tinjauan ribā dan qarḍ - IAIN Surakarta Repository

i

TINJAUAN RIBĀ DAN QARḌ

TERHADAPTAMBAHANPENGEMBALIANPINJAMAN UANG KAS

PERKUMPULANWARGA RT 010 DUSUNJENGGLONG SOKO

(Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu

Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Diah Ayu Fatimah

NIM. 162111182

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

Oleh:

ii

TINJAUAN RIBĀDAN QARḌ TERHADAP TAMBAHANPENGEMBALIAN

PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN

JENGGLONG SOKO

(Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan

KemusuKabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Diah Ayu Fatimah

NIM. 162111182

Surakarta, 28 September 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP : 19731117 200003 2 002

iii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DIAH AYU FATIMAH

NIM : 162111182

JURUSAN :HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU’AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “TINJAUAN RIBĀDAN QARḌ

TERHADAP TAMBAHAN PENGEMBALIANPINJAMAN UANG KAS

PERKUMPULAN WARGA RT 010 DUSUN JENGGLONG SOKO(Studi

Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten

Boyolali)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya

bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.


Diah Ayu Fatimah

iv


Dosen Fakultas Syariah

Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Diah Ayu Fatimah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Di Surakarta

Asalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan

mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Diah

Ayu Fatimah NIM. 162111182 yang berjudul:

TINJAUAN RIBĀDAN QARḌ TERHADAP TAMBAHAN

PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT

010 DUSUN JENGGLONG SOKO (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa

Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

SarjanaHukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan

dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 September

2020

NIP : 19731117 200003 2 002

Dosen Pembimbing


v

vi

MOTTO

ثم والعدوان ى وت عاونوا على البر والت قو ۰۰۰ ه شديدالعقاب ان الل ه واتق الل ول ت عاونوا على ال

﴾٢دة:ئالما﴿

Artinya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Al-Maidah: 2)

vii

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat,

karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya

sederhana yangmembutuhkan perjuangan dalam menyelesaikannya. Dengan

bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Umi Laswatiningsih dan Ayahanda Dwi Mulyono tercinta yang

dengan sabar, tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan dorongan serta

motivasi dan tak lupa pula doa restu yang selalu dipanjatkan untuk

keberhasilanku dalam segala hal apapun terutama dalam peyelesaian skripsi

ini.

2. Adikku tercinta Muhammad Abi Mahatir yang selalu memberikan semangat

dan doa selama ini.

3. Semua keluarga besar ku yang selalu memberikan doa, semangat dan

nasehat.

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi

tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf

serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

adalah sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Alif اTidak

dilambangkan Tidak dilambangkan

Ba B Be ب

Ta T Te ت

ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

Jim J Je ج

ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

Kha Kh Ka dan ha خ

Dal D De د

Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

Ra R Er ر

Zai Z Zet ز

Sin S Es س

Syin Sy Es dan ye ش

ix

ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

ain …‘… Koma terbalik di atas‘ ع

Gain G Ge غ

Fa F Ef ف

Qaf Q Ki ق

Kaf K Ka ك

Lam L El ل

Mim M Em م

Nun N En ن

Wau W We و

Ha H Ha ه

Hamza ء

h ...’… Apostrop

Ya Y Ye ي

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

x

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Fathah A A

Kasrah I I

Dammah U U

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transiterasi

Kataba كتب .1

Żukira ذكر .2

Yażhabu يذهب .3

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Huruf

Nama Gabungan Huruf Nama

Fathah dan ya Ai a dan i أ...ى

Fathah dan wau Au a dan u أ...و

Contoh:

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

Kaifa كيف .1

Ḥaula حول .2

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

xi

Harakat dan

Huruf

Nama Huruf dan

Tanda

Nama

Fathah dan alif أ...ي

atau ya Ā a dan garis di atas

Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas أ...ي

Dammah dan أ...و

wau Ū u dan garis di atas

Contoh:


Qāla قال .1

Qīla قيل .2

Yaqūlu يقول .3

Ramā رمي .4

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau

dhamah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:


Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl روضة األطفال .1

Ṭalhah طلحة .2

xii

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:


Rabbana رب نا .1

Nazzala نز ل .2

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh

huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti

dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:


Ar-rajulu الر جل .1

Al-Jalālu الجالل .2

xiii

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:


Akala أكل .1

Taꞌkhużuna تأخذون .2

An-Nauꞌu النؤ .3

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,

tetapi dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal

atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:


Wa mā Muhammadun illā rasūl و مامحم دإلرسول

Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna الحمدلله رب العالمين

xiv

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan

dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:


/ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وإن الله لهو خيرالرازقين

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa فأوفوا الكيل والميزان

auful-kaila wal mīzāna

xv

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

TINJAUAN RIBĀDANQARḌ TERHADAP TAMBAHAN

PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN WARGA RT

010 DUSUN JENGGLONG SOKO (Studi KasusDusun Jengglong Soko Desa

Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan

dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga

dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis

mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Surakarta.

2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah.

4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah.

5. Ibu Evi Aryani, SH,.M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan

banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji

skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga

segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan

datang.

xvi

8. Bapak Dwi Mulyono dan Ibu Umi Laswatiningsih serta keluarga besar, terima

kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak

pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupanan.

9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hukum Ekonomi

Syariah (HES) E 2016 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat

dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di

Fakultas Syariah.

10. Anggota dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko telah

memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah

berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan

skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik

dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Penulis

Diah Ayu Fatimah

NIM. 162111182

xvii

ABSTRAK

Diah Ayu Fatimah, NIM: 162111182 “Tinjauan RibādanQarḍ Terhadap

Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010

Dusun Jengglong Soko (Studi KasusDusun Jengglong Soko Desa Watugede

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)”. Hukum Islam sangat menganjurkan

orang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban mentaati

aturannya dengan baik, misalnyaal-qarḍ atau pinjam meminjam yaitu memberi

manfaat atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya al-

qarḍbertujuan untuk tolong menolong atau tabarru’. Sehingga syarat adanya

tambahan yang diterapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah

pihak yang melakukan transaksi dalam akad qarḍitu merupakan ribā. Namun,

praktik pinjam meminjan uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong

Soko ini terdapat unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman, yang disepakati

oleh kedua belah pihak. Besarnya tambahan dibayarkan tiap bulan sebesar 3% dan

jika tidak dibayar akan bercampur dengan pokok pinjaman.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penambahan

pengembalian pinjaman uang kas, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

praktik penambahan pengembalian pinjaman uang kas, dan bagaimana tinjaun

hukum Islam terhadap pemanfaatanbiaya tambahan pengembalian pinjaman uang

kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec.

Kemusu Kab. Boyolali.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Data dalam

penelitian ini menggunakan data primer dengan sumber data primer dan sumber

data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

Teknilanalisis datanya menggunakan model Miles and Huberman, yaitu aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai tuntas.

Praktik penambahan biaya pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan

setiap bulannya sebesar 3% dan jika tidak dibayar akan bercampur dengan pokok

pinjaman. Praktik penamabahan biaya pengembalian pinjaman uang kas

perkumpulan warga RT 010 di dusun Jengglong Soko tidak mengandung ribā dan

pemanfaatannya diperbolehkan karena mengandung manfaat dan tidak ada yang

didholimi.

Kata Kunci: Pinjaman, Qard, Riba

xviii

ABSTRACT

Diah Ayu Fatimah, NIM: 162111182 "Review of Ribāand Qarḍ on Additional

Cash Loan Repayments for Community Association RT 010 Dusun Jengglong

Soko (Case Study of Jengglong Soko Hamlet, Watugede Village, Kemusu

District, Boyolali Regency)". Islamic law strongly recommends that people have

faith in accordance with Islamic law and are obliged to comply with the rules

properly, for example al-qarḍ or borrow and borrow, which is to benefit an item

from one person to another. Basically al-qarḍ aims to help or tabarru '. So that the

additional conditions that are applied either personally or by the agreement of the

two parties making transactions in the qarḍ contract are usury. However, the

practice of borrowing and lending cash from the association of residents of RT 010,

Jengglong Soko hamlet, has an additional element in loan repayment, which is

agreed by both parties. The additional amount is paid every month at 3% and if not

paid will be mixed with the principal of the loan.

The formulation of the problem in this thesis is how the practice of adding

cash loan repayments, how Islamic law reviews the practice of adding cash loan

repayments, and how to review Islamic law on the use of additional fees for cash

repayment loans for the community association RT 010 in Jengglong Soko Hamlet,

Watugede Village District Then Boyolali Regency.

This research is a field research. The data in this study use primary data with

primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques by

interview and observation. The data analysis technique used the Miles and

Huberman model, in which activities in qualitative data analysis were carried out

interactively and continued to completion.

The practice of adding an additional 3% monthly repayment fee for cash

money loans and if not paid, it will be mixed with the principal of the loan. The

practice of adding to the cost of repaying cash loans for the community association

of RT 010 residents in Jengglong Soko hamlet does not contain usury and its use is

allowed because it contains benefits and nothing is sanctioned.

Keywords: Loans, Qard, Riba

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ....................................... iii

HALAMAN NOTA DINAS ............................................................................ iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH ............................................... v

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................. viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... xv

ABSTRAK ....................................................................................................... xvii

DAFTAR ISI .................................................................................................... xix

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xxiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xxiv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 7

E. Kerangka Teori..................................................................................... 8

F. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 12

G. Metodologi Penelitian .......................................................................... 15

vii

H. Sistematika Penulisan .......................................................................... 21

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI RIBĀ DAN QARḌ

A. Ribā ...................................................................................................... 23

1. Pengertian Ribā .............................................................................. 23

2. Dasar Hukum Ribā ......................................................................... 24

3. Macam-Macam Ribā ...................................................................... 27

4. Sebab-sebab Haramnya Ribā ......................................................... 37

5. Dampak Ribā .................................................................................. 38

6. Teori Hukum Riba dan Pemanfaatan Ribā..................................... 41

B. Qarḍ ..................................................................................................... 46

1. Pengertian Qarḍ ............................................................................. 46

2. Dasar Hukum Qarḍ ........................................................................ 48

3. Syarat dan Rukun Qarḍ .................................................................. 54

4. Hukum (Ketetapan) Qarḍ .............................................................. 56

5. Sifat, Penambahan, dan Penangguhan Pada Qarḍ ......................... 58

6. Resiko dan Berakhrinya Qarḍ ........................................................ 61

C. Fatwa Nahḍatul Ulama (NU) Mengenai Pinjam Meminjam ............... 63

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................... 67

1. Kondisi Geografis .......................................................................... 67

2. Kondisi Kependudukan .................................................................. 68

3. Kondisi Sosial Budaya ................................................................... 71

4. Kondisi Ekonomi, Keadaan Pendidikan, dan Ekonomi ................. 72

viii

B. Struktur Organisasi Desa Watugede .................................................... 75

C. Gambaran Pelaksanaan Praktik Pinjam Meminjam Uang Kas

Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Desa Watugede

Kec. Kemusu Kab. Boyolali ................................................................. 76

1. Mekanisme Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010

Dusun Jengglong Soko ................................................................... 78

2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga

RT 010 Dusun Jengglong Soko ..................................................... 80

3. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Praktik Pinjaman Uang Kas

Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko ................... 86

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN

WARGA RT 010 DUSUN JENGGLONG SOKO DALAM PERSPEKTIF RIBA

DAN QARḌ

A. Analisis Praktik Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010

Dusun Jengglong Soko Ditinjau dari Riba dan Qarḍ ........................... 92

B. Analisis Pemanfaatan Biaya Tambahan dalam Praktik Peminjaman Uang

Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Ditinjau dari

Riba dan Qarḍ.............................................................................. 106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 111

B. Saran ..................................................................................................... 113

Agus Jiyanto

ix

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 114

LAMPIRAN .................................................................................................... 118

xxiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Watugede Tahun 2014-210669

Tabel 3.2: Data Peminjam Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun

Jengglong Soko ................................................................................................ 80

xxiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Piramida Penduduk Watugede Tahun 2016 ................................ 69

Gambar 3.2: Struktur Organisasi Desa Watugede ........................................... 76

xxv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara ............................................................. 118

Lampiran 2 : Hasil Wawancara .................................................................. 121

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara ..................................................... 136

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup ......................................................... 138

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara

langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk

mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan

sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Hukum Islam dapat

berkembang sesuai dengan dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa

kini. Oleh sebab itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada

akal untuk menganalisa hukum-hukum syara’, meneliti perkembangan

dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam

itu bersifat elastis. Hukum Islam memberikan tuntutan pada setiap orang

yang bermuamalah dan berkewajiban mentaati peraturan dengan baik.1

Muamalah adalah segala peraturan atau hukum dari Allah untuk

mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam

pergaulan sosial.2 Fungsi hukum muamalah atau lebih dikenal dengan fiqh

muamalah adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan

memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat

yang harmonis aman dan sejahtera. Salah satu aspek yang paling menonjol

1 T.M Hasbi Ash Shidiqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 94

2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2

2

dilakukan oleh umat Islam dalam aspek muamalah adalah pinjam

meminjam uang (al-qarḍ).3

Al-qarḍ atau utang piutang atau pinjam meminjam adalah

penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya

dengan nilai yang sama. Maksud utang piutang dalam terminologi fiqh

digunakan dua istilah yaitu qarḍu dan dayn. Kedua lafaz ini terdapat

dalam Al-Qur’an dan hadis dengan maksud yang sama yaitu utang

piutang. Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah

disyariatkan dalam Islam. Adapun landasan hukumnya dari Al-Qur’an

adalah:4

ثم وت عا االآ ون وا على البر والت قوى ولت عا ون وا على ال وا ﴾٢ة:ئ والع

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan

taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan

permusuhan.5

Allah mensyari’atkan utang piutang atau pinjam meminjam dalam

mu’amalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari

rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu Allah

mensyari’atkan peraturan mu’amalah untuk keamanan dan kenyamanan

manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling

3 Nunung Wirdyaningsih, “Hukum Islam dan Pelaksanaannya Di Indonesia”, Hukum dan

Pembangunan, Nomor 4, 2001, hlm. 373

4 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.

222

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kudus: Memara Kudus, 2006), hlm.

142

3

menyakiti. Semua bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu

sendiri.6

Sedangkan pinjaman yang dipraktikan dalam masyarakat ini

terdapat suatu tambahan dalam pengembaliannya. Dalam pinjaman yang

pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam Islam biasa

disebut sebagai ribā. Islam sangat mendorong praktik jual beli dan bahkan

Allah lebih menyukai orang yang bersedekah dibandingkan dengan

perbuatan riba yang memang jelas keharamannya. Firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275:7

﴾٢٧٢...واحل الله الب يع وحرم الر بوا...االبقرة:

Artinya:

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...8

Karena ribā menghendaki pengambilan harta orang lain dengan

tidak ada imbangnya. Ribā menyebabkan putusnya perbuatan baik

terhadap sesama manusia dengan cara pinjam-meminjam maupun utang-

piutang atau menghilangkan faedah pinjam-meminjam sehingga riba lebih

cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.9

Islam beserta semua syariat melarang ribā karena menimbulkan

bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi sendiri riba merupakan

6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 59

7 Ibid..., hlm. 60

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 58

9 Hendi Suhendi, Fiqh..., hlm. 61

4

cara yang sangat tidak sehat, keuntungan yang diperoleh ini bukan

merupakan keuntungan dari hal yang produktif tetapi melainkan

keuntungan yang di dapat dari sejumlah harta si peminjam, yang

sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan transaksi ribā.

Sedangkan, dari segi sosial, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan

sedikitpun dari praktek riba, melainkan hanya akan membawa bencana

sosial yang besar sebab akan menambah besarnya beban bagi orang yang

tidak berkecukupan, serta menyebabkan rusaknya nilai-nilai luhur yang

dibawa oleh agama Islam yang menganjurkan persaudaraan serta tolong-

menolong antar sesama umat.10

Dari uraian di atas penulis mengetahui bahwa hal-hal yang menarik

dikaji. Khususnya bentuk pinjam meminjam yang terdapat di kalangan

masyarakat masa kini, dengan berbagai macam dan wujud dalam

pelaksanaan. Seperti yang terjadi pada perkumpulan warga di Dusun

Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Perkumpulan warga tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yaitu

pada Minggu malam tepatnya malam Senin Pon dan terdapat aktivitas

arisan warga. Di tengah arisan tersebut terdapat penarikan uang kas kepada

semua anggota arisan. Uang kas tersebut dikembangkan dengan cara

dipinjamkan kepada anggota, selain itu uang kas ditujukan untuk

kepentingan bersama hingga untuk kegiatan sosial. Hal yang menarik di

10Cindi Meilani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis

Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majlis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, 2019, hlm. 11-12

5

sini adalah uang yang dipinjamkan atau diutang piutangkan bersumber

dari anggota, besarnya biaya tambahan ditentukan oleh anggota, dan uang

yang dihasilkan dari utang piutang dikembalikan lagi kepada semua

anggota itu sendiri.11

Dalam peminjaman, biasanya masyarakat meminjam uang sebesar

Rp. 100.000 sampai Rp. 2.000.000, dan di dalamnya terdapat biaya

tambahan yang besarnya dan segala keguanaanya berdasarkan kesepakatan

bersama. Biaya tambahan dibayarkan setiap perkumpulan berlangsung

sebesar 3% dari besarnya pokok pinjaman. Apabila tidak dapat memberi

tambahan yang bersifat wajib tersebut, maka akan ditambahkan ke

pinjaman pokok yaitu 3% dari pinjaman pokok. Hal itu menyebabkan

secara otomatis pinjaman akan bertambah 3% dan akan terus bertambah

selama tidak dapat membayar biaya tambahannya itu. Pinjaman dalam hal

cicilan tidak diwajibkan, tetapi dibebaskan akan menyicil kapan saja dan

tidak ditentukan besar nominal cicilannya. Pada akhir tutup buku, anggota

yang meminjam diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman sebesar 50%

dan pada saat itu juga dibebaskan membayar uang tambahan (3%).

Penambahan yang ditentukan tersebut dianggap sebagai pemasukan dari

kas dan digunakan untuk keperluan bersama dalam masyarakat. Seperti

untuk perbaikan jalan desa, untuk membeli meja kursi dan lain sebagainya

guna untuk hajatan, untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan amal seperti

khitan masal, dan kegiatan sosial lainnya. Apabila meminjam uang sebesar

11 Susilo, Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko,

Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

6

Rp 1.000.000 maka pengembaliannya bertambah Rp 30.000. Jika tidak

dapat mengembalikan sebesar Rp 1.030.000 maka bulan berikutnya

pengembaliannya bertambah lagi menjadi Rp 30.900.12

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisa apakah penambahan pengembalian

pinjaman uang kas di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec.

Kemusu Kab. Boyolali adalah masuk kategori riba dan mengetahui

bagaimana pandangan riba dan qarḍ terhadap pemanfaatan uang tambahan

pengembalian tersebut jika digunakan untuk kemaslahatan warga.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Ribā dan Qarḍ Terhadap Bunga Dalam

Pengembalian Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong

Soko (Studi Kasus Dusun Jengglongsoko Desa Watugede Kecamatan

Kemusu Kabupaten Boyolali).”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang kas yang berlaku dalam

perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko Desa Watugede

Kec. Kemusu Kab. Boyolali ?

