Terjadi dalam Persidangan Yang Terdapat

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Sby .............................................................................. 58

b. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Alat

Bukti Petunjuk Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby ............................... 81

B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Sby ..................................................................................... 91

BAB IV PENUTUP ...........................................................................................100

A. Kesimpulan .............................................................................................100

B. Saran ........................................................................................................102

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................104

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas ....................................................................................110

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas ...................................................111

Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir ................................113

104

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alatas, SH, 1986, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data

Kontemporer, LP3ES, Jakarta.

Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi

di Indonesia, Swadaya Grup, Jakarta.

Ali, Lukman, 2007, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya.

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,

Konpres, Jakarta.

Badudu, JS dan Zain, MS, 2010 Efektifitas Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta

Bakhri, Syaiful, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif

Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilla, 2010, Strategi Pencegahan &

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adami, 2007 Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grapindo

Persada. Jakarta.

Djaja, Ermasnyah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,

Efendi, DOA, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.

105

Hamzah, Andi, 1984, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT

Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Harahap, M Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M Yahya, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Laminatang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia : Cetakan III, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Laminatang, 2010, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum

Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.

Lubis, Mochtar dan Scott, C James, 1995, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3,

LP3ES, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan

Penyidikan), Bagian pertama Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, M Peter, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta.

Marzuki, M Peter, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum, Bayumedia

Publishing, Malang.

106

Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta,

Liberty.

Mulyadi, Lilik, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori,

Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya Citra Adtya Bakti,

Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori,

Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahnya, Bunga Rampai,

Bandung.

Nasution, KA, 1985, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan

III, Tanpa Penerbit, Jakarta.

Nugroho Riant, 2003 Prinsip Penerapan Pembelajaran, Balai Pustaka, Jakarta.

Pangaribuan, MP Luhut, 2000, Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-

ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang

Relevan. Djambatan, Jakarta.

Pardoumuan, H dan Herybertus, 2009, Metode Penelitian Hukum, Krakatau Book.

Poernomo, Bambang, 1984, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar

Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Poerwodarmito SJW, 1976 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta.

107

Prakoso, Djoko, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses

Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Prastyo, Teguh, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1985, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco,

Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan

Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum.

Saleh, Imam Anshori, 2014, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press,

Malang.

Salim, H dan ES Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis

dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),

Rajawali, Jakarta.

Soesilo, R, 1982, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelasaian Perkara Pidana

Menurut KUHAP bagi penegak hukum), Politea, Bogor.

Soesilo, R dan Karjadi, M, 1997, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana :

Cetakan Ulang, Politeia, Bogor

108

Wantu, M Fence, 2011, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan

Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Mahkamah Agung Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hlm.

120-121, diakses tanggal 24 Januari 2020

Jurnal

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala

Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Gerungan KFR Lucy, Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum

Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah

109

Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Vol. XIX/No.5/Oktober-

Desember/2011.

HM. Soerya Respationo,Putusan Hakim: Menuju Rasio- nalitas Hukum Refleksif

dalam Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII

Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, Surakarta.

Izziyana, V Wafda, Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan Law Pro Justitia, I (2)

ISSN 2477-8176.

Kadi Sukarna, Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal

Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum : ISBN 978-602-72446-0-3

Selamet Agista Erikha Bhakti, dan Djauhari, Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah

Vol. 12 No. 2 Juni 2017.

Website :

Nurul Wahida, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian, https://www.academia.edu/

diakses pada tanggal 02 Januari 2020.

KPK, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta, www.KPK.go.id., diakses pada

tanggal 1 Juli 2020

110

Sertifikat Plagiasi