Page 1
TINGKAT PENGELOLAAN PAJAK HOTEL
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada
Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Melda Listiani
NIM 6661120204
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA
2017
Page 5
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
“LOVE WHAT YOU DO AND DO WHAT YOU LOVE”
SKRIPSI INI KUERSEMBAHKAN UNTUK
KEDUA ORANG TUAKU, ADIK-ADIK,
DAN SAHABAT TERBAIK
Page 6
ABSTRAK
Melda Listiani. NIM. 6661120204. Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel Di DinasPendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Program Studi IlmuAdministrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UniversitasSultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Abdul Apip., M.Si danPembimbing II: Rahmawati., S.Sos., M. Si
Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Tingkat Pengelolaan PajakHotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian inidilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya kontribusi pajak hotel terhadapPAD karena masih banyak wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak,kurangnya pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana guna menunjangkinerja pegawai di Dinas Pendapatan daerah Pandeglang. Adapun tujuan daripenelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengelolaan pajakhotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif.Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori dari Mahmudi(2010:17) yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu perluasan basis penerimaan,pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasipajak, transparansi dan akuntabilitas. Dalam analisa data menggunakan t-test satusampel dimana hasil perhitungan t hitung -1,719 < t tabel 1,669 dan hasilperhitungan persentase diperoleh 62% dari nilai hipotesis 65% maka Ho diterimadan Ha ditolak. Sehingga hasil penelitian tingkat pengelolaan pajak hotel di DinasPendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih kurang baik. DiharapkanDispenda Pandeglang melakukan perluasan basis penerimaan dan terusmelakukan sosialisasi kepada wajib pajak guna memberikan kesadaran dalammembayar pajak.
Kata kunci: Pengelolaan, Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Daerah
Page 7
ABSTRACT
Melda Listiani. NIM. 6661120204. The Level Management of Hotel Taxes InThe Department of Revenue Pandeglang. Study Public Administration. FacultyOf Social and Politic. University Of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Dr.Abdul Apip., M.Si and Supervisor II: Rahmawati., S. Sos., M. Si
In this research study focused namely Level Management of Taxes In theDepartment of Revenue Pandeglang. This research is motivated by the problemsin the low contribution of hotel tax to PAD because there are many taxpayers whodo not pay hotel taxes, lack of supervision and the limited facilities andinfrastructure to support the performance of employees in the department ofrevenue Pandeglang. The purpose of this study is to determine the extent of taxmanagement in the Department of Revenue Pandeglang. The method used in thisresearch is using quantitative descriptive. The research instrument in this studyusing the theory of Mahmudi consisting of four dimensions, namely the expansionof the revenue base, control over revenue leakage, increase the efficiency of taxadministration, transparency and accountability. In the data analysis using t-testone sample in which the calculation result t count -1,719 < t table 1,669 and thepercentage calculation results obtained 62% of the value of 65%, the hypothesisHo is accepted and Ha rejected. So that research results of tax management levelin the Department of Revenue Pandeglang still not good. Expected Dispenda toexpand the revenue base and continue to socialize to the taxpayer in order tobring awareness to the taxpayer for paying taxes.
Keywords: Management, Taxes, Department of Revenue
Page 8
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat
pertolongannya maka skripsi ini dapat terselesaikan serta shalawat dan salam
dipanjatkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW atas Rahmat-Nya sehingga
penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Adapun penyusunan skripsi
ini diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) dengan judul
: “Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang”.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan banyak pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
Maka peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Kandung Sapto N., S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Page 9
ii
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Riswanda, Ph.D Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Dr. Abdul Apip, M.Si Selaku pembimbing I skripsi yang senantiasa dengan
sabar dan baik memberi kritik dan saran kepada peneliti
9. Rahmawati, S.Sos, M.Si Selaku pembimbing II skripsi yang senantiasa
ramah, sabar dan baik dalam memberi bimbingan, kritik dan saran kepada
peneliti
10. Semua Dosen dan Staff Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtaysa yang membekali
penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
11. Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten yang dengan sangat
amat baik membantu peneliti dalam melakukan observasi dan pencarian
data.
12. Seluruh Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
yang senatiasa membantu peneliti dalam melakukan observasi, pencarian
data, dan penelitian.
13. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang dan
perhatian yang tak terbalaskan. Terimakasih atas segala dukungan moril
dan materiilnya yang telah diberikan selama ini. semoga Allah selalu
memberikan kesehatan, keberkahan dan kebaikan-kebaikan kepada mamah
dan papap, Amin.
Page 10
iii
14. Adikku Dicky dan Linda yang selalu menghiburku serta pamanku Tery
yang selalu memberikan do’a serta dukungan. Semoga Allah selalu
memberikan kesehatan serta keberkahan kepada mereka. Amin.
15. Sahabat-sahabatku Fuji Lestari, Meuthia Reynaldi, Irma Fahmi, Epa
Enjella, Lisna Fajrianti, Aryadatul Radiyah, yang sampai sekarang selalu
memberikan semangat, motivasi dan pengertian dalam hidupku.
16. KKM 46, Crew Radio Paranti FM, Arcadia Famiglia, yang selalu
memberikan dukungan serta menghiburku saat proses mengerjakan skripsi.
17. Syahravi Dewanda yang memberikan semangat dan motivasi saat proses
mengerjakan skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai kita.
Selain itu penulis menyadari banyak kekurangan yang dipaparkan dalam
skripsi ini. oleh karena itu peneltii dengan segala kerendahan hati dan kelapangan
dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat
membangun dalam membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk
kemudian hari.
Serang, Januari 2016
Penulis
Melda Listiani
Page 11
iv
DAFTAR ISI
Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR ............................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................... viii
DAFTAR DIAGRAM ............................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................... … 16
1.3 Rumusan Masalah ............................................................................. 17
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 17
1.5 Sistematika Penelitian ..................................................................... 18
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Landasan Teori ............................................................................... 25
2.1.1 Teori Organisasi .................................................................... 25
Page 12
v
2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah ................................................ 27
2.1.3 Konsep Pajak Daerah .............................................................. 36
2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel ......................................................... 39
2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak ......................................... 40
2.1.3.3 Objek Pajak Hotel ................................................................ 41
2.1.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel ................................... 42
2.1.3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel ............................... 43
2.1.3.6 Penetapan dan Cara Pemungutan Pajak Hotel ..................... 44
2.1.3.7 Klasifikasi Hotel ................................................................... 45
2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 49
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ....................................................... 51
2.4 Hipotesis Penelitian ......................................................................... 53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ............................................................................ 54
3.2 Instrumen Penelitian ........................................................................ 54
3.3 .................................................................................................... Popul
asi dan Sampel ................................................................................. 58
3.4 Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data ........................................... 59
3.4.1 Uji Normalitas ....................................................................... 60
3.4.2 Uji Validitas .......................................................................... 61
3.4.3 Uji Reliabilitas ....................................................................... 62
3.4.4 Uji T-test ............................................................................... 63
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian .......................................................... 64
Page 13
vi
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ................................................................ 65
4.1.1 Kedudukan Struktur dan Organisasi ....................................... 66
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Pandeglang ..................... 67
4.1.3 Visi dan Misi Dispenda Pandeglang ....................................... 68
4.1.4 Indentitas Responden Penelitian ............................................ 69
4.2 Pengujian Statistik ............................................................................. 73
4.2.1 Uji Validitas Penelitian ........................................................... 73
4.2.2 Uji Reliabilitas Penelitian ........................................................ 76
4.2.3 Uji Normalitas Penelitian ........................................................ 77
4.3 Deskripsi Data ................................................................................... 78
4.4 pengujian Hipotesis Penelitian ........................................................ 118
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian ............................................................ 121
4.6 Pembahasan ..................................................................................... 127
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 136
5.2 Saran ................................................................................................ 136
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Page 14
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang ......................... 6
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah ........ 7
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Hotel di Pandeglang .................................... 9
Tabel 1.4 Rata-rata Hunian Kamar Hotel Diana ......................................... 12
Tabel 1.5 Tarif Rata-rata Kamar Hotel Diana ............................................. 13
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen ..................................................................... 57
Tabel 3.2 Skor Pengikat Menggunakan Skala Likert ................................. 60
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.......................................................................... 64
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas ....................................................................... 73
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas .................................................................... 76
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas ................................................................... 77
Tabe; 4.4 Nilai Kategori Dimensi ............................................................. 130
Page 15
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah .................................. 32
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ................................................................ 52
Gambar 4.1 Kategori Instrumen ................................................................. 120
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan ................................................................. 120
Gambar 4.3 Kategori Instrumen Dimensi 1 .............................................. 122
Gambar 4.4 Kategori Instrumen Dimensi 2 .............................................. 123
Gambar 4.5 Kategori Instrumen Dimensi 3 .............................................. 124
Gambar 4.6 Kategori Instrumen Dimensi 4 .............................................. 125
Page 16
ix
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Responden Jenis Kelamin ................................................................ 70
Diagram 4.2 Responden Tingkat Pendidikan......................................................... 71
Diagram 4.3 Responden Status .............................................................................. 72
Diagram 4.4 Tanggapan Responden Tenrhadap Kesesuaian Hasil Penerimaan
Pajak dengan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Pandeglang .......... 79
Diagram 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Penerimaan Pajak
Hotel dengan Target yang ditetapkan oleh Dispenda Pandeglang ... 80
Diagram 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak
Hotel di Dispenda Pandeglang ......................................................... 81
Diagram 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Pendataan yang Dilakukan kepada
Wajib Pajak Hotel Di Dispenda Pandeglang ................................... 82
Diagram 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Strategi Dispenda Pandeglang
Dalam Menjaring Wajib Pajak ......................................................... 83
Diagram 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Tarif Pajak dengan
Perda Pajak Daerah Pandeglang....................................................... 85
Diagram 4.10 Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak dengan Tarif Pajak yang Ditetapkan .................. 86
Diagram 4.11 Tanggapan Responden Tentang Proses Pelaksanaan Pengawasan
Terhadap Pegawai yang Ditugaskan ke Lapangan ....................... 87
Diagram 4.12 Tanggapan Responden Terhadap Upaya yang Dilakukan Dispenda
Pandeglang Dalam Peningkatan Pendapatan Bidang Pajak Hotel . 88
Page 17
x
Diagram 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Perhitungan Potensi Pajak Hotel
yang Dilakukan Oleh Dispenda Pandeglang .................................. 89
Diagram 4.14 Tanggapan Responden Terhadap Inventarisasi Hotel yang
Dilakukan Oleh Dispenda Pandeglang .......................................... 90
Diagram 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Pemeriksaan Jumlah Wajib Pajak
Hotel Di Pandeglang ....................................................................... 91
Diagram 4.16 Tanggapan Responden Terhadap Penyederhanaan Sistem Akuntansi
di Dispenda Pandeglang .................................................................. 92
Diagram 4.17 Tanggapan Responden Terhadap Kemudahan Sistem Akuntansi
Penerimaan Daerah yang Digunakan Dispenda Pandeglang ......... 93
Diagram 4.18 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Sistem Akuntansi
yang Digunakan Oleh Dispenda Pandeglang .................................. 94
Diagram 4.19 Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Penghargaan Untuk
Wajib Pajak Hotel yang Taat Membayar Pajak .............................. 95
Diagram 4.20 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Sanksi yang
Diberikan Kepada Wajib Pajak yang Lalai Membayar Pajak ......... 96
Diagram 4.21 Tanggapan Responden Terhadap Upaya Dispenda Pandeglang
Dalam Melakukan Sosialisasi Pajak ............................................... 97
Diagram 4.22 Tanggapan Responden Terhadap Proses Pelaksanaan Pengawasan
Terkait dengan Pemberian Sanksi Kepada Wajib Pajak Yang Lalai
Membayar Pajak.............................................................................. 98
Diagram 4.23 Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan yang Dilakukan
Page 18
xi
Aparatur Dispenda Pandeglang Terhadap Wajib Pajak Hotel Dalam
Melakukan Perhitungan Pajak Hotel ............................................... 99
Diagram 4.24 Tanggapan Responden Terhadap Proses Pemberian Sanksi Untuk
Wajib Pajak Yang Mangkir Dalam Tanggung Jawabnya Membayar
Pajak .............................................................................................. 100
Diagram 4.25 Tanggapan Responden Terhadap Sistem Pelatihan Pegawai
Dispenda Dalam Usaha Pengembangan Keahlian ....................... 101
Diagram 4.26 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Program Pelatihan
yang Diberikan Kepada Pegawai Dispenda .................................. 102
Diagram 4.27 Tanggapan Responden Terhadap Proses Pelaksanaan Pengawasan
Terhadap Program Pelatihan Bagi Pegawai Dispenda .................. 103
Diagram 4.28 Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Sanksi Kepada
Aparatur yang Tidak Mengikuti Program Pelatihan ..................... 104
Diagram 4.29 Tanggapan Responden Terhadap Usaha Dispenda Pandeglang
Dalam Memperbaiki Prosedur Administrasi Pembayaran Pajak .. 105
Diagram 4.30 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi yang Dilakukan
Dispenda Pandeglang Terhadap Wajib Pajak Perihal Tata Cara
Pemungutan Pajak ........................................................................ 106
Diagram 4.31 Tanggapan Responden Terhadap Cara Yang Dilakukan Dispenda
Pandeglang dalam Melakukan Penagihan Kepada Wajib Pajak
Hotel di Pandeglang ..................................................................... 107
Page 19
xii
Diagram 4.32 Tanggapan Responden Terhadap Strategi yang Dilakukan Dispenda
Pandeglang Dalam Melakukan Pengelolaan Pajak Hotel ............. 108
Diagram 4.33 Tanggapan Responden Tehadap Penggunaan Teknologi yang Dapat
Menunjang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pajak Hotel
di Pandeglang ............................................................................... 109
Diagram 4.34 Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Sarana Teknologi yang
Tersedia Dalam Melaksanakan Tugas Pekerjaan di Dispenda
Kabupaten Pandeglang .................................................................. 110
Diagram 4.35 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Jumlah Pegawai yang
Ada Dengan Kebutuhan Pekerjaan di Dispenda Pandeglang ...... 111
Diagram 4.36 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Jabatan atau Bidang
Pekerjaan yang Di Emban Pegawai Dispenda Pandeglang Dengan
Keahlian yang Dimiliki ................................................................. 112
Diagram 4.37 Tanggapan Responden Terhadap Keahlian Pegawai Bidang
Pendapatan Pajak Dispenda Pandeglang dalam Menguasai Bidang
Pekerjaannya ................................................................................. 113
Diagram 4.38 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pegawai Dibidang
Pendapatan Dispenda Pandeglang yang Menangani Pajak Hotel 114
Diagram 4.39 Tanggapan Responden Terhadap Kompensasi yang Diberikan
Kepada Aparatur Pemungut Pajak di Dalam Melaksanakan Sistem
Penilaian Kepuasan Wajib Pajak ................................................ 115
Diagram 4.40 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Kompensasi yang
Page 20
xiii
Diberikan Kepada Aparatus Pajak Dengan Kinerja Pegawai ...... 116
Diagram 4.41 Tanggapan Responden Terhadap Kesesuaian Penyetoran Pajak
Hotel Ke Kas Daerah Dengan Peraturan Yang Tertera Di dalam
Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah...................... 117
Page 21
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah dilaksanakan guna menjadikan penyelenggaraan
pemerintahaan di daerah lebih baik dan lebih terorganisir. Pelaksanaan otonomi
daerah menitik beratkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan
adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahaan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah maka tentu saja mekanisme pengelolaan pemerintahaan khususnya
bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Pelaksanaan
otonomi daerah tentu saja menjadikan adanya penyerahan berbagai kewenangan
dari pusat ke daerah dan disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan
pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting di setiap daerah tentunya
biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana terdapat komponen
penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan
nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama
pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
Page 22
2
harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
kewajibannya membayar pajak. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan
memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di
daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan jenis
pajak apa saja yang dapat dipungutnya. Namun tentu saja pemerintah daerah
harus benar-benar melakukan pengamatan terhadap daerahnya, dimana dalam
melakukan penentuan jenis pajak yang akan dipungut tentunya harus sesuai
dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Pemerintah daerah tentu saja terus berusaha dalam melakukan
pembangunan dengan cara mengumpulkan dana guna menunjang pembangunan
yang ingin dilakukan. Tentu saja dana yang dibutuhkan untuk melakukan
pembangunan tersebut ada yang berasal dari pemerintah pusat dan dari
masyarakat. Salah satu cara dalam mengumpulkan dana untuk melakukan
pengelolaan Negara dan melakukan pembangunan tentu saja dari pajak yang
dipungut dari para wajib pajak. Pajak merupakan salah satu cara yang potensial
untuk melakukan pembangunan dan harus terus dioptimalkan agar pendapatan
yang didapat terus meningkat dan dalam melakukan pendanaan untuk pengelolaan
Negara pun akan semakin lancar.
Tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai merupakan salah
satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.
Page 23
3
Sumber pendapatan daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Dilihat dari sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak
merupakan sumber pendapatan yang memiliki potensi tinggi untuk menambah
pemasukan ke dalam pendapatan asli daerah. Jadi sebenarnya pemerintah daerah
lah yang seharusnya pintar dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di
daerahnya.
Secara keseluruhan mekanisme pendanaan atau pembiayaan untuk negara
melalui pembayaran pajak, mekanismenya terus berputar antara masyarakat yang
membayar pajak lalu dihimpun oleh pemerintah untuk digunakan sebagai sumber
pembiayaan keperluan pemerintahaan dan dipergunakan untuk memfasilitasi
sarana dan prasarana masyarakat. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah
sebenarnya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan-
pembangunan, sarana untuk dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat. Semua
wajib pajak apabila taat membayar pajak tentunya akan mempermudah
pemerintah dalam melakukan pembangunan yang diperuntukkan untuk
kesajahteraan rakyat, karena apabila semua ikut berpartisipasi dana yang
dibutuhkan untuk melakukan pembangunan pun tentunya akan mudah terkumpul
khusunya dalam konteks ini dari sektor pajak, dimana pajak seharusnya memiliki
kontribusi yang besar dalam menambah pemasukan.
Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah yang berpedoman pada peraturan daerahnya masing-masing.
Di Kabupaten Pandeglang pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh
Page 24
4
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam peraturan
daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011, dimana pemerintah daerah
Kabupaten Pandeglang mengelola 11 jenis pajak, yaitu:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Salah satu jenis pajak tersebut menjadi bahasan dalam penelitian ini, yakni
pajak hotel. Dilihat dari keadaan di Kabupaten Pandeglang tentunya tidak bisa
dipungkiri bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang
memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik. Potensi pariwisata yang sangat
bagus tersebut menjadikan banyaknya penginapan yang muncul berkembang di
Kabupaten Pandeglang seperti Hotel, Cottage, pondok, Motel, Wisma, Villa,
Losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10
atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Beberapa tempat
penginapan tersebut tentunya berkontribusi dalam menambah pemasukan
Page 25
5
pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang, dan dapat diketahui pula
bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membantu dalam menambah pemasukan pendapatan asli daerah dan
membiayai penyelenggaraan pemerintahaan daerah serta pembangunan daerah.
Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang itu sendiri diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupatan Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan mengenai pajak
hotel ini dibuat agar dalam melakukan pemungutan pajak hotel menjadi lebih
jelas. Pajak hotel di Kabupaten Pandeglang tentunya menjadi salah satu
penyumbang kontribusi dana pembangunan dan keperluan lainnya di daerah
Pandeglang itu sendiri. Maka pajak hotel perlu benar-benar diperhatikan baik
dalam pendataan dari setiap hotel yang menjadi wajib pajaknya, dan juga harus
diperhatikan dari segi pengawasan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Apabila
dalam pemungutan pajak hotel ini berjalan dengan baik, tidak ada wajib pajak
yang lalai dalam membayar pajak hotel maka tentu saja kontribusi pajak hotel ini
terhadap PAD akan semakin besar. Apabila kontribusi pajak hotel itu besar
dikarenakan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak, maka
pemerintah itu sendiri akan semakin mudah melakukan pembiayaan untuk
pembangunan, setidaknya kontribusi pajak hotel besar terhadap pendapatan
daerah maka tentunya akan sangat membantu dalam hal pendanaan untuk
pembangunan daerah Pandeglang itu sendiri.
Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pajak hotel, maka
untuk semakin jelasnya mengenai fluktuatif pendapatan dari pajak hotel di
Kabupaten Pandeglang, berikut data yang dapat dilihat untuk membandingkan
Page 26
6
pendapatan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2011 sampai tahun
2015.
Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011 s/d 2015
Jenis Pajak Tahun Target Realisasi
Pajak Hotel
2011 472,384,000.00 498,660,420.00
2012 450,000,000.00 932,658,187.00
2013 543,860,394.00 587,036,014.00
2014 681,700,000.00 1,712,636,145.00
2015 2,022,500,000.00 2,843,148,211.00
Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang, 2016
Data dalam tabel tersebut merupakan data perkembangan pajak hotel di
Kabupaten Pandeglang selama 5 tahun, yakni dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2014. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang terlihat
mengalami fluktuasi, terbukti dengan adanya penurunan pendapatan dari tahun
2012 ke tahun 2013. Dapat dikatakan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten
Pandeglang itu sangat bagus, mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan
daerah pariwisata, dimana banyak sekali tempat wisata yang tentunya berdampak
terhadap perkembangan tempat penginapan di sekitar daerah pariwisata tersebut.
Di Kabupaten Pandeglang itu sendiri, sudah banyak berdiri tempat penginapan
dari kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas yang
Page 27
7
memungkinkan untuk dioptimalkan sehingga bisa menambah pendapatan untuk
daerah Pandeglang. Namun dari data yang di dapat ternyata kontribusi pajak hotel
tidak setiap tahun meningkat, namun ada kalanya di tahun tertentu pendapatan
dari pajak hotel itu menurun yang dapat dikatakan bahwa kontribusinya kurang
besar terhadap PAD. Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD), maka berikut tabel kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011 s/d 2015
No Tahun Pendapatan Pajak
Hotel
PAD % Pajak Hotel
Terhadap PAD
1. 2011 498,660,420.00 56,189,197,538.00 0,88
2. 2012 932,658,187.00 54,048,393,635.00 1,72
3. 2013 587,036,014.00 80,584,075,435.00 0,72
4. 2014 1,712,636,145.00 140,046,902,014.00 1,22
5. 2015 2,843,148,211.00 163,921,272,579.00 1,73
Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang, 2016
Setelah melakukan perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel
terhadap PAD memang tidak begitu besar. Namun seperti yang kita ketahui
bahwa potensi daerah Pandeglang sangatlah besar. Persentase yang didapat
Page 28
8
setelah melakukan perhitungan untuk melihat kontribusi pajak hotel terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak pernah mencapai angka lebih dari
2%. Dapat dilihat bahwa penurunan konribusi terjadi dari tahun 2012 ke tahun
2013, dimana selisihnya setelah dihitung yakni sebesar 1%. Dispenda Kabupaten
Pandeglang sendiri berupaya agar pajak dapat memberikan kontribusi yang cukup
besar terhadap PAD. Namun, pada kenyataannya masih sulit untuk
memaksimalkan pendapatan khusunya dari sektor pajak hotel. Terdapat kendala
yang ditemui oleh Dispenda itu sendiri, seperti ada nya wajib pajak hotel yang
menunggak dan tidak membayar pajak sampai berbulan-bulan. Hal tersebut
mengakibatkan pendapatan yang di dapat khusunya dalam sektor pajak hotel
semakin minim. Padahal tempat pariwisata di daerah Pandeglang terbilang banyak
dimana di setiap tempat wisata tersebut terdapat penginapan yang masuk kategori
wajib pajak hotel yang tentunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan di
Kabupaten Pandeglang.
Apabila pemerintah mau lebih menggali lagi potensi daerah Pandeglang
tentunya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendapatan yang akan di dapat bisa
berkali kali lipat dari sebelumnya. Tentu saja peran Dispenda itu sendiri sangat
penting selaku aparatur pemerintah yang bertugas untuk memungut pajak
maupun retribusi daerah, dimana strategi yang Dispenda gunakan dan cara
Dispenda itu sendiri dalam menerapkan sanksi serta mengatur jalannya
pengelolaan dalam hal siklus pungutan baik pajak maupun retribusi, akan
berpengaruh besar terhadap penerimaan ke kas daerah. Banyaknya tempat
penginapan yang masuk kategori wajib pajak hotel semestinya menjadikan
Page 29
9
andalan bagi Kabupaten Pandeglang untuk memperoleh pendapatan yang nantinya
akan digunakan untuk membangun di daerah Pandeglang. Berikut ini merupakan
jumlah hotel yang terdata menjadi wajib pajak hotel di Kabupaten Pandeglang
sampai tahun 2015.
Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016
No Golongan Hotel Jumlah
1. Bintang 4 4
2. Bintang 3 1
3. Bintang 2 1
4. Melati 3 4
5. Melati 2 8
6. Melati 1 5
7. Melati 5
8. Cottage 2
9. Pondok 1
10. Wisma 1
11. Losmen 1
12. Penginapan 2
13. Vila 3
Jumlah keseluruhan wajib pajak hotel 38
Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang, 2016
Page 30
10
Tabel 1.3 memperlihatkan jumlah wajib pajak hotel yang ada di
Kabupaten Pandeglang. Dari jumlah wajib pajak tersebut maka bisa diketahui
bahwa potensi pajak (wajib pajak) hotel di Kabupaten Pandeglang lumayan
banyak. Seharusnya kontribusi terhadap PAD pun besar, tapi pada kenyataan nya
ternyata masih banyak wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak sebagaimana
mestinya. Hal itu bisa dibuktikan dari data rekapan pendapatan pajak hotel daerah
Pandeglang tahun 2015 yang peneliti dapatkan dari Dispenda Kabupaten
Pandeglang dan telah peneliti cantumkan dalam lampiran. Dilihat dari rekapan
pendapatan pajak hotel yang diterima pada tahun 2015, terdapat beberapa hotel
yang memang lalai membayar pajak dan menunggak sampai berbulan-bulan. Para
wajib pajak banyak yang lalai membayar pajak dan tidak takut dengan tindak
lanjut atau konsekuensi apabila wajib pajak tersebut tidak membayar pajak. Hal
ini disebabkan karena masih rendahnya pengawasan yang dilakukan terkait
pemungutan pajak di Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pendapatan Dispenda
Kabupaten Pandeglang (Selasa, 12 November 2015) dan hasil observasi awal,
peneliti menemukan beberapa masalah mengenai tingkat pengelolaan pajak hotel
di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Mulai dari sarana dan
prasarana yang ada di Dinas Pendapatan daerah kabupaten Pandeglang, hasil
pengamatan dari peneliti maka dapat dikatakan bahwa sarana penunjang kerja
seperti komputer ataupun laptop untuk dipergunakan pegawai di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih belum memadai dan masih
kurang. Begitupun dengan sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang
Page 31
11
ternyata masih belum ada atau belum diterapkan di Dispenda Kabupaten
Pandeglang, padahal dengan adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi
langsung dengan pihak hotel jelas akan sangat membantu sekali, mempermudah
dan mempercepat dalam pekerjaan pegawai di Dispenda Kabupaten Pandeglang.
Terkait dengan masih belum diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis
teknologi di Dispenda Kabupaten Pandeglang, peneliti juga menemukan masih
adanya pegawai yang belum ahli dan kompeten dalam menggunakan perangkat
teknologi penunjang kerja pegawai. Selain itu pegawai di Dispenda tergolong
sedikit, dan jelas sekali bahwa kurangnya pegawai yang ditempatkan di bidang
pendapatan.
Pendataan wajib pajak hotel biasa dilakukan per-6 bulan sekali, biasanya
untuk meng cross check penginapan yang berdiri di daerah Pandeglang. Wajib
pajak hotel yang sudah terdata maka wajib membayar pajak setiap bulan. Sistem
yang digunakan dalam perhitungan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang adalah
self assessment system dimana wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak yang
harus dibayarkan setiap bulannya. Walau sistem yang digunakan dalam
pemungutan pajak hotel adalah self assessment system, Dispenda harus tetap
melakukan pengawasan. Setelah wajib pajak menyerahkan SPTPD atau surat
pemberitahuan pajak daerah maka Dispenda akan memeriksa kebenaran hasil
hitung dari wajib pajak terkait. Oleh karena itu, sebenarnya sistem komputerisasi
yang terkoneksi langsung ke setiap wajib pajak hotel sangat diperlukan sekali
untuk membantu dalam hal pengawasan. Terkait dengan hal pengawasan yang
dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang khususnya terhadap wajib pajak hotel,
Page 32
12
peneliti menemukan bahwa ternyata setelah melakukan perhitungan potensi
penerimaan pajak dari beberapa hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang,
hasilnya lumayan besar namun nominal yang didapat jika dibandingkan dengan
hasil rekapan penerimaan pajak hotel daerah Pandeglang tahun 2015 sangat jauh
sekali. Dimana terlihat dalam hasil rekapan penerimaan pajak hotel tahun 2015
bahwa nominal yang dibayar oleh beberapa wajib pajak hotel setiap bulannya
sama. Sehingga peneliti meragukan kontroling atau pengawasan dalam sistem
perhitungan dimana dalam hal ini sistem yang digunakan adalah self assessment
system. Lebih jelasnya peneliti sudah menghitung potensi dari 4 hotel yang ada di
Pandeglang, yakni hotel Diana, hotel Sejahtera, hotel Pandeglang Raya dan Hotel
Sofyan Inn Altama. Peneliti melakukan perhitungan agar mengetahui potensi
pajak hotel dari 4 hotel tersebut lalu peneliti nantinya akan dapat mengetahui
seberapa besar ketimpangan antara pendapatan yang diterima selama tahun 2015
dan potensi pajak dari hasil penghitungan yang dilakukan.
Tabel 1.4
Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Diana
Situasi Jumlah Kamar
Terpakai
Keterangan
Ramai 10
(10+5+2) : 3 = 5,67
Dibulatkan menjadi 6
Normal 5
Sepi 2
Jumlah 17
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016
Page 33
13
Setelah melakukan perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata hunian
kamar Hotel Diana sebesar 6. Peneliti mendapatkan sumber perkiraan situasi
jumlah kamar ketika ramai, normal, dan sepi dari pihak Hotel Diana langsung
dimana peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rizky selaku manager
Hotel Diana (Sabtu, 24 September 2016). Selanjutnya peneliti menghitung tarif
rata-rata kamar yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.5
Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Diana
Jenis Kamar Jumlah Tarif Kamar T x N
VIP 6 Rp. 240.000 Rp. 1.440.000
Standar 7 Rp. 170.000 Rp. 1.190.000
Jumlah 13 Rp. 2.630.000
Tarif Rata-rata per
Kamar
2.630.000 : 13 = 202.308
Sumber: Hotel Diana, 2016
Tabel 1.5 menunjukkan bahwa tarif rata-rata per kamar di Hotel Diana di
dapatkan sebesar Rp. 202.308 dimana jumlah kamar dan tarif kamar peneliti
dapatkan sumbernya langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Rizky selaku
manager Hotel Diana. Selanjutnya peneliti akan menghitung potensi pajak Hotel
Diana dimana dilakukan dengan cara mengalikan rata-rata hunian kamar dengan
tarif kamar rata-rata kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun dan
dengan tarif pajak hotel.
Page 34
14
Potensi pajak hotel Diana = 6 kamar x Rp. 202.308 x 360 hari x 10%
= Rp. 43.698.528 per tahun
Setelah melakukan perhitungan maka dapat diketahui bahwa potensi pajak
hotel Diana adalah sebesar Rp. 43.698.528 per tahun. Dapat dilihat pula dari data
rekapan penerimaan pajak hotel tahun 2015 nilai atau nominal yang dibayarkan
setiap bulannya oleh hotel Diana selalu sama yakni Rp. 100.000 per-bulan. Tentu
saja seperti yang kita ketahui bahwa tidak mungkin setiap bulan total pendapatan
yang didapat oleh hotel Diana selalu sama. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa
pengawasan yang dilakukan terhadap perhitungan pajak masih kurang. Tidak ada
tindak lanjut dari Dispenda itu sendiri, dengan begitu beberapa wajib pajak terus
menerus membayar pajak dengan total nominal yang sama, padahal potensi yang
sebenarnya lumayan besar untuk menambah pendapatan PAD dari sektor pajak
hotel.
Peneliti juga melakukan perhitungan terhadap hotel Sejahtera, hotel
Pandeglang Raya dan hotel Sofyan Altama. Dimana hasil perhitungan nya peneliti
sudah cantumkan dalam lampiran dan hasil yang didapat tidak jauh berbeda
dengan hotel Diana dalam artian dimana penerimaan yang didapat masih jauh
dengan potensi hasil perhitungan. Hal tersebut sudah jelas sekali berkaitan dengan
pengawasan. Seharusnya ada tindak lanjut terhadap wajib pajak yang dicurigai
melakukan perhitungan pajak hotel yang selalu sama setiap bulannya. Walaupun
masih ada beberapa wajib pajak hotel yang menunggak membayar pajak hotel
namun ada juga wp hotel yang taat membayar pajak hotel, namun sayangnya
Page 35
15
sampai sekarang masih belum ada reward untuk wajib pajak hotel yang taat
membayar pajak. Padahal bila ada pemberian reward untuk wajib pajak hotel
yang taat membayar pajak tepat waktu hal itu akan menjadi suatu motivasi, bukan
hanya untuk wajib pajak hotel yang mendapat penghargaan tersebut akan
memegang amanah dari penghargaan yang didapat dan juga akan memotivasi
wajib pajak hotel lain untuk lebih giat lagi dalam membayar pajak. setidaknya
dengan usaha seperti itu pun dapat memberi perubahan untuk meningkatkan
pendapatan dari sektor pajak hotel.
Potensi pajak hotel di Kabupaten Pandeglang sebetulnya lumayan cukup
besar untuk menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bila aparatur
pegawai yang bertugas di bidang yang bersangkutan dengan pajak hotel tersebut
benar-benar melakukan pengawasan dengan semaksimal mungkin. Selain itu,
untuk diberlakukannya sanksi yang seharusnya terhadap wajib pajak hotel yang
lalai membayar pajak tentunya harus di jalankan dengan semestinya sesuai dengan
peraturan yang telah dibuat. Selain itu peneliti melihat dari potensi wajib pajak di
Kabupaten Pandelang yang lumayan banyak, dan juga seperti yang kita tahu
bahwa Pandeglang merupakan daerah wisata yang disekitar tempat wisata tersebut
banyak berdiri penginapan dimana semestinya kontribusi dari sektor pajak hotel
terhadap PAD itu besar. Namun, apabila melihat laporan hasil pemeriksaan
Pandeglang dari Badan Pemeriksa Keuangan kita bisa melihat bahwa sektor pajak
hotel tidak begitu memberikan kontribusi yang besar, namun sektor pajak
penerangan jalan yang paling tinggi kontribusinya.
Page 36
16
Dari beberapa permasalahan tersebut tentu saja berdampak terhadap
pendapatan pajak hotel. Hal tersebut menjadikan kurangnya pendapatan asli
daerah di Kabupaten Pandeglang. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka
peneliti akan membahas mengenai pengelolaan pajak hotel di Kabupaten
Pandeglang dari sudut pandang tingkat pengelolaannya. Jadi, berdasarkan
pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengangkat judul “Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang.”
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat
diidentifikasikan masalah yang penulis temukan dalam pengelolaan pajak hotel
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, diantaranya:
1. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja pegawai.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang
pendapatan.
3. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD belum maksimal dikarenakan masih
banyaknya wajib pajak hotel yang mangkir membayar pajak.
4. Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam proses pemungutan
pajak hotel.
5. Belum adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung dengan pihak
hotel untuk mempermudah dalam proses pengawasan dalam sektor pajak hotel.
Page 37
17
1.3 Rumusan Masalah
Karena adanya keterbatasan penulis dari segi tenaga dan waktu, maka penulis
membatasi masalah ini dan hanya berfokus pada efektivitas pengelolaan pajak
hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, hal ini dilakukan agar
penelitian dapat dilaksanakan secara mendalam. Adapun rumusan masalahnya
adalah seberapa besar tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang?
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
efektifitas pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang.
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi keilmuan
maupun dari segi praktis, yaitu:
1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan
memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu Administrasi Negara.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan
bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang dalam mengoptimalkan pajak daerah
khususnya pajak hotel.
Page 38
18
1.5 Sistematika Penelitian
Sistematika penelitian ini menjelaskan:
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan
masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif,dari
lingkup yang paling umum sampai lingkup yang khusus dari masalah
yang diteliti. Materi dari uraian ini dapat bersumber dari hasil penelitian
yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan,
pengalaman pribadi, dan intuisi logis. Latar belakang masalah perlu
diuraikan secara jelas, factual dan logis.
1.2 Identifikasi Masalah
Menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang muncul dari
uraian pada latar belakang masalah. Identifikasi masalah dapat diajukan
dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.
1.3 Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
Dari sejumlah masalah hasil identifikasi tersebut diatas, selanjutnya
dilakukan pembatasan masalah sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian
ditetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan fokus
penelitian.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Page 39
19
Tujuan penelitian menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan
dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi
dan rumusan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah
penelitian. Dan manfaat penelitian menjelaskan manfaat teoritis dan
praktis dari penelitian yang dilakukan.
1.5 Sistematika Penelitian
Menjelaskan isi bab perbab secara singkat dan jelas.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi teori memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori yng relevan
dengan permasalahan dan variable penelitian. Kemudian menyusunnya
secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan hipotesis.
Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita akan memiliki konsep
penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk
penyelidikan. Serta dapat menemukan hubungan antar variable yang
diteliti. Hasil penting lainnya dari kajian teori adalah didapatnya kerangka
konseptual yang memadai yang didalamnya tergambar konstruk dari
variable yang diukur. Selain itu dari kajian teori akan diturunkan dalam
bentuk kisi-kisi instrument. Kajian teori harus factual dan up to date.
Untuk meningkatkan kualitas kajian teori dan pembahasannya harus
dikaitkan dengan hasil-hasil yang relevan.
2.2 Kerangka Berfikir
Page 40
20
Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai
kelanjutan dari deskripsi teori untuk memberikan penjelasan kepada
pembaca, mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan
dalam hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka
berifikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan.
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap
permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis
dirumuskan berdasarkan kajian teori atau kerangka berfikir. Rumusan
hipotesis mendeskripsikan kaitan antar dua variable atau lebih, baik
secara deskriptif, asosiatif, ataupun komparatif. Terdapat dua macam
hipotesis penelitian yaitu hipotesis kerja dan hiotesis nol. Hipotesis kerja
dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam
kalimat negatif.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.
3.2 Instrumen Penelitian
Page 41
21
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data
yang digunakan, proses pengumpulan data, dan tehnik penentuan kualitas
instrument (validitas dan realibitas)
3.3 Populasi dan sampel penelitian
Menjelaskan wilayah generalisasi atau proses penelitian, penetapan besar
sampel, dan tehnik pengambilan sampel dan rasionalisasinya. Ide dasar
dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan mengambil bagian-
bagian dari populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat
diperoleh. Tehnik pengambilan sampel merupakan suatu cara untuk
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik
pengambilan sampel ada Probability Sampling dan Non Probability
Sampling.
3.4 Tekhnik pengolahan dan analisis data
Menjelaskan tekhnik anaslisis dan beserta rasionalisasinya. Tekhnik
analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti. Analisis yang
digunakan selain analisis statistic inferential, seperti analisis korelasi,
analisis regresi baik analisis regresi sederhana maupun analisis regresi
ganda, juga statistic deskriptif seperti menghitung rata-rata, median,
modus, standar deviasi, variasi.
3.5 Lokasi Penelitian
Page 42
22
Menjelaskan tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Untuk lebih
lengkapnya dapat diberi deskripsi tentang tempat penelitian
dilaksanakan.
3.6 Jadwal Penelitian
Berisi runtutan jadwal penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
selama melakukan penelitian. Biasanya berbentuk tabel.
BAB IV HASIL PENELITIAN
1.1 Deskripsi Objek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah
ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
1.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
menggunakan tehnik analisis data yang relevan, baik data kualitatif
maupun data kuantitatif.
1.3 Pengujian Hipotesis
Melakukan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan tehnik
analisis yang telah ditentukan semula, seperti korelasi atau regresi, baik
sederhana maupun ganda. Masing-masing hipotesis di uji dalam sub judul
sendiri. Hasil akhir dari analisis statistik itu adalah teruji tidaknya
hipotesis penelitian yang digunakan. Hasil perhitungan akhir dari uji
Page 43
23
statistik dilaporkan dalam batang tubuh, sedangkan perhitungan
selengkapnya ditempatkan dilampiran.
1.4 Interpretasi Hasil Penelitian
Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis.
Menjelaskan kembali hasil dari penelitian walaupun analisis statistik sudah
merupakan suatu kesimpulan namun akan lebih jelas bila di lengkapi
dengan interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian akan semakin jelas
karena dalam interpretasi ini dikaitkan dengan rumusan masalah dan
tujuan dari penelitian.
1.5 Pembahasan
Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data,
menjelaskan kembali hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana
yang ditolak. Pembahasan akan lebih mendalam jika didiskusikan dengan
hasil penelitian orang yang lebih relevan. Pada akhir pembahsan peneliti
dapat mengemukakan, berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat
dalam pelaksanaan penelitiannya. Terutama sekali untuk penelitian
eksperimen (yang kadang sulit mengontrol pengaruh-pengaruh yang dapat
mengurangi validitas internal penelitian). Keterbatasan ini dapat dijadikan
rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi
objek penelitiannya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
Page 44
24
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Menyimpulkan hasil penelitian yang dikemukakan secara singkat, jelas
dan mudah dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian juga harus sejalan
dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.
5.2 Saran
Berisi rekomendasi peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbanagan
penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara
praktis.
Page 45
25
BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Landasan Teori
Landasan teori dalam penelitian berisi berbagai teori yang berkaitan dengan
apa yang sedang diteliti. Biasanya menjelaskan berbagai uraian tentang apa yang
sedang diteliti dengan acuan dari berbagai referensi. Teori adalah suatu
konseptualisasi yang umum, konseptulisasi atau sistem pengertian ini diperoleh
melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan
masalah penelitian dengan mengklasifikasikan ke dalam teori yaitu teori
organisasi, teori manajemen keuangan daerah, konsep pajak daerah serta batasan
mengenai pajak hotel.
2.1.1 Teori Organisasi
Pada dasarnya organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-
orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional, terencana dan juga
terkendali. Salah satu kajian dari teori organisasi yakni membahas tentang
bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mencapai visi dan misi
organisasi tersebut. Menurut Oliver Sheldon dalam Sutarto (2006:22) mengatakan
bahwa:
Page 46
26
“organization is the process of so combining the work individuals or groups
have to perform with the faculties necessary for it execution that the duties,
so formed, provide the best channels for the efficient, systematic, positive,
and co-ordinated appliacation of the available effort.” (organisasi adalah
proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-
kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk
melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk
pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha
yang tersedia.)
Menurut Chester I Barnard dalam Sutarto (2006:22) mengatakan bahwa
organisasi adalah:
“organization is a system of cooperative activities of two or more person
something intangible and impersonal, largely a matter of relationship.”
(organisasi adalah suatu system tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari
dua orang atau lebih sesuatu yang tak berujud dan tak bersifat pribadi,
sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.)
Dapat dilihat bahwa Chester memandang organisasi lebih kepada
menekankan bahwa organisasi merupakan aktivitas kerja sama yang tak bersifat
pribadi. Berbeda dengan Oliver dimana memandang bahwa organisasi merupakan
penggabungan pekerjaan dari setiap individu. Namun inti dari kedua pendapat
tersebut masih dalam lingkup kerja sama. Jadi organisasi memang dapat dikatakan
bahwa tidak dapat lepas dari kerja sama antar para individu untuk menggapai
suatu tujuan bersama.
Menurut Ernest Dale dalam Sutarto (2006:25) mengatakan bahwa organisasi
adalah:
“organization is planning process. It is concerned with setting up,
developing and maintaining a structure of pattern of working relationship of
the people within an enterprise.” (organisasi adalah suatu proses
perencanaan, ini bertalian dengan hal menyusun, mengembangkan dan
Page 47
27
memelihara suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang-
orang dalam suatu badan usaha.)
Menurut John Price Jones dalam Sutarto (2006:26) mengatakan bahwa:
“organizing has been described as system. Organization is the huma and
material structure and machinery through wich a systematic planned effort
is carried out” (organisasi telah dilukiskan sebagai system. Organisasi
adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-
benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan.)
Dwight Waldo dalam Sutarto (2006:26) mengatakan bahwa organisasi
merupakan:
“organization is the structure of authoritative and habitual personal
interrelations in an administrative system” (organisasi adalah struktur
hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan
bersifat tetap dalam suatu system administrasi.)
Dari beberapa pandangan mengenai organisasi, dapat dikatakan bahwa
organisasi tidak dapat lepas dari hubungan keterkaitan antar individu karena jelas
sekali penekanan dalam organisasi itu sendiri adalah suatu kerja sama. Kerja sama
akan terjalin bila individu saling berkaitan dan membertuk suatu struktur
hubungan demi tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri.
2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah
Definisi manajemen memang memiliki banyak persepsi, namun tujuan dan
visi nya tetaplah sama. Seringkali kita dengar jika pengertian manajemen itu
sejatinya bermakna mengenai seni mengatur atau mengelola.
Menurut George Terry (2012:1) memberikan pengertian manajmen adalah:
“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-
tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.”
Page 48
28
Dalam Encylopedia Of The Social Science dikatakan bahwa manajemen
adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu
diselenggarakan dan diawasi.
Menuru Haiman dalam Manullang (2004:3) mengatakan bahwa:
“manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang
lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.”
George Terry dalam Manullang (2004:4) mengatakan bahwa:
“manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu
dengan mempergunakan kegiatan orang lain.”
Dari pengertian diatas terdapat tiga pokok penting dalam definisi-definisi
tersebut, yaitu pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai; kedua, tujuan dicapai
dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan
orang lain harus dibimbing dan diawasi. Chester I Bernard dalam bukunya The
Function of The Excecutive, mengakui bahwa manajemen itu adalah seni dan juga
sebagai ilmu. Demikian pula Henry Fayol,Alfin Brown, Harold Koontz dan Cyril
O’Donnel dan George R Terry beranggapan bahwa manajemen itu adalah ilmu
sekaligus seni.
Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata
mendatangkan hasil atau manfaat,sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi
menerangkan fenomena-fenomeana (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-
keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.
Page 49
29
Dilihat dari berbagai pengertian manajemen serta kenyataan bahwa manajamen itu
adalah ilmu dan seni, maka manajemen itu dapat diberi definisi sebagai
“manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan,
pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan.”
Manajemen keuangan daerah merupakan suatu perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keterkaitan keuangan daerah yang
melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara
dana daerah dengan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan
pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi dan dana
desentralisasi. Dana dekosentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum,
dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah
yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
Page 50
30
Dalam Mahmudi, (2010:14) tahapan siklus manajemen pendapatan daerah
adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan
alokasi pendapatan.
Identifikasi Sumber Pendapatan
Pada tahap identifikasi kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-
sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi
pendapatan pemerintah, meliputi:
1. Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak
2. Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi
3. Pendataan sumber penerimaan bukan pajak
4. Pendataan lain-lain pendapatan yang sah
5. Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan
Administrasi Pendapatan
Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan
sebab tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi pendapatan. Pada
tahap administrasi pendapatan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
1. Pendapatan wajib pajak dan retribusi
2. Penentuan jumlah pajak dan retribusi
3. Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib
Retribusi
4. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi
Koleksi Pendapatan
Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan
pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi
daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya . khusus
untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa
system, antara lain:
1. Self assessment system
2. Official assessment system
3. Joint collection
Self assessment system adalah system pemungutan pajak daerah yang
dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan
system ini wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan
membayarkan pajak terutangnya ke Kantor Pajak Derah (KPPD) atau unit kerja
yang ditetapkan pemerintah daerah. Official assessment system adalah system
pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah dalam hl ini
ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi yang menunjukkan jumlah pajak
Page 51
31
atau retribusi daerah terutang. Wajib pajak atau Retribusi daerah selanjutnya
berdasarkan SKP-Daerah dan SKR tersebut membayarkan pajak/retribusi
terutangnya melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu
pada masing-masing instansi pemungut, atau bisa juga pembayaran dilakukan
melalui bank, kantor pos atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah daerah.
Sementara itu, Joint collection system adalah system pemungutan pajak daerah
yang diungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah daerah. Contoh joint
collection system adalah pemungutan pajak penerangan jalan oleh PLN, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pertamina, dan sebagainya.
Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan
Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah
pencatatan pendapatan ke dalam system akuntansi. Pada prinsipnya setiap
penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umu daerah pada hari
itu juga atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk
menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal
(treasury single account), dalam hal ini rekening kas umum daerah. Yujuan
pembuatan satu pintu utuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan
pengendalian dan pengawasan pendapatan. Selanjutnya penerimaan pendapatan
tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal penerimaan kas, buku
pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan per rincian objek
pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan
dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laoran Arus Kas. Pemerintah daerah harus memastikan
bahwa pemda telah membangun system akuntansi pendapatan yang baik, sehingga
tidak ada pendapatan daerah yang tidak disatat dalam system akuntasi pemda.