2. Bagaimana tinjauan ribā dan qarḍ terhadap praktik penambahan

pengembalian uang kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun

Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ?



7

3. Bagaimana tinjaun ribā dan qarḍ terhadap pemanfaatan biaya

tambahan pengembalian pinjaman kas perkumpulan warga RT 010 di

Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan

warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu

Kab. Boyolali.

2. Untuk mengetahuai tinjauan ribā dan qarḍ terhadap praktik tambahan

pengembalian uang kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun

Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali

3. Untuk mengetahui pemanfaatan uang tambahan pengembalian

pinjaman kas perkumpulan warga RT 010 di Dusun Jengglong Soko

Desa Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali ditinjau dari hukum

Islam.

D. Manfaaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis:

a. Untuk memperkaya keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya

di bidang pinjam meminjam uang dan praktik riba.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih

lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khusunya

mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

8

c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-

peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah

pengelolaan uang kas sebagai pemberdayaan masyrakat.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat memberi penjelasan kepada masyarakat untuk lebih

berhati-hati dalam bermuamalah khususnya mengenai pinjam

meminjam.

E. Kerangka Teori

1. Ribā

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga adalah imbalan

jasa penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu

berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai

persentase modal pokok. Bunga berarti tanggungan pinjaman uang

atau persentase dari uang yang dipinjamkan.13

Ribā pada hakekatnya adalah pemaksaaan suatu tambahan atas

debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi

dan memaksa hasil usaha agar selalu positif.14

Menurut bahasa, ribā memiliki beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertambah, karena salah satu perbuatan ribā adalah meminta

tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

13 Ummi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya

Terhadap Perekonomian Islam”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No 2, 2014, hlm. 68

14 Ibid..., hlm. 69

9

b. Berkembang, karena salah satu perbuatan ribā adalah

membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan

kepada orang lain.

c. Berlebihan atau menggelembung.15

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ribā menurut

Al-Mali adalah “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu

yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika

berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau

salah satu keduanya.” Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, ribā adalah

akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau

tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Dan menurut

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa dimaksudkan dengan

ribā adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang

yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya

(uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari

waktu yang ditentukan. Riba didalam Al-Qur’an hukumnya haram

seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:16

﴾٢٧٢...واحل الله الب يع وحرم الر بوا...االبقرة:

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...17

15 Hendi Suhendi, Fiqh..., hlm. 57

16 Ibid..., hlm. 58


10

Tentang alasan dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan

yang saling berbeda. Namun paling tidak para ulama sepakat mengenai

satu hal, yakni bahwa pelarangan tersebut adalah karena alasan adanya

bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga. Berikut alasan bunga

dilarang:18

Pertama, ribā atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan

diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, kejam, rakus, dan penyembahan

kepada harta. Kedua, bunga mengembangbiakkan kemalasan dan

menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. Ketiga, bunga juga menyebabkan

timbulnya kejahatan ekonom. Keempat, investasi modal terhalang dari

perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama

atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek

yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa.

Kelima, bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk

lagi karena memperparah DSR (debt-service ratio) negara-negara

debitur.19

2. Qarḍ

Menurut Hanafiah, qarḍ merupakan akad khusus pemberian harta

miṡli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian

semisalnya. Al- qarḍ adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

18 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2012), hlm. 235

19 Ibid..., hlm. 236

11

antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang

mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu.20 Al- qarḍ juga merupakan pemberian harta kepada orang

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah

uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang

diminta oleh pemberi pinjaman.21

Ketika akad qarḍ telah dilakukan, orang yang meminjam

berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat

pemberi pinjaman menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan

orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang

dipinjamnya dengan yang lebih baik, sebagaimana terdapat dalam

Hadis Nabi22

ت و عن أبى رافع قال استسلف رسول الله صل الله ع ا راا ف ه إبل ليه وسلم ب

ف ره ف قلت لم أج أقضي الرجل ب قة فأمرني أ ياراا ربا ع الص بل إل جآلا ياا ي ال

ف قال الن ا بي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإ م قضا أحسن يار النا

Artinya “Dari Abu Rafi’: Seorang lelaki memberi hutang seekor unta

kepada Nabi. Maka beberapa saat kemudian dia datang untuk

menagih kembali untanya. Nabi berkata: berikanlah kepadanya . Para

sahabat mencarikan seekor unta yang seumur yang dipinjam Nabi,

namun para sahabat tak menemukan unta seumur kecuali unta yang

20 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

hlm. 254

21 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 212

22 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar..., hlm. 256

12

lebih tua. Nabi berkata: Berikanlah unta yang lebih tua itu. Orang itu

berkata: Anda telah membayar penuh kepadaku, mudah-mudahan

anda dibayar penuh oleh Allah. Mendengar itu Nabipun bersabda:

Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu, adalah orang

yang paling baik pembayarannya” (H.R Al-Bukhari, Muslim).23

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai

manfaat bagi pemberi pinjaman, maka hukumnya haram sepanjang

dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka

diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang

dipersyaratkan.24

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

telah ada.25

Penelitian atau karya ilmiyah yang membahas tentang pinjam

meminjam dalam Islam sudah pernah dilakukan. Namun masalah yang

diambil berbeda. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi UIN Sultan Syarid Kasim Riau oleh Laila Fitriani

Tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut

23 Ahmad Ibnu Ali Syafi’i, Bulugul Marom, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002),

hlm. 158


25 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2006), hlm. 124

13

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani

Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).” Dari penelitian

tersebut permasalahan yang dikaji mengenai peminjaman uang kepada

pedagang bibit oleh masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar. Masyarakat Kecamatan Tambang kebanyakan mata

pencahariannya sebagai petani pembibitan dan juga sawah. Mereka

melakukan kegiatan hutang piutang dengan memanfaatkan atau

mengambil manfaat dari usaha pembibitan petani yang berhutang.26

Perbedaannya adalah skripsi ini fokus kepada pengembaliannya

pinjamannya dengan cara petani yang meminjam harus menjual semua

hasil bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan

pinjaman dan dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh

pedagang tersebut dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang

dengan orang yang tidak berhutang., sedangkan peneliti fokus kepada

pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

Kedua, Skripsi UIN Raden Intan Lampung oleh Cindi Meilani

Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek

Peminjaman Uang Kas Majlis Ta’Lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat

(Studi Di Majlis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan

Pagelaran Kabupaten Pringsewu).” Dari penelitian tersebut permasalahan

yang dikaji menganai uang kas yang di dapat dari sedekah dan uang

26 Laila Fitriani, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”,

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

14

tersebut bukan merupakan uang kas masjid Majlis Ta’lim Masjid Al-Hilal

Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Uang yang

didapat dari sedekah tersebut kemudian dipinjamkan dan dalam

pengembaliannya terdapat tambahan.27 Perbedaannya adalah skripsi ini

fokus kepada keterbukaan pengelolaan uang dalam praktik pinjam

meminjam uang kas majlis ta’lim, sedangkan peneliti fokus kepada

pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

Ketiga, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Adi Wibowo

Tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten

Sragen.” Dari penelitian tersebut permasalahan yang dikaji mengenai

pinjam meminjam uang dalam masyarakat di Desa Nglorog Kecamatan

Sragen Kabupaten Sragen. Dalam hutang piutang atau pinjam meminjam

yang berlaku di sini debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang

yang dipinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman,

melainkan debitur mendapatkan potongan uang terlebih dahulu untuk

biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya.28 Sedangkan peneliti fokus

kepada pemanfaatan dari biaya tambahan yang dibebankan kepada

peminjam.

27 Cindi Meilani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis

Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majlis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, 2019.

28 Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa

Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen”, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2013.

15

Keempat, Jurnal Qawanin yang berjudul “Konsekuensi Akad Al-

‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzab Al-

Arba’ah” oleh Jamaluddin Dosen Tribakti Lirboyo Kediri pada tahun

2018. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pinjam

meminjam dan perbedaannya dalam jurnal ini adalah tentang Konsekuensi

Akad al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama

Madzahibul Arba’ah yang penulis kaji dari berbagai aspeknya, pengertian,

hukum, konsekuensi, dan lainnya tentang pinjam meminjam agar tidak ada

kesalah-pahaman dan paham yang salah mengenai akad pinjam

meminjam,29 sedangkan peneliti fokus kepada pemanfaatan dari biaya

tambahan yang dibebankan kepada peminjam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu metode

penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu

kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu

yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami suatu

hal.30 Tujuan atau penelitian lapangan adalah untuk mempelajari

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi

lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau

29 Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif

Ulama Madzab Al-Arba’ah”, Jurnal Qawanin, Vol. 02 No. 2, 2018.

30 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,

2011), hlm. 129

16

masyarakat.31 Dalam kaitannya dengan penelitian, ingin

menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang

biaya tambahan dalam pengembalian pinjaman uang kas perkumpulan

warga RT 010 dusun Jengglong Soko.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

karena bersifat deskriptif dan bukan angka. Data dapat berupa gejala-

gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam

kategori-kategori.32

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh guna

memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitia.33 Sumber data

penelitian itu ada dua sumber data yang digunakan antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta

melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari

permasalahan yang terjadi di lapangan.34 Dalam hal ini saya akan

mewancarai dua orang anggota yang menjadi peminjam dan dua

31 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2016), hlm. 46

32 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2006), hlm. 209

33 Suharsini Arikunta, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2006), hlm 129

34 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik, (Bandung:

Tarsito, 1994), hlm. 134

17

orang anggota yang bukan peminjam, pengelola uang, dan salah

satu tokoh agama di Dusun Jengglong Soko.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalaui

perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa

sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta

diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai

dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk

menganalisis secara tepat.35 Data sekunder bermanfaat untuk lebih

memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada

data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat

digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah

yang akan diteliti. Dengan menggunakan dua sumber data tersebut

diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat

memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek

permasalahan yang diteliti. Di penelitian ini menggunakan buku,

kitab, jurnal maupun dokumen yang berkaitan permasalahan

penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Jengglong Soko Desa

Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali. Lokasi ini dipilih untuk

35 Ibid..., hlm. 134

18

memudahkan penulis dalam mencari data-data di lapangan, karena

penulis mengenal lokasi tersebut, sehingga diharapkan data-data yang

didapatkan dari lapangan merupakan data yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2020 sampai dengan

bulan Agustus 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data

yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian36 Untuk

mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan, maka peneliti

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian

yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara ialah untuk

mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun

mempengaruhi pendapat responden. Teknik wawancara yang akan

digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara bebas terpimpin,

yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, jadi

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung

36 Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 138

19

mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang

diwawancari apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview

berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara

kehilangan arah.37 Teknik yang digunakan untuk memilih

responden yaitu teknik purposive sampling. Purposive sampling

adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana

peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan

ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Purposive

sampling yang digunakan secara non random sampling dan

kemudian menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Non

random sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan

kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk

dijadikan sampel penelitian. Sedangkan ciri khusus sengaja dibuat

oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi

kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian.38

Jumlah anggota dalam perkumpulan adalah 50 orang, 30

diantaranya adalah anggota peminjam. Dalam hal ini peneliti akan

mewawancarai secara langsung pihak yang memimpin atau

mengelola kas perkumpulan warga, ketua RT 010 Dusun

Jengglong Soko, dua orang anggota peminjam, dua orang anggota

37 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi, ..., hlm. 85

38 Nina Nurdiani, ”Teknik Sampling Dalam Penelitian Lapangan”, Jurnal ComTech, Vol. 5

No. 2, 2014, hlm. 1114

20

bukan peminjam, dan satu orang tokoh agama (Kyai) yang ada di

Dusun Jengglong Soko.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-

surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan

tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Cara menganalisis isi

dokumen adalah dengan memeriksa dokumen secara sistematik

bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam

bentuk dokumen secara obyektif.39 Dalam hal ini peneliti mengkaji

dokumen-dokumen data peminjaman yang ada pada perkumpulan

warga RT 010 Dusun Jengglong Soko.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis model Miles and Huberman. Metode analisis Miles

and Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis datanya meliputi redukti data, penyajian data

dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.40 Dalam penelitian ini

peneliti akan meredukti data, merangkum data, memilih hal-hal pokok

39 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yoyakarta: Graha Ilmu,

2006), hlm. 226

40 Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi

dan R&D, (Bandung: Alvabeta, 2017), hlm. 476

21

yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian penulis menyajikan

data dalam bentuk narasi dan akan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah bagian pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan

tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika

penelitian.

Bab II adalah landasan teori, bab ini menjelaskan mengenai

tinjauan umum tentang riba, yang terdiri dari pengertian riba; sebab-sebab

haramnya riba; macam-macam riba; dan dampak riba pada ekonomi.

Tinjauan umum tentang qarḍ, yang terdiri dari pengertian qarḍ; dasar

hukum qarḍ; syarat dan rukun qarḍ; hukum (ketetapan) qarḍ; sifat,

penambahan, dan penambahan pada akad qarḍ; resiko dan berakhrinya

akad qarḍ.

Bab III adalah Deskripsi data penelitian, bab ini memaparkan

tentang gambaran umum Dusun Jengglong Soko Desa Watugede

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, kondisi geografis, kondisi

kependudukan, kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi. Memaparkan

data praktik penambahan bunga dalam pinjam meminjam uang kas

perkumpulan warga yang berlaku di Dusun Jengglong Soko Desa

Watugede Kec. Kemusu Kab. Boyolali.

Bab IV adalah analisis penelitian tentang praktik biaya

penambahan pengembalian pada pinjam meminjam uang kas perkumpulan

22

warga Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kec. Kemusu Kab.

Boyolali ditinjau dari riba dan qarḍ.

Bab V adalah penutup yang mengutarakan dari seluruh hasil

penelitian yang berbentuk kesimpulan dan saran.

23

BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI RIBĀ DAN QARḌ

A. RIBĀ

1. Pengertian Ribā

Menurut etimologi, ribā berarti الزيادة yaitu tambahan1, tambahan

yang diminta atas utang pokok. Menurut terminologi, ribā merupakan

tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua

pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya

perjanjian. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ribā adalah kelebihan

baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti

dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.

Unsur ribā terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian

bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah

tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan

adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Ribā adalah

kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok

sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu.

Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang

telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat

1 A.W Munawwir Muhammad Fairuz, Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 2007), hlm. 854

24

pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar.

Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang

dikembalikan.2

2. Dasar Hukum Ribā

Hukum riba diatur dalam Al-Qur’an, sunah, dan ijma’:

a. Al-Qur’an

AL-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 2753

ه الب يع وحرم الربوا... ﴿البقرة: ...و أح ﴾٥٧٢ل الل

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba...4

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278-2795

ه وذروا مابقي من نين. فالم ت ف الربو يآاي ها الذين امن وا ات قوا الل تم مؤم علوا ا ان كن

تم ف لكم رء ه ورسولهۦ وان ت ب ون و فأذن وا بحرب من الل ل أموالكم ت و

ون ﴿البقرة: ﴾۹٥٧-٥٧٢تظل

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu

orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari

2 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11-12

3 Ibid.., hlm. 13

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kudus: Memara Kudus, 2006), hlm.

47

5 Ismail, Perbankan.., hlm. 13

25

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak

menganiaya dan tidak pula dianiaya.6

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 1617

بالب م أموال النا م الربوا وقدن هوا عنه وأكله ن طل وأعتدنا وأخذه فرين م هم للك

ا ﴿النسآء: ﴾١٦١عذابا ألي

Artinya: Dan disebabnkan mereka memakan riba, padahal mereka

sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka

memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah

menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu

siksa yang pedih.8

b. Sunah

Hadis riwayat Muslim9

اا له وااهد وكاتبه و عن جا بر ر.ع.قال: لعن رسل الله صلعم.ا كل الربا وموك

هديه, وقال: هم سواء ﴿روا مسلم﴾

Artinya: Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW telah melaknat

pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang

saksinya.” Beliau bersabda, “Mereka itu sama.”10





10 Muslich Shabir, Terjemah Riyadlus Shalihin II, (Semarang: CV. Toha Putra, 2001), hlm.

472

26

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis semisal dari Abu Juhaifah11

عون باب ود ر.ع. عن النبي ص.م. قال: الر وعن عبد الله بن مسع ا با ثل ثة وسب

ثل أن ي نكح الرجل أمه وإن أربى الربا عر سلم ﴿روا ابن أيسرها م ض الرجل ال

ه وصححه﴾ ام ماجه مختصرا والحاكم بت

Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud r.a bahwa Nabi SAW

bersabda, “Riba mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah

seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling

berat ialah merusak kehormatan seoarang muslim.” Diriwayatkan

oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Al-Hakim dengan lengkap,

dan menurutnya hadits itu shahih).12

c. Ijma’

Seluruh ulama sepakat bahwa ribā diharamkan dalam

Islam.13 Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan

kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan

yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama

disebutkan bahwa ribā akan menjauhkan kekayaan dari

keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan

keberkahan berlipat ganda (QA Al-Rum [30]: 39). Tahap kedua,

pada awal periode Madinah, praktik ribā dikutuk dengan keras (QS

Al-Nisa [4]: 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab

terdahulu. Ribā dipersamakan dengan mereka yang mengambil


12 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah

dan Akhlak, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), hlm. 326

13 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 261

27

kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua

belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga,

sekitar tahun kedua atau ketiga Hijrah, Allah menyerukan agar

kaum Muslimin menjauhi ribā jika mereka menghendaki

kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS Al-Imran [3]:

130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah

SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil ribā,

menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan ribā, dan

menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh utang

piutang yang mengandung ribā, menyerukan mereka agar

mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam

yang mengalami kesulitan (QS Al-Baqarag [2]: 275-279). Dalam

bebrapa hadis, Rasulullah SAW mengutuk semua yang terlibat

dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya.

Rasulullah SAW menyamakan dosa ribā sama dengan dosa zina 36

kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya

sendiri.14

3. Macam-macam Ribā

Jumhur ulama membagi ribā dalam dua bagian, yaitu ribā -al

nasī’ah dan ribā al-faḍl.

14 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.

13-14

28

a. Ribā al-Nasī’ah

Kata Nasī’ah berasal dari kata dasar (fi’il maḍi) nasa’a

yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau

merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminja

untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan

tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan

bahwa ribā nasī’ah itu sama atau identik dengan bunga atas

pinjaman.15

Ribā nasī’ah merupakan pertukaran antara jenis barang

ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan

mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan

adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut.

Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang

lebih tinggi penerima barang akan mengembalikan barang

tersebut dalam waktu yang akan datang.16

Esensi dari pelanggaran ribā nasī’ah memberikan implikasi

pemahaman, bahwa setiap penentuan tingkat return positif atas

pinjaman diawal transaksi sebagai kompensasi atas jangka

waktu, adalah tidak diperbolehkan menurut syara’. Tidak ada

perbedaan, apakah nilai tambah tersebut besar ataupun kecil,

ditentukan secara tetap (fixed) ataupun bersifat variabel dalam

15 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

hlm. 195

16 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 15

29

besaran persentase atas pinjaman pokok (10% fixed per tahun

atau mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga yang berubah-

ubah), atau jumlah yang absolut sebagai tambahan

(Rp.100.000,- atas pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dalam

jangka waktu tiga bulan), baik dibayarkan di muka atau di

akhir masa pinjaman, atau berupa hadiah atau nilai manfaat

lainnya atas pinjaman yang diberikan.17

Tidak ada ruang untuk berargumen bahwa larangan ribā

tersebut hanya berlaku bagi pinjaman untuk kegiatan

konsumtif, dan bukan untuk kegiatan produktif atau untuk

menjalankan bisnis (yang dilarang hanyalah bunga yang

dibebankan atas pinjaman untuk kegiatan konsumsi, sementara

pinjaman digunakan untuk modal kerja dalam kegiatan bisnis,

tidak dilarang). Hal ini diperkuat dengan fakta sejarah, bahwa

transaksi pinjam meminjam pada zaman Rasulullah SAW

tidaklah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,

namun digunakan untuk membiayai perniagaan yang dilakukan

di berbagai penjuru kota.18

Perlu dipahami bahwa return yang akan didapatkan atas

modal kerja yang diinvestasikan, bisa bersifat positif atau

negatif, bergantung pada hasil akhir dari bisnis yang


18 Ibid..., hlm. 196

30

dijalankan, dan hal ini tidak bisa diketahui di muka. Penentuan

jumlah atau persentase tertentu di muka, sangat bertentangan

dengan prinsip keadilan, karena return seharusnya dibagikan

berdasarkan hasil akhir dari bisnis, dan konsep inilah yang

lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan oleh

syariah.19

b. Ribā al-Faḍl

Ribā al-faḍl adalah tambahan yang diberikan atas

pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang

berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran adalah

termasuk barang ribāwi. Dua pihak melakukan transaksi

pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan

memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran

yang lebih tinggi. Maka kelebihan atas kadar atau takaran

barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.20

19 Ibid...,hlm. 197

20 Ismail, Perbankan..., hlm. 14

31

Hadis riwayat Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad SAW

bersabda:

ة والب ر بالب الذهب بالذهب ة بالف ر بالعير والوالف ر ر والعي ت

ن ثل يدابيد ف ثل ب لح م لح بال ر وال ربى زاد أواست زاد أواست زاد ف قد أ بالت

عطى فيه سواء رروا ا ذ وال مسلم( خ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata,

Rasulullah Saw berkata (tukar menukar) emas dengan emas,

perak dengan perak, gandum dengan gandum, sejenis gandum

dengan sejenis gandum , kurma dengan kurma, garam dengan

garam harus sama dan tunai. siapa yang menambah atau

minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang

yang mengambil dan memberikannya sama dosanya” (HR.

Muslim)21

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan

takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan

pertukaran antar barang ribāwi yang berbeda jenis dengan

takaran yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan

pertukaran ikhlas, tanpa adanya paksaan.22

Walaupun Islam telah melarang ribā atas pinjaman dan

memperbolehkan praktik perniagaan (jual beli), bukan berarti

semua praktik perniagaan diperbolehkan. Dengan alasan,

bahwa Islam tidak hanya ingin menghilangkan unsur

21 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Al-Lu’Lu’ Wal

Marjan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 573., Hadis no. 1584

22 Ismail, Perbankan..., hlm. 14-15

32

ketidakadilan secara intrinsik melekat dalam lembaga keuangan

ribāwi, namun juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun

ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah

yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa

adanya nilai pembenar, dinamakan dengan ribā al-faḍl.23

Pelarangan ribā al-faḍl dimaksudkan untuk memastikan

prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang

timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala

kemungkinan munculnya ribā. Berdasarkan atas konsepsi

tujuan syariah, segala sesuatu yang berpotensi untuk

menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.

Manusia mempunyai kecenderungan untuk dieksploitasi dan

ditipu melalui berbagai macam cara, untuk itulah Rasulullah

SAW telah memberikan peringatan bahwasanya kaum

muslimin bisa terjerumus dalam jurang ribā melalui tujuh

puluh (banyak) cara.24

Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa ribā al-faḍl

bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. Pertama, ribā al-

faḍl muncul karena adanya eksploitasi dalam perniagaan,

dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan.

Beliau juga menyamakan ribā dengan praktik penipuan yang

dilakukan terhadap orang yang memasuki pasar tanpa memiliki


24 Ibid..., hlm. 199

33

informasi yang utuh tentang kondisi atau proses untuk

menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu (false

demand) atas bantuan agen atau pihak ketiga (an-najsy).

Analoginya, pihak tertentu mungkin akan mendapatkan nilai

tambah (extra money) melalui eksploitasi ataupun penipuan,

dan nilai tambah ini merupakan ribā al-faḍl.25

Kedua, ribā al-faḍl muncul karena menerima reward

(imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita

berikan kepada orang yang kita sukai. Hal ini memberikan

implikasi, bahwa kegiatan sosial yang dimaksudkan untuk

mendapatkan uang sebagai imbalan pun dilarang dalam Islam.

Alasannya adalah bahwa uang yang kita berikan kepada

seseorang atas rekomendasi yang ia berikan, mungkin dapat

mendatangkan manfaat baginya, namun disisi lain, hal ini dapat

menghalangi kesempatan orang yang seharusnya lebih berhak

(dengan memberikan uang kepada yang tidak berhak, maka

akan mencabut hak orang lain yang lebih berhak atas uang

tersebut).26

Ketiga, ribā al-faḍl timbul dari transaksi barter, karena

adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang

dipertukarkan (counter-values) secara tepat. Rasulullah SAW

tidak menganjurkan pertukaran (barter) dalam kegiatan

25 Ibid..., hlm. 200

26 Ibid.

34

ekonomi, dan mempersyaratkan bahwa komoditas yang

dipertukarkan secara barter, harus dijual terlebih dahulu secara

tunai, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas

yang dibutuhkan.27

Penyebab terakhir terjadinya ribā al-faḍl adalah yang

paling mendapatkan perhatian dari para ulama fiqh. Jika

komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka

keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan

dilakukan secara tunai. Jika komoditas yang berbeda, baik

dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja

dilakukan, asalkan secara tunai.28

Larangan ribā al-faḍl memberikan makna untuk

meninggalkan praktik penipuan, ketidakjelasan, ataupun

spekulasi. Selain itu, juga mensyaratkan adanya kejelasan

dalam harga dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan,

baik bagi penjual maupun pembeli. Dengan demikian, segala

unsur penipuan baik dalam hal harga atau kualitas, dalam

ukuran ataupun kuantitas barang, serta segala bentuk transaksi

bisnis yang dapat memicu eksploitasi baik bagi penjual maupun

pembeli, secara efektif harus dihilangkan.29

27 Ibid..., hlm. 201

28 Ibid.

29 Ibid..., hlm. 202

35

Jenis ribā menurut Ibnu Qayyim ada dua, yaitu:

a. Ribā jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu

ribā nasī’ah (riba yang terjadi) karena adanya penundaan

pembayaran utang. Ribā nasī’ah ini diperbolehkan dalam

keadaan darurat (terpaksa).

b. Ribā yang samar, yang disamarkan karena sebab lain, yaitu

ribā faḍl. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual

beli benda yang sejenis. Ribā faḍl ini diharamkan karena

mencegah timbulnya ribā nasī’ah,jadi bersifat preventif.30

Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan

dalam agama yaitu:

a. Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya.

Ia tidak diharamkan hanya karena darurat contohnya ribā

nasī’ah.

b. Diharamkan karena keadaan lainnya seperti ribā faḍl yang

diharamkan supaya jangn jalan atau sebab bagi terjadinya ribā

nasī’ah. Ribā nasī’ah data dibolehkan karena darurat atau

karena ada keperluan.31

30 Fatkhul Wahab, “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi”, Iqtishodia Jurnal Ekonomi

Syariah, vol. 2 no. 2, 2017, hlm. 30

31 Ibid.., hlm. 31

36

Jenis ribā yang terjadi karena adanya transaksi utang piutang

dibagi menjadi dua, yaitu ribā qarḍ dan ribā jāhīliyah.

a. Ribā Qarḍ

Ribā qarḍ adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah

disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman

dan meminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak

pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu

kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan

pinjamannya.32

Misalnya, Adinda meminjam uang kepada Anton sebesar

Rp 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian,

Adinda harus mengembalikan sebesar Rp 11.000.000,- kepada

Anton. Uang sebesar Rp 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp

11.000.000,- dan Rp 10.000.000,- adalah ribā.33

b. Ribā Jāhīliyah

Ribā jāhīliyah merupakan ribā yang timbul karena adanya

keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan

waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan

membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi

jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak

mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu

32 Ismail, Perbankan..., hlm. 12

33 Ibid.

37

yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini

ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak

peminjam.34

Misalnya, Adinda meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,-

kepada Anton dengan jangka waktu pengembalian satu bulan.

Dalam perjanjian disebutkan apabila Adinda tidak dapat

mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap

bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan

2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misal Adinda

melunasi pinjamannya pada bulan kedua, maka Adinda akan

membayar sebesar Rp 10.200.000,- (2% x Rp 10.000.000,-).

Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp

200.000,- adalah ribā.35

4. Sebab-sebab Haramnya Ribā

Pelangan ribā dalam Islam secara tegas dinyatakan baik halnya

pengharaman khamar. Pengharaman ribā disebabkan empat faktor,

berdasarkan perspektif ekonomi, yaitu:

a. Sistem ekonomi ribāwi menimbulkan ketidakadilan. Karena

pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa

mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam.

Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut

usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya

34 Ibid..., hlm. 13

35 Ibid.

38

sekaligus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah

bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagidan tidak jarang

penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditur, justru

menambah persoalan baginya. Disinilah muncul ketidakadilan.36

b. Sistem ekonomi ribāwi merupakan penyebab utama berlakunya

ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan

besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari

golpngan industri raksasa hanya diharuskan membayar pinjaman

modal ditambah dengan bunganya dalam jumlah yang relatif kecil

dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara

bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan

menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang

dari dana yang mereka simpan di bank.

c. Sistem ekonomi ribāwi akan menghambat investasi karena

semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan

masyarakat untuk berinvestasi disektor riil. Masyarakat lebih

cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan

yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

d. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi

yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang

(produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan

36 Ummi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya

Terhadap Perekonomian Umat”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 70

39

mengandung terjadinya inflasi sebagai akiobat lemahnya daya beli

masyarakat.37

5. Dampak Ribā

Dampak yang ditimbulkan dalam praktek ribā sangat besar

meskipun sepintas ribā bernuansa kemanusiaan akan tetapi sebenarnya

merupakan kedhaliman dan menyengsarakan umat manusia. Dampak

yang ditimbulkan antara lain:

a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si

miskin.

b. Uang modal besar yang dikuasai oleh si kaya tidak disalurkan

ke dalam usaha-usaha produktif misalnya pertanian atau

membuka lapangan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat

bagi masyarakat dan pemilik modal itu sendiri. Tetapi modal

besar itu justru disalurkan dalam perkrditan berbunga yang

belum produktif.

c. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya

bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga.

d. Ribā menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antar sesama

manusia dan sifat tolong menolong diantara manusia.38

37Ibid..., hlm. 70

38 Fatkhul Wahab, “Riba..., hlm. 34

40

Selain itu, praktik ribā juga berdampak luas seperti secara sosial

kemasyarakatan dan secara ekonomi, yaitu sebagai berikut:

a. Sosial kemasyarakatan

Ribā merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil.

Para pengambil ribā menggunakan uangnya untuk memrintah

orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua

puluh lima persen dari jumlah yang dipinjamnya. Persoalannya

adalah siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan

oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua

puluh lima persen. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki

dua kemungkinan: berhasil dan gagal. Dengan menetapkan

ribā, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti

untung.39

b. Dampak ekonomi

Di antara dampak ekonomi, ribā adalah dampak infutoir

yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut

disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga

adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi

pula harga yang ditetpakan pada suatu barang. Dampak lainnya

adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan

peminjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan

peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi

39 Ibid..., hlm. 35

41

bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata

adalah utan negara-negara berkembang kepada neagara-negara

maju. Meskipun disebut pinjaman lunak dengan suku bunga

rendah. Pada akhrinya negara-negara pengutang akan

menghutang kembali untuk membayar bunga dan pokoknya

akibattnya terjadi utang terus-menerus. Inilah yang

menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural di negara-

negara berkembang.40

6. Teori Hukum Riba dan Pemanfaatan Harta Ribā

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya

dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian

apakah bunga termasuk ribā, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma

ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala

bentuknya termasuk kategori ribā; dan kedua, pendapat yang

menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori ribā.41

Argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam

bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan

terhadap teori-teori yang dikemukan kalangan yang membenarkan

adanya bunga, sebagai berikut:

a. Pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga

dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif

tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan

40Ibid.

41 Ummi Kalsum, “Riba..., hlm. 71

42

skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan ribā

tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan

ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman

ribā bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang

dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara

menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh

tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri

hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga

menjadi berlipat ganda. Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang

riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat berlipat ganda.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan

Muhammad Asad, yang menafsirkan ribā sebagai usury yang

berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang

tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Jika merujuk

kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad

Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.42

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad

Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud

Shaltut. Mereka berpendapat bahwa ribā yang diharamkan adalah

ribā yang berlipat ganda dan tidak termasuk ribā yang kadarnya

rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat ribā yang

mengharamkan ribā yang berlipat ganda. Sanhuri juga

42 Ibid..., hlm. 72

43

menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed,

bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar

kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan

batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang

harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa

kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga

berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu

dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku

bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan

tempat.43

b. Konsep marginal utility yaitu konsumsi menurun menurut waktu.

Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai

guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep

ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai

guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang.

c. Pembenaran bunga atas dasar ḍarurah (dire necessity). Salah satu

unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya

terkandung sistem bunga. Bunga bank (interest) yang dianggap

sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank

dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu,

dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu

43 Ibid..., hlm. 73

44

membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta

suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi.44

Kalangan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said

an-Najjar dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek

moral dalam memahami pelarangan ribā dan mengesampingkan legal

formal riba itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan ribā

terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan ribā sesuai

dengan statemen al-Qur'an jangan mendholimi dan jangan sampai

didholimi, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank.

Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik,

seperti ar-Razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan ribā

berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek ribā pada masa

pra-Islam. Berdasarkan Beberapa pandangan modernis tentang bunga

bank adalah dibolehkan menurut Muslim disebabkan antara lain:

a. Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman

produktif, Jika pinjaman produktif maka dibolehkan tetapi jika

pinjaman konsumtif, maka tidak dibolehkan, sebagaimana

dikatakan Doulibi.

b. Ada perbedaan antara ribā (usury) dengan bunga (interest).

Dalam pandangan ini yang diharamkan adalah ribā, bukan

bunga bank (interest), sebagaimana pandangan Hafni Nasif dan

Abdul Aziz Jawish.

44Ibid..., hlm. 74

45

c. Adanya inflationary economic dalam mekanisme

perekonomian, sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi

kerugian yang diderita kreditur yang disebabkan oleh adanya

inflasi, sebagaimana dikatakan Syauqi Dunya.45

Hukum pemanfaatan uang ribā ulama berbeda pendapat ada yang

mengharamkan dan ada yang memperbolehkan, berikut ini

penjelasannya:

a. Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin

Harta yang dihasilkan dari ribāwi maupun bank ribāwi lalu

disalurkan untuk amalan kebaikan seperti pembangunan masjid

dan fasilitas untuk masyarakat maupun membantu kerabat

kaum muslimin yang sedang membutuhkan maka beliau

menjelaskan bahwa jika harta ribā tersebut belum diambil,

maka harta tersebut haram untuk diambil dan harta ribā harus

dibiarkan begitu saja. Siapa saja yang telah melakukan amalan

ribāwi, lalu dia tidak mengambil ribā tersebut, maka dia wajib

meninggalkan ribā tersebut kemudian bertaubat pada Allah.46

b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin

Harta adalah milik Allah yang dianugahkan kepada orang

yang dia kehendaki akan tetapi ia (harta tersebut) menjadi

45 Dudi Badruzman, “Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam”, Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No.

2, 2019, hlm. 61

46 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Jakarta : Gema Insani Press, 2010,

hlm 48

46

haram manakala sudah dimiliki oleh seseorang, dengan begitu

ia menjadi kotor bagi orang yang mendapatkannya dengan cara

mencuri, menipu, ribā, risywah (suap), hasil dari khamr atau

semisalnya. Selain daripada itu sesungguhnya pengharaman

tersebut khusus pada tindakan melakukan hal itu, yakni (haram

terhadap) orang yang melakukan ribā, semisalnya. Maka

berdasarkan hal ini, kapan saja harta-harta tersebut

dialokasikan (disalurkan) kepada lahan-lahan alokasi yang

disyari’atkan maka ia menjadi halal dan dibolehkan. Oleh

karena itu, kaum muslimin mengambil upeti (jizyah) dari hasil

khamr dan sebaginya. Dalam hal ini, Umar bin Khathab R.a.

berkata: “Biarkan mereka menjualnya dan ambilah hasil

penjualannya sebagai jizyah dan kharaj sebab Allah telah

membolehkan mengambil harta rampasan dari orang-orang

kafir sekalipun dari hasil-hasil khamr, pajak. Berdasarkan hal

ini pula, bunga-bunga yang diambil oleh pemilik modal, tidak

halal akan dia tidak memboleh membiarkanya diambil oleh

orang-orang kafir yang memanfaatkannya untuk membangun

gereja-gereja dan memerangi kaum muslimin bahkan dia harus

mengalokasikannya untuk orang-orang miskin, masjid-masjid

dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum

muslimin.47

47 Ibid.., hlm. 49

47

B. QARḌ

1. Pengertian Qarḍ

Secara etimologi, qarḍ berarti القطع (potongan)48. Harta yang

dibayarkan kepada peminjam dinamakan qarḍ, sebab merupakan

potongan dari harta pemilik barang. Pengertian qarḍ menurut istilah,

dikemukakan oleh ulama Hanafiyah qarḍ adalah “sesuatu yang

diberikan seseorang dari harta miṡil (yang memiliki perumpamaan)

untuk memenuhi kebutuhannya,” dan juga berarti “akad tertentu

dengan membayarkan harta miṡil kepada orang lain supaya

membayar harta yang sama kepadanya”.49

Definisi al-qarḍ atau utang piutang atau pinjam meminjam yang

lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah,

penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya

dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta disini mengandung arti

pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata pelepasan pemilikan hanya

berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah

manfaat.50

48 A.W Munawwir Muhammad Fairuz, Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 2007), hlm. 693

49 Rachmat Syafe’i, Fiqih..., hlm. 151

50 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.

