TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, …fkbi.akuntansi.upi.edu/wp-content/uploads/2017/10/FKBI-V_ACFM_10... · Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5 Forum Keuangan dan Bisnis V, Th.

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5

Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 77

TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN

PELAPORANPAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PERUM

PERUMNAS REGIONAL IV BANDUNG

Dyah Purnamasari

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama Bandung

[email protected]

Abstract

This Final report is to discuss the "Overview On Calculation, Cutting, Deposits and Tax Reporting of

Income Tax (PPh) Article 4 paragraph 2 in Perum Perumnas Regional IV Bandung". In preparation

authors conducted observations in Perum Perumnas Regional IV Bandung. The purpose of this final

project is to investigate the implementation of calculations, deductions and income tax reporting Article

4 paragraph 2 and to determine the classification and calculation of Income Tax article 4 paragraph 2

in Perum Perumnas Regional IV Bandung. The method I use in writing and data collection is descriptive

analysis method, used to describe or analyze the results of the study but not used to make broader

conclusions. Data collection techniques were used that field research with interviews and field studies.

Based on the results of the study authors have done, it can be concluded that in the calculation, cutting,

deposit and reporting are in accordance with the Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax (PPh)

Article 4, paragraph 2. In the implementation of the calculations and deductions Perum Housing

Regional IV Bandung in accordance with the basic tariff calculation of Income Tax Article 4 paragraph

2 of Regulation No. 51 Year 2008 on Income Tax of Enterprises Construction Services is to certify small

businesses by 2% and certification medium-sized enterprises amounted to 3 % of the amount gross.

Keywords: Income Tax (PPh) Article 4, paragraph 2

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat diperlukan

pembangunan di segala sektor. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat

yang berkaitan dengan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan biaya

yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah sektor pajak yang bersumber dari masyarakat.

(Rositawati: 2009)

Sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak merupakan sektor penerimaan negera yang

relatif lebih besar. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara dan sangat

diharapkan oleh negara untuk membiayai rumah tangga dan untuk membayar hutang-hutang negara.

Sehingga perlu adanya transparasi sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah pemungutan pajak

sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Rusdini: 2009)

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak

menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan presentasi kembali yang secara langsung dapat

dinikmati oleh wajib pajak yang ditunjukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk

kepentingan umum, berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

( www.pajak.go.id)

Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri

dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak penghasilan dikenakan terhadap

subjek pajak, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak

penghasilan terdiri dari PPh final pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal

24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26 . (www.pajak.go.id)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan pajak final yang dikenakan kepada wajib

pajak, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, seperti usaha jasa kontruksi, kepentingan

deposito, hadiah berupa lotere / undian, transaksi saham, dan pendapatan tertentu lainnya. Tarif berbeda

untuk satu jenis penghasilan yang lain, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pajak ini harus

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


diselesaikan / lunas dalam masa pajak yang sama saat diterimanya pembayaran, dan tidak perlu

dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. (www.pajak.go.id)

Untuk melaksanakan program pembangunan perumahan Perum Perumnas bekerja sama dengan

kontraktor, Perum Perumnas Regional IV Bandung sebagai pengguna jasa kontraktor wajib melakukan

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelalporan atas jasa pelaksanaan konstruksi yaitu Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan jasa pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan.

Tabel 1. Target dan relisasi hasil penjualan perumahan Tahun 2013 sampai dengan 2015

No Tahun Penjualan Target Realisasi

1 2013 Rp. 138.150.810.000,00 Rp. 237.554.844.128,45

2 2014 Rp. 333.478.995.860,00 Rp. 252.578.295.435,00

3 2015 Rp. 370.011.915.543,28 Rp. 159.445.594.015,00 Sumber: Perum Perumnas Regional IV Bandung

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan

pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada perum perumnas regional IV Bandung.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntansi Pajak

Supriyanto (2011:2), Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,

pengikhtissaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri

dengan pembatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang

terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT). Waluyo (2012:35), Akuntansi pajak

adalah bidang akuntansi yang dalam menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan

keuangan perusahaan.

2.2. Pajak

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang dasar hukum peraturan Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) telah memberikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat ( 2) adalah Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan – tabu ngan

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari

pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan

pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. adalah salah

satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau

hubungan antara fenomena yang diuji.