Untuk itu, dengan system akuntansi pendapatan yang baik maka tidak perlu lagi
terdapata dana nonbudgeter yang dipermasalahkan transparansi dan
akuntabilitasnya.
Alokasi Pendapatan
Tahap terakhir siklus manajamen pendapatan adalah alokasi pendapatan,
yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk
membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi
pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk
pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan,penyertaan
modal daerah, pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Page 52
32
Gambar 2.1
Siklus Manajemen Pendapatan Daerah
Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah
adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang
sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah
sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan.
1. Identifikasi
sumber
pendapatan
2. Menghitung
basis
pendapatan
(revenue
basis)
3. pendapatan
objek,
subjek, dan
wajib
pajak/retribu
si
4. penhitungan
potensi
masing-
masing
sumber
pendapatan
1. Penentuan
dan
penetapan
wajib pajak
dan retribusi
2. Penetapan
nomor
pokok wajib
pajak daerah
dan nomor
pokok wajib
retribusi
3. Penerbitan
surat
ketetapan
pajak daerah
dan surat
keputusan
retribusi
1. Dihitung &
dipungut
oleh petugas
(official
assessment
system)
2. Dihitung &
dibayarkan
sendiri oleh
Wajib pajak/
retribusi
(self
assessment
system)
3. Dipungut
oleh pihak
ketiga yang
ditunjuk
pemda
1. Pengumpula
n
pendapatan
dalam
rekening kas
umum
daerah
2. Pencatatan
dalam
system
akuntansi
pemerintah
daerah
3. Pelaporan
pendapatan
dalam
laporan
keuangan
pemerintah
daerah
1. Penentuan
jumlah
alokasi
pendapatan
untuk
pengeluaran
belanja
daerah,melip
uti belanja
operasi dan
belanja
modal
2. Penentuan
jumlah
alokasi
pendapatan
untuk
pembiayan
daerah
Identifikasi
pendapatan
Administrasi
pendapatan
Koleksi
pendapatan
Akuntansi
pendapatan
Alokasi
pendapatan
Page 53
33
Dalam Mahmudi, (2010:17) mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat
beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam
membangun system manajemen penerimaan daerah, yaitu:
Perluasan basis penerimaan
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun
perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan
merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang
dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan.
Untuk memperluas basis penerimaan. Pemerintah daerah dapat melakukannya
dengan cara berikut:
1. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib
pajak/retribusi baru
2. Mengevaluasi tariff pajak/retribusi
3. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi
4. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi
Pengendalian atas kebocoran pendapatan
Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus
melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber
kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa
disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax
evasion), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran
pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain.
1. Melakukan audit, baik rutin maupun incidental
2. Memperbaiki system akuntansi penerimaan daerah
3. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak
dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya
4. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam
pemungutan pendapatan
Peningkatan efisiensi administrasi pajak
Efisiensi administrasi pajaksangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan
daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak
bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak.
demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk
ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-
belit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat
dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak,
yaitu sebagai berikut:
1. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan
sederhana
2. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
Page 54
34
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos,
koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan
kenyamanan dalam membayar pajak
Transaparansi dan akuntabilitas
Aspek penting lainnya dalam system manajemen penerimaan daerah adalah
transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas
maka pngawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin
baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan
beberapa persyaratan.
1. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun system
informasi manajemen pendapatan daerah
2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai
3. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan
daerah.
Secara umum pajak daerah memberikan kontribsi terbesar terhadap
penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan perundangan mengenai pajak
daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang
pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009
pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.
Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip
umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah (Devas,
1989):
1. Prinsip Elastisitas. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang
cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya
tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini
terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah
Page 55
35
meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan
pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.
2. Prinsip keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil
secara vertical dalam arti sesuai dengan tingkatan social kelompok
masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku bagi setia
anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap
manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menetapkan
tariff pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan
perlakukan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada
yang kebal pajak.
3. Prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus
fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang
memuaskan bagi wajib pajak. implikasi prinsip ini terhadap manajemen
pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan
dalam system administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya
kesederhanaan, kemudahan, dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam
membayar pajak.
4. Prinsip Keberhasilan Politis. Pajak daerah harus dapat diterima secara
politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar
pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah
perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan
kelompok-kelompok masyarakat dlam menetapkan kebijakan pajak daerah
dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan melibatkan
masyakarat dalam pemngutn pajak tertentu.
5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian. Pajak daerah tidak boleh
menimbulkan dampak negative terhadap perekenomian. Pada dasarnya
setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi
konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu
pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan
sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.
Terkait dengan prinsip-prinsip pajak tersebut, maka manajemen
perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis,
efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan
pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu,pemerintah daerah perlu
menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak
hendaknya dijaga tidak terlalu besar, sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik
untuk perencanaan keuangan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran mempunyai
karakteristik yang hampir sama. Sebelumnya kedua jenis pajak ini merupakan
Page 56
36
suatu kesatuan, tetapi berdasarkan UU 34/2000 kemudian dipisah. Keuntungan
dari pajak hotel dan restoran adalah keduanya bersifat mengambang (buoyant) dan
punya cukup kemampuan menghasilkan (vield) secara substansial. Pajak ini juga
dinilai cukup adil dan relative mudah untuk dihitung dan dikumpulkan.
Manajemen pajak hotel dan restoran yang perlu dilakukan pemerintah daerah
antara lain dengan memperbaiki data base wajib pajak. komputerisasi
administrasi pajak yang terkoneksi dengan sistem informasi pihak hotel,
melakukan sosialisasi pajak secara memadai, pemberian penghargaan kepada
wajib pajak yang taat membayar pajak, dan kemungkinan outsourcing dalam
pemungutan pajak.
2.1.3 Konsep Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil
pegelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang
sah, Tangkilisan (2005: 80). Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan
yang penting perlu terus ditingkatkan guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, sehingga kemandirian dan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah yang termasuk kedalam sumber Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan
Page 57
37
milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
serta lain-lain PAD yang sah. Hampir di daerah diseluruh Indonesia, diantara
kelima sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber andalan
dari pendapatan asli daerahnya.
Kebanyakan daerah-daerah di Indonesia menganggap bahwa pajak adalah
sumber penerimaan yang terbesar bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Pajak dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mendistribusikan
beban pemerintah kepada rakyatnya.
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, yang termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan
pemerintah Kabupaten atau Kota adalah:
1. Pajak Provinsi terdiri dari:
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukiman.
2. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari:
a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
Page 58
38
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g. Pajak parkir
Pajak dapat diartikan juga menetapkan, membebani atau mengenakan suatu
beban (pajak). Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi atau pengertian
pajak menurut para ahli.
Menurut Prof, Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2006:1)
mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untukmembayar pengeluaran umum.
Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, dkk. Dalam Mohammad Zain
(2007:11) pajak adalah suatu pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas
Negara untuk membiayai rutin dan surplusnya untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Adriani dalam Mohammad Zain (2007:10) mengungkapkan bahwa pajak
adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat dtunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak
merupakan suatu pungutan atau penghasilan oleh pemerintah berdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil pajak tersebut dipergunakan
untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah, dan juga masyarakat.
Pemungutan tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa kepada wajib
pajak, dan pemerintah tidak dapat memberikan balas jasa secara langsung. Dari
uraian tersebut maka pajak memiliki unsur-unsur:
Page 59
39
1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang
(bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang atau
serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraorestasi dari Negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dtunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel
Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada setiap daerah Kabupaten atau
Kota yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, untuk dapat
dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus
terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu
akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan
dan pemungutan pajak hotel di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.
Menurut Marihor P. Siahaan (2005: 245) pajak hotel adalah pajak atas
pelayanan hotel, pengertian hotel disini juga termasuk rumah penginapan yang
memungut bayaran.
Page 60
40
Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminology yang perlu
diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat berikut ini, Marihot P. Siahaan
(2005:246):
1. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola dan dimiliki oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi
apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan
disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha
dalam bidang penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atau penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran
kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai
bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan
atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas
penunjang lainnya kepada subjek pajak.
2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum
yang jelas dan kuat sehingga harus dipenuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.
Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah
sebagaimana dibawah ini:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas
undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah.
2. Peraturan pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang
dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh
wajib pajak.
Page 61
41
3. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur pajak hotel
4. Keputusan Bupati atau walikota yang mengatur tentang pajak hotel
sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada
Kabupaten/Kota dimaksud.
2.1.3.3 Objek Pajak Hotel
Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini, Abdul Halim (2004:
165):
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah
penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih
yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas
penginapan/ fasilitas jangka pendek antara lain, gubuk pariwisata, motel,
wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, facsimile,
fotocopy, pelayanan cuci, taksi dan pengangkutan lainnya, yang
disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel,
bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat
Page 62
42
keubugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang disediakan
atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
Adapun pelayanan-pelayanan yang dikecualikan atau bukan merupakan objek
pajak hotel, meliputi:
1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dihotelyang digunakan
oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum
di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hoteldan dapat
dimanfaatkan oleh umum.
2.1.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel
Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang
menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan
yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak
adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang
Page 63
43
jasa penginapan. Dengan demikian, objek pajak dan subjek pajak pada pajak hotel
tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak
yang memabayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak
sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari
konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.
Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili
oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah
tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya.
2.1.3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual
atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian
jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel baik langsung atau tidak
langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau orang
yang sama.
Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak
kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun
Page 64
44
penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas
pemakaian jasa penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua
tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.
Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sepuluh persen dan ditetapkan
oleh peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten atau
Kota untuk menetapkan tariff pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah Kabupaten atau Kota.
2.1.3.6 Penetapan dan Cara Pemungutan Pajak Hotel
Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang
dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan system pemungutan
pajak hotel pada dasarnya menggunakan system self assessment, yaitu wajib pajak
diberikan kepercayaan penuh utnuk menghitung, memperhitungkan,
membayar,dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang. Dengan pelaksanaan
system pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota, yang
ditunjuk oleh Bupati atau walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi
pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.
Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya
kepada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak
yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/ walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan
Page 65
45
dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukan SPTPD tetapi tanpa
perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan
yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota.
Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang
dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat
yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang
dengan menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD), SKPD harus dilunasi
oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari. Sejak diterimanya SKPD oleh wajib
pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.
Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses
kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam
proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan,
pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek san
subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan penghotungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan
penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
2.1.3.7 Klasifikasi Hotel
Hotel bintang 1 merupakan hotel yang tergolong kecil karena dikelola oleh
pemiliknya langsung. Biasanya terletak dikawasan yang ramai dan memiliki
transportasi umum yang dekat serta hiburan dengan harga yang masuk akal.
Adapun kriterianya diantara lain:
Page 66
46
a. kamar mandi di dalam
b. luas kamar standar minimum 20m persegi
c. jumlah kamar standar minimum 15 kamar
Hotel bintang dua biasanya terletak dilokasi yang mudah dicapai artinya
akses menuju lokasi hotel tersebut sangat mudah. Bangunanya terawatt, bersih
dan rapi serta lokasinya bebas polusi. Adapun kiterianya:
a. kamar suite minimum 1 kamar, kamar standar minimum 20 kamar
b. kamar mandi di dalam
c. kamar memiliki telepon dan televisi
d. luas kamar standar minimum 22 meter persegi
e. luas kamar suite minimum 44 meter persegi
f. pintu kamar dilengkapi pengaman
g. harus ada loby
h. adanya AC atau ventilasi
i. kapasitas penerangan minimum 150 lux
j. terdapat sarana olahraga dan rekreasi
k. memiliki Bar
Hotel bintang tiga biasanya berlokasi didaerah tempat wisata atau di
perkotaan pusat bisnis, dan daerah perbelanjaan, dengan menawarkan pelayanan
Page 67
47
terbaik, kamar yang luas dan lobby yang penuh dekorasi, para karyawan hotel
yang bertugas terlihat rapi dan professional, berikut kriterianya:
a. terdapat minimum 2 kamar suite, jumlah kamar standar minimum 30
kamar
b. kamar mandi di dalam
c. luas kamar standar minimum 24 meter persegi
d. luas kamar suite minimum 48 meter persegi
e. kamar memiliki toilet sendiri
f. memiliki sarana rekreasi dan olahraga
g. kamar dilengkapi dengan pengatuan udara AC
h. tersedia restoran dengan menu diatas rata-rata
i. memiliki valet parking
Hotel bintang empat sudah termasuk hotel yang berkelas dengan para
karyawan dan staff yang lebih profesional dalam melayani tamu yang datang.
Mereka juga dibekali informasi mengenai pariwisata di sekitar hotel. Hotel ini
memiliki bangunan yang cukup besar dekat dengan pusat perbelanjaan, restoran
dan hiburan. pelayannya pun di atas rata-rata sehingga tamu akan puas bila
menginap. Berikut kriterianya:
a. memiliki minimum 3 kamar suite, minimum kamar standar 50 kamar
b. kamar mandi di dalam
Page 68
48
c. luas kamar standar 24 meter persegi
d. luas kamar suite 48 meter persegi
e. memiliki lobby dengan luas minimum 100 meter persegi
f. memiliki bar
g. memiliki sarana rekreasi dan olahraga
h. kamar mandi dilengkapi dengan instalasi air panas dan dingin
i. memiliki toilet umum
Hotel bintang lima merupakan hotel termewah dengan berbagai fasilitas
tambahan serta pelayanan multi bahasa yang tersedia. Hotel bintang lima
memegang prinsip tamu nomor satu sehingga ketika tamu datang disambut dipintu
masuk hotel, diberikan welcome drink dan ketika dikamar diberikan daftar anggur
yang bisa dipilih. Adapun kriteria hotelnya yaitu:
a. terdapat minimum 4 kamar suite, kamar standar minimum 100 kamar
b. memiliki kamar mandi di dalam kamar
c. luas kamar standar 26 meter persegi
d. luas kamar suite minimum 56 meter persegi
e. tempat tidur dan perabot didalam kamar kualitas nomor 1
f. terdapat restoran, dengan layanan antar kamar 24 jam
Page 69
49
g. terdapat pusat kebugaran, valet parking, service dari concierge dengan
pengalaman matang.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan
penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu, dapat dijadikan bahan
pertimbangan dan data pendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh
peneliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melihat penelitian yang
terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah, tahun 2014 mahasiswa
Universitas Diponegoro dengan judul skripsi: Efektivitas Dan Kontribusi Pajak
Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Masalah yang
ditemukan dalam penelitian ini yakni belum optimalnya penerimaan dari pajak
hotel di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif
kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
subjek penelitian nya dimana peneliti mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel
bukan mengukur efektivitas nya.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dian Indra Sulistyo, tahun 2013
mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi: Potensi Dan
Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang. Masalah yang ditemukan dalam
Page 70
50
penelitian yakni masih adanya gap yang cukup besar antara target dan realisasi
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang yang menandakan adanya potensi
yang belum dimaksimalkan dengan baik. Metode yang digunakan adalah
kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada
metode yang digunakan dimana peneliti menggunakan metode penelitian
kuantitatif.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahmanto, tahun 2007
mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi: Efektivitas Pajak
Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kota Semarang. Masalah
yang ditemukan adalah terjadinya gap yang begitu besar antara target dan realisasi
penerimaan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2003. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian
yang diteliti oleh peneliti adalah terletak pada locus yang diambil dimana peneliti
mengambil locus di Pandeglang,
Keempat, penelitian yang dilakukan Aidina Maulida, tahun 2012 mahasiswa
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul skripsi: Efektivitas Pengelolaan
Pajak Restoran Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Masalah
yang ditemukan adalah kurangnya pegawai di Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kota Serang lalu masih kurang tegasnya aparatur dalam memberikan sanksi
kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak. perbedaan dengan penelitian
yang diteliti oleh peneliti yakni dari teori yang digunakan, dimana dalam
penelitian ini teori yang digunakan adalah teori efektivitas dari Tampubolon
Page 71
51
sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori manajemen
keuangan daerah dari Mahmudi.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka penerimaan pajak akan semakin
meningkat. Peningkatan pajak ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, karena
semakin meningkatnya dasar pajak dan kepatuhan masyarakat. Kedua,karena
adanya pemungutan pajak yang semakin baik dan perbaikan keahlian administrasi
aparat perpajakannya.
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya memerlukan sumber
pembiayaan yakni yang tertuang dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar
terhadap APBD adalah pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah masing-masing. Dalam hal ini di Kabupaten Pandeglang
adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
Pada hakekatnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai
penyelenggara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang memiliki misi
dan tanggung jawab untuk menciptakan kepatuhan membayar atau kesadaran
memenuhi sebagai wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah untuk mebiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.
Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang
terdapat pada latar belakang masalah. Untuk mengukur apakah pemungutan pajak
hotel berjalan dengan baik maka ditentukan dengan mengetahui bagaimana
efektivitas pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Pandeglang
Page 72
52
dengan menggunakan indikator manajemen keuangan daerah Mahmudi. Untuk
lebih jelasnya berikut ini akan ditunjukkan alur berfikir peneliti dalam melakukan
penelitian.
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
Identifikasi Masalah
1. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja
pegawai.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan
kompeten di bidang pendapatan.
3. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD belum maksimal
dikarenakan masih banyaknya wajib pajak hotel yang mangkir
membayar pajak.
4. Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam proses
pemungutan pajak hotel.
5. Belum adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi langsung
dengan pihak hotel untuk mempermudah dalam proses
pengawasan dalam sektor pajak hotel.
Indikator Manajemen Keuangan
Daerah, Mahmudi (2010: 17)
1. Perluasan basis penerimaan
2. Pengendalian atas kebocoran
pendapatan
3. Peningkatan efisiensi administrasi
pajak
4. Transparansi dan akuntabiltas
Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pandeglang
Page 73
53
2.4 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pada penelitian ini, hipotesis yang
digunakan adalah hipotesis deskriptif, yaitu dugaan sementara terhadap nilai satu
variable mandiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka hipotesis
yang dipakai adalah:
Tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang ≤ 65% yang artinya tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang paling tinggi 65%.
Adapun pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas dirumuskan
sebagai berikut:
Hipotesis nol (Ho) ≤ 65%
Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis nol dari penelitian ini
adalah tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang kurang dari atau tercapai paling tinggi 65%.
Hipotesis Kerja (Ha) > 65%
Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis kerja dari penelitian ini
yaitu tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang lebih dari atau tercapai paling rendah 65%.
Page 74
54
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrument penelitian adalah alat
atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat,
lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006:163).
3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena sosial tentang Dinas
Pendapatan Daerah dalam mengelola pajak hotel di Kabupaten Pandeglang
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif
dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringankan berbagai
kondisi, berbagai situasi dan berbagai variable yang timbul di masyarakat yang
menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Pada umumnya format
penelitian ini menggunakan statistic induktif untuk menganalisis data
penelitiannya. Format deskriptif ini dapat dilakukan pada penelitian studi kasus
dan survey (Bungin, 2005:36).
3.2 Instrument Penelitian
Sugiyono (2009:102) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan instrument
penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam
Page 75
55
maupun sosial yang diamati. Sementara Arikunto (2006:160) mengatakan bahwa
instrument penelitian adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik,dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
Dari kedua pengertian tersebut memiliki persamaan bahwa instrument
penelitian merupakan alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah
pekerjaannya dalam meneliti fenomena yang sedang diamati. Instrument-
instrument dalam bidang sosial walaupun telah teruji validitas dan reliabilitasnya,
tetapi bila digunakan untuk tempat tertentu belum tentu tepat dan mungkin tidak
valid dan reliable lagi. Hal ini perlu dimaklumi karena gejala atau fenomena sosial
itu cepat berubah dan sulit dicari kesamaannya.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa
kuesioner, dokumentasi, studi kepustakaan, wawancara, dan observasi.
1. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan
fenomena yang diamati, yang belum terungkap atau kesulitan untuk digali
secara mendalam melalui instrument kuesioner.
2. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari
berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks
bookmaupun jurna ilmiah
3. Kuesioner
Kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian
pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti.
Kuseioner yang akan dibuat oleh peneliti berisi beberapa pertanyaan yang
sesuai dengan objek penelitian yang nantinya akan disebarkan kepada
Page 76
56
responden yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan skala likert dalam
proses pengukuran dan menggunakan metode wawancara langsung dalam
proses pengisian kuesioner.
4. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah tekhnik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini pengamatan observasi yang
dilakukan adalah nonpartisipan,dimana peneliti tidak terlihat dan hanya
sebagai pengamat independen.
Page 77
57
Adapun kisi-kisi instrument dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen
variabel Dimensi Indikator Item pertanyaan
Tingkat
Pengelolaan
Pajak Hotel Di
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Pandeglang
Perluasan Basis
Penerimaan
1. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi
dan menjaring wajib pajak/retribusi baru
2. Mengevaluasi tari pajak/retribusi
3. Meningkatkan basis data objek
pajak/retribusi
4. Melakukan penilaian kembali (appraisal)
atas objek pajak/retribusi
1,2
3,4,5
6,7
8,9
10,11
Pengendalian
Atas Kebocoran
Pendapatan
1. Melakukan audit, baik rutin maupun
incidental
2. Memperbaiki system akuntansi
penerimaan daerah
3. Memberikan penghargaan yang memadai
bagi masyarakat yang taat pajak dan
hukuman (sanksi) yang berat bagi yang
tidak mematuhinya
4. Meningkatkan disiplin dan moralitas
pegawai yang terlibat dalam pemungutan
pendapatan
12,13
14,15
16,17
18,19
20,21
22,23
24,25
Peningkatan
Efisiensi
Administrasi
Pajak
1. Memerbaiki prosedur administrasi pajak
sehingga lebih mudah dan sederhana
2. Mengurangi biaya pemungutan
pendapatan
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai
pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi,
dan pihak ketiga
26,27
28,29
30,31
Page 78
58
Transparansi dan
Akuntabilitas
1. Adanya dukungan Teknologi Informasi
(TI) untuk membangun Sistem Informasi
Manajemen
2. Adanya staf yang harus memiliki
kompetensi dan keahlian yang memadai
3. Tidak adanya korupsi sistemik di
lingkungan entitas pengelola pendapatan
daerah
32,33
34,35
36,37
38,39,40
Terdapat perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, dimana
dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti itu
sendiri yang merupakan instrument penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian
yang menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan instrument
penelitian yaitu alat ukur untuk membantu dalam pengumpulan data.
3.3 Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2009: 90) poupulasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek-obyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengelolaan
pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang. Maka dari itu yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah
aparatur pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya
pegawai bidang pendapatan Pajak yang secara langsung terlibat dalam proses
pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dan pegawai bidang lain
dengan total sebanyak 66 orang
Page 79
59
Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono 2009: 91). Adapun teknik sampling yang digunakan
untuk pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah tekhnik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini
digunakan jika jumlah populasi relatif kecil atau peneliti ingin membuat
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah
sensus, dimana semua anggota pouplasi dijadikan sampel. Berdasarkan teknik
sampling yang digunakan di atas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang
dibutuhkan adalah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
3.4 Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data
Tekhnik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Editing
Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh
para pengumpul data. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi
kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah
diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalamediting akan diteliti kembali
hal-hal mengenai kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan
dalam kuesioner.
Page 80
60
2. Koding dan scoring
Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden
ke dalam kategori-kategori. Klasifikasi dilakukan dengan cara memberi
tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban. Selanjtnya
diberikan skor dengan menggunakan skala likert.
Tabel 3.2
Skor Pengikat Menggunakan Skala Likert
Jawaban Alternative Skor
a
b
c
d
Sangat setuju
Setuju
Kurang setuju
Tidak setuju
4
3
2
1
3.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data
berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalotas digunakan rumus chi
kuadrat.
Page 81
61
Keterangan:
X² = Harga Chi kuadrat yang dicari
F˳ = Frekuensi yang ada (frekuensi observasi atau frekuensi sesuai dengan
keadaan)
Fₑ = Frekuensi yang diharapkan, sesuai dengan teori
Data dikatakan tersebar secara normal apabila harga chi kuadrat lebih kecil
dari harga chi kuadrat dalam tabel atau bisa ditulis (X² hitung < X² tabel) ada taraf
signifikansi 0,05.
Jika X² hitung ≥ X² tabel berarti distribusi tidak normal
Jika X² hitung ≤ X² tabel berarti distribusi normal
3.4.2 Uji Validitas
Instrument penelitian yang baik tentu saja instrument yang valid, sehingga
dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Pada
penelitian kali ini, peneliti melakukan pengujian validitas instrument dengan
menggunakan rumus korelasi product moment Sugiyono (2009: 212).