222

48

Menurut pengikut mażhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa

suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan

kepada yagn lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam

baik hati. Menurut mażhab Maliki, qarḍ adalah pembayaran dari

sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau

setimpal. Menurut mażhab Hanbali, qarḍ adalah pembayaran uang ke

seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan

dikembalikan sesuai dengan padanannya. Menurut mażhab Syafi’i,

qarḍ adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang,

disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Bank

Indonesia, qarḍ adalah akan pinjaman dari bank kepada pihak tertentu

yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.51

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan

bahwa qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat

ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang

dipinjamkan setelah jangka waktu tertentu, tanpa adanya tambahan

atau imbalan yang diminta oleh pemilik harta.52

2. Dasar Hukum Qarḍ

Qarḍ dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an,

sunnah, dan ijma’.53

51 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 281

52 Ibid..., hlm. 281

53 Salim dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, (Depok: Raja

Garfindo Persada, 2018), hlm. 37

49

a. Al-Qur’an

Al-Qu’an surat Al-Baqarah ayat 24554

ا عفهۥ لهۥ ه ق رضا حسنا ف ي ه ي قب اض من ذاالذى ي قرض الل والل رة ض عافا كثي

واليه ت رجعون ﴿البقرة: ط ﴾٥٤٢ي بص

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka

Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan

(rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.55

Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 1156

ا عفهۥلهۥوله ه ق رضا حسناف ي ﴾١١الحديد: ۥ اجركريم ﴿من ذاالذى ي قرض الل

Artinya:Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman

yang baik maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.57

Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 258

ث وت عاونوا على البر ۰۰۰ ه ان اوالت قوى و ت عاونوا على ا الل واته م والعدوان لل

﴾٥دة:ئاديدالعقاب ﴿الا

54 Ibid..., hlm. 37


56 Salim dan Muhaimin, Teknik Pembuatan..., hlm. 37



50

Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.59

b. Sunnah

Hadis Munttafaqun ‘Alaihi menurut Al-Bukhari,

“Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”60

دي نت ر.ع. قال: قدم النبي ص.م. ال ار وهم عن ابن عبا يسلفون في الث

ر ف ليسل ف في كيل معلوم ووزن السنة والسن ت ين ف قال: من أسلف في ت

: م عليه. وللبخاري ن أسلف في ايء﴾معلوم إلى أجل معلوم ﴿مت ف

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, “Nabi SAW datang ke Madinah

dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa

setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, ‘Barangsiapa

meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam

takaran, timbangan, dan masa tertentu’”.61

Hadis riwayat Al-Bukhari62

يريد أداءها وعن أبي هري رة ر.ع. عن النبي ص.م. قال: من أخذ أموال ا لنا

ه ﴿روا البخاري﴾ ه عنه ومن أخذها أت لفه الل أدى الل

Artimya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda,

“Barangsiapa mengambil harta orang dengan maksud



61 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul..., hlm. 335


51

mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat

mengembalikannya; dan barangsiapa mengambilnya dengan

maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.”63

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim64

ن يا ن فس الل يامة نه كربة من كرب ي وم الق ه ع من ن فس عن مسلم كربة من كرب الد

ن يا يسر الل ر في الد ن يا وا ه عليه فيومن يسر على معس رة والل الد ون ه في ع خ

يه رروا البخاري ومسلم(ال عبد ما كان العبدفي عون أخ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Saw bersabda, “Barang

siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang

Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan dihari

kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan

(dalam masalah hutang), maka Allah Swt memudahkan baginya

(dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib)

seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan

akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba

tersebut menolong saudaranya. ” (HR. Bukhari dan Muslim)65

ا ءت و عن أبى رافع قال استسلف رسول الله صل الله ع ه إبل ليه وسلم بكرا ف

د ف ي الرجل بكر ف قلت لم أج يارا ربا ع الصدقة فأمرني أن أق ل خ بل إ ج يا ي ا

اء بي صلى الله عليه وسلم أعطه إيا فإن خ ف قال الن أحسن هم ق يار النا

63 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul..., hlm. 336


65 Kitab Al-Mahzalim, no. 2310 (Riwayat Bukhari)., Kitab Al-Birr wa Al-Adab, no. 2580

(Riwayat Muslim)

52

Artinya “Dari Abu Rafi’: Seorang lelaki memberi hutang seekor

unta kepada Nabi. Maka beberapa saat kemudian dia datang untuk

menagih kembali untanya. Nabi berkata: berikanlah kepadanya .

Para sahabat mencarikan seekor unta yang seumur yang dipinjam

Nabi, namun para sahabat tak menemukan unta seumur kecuali

unta yang lebih tua. Nabi berkata: Berikanlah unta yang lebih tua

itu. Orang itu berkata: Anda telah membayar penuh kepadaku,

mudah-mudahan anda dibayar penuh oleh Allah. Mendengar itu

Nabipun bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik diantara

kamu, adalah orang yang paling baik pembayarannya” (H.R Al-

Bukhari, Muslim).66

Dari Anas r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang

artinya:67

نة مكت وبا: الصدق لة أسري بي على باب ال ة بعر أمثلها والقرض رأيت لي

ل بريل, مابال القرض أف انية عر, ف قلت: ياج ن بث ن الصدقة قال: م

ست قرض يست قرض إم إ ال يسأل وعند , وال من حاجة رروا ابن سا

ماجة(

Artinya: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat Di Pintu Surga

tertulis shodaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan

utang dengan 18 kali lipat, aku berkata: “wahai Jibril, mengapa

menghutangi lebih utama dari shodaqoh?” ia menjawab “karena

ketika meminta minta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika

berhutang, orang tersebut tidak berhutang kecuali karena

kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah).68

66 Ahmad Ibnu Ali Syafi’i, Bulugul Marom, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002),

hlm. 158


68 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz Tsani, (Beriut Libanon: Darul Fikr), hlm.15

53

c. Ijma’

Secara ijma’ juga para ulama menyatakan bahwa qarḍ

diperbolehkan. Qarḍ bersifat manḍub (dianjurkan) muqriḍ (orang

yang mengurangi) dan mubah bagi muqtariḍ (orang yang

berhutang) dan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang

tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak

ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangan

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Seperti yang

dikemukakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim

berikut:69

ن مسلم كربة من ن أبى هري رة ر.ع.قال: قال رسول الله ص.م.: من ن فس ع ع

ه عنه كربة من ن يا ن فس الل ريس كرب ي وم القي كرب الد ر ا مة ومن يسرعلى معس

ه فى عون العبد رة والل خ ن يا وا ه عليه فى الد يه الل ماكان العبد فى عون أخ

﴿اخرجه مسلم﴾

69 Salim dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, (Depok: Raja

Garfindo Persada, 2018), hlm. 370

54

Artinya: Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda,

‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan

dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia

dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi

kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan

memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang

siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi

(aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong

hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”70

3. Syarat dan Rukun Qarḍ

Syarat-syarat qarḍ adalah sebagai berikut:

a. Besarnya pinjaman (al-qarḍu) harus diketahui dengan takaran,

timbangan, atau jumlahnya.

b. Sifat pinjaman (al-qarḍu) dan usianya harus diketahui jika dalam

bentuk hewan.

c. Pinjaman (al-qarḍu) tidak sah dari orang yang tidak memiliki

sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.71

d. Kerelaan kedua belah pihak.

e. Barang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.72

f. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah

yang dipersyaratkan), bagi muqriḍ, karena ada larangan dalam

hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang

mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang

mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).

70 Kitab Bulugul Maram, no. 1495

71 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2012), hlm. 178

72 Ascarya, Akad...,hlm. 48

55

g. Akad al-qarḍ tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad

jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama

membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.73

Sementara rukun qarḍ adalah sebagai berikut:

a. Pemilik barang (muqriḍ).

b. Yang mendapat barang atau pinjaman (muqtariḍ).

c. Serah terima (ijab qabul).

d. Barang yang dipinjamkan (qarḍ).74

Menurut hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad

ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak

para pihak, objek akad, dan tujuan akad.75

Mażhab Hanafi berpendapat, qarḍ dibenarkan pada harta yang

memiliki kesepadanan yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak

menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian

yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur tidak dibolehkan

melakukan qarḍ atas harta yang tidak memiliki kesepadanan baik yang

bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian ayng

memiliki perbedaan menyolok karena tidak mungkin mengembalikan

dengan semisalnya. Mażhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat,

diperbolehkan melakukan qarḍ atas nama semua harta yang bisa


74 Ismail Nawawi, Fikih..., hlm. 179

75 Wangsawidjajaj Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Kompas Gramedia Building,

2002), hlm. 398

56

diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang. Seperti

emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-

barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta biji-bijian.76

4. Hukum (Ketetapan) Qarḍ

Hukum qarḍ dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pelaku

akad terutama si peminjam (muqtariḍ).

a. Wajib, hukum wajib dalam qarḍ terjadi manakala orang yang

berhutang mempunyai kebutuhan yang mendesak,terpaksa

dalam rangka menghindari dari bahaya, sedang orang yang

dihutangi adalah orang yang kaya.

b. Makruh atau haram, hukum qarḍ makruh manakala pihak

pemberi hutang mengetahui pihak yang hutang akan

menggunkan uangnya untuk berbuat maksiat.

c. Mubah, hukum qarḍ mubah manakala orang yang berhutang

bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi berhutang

untuk mengembangkan usahanya dan mencari profit yang lebih

besar.77

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qarḍ menjadi tetap

setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika

seseorang menukarkan satu kilogram gandum misalnya, ia harus

menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis

(gandum) kepada muqriḍ jika meminta zatnya. Jika miqriḍ tidak

76 Masjupri, Buku..., hlm. 283

77 Ibid.., hlm. 284

57

memintanya, muqtariḍ tetap mejaga sejenisnya, walaupun qarḍ

(barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, manurut Abu Yusuf,

muqtariḍ tidak memiliki qarḍ selama qarḍ masih ada.78

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan qarḍ sebagaimana

terjadi pada akad-akad lainnya, yaitu dengan adanya akad walaupun

belum ada penyerahan dan pemegangan. Muqtariḍ dibolehkan

mengembangkan barang sejenis dengan qarḍ, jika qarḍ muqriḍ

meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika qarad

telah berubah, muqtariḍ wajib memberikan benda-benda sejenis.79

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi’iyah senada dengan pendapat

Abu Hanifah bahwa ketetpan qarḍ dilakukan setelah penyerahan atau

pemegangan. Muqtariḍ harus menyerahkan benda sejenis jika

pertukaran terjadi pada harta miṡil sebab lebih mendekati hak muqriḍ.

Adapun pertukaran pada harta bernilai didasarkan pada gambarannya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian qarḍ pada harta

yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun

pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan

mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana jumhur ulama, yaitu

membayar nilainya pada hari akad qarḍ. Kedua, mengembalikan benda

sejenis yang mendekati qarḍ pada sifatnya.80


79 Ibid.., hlm. 156

80 Ibid.

58

Menurut Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (al-

qarḍu) adalah sebagai berikut:

a. Pinjaman (al-qarḍu) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika

mustaqriḍ (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia

memilikinya dan menjadi tanggungannya.

b. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak

sampai batas waktu tertentu, lebih baik karena itu meringankan

mustaqriḍ (peminjam).

c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat

dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu.

d. Jika pengembalian al-qarḍu tidak membutuhkan biaya

transportasi maka boleh dibayar ditempat manapun yang

diinginkan muqriḍ. Jika merepotkan maka muqtariḍ tidak harus

mengembalikannya ditempat lain.

e. Muqriḍ haram mengambil manfaat dari al-qarḍu dengan

penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian

pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lain yang keluar dari

kesepakatan.81

5. Sifat, Penambahan, dan Penangguhan Pada Akad

Sifat akad qarḍ merupakan akad atau transaksi yang berkekuatan

hukum mengikat kedua belah pihak. Artinya, si pemberi hutang ketika

sudah melakukan kesepakatan dengan pihak yang hutang, maka pihak

81 Ismail Nawawi, Fikih..., hlm. 179

59

yang memberi hutang tidak boleh serta merta atau seenaknya sendiri

menarik kembali hutang tersebut dari pihak penghutang. Sebaliknya, si

penghutang ada kewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut

kapan saja (maksimal pada saat jatuh tempo) yang disepakati jika telah

mampu untu membayarnya.82

Sedangkan penambahan pada akad qarḍ yang disyaratkan pada

akad qarḍ adalah agar tolong menolong (tabarru’), sehingga setiap

tambahan pada akad ini adalah termasuk riba. Sebaliknya, penambahan

yang diberikan pada saat membayar hutang (tanpa adanya syarat

tambahan dari pihak yang menghutangi), maka hal seperti ini

diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik.83

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap qarḍ pada benda yang

mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi,

dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui

adanya manfaat pada qarḍ. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa

muqriḍ tidak boleh memanfaatkan harta muqtariḍ, jika dimaksudkan

untuk membayar utang muqriḍ, bukan sebagai penghormatan. Begitu

pula dilarang memberikan hadiah kepada mudriḍ, jika dimaksudkan

untuk menyicil utang. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang qarḍ

terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaaatan, seperti

memberikan qarḍ agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih

82 Masjupri, Buku..., hlm. 286


60

banyak sebab qarḍ dimaksudkan sebagai akad kasih sayang,

kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu

Rasulullah SAW pun melarangnya. Namun demikian, jika tidak

disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik,

qarḍ dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqriḍ untuk

mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta

yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil

beliau.84

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran pembayaran

qarḍ sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba

nasī’ah. dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa qarḍ

adalah derma, muqriḍ berhak meminta penggantinya pada waktu itu.

Selain itu, qarḍ pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta

miṡil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang

rusak.85 Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan

untuk menangguhkan qarḍ pada empat keadaan:

a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk menangguhkan sejumlah

harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka

ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtariḍ

sebelum habis waktu setahun.

84 Ibid.., hlm. 156

85 Ibid.., hlm. 153

61

b. Diasingkan, qarḍ diasingkan kemudian pemiliknya

menangguhkannya sebab penagguhan pada waktu itu

diaruskan.

c. Berdasarkan keputusan hakim.

d. Hiwalah, yaitu pemindahan hutang.86

6. Resiko dan Berakhrinya Akad

Masalah yang sering muncul dalam akad qarḍ yaitu sebagai berikut:

a. Keterlambatan atau penangguhan membayar, pada prinsipnya

dalam segala bentuk agar kedua belah pihak harus konsisten

dengan setiap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Termasuk

dalam hutang piutang pihak berhutang harus senantiasa menepati

janjianya untuk membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu

yang telah disepakati. Namun manakala pada waktu itu yang

disepakati pihak yang berhutang belum mampu membayar, maka

pemberi tenggang waktu dangat dianjurkan.

b. Manakala benar-benar tidak mampu untuk membayarnya maka

Islam menbganjurkan untuk membebaskan sebagian atau

keseluruhan (menshodaqohkan) sebagaimana firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280:87

86 Ibid.., hlm. 154

87 Daeng Naja, Akad Bank Syariah, hlm. 38

62

رلكم إن وإن كان ذو عسرة قوا خي لون ﴿البقرة: إلى ميسرة وأن تصد تم ت ع كن

٥٢٢﴾

Artinya: Dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam

kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu

jika kamu mengetahui.88

Dalam konteks hukum Islam, akad atau perjanjian yang dibuat oleh

para pihak akan berakhir jikadipenuhi tiga hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlakua akad

Biasanya dalam suatu akad atau perjanjian telah ditentukan

saat kapan suatu akad atau perjanjian akan berakhir sehingga

dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan

berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang

melanggar ketentuan akad atau perjanjian, atau salah satu pihak

mengetahui jika dalam perbuatan akad atau perjanjian terdapat

unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut

objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk membuat sesuatu,

yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika


63

akad atau perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu,

katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka akad atau

perjanjian tetap berlaku pada ahli warinya. Sebagai contoh,

ketika orang yang membuat akad atau perjanjian pinjam uang

kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk

mengembalikan utang tersebut menjadi kewajiban ahli waris.89

Berakhirnya akad qarḍ apabila terjadinya pembayaran hutang dan

pembebasan hutang.90

C. FATWA NAHḌATUL ULAMA (NU) MENGENAI PINJAM

MEMINJAM

NU mengeluarkan fatwa pada materi yang sama melalui Muktamar

NU ke-14 di Magelang 1 Juli 1939 M mengenai permasalahan praktik

peminjaman uang dari Koperasi.91 Isi utama dari keputusan fatwa ini

adalah sebagai berikut:

“Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi

bunga (rente) dan janjinya itu di dalam akad atau sesudah akad tetapi

sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan

kesepakatan (mufakat) para ulama. Karena itu termasuk pinjaman dengan

menarik keuntungan, tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau

tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak ada perselisihan di antara para

89 Daeng Naja, Akad..., hlm. 39

90 Salim dan Muhaimin, Teknik..., hlm. 373

91Tim Lajnah Ta’līf wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika

Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahḍatul Ulama (1926-2010),

(Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

64

ulama. Kalau dengan perjanjian dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang

bunga itu telah menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, mka

hukumnya ada 2 pendapat yaitu haram, dan yang kedua boleh.”

Fatwa tersebut diperjelas dengan berlandaskan kitab-kitab dibawah

ini:92

1. I’ānah al-Thālibīn

ل ربا القرض وهو كل ق رض جر ن فعا لل ومن ربا الف ير نحو رهن لكن قرض

إذا ااترط في عقد يحرم عندنا إ

Dan di antara riba al faḍ adalah riba al qarḍ, yakni semua pinjaman

yang memberikan manfaat kepada si peminjam, kecuali seperti gadai.

Menurut kita, yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan

dalam akad menghutangi.93

2. Tuhfah al-Muhtaj

ى العقد إن قت ل أن كل ارط مناف ل و إن وقع في صلب العقد أ ا ي بطل والحاص

ه لس م عليه ولو في م إن ت قد .ب عد وق بل لزومه

Dan kesimpulannya adalah, semua syarat yang menafikan

konsekuensi akad akan membatalkannya jika terjadi dalam akad atau

sesudahnya dan sebelum luzum (tetap)nya. Bukan bila mendahului

akad, walaupun di majlisnya.94

92 Al-Bakri Muhammad Shatā al-Dimyati, I’ānat al-Tālibīn Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr,

1418H/1997M), hlm. 64-66

93 Ibid..., hlm. 26

94 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj al- Tālibīn pada Hasyiyah al-

Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra), Jilid IV, hlm. 296

65

2. Faṭhul Mu’īn dan I’ānah al-Thālibīn

ن مقترض كرد الزائد قدر ل له م قرض ن فع يص وجاز ل جود في الرد فة وا ا أو ص

قترض لقولهبل : ارط في العقد بل يسن ذلك ل ياركم أحسنكم ق اء إن خ وأما .