3.1.1. Metode Pengumpulan Data

3.1.1.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data berupa

sejarah singkat perusahaan, struktur organissasi dan program-program yang dilakukan pihak Perum

Perumnas IV dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4ayat

(2).

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


3.1.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni

suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian

yang diteliti dengan cara:

1. Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara

langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Perum Perumnas IV, mengenai data yang ada

hubungannya dengan masalah yang dibahas

2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tentang

perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporanpajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

3.1.1.3. Model Analisis

Penelitian inimenggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau

cara kuantifikasi lainnya. Metode ini berlandaaskan pada sifat positivism, digunakan untuk meneliti

pada kondisi yang alamiah dan lebih menekankan makna (sugiyono, 2014:14). Pendekatan kualitatif

lebih mendasarkan pada penalaran logis, pemahaman interpretasi terhadap objek penelitian.

3.1.1.4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis diolah melalui studi kepustakaan dengan tujuan

untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang dihadapi pada saat penelitian. Data yang terkumpul

dianalisis, diklasifikasi sehingga data tersebut memberikan informasi dalam keperluan penelitian

dengan dasar teori yang telah dipelajari.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek tugas akhir ini adalah pada Perum Perumnas Regional IV

Bandung. Perum Perumnas Regional IV Bandung adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak dalam bidang pembangunan perumahan yang berlokasi di Jalan Surapati No. 120 Bandung

40122. Dalam tugas akhir ini yang menjadi objeknya adalah “Tinjauan atas Perhitungan, Pemotongan,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada Perum Perumnas Regional IV

Bandung”, berikut ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Perum Perumnas, struktur organisasi,

uraian tugas,ruang lingkup serta aktivitas perusahaan.

Tabel 2. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

Pada Perum Perumnas Regional IV Bandung Kualifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Kualifikasi Kelompok Grade Kompetensi

(Rp)

Peruntukan

Kecil K3 Grade 1 0 s.d 100.000.000 Pengusaha

perorangan,

Badan usaha

Kecil K2 Grade 2 100.000.000 s.d

300.000.000

Pengusaha

perorangan,

Badan usaha

Kecil K1 Grade 3 300.000.000 s.d

600.000.000

Pengusaha

perorangan,

badan usaha

Kecil Grade 4 600.000.000 s.d

1.000.000.000

Pengusaha

perorangan,

badan usaha

Menengah M Grade 5 1.000.000.000 s.d

10.000.000.000

Badan usaha

Besar B2 Grade 6 1.000.000.000 s.d

25.000.000.000

Badan usaha

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


Besar B1 Grade 7 1.000.000.000 s.d tidak

dibatasi

Badan usaha

( termasuk

asing)

Sumber: Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final jasa konstruksi sebagaimana ditetapkan oleh PP Nomor 51

Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Jasa Perencanaan Konstuksi:

Jika kontraktor memiliki Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 4% dari jumlah

bruto

Jika kontraktor tidak mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 6% dari

jumlah bruto

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi:

Sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok Grade 1, Grade 2, Grade 3 dan Grade 4)

sebesar 2% dari jumlah bruto

Sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok Grade 5, Grade 6 dan

Grade 7) sebesar 3% dari jumlah bruto

Jika kontraktor tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha sebesar 4% dari jumlah bruto

c. Jasa Pengawasan Konstruksi:

Jika kontraktor mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 4% dari jumlah

bruto

Jika kontaktor tidak mempunyai Sertifikat Kualifikasi Usaha (SKU) sebesar 6% dari

jumlah bruto

1. Setelah membuat Bukti Pembayaran dan dilakukan perhitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2

dibuatkan konsep Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang didalamnya berisi

NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat, dan Jenis Jasa Konstruksi

2. Konsep Bukti Potong tersebut diinput kedalam Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik (e-SPT),

maka akan terlihat jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 terutang Perum Perumnas

Regional IV Bandung.

Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha Jasa

Konstruksi dicetak Rangkap 2, kemudian dibubuhi tanda tangan Pemotong Pajak, adapun kegunaan

bukti potong tersebut antara lain:

1. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak

2. Lembar ke-2 untuk Pemotong atau Pemungut Pajak

Berikut ini penulis menyajikan tabel 3 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4

ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung secara sampling

dengan kualifikasi kecil (dalam bentuk CV) dan kualifikasi menengah (dalam bentuk PT)

Tabel 3. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan

Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung Bulan Februari 2015

No

Nama

Bukti Pemotongan Nilai Objek

Pajak

(Rp)

PPh Pasal 4

ayat 2

PPh yang

Dipotong/

Dipungut

(Rp)

Nomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 CV. Bina Dharma 000011/PPH4.

2/02/2015

05/02/2015 237.416.182 2% 4.748.324

2 PT. Putri Duta

Teknik

000012/PPH4.

2/02/2015

05/02/2015 165.304.546 3% 4.959.136

3 PT. Agung

Mandalika

000013/PPH4.

2/02/2015

05/02/2015 435.394.364 3% 13.061.831

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


4 PT. Bina Multi

Sarana

000014/PPH4.

2/02/2015

05/02/2015 574.622.454 3% 17.238.674

5 PT. Lumbung

Karunia

000015/PPH4.

2/02/2015

05/02/2015 605.078.750 3% 18.152.363

6 PT. Alfa Truss

Mandiri

000016/PPH4.

2/02/2015

05/02/2015 248.297.182 3% 7.448.915

7 CV. Kemilau

Surya Konstruksi

000017/PPH4.

2/02/2015

11/02/2015 61.458.182 2% 1.229.163

8 PT. Mahaka

Nugraha Perkasa

000018/PPH4.

2/02/2015

11/02/2015 37.675.000 3% 1.507.000

9 PT. Cipta Ngudhi

Karya

000019/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 120.533.880 3% 3.616.016

10 PT. Prakasa

Sarana Bhakti

000020/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 373.999.091 3% 11.219.972

11 PT. Tiga Putra

Dharma

000021/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 143.468.249 3% 4.304.047

12 PT. Cipta Ngudhi

Karya

000022/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 240.348.909 3% 7.210.467

13 PT. Lumbung

Karunia

000023/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 132.734.847 3% 3.982.045

14 PT. Jasima Insani 000024/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 373.999.091 3% 11.219.972

15 CV. Griya Muda

Mitra Crida

000025/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 446.299.637 2% 8.925.993

16 CV. Pandawa 000026/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 425.318.727 2% 8.506.374

17 PT. Mual Arung

Persada

000027/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 253.784.000 3% 7.613.520

18 PT. Agung

Mandalika

000028/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 343.900.546 3% 10.317.016

19 CV. Sadulur 000029/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 217.225.818 2% 4.344.516

20 CV. Akbar 000030/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 8.572.750 2% 171.455

21 CV. Sudjaco 000031/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 603.706.364 2% 12.074.127

22 CV. Bina Dharma 000032/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 158.277.455 2% 3.165.549

23 CV. Barda Cipta

Sarana

000033/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 427.279.500 2% 8.545.590

24 PT. Jasima Insani

000034/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 562.501.228 3% 16.875.036

25 CV. Karya

Gemilang

000035/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 425.211.546 2% 8.504.231

26 PT. Bina Multi

Sarana

000036/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 416.382.000 3% 12.491.460

27 PT. Empat Putri

Bahagia

000037/PPH4.

2/02/2015

25/02/2015 480.064.091 3% 14.401.923

28 PT. Cipta Ngudi

Karya

000038/PPH4.

2/02/2015

26/02/2015 331.468.169 3% 9.994.045

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


29 PT. Tiga Putra

Dharma Mandiri

000039/PPH4.

2/02/2015

26/02/2015 123.100.900 3% 3.693.027

30 PT. Mekarwangi

Wahanamas

000040/PPH4.

2/02/2015

20/02/2015 191.016.327 3% 5.730.490

Sumber:Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung

4.2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada Perum Perumnas

Regional IV Bandung

Setelah melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas jasa pelaksanaan

konstruksi, Perum Perumnas Regional IV Bandung wajib melakukan penyetoran Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 ke Kas Negara yang telah dipotong sebelumnya. Saat Bukti Potong sudah diterima semua,

maka Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung membuat Bukti Pembayaran dan

langsung diverifikasi antara Daftar Bukti Potong atau SPT bulan Februari tersebut dengan Bukti

Pembayaran, untuk penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dilihat dari jumlah PPh terutang

yang ada di Daftar Bukti Potong atau SPT Induk.