Rumus
Keterangan :
r = Korelasi Product Moment
X = Skor Pertanyaan
Page 82
62
Y = Skor Total Seluruh Pertanyaan
XY = Skor Pertanyaan Dikalikan Skor Total
n = Jumlah Responden
3.4.3 Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi
dengan menggunakan tekhnik Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang
dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir
pertanyaan kuesioner. Variable dikatakan reliable jika nilai alphanya lebih dari
0,70
Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu
instrument yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien
realibitas yang dihasilkan lebih besar berarti instrmen tersebut memiliki
realibilitas yang cukup baik. Rumus alpha cronbach adalah sebagai berikut:
= ( (1- )
Dimana
n = jumlah butir
= variasi butir
= variasi total
Page 83
63
3.4.4 Uji t-test
Uji T-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih
variable yang datanya berbentuk interval atau ratio, oleh karena itu data dalam
penelitian ini berbentuk interval maka digunakan uji t-test, dengan rumus sebagai
berikut:
t = X – µ˳
s
Keterangan:
t : nilai t yang dihitung
X : nilai rata-rata
µ˳ : nilai yang dihipotesiskan
s : simpangan baku sampel
n : jumlah anggota sampel
karena Hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini berbunyi efektifitas
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Pandeglang paling
tinggi adalah 65% maka yang digunakan adalah uji pihak kanan dengan asumsi
sebagai berikut:
jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima Ha ditolak
jika t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak Ha diterima
Page 84
64
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang Jl. Ahmad Yani Nomor 1. Telp (0253) 20054 Fax. 20105 Pandeglang
(42213). Penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juni
2016.
Tabel 3.3
Jadwal Peneltian
Page 85
65
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu
perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah. Dalam hal ini yakni
membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola potensi-potensi
yang bisa menghasilkan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah
di Kabupaten Pandeglang. Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun
2014 tentang pembentukan organisasi perangkat kerja daerah Kabupaten
Pandeglang.
Mengingat beban tugas yang semakin besar dengan pelimpahan kewenangan
dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pajak daerah dan
retribusi daerah, maka bidang pendapatan perlu ditunjang dengan jabatan
struktural yang relevan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya
dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan ketentuan
tersebut, Dinas Pengelolaan Keangan Pendapatan dan Aset Kabupaten
Pandeglang selaku SKPD induk pecah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset dan Dinas Pendapatan Daerah.
Page 86
66
4.1.1 Kedudukan Struktur dan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 Struktur
Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, dipimpin seorang
kepala dinas, 4 kepala bidang, dan 12 kepala seksi dengan rincian sebagai berikut:
1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Umun dan Kepegawaian
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan
3. Bidang pendapatan pajak daerah
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
b. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan Pendapatan Pajak Daerah
c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah
4. Bidang pendapatan bukan pajak dan piutang daerah
a. Seksi Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD
b. Seksi Badan Usaha Milik Daerah
c. Seksi Piutang Daerah
5. Bidang pendapatan PBB-P2 dan BPHTB
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB
b. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
c. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
6. Bidang program kebijakan dan pelaporan pendapatan daerah
a. Seksi Program dan Analisis Pendapatan Daerah
Page 87
67
b. Seksi Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan Daerah
c. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui sekretaris daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengkoordinasi, melakukan pembinaan, pengarahan dan evaluasi dibidang
administrasi pengelolaan keuangan daerah.
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang
Berdasarkan peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan
tugas,dinas pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:
1 Penyusunana perencanaan program kebijakan pembinaan, pengembangan
dan peningkatan dalam pelayanan umum di bidang pendaptan daerah;
2 Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
3 Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang pendapatan daerah;
Page 88
68
4 Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran
pajak daerah dan pendapatan lainnya;
5 Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang memiliki visi dan misi
untuk mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai. Berikut ini visi dan misi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang:
1. Visi
Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi
harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan
tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkannya.
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah:
“Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Guna Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang”
2. Misi
Misi merupaka suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi misi yang
Page 89
69
telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan, seluruh pegawai dan
pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi
tersebut. Maka Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
adalah:
a. Mewujudkan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah
b. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah
dalam pengelolaan pendapatan asli daerah
c. Optimalisasi potensi sumber pendapatan asli daerah
d. Memberdayakan potensi sumber-sumber pendapatan asli
daerah
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak,
retribsi dan wajib pajak lainnya.
4.1.4 Identitas Responden Penelitian
Jumlah seluruh pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang ada sebanyak 66 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan
sampel dengan menggunakan sampel jenuh, sehingga sampel yang digunakan
adalah seluruh pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang yakni yang berjumlah 66 orang. Secara lebih jelas berikut akan
disajikan identitas responden yang disajikan dalam bentuk diagram berikut ini:
Page 90
70
Diagram 4.1
Responden Jenis Kelamin
Sumber: hasil peneltian lapangan, 2016
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 68% laki-laki yaitu berjumlah 45 orang.
Sedangkan pegawai perempuan sebanyak 32% yaitu berjumlah 21 orang. Hal ini
menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang di
dominasi oleh laki-laki. Sedangkan jumlah pegawai perempuan di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang masih sangat terbatas. Sementara itu, ketidak seimbangan
pria dan wanita di suatu organisasi atau lingkungan pekerjaan akan menimbulkan dampak
terhadap hasil kerja. Menurut Robbins dalam buku Perilaku Organisasi (2006), analisis
terhadap data jenis kelamin responden perlu untuk dilakukan karena adanya perbedaan
penting antara pria dan wanita yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Perbedaan
tersebut berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis,
pendorong persaingan, motivasi, sosiabilitas, dan kemampuan belajar.
Page 91
71
Diagram 4.2
Responden Tingkat Pendidikan
Sumber: hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang memiliki latar belakang
pendidikan S2 yakni sebesar 11% atau berjumlah 7 orang. Sementara pegawai
Dispenda Pandeglang yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yakni sebesar
42% yaitu berjumlah 28 orang. Pegawai Dispenda Pandeglang yang memiliki
latar belakang D3 setelah dipersentasekan terdapat 6% yakni sebanyak 4 orang.
Dan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yakni berjumlah 27
orang atau 41%. Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa
pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang didominasi oleh
yang berlatar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 28 orang. Dalam teori
kinerja menurut Kopelman dijelaskan bahwa tingkat pendidikan sangat
mempengaruhi terhadap hasil kerja atau (output). Apabila mayoritas pegawai
Page 92
72
dalam suatu organisasi semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan
mempengaruhi terhadap kinerja yang semakin bagus.
Diagram 4.3
Responden Status
Sumber: hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 57% berstatus PNS atau
pegawai negeri sipil yakni berjumlah 38 orang. Sebanyak 14% pegawai di
Dispenda Pandeglang berstatus TKK atau Tenaga Kerja Kontrak yakni berjumlah
9 orang. Sebanyak 29% pegawai Dispenda Pandeglang berstatus TKS atau tenaga
kerja sukarela yaitu berjumlah 19 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa
jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang secara
keseluruhan berjumlah 66 orang dengan status pegawai negeri sipil sebanyak 38
orang. Tentu saja hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pegawai di
Dispenda Pandeglang khususnya di bidang pendapatan, terlebih dengan tugas
yang di emban begitu banyak tentunya masih belum berimbang antara tugas yang
ada dengan pegawai yang tersedia.
Page 93
73
4.2 Pengujian Statistik
4.2.1 Uji Validitas Penelitian
Pengujian validitas menggunakan analisi item, dengan mengkorelasi skor
tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah secara keseluruhan dari tiap
butir. Uji validitas ini menggunakan rumus korelasi product moment dengan
bantuan SPSS statistic 21 Adapun hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel di
bawah ini:
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas
Item Pertanyaan R Hitung R Tabel (5%) Taraf Signifikan
1 0,454 0,246 Valid
2 0,717 0,246 Valid
3 0,788 0,246 Valid
4 0,668 0,246 Valid
5 0,494 0,246 Valid
6 0,826 0,246 Valid
7 0,818 0,246 Valid
8 0,590 0,246 Valid
9 0,692 0,246 Valid
10 0,734 0,246 Valid
11 0,821 0,246 Valid
Page 94
74
12 0,723 0,246 Valid
13 0,762 0,246 Valid
14 0,669 0,246 Valid
15 0,828 0,246 Valid
16 0,025 0,246 Tidak Valid
17 0,559 0,246 Valid
18 0,825 0,246 Valid
19 0,770 0,246 Valid
20 0,689 0,246 Valid
21 0,596 0,246 Valid
22 0,729 0,246 Valid
23 0,441 0,246 Valid
24 0,736 0,246 Valid
25 0,608 0,246 Valid
26 0,447 0,246 Valid
27 0,715 0,246 Valid
28 0,587 0,246 Valid
29 0,701 0,246 Valid
30 0,186 0,246 Tidak Valid
31 0,112 0,246 Tidak Valid
32 0,447 0,246 Valid
33 0,587 0,246 Valid
Page 95
75
34 0,603 0,246 Valid
35 0,591 0,246 Valid
36 0,721 0,246 Valid
37 0,779 0,246 Valid
38 0,578 0,246 Valid
39 0,670 0,246 Valid
40 0,802 0,246 Valid
Sumber: Pengolahan Data, 2016
Adapun kriteria butir yang digunakan adalah jika r hitung lebih dari (>) r
tabel maka item atau butir pertanyaan bisa dikatakan valid. Apabila r hitung
kurang dari (<) r tabel maka dapat dinyatakan bahwa item atau butir pertanyaan
tidak valid. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa ada 3 item yang
dinyatakan tidak valid, yaitu item atau butir pertanyaan nomor 16, 30 dan nomor
31. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan r tabel dimana item nomor 16 sebesar
0,025 dimana nilai tersebut kurang dari < r tabel yakni 0,246. Selain itu item
nomor 30 pun dinyatakan tidak valid karena r hitung 0,186 kurang dari < r tabel
yakni 0,246 dan item pertanyaan nomor 31 yakni dimana di dapat r hitung sebesar
0,112 kurang dari r tabel 0,246 maka dinyatakan tidak valid pada taraf signifikasi
5%.
Page 96
76
4.2.2 Uji Reliabilitas Penelitian
Peneliti melakukan uji reliabilitas untuk menjaga kehandalan dari sebuah
instrument atau alat ukur. Dalam penelitian ini butir item yang dilakukan uji
reliabilitas adalah item yang valid, sedangkan item atau butir pertanyaan yang
tidak valid tidak dapat dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,966.
Berdasarkan tingkat reliabilitas jika alpha cronbach > 0,70 maka dapat dikatakan
andal atau reliabel. Sehingga dalam penelitian ini instrument yang di uji
dinyatakan reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.966 37
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016
Page 97
77
4.2.3 Uji Normalitas Penelitian
Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis
data atau biasa disebut asumsi klasik. Uji Normalitas dilakukan sebelum data
diolah berdasarkan model penelitikan yang di ajukan. Tujuan uji Normalitas
adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati
distribusi normal, yakni distribusi data yang mempunyai pola seperti distribusi
normal. Uji Normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov smirnov dengan
bantuan SPSS statistic versi 21. Berikut adalah tabel hasil uji Normalitas:
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
VAR00041
N 66
Normal Parametersa,b
Mean 100.32
Std. Deviation 17.451
Most Extreme Differences
Absolute .083
Positive .083
Negative -.058
Kolmogorov-Smirnov Z .675
Asymp. Sig. (2-tailed) .752
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Page 98
78
Berdasarkan hasil tabel uji Normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai
signifikasi menunjukkan angka sebesar 0,752. Setelah dilakukan uji Normalitas
dan didapat bahwa angka signifikasi adalah 0,752 maka dapat membuktikan
bahwa angka signifikasi lebih besar dari taraf signifikasi yang digunakan yaitu
0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi
normal.
4.3 Deskripsi Data
Penelitian ini merupakan penelitian satu variabel dengan menggunakan teori
Mahmudi yang dalam teori tersebut terdapat 4 indikator. Setiap indikator dari
teori Mahmudi tersebut kemudian peneliti uraikan dalam bentuk kuesioner. Skala
yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, dimana pilihan jawaban
dari kuesioner ada 4 item yang masing-masing mempunyai nilai, dimana a
bernilai 4 , b bernilai 3, c bernilai 2 dan d bernilai 1. Dengan asumsi bahwa
semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin bagus tingkat pengelolaan
pajak hotel di Dispenda Pandeglang.
Uraian dari setiap item pertanyaan di deskripsikan dalam bentuk diagram,
disertai dengan pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang
diajukan melalui kuesioner kepada responden. Berikut ini merupakan pemaparan
untuk pertanyaan-pertanyaan dari setiap indikator:
Page 99
79
Diagram 4.4
Tanggapan responden tentang kesesuaian hasil penerimaan pajak hotel yang
diterima Dispenda Pandeglang dengan potensi pajak hotel yang ada di
Kabupaten Pandeglang
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2016
Dari diagram 4.4 diatas dapat dilihat bahwa 11% menjawab sangat sesuai
dengan jumlah 7 responden, lalu 30% menjawab sesuai yaitu sebanyak 20
responden dan 58% atau sebanyak 38 responden menjawab kurang sesuai sisanya
1% yaitu 1 responden menjawab tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa
kesesuaian hasil penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah
Pandeglang kurang sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada. Potensi pajak
hotel lumayan besar namun penerimaan yang didapat tidak sebanding dengan
perhitungan potensi yang seharusnya. Di Pandeglang terdapat 38 potensi wajib
pajak yang terdata namun dari hasil rekapan penerimaan yang sudah peneliti
lampirkan dapat diketahui bahwa tidak semua wajib pajak membayar pajak. selain
Page 100
80
itu peneliti juga melakukan perhitungan potensi pendapatan pertahun dari
beberapa hotel, sebagai contoh peneliti melakukan perhitungan terhadap Hotel
Diana dimana setelah dilihat dari data hasil rekapan pendapatan bahwa Hotel
Diana membayar pajak dengan nominal yang sama setiap bulannya.
Diagram 4.5
Tanggapan resonden tentang kesesuaian penerimaan pajak hotel dengan
target yang telah ditetapkan oleh Dispenda Kabupaten Pandeglang
Sumber : hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.5 dapat diketahui bahwa tanggapan responden
mengenai kesesuaian penerimaan pajak hotel dengan target yang ditetapkan
adalah sebanyak 15% menjawab sangat sesuai yaitu dengan total 10 responden,
55% menjawab sesuai yaitu sebanyak 36 responden, 26% menjawab kurang
sesuai yaitu sebanyak 17 responden, dan 3 responden atau 4% menjawab tidak
sesuai.
Page 101
81
Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel yang diterima
oleh Dispenda Pandeglang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Setiap tahun realisasi penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan
Pandeglang selalu mencapai target yang telah ditentukan. Seharusnya dengan
selalu tercapainya target dari setiap penerimaan pajak hotel setiap tahunnya maka
seharusnya kontribusi dari pajak hotel ini terhadap kas daerah lumayan tinggi.
Diagram 4.6
Tanggapan responden terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel di
Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016
Berdasarkan diagram 4.6 dapat diketahi bahwa tanggapan responden
terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel yang diterima Dinas Pendapatan
Daerah Pandeglang setiap tahunnya adalah sebanyak 17% menjawab selalu yaitu
Page 102
82
sebanyak 11 responden, 54% menjawab sering yaitu sebanyak 36 responden lalu
sebanyak 26% menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 17 responden dan
sebanyak 3% menjawab tidak pernah yaitu dengan jumlah 2 responden.
Diagram 4.6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Dispenda
Pandeglang sering mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun bila melihat
fakta dari LHP Pandeglang tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat diketahui bahwa
pernah ada penurunan pendapatan yang terjadi yaitu pada tahun 2013.
Diagram 4.7
Tanggapan responden terhadap pendataan yang dilakukan kepada wajib
pajak hotel di Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.7 dapat diketahui bahwa sebanyak 2% atau 1
responden menyatakan bahwa Dispenda Pandeglang selalu melakukan pendataan
Page 103
83
terhadap wajib pajak hotel di Pandeglang. Sebanyak 21% atau 14 responden
menyatakan sering, 56% dengan jumlah 37 responden menyatakan kadang-
kadang, dan 21% atau sebanyak 14 responden menyatakan tidak pernah. Maka
dapat diketahui bahwa Dispenda Pandeglang tidak terlalu sering atau kadang-
kadang melakukan pendataan terhadap wajib pajak hotel yang ada di Pandeglang.
Dari hasil wawancara diketahui bahwa kendala dana untuk turun ke lapangan
dalam melakukan pendataan masih kurang mencukupi. Tentu saja hal tersebut
menjadikan kurangnya pengawasan terhadap munculnya wajib pajak baru di
pandeglang, sehingga memungkinkan tidak terdeteksinya tempat penginapan yang
baru muncul yang seharusnya menjadi wajib pajak hotel.
Diagram 4.8
Tanggapan responden terhadap strategi Dispenda Pandeglang dalam
menjaring wajib pajak
Sumber: Hasil Penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.8 dapat diketahui bahwa strategi Dispenda
Pandeglang dalam menjaring wajib pajak, responden menanggapi sebanyak 1%
Page 104
84
dengan jumlah 1 responden menyatakan bahwa sangat baik, 23% dengan jumlah
15 responden menyatakan baik lalu 55% berjumlah 36 responden menyatakan
kurang baik dan 21% dengan jumlah 14 responden menyatakan tidak baik. Maka
diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh Dispenda Pandeglang dalam
menjaring wajib pajak baru masih kurang baik. Adapun strategi yang digunakan
hanyalah strategi biasa yakni dengan melakukan blusukan ke daerah-daerah
dengan rentang waktu yang jarang dilakukan karena kendala biaya. Oleh karena
itu banyak responden yang merasa bahwa strategi yang digunakan masih kurang
baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan hotel Sejahtera,
diketahui bahwa jarang adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak Dispenda
Pandeglang secara langsung dengan cara datang ke hotel, setelah peneliti
mengkonfirmasi dengan pihak Dispenda berdasarkan penuturan Kabid
Pendapatan bahwa Dispenda berusaha menagih dengan cara mengirim pesan
elektronik atau pesan singkat lewat handphone.
Page 105
85
Diagram 4.9
Tanggapan responden terhadap kesesuaian tarif pajak hotel yang ditetapkan
dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.9 mengenai tanggapan responden terhadap kesesuaian
tariff pajak hotel dengan Perda pajak daerah yang berlaku di Pandeglang sebanyak
20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab sangat sesuai, 56% dengan
jumlah responden 37% menjawab sesuai, 23% sebanyak 15 responden menjawab
kurang sesuai dan 1% dengan jumlah 1 responden menjawab tidak sesuai. Maka
dapat dikatakan bahwa tariff pajak yang diberlakukan sudah sesuai dengan Perda
Nomor 1 Tahun 2011 tentak pajak daerah Pandeglang, dimana tariff pajak hotel
yakni sebesar 10%, dan untuk denda sebesar 2%. Diharapkan bila semua wajib
pajak jujur dalam melakukan perhitungan maka pendapatan yang didapat bisa
besar kontribusinya terhadap PAD.
Page 106
86
Diagram 4.10
Tanggapan responden tentang keseuaian wajib pajak dalam membayar
pajak dengan tarif pajak yang telah ditetapkan
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.10 dapat diketahui bahwa 18% dengan jumlah 12
responden menjawab bahwa wajib pajak sudah sangat sesuai membayar
kewajibannya dengan tariff yang telah ditetapkan, 58% dengan jumlah 38
responden menjawab sesuai, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab
kurang sesuai dan 1 % dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak sesuai.
Dapat diketahui bahwa mayoritas menjawab sesuai, maka dapat dikatakan bahwa
wajib pajak hotel sudah sesuai membayar kewajiban perpajakannya dengan tariff
yang telah ditetapkan. Dimana dalam peraturan daerah Pandeglang Nomor 1
Tahun 2011 dijelaskan bahwa tarif pajak hotel yaitu sebesar 10%, dan dalam UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa tariff
Page 107
87
pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%, dengan begitu perda Pandeglang tidak
menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Diagram 4.11
Tanggapan responden tentang proses pelaksanaan pengawasan terhadap
pegawai bidang pendapatan yang ditugaskan ke lapangan
Sumber: Hasil Penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.11 sebanyak 3% menjawab sangat baik yaitu
dengan jumlah responden 2 orang, 23% menjawab baik dengan jumlah responden
15 orang, 56% menjawab kurang baik dengan jumlah responden 37 orang dan
18% menjawab tidak baik dengan jumlah responden 12 orang. Maka dapat
diketahui bahwa proses pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai bidang
pendapatan yang ditugaskan ke lapangan masih kurang baik. Masih banyak hotel
yang tidak didatangi untuk ditegur langsung oleh aparatur yang bertugas. Pegawai
Page 108
88
yang bertugas pun tidak merasa takut dengan teguran dari atasan atas kelalaiannya
dalam bertugas. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dan belum ada perubahan
mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap aparatur yang bertugas ke lapangan.
Diagram 4.12
Tanggapan responden terhadap upaya yang dilakukan Dispenda Pandeglang
dalam peningkatan pendapatan di bidang pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016
Berdasarkan diagram 4.12 diketahui sebanyak 1% dengan jumlah
responden 1 orang menjawab sangat baik, 17% dengan jumlah responden 11
orang menjawab baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang
baik dan 24% dengan jumlah responden 16 orang menjawab tidak baik. Maka
dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan Dispenda Pandeglang dalam
peningkatan pendapatan dibidang pajak masih kurang baik. Berdasarkan hasil
Page 109
89
penelitian bahwa Dispenda Pandeglang masih jarang melakukan pemeriksaan
langsung untuk pendataan wajib pajak yang belum terdaftar. Keterlambatan dalam
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang sebenarnya dapat mempermudah
wajib pajak yang jauh untuk melakukan pembayaran. Maka dapat dikatakan
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan di bidang
pajak masih kurang baik.
Diagram 4.13
Tanggapan responden terhadap perhitungan potensi pajak hotel yang
dilakukan oleh Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.13 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah
responden sebanyak 13 orang menjawab selalu, 53% dengan jumlah responden
sebanyak 35 orang menjawab sering, 26% dengan jumlah responden 17 orang
menjawab kadang-kadang dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab
Page 110
90
tidak pernah. Maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang
sering melakukan perhitungan potensi pajak Pandeglang. Namun seperti yang
dapat dilihat pada rekapan pendapatan pajak hotel yang sudah dilampirkan, maka
untuk pendapatan pajak hotel masih banyak wajib pajak yang membayar pajak
dengan nominal yang sama setiap bulannya, dan jauh dengan perhitungan potensi
yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa hotel. Setidaknya dengan
melakukan perhitungan terhadap potensi pajak maka tentunya akan mengetahui
berapa gap antara perhitungan yang dilakukan dengan fakta penerimaan yang
didapat.
Diagram 4.14
Tanggapan responden terhadap inventarisasi hotel yang dilakukan oleh
Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.14 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah
responden 13 orang menjawab selalu, 56% dengan jumlah responden 37 orang
Page 111
91
menjawab sering, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kadang-
kadang dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak pernah. Maka
dapat diketahui bahwa Dispenda Pandeglang sering melakukan inventarisasi hotel
yang ada di Pandeglang. Petugas mengecek kebenaran jumlah kamar disetiap
hotel.
Diagram 4.15
Tanggapan responden terhadap pemeriksaan jumlah wajib pajak hotel di
Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.15 sebanyak 18% dengan jumlah responden 12
orang menjawab selalu, 56% dengan jumlah responden sebanyak 37 orang
menjawab sering, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kadang-
kadang dan 3% dengan jumlah responden 2 orang menjawab tidak pernah. Maka
dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang sering melakukan
Page 112
92
pemeriksaan terhadap jumlah wajib pajak yang ada di Pandeglang. Pemeriksaan
dilakukan untuk memastikan wajib pajak hotel yang mana saja yang masih
beroperasi dan yang sudah tidak beroperasi, sehingga dalam menentukan target
pendapatan bisa lebih sesuai.
Diagram 4.16
Tanggapan responden terhadap penyederhanaan sistem akuntansi
penerimaan atau sistem pembukuan di Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.16 sebanyak 15% dengan jumlah responden 10 orang
menjawab sangat berusaha, 56% dengan jumlah responden 37 orang menjawab
berusaha, 27% dengan jumlah responden 18 orang menjawab kurang berusaha
dan 2% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak berusaha. Maka dapat
diketahui bahwa Dispenda Pandeglang selalu berusaha dalam melakukan
penyederhanaan terhadap sistem akuntansi penerimaan di Dispenda Pandeglang.