د لخبر قرض ف فاس فعة كل ق رض القرض برط جر ن فع ل نه جر من ف هو ربا وم

ن يستأج ته القرض ل ن قي لكه أي مثل بأكث ر م جل القرض إن وقع ذلك ر م

كر عندنا وحرم عن اعا وإ نئذ حرام اج ي د كثير من العلآء. رق وله ارطا إذ هو ح

د( قال ع ش ومعلوم أن رط في صلب العقد. أما محل الفساد حيث وقع ال ف فاس

د في العقد فل فسا لى ذلك ولم ي قع ارطلو ت واف قا ع

Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang

diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik

ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan

yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu

disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw.: “Sebaik-baiknya

kalian adalah yang paling baik dalam

membayar hutangnya.” Sedangkan pinjaman yang disertai syarat

keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan

akad fasid (rusak) karena hadis: “Semua utang yang menarik

keuntungan adalah riba.” Termasuk kategori ini adalah misalnya

menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih

karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat

menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu

haram secara ijma’. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita

hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Maka merupakan

akad fasid.”) Ali Syibramallisi berkata: “Dan telah maklum, fasidnya

66

akad tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi

dalam pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati

sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad

penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.” 95

4. Bugyah al-Mustarsyidin

رد الكتابة في سآئر خبارات رمسألة ب( مذهب الافعي أن م العقود وا

ة ارعية ناءآت ليس بح .واإل

Menurut madzhab Syafi’i, bahwa sekedar tulisan di semua transaksi,

beberapa pemberitahuan dan pengajuan bukan dalil syara’.96

5. Al-Asybah wa al-Naza’ir

طردة في زل عادت هم منزلة ال العادة ال ية هل ت ن ها لو جر ناح ن ت رط فيه صور ... وم

زل منزلة ا اق ت رض ف هل ي ن قترض برد أزيد م ان الرط ف يحرم إق راضه وجه عادة ال

ا أصحه

Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan

sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. Di

antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam

mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka

apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum

menghutanginya haram? Dalam kasus ini ada dua pendapat, yang

lebih sahih adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.97

95 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Faṭ al-Mu’īn dan

I’ānah al-Thālibīn, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, hlm. 64-66

96 Abdurrahman Ba’alawi, Bugyah al-Mustarsyidin, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia), hlm.

186

97 Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Naza’ir, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 67

67

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Watugede merupakan salah satu desa bagian dari Kecamatan

Kemusu yang terletak di bagian paling selatan. Desa Watugede

berbatasan langsung dengan Desa Kedungrejo di sebelah utara, Desa

Sarimulyo di bagian Barat, Kecamatan Andhong di sebelah selatan,

serta Desa Gilirejo di sebelah timur. Luas wilayah daratan Desa

Watugede sebesar 527,96 hektare dengan 18,2 hektare merupakan

lahan desa yang tergenang Waduk Kedung Ombo.1

Wilayah Desa Watugede berada pada relief daratan yang cukup

beragam tingkat kelerengannya dari kontur berbukit hingga melandai

disekitar Waduk Kedung Ombo sekitar 0% - 45%. Jenis tanah yang

terdapat di Desa Watugede merupakan jenis tanah Asosiasi Litosol dan

Grumosol Kelabu tua serta Kompleks Regosol Kelabu dan Grumusol

Kelabu Tua yang dapat dilihat persebarannya pada peta 3.2 Peta Jenis

Tanah. Kondisi tanah Desa Watugede berada pada tingkat kerentanan

gerakan tanah rendah di bagian selatan dan kerentanan menengah di

bagian utara, yang perlu di antisipasi karena dapat menimbulkan

berbagai kerugian fisik dan ekonomi seperti rusaknya bangunan dan

1 Dokumen Masterplan Desa Watugede 2018-2019, Pemerintahan Desa Watugede

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2017, bab III, hlm. 3

68

infrastruktur, terhambatnya kegiatan ekonomi akibat terganggunya

mobilitas transportasi, dan lain-lain. Persebarannya dapat dilihat pada

peta 3.3 Peta Kerentanan Gerakan Tanah Desa Watugede. Desa

Watugede memiliki curah hujan sangat rendah yaitu sekitar 13.6

mm/hari yang tersebar merata di wilayahnya. Persebaran curah hujan

dapat dilihat pada peta 3.4 Peta Curah Hujan Desa Watugede. Melihat

keadaan alam Desa Watugede yang sebagian besar adalah lahan

pertanian dengan jenis tanah dan faktor-faktor pembatas, maka

sebagian besar wilayah Desa Watugede merupakan daerah pertanian

lahan kering potensial.2

2. Kondisi Kependudukan

Secara administratif, Desa Watugede terdiri atas 9 Dusun, 4 Rukun

Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah Desa

Watugede sebesar 5,27 km2 dihuni oleh 2.375 jiwa yang terdiri dari

1.164 penduduk laki-laki dan 1.228 penduduk perempuan (Kecamatan

Kemusu Dalam Angka 2016). Berdasarkan data tersebut dapat

diketahui kepadatan penduduk Desa Watugede sebesar 451 jiwa/km2.3

2 Ibid..., hlm. 3

3 Ibid..., hlm. 9

69

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Watugede tahun

2014-20164

Tahun

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

(jiwa/km2) Laki-laki

(jiwa)

Perempuan

(jiwa)

2014 1151 1215 449

2015 1163 1212 454

2016 1164 1228 451

Sumber: BPS, Kecamatan Kemusu Dalam Angka

G

a

m

b

a

r

3

.

1

Piramida Penduduk Watugede tahun 20165

Sumber: Team Masterplan Desa Watugede 2017

4 Ibid.

5 Ibid..., hlm. 9

-12,00 -8,00 -4,00 0,00 4,00 8,00 12,00

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>65

Piramida Penduduk Desa Watugede Tahun 2016

Laki-Laki Perempuan

70

Penduduk di wilayah Desa Watugede didominasi oleh penduduk

Perempuan dan penduduk berusia 10 hingga 14 tahun yaitu sebanyak

556 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif dengan rentang

usia 15 tahun hingga 55 tahun yaitu sebanyak 1.705 jiwa. Sebagian

besar masyarakat Desa Watugede mengenyam tingkat pendidikan

hingga sekolah dasar yaitu sebanyak 1.128 jiwa dan penduduk yang

berhasil meneruskan pendidikan hingga SLTP sebanyak 208 jiwa serta

SLTA sebanyak 187 jiwa. Sedangkan yang berhasil meneruskan

hingga jenjang perguruan tinggi sebanyak 12 orang.6

Mata pencaharian masyarakat Desa Watugede sebagian besar

adalah petani tanaman pangan yaitu sebanyak 1.026 jiwa dan yang

bekerja di bidang industri pengolahan sebanyak 288 jiwa, sedangkan

lainnya bekerja di bidang perkebunan (13 orang), peternakan (19

orang), perdagangan (222 orang), jasa (21 orang), serta angkutan (17

orang). Desa Watugede juga memiliki penduduk yang bekerja sebagai

nelayan tangkap dan keramba di sekitar Waduk Kedung Ombo.

Berdasarkan data kependudukan Desa Watugede, dapat

disimpulkan bahwa Desa Watugede memiliki sumber daya potensial

usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya

pertanian dan perikanan, namun kualitasnya masih rendah.7

6 Ibid..., hlm. 10

7 Ibid.

71

3. Kondisi Sosial Budaya

Desa Watugede masih menjalankan beberapa tradisi budaya

setempat seperti kegiatan bersih dusun dan nyadran. Kegiatan bersih

dusun dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada waktu penduduk

tani selesai melaksanakan panen padi raya secara serentak. Tradisi ini

dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa terimakasih kepada Dewi Sri

sebagai penjaga keamanan para tani, sehingga tanaman yang ditanam

berhasil panen, selain itu juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diberikan. Beberapa

kegiatan dalam rangka bersih desa diantaranya penyimpanan padi ke

lumbung padi, kegiatan membersihkan halaman serta lingkungan desa,

kenduri atau makan bersama, dan hiburan seperti pergelaran wayang

kulit, ketoprak, maupun uyon-uyon sebagai hiburan masyarakat agar

para penduduk gembira setelah kerja membanting tulang di sawah. Ini

juga sebagai tanda telah menikmati keberhasilan para tani dalam

menggarap sawah.8

Nyadran merupakan tradisi pembersihan makam, suatu rangkaian

budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan

puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nyadran

merupakan salah satu tradisi dalam menyambur datangnya bulan

Ramadhan, biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab

atau saat datangnya bulan Sya'ban. masyarakat yang mengikuti

8 Ibid..., hlm. 10

72

Nyadran biasnya berdoa untuk kakek-nenek, bapak-ibu, serta saudara-

saudari mereka yang telah meninggal. Seusai berdoa, masyarakat

menggelar kenduri atau makan bersama di sepanjang jalan yang telah

digelari tikar dan daun pisang. Tiap keluarga yang mengikuti kenduri

harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa harus berupa

makanan tradisional, seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap

sayur dengan lauk rempah, prekedel, tempe dan tahu bacem, dan lain

sebagainya.9

Selain itu, ciri khas budaya yang masih dapat dilihat di lingkungan

Desa Watugede antara lain rumah-rumah desa yang masih

mempertahankan gaya arsitektur khas daerah jawa yang terbuat dari

kayu dengan atap berbentuk limasan dengan ragam hias atap berupa

rumah-rumahan, ayam, hingga wayang.10

4. Kondisi Ekonomi Keadaan Pendidikan dan Ekonomi

Kegiatan ekonomi utama penduduk Desa Watugede adalah

pertanian dan perikanan, yang ditunjang dengan keberadaan beberapa

industri pengolahannya. Selain itu, terdapat kegiatan ekonomi di

bidang perdagangan dan jasa, pengangkutan, serta peternakan skala

rumahan. Jika dilihat melalui penggunaan lahannya, sebagian besar

lahan desa merupakan lahan perkebunan jati (1,69 km2) yang juga

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat. Luas sawah

yang terdiri dari sawah tadah hujan (57,68 km2), tegalan (55,91 km2),

9 Ibid..., hlm. 10

10 Ibid..., hlm. 11

73

dan serta wilayah perairan waduk (18,2 km2) yang sebagian

dimanfaatkan untuk perikanan keramba. Hasil produksi pertanian di

Desa Watugede antara lain padi sawah dengan luas panen rata-rata

45,5 Kw/Ha, padi ladang dengan luas panen rata-rata 37 Kw/Ha,

jagung 52 Kw/Ha, ubi kayu 152 Kw/Ha, dan kedelai 12,5Kw/Ha

sedangkan tanaman buah yang dihasilkan dari Desa Watugede adalah

buah pisang yaitu sebanyak 620 kwintal. Hasil produksi pertanian

tersebut banyak dijual dalam bentuk mentah kepada tengkulak yang

datang ke desa.11

Salah satu hasil perkebunan yaitu kayu jati, dimanfaatkan oleh

sebagian warga untuk diolah menjadi barang bernilai guna seperti

mebel. Namun, kerajinan mebel hasil dari Desa Watugede hanya

dibuat ketika ada pesanan, biasanya pemesan berasal dari daerah

Jakarta. Selain itu, terdapat juga industry pembuatan batako yang

belum banyak dikembangkan oleh masyarakat setempat.12

Kegiatan ekonomi peternakan di Desa Watugede masih dilakukan

secara individu. Beberapa jenis hewan yang diternakkan yaitu sapi

potong sebanyak 604 ekor dari 318 pemilik ternak, 1.016 ekor

kambing dari 231 peternak, 305 ekor domba dari 102 pemilik ternak

serta 1.030 ekor ayam dari 278 pemilik ternak. Kebanyakan pemilik

ternak menjadikan hewan ternaknya sebagai tabungan, yang dijual

ketika dibutuhkan. Produktivitas perikanan Desa Watugede

11 Ibid..., hlm. 11

12 Ibid..., hlm. 12

74

mengandalkan perikanan tangkap dan keramba yang berada di sekitar

Waduk Kedung Ombo. Hasil produksi perikanan tidak menentu karena

dipengaruhi oleh cuaca serta pasang surut air waduk. Belum

terdapatnya Balai Benih Ikan juga menjadi kendala pengembangan

kegiatan perikanan karena peternak kesulitan menjangkau balai benih

terdekat. Hasil perikanan tersebut dijual langsung ke tengkulak dan

sebagian dijual melalui pengolahan ikan asap. Terdapat beberapa

nelayan ikan yang menjual hasil ikannya ke rumah makan di sekitar

waduk.13

Sebagian besar hasil kegiatan ekonomi pertanian, peternakan, serta

perikanan Desa Watugede masih dijual dalam bentuk mentah. Hal

tersebut menyebabkan penghasilan yang didapat tidak terlalu tinggi.

Pengolahan hasil pertanian yang sudah ada masih terkendala

pemasaran. Selain itu, belum terdapat sarana pemasaran seperti pasar

dan tempat pelelangan ikan yang secara langsung mempertemukan

petani/nelayan dengan pembeli. Sektor pertanian di Desa Watugede

sebagai penyumbang PDRB terbesar memiliki potensi yang besar dan

layak untuk dikembangkan meliputi jenis pertanian tanaman bahan

pangan, perkebunan, peternakan, dan pengembangan perikanan

keramba.14

13 Ibid..., hlm. 13

14 Ibid..., hlm. 14

75

B. Struktur Organisasi Desa Watugede

Struktur organsasi Desa Watugede Kecamatan Kemusu, dengan

Kepala Desa Watugede adalah Bapak Sriyanto, untuk sekretaris Desa

Watugede adalah Bapak Dwi Seotyono, sedangkan Kepala Urusan (Kaur)

terdiri dari beberapa

bagian, yaitu :

1. Bapak Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Bapak Muh. Imam Prayitno

2. Bapak Kaur Keuangan yaitu Ibu Rina Rifani

3. Bapak Kaur Pemerintahan yaitu Ibu Sri Lestari

4. Bapak Kaur Pelayanan dan Kesra yaitu Bapak Lasmo

Selanjutnya yaitu Bapak-Bapak Kepala Dusun Watugede, yaitu Bapak

Anis Sartono yang memimpin Dusun 1 dan Bapak Tohari yang memimpin

Dusun 2.15

15 Pemerintahan Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2020

76

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Desa Watugede16

C. Gambaran Pelaksanaan Praktik Pinjam Meminjam Uang Kas

Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Desa Watugede

Kec. Kemusu Kab. Boyolali

Dusun Jengglong Soko adalah dusun yang bisa dikatakan

masyarakatnya masih minim perekonomiannya, sehingga masyarakat

dusun itu sendiri dengan sengaja mengadakan pinjaman uang kas yang

dimiliki dalam perkumpulan RT. Praktik pinjaman yang dilakukan sejak

16 Pemerintahan Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2020

Sekretaris Desa

Dwi Septyono

Kaur Umum dan

Perencanaan

Muh. Imam

Prayitno

Kaur Keuangan

Rina Rifani

Staff Desa

Kaur Pemerintahan

Sri Lestari

Kaur Pelayanan &

Kesra

a

Kepala Dusun I

Anis Sartono

Kepala Desa

Sriyanto

Kepala Dusun II

Tohari

Agus Jiyanto

Lasmo

Agus

77

tahun 198717 sampai sekarang bisa dikatakan masyarakatnya sangat

antusias dalam meminjam.

Praktik pinjaman uang kas dusun Jengglong Soko RT 010 adalah

praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang membutuhkan

uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber dana pinjaman uang kas

berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu dengan adanya pembayaran iuran

wajib dari setiap anggota, dan kemudian berkembang dari tahun ketahun

yang dipinjamkan kepada masyarakat. Awal mula iuran wajib diadakan

karena masyarakat perlu uang kas guna kepentingan bersama seperti untuk

kegiatan sosial hingga untuk pembangunan. Tetapi iuran wajib itu hanya

sampai sekitar tahun 1995 karena melihat perkembangan uang kas yang

cukup pesat dari hasil praktik peminjaman yang telah diberlakukan. Semua

anggota yang membayar iuran diperbolehkan meminjam uang kas,

sedangkan anggota baru supaya dapat menggunakan uang kas dan bisa

dianggap sebagai anggota dalam perkumpulan wajib membayar sebesar

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupaih).

Setelah uang dipinjamkan kepada masyarakat selama kurang lebih

33 tahun uang tersebut berkembang menjadi kurang lebih Rp. 30.000.000

(tiga puluh juta rupiah). Uang kas dikembangkan dengan cara dipinjamkan

kepada anggota yang di dalamnya terdapat biaya tambahan. Adanya biaya

tambahan dan besarnya biaya tambahan adalah berdasarkan kesepakatan

bersama. Biaya tambahan dibayarkan setiap sebulan sekali sebesar 3% saat

17 Djasman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara

Pribadi, 14 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB

78

perkumpulan berlangsung. Setelah keuntungan dari biaya tambahan

tersebut masuk ke dalam kas digunakan untuk kepentingan bersama

seperti dipinjamkan lagi kepada anggota yang membutuhkan, kegiatan

sosial dan hingga pembangunan dusun. Dalam praktik pinjaman uang kas

perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko yang menjadi bagian

komisi adalah Sugiman (ketua RT) dan Susilo (Pengelola Uang). Terdapat

kurang lebih 30 orang yang meminjam uang kas dari 50 anggota untuk

memenuhi kebutuhan. 18

1. Mekanisme Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun

Jengglobng Soko

Praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun

Jengglong Soko merupakan praktik yang proses peminjamannya sangat

mudah. Mekanisme peminjaman dilakukan dengan cara masyarakat yang

membutuhkan harus hadir dalam acara perkumpulan rutinan, peminjaman

diajukan kepada pengelola keuangan kemudian akan dipertimbangan oleh

ketua RT. Praktik peminjaman dalam perkumpulan ini tidak dengan

jaminan, tidak adanya administrasi, tanpa adanya survei lokasi kerumah,

tidak ada jangka waktu dalam pencairan uang, dan tidak ada pula batasan

waktu dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan dalam praktik

peminjaman disini berdasarkan akad tabarru’, yaitu tolong menolong,

sehingga hanya dengan didasari rasa saling percaya. Hanya saja praktik

peminjaman ini hanya diperuntukkan kepada anggota perkumpulan, dan

18 Susilo, pengelola uang kas perkumpulan RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara

Pribadi, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB

79

masyarakat yang sudah berkartu keluarga di dusun ini wajib menjadi

anggota perkumpulan.

Dalam perkumpulan ini orang lain atau bukan anggota yang ingin

mengajukan pinjaman perbolehkan dengan alasan darurat atau mendesak,

dan syaratnya ada anggota atau masyarakat setempat yang turut

bertanggung jawab hingga masa pinjamannya selesai, dalam kata lain

termasuk kerabat atau sanak sodara dari salah satu anggota. Meskipun

tidak ada jaminan dalam pengajuan tetapi ada batasan waktu dalam

pengembaliannya, yaitu paling lambat satu tahun. Ketentuan berlaku sama

untuknya, yaitu adanya biaya tambahan disetiap bulannya.19

Praktik pinjaman di sini terdapat biaya tambahan yang wajib

dibayarkan setiap bulannya atau setiap pertemuan rutinan dalam

perkumpulan. Apabila tidak bisa membayar biaya tambahan pada saat

pertemuan masih diberi kelonggaran waktu selama satu bulan sampai

pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya tidak bisa membayar

biaya tambahan maka akan dimasukkan kedalam pokok pinjaman. Biaya

tambahannya sebesar 3% dari pokok pinjaman dan apabila tidak dibayar

akan bercampur ke pokok pinjaman. Misalnya, meminjam uang sebesar

1.000.000, biaya tambahan setiap bulannya sebesar 30.000, jika dapat

membayar biaya tambahan maka pokok pinjaman menjadi 1.030.000.20



20 Ibid.

80

2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT

010 Dusun Jengglong Soko

Praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun

Jengglong Soko memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Masyarakat yang sudah meminjam uang diperkumpulan

memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam.

Proses atau cara mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh

masyarakat dengan cara dicicil setiap bulan, setiap tengah periode ataupun

saat akhir periode (10 bulan tepatnya sebelum lebaran Idul Fitri).

Dalam pengembalian pinjaman tidak ada batasan waktu, bisa

dikembalikan bahkan bisa dicicil semampunya. Tidak ada batas miniminal

dalam cicilan, hanya saja setiap akhir periode (10 bulan) diwajibkan

membayar cicilan sebesar 50% dari pokok pinjaman.21

Tabel 3.2 Data Peminjam Uang Kas Perkumpulan RT 010 dusun

Jengglong Soko22

No. Nama Peminjam Jumlah Uang

Dipinjam

Pengembalian/10 bulan

1. Wardoyo Rp. 1.000.000 Pokok Rp. 500.000 +

tambahan Rp. 30.000 = Rp.