Dokumen yang digunakan dalam melakukan penyetoran Pasal 4 ayat 2 menggunakan Formulir

Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah diisi atas Nama Wajib pajak serta ditandatangani oleh Wajib

pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dalam pelaporan bahwa Perum Perumnas

Regional IV Bandung sebagai Pemotong Pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya yaitu,

melakukan pembayaran atau penyetoran atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2. Dalam hal ini

penyetoran dilakukan oleh Bagian keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung yang melakukan

pemotongan dan disetorkan ke Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri atau Bank BTN sesuai dengan

Rekening Giro yang dimiliki oleh Perumnas.

Untuk penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dilakukan paling lambat setiap tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya, jika tanggal jatuh tempo pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada

hari kerja berikutnya.

Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan oleh Perum Perumnas Regional IV Bandung adalah

SSP rangkap lima, yang dibubuhi tanda tangan oleh Bank – Bank pesepsi atau Kantor Pos atau Giro

yang terdiri dari:

1. SSP lembar ke – 1 untuk arsip Wajib Pajak;

2. SSP lembar ke – 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui KPKN;

3. SSP lembar ke – 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;

4. SSP lembar ke – 4 untuk Bank Persepsi / Kantor Pos atau Giro;

5. SSP lembar ke – 5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima oleh Perum Perumnas Regional IV Bandung adalah

lembar ke – 1, lembar ke – 3 dan lembar ke – 5.

Berikut ini penulis sajikan tabel 4 mengenai data penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas

Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung bulan Februari 2015.

Tabel 4. Data Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi

pada Perum Perumnas Regional IV Bandung Bulan Februari 2015

No Nama

PPh yang

Dipotong/Dipun

gut (Rp)

Tanggal

Penyetoran

Tanggal

Seharusnya Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 CV. Bina Dharma 4.748.324 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

2 PT. Putri Duta Teknik 4.959.136 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

3 PT. Agung Mandalika 13.061.831 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

4 PT. Bina Multi Sarana 17.238.674 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

5 PT. Lumbung Karunia 18.152.363 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

6 PT. Alfa Truss Mandiri 7.448.915 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

7 CV. Kemilau Surya

Konstruksi 1.229.163 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


8 PT. Mahaka Nugraha

Perkasa 1.507.000 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

9 PT. Cipta Ngudhi Karya 3.616.016 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

10

PT. Prakasa Sarana

Bhakti

11.219.972 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

11 PT. Tiga Putra Dharma

4.304.047 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu



14 PT. Jasima Insani 11.219.972 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

15 CV. Griya Muda Mitra

Crida 8.925.993 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

16 CV. Pandawa 8.506.374

10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

17 PT. Mual Arung Persada 7.613.520 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu


19 CV. Sadulur

4.344.516 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

20 CV. Akbar

171.455 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

21 CV. Sudjaco

12.074.127 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu


23 CV. Barda Cipta Sarana 8.545.590 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

24 PT. Jasima Insani

16.875.036 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

25 CV. Karya Gemilang 8.504.231 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu


27 PT. Empat Putri

Bahagia 14.401.923 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

28 PT. Cipta Ngudi Karya 9.994.045 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu


Mandiri 3.693.027 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

30 PT. Mekarwangi

Wahanamas 5.730.490 10/03/2015 10/03/2015 Tepat Waktu

Sumber: Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Perum Perumnas Regional IV Bandung telah

melakukan Penyetoran pada Masa Pajak bulan Februari dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 10 Maret

2015.

Perum Perumnas Regional IV Bandung selama tahun 2015 dalam Penyetoran Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelayanan Konstruksi selalu tepat pada waktunya dan belum pernah

mendapatkan sanksi denda serta surat teguran dari Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak).

4.3. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada Perum Perumnas

Regional IV Bandung

Dalam pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, Perum Perumnas Regional

IV Bandung selaku Pemotong Pajak dokumen yang digunakan dalam pelaporan adalah Surat

Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

Dalam hal ini, Perum Perumnas Regional IV Bandung telah memiliki NPWP, yaitu

01.001.670.7.423.003 yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Cibeunying.

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


Perum Perumnas Regional IV Bandung harus melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jika

tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja

berikutnya.

Berikut ini penulis sajikan Tabel 5 mengenai data pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas

Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung pada bulan Februari 2015.

Tabel 5. Data Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan

Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung

No Nama

PPh yang

Dipotong/Di

pungut (Rp)

Tanggal

Pelaporan

Tanggal

Seharusnya Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


2 PT. Putri Duta Teknik 4.959.136 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu




6 PT. Alfa Truss Mandiri 7.448.915 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

7 CV. Kemilau Surya

Konstruksi

1.229.163 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

8 PT. Mahaka Nugraha Perkasa 1.507.000 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

9 PT. Cipta Ngudhi Karya

3.616.016 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

10 PT. Prakasa Sarana Bhakti 11.219.972 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

11 PT. Tiga Putra Dharma 4.304.047 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu




15 CV. Griya Muda Mitra Crida 8.925.993 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

16 CV. Pandawa

8.506.374 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

17 PT. Mual Arung Persada 7.613.520 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu


19 CV. Sadulur

4.344.516 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

20 CV. Akbar

171.455 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

21 CV. Sudjaco

12.074.127 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu


23 CV. Barda Cipta Sarana

8.545.590 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu


25 CV. Karya Gemilang 8.504.231 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu


27 PT. Empat Putri Bahagia 14.401.923 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

28 PT. Cipta Ngudi Karya 9.994.045 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu


Mandiri

3.693.027 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

30 PT. Mekarwangi Wahanamas 5.730.490 17/03/2015 20/03/2015 Tepat Waktu

Sumber: Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Perum Perumnas Regional IV Bandung telah

melakukan Pelaporan pada Masa Pajak bulan Februari 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan

tepat waktu.

Perum Perumnas Regional IV Bandung selama tahun 2015 belum pernah mendapatkan sanski

denda serta surat teguran dari Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak), karena dalam Pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksaan Konstruksi selalu tepat pada waktunya.

4.4. Klasifikasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 pada

Perum Perumnas Regional IV Bandung

Klasifikasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV Bandung ditentukan oleh kualifikasi usaha

kontraktraktor yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Perum Perumnas Regional IV Bandung,

kontraktor yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Perum Perumnas yaitu kontraktor yang memiliki

sertifikasi atau kualifikasi usaha kecil dan menengah.

Pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dihitung sesuai dengan

prestasi pekerjaan atau tingkat penyelesaian pekerjaan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan yang

telah dinilai oleh tim ahli Perum Perumnas Regional IV Bandung dan begitu pula dengan sistem

pembayaran (termijn) pekerjaan kontraktor yang pembayarannya sesuai dengan prestasi pekerjaan

kontraktor tersebut.

Berikut ini penulis menyajikan tabel 6 Klasifikasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi pada Perum Perumnas Regional IV

Bandung secara sampling dengan kualifikasi usaha kecil dan menengah.

Tabel 6. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasil (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Pelaksanaan Konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah pada Perum

Perumnas Regional IV Bandun (dalam Rupiah)

Grade 3 /

Kecil

CV. Mualif Pekerjaan Paket I (Satu) Pembangunan 15 Unit Rumah yang

terdiri dari 5 Unit Rumah Type RS.36/105 Tunggal, 10 Unit

Rumah Type RS.36/105 Kopel berikut Prasarananya di

Lokasi Bumi Arumsari Cirebon , Perum Perumnas Cabang

Cirebon

Nilai Kontrak Kena PPN

1.125.926.000

Termijn 1 (50%) :

50% x 1.125.926.000

PPN : 100/110 x 526.963.000

10% x 511.784.545

PPh 4.2 (2%)

Biaya Kontrak

Yang dibayarkan

(526.963.000 – 51.178.454 –

10.235.691 – 2.500.000)

562.963.000

( 51.178.454)

511.784.546

( 10.235.691)

( 2.500.000)

499.048.855

Termijn 2 (80%) :

30% x 1.125.926.000

PPN : 100/110 x 337.777.800

337.777.800

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


10% x 307.070.727

PPh 4.2 (2%)

Yang dibayarkan

( 377.777.800 – 30.707.072 –

6.141.415)

( 30.707.072)

307.070.728

( 6.141.415)

300.929.313

Termijn 3 (100%) :

20% x 1.125.926.000

Retensi 5% x 1.125.926.000

PPN : 100/110 x 225.185.200

10% x 204.713.818

PPh 4.2

Yang dibayarkan

(225.185.200 – 56.296.300 –

20.471.382 – 2.968.351)

225.185.200

( 56.296.300)

168.888.900

( 20.471.382)

148.417.518

( 2.968.351)

145.449.167

Retensi 5%

5% x 1.125.926.000

PPh 4.2 (2%)

Yang dibayarkan

(56.296.300 – 1.125.926)

56.296.300

(1.125.926)

55.170.374

Grade 5 /

Menengah

PT. XXX Pekerjaan Paket I (Satu) Pembangunan 14 Unit Rumah yang

terdiri dari 4 Unit Rumah Type RS.42/105 Tengah, 3 Unit

Rumah Type RS.54/112 Tengah , 2 Unit Type RS.54/112

Tepi, 4 Unit Type RS.54/136 Tengah dan 1 Unit Ruko Type

RK.44/58 Tengah Berikut Prasarananya dilokasi Bumi

Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Cabang Cilegon.

Nilai kontrak Kena PPN 1.760.235.000

Termijn 1 (30%) :

30% x 1.760.235.000

PPN : 100/110 x 528.070.500

10% x 480.064.091

PPh 4.2 (3%)

Biaya Kontrak

Yang dibayarkan

( 528.070.500 – 48.006.409 –

14.401.923 – 2.500.000)

528.070.500

( 48.006.409)

480.064.091

( 14.401.923)

( 2.500.000)

463.162.168

Termijn 2 (50%) :

20% x 1.760.235.000

PPN : 100/110 x 352.047.000

10% x 320.042.727

PPh 4.2 (3%)

Yang dibayarkan

352.047.000

( 32.004.272)

320.042.728

( 9.601.281)

310.441.447

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


(352.047.00 – 32.004.272 –

9.601.281)

Termijn 3 (80%) :

30% x 1.760.235.000

PPN : 100/110 x 528.070.500

10% x 480.064.091

PPh 4.2 (3%)

Yang dibayarkan

(528.070.500 – 48.006.409 –

14.401.923)

528.070.500

( 48.006.409)

480.064.091

( 14.401.923)

465.662.168

Termijn 4 (100%) :

20% x 1.760.235.000

Retensi : 5% x 1.760.235.000

PPN : 100/110 x 528.070.500

10% x 480.064.091

PPh 4.2 (3%)

Yang dibayarkan

(352.047.000 – 88.011.750 –

32.004.273 – 6.960.929)

352.047.000

( 88.011.750)

264.0350250

( 32.004.273)

232.030.977

( 6.960.929)

225.070.048

Retensi 5%

5% x 1.760.235.000

PPh 4.2 (3%)

Yang dibayarkan

(88.011.750 – 2.640.353)

88.011.750

2.640.353

85.371.397

Sumber:Bagian Keuangan Perum Perumnas Regional IV Bandung

Berdasarkan tabel diatas, klasifikasi perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi sesuai dengan tarif dasar perhitungan PPh Pasal 4 ayat

2 dalam PP Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yaitu untuk

sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok Grade 1, Grade 2, Grade 3 dan Grade 4) sebesar 2% dari

jumlah bruto dan untuk sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok Grade 5, Grade

6 dan Grade 7) sebesar 3% dari jumlah bruto.

Sistem perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dilakukan sesuai dengan prestasi

pekerjaan kontraktor yang bersangkutan yang dinilai oleh tim ahli Perum Perumnas Regional IV

Bandung, begitu pula dengan sistem pembayaran (termijn) yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan

kontraktor dalam tingkat penyelesaian pekerjaannya.

Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5


5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran

dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Jasa konstruksi telah diterapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu untuk sertifikasi kualifikasi usaha kecil

sebesar 2% dari jumlah bruto dan untuk sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar 3% dari

jumlah bruto.

TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, …fkbi.akuntansi.upi.edu/wp-content/uploads/2017/10/FKBI-V_ACFM_10... · Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5 Forum Keuangan dan Bisnis V, Th.

Documents