Page 113
93
Penyederhaan pembukuan atau sistem akuntansi memang sangat diperlukan agar
pelaksanaan pekerjaan tidak menjadi rumit dan mudah dimengerti oleh aparatur
pegawai Dispenda. Namun dari hasil observasi dapat diketahui bahwa sistem
pembukuan yang digunakan untuk diloket pembayaran atau pendaftaran masih
tergolong manual jadi sangat riskan jika berkas itu hilang.
Diagram 4.17
Tanggapan responden terhadap kemudahan sistem akuntansi penerimaan
daerah yang digunakan di Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahi bahwa sebanyak 1% dengan jumlah
responden 1 orang menjawab sangat mudah 18% dengan jumlah responden 12
orang menjawab mudah dan 58% dengan jumlah responden sebanyak 38 orang
menjawab kurang mudah dan 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab
tidak mudah. Maka dapat diketahui bahwa system akuntansi yang ada Dispenda
Page 114
94
Pandeglang kurang mudah digunakan oleh pegawai yang bersangkutan. Mayoritas
pegawai menganggap bahwa system akuntansi yang ada masih kurang mudah
untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan secara cepat dan bisa terbilang
masih manual. Sehingga pekerjaan tidak bisa selesai dengan cepat.
Diagram 4.18
Tanggapan responden terhadap pemahaman sistem akuntansi penerimaan
daerah yang biasa digunakan di Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.18 sebanyak 17 % dengan jumlah responden 11
orang menjawab sangat paham, sebanyak 59% dengan jumlah responden 39 orang
menjwab paham, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kurang
paham dan 1% dengan jumlah 1 responden menjawab tidak paham. Maka dapat
diketahui bahwa pegawai Dispenda Pandeglang paham dengan system akuntansi
yang digunakan. Sebagian besar pegawai dibidang pendapatan dapat memahami
Page 115
95
system pembukuan yang dipakai untuk melakukan pencatatan dan rekapan data
pemasukan dari wajib pajak.
Diagram 4.19
Tanggapan responden terhadap pemberian penghargaan untuk wajib pajak
hotel yang taat membayar pajak
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.19 dapat diketahui bawa 2% dengan jumlah
responden 1 orang menjawab selalu, 3% dengan jumlah responden 2 orang
menjawab sering, 33% dengan jumlah responeden 22 orang menjawab kadang-
kadang, dan sebanyak 62% dengan jumlah responden 41 orang menjawab tidak
pernah. Maka dapat dikaatkan bahwa Dispenda Pandeglang tidak pernah
memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu taat membayar
pajaknya tepat waktu. Padahal dengan melakukan pemberian penghargaan
setidaknya dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih giat lagi dalam membayar
kewajibannya.
Page 116
96
Diagram 4.20
Tanggapan responden terhadap kesesuaian sanksi yang diberikan kepada
wajib pajak hotel yang lalai membayar pajak
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa sebanyak 3% dengan
jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 17% dengan jumlah
responden 11 orang menjawab sesuai, 63% dengan jumlah responden 42 orang
menjawab kurang sesuai dan 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab
tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib
pajak yang lalai membayar pajak masih kurang sesuai dengan perda yang berlaku.
Hal ini mengakibatkan semakin tidak jeranya wajib pajak yang tidak membayar
kewajibannya. Kurang tegasnya Dispenda dalam memberikan sanksi tentu saja
berdampak pada pendapatan yang didapat. Dilihat dari hasil rekapan pendapatan
tahun 2015 masih banyak wajib pajak hotel yang tidak membayar kewajibannya
dan sama sekali tidak takut dengan konsekuensi sanksi yang akan diterima karena
Page 117
97
sudah terbiasa dengan ketidaktegasan aparatur dalam menegakan sanksi yang
tertulis dalam perda yang berlaku.
Diagram 4.21
Tanggapan responden terhadap upaya Dispenda Pandeglang dalam
melakukan sosialisasi pajak
Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016
Berdasarkan diagram 4.21 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah
responden 13 orang menjawab sangat baik, 56% dengan jumlah responden 37%
menjawab baik, 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab kurang baik,
dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak baik. Maka dapat
diketahui bahwa upaya Dispenda Pandeglang dalam melakukan sosialisasi pajak
yang tergolong baik. Dengan dilakukannya sosialisasi maka wajib pajak akan
mengerti pentingnya membayar pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan
asli daerah sehingga bisa digunakan untuk pembangunan dalam mensejahterakan
masyarakat Pandeglang.
Page 118
98
Diagram 4.22
Tanggapan responden terhadap proses pelaksanaan pengawasan terkait
dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak
hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.22 dapat diketahui bahwa sebanyak 20% dengan
jumlah responden 13 orang menjawab sangat baik, 58% dengan jumlah responden
38 orang menjawab baik, 21% dengan jumlah responden 14 orang menjawab
kurang baik dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak baik.
Maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pengawasan terkait pemberian
sanksi kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak sudah baik. Pemberian
sanksi berupa bunga 2% terhadap wajib pajak hotel yang menunggak sudah
dijalankan sesuai dengan Perda yang berlaku.
Page 119
99
Diagram 4.23
Tanggapan responden terhadap proses pengawasan yang dilakukan
aparatur Dispenda terhadap wajib pajak hotel dalam melakukan
perhitungan pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.23 dapat diketahui bahwa 1% dengan jumlah
responden 1 orang menjawab sangat baik, 18% dengan jumlah responden 12
orang menjawab baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang
baik dan 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab tidak baik. Maka
dapat dikatakan bahwa proses pengawasan yang dilakukan Dispenda Pandeglang
terhadap perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak masih kurang baik.
Berdasarkan hasil observasi bahwa pendapatan yang didapat sangat jauh sekali
dengan nilai potensi pendapatan dari pajak hotel, dan tidak ada peringatan atau
pengawasan khusus terkait perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. sehingga
ada beberapa wajib pajak yang membayar kewajibannya dengan nominal yang
Page 120
100
sama setiap bulannya. Tentu saja hal tersebut tidak mungkin karena pemasukan
terhadap hotel setiap bulannya pasti tidak akan sama.
Diagram 4.24
Tanggapan responden terhadap proses pemberian sanksi yang diberlakukan
untuk wajib pajak yang mangkir dalam tanggung jawabnya didalam
membayar pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan,2016
Berdasarkan diagram 4.24 dapat diketahui bahwa sebanyak 3% dengan
jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 23% dengan jumlah
responden 15 orang menjawab sesuai, 54% dengan jumlah responden 36 orang
menjawab kurang sesuai dan 20% dengan jumlah responden sebanyak 13 orang
menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa proses pemberian sanksi
kepada wajib pajak yang mangkir membayar pajak masih kurang sesuai. Untuk
sanksi keterlambatan dari tanggal jatuh tempo Dispenda memberlakukan bunga
2% sesuai dengan yang tertulis di Perda yang berlaku, namun untuk sanksi
Page 121
101
lainnya seperti penjabutan ijin usaha Dispenda tidak berani melakukan tindakan
tersebut. Sehingga masih ada beberapa sanksi lanjutan yang tidak dijalankan oleh
Dispenda terkait mangkirnya beberapa wajib pajak yang ada. Sehingga hal
tersebut tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang mangkir membayar
pajak.
Diagram 4.25
Tanggapan responden terhadap sistem pelatihan bagi para pegawai
Dispenda dalam usaha pengembangan keahlian dalam mendukung proses
pekerjaan
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.25 dapat diketahi bahwa sebanyak 18% dengan
jumlah responden 12 orang menjawab sangat baik, 53% dengan jumlah responden
35 orang menjawab baik, 27% dengan jumlah responden 18 orang menjawab
kurang baik dan 2% dengan dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak
baik. Maka dapat diketahui bahwa system pelatihan bagi ara pegawai Dispenda
Page 122
102
Pandeglang berjalan dengan baik. Dengan berjalan nya system diklat tersebut
diharapkan pegawai semakin kompeten dalam menjalankan pekerjaannya.
Diagram 4.26
Tanggapan responden terhadap keseuaian program pelatihan yang
diberikan kepada pegawai Dispenda Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.26 dapat diketahui bahwa 56% dengan jumlah
responden 37 orang menjawab sangat sesuai, 35% dengan jumlah responden
sebanyak 23 orang menjawab sesuai, 9% dengan jumlah responden sebanyak 6
orang menjawab kurang sesuai dan 0% dengan jumlah 0 responden menjawab
tidak sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa kesesuaian program pelatihan yang
diberikan kepada pegawai Dispenda Pandeglang sudah sesuai dengan kebutuhan.
Page 123
103
Diagram 4.27
Tanggapan responden terhadap proses pelaksanaan pengawasan terhadap
program pelatihan bagi pegawai Disenda
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.27 dapat diketahui bahwa 18% dengan jumlah
responden sebanyak 12 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah
responden 36 orang menjawab baik, 26% dengan jumlah responden sebanyak 17
orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang
menjawab tidak baik. Maka dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan
pengawasan terhadap program pelatihan bagi pegawai Dispenda Pandeglang
berjalan dengan baik. Program pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentunya
harus diawasi proses pelaksanaan nya karena hal tersebut penting untuk dilakukan
evaluasi. Bila semua pegawai patuh dan selalu mengikuti pelatihan yang
diadakan, diharapkan kualitas kinerja dari pegawai dapat meningkat dan
berdampak pada hasil kerja yang semakin meningkat dan berkualitas.
Page 124
104
Diagram 4.28
Tanggapan responden terhadap pemberian sanksi kepada aparatur yang
tidak mengikuti program pelatihan
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui bahwa sebanyak 3% dengan
jumlah responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 17% dengan jumlah
responden 11 orang menjawab sesuai, 57% dengan jumlah responden 38 orang
menjawab kurang sesuai, dan sebanyak 23% dengan jumlah responden 15 orang
menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan
kepada aparatur pegawai yang tidak mengikuti program pelatihan masih kurang
sesuai. Masih adanya pegawai Dispenda Pandeglang yang tidak mengikuti
pelatihan, namun hal tersebut hanya sebatas teguran biasa saja. Belum adanya
sanksi yang tegas untuk aparatur pajak yang tidak mengikuti pelatihan. Sehingga
hal tersebut menjadikan pegawai tidak takut terhadap konsekuensinya dan tidak
jera atas ketidak ikutsertaan dalam pelatihan.
Page 125
105
Diagram 4.29
Tanggapan responden terhadap usaha Dispenda Pandeglang dalam
memperbaiki prosedur administrasi pembayaran pajak
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.29 dapat diketahui bahwa 58% dengan jumlah
responden 38 orang menjawab sangat berusaha, 33% dengan jumlah responden 22
orang menjawab berusaha, 9% dengan jumlah responden 6 orang menjawab
kurang berusana dan 0% menjawab tidak berusaha. Maka dapat dikatakan bahwa
Dinas pendapatan daerah Pandeglang sudah sangat berusaha untuk memperbaiki
prosedur administrasi pembayaran pajak. prosedur administrasi pembayaran pajak
yang sekarang dijalankan masih manual belum efektif karena dari beberapa wajib
pajak hotel menjelaskan bahwa dengan pembayaran cara manual tersebut tentunya
dirasa kurang efisien.
Page 126
106
Diaram 4.30
Tanggapan responden tentang penyampaian informasi (sosialisasi) yang
dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang terhadap wajib pajak perihal
perencanaan tata cara pemungutan pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.30 dapat diketahui bahwa 17% dengan jumlah
responden sebanyak 11 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah
responden sebanyak 36 orang menjawab baik, 27% dengan jumlah responden 18
orang menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang
menjawab tidak baik. Maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan
Dispenda Pandeglang terkait perencanaan tata cara pemungutan pajak hotel
berjalan baik. Sosialisasi dilakukan guna memberitahukan pada wajib pajak tata
cara pembayaran pajak, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pajak. sehingga
wajib pajak akan semakin paham mengenai tata cara pembayaran pajak dan
paham bahwa penting sekali membayar pajak karena akan bersangkutan dengan
pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Page 127
107
Diagram 4.31
Tanggapan responden terhadap cara yang dilakukan Dispenda Pandgelang
dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.31 maka diketahui bahwa 1% atau sebanyak 1
responden menjawab sangat efektif, 20% atau sama dengan 13 responden
menjawab efektif, 56% dengan jumlah responden sebanyak 37 orang menjawab
kurang efekti dan 23% dengan jumlah responden sebanyak 15 orang menjawab
tidak efektif. Maka dapat diketahui bahwa cara yang dilaukan Dispenda
Pandeglang dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak yang lalai membayar
pajak masih kurang efektif. Masih banyak wajib pajak yang sudah ditagih pun
tidak membayar kewajibannya. Tentu saja hal tersebut menjadikan kurangnya
pemasukan ke Kas Daerah. Pegawai yang ditugaskan ke lapangan untuk
melakukan penagihan seharusnya bisa terus mengawasi beberapa wajib pajak
hotel yang mangkir membayar pajak namun karena keterbatasan dana. hal tersebut
jadi jarang dilakukan.
Page 128
108
Diagram 4.32
Tanggapan responden terhadap strategi yang dilakukan Dispenda
Pandeglang dalam melakukan pengelolaan pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.32 diketahui bahwa 20% dengan jumlah responden 13
orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah responden 36 orang menjawab
baik, 24% dengan jumlah responden 16 orang menjawab kurang baik dan 1%
dengan jumlah responden 1 menjawab tidak baik. Maka dapat diketahui bahwa
strategi yang dilakukan Dispenda dalam melakukan pengelolaan pajak hotel sudah
baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan diketahui
bahwa dalam hal penjaringan wajib pajak hotel pihak Dispenda sendiri masih
kurang maksimal karena keterbatasan biaya untuk ke lapangan, sementara dalam
hal pengelolaan pihak Dispenda sudah berusaha dengan semaksimal mungkin
melakukan yang terbaik.
Page 129
109
Diagram 4.33
Tanggapan resonden terhadap penggunaan teknologi yang dapat menunjang
dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.33 dapat diketahui bahwa 58% dengan jumlah
responden 38 orang menjawab sangat menunjang, 35% dengan jumlah responden
23 orang menjawab menunjang, 7% dengan jumlah responden 5 orang menjawab
kurang menunjang dan sisanya 0% menjawab tidak menunjang. Maka dapat
diketahui bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan peningkatan pajak
hotel sangat menunjang terhadap pekerjaan. Teknologi tentu saja sangat
dibutuhkan karena dengan adanya system yang berbasis teknologi maka pekerjaan
akan semakin mudah diselesaikan.
Page 130
110
Diagram 4.34
Tanggapan responden terhadap kualitas sarana teknologi yang tersedia
dalam melaksanakan tugas pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.34 dapat diketahui sebanyak 1% dengan jumlah
responden 1 orang menjawab sangat baik, 18% dengan jumlah responden 12
orang menjawab baik, 58% dengan jumlah responden 38 orang menjawab kurang
baik, dan 23% dengan jumlah responden 15 orang menjawab tidak baik. Maka
dapat diketahui bahwa kulaitas sarana teknologi yang tersedia di Dispenda guna
menunjang dalam melaksankaan tugas pekerjaan di Dispenda Pandeglang masih
kurang baik. Hasil observasi dapat dikatakan bahwa masih kurangnya peralatan
seperti laptop atau computer dan lemari penyimpanan arsip di Dispenda
Pandeglang. Sehingga masih ada pekerjaan yang dikerjakan dengan cara manual
dan banyak pula arsip yang tercecer karena masih kurangnya tempat penyimpanan
arsip yang ada Dispenda Pandeglang.
Page 131
111
Diagram 4.35
Tanggapan responden terhadap kesesuaian jumlah pegawai yang ada dengan
kebutuhan pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.35 dapat diketahui bahwa 3% dengan jumlah
responden 2 orang menjawab sangat sesuai, 18% dengan jumlah responden 12
orang menjawab sesuai, 59% dengan jumlah responden 39 orang menjawab
kurang sesuai dan 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab tidak
sesuai. Maka dapat diketahui bahwa kesesuaian jumlah pegawai yang ada di
Dispenda Pandeglan masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya.
Banyak pekerjaan yang dipegang oleh beberapa orang saja, hal tersebut
menjadikan pekerjaan tidak mudah selesai. Banyak pekerjaan yang terbengkalai
karena kurangnya pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan di
Dispenda Pandeglang.sejauh ini Dispenda sudah berupaya untuk meminta
tambahan pegawai namun sampai tahun 2016 masih belum ada penambahan
pegawai.
Page 132
112
Diagram 4.36
Tanggapan responden terhadap kesesuaian jabatan/bidang pekerjaan yang
di emban pegawai Dispenda Pandeglang dengan keahlian yang dimiliki
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.36 dapat diketahui bahwa 1% dengan jumlah
responden 1 orang menjawab sangat sesuai, 14% dengan jumlah responden 9
orang menjawab sesuai, 65% dengan jumlah responden 43 orang menjawab
kurang sesuai, 20% dengan jumlah responden 13 orang menjawab tidak sesuai.
Maka dapat dikatakan bahwa kesesuaian jabatan yang dipegang oleh pegawai
Dispenda masih kurang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Masih adanya
pegawai yang merasa tidak sesuai dengan jabatan yang ia pegang, dan
berdasarkan hasil observasi sebagian besar pegawai dibidang pendapatan
mempelajari kembali tata cara pengelolaan dan pemungutan pajak setelah
ditempatkan dibidang tersebut. Jadi masih banyak pegawai yang merasa bahwa
pekerjaan yang diemban masih belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Page 133
113
Diagram 4.37
Tanggapan responden terhadap keahlian pegawai Bidang Pendapatan Pajak
Dispenda Pandeglang dalam menguasai bidang pekerjaannya
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.37 dapat diketahui bahwa 21% dengan jumlah
responden 14 orang menjawab sangat menguasai, 56% dengan jumlah responden
37 orang menjawab menguasai, 21% dengan jumlah responden 14 orang
menjawab kurang menguasai, dan 2% dengan jumlah responden 1 orang
menjawab tidak menguasai. Maka dapat diketahui bahwa pegawai Dispenda
menguasai bidang pekerjaannya.
Page 134
114
Diagram 4.38
Tanggapan responden terhadap kinerja pegawai dibidang pendapatan
Dispenda Pandeglang yang menangani pajak hotel
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.38 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah
responden 13 orang menjawab sangat baik, 55% dengan jumlah responden 36
orang menjawab baik, 24% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang
menjawab kurang baik dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab tidak
baik. Maka dapat diketahui bahwa kinerja pegawa Dispenda yang menangani
pajak hotel sudah baik. Pegawai Dispenda bekerja sesuai dengan perintah dari
atasan dan dengan tanggung jawab yang semestinya.
Page 135
115
Diagram 4.39
Tanggapan responden terhadap kompensasi yang diberikan kepada
aparatur pemungut pajak di dalam melaksanakan sistem penilaian kepuasan
wajib pajak
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.39 dapat diketahui bahwa 20% dengan jumlah
responden 13 orang menjawab sesuai, 60% dengan jumlah responden sebanyak 40
orang menjawab kurang sesuai dan 20% dengan jumlah responden 13 orang
menjawab tidak sesuai. Maka dapat diketahui bahwa kompensasi yang diberikan
kepada aparatur pemungut pajak dalam melaksanakan system penilaian kepuasan
wajib pajak masih kurang sesuai. Dana dan kompensasi yang dibutuhkan oleh
pegawai masih kurang, sehingga pegawai yang turun kelapangan merasa masih
butuh biaya untuk menjalankan tugasnya.
Page 136
116
Diagram 4.40
Tanggapan responden terhadap kesesuaian kompensasi yang diberikan
kepada aparatur pajak dengan kinerja aparatur
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan diagram 4.40 dapat diketahui bahwa 0% menjawab sangat
sesuai, 17% dengan jumlah responden 11 orang menjawab sesuai, 56% dengan
jumlah responden sebanyak 37 orang menjawab kurang sesuai dan 27% dengan
jumlah responden 18 orang menjawab tidak sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa
kompensasi yang diberikan kepada pegawai masih kurang sesuai dengan kinerja
pegawai Dispenda. Pegawai kurang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya
karena kompensasi yang diterima menurut mereka masih kurang sesuai. Tentu
saja hal tersebut menjadi hambatan terhadap pekerjaan yang semestinya cepat
terselesaikan.
Page 137
117
Diagram 4.41
Tanggapan responden terhadap kesesuaian penyetoran pendapatan pajak
hotel ke kas daerah dengan peraturan yang tertera di dalam Perda Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2016
Berdasarkan tabel 4.41 dapat diketahui bahwa 21% dengan jumlah
responden 14 orang menjawab sangat sesuai, 55% dengan jumlah responden
sebanyak 36 orang menjawab sesuai, 23% dengan jumlah responden 15 orang
menjawab kurang sesuai dan 1% dengan jumlah responden 1 orang menjawab
tidak sesuai. Maka data diketahui bahwa penyetoran pendapatan pajak hotel ke
kas daerah sudah sesuai dengan perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah.
Dimana dari setiap penerimaan harus disetorkan langsung pada hari yang sama
atau paling lambat 1 hari dari jangka waktu penerimaan dari wajib pajak dan harus
disetorkan ke kas daerah.
Page 138
118
4.4 Pengujian Hipotesis Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut “Tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang ≤
65% yang artinya tingkat pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang kurang dari 65%.” Dilakukannya
pengujian hipotesis untuk mengetahui tingkat signifikasi dari hipotesis yang
diajukan. Berdasarkan metode penelitian, pada pengujian hipotesis penelitian ini
menggunakan rumus t-test satu sampel.
Skor ideal untuk tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pandeglang adalah 4 x 40 x 66 = 10.560 ( 4 = nilai tertinggi dari setiap
jawaban berdasarkan kriteria skor skala likert, 40 = jumlah pertanyaan yang
ditanyakan kepada responden, 66 = jumlah responden). Nilai mean atau nilai rata-
ratanya adalah 10.560 : 66 = 160
Sehingga untuk tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pandeglang, nilai yang dihipotesiskan adalah 65% ini berarti bahwa
65% = 0,65 x 10.560 : 66 = 104 Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai
berikut: Hₒ untuk memprediksi μ lebih kecil atau sama dengan (≤ 65%) dari skor
ideal. Sedangkan Hₐ lebih besar dari 65% (>65%) dari skor ideal. Atau dapat
dituliskan dengan rumus:
Hₒ = μ ≤ 65% ≤ 0,65 x 10.560 : 66 = 104
Hₐ = μ > 65% > 0,65 x 10.560 : 66 = 104
Page 139
119
Diketahui :
X = Σx : 66 = 6621 : 66 = 100,32
μₒ = 65% = 0,65 x 10.560 : 66 = 104
s = 17,451
n = 66
maka:
t = = = = -1,719
maka t = - 1,719
Selanjutnya harga t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel, dengan
derajat kebebasan dk = n – 1 = 66 – 1 = 65 dan taraf kesalahan α = 5% untuk uji
satu pihak one tail test uji pihak kanan. Dalam Sugiyono (2009:180) dijelaskan
jika harga t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak setelah
melakukan perhitunga didapatkan hasil t hitung – 1,719 < t tabel 1,669 dapat
dinyatakan bahwa Hₒ diterima Hₐ ditolak. Dari perhitungan populasi ditemukan
bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang: x 100% = 62%
Page 140
120
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada indikator standar sebagaimana
digambarkan dalam kategori berikut ini:
Gambar 4.1
Kategori Instrumen
Jadi dapat diketahui bahwa nilai 6621 berada dalam kategori kurang baik,
dan setelah dilakukan perhitungan kedalam bentuk persen didapat bahwa Tingkat
Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
adalah sebesar 62%. Berikut adalah gambar kurva penerimaannya:
Gambar 4.2
Kurva Penerimaan
Sumber : Hasil penelitian lapangan, 2016
Page 141
121
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian
Peneliti berusaha untuk menjawab rumusan masalah deskriptif yang
sebelumnya telah dirumuskan. Rumusan masalah telah terjawab dengan
menggunakan perhitungan rumus t-test one sampel. Berdasarkan pada
perhitungan yang telah dilakukan terhadap perhitungan pengujian t-test one
sampel ternyata dapat diketahui bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, dan hal itu
dapat diartikan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Ho tidak mencapai 65%.