530.000



22 Dokumen Pinjam Meminjam Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong

Soko

81

2. Ngatmin Rp. 300.000 Pokok Rp. 150.000 +


159.0000

3. Sugiman Rp. 600.000 Pokok Rp. 300.000 +


318.000

4. Narti Rp. 200.000 Pokok Rp. 100.000 +


106.000

5. Mulyono Rp. 1.500.000 Pokok Rp. 750.000 +


795.000

6. Dasiman Rp. 3.135.000 Pokok Rp. 1.567.500 +


1.660.500

7. Sisusilo Rp. 100.000 Pokok Rp. 50.000 +

tambahan Rp. 3000 = Rp.

53.000

8. Sukiman Rp. 480.000 Pokok Rp. 240.000 +

82


252.000

9. Supartono Rp. 700.000 Pokok Rp. 350.000 +


371.000

10. Nardi Rp. 200.000 Pokok Rp. 100.000 +


106.000

11. Wasiyem Rp. 1.300.000 Pokok Rp. 650.000 +


689.000

12. Ida Royani Rp. 515.000 Pokok Rp. 257.500 +


272.500

13. Tukimin Rp. 150.000 Pokok Rp. 75.000 +


79.000

14. Wagiman Rp. 967.000 Pokok Rp. 483.500 +


83

510.500

15. Rozikin Rp. 1.700.000 Pokok Rp. 850.000 +


900.000

16. Jasmuri Rp. 206.000 Pokok Rp. 103.000 +


109.000

17. Tukino Rp. 515.000 Pokok Rp. 257.500 +


272.500

18. Jumani Rp. 200.000 Pokok Rp. 100.000 +


106.000

19. Sriyanto Rp. 380.000 Pokok Rp. 190.000 +


200.000

20. Amin Rp. 300.000 Pokok Rp. 150.000 +


159.000

84

21. Titik Rp. 858.000 Pokok Rp. 429.000 +


455.000

22. Andi Rp. 850.000 Pokok Rp. 425.000 +


449.000

23. Suyamto Rp. 1.312.000 Pokok Rp. 656.000 +


696.000

26. Ngadimin Rp. 350.000 Pokok Rp. 175.000 +


185.000

27. Tarmo Rp. 700.000 Pokok Rp. 350.000 +


371.000

28. Paryati Rp. 100.000 Pokok Rp. 50.000 +

tambahan Rp. 3000 = Rp.

53.000

29. Samijo Rp. 200.000 Pokok Rp. 100.000 +

85


106.000

30. Suroto Rp. 400.000 Pokok Rp. 200.000 +


209.000

Sumber Data: Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT

Data di atas merupakan data dari peminjam uang kas perkumpulan

warga RT 010 dusun Jengglong Soko yang kebanyakan para peminjam

merupakan warga yang memiliki kebutuhan ekonomi. Wajib cicilan disini

tidak bersifat memaksa, dapat dicicil sesuai kemampuannya (kurang dari

50%), bahkan apabila sama sekali tidak bisa mencicil masih diberi

toleransi, mengingat masyarakat/anggota sebagian besar pekerjaannya

sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu.

Apabila dapat melunasi semua pokok pinjaman nasabah akan

diberikan uang bonus. Uang bonus yang diberikan besarnya relatif sesuai

lamanya pinjaman dan besarnya pokok pinjaman. Besarnya mencapai 10%

dari pokok pinjaman terakhir, sesuai kebijakan pengelola uang kas.23



86

3. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Pinjaman Kas Perkumpulan

Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko

Pada bagian ini peneliti akan menuliskan hasil wawancara dengan

masyarakat yang berkaitan dengan praktik peminjaman uang kas

perkumpulan RT 010 dusun Jengglong Soko.

Menurut Bapak Sugiman (ketua RT) praktik pinjaman ini ditujukan

untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan, guna

untuk memenuhi kebutuhan umum, dan juga untuk kegiatan sosial. Biaya

tambahan dari praktik pinjaman ini dianggap sangat efektif dalam hal

untuk meningkatkan uang kas dan juga untuk masyarakat. Mengenai

ketentuan dalam praktik peminjamannya tidak bisa memberikan peraturan

yang memaksa, karena masyarakatnya sebagian besar petani yang

pendapatannya hanya pada saat masa panen. Sebisa mungkin praktik

peminjaman ini tidak memberatkan meskipun adanya wajib tambahan.

Karena memang tujuan utaman adanya praktik peminjaman ini adalah

untuk menolong masyarakat yang membutuhkan.24

Menurut Ibu Wartini selaku peminjam uang kas, meminjam uang

kas dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Praktik peminjaman yang berlaku ini sangat membantu perekonomiannya,

apalagi untuk hal yang darurat. Mengenai adanya biaya tambahan tidak

merasa keberatan karena itu sudah kesepakatan bersama dan bertujuan

untuk kemaslahatan masyarakat ditambah lagi tidak adanya jaminan yang

24 Sugiman, Ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2020,

Jam 16.30 WIB

87

harus diberikan kepada pemegang uang kas. Ibu Wartini menganggap

biaya tambahan 3% tidak besar dan tentu tidak memberatkan sama sekali

dibandingkan meminjam dengan bank.25

Ada juga Bapak Dasiman selaku peminjam, menurutnya uang kas

yang dipinjamkan ini yang bermanfaat sekali. Karena untuk Bapak

Dasiman sendiri sering mengalami kebutuhan yang mendesak atau yang

darurat yang menjadikan beliau harus mendapatkan dana atau uang yang

cepat dan yang tidak menyulitkan, dengan adanya praktik peminjaman ini

bapak Dasiman merasa sangat terbantu sekali. Apalagi praktik

peminjaman uang kas dalam perkumpulan ini tidak harus dengan adanya

jaminan dan juga tidak ada batas waktu untuk pengembaliannya. Bapak

Dasiman menjadi peminjam sudah puluhan tahun, hingga beliau pernah

mengalami keberatan atas besarnya biaya tambahan, karena pernah praktik

peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko

biaya tambahan yang dibebankan sebesar 5% dari pokok pinjaman.

Meskipun begitu beliau tetap menerima karena memahami adanya krisis

keuangan dalam perkumpulan.26

Hasil wawancara dari anggota yang bukan peminjam, yaitu Bapak

Djasman. Beliau merupakan orang pertama sebagai pengelola uang kas

perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko dan sekarang menjadi

anggota. Sebelum adanya praktik peminjaman ini perkumpulan warga RT

25 Wartini, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara


26 Dasiman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara


88

010 dusun Jengglong Soko hanya untuk rutinan arisan saja, mengingat

adanya keperluan umum seperti barang gerabah untuk hajatan karena tidak

memungkinkan untuk setiap masyarakat memiliki sendiri. Awal mula kas

ada karena iuran wajib yang berupa barang hasil panen seperti padi,

jagung, atau pun kacang tanah, lalu kemudian dijual oleh pengelola

keuangan.27

Menurut beliau tujuan utama adanya praktik peminjaman ini

memang untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan,

supaya uang kas tidak habis ditangan peminjam semua, maka diadakan

biaya tambahan tetapi yang tidak memberatkan. Mengenai tidak adanya

jaminan juga menurut beliau itu tidak perlu karena praktik peminjaman ini

bersifat tolong menolong jadi saling percaya saja, dan juga mengenai batas

akhir peminjaman tidak perlu karena sama saja nantinya akan berakhir

memberatkan.28

Pendapat anggota yang bukan peminjam lainnya yaitu Bapak

Qosim, beliau merupakan anggota baru dalam perkumpulan. Praktik

peminjaman ini menurutnya sangat baik dan menggunakan sifat

kekeluargaan, tidak menggunakan banyak persyaratan kemudian sangat

memudahkan. Meskipun adanya biaya tambahan tetapi difungsikan untuk

kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, jadi bukan semata-mata

untuk mengembangkan uang kas saja. Mengenai adanya peminjam diluar

27 Djasman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara


28 Ibid.

89

anggota, menurut beliau harus ada barang jaminan dan batasan waktu

peminjaman supaya dapat dipertanggung-jawabkan juga dikhawatirkan

dengan adanya wanprestasi.29

Kemudian hasil wawancara dari pengelola uang yaitu Bapak

Susilo, beliau menjadi pemegang buku sekitar tahun 2001 hingga

sekarang. Bapak Susilo menjadi pengelola uang atas usulan dari anggota,

mengingat beliau adalah anak dari pengelola uang sebelumnya yaitu bapak

Djasman dan masyarakat mempercayai bapak Susilo sebagai pengelola

uang berikutnya. Metode pengelolaan uangnya beliau tinggal melanjutkan

sama seperti yang sebelumnya atau dari pengelola sebelumnya.30

Hasil wawancara salah satu tokoh agama di dusun Jengglong Soko

yaitu Bapak Parimin. Beliau merupakan anggota dalam perkumpulan dan

pernah menjadi pelaku peminjam. Praktik peminjaman yang berlaku disini

sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak saling

membebani masyarakat atau anggotanya. Menurutnya dengan adanya

biaya tambahan yang hanya sebesar 3% dari pokok pinjaman sudah

termasuk kecil dari pada bank. Pendapat beliau mengenai hukum biaya

tambahan yang berlaku dalam praktik peminjaman ini adalah sah sah saja

atau diperbolehkan karena uang itu merupakan milik anggota dan

diperuntukkan anggota maka bukan suatu hal yang dikomersilkan

(diperdagangkan/untuk keuntungan sendiri). Karena praktik peminjaman

29 Qasim, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara




90

ini bertujuan untuk saling tolong menolong jadi tidak ada syarat yang

memberatkan, dengan tidak adanya jaminan yang bermodalkan saling

percaya dan selama ini tidak ada permasalahan yang timbul diakibatkan

praktik peminjaman ini.31

Dari beberapa pendapat para anggota peminjam, persepsi dari

praktik peminjaman seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak

menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan

memang sudah sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi

jika tujuannya dari praktik peminjaman ini untuk menumbuhkan

perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat yang memang

membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama serta untuk

kesejahteraan bersama, maka praktik tersebut diperbolehkan dan bisa

diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan

untuk kepentingan masyarakat, dan dalam tambahannya pun tidak

memberatkan para pihak peminjam. Karena pada dasarnya perkumpulan

warga RT 010 dusun Jengglong Soko mempunyai suatu kebutuhan untuk

kemaslahatan masyarakat itu sendiri.32

Dari hasil wawancara dari beberapa anggota, mengenai jaminan

dalam pengajuan peminjaman harusnya diperlukan, demi memperkuat

kepercayaan sesama anggota karena ditakutkan ada penerima pinjaman

yang kurang bertanggungjawab, misalnya ada penerima pinjaman yang

31 Parimin, Tokoh Masyarakat Dusun Jengglong Soko, Wawancara Pribadi, 19 Agustus

2020, Jam 19.00 WIB

32 Hasil Wawancara Kepada Anggota Perkumpulan

91

keluar sebagai anggota (keluar atau pindah tempat tinggal) tetapi belum

dapat melunasi pinjamannya. Mengingat uang yang dipinjamkan adalah

uang kas, uangnya semua anggota, tentunya akan berdampak rugi

meskipun tidak besar (banyak).

Mengenai adanya penerima pinjaman yang bukan anggota atau

diluar penduduk dusun Jengglong Soko, terdapat anggota yang tidak

menyetujuinya, kecuali diberikan syarat-syarat tertentu mengenai

pengajuannya. Bukan hanya diberikan batasan waktu dalam

pengembalian, tetapi juga adanya barang jaminan sebagai tanda

kepercayaan terutama bagi semua anggota, karena uang kas adalah milik

semua anggota.33


92

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG KAS PERKUMPULAN

WARGA RT 010 DUSUN JENGGLONG SOKO DALAM PERSPEKTIF

QARḌ

Islam mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua

aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi.1 Islam telah menetapkan

pokok pemikiran ekonomi sejak disyariatkan Islam atau sejak Rasulullah SAW

ditunjuk sebagai rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang

menyangkut sebagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, seperti

hukum (fikih), politik (siyasah), perkawinan (munakahat), dan perniagaan atau

ekonomi (muamalah).2

A. Analisis Praktik Peminjaman Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010

Dusun Jengglong Soko

Dalam Islam (fiqh muamalah) telah ditemukan suatu akad yang

berkaitan dengan pinjam-meminjam, yaitu akad qarḍ. Ulama secara umum

mendefinisikan qarḍ adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh

seorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk

membantu pihak peminjam dan harus dikembalikan dengan nilai utuh.3

1 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: teori dan praktik, (Jakarta:

Kecana Media Group, 2008), hlm. 1

2 Yuni Puspita Sari, Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Alat

Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Pasar Minggon Jatinan Batang), Skripsi, Fakultas Syariah,

IAIN Surakarta, 2019, hlm. 106

3 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kotemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 168

93

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang

sangat dianjurkan dalam Islam. Terutama dalam akad pinjaman sendiri

yaitu tabarru’ (akad kebaikan atau tolong menolong). Adanya praktik

peminjaman ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan

dana untuk kebutuhan ekonominya, maka dalam praktek ini bisa dikatakan

sebagai bentuk pinjaman untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu selain

untuk kebutuhan umum masyarakat terpenuhi dan perekonomian

masyarakat pun dapat terbantu.4

Berdasarkan uraian diatas, praktik peminjaman uang kas perkumpulan

warga RT 010 dusun Jengglong Soko dilakukan sesuai dengan teori akad

qarḍ. Muqriḍ memberikan pinjaman kepada muqtariḍ untuk saling

membantu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam proses pengembaliannya

berbeda, dalam pengembalian peminjam terdapat biaya tamban yang

dianggap sebagai pemasukan uang kas. Dalam akad qarḍ untuk

menjadikan akad ini menjadi sah atau tidak yaitu apabila memenuhi rukun

dan syarat, yang merupakan rukunnya yaitu:

1. Orang yang melakukan transaksi peminjaman uang

Para pihak yang melakukan transaksi peminjaman uang kas

perkumpulan warga RT terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pemberi

pinjaman adalah orang yang memberikan uang untuk dipinjamkan,

yaitu pihak pengelola uang kas dalam perkumpulan warga RT 010

dusun Jengglong Soko, dan penerima pinjaman yaitu masyarakat yang


94

meminjam uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong

Soko.5

Pada dasarnya qarḍ itu sah dilakukan apabila pihak pemberi

pinjaman adalah ahli tabarru’ yaitu orang yang secara hukum

mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka, baligh,

berakal sehat dan mumayiz.6 Dalam praktik peminjaman uang kas

perkumpulan warga RT ini yang menjadi pihak bertransaksi ialah

mereka yang telah baligh dan berakal seperti:

a. Pihak pemberi pinjaman dalam praktik peminjaman uang kas

perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko disini adalah

Bapak Mulyono, beliau adalah pihak pengelola uang kas yang

berusia 49 tahun bekerja sebagai buruh tani. Beliau mengelola

uang kas selama 19 tahun.

b. Pihak penerima pinjaman dalam praktik peminjaman uang kas

perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko disini salah

satunya yaitu ibu Wartini yang berusia 44 tahun, beliau meminjam

uang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu

juga bapak Dasiman sebagai penerima pinjaman yang berusia 55

tahun dengan alasan yang sama dengan ibu Wartini. Pihak

penerima pinjaman dalam praktik peminjaman disini adalah


6 Masjupri, Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS, (Sleman:

Asnalitera, 2013), hlm. 175

95

masyarakat dusun Jengglong Soko yang berkenan dan dibebaskan

meminjam uang diperkumpulan.7

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa pihak yang

melakukan transaksi pinjaman uang kas perkumpulan warga RT

010 dusun Jengglong Soko telah memenuhi syarat dan ketentuan

untuk melakukan pinjaman, hal ini berdasarkan dengan teori akad

qard.

2. Objek yang dijadikan transaksi

Dalam praktik pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 010

dusun Jengglong Soko yang menjadi objek transaksi adalah uang.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus

diperhatikan mengenai harta yang dihutangkan, yaitu pertama harta

yang ada padanya dipasaran yang tidak terdapat perbedaan yang

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang barang yang bisa ditukar,

ditimbang dan, dihitung.8

Objek dalam praktik pinjaman uang kas desa adalah uang yang

memiliki nilai tukar sehingga bisa disebut objek yang ada padanya,

karena uang tersebut bisa dihitung jumlahnya. Kedua harta yang

diutangkan berupa benda. Uang merupakan benda yang dapat

ditukarkan sehingga boleh untuk dipinjamkan. Ketiga harta yang

diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya. Dalam praktiknya uang

memang sudah diketahui kadarnya yaitu dilihat dari jumlah


8 Ibid...., hlm. 174

96

nominalnya dan sifatnya itu benda mati yang bisa dihitung nilainya,

sehingga sah untuk dijadikan objek pinjaman.

Mażhab Hanafi berpendapat bahwa, qarḍ dibenarkan pada harta

yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak

menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian

yang memiliki ukuran sama seperti telur. Mażhab Maliki, Syafi’i, dan

Hanbali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qarḍ atas semua

harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau

ditimbang atau dari harta yang bernilai.9

Dari beberapa analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa barang

yang dijadikan objek praktik peminjaman uang kas perkumpulan

warga RT ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi qarḍ

sebagaimana terdapat dalam kaidah Islam. Dalam objek yang dijadikan

transaksi pinjaman uang telah memenuhi syarat diantaranya ada

padanannya dipasaran, harta yang dipinjamkan berupa benda dan harta

yang dipinjamkan diketahui kadar dan sifatnya dan objek tersebut bisa

diserahkan saat terjadi transaksi.

3. Sigat

Sigat adalah pernyataan kehendak para pihak (peminjam dan

pemberi pinjaman) dalam tercapainya kata sepakat dalam suatu

perjanjian. Dalam transaksi praktik peminjaman uang kas perkumpulan

9 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013). Hlm. 284

97

warga RT 010 dusun Jengglong Soko ini pengucapan ijab dan kabul

sudah sangat jelas melalui tulisan dan kata-kata.

Untuk dapat dikatakan sah ijab dan kabul harus memenuhi syarat

sigat sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian atau perikatan. Para

ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul

agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. Bahwa para

pihak yang melakukan transaksi peminjaman di perkumpulan

warga RT 010 dusun Jengglong Soko umumnya sudah baligh,

ditandai dengan mereka yang meminjam sudah memiliki KTP,

maka usianya sudah diatas 17 tahun. Dikatakan berakal karena

yang memberi pinjaman dan menerima pinjaman sudah bisa

mengetahui jimlah nominal yang mereka pinjam.

b. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Dalam praktik

peminjaman uang kas perkumpulan RT 010 dusun Jengglong Soko

ijab dan kabul sudah sesuai. Sesuai dengan lafal ijab yang

dikatakan oleh pemberi pinjaman “saya memberi pinjaman uang

sekian dengan ketentuan yang telah berlaku”, dengan lafal kabul

yang diucapkan penerima pinjaman “saya menerima uang

pinjaman dengan ketentuan yang telah berlaku.”

c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul yang

dilakukan dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga

RT 010 dusun Jengglong Soko sudah sesuai dengahn ketentuan

98

hukum Islam sudah berada didalam satu majelis yaitu ditempat

perkumpulan (rutinan perkumpulan masyarakat dusun Jengglong

Soko RT 010).

Dari bebrapa analisis di atas bahwa syarat ijab dan kabul

yang dilakukan dalam praktik pinjaman uang kas peerkumpulan

warga RT 010 dusun Jengglong Soko tersebut sudah sesuai dengan

kaidah-kaidah hukukm Islam. Dimana orang yang mengucapkan

ijab dan kabul telah baligh dan berakal, serta adanya kesesuaian

ijab dan kabul, dan adanya ijab dan kabul dalam satu majelis.

4. Tujuan Akad


dusun Jengglong Soko yang menjadi tujuan transaksi ini adalah bagi

pemberi pinjaman bahwa praktik ini untuk membantu perekonomian

masyarakat yang membutuhkan uang dan juga untuk perkembangan

uang kas, bagi penerima pinjaman tujuannya untuk memenuhi

kekurangan perekonomiannya.10

Selain penjelasan diatas, perlu diketahui bahwa qarḍ adalah

pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak

lainnya dimana pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi

kebutuhannya atau untuk usaha tertentu. Pihak peminjam berkewajiban

mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang


99

dipinjamnya tanpa tergantung pada untung ruginya usaha yang

dijalankanya.11

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, berikut beberapa ketentuan

hukum akad qarḍ sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada tambahan

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap qarḍ pada benda yang

mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi,

dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui

adanya manfaat pada qarḍ. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa

muqriḍ tidak boleh memanfaatkan harta muqtariḍ, jika dimaksudkan

untuk membayar utang muqriḍ, bukan sebagai penghormatan. Begitu

pula dilarang memberikan hadiah kepada mudriḍ, jika dimaksudkan

untuk menyicil utang. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang qarḍ

terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaaatan, seperti

memberikan qarḍ agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih

banyak sebab qarḍ dimaksudkan sebagai akad kasih sayang,

kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.12

Dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010

dusun Jengglong Soko ini setiap bulannya wajib membayar biaya

tambahan. Apabila tidak dapat memberi tambahan yang bersifat wajib

tersebut, maka akan ditambahkan ke pinjaman pokok. Hal itu

11 Imam Mustofa, Fiqih..., hlm. 168


100

menyebabkan secara otomatis pokok pinjaman akan bertambah dan

akan terus bertambah selama tidak dapat membayar biaya

tambahannya itu.13 Tetapi, berdasarkan Fatwa NU dalam Ahkamul

Fuqaha no.249 Keputusan Muktamar Nahḍatul Ulama Ke-14 Di

Magelang Pada Tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H. / 1 Juli 1939 M yang

berisi: “Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan

memberi bunga dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi

sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan

kesepakatan (mufakat) para ulama; karena itu termasuk pinjaman

dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak dengan perjanjian

bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak selisih antara

para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan dibaca, atau

tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan,

maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram, yang kedua boleh.”

Dengan keterangan dalam Kitab Faṭ al-Mu’īn dan I’ānah al-Thālibīn

Jilid III oleh Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha

al-Dimyathi “Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat

yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik

ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan

yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu

disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw.: “Sebaik-baiknya

kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.”



101

Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang

meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena hadis: “Semua

utang yang menarik keuntungan adalah ribā.” Termasuk kategori ini

adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan

harga lebih karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat

menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu

haram secara ijma’. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita

hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: “Maka merupakan akad

fasid.”) Ali Syibramallisi berkata: “Dan telah maklum, fasidnya akad

tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam

pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa

dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad

penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.” 14

Dijelaskan juga dalam Kitab Al-Asybah wa al-Naza’ir oleh

Jalaluddin al-Suyuthi “Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat

mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa

kasus. Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan

peminjam mengembalikan barang yang lebih baik dari yang

dipinjamnya. Maka apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat,

sehingga hukum menghutanginya haram? Dalam kasus ini ada dua

14 Tim Lajnah Ta’līf wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha; Solusi Problematika

Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahḍatul Ulama (1926-2010),

(Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

102

pendapat, yang lebih sahih adalah tidak diposisikan sebagaimana

syarat.”15

Bahwa dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga

RT 010 dusun Jengglong Soko adanya tambahan uang saat selama

masa peminjaman, tetapi uang kas adalah uang anggota dan

diperuntukkan anggota, adanya biaya tambahan berasal dari

kesepakatan semua anggota itu sendiri. Sehingga biaya tambahan

dalam pinjam meminjam atau utang piutang yang berlaku di sini

merupakan diperbolehkan.

2. Tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan dan jaminan

Atas keterlambatan yang disebabkan ketidakmampuan peminjam,

ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak pemberi pinjaman,

yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan menghapuskan

sebagian atau seluruh kewajibannya. Keputusan pemberian sanksi

keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu

dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut biasa berupa

penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.16

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi pemberi pinjaman

untuk meminta jaminan dari penerima pinjaman, yaitu jaminan atas

pengembalian atau pelunasan pinjaman. sesuai syariah jaminan

15Tim Lajnah Ta’līf wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha; Solusi

Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahḍatul

Ulama (1926-2010), (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242 16 Sutan Remy Sjaheini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,

(Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 374

103

tersebut dapat berupa barang (agunan) marhun, baik milik penerima

pinjaman atau pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan

penjaminan/penanggungan yang diberikan oleh penjamin/penanggung

baik penjamin orang perseoranganatau individu.17

Bahwa dalam praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga

RT 010 dusun Jengglong Soko tidak adanya batasan waktu dalam

peminjaman dan dan tidak adanya jaminan dalam pengajuan pinjaman,

karena uang kas dalam perkumpulan adalah uang anggota dan untuk

anggota maka tidak ada ketentuan yang memberatkan didalamnya.18

Akad qarḍ memiliki beberapa hukum yaitu wajib, hukum wajib

dalam qarḍ terjadi manakala orang yang berhutang mempunyai

kebutuhan mendesak, terpaksa dalam rangka menghindaridari bahaya,

sedang orang yang dihutangi adalah orang kaya raya. Kedua,

makruh/haram, hukum makruh terjadi pada qarḍ manakala jika pihak

pemberi hutang mengetahui pihak yang hutang akan menggunakan

uangnya untuk berbuat maksiat. Dan ketiga, mubah, hukum qarḍ

mubah manakala orang yang berhutang bukan karena kebutuhan yang

mendesak, tetapi berhutang untuk mengembangkan usahanya dan

mencari profit yang lebih besar.19

17 Rizki Fajar Evananda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qard Wal

Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina Banhyuputih Batang, Skripsi,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 26


19 Masjupri, Hukum...., hlm. 175

104


dusun Jengglong Soko hukum akad qarḍ wajib itu ketika seseorang

meminjam dalam keadaan mendesak atau membutuhkan yang

dipinjamkan oleh orang yang lebih kaya. Dalam praktiknya hukumnya

adalah wajib ketika masyarakat atau anggota perkumpulan yang

membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak.

Praktik peminjaman uang kas di sini memanglah sangat

dipermudah tanpa adanya banyak persyaratan seperti tidak adanya jaminan

dan tidak ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman, bahkan cara

dan waktu pengembaliannya dibebaskan. Dalam pengajuan

peminjamannya pun hanya dengan muqtariḍ (penerima pinjaman)

menemui muqriḍ (pemberi pinjaman) tanpa membawa persyaratan

kemudian meminta pinjaman dengan alasan tertentu, kemudian dengan

pertimbangan muqriḍ (pemberi pinjaman) langsung diberikannya

pinjaman yang dibutuhkan. Setelah perkumpulan yang akan datang muqriḍ

(pemberi pinjaman) selaku pengelola uang akan menyampaikan atau

mengumumkan ke anggota lain bahwa ada muqtariḍ (penerima pinjaman)

yang mengajukan pinjaman kepadanya. Tetapi pengajuan pinjaman

dianjurkan disaat perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko

berlangsung, sehingga dapat dipersaksikan oleh semua anggota, diluar

waktu perkumpulan diperbolehkan hanya dalam keadaan mendesak saja.

Hal ini demi keterbukaan pengelolaan kas dan untuk menjaga kepercayaan

antar anggota mengingat tidak ada barang yang dijaminkan.

105

Pelunasan pinjaman tidak ada batasan waktu dan tidak ada cara

pengembalian secara pasti. Dapat dengan cara dicicil, dibebaskan sesuai

kemampuan muqtariḍ (penerima pinjaman). Adanya uang kas dalam

perkumpulan dianggap sangat membantu perekonomian mereka, karena

banyak dari mereka yang menganggap uang kas tersebut dari masyarakat

dan untuk masyarakat. Maka dari itu pinjaman tersebut sudah di anggap

biasa walaupun terdapat tambahan dalam pengembaliannya. Selain itu,

dalam pinjam meminjam uang kas tersebut tidak diperlukan jaminan dan

syarat yang memberatkan peminjam, dan hal ini menjadikan kemudahan

bagi para peminjam. Dalam praktik pinjaman ini juga tidak mengganggu

atau meresahkan masyarakat bahkan dengan adanya praktek ini sangat

membantu perekonomian warga.

Dari analisis diatas menurut penulis praktik peminjaman tersebut

tidak mengandung unsur ribā. Meskipun terdapat biaya tambahan di setiap

bulannya dan apabila tidak membayar akan bercampur atau dimasukkan

ke dalam pokok pinjaman, hal itu adalah hasil dari kesepakatan semua

anggota, dan tidak ada pihak yang merasa terberatkan atau terdholimi.

Dapat dilihat juga uang kas merupakan uang yang dihasilkan dari anggota

dan yang boleh meminjam hanya anggota itu sendiri sehingga semua

anggota memiliki hak atas uang kas tersebut, pemanfaatannya juga

diperuntukkan tidak lain kepada semua anggota perkumpulan. Maka,

praktik peminjamannya tidak mengandung unsur keharaman.

106

B. Analisis Pemanfaatan Biaya Tambahan Dalam Praktik Peminjaman Uang

Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko Ditinjau Dari

Hukum Islam

Al-qarḍ atau utang piutang atau pinjam meminjam yang lebih mendekat

kepada pengertian yang mudah dipahami ialah, penyerahan harta berbentuk

uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata

penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya.

Kata pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang

diserahkan itu hanyalah manfaat.20

Menurut pengikut mażhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa suatu

pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain

kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Menurut mazab

Maliki, qarḍ adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran

kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut mażhab Hanbali, qarḍ adalah

pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan

itu dan dikembalikan sesuai dengan padanannya. Menurut mażhab Syafi’i,

qarḍ adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia

perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Bank Indonesia, qarḍ adalah

akan pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan

dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. 21

20 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.

222

21 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 281

107

Ribā dalam Islam merupakan suatu tambahan, adapun menurut istilah ribā

berarti tambahan. Ribā sendiri merupakan suatu praktek ekonomi yang sudah

ada sejak jaman jahiliyyah dan hingga sekarang masih banyak pinjam

meminjam yang ada unsur ribā dan gharar di dalamnya. Karena dalam praktek

tersebut Rasulullah Saw sangat melarang bahkan melaknat ribā.

Selain pernyatan-pernyataan yang telah dijelaskan di atas, pendapat para

kalangan modernis seperti dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad

Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat

bahwa ribā yang diharamkan adalah ribā yang berlipat ganda dan tidak

termasuk ribā yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan

konteks ayat ribā yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga

menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga

yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan

bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran

dan total bunga yang harus dibayar.22

Mereka kalangan modernis lebih menekankan pada aspek moral dalam

memahami pelarangan ribā dan mengesampingkan legal formal ribā itu

sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan ribā terletak pada ketidakadilan

sebagai alasan diharamkan ribā sesuai dengan statemen al-Qur'an “Jangan

mendholimi dan jangan sampai didholimi”, maka dari itu ribā dibedakan

dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama

klasik, seperti ar-razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba

22 Ummi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya

Terhadap Perekonomian Umat”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 71

108

berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra-

Islam.23

Selain hal diatas, mengenai pemanfaatan barang hasil ribā terdapat dua

perbedaan pendapat yaitu pertama, fatwa yang mengharamkan pemanfaatan

barang hasil ribā adalah fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin,

harta yang dihasilkan dari ribawi maupun bank ribāwi lalu disalurkan untuk

amalan kebaikan seperti pembangunan masjid dan fasilitas untuk masyarakat

maupun membantu kerabat kaum muslimin yang sedang membutuhkan maka

beliau menjelaskan bahwa jika harta ribā tersebut belum diambil, maka harta

tersebut haram untuk diambil dan harta riba harus dibiarkan begitu saja. Siapa

saja yang telah melakukan amalan ribāwi, lalu dia tidak mengambil ribā

tersebut, maka dia wajib meninggalkan riba tersebut kemudian bertaubat pada

Allah.24

Kedua, fatwa yang memperbolehkan pemanfaatan barang hasil ribā yaitu

fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin, harta adalah milik Allah

yang dianugahkan kepada orang yang dia kehendaki akan tetapi ia (harta

tersebut) menjadi haram manakala sudah dimiliki oleh seseorang, dengan

begitu ia menjadi khabits (kotor) bagi orang yang mendapatkannya dengan cara

mencuri, menipu, ribā, risywah (suap), hasil dari khamr atau semisalnya.

Selain daripada itu sesungguhnya pengharaman tersebut khusus pada tindakan

melakukan hal itu, yakni (haram terhadap) orang yang melakukan ribā

23 Dudi Badruzman, “Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam”, Jurna Al Amwal, Vol. 1, No.

2, 2019, hlm. 61

24 Yusuf Qardhawi, “Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2”, Jakarta : Gema Insani Press,

2010.hlm 48

109

semisalnya. Maka berdasarkan hal ini, kapan saja harta-harta tersebut

dialokasikan (disalurkan) kepada lahan-lahan aolokasi yang disyari’atkan maka

ia menjadi halal dan dibolehkan. Oleh karena itu, kaum muslimin mengambil

upeti dari hasil khamr dan sebaginya. Dalam hal ini, Umar bin Khanththab

R.a. berkata : “ Biarkan mereka menjualnya dan ambilah hasil penjualannya

sebagai jizyah dan kharaj sebab Allah telah membolehkan mengambil harta

rampasan dari orang-orang kafir sekalipun dari hasil-hasil khamr, pajak.

Berdasarkan hal ini pula, bunga-bunga yang diambil oleh pemilik modal, tidak

halal akan dia tidak memboleh membiarkanya diambil oleh orang-orang kafir

yang memanfaatkannya untuk membangun gereja-gereja dan memerangi kaum

muslimin bahkan dia harus mengalokasikannya untuk orang-orang miskin,

masjid-masjid dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum

muslimin.25

Dari pernyataan di atas, praktik peminjamannya biaya tambahan yang

dibebankan bukan merupakan ribā,, sehingga pemanfaatan uang tambahan

pengembalian pinjaman dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong

Soko merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sama halnya yang

dikemukakan oleh fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin, uang

tambahan tersebut bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau

menguntungkan salah satu pihak saja, bukan dimanfaatkan untuk memerangi

kaum muslim, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan

umum dan hingga untuk kegiatan sosial.

25 Yusuf Qardhawi, “Fatwa-Fatwa..., hlm. 49

110

Disisi lain adanya uang tambahan ini semua anggota mendapatkan

manfaat, merasa terbantu, baik untuk kepentingan bersama dan juga tidak ada

yang terdholimi. Tidak adanya rasa terdholimi dibuktikan bahwa adanya

praktik peminjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu meskipun

dengan adanya biaya tambahan, menurut mereka ini suatu hal yang wajar,

karena kas adalah uangnya milik semua anggota, semua memiliki hak atas

uang kas, maka dengan adanya biaya tambahan dalam peminjaman suatu hal

yang sah saja dan pemanfaatannya diperbolehkan.

111

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya

atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuanpenelitian.

Dapat ditarik kesimpulan sebagai:

1. Praktik peminjaman uang kas perkumpulan warga RT 010 dusun

Jengglong Soko merupakan praktik yang proses peminjamannya

sangat mudah. Mekanisme peminjaman dilakukan dengan cara

masyarakat yang membutuhkan harus hadir dalam acara perkumpulan

rutinan, peminjaman diajukan kepada pengelola keuangan kemudian

akan dipertimbangan oleh ketua RT. Praktik peminjaman dalam

perkumpulan ini tidak dengan jaminan, tidak adanya administrasi,

tanpa adanya survei lokasi kerumah, tidak ada jangka waktu dalam

pencairan uang, dan tidak ada pula batasan waktu dalam

pengembalian. Hal ini dikarenakan dalam praktik peminjaman disini

berdasarkan akad tabarru’, yaitu tolong menolong, sehingga hanya

dengan didasari rasa saling percaya. Praktik pinjaman disini terdapat

biaya tambahan yang wajib dibayarkan setiap bulannya atau setiap

pertemuan rutinan dalam perkumpulan. Apabila tidak bisa membayar

biaya tambahan maka akan bercampur dengan pokok pinjaman.

112

2. Praktik peminjaman tersebut tidak mengandung unsur ribā. Meskipun

terdapat biaya tambahan di setiap bulannya dan apabila tidak

membayar akan bercampur atau dimasukkan ke dalam pokok

pinjaman, hal itu adalah hasil dari kesepakatan semua anggota, dan

tidak ada pihak yang merasa terberatkan atau terdholimi. Dapat dilihat

juga uang kas merupakan uang yang dihasilkan dari anggota dan yang

boleh meminjam hanya anggota itu sendiri sehingga semua anggota

memiliki hak atas uang kas tersebut, pemanfaatannya juga

diperuntukkan tidak lain kepada semua anggota perkumpulan. Maka,

praktik peminjamannya tidak mengandung unsur keharaman.

3. Praktik peminjamannya biaya tambahan yang dibebankan bukan

merupakan ribā, sehingga pemanfaatan uang tambahan pengembalian

pinjaman dalam perkumpulan warga RT 010 dusun Jengglong Soko

merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Sama halnya yang

dikemukakan oleh fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin,

uang tambahan tersebut bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi

atau menguntungkan salah satu pihak saja, bukan dimanfaatkan untuk

memerangi kaum muslim, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat,

untuk kepentingan umum dan hingga untuk kegiatan sosial. Di sisi lain

adanya uang tambahan ini semua anggota mendapatkan manfaat,

merasa terbantu, baik untuk kepentingan bersama dan juga tidak ada

yang terdholimi. Tidak adanya rasa terdholimi dibuktikan bahwa

adanya praktik peminjaman ini anggota atau masyarakat merasa

113

terbantu meskipun dengan adanya biaya tambahan, menurut mereka ini

suatu hal yang wajar, karena kas adalah uangnya milik semua anggota,

semua memiliki hak atas uang kas, maka dengan adanya biaya

tambahan dalam peminjaman suatu hal yang sah saja dan

pemanfaatannya diperbolehkan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang

disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bagi pemberi pinjaman harus lebih jelas dalam pembagian uang

tambahan

2. Bagi penerima pinjaman sebaiknya meminjam uang dengan

memperhatikan syariat Islam

114

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rianta, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.

Ajib Gusfron, Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia, Semarang: CV Karya

Wi Jaya, 2015.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih,

Muamalah dan Akhlak, Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.