Selanjutnya mengenai jawaban atas rumusan masalah seberapa besar tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang,
setelah melakukan perhitungan didapat bahwa sebesar 62%. Kemudian analisis
berikutnya dilihat dari indikator dalam teori yang digunakan pada penelitian ini.
pertama, yaitu perluasan basis penerimaan adalah 4 x 11 x 66 = 2904 (4 = nilai
dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 11 = jumlah
pertanyaan yang diajukan kepada responden, 66 = jumlah resonden). Sedangkan
nilai skor dari hasil penelitian adalah 1853. Dengan demikian nilai dari tingkat
pengeolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang dalam perluasan basis
penerimaan adalah 1853 : 2904 = 0,63 atau 63%. Hal ini menunjukan bahwa
perluasan basis penerimaan yang dilakukan oleh Dispenda Pandeglang masih
belum maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar
sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini:
Page 142
122
Gambar 4.3
Kategori Instrumen Indikator 1
Kemudian untuk indikator yang kedua dalam tingkat pengelolaan pajak
hotel di Dispenda Pandeglang yaitu pengendalian atas kebocoran pendapatan
adalah 4x 14 x 66 = 3696 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan
kepada responden, 14 = jumlah pertanyaan yang diajukan keada responden, 66 =
jumlah resonden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 2332. Dengan
demikian nilai dari tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang dalam
pengendalian atas kebocoran pendapatan adalah 2332 : 3693 = 0,630 atau 63%.
Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian atas kebocoran pendapatan yang
dilakukan oleh Dispenda Pandeglang belum mencapai nilai yang diharapkan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar sebagaimana
digambarkan dalam kategori berikut ini:
Page 143
123
Gambar 4.4
Kategori Instrumen Indikator 2
Indikator yang ketiga dalam tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda
Pandeglang yaitu peningkatan efisiensi administrasi pajak adalah 4 x 6 x 66 =
1584 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 6
= jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 66 = jumlah resonden).
Sedangkan nilai skot dari hasil penelitian adalah 970. Dengan demikian nilai dari
tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang adalah 970 : 1584 =
0,612 atau 61%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi administrasi
pajak yang telah diupayakan oleh Dispenda Pandeglang masih belum mencapai
nilai yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar
sebagaimana digambarkan dalam kategori berikut ini:
Page 144
124
Gambar 4.5
Kategori Instrumen Indikator 3
Untuk Indikator yang ke-empat dalam tingkat pengelolaan pajak hotel di
Dispenda Pandeglang yaitu transparansi dan akuntabilitas adalah 4 x 9 x 66 =
2376 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden, 9
= jumlah pertanyaan yang diajukan keada responden, 66 = jumlah resonden).
Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 1466. Dengan demikian nilai dari
tingkai pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang adalah 1466 : 2376 =
0,617 atau 61%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang belum mencapai nilai yang
diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari indikator standar sebagaimana
digambarkan dalam kategori berikut ini:
Page 145
125
Gambar 4.6
Kategori Instrumen Indikator 4
Jadi secara umum hasil perhitungan setiap indikator dalam penelitian
Tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang dapat dikatakan sesuai dengan dugaan dari peneliti. Dimana peneliti
menetapkan nilai tolak ukur dari penelitian ini sebesar 65% dan setelah
melakukan perhitungan dari setiap dimensi dapat diketahui dari semua dimensi
tidak ada yang mecapai 65% dan hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis Ho
dapat diterima.
Bila dilihat dari potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang
sebenarnya lumayan besar. Terdapat 38 hotel dengan potensi yang bagus
seharusnya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah
Kabupaten Pandeglang. Banyaknya wajib pajak hotel yang mangkir membayar
pajak menjadikan salah satu alasan pendapatan dari sektor pajak hotel kurang
maksimal.
Page 146
126
Selain itu dalam hal pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang
mangkir membayar pajak masih belum dijalankan dengan maksimal. Belum
adanya tindak lanjut dalam hal pemberian sanksi secara tegas kepada wajib pajak
yang mangkir membayar pajak. Dispenda Pandeglang baru menerapkan sanksi
sebatas pemberian denda sebesar 2%, namun untuk wajib pajak hotel yang terus
mangkir dan tidak membayar sampai berbulan-bulan belm ditindak lanjuti secara
tegas sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang telah ditetapkan.
Jika dilihat dari definisi wajib pajak hotel dalam perda pajak hotel yang
berlaku di Kabupaten Pandeglang dimana wajib pajak hotel merupakan tempat
penginapan yang lebih dari 10 kamar ternyata masih ada potensi pajak hotel yag
tidak terdata oleh Dispenda Pandeglang. Seperti hotel mawar di daerah ciekek
kecamatan Pandeglang, hotel tersebut belum tercatat dalam daftar wajib pajak,
padahal jika potensi pajak hotel tersebut menjadi wajib pajak akan menambah
pendapatan daerah Pandeglang. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan
bahwa sesungguhnya masih ada potensi pajak hotel yang belum terdata di
Kabupaten Pandeglang, namun kurangnya sosialisasi dan juga pengawasan di
lapangan menjadikan masih ada potensi pajak hotel yang belum terjaring oleh
Dispenda Pandeglang. Penyuluhan kepada wajib pajak tentunya sangat
dibutuhkan dan hal tersebut merupakan tugas dari Dispenda dalam memberikan
pemahaman tentang kewajiban membayar pajak. Dari hasil perhitungan setiap
dimensi yang telah dilakukan dan dari hasil observasi dari setiap permasalahan
dapat diketahui bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik.
Page 147
127
4.6 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan dengan
menggunakan perhitungan t-test uji pihak kanan yang menunjukkan bahwa Ho
diterima dan Ha ditolak, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari rumusan
masalah deskriptif yang diajukan yaitu tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar 62%, hal ini menunjukkan
bahwa hasil perhitungan tidak mencapai nilai hipotesis yang telah ditetapkan.
Peneliti menggunakan teori dari Mahmudi (2010:17), dimana dalam teori tersebut
terdapat 4 indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang, 4 indikator tersebut yaitu perluasan
basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi
administrasi pajak, transparansi dan akuntabilitas.
Selanjutnya dari hasil penelitian yang telah di olah melalui pertanyaan
yang telah diajukan kepada 66 responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang masih belum
mencapai nilai ideal yang telah di tetapkan. Seperti yang telah peneliti uji dalam
perhitungan menggunakan rumus t-test one tail test uji pihak kanan, dimana dalam
hipotesis peneliti menetapkan bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang paling tinggi tercapai 65%, dan
terbukti setelah melakukan perhitungan dengan uji t-test didapat bahwa tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang hanya tercapai 62%. Berarti
dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah ditetapkan dapat diterima, karena
hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak mencapai 65%. Sehingga dapat
Page 148
128
diartikan bahwa tingkat pengelolaan pajak hotel di Dispenda Pandeglang masih
belum berjalan dengan baik karena masih belum tercapai dari nilai ideal yang
telah ditetapkan.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sangat baik dalam mengelola
pajak khusunya pajak hotel yang semakin kian berkembang seiring dengan
bertambahnya kawasan pariwisata di daerah Pandeglang. Tentunya apabila semua
wajib pajak hotel menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai
dengan perhitungan semestinya maka kontribusi dari sektor pajak hotel akan
memberikan pemasukan yang lumayan besar terhadap pendapatan asli daerah
Pandeglang.
Sistem pengelolaan pajak hotel yang baik juga harus ditunjang dengan
keahlian dari sumber daya manusia (SDM) yang terlibat sebagai pengelola di
organisasi tersebut. Sehingga sangat diperlukan perekrutan pegawai yang
kompeten di bidang tersebut dan tentunya memiliki kualitas yang baik. Pegawai
yang ahli dan memiliki kualitas yang bagus tentu saja akan memberikan hasil
pekerjaan yang maksimal. Kualitas serta kelengkapan sarana dan prasarana pun
sangat dibutuhkan guna menunjang kinerja dari pegawai. Seperti komputer,
printer, scanner, kendaraan dinas bahkan tempat penyimpanan arsip semestinya
harus tersedia dengan layak. Apabila sarana dan prasarana sudah lengkap maka
akan sangat membantu dalam pekerjaan pegawai di Dispenda Pandeglang.
Pekerjaan akan semakin cepat selesai apabila ditunjang dengan peralatan modern
sehingga waktu yang digunakan semakin efektif.
Page 149
129
Kemudian peneliti juga mencoba meninjau kembali mengenai potensi
pajak hotel yang ada di daerah Pandeglang. Masih ada tempat yang semestinya
menjadi wajib pajak ternyata belum terdata di Dispenda sebagai wajib pajak.
sangat disayangkan karena potensi pajak hotel tersebut semestinya bisa
menambah kontribusi pendapatan. Diketahui bahwa di daerah Ciekek Pandeglang
ada hotel mawar yang sudah beroperasi dari tahun 2015, namun ternyata masih
belum terdata oleh Dispenda Pandeglang. Selain itu setelah peneliti melihat data
rekapan pendapatan dari sektor pajak hotel pada tahun 2015, diketahui dari 38
wajib pajak yang terdata ternyata masih banyak wajib pajak hotel yang
menunggak bahkan ada pula yang perhitungan pembayarannya sangat tidak sesuai
bahkan tidak mendekati dengan potensi perhitungan yang seharusnya. Penting
adanya Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi dimana semestinya
Dispenda bisa memantau setiap perhitungan dari hotel atau tempat penginapan
yang menjadi wajib pajak, namun karena minimnya fasilitas serta sarana dan
prasarana hal ini pun menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan terhadap
wajib pajak dalam melakukan perhitungan pembayaran pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Pandeglang
sebenarnya bagus, namun karena kurangnya sosialisasi serta penyuluhan kepada
wajib pajak oleh Dispenda Pandeglang menjadikan penerimaan yang didapat tidak
berjalan dengan baik, masih banyak yang mangkir membayar pajak bahkan ada
pula potensi pajak hotel yang tidak terdata. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi
secara terus menerus kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak, agar
mereka sadar bahwa hasil dari penerimaan yang nantinya diterima oleh Dispenda
Page 150
130
akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan 4 indikator dalam mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel di
Dispenda Pandeglang. Berikut ini nilai persentase yang didapat dari setiap
indikator yang digunakan peneliti dalam melakukan pengukuran:
Tabel 4.4
Nilai Kategori Indikator
No Kategori Nilai
1. Perluasan basis penerimaan
63%
2. Pengendalian atas kebocoran
pendapatan
63%
3. Peningkatan efisiensi administrasi
pajak
61%
4. Transparansi dan akuntabiltas
61%
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016
Dapat dilihat bahwa indikator pertama yaitu perluasan basis penerimaan
hanya mencapai 63%, indikator kedua yaitu pengendalian atas kebocoran
pendapatan tercapai 63%, indikator ketiga peningkatan efisiensi administrasi
pajak tercapai 61% dan indikator ke empat transparansi dan akuntabilitas hanya
tercapai 61%. Dari ke-empat indikator tidak satupun yang mencapai nilai yang
Page 151
131
dihipotesiskan yakni sebesar 65%. Maka dapat dikatakan bahwa semua indikator
yang dijadikan patokan dalam mengukur tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas
Pendapatan Daerah Pandeglang masih belum baik karena belum mencapai nilai
ideal yang dihipotesiskan.
Indikator pertama yakni perluasan basis penerimaan, terbukti hanya
tercapai sebesar 63% sesuai dengan fakta dilapangan bahwa Dispenda Pandeglang
memang masih belum maksimal dalam memperluas basis penerimaan khusunya
di sektor pajak hotel. Tidak ada strategi khusus dari Dispenda sendiri untuk
memperluas basis penerimaan, dispenda bertindak pasif contohnya di sektor pajak
hotel Dispenda hanya menunggu dari wajib pajak hotel untuk membayar
kewajibannya. Sementara dalam hal pengawasannya masih minim dan dari segi
usaha mencari potensi yang semestinya menjadi wajib pajak pun kurang
dilakukan. Terbukti dengan ditemukannya hotel yang tidak terdata di Dispenda.
Hotel Mawar yang berlokasi di Ciekek Keraton tidak terdata dalam pendataan
wajib pajak hotel oleh Dispenda Pandeglang. Padahal hal tersebut akan
memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan yang nantinya akan didapat.
Dispenda Pandeglang kurang melakukan gerakan atau turun ke lapangan secara
langsung untuk menjaring wajib pajak baru, sehingga apabila ada hotel atau
tempat penginapan baru yang berdiri kurang diketahui oleh Dispenda. Selain
dengan cara menjaring wajib pajak baru, perluasan basis penerimaan pun bisa
dilakukan dengan cara melakukan penilaian kembali atas objek pajak. walaupun
asas yang di anut adalah asas self assessment system namun Dispenda harus tetap
melakukan perhitungan guna mengawasi dan memeriksa hasil perhitungan yang
Page 152
132
telah dilakukan oleh wajib pajak. selain itu mengevaluasi tarif pajak pun harus
dilakukan, karena terbukti dengan melihat data hasil rekapan pendapatan, bahwa
masih banyak wajib pajak hotel yang membayar pajak dengan nominal yang sama
setiap bulannya. Bukan hanya itu, namun hampir semua wajib pajak hotel di
Pandeglang membayar pajak dengan nominal yang jauh dari potensi yang
semestinya. Terjadi gap yang sangat besar antara perhitungan potensi yang telah
peneliti lakukan terhadap 4 sampel hotel dengan penerimaan yang didapat dalam
data rekapan yang diterima peneliti dari Dispenda Pandeglang.
Setelah melakukan observasi dan wawancara langsung di Dispenda
Pandeglang, peneliti mendapat jawaban dari kabid pendapatan bahwa alasan
mengapa pegawai Dispenda jarang turun ke lapangan untuk survey dan menjaring
wajib pajak baru adalah karena kurangnya dana untuk pegawai yang menjalankan
tugas ke lapangan. Padahal dana tersebut semestinya ada dan sudah dituliskan
dalam APBD yang telah dibuat. Setiap pegawai yang akan bertugas maka dana
khusus untuk turun melakukan survey langsung ke lapangan sudah dipersiapkan.
Sehingga tidak ada alasan untuk tidak survey guna menjaring wajib pajak baru.
Penting sekali melakukan pendataan terhadap potensi pajak hotel karena akan
berdampak terhadap pendapatan yang nantinya akan diterima.
Indikator yang ke-dua adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan
dimana setelah melakukan perhitungan hanya mencapai 63% dan kurang dari nilai
yang telah di hipotesiskan. Untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah daerah
harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Apabila ada
kebocoran pendapatan harus segera diatasi. Tentunya hal yang paling utama
Page 153
133
adalah mengetahi terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi agar bisa
mengetahui sumber kebocoran pendapatan tersebut. Dalam hal ini seluruh
pegawai Dispenda harus turut andil dalam mencari dan mengidentifikasi
penyebab dari kebocoran pendapatan. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan
bisa dengan langkan melakukan audit secara rutin.
Selain melakukan audit Dispenda juga harus berusaha memperbaiki sistem
akuntansi penerimaan daerah, bila sistem akuntansi atau sistem pembukuannya
sudah benar dan mudah digunakan maka akan membantu pekerjaan pegawai
dalam memeriksa hasil penerimaan sekaligus mengetahui status wajib pajak hotel
yang sudah membayar maupun yang masih menunggak. Apabila di Dispenda
sendiri sistem akuntansi dan sistem administrasinya sudah terorganisir maka
setidaknya dapat mengetahui wajib pajak hotel mana saja yang sudah melakukan
pembayaran kewajibannya secara rutin atau bisa juga disebut dengan wajib pajak
yang taat membayar pajak sehingga bisa diberikan reward atas kepatuhan mereka
dalam membayar pajak. meningkatkan disiplin dan moralitas dari pegawai
Dispenda juga harus dilakukan karena salah satu sumber kebocoran pendapatan
bisa saja dari korupsi petugas. Apabila moral pegawai yang terkait bagus maka
hal-hal bebau korupsi tentunya tidak akan terjadi.
Indikator yang ke-tiga adalah peningkatan efisiensi administrasi pajak
dimana hanya tercapai sebesar 61%. Efisiensi administrasi pajak tentu saja sangat
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Dari hasil
observasi peneliti melakukan wawancara dengan pegawai hotel sejahtera yang
mengatakan bahwa sistem administrasi dalam membayar pajak hotel di
Page 154
134
Pandeglang masih sangat rumit dan belum merambah kepada sistem pembayaran
secara online. SPT yang di isi oleh wajib pajak masih manual dan harus diambil
ke Dispenda Pandeglang. Sementara wajib pajak menginginkan bahwa pengisian
SPT dan pembayaran dapat dilakukan secara online. Namun Dispenda Pandeglang
sendiri belum menerapkan sistem pembayaran secara online bahkan belum
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal mempermudah wajib pajak
melakukan pembayaran atas kewajibannya. Hal tersebut menjadikan wajib pajak
enggan dan malas dalam membayar pajak.
Seharusnya Dispenda sudah mulai menerapkan sistem administrasi
pembayaran pajak secara online ataupun melakukan kerja sama dengan pihak
ketiga agar wajib pajak merasa nyaman dan mempermudah pekerjaan dari
pegawai Dispenda itu sendiri. Dengan adanya sistem pembayaran secara online
maka setidaknya untuk wajib pajak yang jauh dari Kantor Dispenda bisa dengan
mudah membayar kewajibannya. Dan wajib pajak pun tidak malas dalam
memenuhi kewajibannya. Hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak yang
bagus terhadap hasil penerimaan yang nantinya akan berkontribusi terhadap
pendapatan asli daerah Pandeglang.
Indikator ke-empat adalah transparansi dan akuntabilitas dimana hanya
mencapai 61%. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu aspek
penting dalam sistem manajemen penerimaan daerah. Pengawasan dan
pengendalian tentunya harus dilakukan baik terhadap jalannya proses pengelolaan
pajak hotel itu sendiri, terhadap pegawai yang bersangkutan, ataupun terhadap
wajib pajak yang memang semestinya membayar kewajibannya. Untuk
Page 155
135
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini dibutuhkan beberapa
syarat diantaranya dukungan teknologi informasi guna membangun sistem
informasi manajemen berbasis teknologi. dengan adanya dukungan sistem
informasi manajemen berbasis teknologi tentu saja transparansi dari setiap
pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dapat terlihat dan terawasi.
Maka dari itu penting sekali adanya sistem komputerisasi yang terkoneksi
langsung kepada sejumlah wajib pajak hotel yang ada di Pandeglang.
Selain itu adanya staf yang ahli dan kompeten pun sangat berdampak
terhadap keberlangsungan pekerjaan yang dikerjakan. Apabila pegawai yang ada
di Dispenda menguasai bidang pekerjaannya maka hasil pekerjaan pun akan
selesai dengan cepat dan hasil dari pekerjaannya akan maksimal. Maka dari itu
sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan
dari pegawai yang ada di Dispenda Pandeglang. Bukan hanya keahlian dari
pegawai saja tapi moral dari pegawai itu sendiri merupakan salah satu faktor
penentu keberhasilan Dispenda dalam mengelola di sektor penerimaan daerah,
tidak adanya korupsi dilingkungan entitas pendapatan daerah tentu saja
berdampak terhadap hasil pendapatan yang nantinya di setor ke kas daerah.
Page 156
136
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Pada penelitian ini menggunakan teori manajemen penerimaan daerah
menurut Mahmudi (2010:17). Dimana dalam teori tersebut terdapat empat
kategori yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan pajak daerah di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil perhitungan
nilai yang tercapai dari masing-masing ke-empat katgeori tersebut diantaranya,
perluasan basis penerimaan 63%, pengendalian atas kebocoran pendapatan 63%,
peningkatan efisiensi administrasi pajak 61%, transparansi dan akuntabilitas 61%.
Setelah melakukan perhitungan secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
tercapai 62%.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang”, juga hasil wawancara dan
observasi serta tanggapan dari responden dari hasil kuesioner yang di sebar, maka
peneliti memberikan saran sebagai masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupatan Pandeglang sebagai berikut:
1. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang perlu melakukan perluasan basis
penerimaan dengan cara pendataan ulang terkait subjek pajak yang
Page 157
137
seharusnya menjadi wajib pajak. dengan pendataan ulang secara rinci
diharapkan potensi pajak hotel di daerah Pandeglang semakin banyak
sehingga terjadi peningkatan dan memberikan kontribusi penerimaan yang
besar terhadap PAD. Selain itu perlu juga melakukan evaluasi terkait
tariff pajak, sehingga setiap bulannya dapat diketahui besarnya persentase
pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang perlu kiranya melakukan sosialisasi
secara teratur kepada subjek pajak, guna memberikan kesadaran terhadap
wajib pajak agar tidak mangkir dalam membayar pajak. selain itu
pemberian penyuluhan pun dibutuhkan untuk memberikan pemahaman
kepada wajib pajak bahwa hasil penerimaan dari pajak akan dipergunakan
untuk kepentingan umum, untuk pembangunan dalam mensejahterakan
warga di daerah Pandeglang.
3. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang tentunya perlu melakukan audit
secara rutin untuk pengendalian ataupun guna mengurangi kebocoran
pendapatan. Selain itu perlu juga memperbaiki sistem akuntansi
penerimaan daerah agar lebih efektif dan membantu petugas dalam
mengerjakan pekerjaannya. Diharapkan Dispenda mulai peduli terhadap
pemberian reward kepada wajib pajak yang selalu rutin dan tepat waktu
dalam membayar pajak, karena hal tersebut bisa memotivasi para wajib
pajak untuk lebih giat lagi dalam membayar kewajibannya.
4. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang perlu sekiranya melakukan
peningkatan efisiensi administrasi pajak, dengan cara menjalin kerja sama
Page 158
138
dengan berbagai pihak seperti bank untuk mempermudah wajib pajak
dalam membayar pajak. selain itu penambahan staf yang ahli dan
kompeten pun sangat dibutuhkan di Dispenda Pandeglang, agar pekerjaan
yang dikerjakan selesai dengan baik apabila dikerjakan oleh orang yang
ahli dan kompeten di bidangnya.
5. Dinas Pendapatan Daerah Pandeglang sekiranya perlu meningkatkan hasil
penerimaan yang didapat sekaligus meningkatkan performa kerja tentunya
dengan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dengan
lengkapnya media yang menunjang dan membantu pekerjaan pegawai
Dispenda seperti komputer, printer, akses internet sekaligus sistem
informasi manajemen berbasis teknologi, kendaraan dinas, dan tempat
penyimpanan arsip, dengan begitu pekerjaan yang dikerjakan akan
terselesaikan secara lebih cepat, efektif dan efisien.
6. Diharapkan Dispenda Pandeglang selalu meng-update website yang
dikelola dengan per-tahun nya mencantumkan dokumen pendapatan agar
seluruh masyarakat dapat mengetahui dan data dengan mudah
mengaksesnya. Transparansi tentu saja harus dilakukan memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada
pemerintah.
Page 159
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana
Halim, Abdul, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMN
YKPN
Hasibuan, Malayu, 2009. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT
Bumi Aksara
Irwansyah. 2014. Efektivitas dan Kontribsi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan
Asli
Daerah Kota Semarang. Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas
Diponegoro.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
Manulang, 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Mardiasmo, 2006. Perajakan. Yogyakarta: Andi
Martono, Nanang, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grapindo
Persada
Maulida, Aidina. 2012. Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran Di Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Skripsi. FISIP. Administrasi
Negara. UNTIRTA. Serang
Rahmanto, Agus. 2007. Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap
Pajak Daerah Di Kotas Semarang. Skripsi. FE UNES. Semarang
Ronny, Kountur, 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit PPM
Rue, Lesslie, 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
Siagian, Sondang, 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
Siahaan, Marihot, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
Page 160
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kulaitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Sulistyo, Dian Indra. 2013. Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten
Semarang. Skripsi. FE UNES. Semarang
Sutarto, 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Pers
Tampubolon, Manahan, P, 2008. Perilaku Organisasi: Perspektif Organisasi
Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia
Tangkilisan, Nogi Hessel, 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka
Terry, Goerge, 2012. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT Buni Aksara
Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam
Pelayanan Ptonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju
Winardi, 2006. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
Zain, Mohammad, 2008. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba
Empat
Page 161
Dokumen:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pemerintah Pusat
dan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hotel
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak
Page 162
KUESIONER
I. Petunjuk
1. Mohon Bapak/ibu membaca pertanyaan-pertanyaan dengan seksama.
2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda silang (x)
pada jawaban yang Bapak/ibu pilih.
3. Jawaban yang Bapak/ibu berikan skor dijaga kerahasiaannya.
4. Kejujuran dan objektivitas jawaban Bapak/ibu sangat saya harapkan dan
saya ucapkan terimakasih atas waktu dan partisipasinya.