Al-Dimyati Al-Bakri Muhammad Shatā, I’ānat al-Tālibīn Jilid III, (Beirut: Dār

al-Fikr, 1418H/1997M.

Al-Haitami Ibn Hajar, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj al- Tālibīn pada

Hasyiyah al-Syirwani, Jilid IV, Mesir: at-Tijariyah al-Kubra.

Al-Malibari Zainuddin dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Faṭ al-

Mu’īn dan I’ānah al-Thālibīn, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.

Al-Suyuthi Jalaluddin, Al-Asybah wa al-Naza’ir, Beirut: Dar al-Fikr.

Arikunta Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:

Rineka Cipta, 2006.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Ash Shidiqi T.M Hasbi, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ba’alawi Abdurrahman, Bugyah al-Mustarsyidin, Pekalongan: Syirkah Nur Asia.

Badruzman Dudi, “Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam”, Jurna Al Amwal, Vol.

1, No. 2, 2019.

Baqi Muhammad Fuad Abdul, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Al-Lu’Lu’

Wal Marjan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996, Hadis no. 1584.

Chaudhry Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta:

Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Dasiman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko,

Wawancara Pribadi, 19 Agustus 2020, Jam 18.30 WIB.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kudus: Memara Kudus,

2006.

115

Djasman, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko,


Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2015.

Dokumen Masterplan Desa Watugede 2018-2019, Pemerintahan Desa Watugede

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, 2017.

Fairuz A.W Munawwir Muhammad, Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab,

Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Iqbal Zamir dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: teori dan praktik,

Jakarta: Kecana Media Group, 2008.

Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah

Perspektif Ulama Madzab Al-Arba’ah”, Jurnal Qawanin, Vol. 02 No. 2,

2018.

Kitab Al-Mahzalim, no. 2310 (Riwayat Bukhari)., Kitab Al-Birr wa Al-Adab, no.

2580 (Riwayat Muslim)

Kulsum Ummi, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan

Dampaknya Terhadap Perekonomian Islam”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No 2,

2014.

Fitriani Laila, “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif

Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, Skripsi, Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Majah Ibnu, Sunan Ibnu Majah Juz Tsani, Beriut Libanon: Darul Fikr.

Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.

______, Hukum Perikatan Islam di Indonesia Teori dan Praktek pada LKS,

Sleman: Asnalitera, 2013.

Meilani Cindi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas

Majlis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majlis Ta’lim

Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten

Pringsewu)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

2019.

116

Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kotemporer, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2016.

Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2012.

Nurdiani Nina, ”Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, Jurnal

ComTech, Vol. 5 No. 2, 2014.

Noor Juliansyah, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Parimin, Tokoh Masyarakat Dusun Jengglong Soko, Wawancara Pribadi, 19

Agustus 2020, Jam 19.00 WIB

Pemerintah Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Masterplan

Desa Watugede Tahun 2018-2029, 2017.

Prastowo Andi, Memahami Metode-Metode Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media, 2011.

Qardhaw Yusuf, “Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2”, Jakarta : Gema Insani

Press, 2010.

Qasim, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko,


Evananda Rizki Fajar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Qard

Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS Arthamadina

Banhyuputih Batang, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo,

Semarang, 2018.

Salim dan Muhaimin, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, Depok:

Raja Garfindo Persada, 2018.

Sari Yuni Puspita, Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli

Dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Pasar Minggon Jatinan

Batang), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019.

Sarwono Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2006.

117

Sjaheini Sutan Remy, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek

Hukumnya, Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014.

Sugiman, Ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko, Wawancara Pribadi, 14 Agustus

2020, Jam 16.30 WIB.

Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

Kombinasi dan R&D, Bandung: Alvabeta, 2017.

Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Surakhman Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik,

Bandung: Tarsito, 1994.

Susilo, Pengelola Uang Kas Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko,

Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2020, jam 20.00 WIB.

Syafe’i Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafi’i Ahmad Ibnu Ali, Bulugul Marom, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,

2002.

Syarifuddin Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media,

2010.

Tim Lajnah Ta’līf wa al-Nashr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqoha; Solusi

Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan

Konbes Nahḍatul Ulama (1926-2010), Surabaya: Khalista, 2011.

Wahab Fatkhul, “Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi”, Iqtishodia Jurnal

Ekonomi Syariah, vol. 2 no. 2, 2017.

Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Kompas Gramedia

Building, 2002.

Wartini, Anggota Perkumpulan Warga RT 010 Dusun Jengglong Soko,


Wibowo Adi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang

Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen”, Skripsi,

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Wirdyaningsih Nunung, “Hukum Islam dan Pelaksanaannya Di Indonesia”,

Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2001.

118

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara 1: Pihak Muqtarid (Penerima Pinjaman/Anggota Yang

Meminjam)

1. Apa pekerjaan saudara ?

2. Bagaimana pendapat anda tentang praktik pinjaman uang diperkumpulan

warga RT ?

3. Sudah berapa lama saudara menjadi muqtarid ?

4. Apa tujuan saudara meminjam uang diperkumpulan ?

5. Berapa biasanya saudara melakukan pinjaman kepada muqrid ?

6. Apa saja yang menjadi syarat meminjam uang diperkumpulan warga RT ?

7. Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman diperkumpulan

warga RT?

8. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya biaya tambahan dalam

pengembalian pinjaman ?

9. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan hutang ?

10. Apakah keuntungan yang saudara dapatkan dari praktik pinjaman uang

diperkumpulan warga RT ?

11. Apakah praktik pinjaman uang ini sangat membantu perekonomian

saudara?

Pedoman Wawancara 2: Pihak Muqrid (Pemberi Pinjaman)

1. Apakah pekerjaan saudara ?

2. Sudah berapa lama saudara menjadi muqrid ?

3. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam perkumpulan warga

RT ?

4. Dari mana asal usul uang tersebut ?

119

5. Bagaimana cara muqtarid mengembalikan pinjaman ?

6. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjamanan

perkumpulan warga RT ?

7. Untuk apa biaya tambahan tersebut ?

8. Bagaimana cara mengatasi jika muqtarid telat dalam mengembalikan

pinjaman ?

9. Apakah keuntungan dari praktik pinjaman uang kas dalam perkumpulan

ini?

Pedoman Wawancara 3: Anggota Yang Tidak Meminjam


2. Bagaimana pendapat saudara tentang praktik pinjaman uang


3. Pernahkan saudara menjadi muqrid dalam praktik pinjaman ini ? jika

belum, adakah keinginan saudara untuk menjadi muqrid ?

4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya tambahan pinjaman yang

berlaku dalam perkumpulan warga RT ?

Pedoman Wawancara 4: Pimpinan Masyarakat

1. Apakah pekerjaan saudara selain menjadi pimpinan masyarakat ?



3. Apakah praktik pinjaman uang ini berasal dari kebijakan saudara atau

hasil dari musyawarah masyarakat ?

4. Apakah tujuan dari adanya praktik pinjaman ini ?

5. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dalam perkumpulan warga

RT ?

120

6. Bagaimana cara muqtarid mengembalikan pinjaman ?

7. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjamanan

perkumpulan warga RT ?

8. Untuk apa biaya tambahan tersebut ?

9. Bagaimana cara mengatasi jika muqtarid telat dalam mengembalikan

pinjaman ?

10. Apakah keuntungan dari praktik pinjaman uang kas dalam perkumpulan

ini?

Pedoman Wawancara 5: Tokoh Masyarakat




3. Apakah saudara merupakan anggota dalam praktik pinjaman ini ?

4. Bagaimana menurut saudara mengenai hukum praktik pinjam meminjam

uang kas dalam perkumpulan warga RT ini ?

5. Bagaimana menurut saudara mengenai hukum biaya tambahan dalam

praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga RT ini ?

6. Bagaimana menurut saudara mengenai pemanfaatan hasil dari uang

tambahan dalam praktik pinjam meminjam uang kas perkumpulan warga

RT ini ?

121

Lampiran 2

Hasil Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Sugiman (Ketua RT 010 Dusun Jengglong Soko)

Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Sugiman

1. Peneliti : Bagaimana pendapat saudara tentang praktik

pinjaman uang kas perkumpulan warga RT 10

dusun Jengglong Soko ?

Informan : Praktik pinjaman ini baik untuk kemaslahatan

masyarakat. Biaya tambahan dari praktik

pinjaman ini dianggap sangat efektif dalam hal

untuk meningkatkan uang kas dan juga untuk

masyarakat

2. Peneliti : Apakah tujuan dari adanya praktik

peminjaman ini ?

Informan : Ditujukan untuk membantu perekonomian

masyarakat yang membutuhkan, guna untuk

memenuhi kebutuhan umum, dan juga untuk

kegiatan sosial.

3. Peneliti : Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman

dalam praktik ini ?

122

Informan : Syarat utamanya adalah peminjam termasuk

anggota dalam perkumpulan, tidak syarat lain

selain itu. apabila ada peminjam diluar

anggota diperbolehkan dengan syarat harus

bertanggungjawab.

4. Peneliti : Bagaimana cara peminjam untuk

mengembalikan pinjamnnya ?

Informan : Tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai

pengembalian pinjaman. hanya saja

diwajibkan membayar biaya tambahan

disetiap bulannya setiap 3%.

5. Peneliti : Apakah ada batasan dalam pengembalian

pinjaman ?

Informan : Tidak ada batasan waktu dan bisa

dikembalikan kapan saja.

6. Peneliti : Untuk apa biaya tambahan tersebut ?

Informan : Untuk kegiatan kemasyarakatan, dan juga

untuk kegiatan sosial.

7. Peneliti : Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat

dalam pengembalian pinjaman ?

Informan : Tidak ada peringatan atau sanksi dalam hal

123

pengembalian, karena tidak ada batasan waktu

dan jika tidak biaya membayar biaya

tambahan maka akan dicampurkan ke pokok

pinjaman.

8. Peneliti : Apakah keuntungan dari praktik peminjaman

dalam perkumpulan ?

Informan : Bisa mengembangkan uang kas, dapat

membantu perekonomian masyarakat, dan

dapat memenuhi kebutuhan kemasyarakatan.

124


Informan : Wartini (Peminjam 1)


Tempat : Rumah Ibu Wartini

1. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang praktik

pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun

Jengglong Soko ?

Informan : Praktik ini baik karena memberikan manfaat.

2. Peneliti : Apa tujuan saudara meminjam uang kas

diperkumpulan ?

Imforman : Untuk mencukupi perekonomian saya.

3. Peneliti : Berapa biasanya anda meminjam uang ?

Imforman : Kurang lebih 500.000

4. Peneliti : Apa saja yang menjadi syarat sebagai

peminjam?

Informan : Yang terpenting adalah sebagai anggota, dan

tidak ada syarat lain yang mengikat kecuali

diwajibkannya membayar biaya tambahan

sebesar 3% setiap bulannya.

5. Peneliti : Bagaimana proses dalam mengajukan

pinjaman?

125

Informan : Pertama-tama menghadiri perkumpulan rutinan,

kemudian mengajukan permintaan pinjaman

kepada pengelola uang kas dihadapan semua

anggota lalu dengan pertimbangan ketua RT

bisa langsung diberikan uang pinjamannya.

6. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya

biaya tambahan dalam praktik peminjaman ini ?

Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan

pinjaman ?

Informan : Menurut saya ini sudah merupakan kesepakatan

dan bukan masalah karena tujuannya untuk

kemaslahatan masyarakat. Saya tidak keberatan

sama sekali.

Peneliti : Apakah keuntungan yang anda dapatkan dari

praktik pinjaman ini ?

7. Informan : Keuntungannya adalah dapat membantu

perekonomian saya, atau memenuhi kebutuhan

saya yang mendesak secara mudah.

8. Penelitian : Apakah praktik peminjaman ini sangat

membantu perekonomian anda ?

Informan : Sangat membantu sekali.

126


Informan : Dasiman (Peminjam 2)

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Dasiman


pinjaman uang kas perkumpulan RT 010 Dusun

Jengglong Soko ?

Informan : Praktik ini sangat membantu sekali dan

bermanfaat bagi seluruh anggota.

2. Peneliti : Apa tujuan saudara meminjam uang kas

diperkumpulan ?

Imforman : Untuk mencukupi perekonomian saya.

3. Peneliti : Berapa biasanya anda meminjam uang ?

Imforman : Kurang lebih 500.000

4. Peneliti : Apa saja yang menjadi syarat sebagai

peminjam?

Informan : Yang terpenting adalah sebagai anggota, dan

tidak ada syarat lain yang mengikat kecuali

diwajibkannya membayar biaya tambahan

sebesar 3% setiap bulannya.

5. Peneliti : Bagaimana proses dalam mengajukan

127

pinjaman?

Informan : Pertama-tama menghadiri perkumpulan rutinan,

kemudian mengajukan permintaan pinjaman

kepada pengelola uang kas dihadapan semua

anggota lalu dengan pertimbangan ketua RT

bisa langsung diberikan uang pinjamannya.

6. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya

biaya tambahan dalam praktik peminjaman ini ?

Apakah anda merasa keberatan dengan adanya

biaya tambahan tersebut ?

Informan : Menurut saya ini sudah merupakan wajar,

karena uang kas adalah uang semua anggota.

Dan saya sama sekali tidak keberatan.

Peneliti : Apakah keuntungan yang anda dapatkan dari

praktik pinjaman ini ?

7. Informan : Keuntungannya adalah dapat membantu

perekonomian saya, atau memenuhi kebutuhan

saya yang mendesak secara cepat dan mudah.

8. Penelitian : Apakah praktik peminjaman ini sangat

membantu perekonomian anda ?

Informan : Sangat membantu sekali.

128


Informan : Djasman (Anggota Bukan Peminjam 1)


Tempat : Rumah Bapak Djasman


pinjaman uang kas perkumpulan RT 010

Dusun Jengglong Soko ?

Informan : Praktik ini bertujuan untuk membantu

masyarakat terutama dalam hal perekonomian,

dan harus dengan syarat yang mudah juga

tidak yang memberatkan

2. Peneliti : Pernahkan anda menjadi pelaku peminjam ?

Informan : Belum pernah

3. Peneliti : Adakah anda mempunyai keinginan untuk

meminjam ?

Informan : Tidak

4. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai biaya

tambahan yang berlaku dalam praktik

peminjaman ini ?

Informan : Hal ini memang harus dilakukan untuk

pengembangan uang kas dan karena uang

129

tersebut milik bersama, jadi wajar apabila

dikenai biaya tambahan. Supaya uang kas

tidak habis ditangan peminjam mengingat

tidak adanya batasan waktu dalam

pengembaliannya.

130


Informan : Qosim (Anggota Bukan Peminjam 2)


Tempat : Rumah Bapak Qosim




Informan : Praktik ini adalah baik karena bertujuan untuk

membantu masyarakat terutama dalam hal

perekonomian, dan harus dengan syarat yang

mudah juga tidak yang memberatkan

2. Peneliti : Pernahkan anda menjadi pelaku peminjam ?

Informan : Belum pernah

3. Peneliti : Adakah anda mempunyai keinginan untuk

meminjam ?

Informan : Ada

4. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai biaya


peminjaman ini ?

Informan : Menurut saya ini adalah wajar, supaya uang

kas dapat berkembang, karena praktik

131

peminjamannya tidak ada batasan waktunya

maka akan dikhawatirkan jika tidak ada biaya

tambahan maka uang kas akan habis.

132

TRANKSIP WAWANCARA 6

Informan : Susilo (Pengelola Uang Kas)

Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Susilo

1. Peneliti : Dari mana asal usul uang kas tersebut ?

Informan : Awal mulanya terdapat iuran wajib oleh anggota

disetiap bulannya, tetapi sekarang sudah tidak,

dan saya meupakan penerus jadi semenjak saya

jadi pengelola sudah tidak diberlakukan lagi

iuran wajib sampai sekarang.

2. Peneliti : Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan

pinjaman ?

Informan : Tidak ada syarat yang mengikat, semua anggota

boleh meminjam uang kas kapan saja, tetapi lebih

baik disaat perkumpulan berlangsung supaya

dapat dipersaksikan oleh semua anggota. Dan

juga adanya wajib membayar biaya tambahan

disetiap bulannya sebesar 3%, jika tidak bisa

membayar maka akan bercampur ke pokok

pinjaman.

3. Peneliti : Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian

133

pinajamannya?

Informan : Tidak ada batasan waktu pengembalian.

4. Peneliti : Bagaimana cara peminjam mengembalikan

pinjamannya ?

Informan : Pinjaman boleh dikembalikan sewaktu-waktu,

tidak harus saat perkumpulan berlangsung.

5. Peneliti : Untuk apa biaya tambahan tersebut ?

Informan : Biaya tambahan tersebut digunakan kembali

kepada anggota, untuk kepentingan

kemasyarakata, dan juga untuk kegiatan sosial,

seperti pembangunan masjid atau sekolah.

6. Peneliti : Selama ini apakah ada masalah kesepakatan

dalam praktik peminjaman ini ?

Imforman : Tidak ada sama sekali.

134

TRANKSIP WAWANCARA 7

Informan : Parimin (Tokoh Masyarakat)

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020

Tempat : Rumah Bapak Parimin




Informan : Praktik ini adalah baik karena berdasarkan

dengan tolong menolong yang bertujuan untuk

membantu masyarakat terutama dalam hal

perekonomian, dan harus dengan syarat yang

mudah juga tidak yang memberatkan

2. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang hukum

praktik pinjaman uang kas perkumpulan RT

010 Dusun Jengglong Soko ?

Informan : Menurut saya praktik peminjaman ini adalah

diperbolehkan, karena ini sifatknya tolong

menolong, untuk pengembalian pinjamannya

hukumnya wajib.

3. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang biaya


135



Informan : Menurutnya dengan adanya biaya tambahan

yang hanya sebesar 3% dari pokok pinjaman

sudah termasuk kecil dari pada bank. Pendapat

beliau mengenai hukum biaya tambahan yang

berlaku dalam praktik peminjaman ini adalah

sah sah saja atau diperbolehkan karena uang

itu merupakan milik anggota dan

diperuntukkan anggota maka bukan suatu hal

yang dikomersilkan (diperdagangkan/untuk

keuntungan sendiri).

4. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai

pemanfaatan hasil dari uang tambahan yang

dalam praktik peminjaman ini ?

Informan : Menurut saya dalam pemanfaatannya sah sah

saja, apalagi buat kegiatan sosial, ini malah

bagus, karena bukan hanya anggota yang

merasakan manfaat, tetapi juga bermanfaat

untuk masyarakat luas.

136

Lampiran 3

Dokumen Wawancara

Keterangan: Wawancara Dengan Ketua RT dan Pengelola Uang Kas

Keterangan: Wawancara Dengan Anggota Peminjam dan Anggota Bukan Peminjam

137

Keterangan: Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat

138

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Diah Ayu Fatimah

2. NIM : 162111182

3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 11 Juli 1998

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Alamat : Jengglong Soko Rt10/03, Watugede, Kemusu,

6. Nama Ayah : Dwi Mulyono

7. Nama Ibu : Umi Laswatiningsih

8. Riwayat Pendidikan

a. RA Watugede Lulus Tahun 2004

b. MIM Watugede Lulus Tahun 2010

c. SMP Negeri 1 Andong Lulus Tahun 2013.

d. SMA Negeri 1 Andong Lulus Tahun 2016.

e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016.

Boyolali

tinjauan ribā dan qarḍ - IAIN Surakarta Repository

Documents