II. Identifikasi Responden
1. Nomor Responden (Di isi peneliti) :
2. Jenis Kelamin : laki-laki perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
7. Status Pekerjaan : PNS TKK Sukarela
III. Keterangan atau Skoring
A. Skor : 4
B. Skor : 3
C. Skor : 2
D. Skor : 1
Page 163
Berilah Tanda Silang (x) Pada Jawaban Yang Anda Pilih
1. Apakah hasil penerimaan pajak hotel yang diterima Dispenda Pandeglang
sudah sesuai dengan potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Pandeglang ?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
2. Apakah selama ini penerimaan pajak hotel sudah sesuai dengan target yang
telah ditetapkan oleh Dispenda Kabupaten Pandeglang?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
3. Apakah terdapat peningkatan penerimaan pajak hotel setiap tahun nya?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak Pernah
4. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang selalu melakukan pendataan terhadap
wajib pajak hotel?
a. Selalu c. kadang-kadang
b. Sering d. tidak pernah
5. Apakah terdapat strategi dalam menjaring wajib pajak? strategi yang dilakukan
oleh Dispenda dalam menjaring wajib pajak hotel sudah berjalan dengan baik?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. tidak baik
Apa saja strategi yang dilakukan Dispenda?
6. Apakah tarif pajak hotel yang ditetapkan kepada wajib pajak hotel sudah sesuai
dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. sesuai d. tidak sesuai
7. Apakah wajib pajak hotel membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah
ditetapkan?
a. Sangat sesuai c. kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
Page 164
8. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai bidang
pendapatan yang ditugaskan ke lapangan untuk melakukan penagihan?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
9. Apakah upaya yang telah dilakukan Dispenda Kabupaten Pandeglang dalam
peningkatan pendapatan di bidang pajak hotel berjalan dengan baik?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Apa saja upaya yang sudah dilakukan?
10. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang melakukan perhitungan potensi
pajak hotel?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
11. Apakah Dispenda Pandeglang melakukan inventarisasi hotel yang ada di
Pandeglang?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
12. Apakah Dispenda Pandeglang melakukan pemeriksaan terhadap jumlah wajib
pajak hotel di Pandeglang?
a. Selalu c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah
Berapa kali dalam setahun Dispenda melakukan pengecekan terhadap
wajib pajak hotel?
13. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang berusaha untuk melakukan
penyederhanaan sistem akuntansi penerimaan atau sistem pembukuan di
Dispenda agar mempermudah dalam melakukan pekerjaan?
a. Sangat berusaha c. Kurang Berusaha
b. Berusaha d.Tidak Berusaha
Page 165
14. Apakah sistem akuntansi penerimaan daerah yang biasa digunakan di
Dispenda Kabupaten Pandeglang sangat mudah digunakan oleh pegawai?
a. Sangat mudah c. kurang mudah
b. Mudah d. Tidak mudah
15. Apakah sistem akuntansi penerimaan daerah yang biasa digunakan di
Dispenda Kabupaten Pandeglang mudah dipahami oleh pegawai?
a. Sangat paham c. kurang paham
b. Paham d. Tidak paham
16. Apakah ada pemberian penghargaan untuk wajib pajak hotel yang taat
membayar pajak ?
a. Selalu c. kadang-kadang
b. Sering d. tidak pernah
17. Apakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hotel yang lalai membayar
pajak sudah sesuai dengan perda yang berlaku?
a. Sangat sesuai c. kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
18. Bagaimanakah upaya Dispenda Pandeglang dalam melakukan sosialisasi
pajak?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
19. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan terkait dengan pemberian sanksi
kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak hotel?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
20. Apakah proses pengawasan yang dilakukan aparatur Dispenda terhadap wajib
pajak hotel dalam melakukan perhitungan pajak hotel berjalan dengan baik?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Page 166
21. Bagaimanakah proses pemberian sanksi yang diberlakukan untuk wajib pajak
yang mangkir dalam tanggung jawabnya didalam membayar pajak hotel?
a. Sangat Sesuai c. Kurang Sesuai
b. Sesuai d. Tidak Sesuai
Apa saja bentuk sanksi yang diberikan?
22. Apakah system pelatihan bagi para pegawai Dispenda dalam usaha
pengembangan keahlian dalam mendukung proses pekerjaan berjalan dengan
baik?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
23. Apakah program pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan
aparatur di Dispenda Kabupaten Pandeglang?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
24. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan terhadap program pelatihan bagi
aparatur pajak?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
25. Bagaimana pemberian sanksi kepada aparatur yang tidak mengikuti program
pelatihan?
a. Sangat Sesuai c. Kurang Sesuai
b. Sesuai d. Tidak Sesuai
26. Apakah Dispenda Kabupaten Pandeglang selalu berusaha memperbaiki
prosedur administrasi pembayaran pajak ?
a. Sangat berusaha c. kurang berusaha
b. Berusaha d. Tidak berusaha
Page 167
27. Bagaimana cara penyampaian informasi (sosialisasi) yang dilakukan
Dispenda Kabupaten Pandeglang terhadap wajib pajak perihal perencanaan
tata cara pemungutan pajak hotel?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
28. Apakah cara yang dilakukan Dispenda Kabupaten Pandgelang dalam
melakukan penagihan kepada wajib pajak hotel sudah efektif?
a. Sangat efektif c. kurang efektif
b. Efektif d. Tidak efektif
29. Apakah strategi yang dilakukan Dispenda Pandeglang dalam melakukan
pengelolaan pajak hotel berjalan dengan baik ?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
30. Apakah Dispenda Pandeglang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga
(bank, kantor pos ataupun koperasi) dalam melakukan pemungutan pajak?
a. selalu c. kadang-kadang
b. sering d. Tidak pernah
31. Apakah kerja sama yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Pandeglang
dengan pihak ketiga (bank, koperasi, kantor pos) berjalan dengan baik ?
a. Sangat baik c. kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
32. Menurut bapak/ibu apakah penggunaan teknologi dapat menunjang dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan pajak hotel?
a. Sangat menunjang c. Kurang menunjang
b. Menunjang d. Tidak menunjang
33. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas sarana teknologi yang tersedia dalam
melaksanakan tugas pekerjaan di Dispenda Kabupaten Pandeglang?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
Page 168
34. Apakah jumlah pegawai yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
di Dispenda Kabupaten Pandeglang?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
35. Apakah jabatan/bidang pekerjaan yang bapak.ibu emban sudah sesuai dengan
keahlian yang dimiliki?
a. Sangat sesuai c. kurang sesuai
b. Sesuai d. tidak sesuai
36. Menurut anda apakah pegawai Bidang Pendapatan Pajak Dispenda
Kabupaten Pandeglang telah menguasai bidang pekerjaannya sekarang?
a. Sangat menguasai c. Kurang menguasai
b. Menguasai d. Tidak menguasai
37. Bagaimana kinerja pegawai dibidang pendapatan Dispenda Pandeglang yang
menangani pajak hotel?
a. Sangat baik c. Kurang baik
b. Baik d. Tidak baik
38. Apakah kompensasi yang diberikan kepada aparatur pemungut pajak di dalam
melaksanakan system penilaian kepuasan wajib pajak tersebut telah
mencukupi?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
39. Apakah kompensasi yang diberikan kepada aparatur pajak sudah sesuai
dengan kinerja aparatur itu sendiri?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
40. Apakah penyetoran pendapatan pajak hotel ke kas daerah sudah sesuai
dengan peraturan yang tertera di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah?
a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai
b. Sesuai d. Tidak sesuai
Page 173
DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL TAHUN 2016
NO N A M A A L A M A T GOL. HOTEL JML KAMAR NPWPD
1 2 3 4 5 6
1 MUTIARA HOTEL Jalan Raya Carita Km 7 Pasar Carita Kecamatan Carita Bintang Empat 59 P 2 0000001 28 002
Kabupaten Pandegalng
2 KHARISMA HOTEL Jalan Raya Panimbang Kecamatan Pagelaran Bintang Empat 159 P 2 0000002 13 007
Kabupaten Pandeglang
3 WIRA CARITA HOTEL Jalan Raya Labuan Km 9 Desa Sukajadi Kecamatan Melati Tiga 92 P 2 0000003 28 007
Carita Kabupaten Pandeglang
4 DESIANA COTTAGE Jl. Raya Carita Km.10 Desa Suka Rame Kecamatan Melati Dua 17 P 1 0000004 28 003
Carita Kabupaten Pandeglang
5 CARITA BAKA BAKA Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Jadi Kecamatan Cottage 12 P 2 0000006 28 007
Carita Kabupaten Pandeglang
6 PESANGGRAHAN PERHUTANI/EKOWISATA Jl. Raya Carita Km.9 Labuan Ds Suka Rame Kecamatan Pondok 14 P 2 0000007 28 003
Carita Kabupaten Pandeglang
7 HOTEL RAKATA CARITA Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Jadi Kecamatan Melati Dua 28 P 1 0000008 28 007
Carita Kab. Pandeglang
8 WISMA PKPRI Jl. Raya Labuan Km.3 Seruni Pandeglang Kecamatan Wisma 35 P 1 0000009 34 003
Majasari Kabupaten Pandeglang
9 BAY VILLAS HOTEL Jl. Raya Panimbang Kecamatan Panimbang Bintang Empat 12 P 2 0000010 06 012
Kabupaten Pandeglang
10 SAMBOLO BUNGALOWS/PONDOK SAMRITA Jl. Raya Carita Km. 14 Kampung Mataram Melati Tiga 26 P 1 0000011 28 003
Kecamatan Carita Pandeglang
11 HOTEL CIPUTIH SUMUR Kec. Sumur Ds. Kerta Mukti Kecamatan Sumur Melati Satu 60 P 2 0000012 01 003
Kabupaten Pandeglang
Page 174
12 HOTEL GUNA SANGHIYANG Jl. Raya Carita Labuan Km. 10 Labuan Ds.Suka Rame Melati 20 P 1 0000013 28 003
Kec. Carita Pandeglang
13 HOTEL PARAMESTHI Jl. Raya Carita Km.11 Labuan Ds. Suka Rame Melati Satu 11 P 1 0000014 28 003
Kecamatan Carita Pandeglang
14 HOTEL SEJAHTERA Jl. Letnan Bolang Pandeglang Kel. Pandeglang Melati 25 P 1 0000015 24 004
Kec. Pandeglang
15 PANDEGLANG RAYA HOTEL Jl. Jend. Sudirman No. 7 Kelurahan Pandegalng Melati Dua 41 P 1 0000016 24 004
Kecamatan Pandegalng
16 NIGUA DHARMA Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Rame Kec. Carita Bintang Tiga 45 P 1 0000017 28 003
17 LUCIANA KOTTAGE CARITA Jl. Raya Carita labuan Ds. Suka Rame Kec. Carita Melati Dua 16 P 1 0000018 28 003
18 LAGUNDI COTTAGE Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Jadi Kec. Carita Cottage 6 P 1 0000020 28 007
19 HOTEL DIANA Jl. Curug Sawer Pandeglang Kel. Pandeglang Melati Tiga 13 P 1 0000021 24 004
Kec. Pandeglang
20 PONDOK PAULA Jl. Raya Carita Labuan Ds. Suka Rame Kec. Carita Losmen 8 P 1 0000022 28 003
21 YUSSI IN HOTEL Jl. Raya carita Kampung Karawang Legon Desa Melati Dua 39 P 1 0000023 28 003
Sukareme Kecamatan Carita
22 CITRA AYU HOTEL Jl. Perintis Kemerdekaan No. 27 Kampung Masjid Melati satu 12 P 1 0000024 15 002
Kecamatan Labuan Pandeglang
23 HOTEL PARANTI Jl. Mayor Widagdo Pandeglang Kel. Kabayan Melati satu 24 P 1 0000025 24 003
Kec. Pandeglang
24 HOTEL CARINGIN LABUAN Jl. Raya Perintis Kemerdekaan No. 9 Desa Teluk Melati Dua 19 P 1 0000026 15 005
Kecamatan Labuan Pandeglang
25 WISMA KERATON Jl. Raya Labuan Pandeglang Kecamatan Majasari Penginapan 11 P 1 0000027 34 002
Page 175
26 PENGINAPAN JANUR KUNING Jl. Soge Panimbang Ds. Panimbang Jaya Melati satu 8 P 1 0000028 06 001
Kecamatan Panimbang
27 SUNSET VIEW/CV. SURYA SURUP INDAH Jl. Raya Carita Labuan Kampung Karawang Desa Melati Dua 29 P 2 0000029 28 002
Carita Kecamatan Carita Pandeglang
28 PENGINAPAN SAUNG KURING Ds. Suka Jadi Cibaliung Kec. Cibaliung Penginapan 17 P 1 0000030 03 005
29 PT. CARITA PRANADAYA ( BINTANG LAUT ) Jl. Raya Pasuruan Km 172,5 Kampung Bengras Desa Melati Tiga 17 P 2 0000031 28 004
Sukanegara Kecamatan Carita
30 BERKAH RESORT Jl. Raya Cikeusik Ds. Cikeuruh Wetan Kec. Cikeusik Villa 2 P 1 0000032 04 014
31 HOTEL RAWAYANA Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Caringin Kecamatan Melati Dua 25 P 1 0000033 15 004
Labuan Pandeglang
32 PULAU UMANG RESORT Kec. Sumur Ds. Sumber Jaya Kec. Sumur Melati 13 P 2 0000034 01 001
33 ANDRIAN COTTAGE Jl. Raya Carita Ds. Suka Rame Kec. Carita Villa 8 P 1 0000035 28 003
34 CARITA ASRI VILLAS AND RESORT Jl. Raya Labuan Km 12 Carita Desa Sukarame Villa 39 P 1 0000036 28 003
Kecamatan Carita Pandeglang
35 RIZ HOTEL Jl. Raya Serang Kecamatan Pandeglang Melati 35 P 1 0000037 24 004
36 PT KRAKATAU SURF CARITA Jl. Raya Carita Km 165 Rt 01/04 Desa Sukajadi Kecamatan Melati 23 P 1 0000038 15 002
Carita
37 PT. ALTAMA (SOFYAN IN) Jl. Raya Serang Kecamatan Karangtanjung Bintang Dua 57 P 2 0000039 26 002
38 KALICAAH VILLA Jl. Raya Panimbang Kecamatan Panimbang Bintang Empat 16 P 2 0000296 06 012
Kabupaten Pandeglang
Page 176
Perhitungan Potensi Pajak Hotel Sofyan Inn Altama
Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Sofyan Inn Altama
Situasi Jumlah Kamar Terpakai Keterangan
Ramai 28 (28+14+3) : 3 = 15
Normal 14
Sepi 3
Jumlah 45
Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Sofyan Inn Altama
Jenis Kamar Jumlah Tarif Kamar T X N
Standar 1 Rp. 496.000 Rp. 496.000
Superior 48 Rp. 538.000 Rp. 25.824.000
Executive 2 Rp. 744.000 Rp. 1.488.000
Deluxe Plus 3 Rp. 807.000 Rp. 2.421.000
Family 2 Rp. 927.000 Rp. 1.854.000
Suite 1 Rp. 1.222.000 Rp. 1.222.000
Jumlah 57 Rp. 33.307.000
Tarif Rata-rata
per Kamar
33.307.000 : 57 = 584.333
Potensi pajak Sofyan Inn Altama = 15 kamar x Rp. 584.333 x 360 hari x
10%
= Rp. 315.539.820 per tahun
Page 177
Perhitungan Potensi Pajak Hotel Sejahtera
Rata-rata Hunian Kamar Hotel Sejahtera
Situasi Jumlah Kamar Terpakai Keterangan
Ramai 24 (24+14+10) : 3 = 16
Normal 14
Sepi 10
Jumlah 48
Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Sofyan Inn Altama
Jenis Kamar Jumlah Tarif Kamar T X N
VIP 11 Rp. 250.000 Rp. 2.750.000
Deluxe 6 Rp. 160.000 Rp. 960.000
Standar 7 Rp. 120.000 Rp. 840.000
Jumlah 24 Rp 4.550.000
Tarif Rata-rata
per Kamar
4.550.000 : 24 = 189.583
Potensi pajak Hotel Sejahtera = 16 kamar x Rp. 189.583 x 360 hari x
10%
= Rp. 109.199.808 per tahun
Page 178
Perhitungan Potensi Pajak Hotel Pandeglang Raya
Rata-rata Hunian Kamar Hotel Pandeglang Raya
Situasi Jumlah Kamar Terpakai Keterangan
Ramai 27 (27+19+7) : 3 = 17
Normal 19
Sepi 7
Jumlah 53
Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Pandeglang Raya
Jenis Kamar Jumlah Tarif Kamar T X N
VIP 15 Rp. 200.000 Rp. 3.000.000
Standar 12 Rp. 150.000 Rp. 1.800.000
Economy 11 Rp. 120.000 Rp. 1.320.000
Jumlah 38 Rp. 6.120.000
Tarif Rata-rata
per Kamar
6.120.000 : 38 = 161.052
Potensi pajak Hotel Pandeglang Raya = 17 x Rp. 161.052 x 360 hari x 10%
= Rp. 98.563.824 per tahun
Page 182
CORRELATIONS VAR
0000
1
VAR
0000
2
VAR
0000
3
VAR
0000
4
VAR
0000
5
VAR
0000
6
VAR
0000
7
VAR
0000
8
VAR
0000
9
VAR
0001
0
VAR
0001
1
VAR
0001
2
VAR
0001
3
VAR
0001
4
VAR
0001
5
VAR
0001
6
VAR
0001
7
VAR
0001
8
VAR
0001
9
VAR
0002
0
VAR
0002
1
VAR
0002
2
VAR0
0023
V
A
R
00
00
1
Pearson
Correlation
1 .540** .567
*
*
-.031 .076 .623** .618
** .015 .016 .516
** .591
*
*
.494*
*
.540*
*
-.047 .646*
*
-.257* -.032 .591
*
*
.616** .016 .029 .549
** .181
Sig. (2-tailed) .000 .000 .805 .542 .000 .000 .905 .900 .000 .000 .000 .000 .706 .000 .037 .798 .000 .000 .900 .814 .000 .146
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
00
2
Pearson
Correlation
.540** 1 .806
*
*
.138 .078 .848** .793
** .126 .181 .786
** .784
*
*
.772*
*
.967*
*
.125 .837*
*
-.127 .087 .752*
*
.800** .190 .119 .939
** .227
Sig. (2-tailed) .000 .000 .270 .536 .000 .000 .315 .146 .000 .000 .000 .000 .316 .000 .308 .490 .000 .000 .126 .342 .000 .066
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
00
3
Pearson
Correlation
.567** .806
** 1 .198 .137 .940
** .889
** .179 .247
* .971
** .877
*
*
.833*
*
.838*
*
.190 .869*
*
-.157 .148 .877*
*
.828** .254
* .173 .813
** .227
Sig. (2-tailed) .000 .000 .110 .274 .000 .000 .150 .046 .000 .000 .000 .000 .127 .000 .208 .237 .000 .000 .040 .166 .000 .066
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
00
4
Pearson
Correlation
-.031 .138 .198 1 .584*
*
.255* .261
* .689
*
*
.895** .159 .286
* .188 .170 .923
*
*
.234 .246* .645
** .286
* .226 .891
** .708
** .161 .301
*
Sig. (2-tailed) .805 .270 .110 .000 .039 .035 .000 .000 .204 .020 .131 .172 .000 .058 .047 .000 .020 .068 .000 .000 .195 .014
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 183
V
A
R
00
00
5
Pearson
Correlation
.076 .078 .137 .584*
*
1 .160 .133 .855*
*
.538** .069 .129 .158 .109 .628
*
*
.202 .091 .794** .160 .161 .503
** .871
** .102 .248
*
Sig. (2-tailed) .542 .536 .274 .000 .198 .286 .000 .000 .584 .300 .204 .383 .000 .105 .466 .000 .198 .196 .000 .000 .415 .044
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
00
6
Pearson
Correlation
.623** .848
** .940
*
*
.255* .160 1 .920
** .195 .282
* .909
** .906
*
*
.866*
*
.880*
*
.221 .904*
*
-.147 .171 .906*
*
.889** .285
* .190 .880
** .229
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .039 .198 .000 .117 .022 .000 .000 .000 .000 .074 .000 .239 .171 .000 .000 .020 .127 .000 .065
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
00
7
Pearson
Correlation
.618** .793
** .889
*
*
.261* .133 .920
** 1 .171 .318
** .861
** .984
*
*
.786*
*
.826*
*
.257* .950
*
*
-.205 .109 .984*
*
.903** .322
** .166 .798
** .215
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .035 .286 .000 .170 .009 .000 .000 .000 .000 .037 .000 .099 .382 .000 .000 .008 .184 .000 .083
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
00
8
Pearson
Correlation
.015 .126 .179 .689*
*
.855*
*
.195 .171 1 .686** .107 .195 .168 .157 .771
*
*
.240 .164 .926** .195 .164 .648
** .986
** .114 .279
*
Sig. (2-tailed) .905 .315 .150 .000 .000 .117 .170 .000 .391 .117 .179 .209 .000 .052 .188 .000 .117 .189 .000 .000 .360 .023
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
Pearson
Correlation
.016 .181 .247* .895
*
*
.538*
*
.282* .318
** .686
*
*
1 .209 .346*
*
.236 .213 .904*
*
.289* .187 .633
** .346
*
*
.255* .969
** .704
** .177 .318
*
*
Sig. (2-tailed) .900 .146 .046 .000 .000 .022 .009 .000 .092 .004 .056 .085 .000 .018 .133 .000 .004 .039 .000 .000 .156 .009
Page 184
00
00
9
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
0
Pearson
Correlation
.516** .786
** .971
*
*
.159 .069 .909** .861
** .107 .209 1 .848
*
*
.808*
*
.817*
*
.121 .843*
*
-.181 .075 .848*
*
.832** .215 .103 .790
** .189
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .204 .584 .000 .000 .391 .092 .000 .000 .000 .331 .000 .146 .550 .000 .000 .084 .411 .000 .129
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
1
Pearson
Correlation
.591** .784
** .877
*
*
.286* .129 .906
** .984
** .195 .346
** .848
** 1 .775
*
*
.816*
*
.285* .936
*
*
-.182 .105 .969*
*
.889** .349
** .190 .788
** .229
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .020 .300 .000 .000 .117 .004 .000 .000 .000 .020 .000 .145 .399 .000 .000 .004 .127 .000 .065
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
2
Pearson
Correlation
.494** .772
** .833
*
*
.188 .158 .866** .786
** .168 .236 .808
** .775
*
*
1 .803*
*
.181 .798*
*
-.198 .139 .775*
*
.759** .242
* .162 .777
** .169
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .131 .204 .000 .000 .179 .056 .000 .000 .000 .146 .000 .112 .267 .000 .000 .050 .195 .000 .174
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
3
Pearson
Correlation
.540** .967
** .838
*
*
.170 .109 .880** .826
** .157 .213 .817
** .816
*
*
.803*
*
1 .158 .871*
*
-.127 .120 .816*
*
.833** .223 .149 .970
** .261
*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .172 .383 .000 .000 .209 .085 .000 .000 .000 .206 .000 .308 .338 .000 .000 .072 .231 .000 .034
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 185
V
A
R
00
01
4
Pearson
Correlation
-.047 .125 .190 .923*
*
.628*
*
.221 .257* .771
*
*
.904** .121 .285
* .181 .158 1 .229 .296
* .727
** .285
* .160 .871
** .787
** .121 .252
*
Sig. (2-tailed) .706 .316 .127 .000 .000 .074 .037 .000 .000 .331 .020 .146 .206 .065 .016 .000 .020 .199 .000 .000 .332 .042
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
5
Pearson
Correlation
.646** .837
** .869
*
*
.234 .202 .904** .950
** .240 .289
* .843
** .936
*
*
.798*
*
.871*
*
.229 1 -.229 .181 .936*
*
.953** .295
* .233 .842
** .270
*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .058 .105 .000 .000 .052 .018 .000 .000 .000 .000 .065 .065 .145 .000 .000 .016 .059 .000 .028
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
6
Pearson
Correlation
-.257* -.127 -.15
7
.246* .091 -.147 -.205 .164 .187 -.181 -.182 -.198 -.127 .296
* -.229 1 .152 -.182 -.235 .191 .176 -.118 -.096
Sig. (2-tailed) .037 .308 .208 .047 .466 .239 .099 .188 .133 .146 .145 .112 .308 .016 .065 .224 .145 .058 .125 .158 .344 .444
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
7
Pearson
Correlation
-.032 .087 .148 .645*
*
.794*
*
.171 .109 .926*
*
.633** .075 .105 .139 .120 .727
*
*
.181 .152 1 .138 .105 .595** .912
** .079 .314
*
Sig. (2-tailed) .798 .490 .237 .000 .000 .171 .382 .000 .000 .550 .399 .267 .338 .000 .145 .224 .269 .401 .000 .000 .527 .010
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
Pearson
Correlation
.591** .752
** .877
*
*
.286* .160 .906
** .984
** .195 .346
** .848
** .969
*
*
.775*
*
.816*
*
.285* .936
*
*
-.182 .138 1 .889** .349
** .190 .788
** .229
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .020 .198 .000 .000 .117 .004 .000 .000 .000 .000 .020 .000 .145 .269 .000 .004 .127 .000 .065
Page 186
00
01
8
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
01
9
Pearson
Correlation
.616** .800
** .828
*
*
.226 .161 .889** .903
** .164 .255
* .832
** .889
*
*
.759*
*
.833*
*
.160 .953*
*
-.235 .105 .889*
*
1 .257* .159 .834
** .250
*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .068 .196 .000 .000 .189 .039 .000 .000 .000 .000 .199 .000 .058 .401 .000 .037 .201 .000 .043
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
0
Pearson
Correlation
.016 .190 .254* .891
*
*
.503*
*
.285* .322
** .648
*
*
.969** .215 .349
*
*
.242* .223 .871
*
*
.295* .191 .595
** .349
*
*
.257* 1 .667
** .184 .319
*
*
Sig. (2-tailed) .900 .126 .040 .000 .000 .020 .008 .000 .000 .084 .004 .050 .072 .000 .016 .125 .000 .004 .037 .000 .140 .009
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
1
Pearson
Correlation
.029 .119 .173 .708*
*
.871*
*
.190 .166 .986*
*
.704** .103 .190 .162 .149 .787
*
*
.233 .176 .912** .190 .159 .667
** 1 .109 .289
*
Sig. (2-tailed) .814 .342 .166 .000 .000 .127 .184 .000 .000 .411 .127 .195 .231 .000 .059 .158 .000 .127 .201 .000 .384 .019
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
2
Pearson
Correlation
.549** .939
** .813
*
*
.161 .102 .880** .798
** .114 .177 .790
** .788
*
*
.777*
*
.970*
*
.121 .842*
*
-.118 .079 .788*
*
.834** .184 .109 1 .253
*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .195 .415 .000 .000 .360 .156 .000 .000 .000 .000 .332 .000 .344 .527 .000 .000 .140 .384 .040
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 187
V
A
R
00
02
3
Pearson
Correlation
.181 .227 .227 .301* .248
* .229 .215 .279
* .318
** .189 .229 .169 .261
* .252
* .270
* -.096 .314
* .229 .250
* .319
** .289
* .253
* 1
Sig. (2-tailed) .146 .066 .066 .014 .044 .065 .083 .023 .009 .129 .065 .174 .034 .042 .028 .444 .010 .065 .043 .009 .019 .040
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
4
Pearson
Correlation
.510** .763
** .890
*
*
.162 .102 .893** .842
** .143 .212 .863
** .830
*
*
.790*
*
.795*
*
.155 .823*
*
-.169 .175 .830*
*
.782** .218 .137 .771
** .175
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .193 .416 .000 .000 .253 .088 .000 .000 .000 .000 .215 .000 .174 .160 .000 .000 .079 .272 .000 .161
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
5
Pearson
Correlation
-.047 .060 .093 .827*
*
.534*
*
.126 .192 .679*
*
.807** .028 .221 .089 .093 .903
*
*
.196 .261* .694
** .221 .128 .774
** .697
** .059 .319
*
*
Sig. (2-tailed) .706 .631 .458 .000 .000 .315 .122 .000 .000 .822 .074 .478 .459 .000 .115 .034 .000 .074 .306 .000 .000 .639 .009
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
6
Pearson
Correlation
.164 .232 .231 .299* .247
* .231 .218 .275
* .319
** .191 .231 .173 .266
* .252
* .273
* -.075 .311
* .231 .251
* .353
** .286
* .257
* .983
*
*
Sig. (2-tailed) .187 .060 .062 .015 .046 .062 .079 .025 .009 .124 .062 .166 .031 .041 .027 .548 .011 .062 .042 .004 .020 .037 .000
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
Pearson
Correlation
.545** .984
** .793
*
*
.166 .075 .864** .780
** .120 .179 .772
** .770
*
*
.759*
*
.952*
*
.123 .823*
*
-.105 .083 .738*
*
.817** .187 .114 .954
** .240
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .184 .552 .000 .000 .338 .151 .000 .000 .000 .000 .325 .000 .399 .509 .000 .000 .133 .363 .000 .052
Page 188
00
02
7
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
8
Pearson
Correlation
-.093 .064 .127 .845*
*
.493*
*
.157 .160 .634*
*
.796** .061 .188 .121 .096 .889
*
*
.130 .241 .681** .188 .064 .762
** .653
** .062 .265
*
Sig. (2-tailed) .458 .609 .310 .000 .000 .209 .200 .000 .000 .626 .130 .334 .443 .000 .297 .051 .000 .130 .612 .000 .000 .624 .031
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
02
9
Pearson
Correlation
.476** .737
** .861
*
*
.129 .037 .861** .811
** .076 .182 .864
** .798
*
*
.762*
*
.769*
*
.092 .792*
*
-.198 .138 .798*
*
.781** .186 .072 .743
** .176
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .303 .765 .000 .000 .546 .144 .000 .000 .000 .000 .463 .000 .111 .269 .000 .000 .134 .565 .000 .158
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
0
Pearson
Correlation
-.039 .154 .164 .064 -.086 .186 .237 -.061 .008 .170 .213 .238 .234 .021 .208 .046 -.030 .291* .168 .074 -.066 .185 -.110
Sig. (2-tailed) .756 .218 .187 .608 .494 .134 .055 .627 .946 .173 .087 .054 .059 .870 .093 .714 .813 .018 .176 .556 .601 .137 .380
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
1
Pearson
Correlation
.282* .108 .189 .021 .060 .228 .130 -.045 -.062 .202 .108 .218 .108 -.102 .153 -.095 -.050 .108 .212 -.041 -.026 .183 -.038
Sig. (2-tailed) .022 .390 .129 .868 .630 .065 .298 .719 .620 .104 .387 .078 .390 .416 .220 .446 .691 .387 .088 .744 .837 .142 .762
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 189
V
A
R
00
03
2
Pearson
Correlation
.164 .232 .231 .299* .247
* .231 .218 .275
* .319
** .191 .231 .173 .266
* .252
* .273
* -.075 .311
* .231 .251
* .353
** .286
* .257
* .983
*
*
Sig. (2-tailed) .187 .060 .062 .015 .046 .062 .079 .025 .009 .124 .062 .166 .031 .041 .027 .548 .011 .062 .042 .004 .020 .037 .000
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
3
Pearson
Correlation
-.016 .060 .093 .796*
*
.503*
*
.126 .192 .617*
*
.807** .028 .221 .058 .093 .839
*
*
.196 .296* .628
** .221 .128 .774
** .636
** .059 .319
*
*
Sig. (2-tailed) .900 .631 .458 .000 .000 .315 .122 .000 .000 .822 .074 .643 .459 .000 .115 .016 .000 .074 .306 .000 .000 .639 .009
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
4
Pearson
Correlation
-.076 .046 .105 .831*
*
.604*
*
.129 .133 .765*
*
.821** .038 .160 .099 .078 .910
*
*
.137 .227 .794** .160 .067 .785
** .783
** .041 .314
*
Sig. (2-tailed) .542 .714 .400 .000 .000 .300 .286 .000 .000 .760 .198 .430 .536 .000 .272 .066 .000 .198 .593 .000 .000 .741 .010
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
5
Pearson
Correlation
-.069 .096 .097 .836*
*
.483*
*
.135 .208 .678*
*
.774** .028 .240 .094 .096 .881
*
*
.210 .225 .688** .205 .138 .775
** .665
** .060 .292
*
Sig. (2-tailed) .583 .444 .438 .000 .000 .279 .095 .000 .000 .825 .053 .455 .444 .000 .090 .069 .000 .099 .269 .000 .000 .632 .017
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
Pearson
Correlation
.559** .791
** .882
*
*
.127 .065 .907** .859
** .097 .188 .882
** .844
*
*
.810*
*
.824*
*
.126 .842*
*
-.073 .069 .844*
*
.793** .190 .095 .793
** .164
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .309 .607 .000 .000 .438 .130 .000 .000 .000 .000 .313 .000 .559 .583 .000 .000 .127 .450 .000 .189
Page 190
00
03
6
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
7
Pearson
Correlation
.540** .795
** .985
*
*
.194 .133 .924** .874
** .173 .243
* .955
** .862
*
*
.820*
*
.827*
*
.186 .855*
*
-.135 .143 .862*
*
.814** .281
* .167 .801
** .208
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .119 .288 .000 .000 .165 .049 .000 .000 .000 .000 .134 .000 .280 .253 .000 .000 .022 .181 .000 .094
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
8
Pearson
Correlation
-.049 .039 .071 .788*
*
.485*
*
.101 .170 .631*
*
.804** .003 .200 .067 .072 .868
*
*
.174 .310* .645
** .200 .102 .768
** .652
** .036 .332
*
*
Sig. (2-tailed) .697 .757 .573 .000 .000 .420 .171 .000 .000 .981 .108 .594 .564 .000 .162 .011 .000 .108 .416 .000 .000 .773 .006
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
03
9
Pearson
Correlation
.049 .236 .275* .806
*
*
.535*
*
.320** .356
** .635
*
*
.802** .239 .353
*
*
.265* .236 .841
*
*
.325*
*
.186 .601** .353
*
*
.294* .774
** .652
** .201 .257
*
Sig. (2-tailed) .693 .056 .025 .000 .000 .009 .003 .000 .000 .053 .004 .031 .056 .000 .008 .134 .000 .004 .017 .000 .000 .105 .037
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
V
A
R
00
04
0
Pearson
Correlation
.566** .744
** .865
*
*
.281* .126 .892
** .970
** .158 .341
** .866
** .954
*
*
.765*
*
.807*
*
.249* .923
*
*
-.193 .102 .985*
*
.906** .343
** .154 .778
** .210
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .022 .314 .000 .000 .204 .005 .000 .000 .000 .000 .044 .000 .120 .416 .000 .000 .005 .216 .000 .091
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 191
V
A
R
00
04
1
Pearson
Correlation
.454** .717
** .788
*
*
.668*
*
.494*
*
.826** .818
** .590
*
*
.692** .734
** .821
*
*
.723*
*
.762*
*
.669*
*
.828*
*
.025 .559** .825
*
*
.770** .689
** .596
** .729
** .441
*
*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .844 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Correlations
VAR0
0024
VAR00
025
VAR0
0026
VAR00
027
VAR00
028
VAR00
029
VAR0
0030
VAR0
0031
VAR0
0032
VAR0
0033
VAR0
0034
VAR0
0035
VAR0
0036
VAR00
037
VAR00
038
VAR00
039
VAR0
0040
VAR00
041
VA
R0
00
01
Pearson
Correlation
.510 -.047** .164
** .545 -.093 .476
** -.039
** .282 .164 -.016
** -.076
** -.069
** .559
** .540 -.049
** .049
* .566 .454
**
Sig. (2-tailed) .000 .706 .187 .000 .458 .000 .756 .022 .187 .900 .542 .583 .000 .000 .697 .693 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
02
Pearson
Correlation
.763** .060 .232
** .984 .064 .737
** .154
** .108 .232 .060
** .046
** .096
** .791
** .795 .039
** .236 .744 .717
**
Sig. (2-tailed) .000 .631 .060 .000 .609 .000 .218 .390 .060 .631 .714 .444 .000 .000 .757 .056 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
03
Pearson
Correlation
.890** .093
** .231 .793 .127 .861
** .164
** .189 .231
* .093
** .105
** .097
** .882
** .985 .071
** .275 .865 .788
**
Sig. (2-tailed) .000 .458 .062 .000 .310 .000 .187 .129 .062 .458 .400 .438 .000 .000 .573 .025 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
04
Pearson
Correlation
.162 .827 .299 .166 .845** .129
* .064
* .021
** .299
** .796 .831
* .836 .127 .194
** .788 .806
* .281
** .668
*
Sig. (2-tailed) .193 .000 .015 .184 .000 .303 .608 .868 .015 .000 .000 .000 .309 .119 .000 .000 .022 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 192
VA
R0
00
05
Pearson
Correlation
.102 .534 .247 .075** .493 .037 -.086 .060
** .247
** .503 .604 .483 .065 .133
** .485 .535 .126
** .494
Sig. (2-tailed) .416 .000 .046 .552 .000 .765 .494 .630 .046 .000 .000 .000 .607 .288 .000 .000 .314 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
06
Pearson
Correlation
.893** .126
** .231
** .864
* .157 .861 .186
** .228 .231
* .126
** .129
** .135
** .907
** .924 .101
** .320 .892 .826
**
Sig. (2-tailed) .000 .315 .062 .000 .209 .000 .134 .065 .062 .315 .300 .279 .000 .000 .420 .009 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
07
Pearson
Correlation
.842** .192
** .218
** .780
* .160 .811
** .237 .130 .218
** .192
** .133
** .208
** .859
** .874
* .170
** .356 .970 .818
**
Sig. (2-tailed) .000 .122 .079 .000 .200 .000 .055 .298 .079 .122 .286 .095 .000 .000 .171 .003 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
08
Pearson
Correlation
.143 .679 .275 .120** .634
** .076 -.061 -.045 .275
** .617 .765 .678 .097 .173
** .631 .635 .158
** .590
Sig. (2-tailed) .253 .000 .025 .338 .000 .546 .627 .719 .025 .000 .000 .000 .438 .165 .000 .000 .204 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
09
Pearson
Correlation
.212 .807 .319* .179
** .796
** .182
* .008
** -.062
** .319 .807 .821
** .774 .188 .243
** .804
* .802 .341
** .692
**
Sig. (2-tailed) .088 .000 .009 .151 .000 .144 .946 .620 .009 .000 .000 .000 .130 .049 .000 .000 .005 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
10
Pearson
Correlation
.863** .028
** .191
** .772 .061 .864
** .170
** .202 .191 .028 .038
** .028
** .882
** .955 .003
** .239 .866 .734
**
Sig. (2-tailed) .000 .822 .124 .000 .626 .000 .173 .104 .124 .822 .760 .825 .000 .000 .981 .053 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
11
Pearson
Correlation
.830** .221
** .231
** .770
* .188 .798
** .213
** .108 .231
** .221
** .160 .240
** .844
** .862
* .200
** .353 .954 .821
**
Sig. (2-tailed) .000 .074 .062 .000 .130 .000 .087 .387 .062 .074 .198 .053 .000 .000 .108 .004 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 193
VA
R0
00
12
Pearson
Correlation
.790** .089
** .173
** .759 .121 .762
** .238
** .218 .173 .058
** .099
** .094 .810
** .820 .067
** .265 .765 .723
**
Sig. (2-tailed) .000 .478 .166 .000 .334 .000 .054 .078 .166 .643 .430 .455 .000 .000 .594 .031 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
13
Pearson
Correlation
.795** .093
** .266
** .952 .096 .769
** .234
** .108 .266 .093
** .078
** .096
** .824 .827 .072
** .236 .807 .762
**
Sig. (2-tailed) .000 .459 .031 .000 .443 .000 .059 .390 .031 .459 .536 .444 .000 .000 .564 .056 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
14
Pearson
Correlation
.155 .903 .252 .123** .889
** .092 .021
* -.102
** .252
** .839 .910
* .881 .126 .186 .868 .841
* .249
** .669
*
Sig. (2-tailed) .215 .000 .041 .325 .000 .463 .870 .416 .041 .000 .000 .000 .313 .134 .000 .000 .044 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
15
Pearson
Correlation
.823** .196
** .273
** .823 .130 .792
** .208
** .153 .273
* .196
** .137
** .210
** .842
** .855 .174 .325 .923 .828
**
Sig. (2-tailed) .000 .115 .027 .000 .297 .000 .093 .220 .027 .115 .272 .090 .000 .000 .162 .008 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
16
Pearson
Correlation
-.169* .261 -.075 -.105
* .241 -.198 .046 -.095 -.075 .296 .227 .225 -.073 -.135
* .310 .186 -.193 .025
Sig. (2-tailed) .174 .034 .548 .399 .051 .111 .714 .446 .548 .016 .066 .069 .559 .280 .011 .134 .120 .844
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
17
Pearson
Correlation
.175 .694 .311 .083** .681
** .138 -.030 -.050
** .311
** .628 .794 .688 .069 .143
** .645 .601 .102 .559
Sig. (2-tailed) .160 .000 .011 .509 .000 .269 .813 .691 .011 .000 .000 .000 .583 .253 .000 .000 .416 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
18
Pearson
Correlation
.830** .221
** .231
** .738
* .188 .798
** .291
** .108 .231
** .221
** .160
** .205
** .844
** .862
* .200
** .353 .985 .825
Sig. (2-tailed) .000 .074 .062 .000 .130 .000 .018 .387 .062 .074 .198 .099 .000 .000 .108 .004 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 194
VA
R0
00
19
Pearson
Correlation
.782** .128
** .251
** .817 .064 .781
** .168
** .212 .251
* .128
** .067
** .138
** .793
** .814 .102
** .294 .906 .770
**
Sig. (2-tailed) .000 .306 .042 .000 .612 .000 .176 .088 .042 .306 .593 .269 .000 .000 .416 .017 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
20
Pearson
Correlation
.218 .774 .353* .187
** .762
** .186
* .074
** -.041
** .353
** .774 .785
** .775
* .190 .281
** .768
* .774 .343
** .689
**
Sig. (2-tailed) .079 .000 .004 .133 .000 .134 .556 .744 .004 .000 .000 .000 .127 .022 .000 .000 .005 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
21
Pearson
Correlation
.137 .697 .286 .114** .653
** .072 -.066 -.026
** .286
** .636 .783 .665 .095 .167
** .652 .652 .154
** .596
Sig. (2-tailed) .272 .000 .020 .363 .000 .565 .601 .837 .020 .000 .000 .000 .450 .181 .000 .000 .216 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
22
Pearson
Correlation
.771** .059
** .257
** .954 .062 .743
** .185
** .183 .257 .059
** .041
** .060
** .793
** .801 .036
** .201 .778 .729
**
Sig. (2-tailed) .000 .639 .037 .000 .624 .000 .137 .142 .037 .639 .741 .632 .000 .000 .773 .105 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
23
Pearson
Correlation
.175 .319 .983 .240* .265
* .176 -.110 -.038
* .983
** .319 .314 .292 .164
* .208
* .332
* .257 .210
* .441
Sig. (2-tailed) .161 .009 .000 .052 .031 .158 .380 .762 .000 .009 .010 .017 .189 .094 .006 .037 .091 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
24
Pearson
Correlation
1** .060
** .178
** .751 .093 .970
** .141
** .225 .178 .060
** .071
** .131
** .835
** .876 .036
** .240 .819 .736
**
Sig. (2-tailed) .633 .153 .000 .456 .000 .259 .069 .153 .633 .570 .295 .000 .000 .773 .052 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
25
Pearson
Correlation
.060 1 .319 .059** .921
** .061 .074 -.162
** .319
** .935 .942 .916 .031 .092
** .968 .740
* .187
** .608
Sig. (2-tailed) .633 .009 .636 .000 .629 .556 .193 .009 .000 .000 .000 .806 .465 .000 .000 .134 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 195
VA
R0
00
26
Pearson
Correlation
.178 .319 1 .245* .265
* .178 -.076 -.059
* 1.000
** .319 .312 .293 .165
* .244
* .331
* .261 .211
* .447
Sig. (2-tailed) .153 .009 .048 .032 .153 .546 .640 .000 .009 .011 .017 .186 .048 .007 .035 .089 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
27
Pearson
Correlation
.751** .059
** .245
** 1 .063 .724
** .130
** .146 .245 .059
** .044
** .095
** .776
** .782 .037
** .235 .730 .715
**
Sig. (2-tailed) .000 .636 .048 .617 .000 .298 .243 .048 .636 .728 .448 .000 .000 .765 .057 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
28
Pearson
Correlation
.093 .921 .265 .063** 1
** .093 .079 -.120
** .265
** .857 .925 .833 .063 .124
** .887 .732 .154
** .586
Sig. (2-tailed) .456 .000 .032 .617 .458 .531 .339 .032 .000 .000 .000 .618 .319 .000 .000 .216 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
29
Pearson
Correlation
.970** .061
** .178
** .724 .093 1
** .178
** .215 .178 .061
** .068
** .098
** .801
** .847 .035
** .213 .818 .701
**
Sig. (2-tailed) .000 .629 .153 .000 .458 .153 .083 .153 .629 .587 .434 .000 .000 .780 .086 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
30
Pearson
Correlation
.141 .074 -.076 .130 .079 .178 1 -.081 -.076 .074 .069 .016 .172 .193 .034 -.044 .292 .186*
Sig. (2-tailed) .259 .556 .546 .298 .531 .153 .519 .546 .556 .580 .899 .168 .120 .788 .724 .017 .135
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
31
Pearson
Correlation
.225* -.162 -.059 .146 -.120 .215 -.081 1 -.059 -.223 -.117 -.123 .159 .166 -.209 -.014 .117 .112
Sig. (2-tailed) .069 .193 .640 .243 .339 .083 .519 .640 .072 .351 .326 .203 .184 .092 .911 .351 .370
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
32
Pearson
Correlation
.178 .319 1.000 .245* .265
* .178 -.076 -.059
* 1
** .319 .312 .293 .165
* .244
* .331
* .261 .211
* .447
Sig. (2-tailed) .153 .009 .000 .048 .032 .153 .546 .640 .009 .011 .017 .186 .048 .007 .035 .089 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 196
VA
R0
00
33
Pearson
Correlation
.060 .935 .319 .059** .857
** .061 .074 -.223
** .319
** 1 .879 .845 .094 .092
** .968 .672
* .187
** .587
Sig. (2-tailed) .633 .000 .009 .636 .000 .629 .556 .072 .009 .000 .000 .451 .465 .000 .000 .134 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
34
Pearson
Correlation
.071 .942 .312 .044** .925
** .068 .069 -.117
** .312
** .879 1 .859 .034 .102
** .906 .765 .126
** .603
Sig. (2-tailed) .570 .000 .011 .728 .000 .587 .580 .351 .011 .000 .000 .788 .416 .000 .000 .314 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
35
Pearson
Correlation
.131 .916 .293 .095** .833
** .098 .016 -.123
** .293
** .845 .859 1 .033 .096
** .876 .731 .168
** .591
Sig. (2-tailed) .295 .000 .017 .448 .000 .434 .899 .326 .017 .000 .000 .795 .441 .000 .000 .177 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
36
Pearson
Correlation
.835** .031
** .165
** .776 .063 .801
** .172
** .159 .165 .094
** .034
** .033
** 1
** .866 .067
** .226 .831 .721
**
Sig. (2-tailed) .000 .806 .186 .000 .618 .000 .168 .203 .186 .451 .788 .795 .000 .594 .068 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
37
Pearson
Correlation
.876** .092
** .244
** .782 .124 .847
** .193
** .166 .244
* .092
** .102
** .096
** .866
** 1 .069
** .274 .850 .779
**
Sig. (2-tailed) .000 .465 .048 .000 .319 .000 .120 .184 .048 .465 .416 .441 .000 .583 .026 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
38
Pearson
Correlation
.036 .968 .331 .037** .887
** .035 .034 -.209
** .331
** .968 .906 .876 .067 .069
** 1 .703
* .163
** .578
Sig. (2-tailed) .773 .000 .007 .765 .000 .780 .788 .092 .007 .000 .000 .000 .594 .583 .000 .190 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
39
Pearson
Correlation
.240 .740 .261* .235
** .732
** .213
** -.044
** -.014
** .261
** .672 .765
** .731
* .226 .274
** .703
** 1 .351
** .670
**
Sig. (2-tailed) .052 .000 .035 .057 .000 .086 .724 .911 .035 .000 .000 .000 .068 .026 .000 .004 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Page 197
VA
R0
00
40
Pearson
Correlation
.819** .187
** .211
** .730
* .154 .818
** .292
** .117 .211
** .187
** .126
** .168
** .831
** .850
* .163
** .351 1 .802
**
Sig. (2-tailed) .000 .134 .089 .000 .216 .000 .017 .351 .089 .134 .314 .177 .000 .000 .190 .004 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
VA
R0
00
41
Pearson
Correlation
.736** .608
** .447
** .715
** .586
** .701
** .186
** .112
** .447
** .587
** .603
** .591
** .721
** .779
** .578
** .670 .802
** 1
**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .135 .370 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Page 198
Nama : Melda Listiani
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 12 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kadu Peusing RT/RW 01/09 Pandeglang - Banten
E-mail : [email protected]
Pendidikan Formal
2000 – 2006 : SDN Kabayan 1
2006 – 2009 : SMP Negeri 2 Pandeglang
2009 – 2012 : SMA Negeri 2 Pandeglang
2012 – 2016 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa