TINGKAT CERAI GUGAT DI JAKARTA Studi Pada Pengadilan …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1894/1/MUMHAMMAD...Pahlawan Harahap, SH., MA., selaku Ketua Pengadilan Agama

TINGKAT CERAI GUGAT DI JAKARTA

(Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta SelatanTahun 2006–2008)

Oleh:

Muhammad Muslim

NIM: 101044122109

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2009 M

TINGKAT CERAI GUGAT DI JAKARTA

(Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta SelatanTahun 2006–2008)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

Muhammad Muslim

NIM: 101044122109

Di Bawah Bimbingan

Afwan Faizin, M.A

NIP.150326890

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2009 M

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi adalah hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini, telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli

saya/merupakan hasil jiplakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 01 Desember 2009

Muhammad Muslim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa atas

segala sesuatu, yang telah memberikan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu

tercurahkan kepada Sang Teladan Nabi Muhammad saw, serta keluarga, sahabat dan

para penerus perjuangan agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak

sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah

berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan serta dukungan dan bantuan dari

berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, dapat diatasi dengan sebaik-

baiknya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan

kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga

memperlancarkan terselesaikannya skripsi ini.

2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA., dan Kamarusdiana, S.Ag., M.Hum., selaku

Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

3. Afwan Faizin, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran selama membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Allah memudahkan setiap langkahnya. Amin.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan

wawasan, ilmu dan pengetahuan kepada penulis, dan mudah-mudahan penulis

bisa mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

5. Drs. Pahlawan Harahap, SH., MA., selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, Beserta jajarannya, khususnya kepada pak Aji dan pak Taufik karena

dengan bantuan beliau-beliau lah penulis dapat melengkapi segala data yang

dibutuhkan.

6. Dra.Hj. Muhayah, SH., MH., dan H. M. Khailani, SH. MH, selaku Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan sekaligus yang menjadi sumber

wawancara. Terima kasih karena sudah memberi kesempatan pada penulis untuk

wawancara di sela-sela kesibuaknnya.

7. Pimpinan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

beserta segenap jajarannya, juga Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan

Hukum dan segenap jajarannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan,

bantuan serta fasilitas kepada penulis untuk mengadakan studi kepustakaan.

8. Teruntuk kedua orang tua penulis, untuk segala doa, kasih dan sayangnya,

keikhlasan dan ketabahan dalam mengasuh dan mendidik, yang selalu penulis

rasakan hingga saat ini.

9. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap anak-anak Sanyo

Boy, teman-teman UKM RIAK, Lord Ahmed (beserta teman-temannya). Mudah-

mudahan jalinan persahabatan kita tidak akan luntur lekang oleh waktu dan

semoga persahabatan kita bisa terjalin sampai kapanpun dan dimanapun kita

berada. Terima kasih untuk semua keakraban, keceriaan, kenyamanan,

kebersamaan, serta kedamaian yang kalian berikan.

Semoga amal baik mereka dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlipat

ganda. Jazakumullah Khairan Katsiran. Sungguh hanya Allah yang dapat membalas

kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya mohon maaf penulis sampaikan untuk semua pihak yang tidak

tersebutkan.

Jakarta, 01Desember 2009 M

14 Dzulhijjah 1430 H

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 7

D. Tinjauan Kajian Terdahulu .................................................... 8

E. Kerangka Teori ..................................................................... 9

F. Metode Penelitian ................................................................. 11

G. Sistematika Penulisan ............................................................ 13

BAB II KAJIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM

HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian ............................... 15

B. Macam-macam Perceraian dan Akibat Hukumnya ................ 18

C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian ........................................ 32

BAB III. KEADAAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA

SELATAN

A. Sejarah Singkat Tentang Berdirinya Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dan Dasar Hukum Pembentukannya. ............. 38

B. Struktur Organisasi Pangadilan Agama Jakarta Selatan ......... 42

C. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jakarta Selatan ...... 44

D. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan............... 46

BAB IV PENINGKATAN ANGKA DAN FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI CERAI GUGAT DI

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

A. Gambaran Perkara Cerai Gugat dari Tahun 2006-2008 .......... 48

B. Jumlah Peningkatan Angka Cerai Gugat di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan ......................................................... 51

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya

Peningkatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan .................................................................................. 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................... 64

B. Saran-saran ........................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................... 69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara ................................................................................... 69

2. Hasil Wawancara ......................................................................................... 71

3. Bagan Struktur Pengadilan Agama Jakarta Selatan ....................................... 85

4. Data Perceraian Tahun 2006 ......................................................................... 86



7. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian ............................................... 95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal

dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lainnya saling

menyayangi dan mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama

seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa

perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita

sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.1

�� !�"��

#☯��&'�� (�)*,�� .�/� 0�1&2��34 56�7�8�� !9�,�:�� ,;<2�*<� =�☺��?�� @ <�34 A3B �C��D EF�� G� HI�*�4�/�

��JK�⌧�� MNOP Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berpikir. (QS. 30:21)

Persoalan yang kerap timbul dalam perkawinan biasanya terdapat pada

tugas dan kewajiban sebagai pasangan yang terkadang tumpang tindih karena

1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

beberapa sebab. Apabila salah satu pihak ada yang melalaikan hak dan

kewajibannya dalam perkawinan atau rumah tangga maka masing-masing pihak

suami istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Karena kedua belah

pihak mempunyai hak yang sama sebagai warga negara mempunyai kedudukan

yang sama dalam hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang

perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 3.2 Pada perkembangannya, manusia

selalu berusaha memotifasi diri untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan

bekerja keras. Banyak hal yang dilakukan baik yang bekerja sebagai karyawan

maupun yang berwiraswasta, namun pada kenyataanya ada beberapa hal pada

bidang pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan sebagian hanya

dilakukan oleh perempuan. Hal tersebut yang pada akhirnya mendorong

perempuan untuk melangkah mensejajarkan diriya dengan laki-laki atau lebih

dikenal dengan persamaan gender.

Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan

kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-

laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan

untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan

beramal sholih. Islam mendudukkan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Banyak

sekali ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat

wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat. Tak

2 Himpunan Undang-undang, No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama Indonesia, 2004

ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang

membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing.3

Islam jelas memberikan kebebasan kepada setiap perempuan dalam

bekerja, namun permasalahan yang kerap kali timbul adalah timbulnya ke-

engganan perempuan untuk mengurus rumah tangganya yang menjadi tugas

utamanya, sehingga perhatian terhadap anak akan sangat berkurang.

Islam menginginkan rumah tangga yang dibina dalam suatu pernikahan

yang kekal, yaitu dengan keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi

dan menyayangi. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak merasa damai

dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.4

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun

bahagia dan tentram, namun sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus

sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami

kehidupan dan pertengkaran di antara pasangan suami isteri yang merasa tidak

nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya

membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan sering terjadi perkawinan

mereka kandas di tengah jalan5. Perselisihan yang timbul dalam pernikahan kini

banyak disebabkan permasalahan yang beragam bermula dari faktor ekonomi,

3 www.mahkamahsyariahaceh.go.id/data 28 Juni 2009.

4 Drs. Kamal Mukhtar. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:Bulan Bintang,

1974) h. 14

5 Chuzaemah Tahido Yanggo dan A. Hafiz Anshari. A. Z., Problematika Hukum Islam dan

Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal.72

perbedaan dalam menentukan sikap, penyelesaian masalah yang mementingkan

ego, dan lain sebagainya. Sang istri sebagai wanita karir dan suami yang

menganggur menyebabkan ketiadaan nafkah dalam keluarga dari suami, sehingga

nafkah keluarga hanya bergantung dari sang istri atau penghasilan yang didapat

istri lebih tinggi.

Perselisihan dalam rumah tangga memang menjadi polemik yang panjang,

di mana kini kesempatan wanita dalam bekerja lebih terbuka lebar dibandingkan

dengan kesempatan yang terbuka bagi kaum pria. Kesibukan istri sebagai wanita

karir terkadang menyita banyak waktu sehingga berkurangnya porsi pendidikan

anak dalam keluarga. Dengan gender ini lah ternyata tidak melulu memberikan

efek yang baik.

Perceraian seyogyanya merupakan jalan terakhir dari beberapa

penyelesaian yang telah dilakukan baik dari pihak suami dan isteri atau dari pihak

keluarga kedua belah pihak, bila pertengkaran tidak dapat diselesaikan maka

barulah terdapat hak masing-masing pihak untuk mengadakan perceraian, itu pun

dengan alasan-alasan yang memadai6. Sesuai petunjuk yang dijelaskan di dalam

al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 35:

��34�� Q.&��S �T0�4�K 0�UWPX�:�� (�*7Y�7��00�Z

0[☺�� 3��\�� 0[☺�� ]0�13��\�� 34 ]��^ _J

0☯��`34 P��/Z�* a]0�

6 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002), cet. Ke-2, hal. 102

]0�☺bW�X&2�� <�34 K]0� ��#⌧c 0d☺23�� ,eJ3C�S M_3P

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. 4:35)

Walaupun demikian, Islam sebenarnya mempunyai tujuan untuk

memperkecil perceraian, atau menganjurkan untuk mencegah terjadinya

perceraian karena perceraian termasuk dari perbuatan halal yang dibenci oleh

Allah, Rasulullah SAW bersabda:

�� وف � ،�� آ�� ا��% � �� ا� � ،د��ر � ��رب �, وا� �5�و4�� ا) إ�& ا�2�ل أ�0/: -�ل و+'�* �' ( ا) �'&

7 )داود وا� ��4( و��( ا��آ*ورا: ا�9 (ا�27ق

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Nabi saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah

SWT adalah talak”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-

Hakim).

Namun jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang

terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan Pengadilan Agama jika hal tersebut tidak dapat didamaikan

kembali.8 Pengadilan memberikan kesempatan yang sama kepada suami atau

isteri untuk mengajukan perceraian, dengan memakai istilah yakni Cerai Talak

7 Abû Dâwûd Sulaiman Sajastani, Sunan Abu Daud, (Cairo: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1952),

Juz 1, hal. 503

8 Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

(permohonan cerai dari suami yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama)

dan Cerai Gugat (permohonan cerai dari isteri yang diajukan oleh isteri ke

Pengadilan Agama).

Berdasarkan data Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada periode 2006-

2008 teradapat peningkatan perceraian dengan berbagai masalah yang terjadi.

Perceraian banyak terjadi dengan proses cerai gugat yang banyak dilakukan oleh

sang istri. Atas latar belakang yang disebutkan di muka, maka penulis mengambil

tema pembahasan skripsi: "Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi Pada

Pengadilan Agama Jakarta SelatanTahun 2006–2008)".

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembahasan skripsi ini hanya sebatas pada cerai gugat yang terjadi

pada tahun 2006-2008 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di sini

penulis mencoba menyajikan data-data yang menyebabkan terjadinya

peningkatan terhadap perceraian, sehingga dapat dipersentasikan penyebab

perceraian yang berdasarkan cerai gugat.

2. Perumusan Masalah

Perceraian bukan hanya milik bagi kaum suami saja melainkan istri

pun mempunyai hak untuk bercerai,yaitu dengan cara cerai gugat atau dalam

kitab fikih biasa disebut dengan kata khulu’. Dalam undang-undang

perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 disebutnkan bahwa untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Dalam pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pun disebutkan, bahwa percerain dapat terjadi karena

alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: (a). Salah satu pihak berbuat zina,

(b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya, (c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d). Salah

satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain, (e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

atau istri, (f). Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga, (g). Suami melanggar taklik-talak, dan (h). Peralihan agama atau

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari pernyataan di atas, maka penulis pun tertarik untuk meneliti atau

menganalisa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat dan tentang

angka cerai gugat itu sendiri yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan.

Berikut merupakan perumusan masalah pada pembahasan skripsi ini adalah:

a. Apakah angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan periode

2006-2008 terjadi peningkatan atau menurun?

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya tingkat cerai gugat di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Seberapa besar peningkatan angka cerai gugat?

b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka cerai gugat

di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi

dalam proses pendewasaan hukum islam di Indonesia disamping sebagai

syarat kelulusan pendidikan S1.

b. Bagi jurusan Peradilan Agama, hasil pembahasan skripsi ini diharapkan

dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi umum, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi

ketika dihadapkan pada masalah yang diangkat penulis.

D. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan studi

terdahulu terhadap beberapa skripsi yang terkait dengan pembahasan dalam

skripsi ini, diantaranya adalah:

NO JUDUL DAN PENULIS FOKUS PERSAMAAN PERBEDAAN

1. “Cerai gugat di wilayah

yurisdiksi Pengadilan

Agama Jakarta Timur

(Analisa Perkara Cerai

Gugat Tahun 2004)”, oleh

Maimunah. Di bawah

bimbingan Bapak Ahmad

Tholabi Kharlie. Tahun

2006

Hanya membahas

tentang tingginya

angka cerai gugat

yang terjadi

pada tahun 2004

Mengangkat

masalah tingkat

cerai gugat

Tidak

mengkaji

cerai gugat

bahkan cerai

talak yang

terjadi pada

tahun 2006-

2008

2. “Faktor Penyebab

Tingginya Perkara Cerai

Gugat Di Pengadilan

Agama Kota Palembang”,

oleh Rusmala Dewi Jayanti

pada tahun 2007. Di bawah

bimbingan Bapak Drs. H.

Hanya

memfokuskan

pada latar

belakang para

penggugatnya

saja dan

menganalisa

Menganalisa

faktor-faktor

yang menjadi

penyebab

tinginya perkara

cerai gugat

Tidak

menganalisa

tentang

peningkatan

secara

prosentase

dari pertama

A. Basiq Djalil, S.H., M.A datanya hanya

pada perkara

cerai gugat yang

terjadi dari tahun

2004-2006

ke tahun

selanjutnya

3. “Efektifitas Penyelesaian

Perkara Cerai Gugat Di

Pengadilan Agama

Kabupaten Cianjur Jawa

Barat”, oleh Husnul

Khotimah pada tahun 2006.

Di bawah bimbingan Ibu

Dra. Hj. Halimah Ismail

Hanya

memfokuskan

pada prosedur

pengajuan,proses

penyelesaian, dan

tinjauan terhadap

azas peradilan

Mengkaji

masalah cerai

gugat

Tidak

menganalisa

faktor-faktor

sebabnya dan

data-data

tentang cerai

gugat

E. Kerangka Teori

Dengan kondisi lingkungan sosial yang berkembang dari masa ke masa,

maka permasalahan yang dihadapi manusia sebagai pelaku dalam interaksi sosial

pun semakin kompleks. Jika dahulu perempuan tidak memiliki peran yang terlalu

banyak lantaran posisi laki-laki yang lebih kuat sebagai pelindung kaum

perempuan, maka saat ini dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan, bahwa perempuan dapat mengambil peran yang sama banyak dengan

yang diambil laki-laki sesuai kemampuan yang dimilikinya, bahwa dalam rumah

tangga perempuan juga memiliki peran penting yang tidak bisa dipandang sebelah

mata, bahwa pertangungjawaban perempuan di akhirat adalah sama dengan laki-

laki dihadapan Allah, maka permasalahan pun semakin kompleks.

Maka pemahaman terhadap cerai gugat pun harus benar dipahami bahwa

cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh

seorang istri agar perkawinan terhadap suaminya menjadi putus. Dalam

perkawinan agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta'lik

talak.9 Pemahaman seperti ini harusnya dapat dipergunakan dengan baik sebagai

hak bagi istri yang diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam berumah

tangga baik pun oleh para suami agar dapat menjaga apa yang menjadi hak dan

kewajiban masing-masing dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai

prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan

9 Abdul Manan, Aneka Masalah: Hukum Pedata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2006), hal: 19.

lain-lain). Berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.10

Sedangkan dalam memaparkan data penulis menggunakan metode kuantitatif

yang merupakan suatu prosedur penelitian agar menghasilkan data

explanatory research, melalui pendekatan ini penulis diharapkan dapat

menjelaskan hubungan data cerai gugat di Pengadilan Jakarta Selatan yang

diperoleh dengan perumusan masalah sehingga penulis dapat menguraikan

data yang sesuai dengan judul skripsi tersebut diatas.

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian untuk mengadakan akumulasi

data dasar belaka. Selain itu ditunjang pula oleh data-data hasil penelitian

lapangan (field research).

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang didapat dari lapangan.

Penulis mewawancarai langsung dengan pihak yang terkait dengan data

yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini teknik pemilihan data secara

sistematis agar penulis mudah dalam mengolah data yang diperoleh.

10 Hadawi Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada

University Press, 1998), cet. Ke-8, h. 63.

b. Data Sekunder

1) Dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan perkara cerai

gugat

2) Penelitian kepustakaan (library research) dari buku, artikel dan karya

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta lapangan, kemudian

dibaca dengan membandingkan dan mengamati dengan pengamatan content

analysis. Sehingga ditemukan langkah strategis untuk menghindari berbagai

risiko yang mungkin timbul, dengan metode analisis Deskriptif, yaitu dengan

cara memaparkan data-data yang ada secara apa adanya. Setelah itu data

dipaparkan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif.

5. Teknik Penulisan

Standar penulisan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada buku

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)”.11

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah

dan perumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian

11Hamid Nasuhi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (CeQDA: Jakarta, 2007), h. 34.

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian,12 dan sistematika

penulisan.

BAB II : Beberapa masalah tentang pengertian perceraian dan dasar

hukumnya. Kemudian macam-macam perceraian serta akibat

hukumnya, dan faktor-faktor penyebab perceraian.

BAB III : Merupakan sekilas tentang Pengadilan Agama Jakarta Selatan

sebagai objek penelitian yang terdiri dari lima bagian, sejarah

singkat tentang berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan

dasar hukum pembentukannya. Sarana dan prasarana kantor

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, wilayah hukumnya, serta

struktur organisasinya.

BAB IV : Peningkatan angka cerai gugat dan faktor-faktor yang

mempengaruhi di Pangadilan Agama Jakarta Selatan yaitu:

Gambaran perkara cerai gugat dari tahun 2006-2008. Jumlah

Peningkatan Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan., beberapa faktor penyebab terjadinya cerai gugat.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran serta

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang

dianggap penting.

12 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

1998), h.96

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Sakinah, mawaddah warohmah adalah asas dan tujuan disyariatkannya

pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Namun kenyataannya banyak terjadi

dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang

isteri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi

dalam media massa, sehingga diketahui khalayak ramai. Yang pantas

disayangkan, mereka tidak segan-segan membuka rahasia rumah tangga, hanya

sekedar untuk bisa memenangkan gugatan,. Padahal, semestinya persoalan

gugatan cerai ini harus dikembalikan kepada agama, dan menimbangnya dengan

Islam. Dengan demikian, kita semua dapat ber-Islam dengan kaffah (sempurna

dan menyeluruh).

Kata perceraian berasal dari kata “Cerai” mendapat awalan “per” dan

akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata talak atau cerai

adalah terjemahan dari bahasa Arab ( yang artinya ( ا=2ق– ی7'> –='>

lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.13

13 Ahmad Warson Munawir, Almunawir Kamus Besar Indonesia, (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h.681.

Pengertian perceraian adalah "penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.14

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Taqiyudin:

� و@=2ق أ�27ق ?%Aا� � ا�'C0 ه9 �

Artinya: "talak menurut bahasa adalah melepas ikatan/menceraikan".15

Sedangkan menurut terminologi adalah melepaskan ikatan perkawinan

(nikah).16

Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak.

Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak

tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

��Kg�0� P�0�ij�k ( ll0m &�3n�Z o0�p:�7;��

C⌧ 3e�q� ��m �3n3� � 5r��

?6��s ��!9�� (��t7�Zu�

]0q☺�� q�7\*☺.�:�� 0v&t⌧K

wr34 �� ]0�Z0� �s xr�� 0�☺2y4

�2�^ v]0� ( ��3n�Z �z�{&��S xr��

0�Uty4 �2�^� v]0� 5⌧�Z

��0;|8 0�☺W�e�� 0�Ut�Z

��^�&Z0� ��3� � �CZ�� 2�^�

v]0� 5⌧�Z 0�\�^��7� @ ��

q^�7�� 2�^� v]0�

�C}~��u��u�Z �7\ ��*U3��K!�0�

MNN�P

14 Sebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), Cet. Ke-24, Hal.

42.

15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet.I, h.198.

16 Mohammad Rif’i, Kifayatul Akhyar, terjemah (Semarang: PT.Toha Putra, 1978), h.307.

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali

kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. 2/229)

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa

sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada

empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah

seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula

hubungan perkawinan.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan

dinyatakannya kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut

talak.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri, karena si istri melihat sesuatu

yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak

berkehendak untuk itu.

Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan

membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan

ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara

ini disebut khulu’.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah

melihat adanya suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak

dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam

bentuk ini disebut Fasakh.17

B. Macam-macam Perceraian dan Akibat Hukumnya

Pada zaman jahiliyyah tidak ada peraturan yang mengatur tentang

perceraian. Laki-laki boleh saja menthalak isterinya seberapa saja dia kehendaki.

Setiap kali akan habis masa iddahnya, maka rujukinya kembali. Hal seperti itu

dilakukan berkali-kali. Denagan demikan berarti kaum laki-laki telah berbuat

sewenang-wenang oleh isterinya.18

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang

Perkawinan (pasal 39–41) dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan

(pasal 14–36) menjelaskan bahwa ada dua macam perceraian,yaitu: (1). Cerai

talak, dan (2). Cera gugat. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129–

132 menyebutkan bahwa bentuk perceraian dibedakan menjadi: talak cerai atau

permohonanan, dan Cera gugat.19

17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet.I, h.197

18 Bakri A. Rahmad dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-

undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal. 41

19 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akadika Pressindo,

2004), h.143-144

Cerai talak merupakan suatu pemutusan hubungan perkawinan yang

dinyatakan oleh seorang suami kepada isterinya (berupa talak) pada perkawinan

yang dilaksanakan menurut aturan agama Islam. Yang berisikan pemberitahuan

bahwa ia bermaksud menceraiakan isterinya.

Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas dengan

perkataan yang jelas seperti suami berkata pada istrinya ”engkau aku ceraikan”

ataupun dengan bahasa sindiran. Sedangkan istri yang cerai dari suaminya maka

ia harus menebus dirinya dengan sejumalah uang yang ia serahkan kepada

suaminya yang demikian disebut khulu’.20

Cara talak seperti ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

(pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan didasarkan

pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang tersebut.21

Perkara Cerai Talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh seorang

suami yang pernikahannya dilakukan menurut perkawinan Islam. Dalam perkara

cerai talak, posisi suami sebagai Pemohon berlawanan dengan isteri sebagai

Termohon. Apabila dikabulkan, maka dalam salah satu amar (diktum)

putusannya, pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak di hadapan sidang pengadilan agama. (pasal 70 yat (1) UU no. 7 tahun

20 Abu Bakar Al-Jaziri, Ensiklopedi Muslim, terj. Fadli Bahir, Lc, (Jakarta: Darul Falah,

2005), Cet. Ke-9, Hal, 605.

21 R. Subekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pratnya

Paramita, 2006), cet.ke-27, h.549

1989). Pelaksanaan sidang untuk pengucapan ikrar talak akan dilakukan setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Sesaat setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya, maka Panitera

menerbitkan Akta Cerai untuk Pemohon dan Termohon. (pasal 72 jo. 84 UU no. 7

tahun 1989).

Perkara Cerai Gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak

isteri terhadap suaminya. Dalam perkara ini posisi isteri adalah sebagai Penggugat

berlawanan dengan suami sebagai Tergugat. Apabila gugatan cerai dikabulkan,

maka selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum

tetap, Panitera akan menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat.

(pasal 84 ayat (4) UU no. 7 tahun 1989).

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan

terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi

dengan suatu putusan pengadilan.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya di

depan pengadilan agama dimana tergugat bertempat tinggal yang sesuai dengan

pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.22

Gugatan

tersebut dapat berupa surat gugatan maupun secara lisan, namun pada prinsipnya

harus secara tertulis.

22 Ibid, h.549

Yang dimaksud dengan surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan

kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak

untuk bercerai karena adanya suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan

pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak seorang isteri.23

Dan

cerai gugat ini pun harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan

oleh undang-undang tersebut.

Pengertian cerai gugat dalam hukum Islam dikategorikan dengan istilah

yang disebut khulu’, arti khulu’ ialah perceraian berdasarkan persetujuan suami

istri yang berbentuk jatuhnya satu kali talak dari si suami kepada si istri dengan

adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si istri yang menginginkan cerai

dengan khulu’ itu.24

Ditinjau dari segi waktu dijatuhakn talak oleh suami, maka talak dibagi

menjadi tiga macam, yaitu:

1. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan dengan tuntunan sunnah. Disebut

talak sunni apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli.

b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam

keadaan suci dan haid.

23 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Pustaka Pelajar,

2003), cet. Ke-4, h. 39

24 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1986), cet.V, h.115

c. Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan,

dipertengahan maupun di akhir suci. Sekalipun beberapa saat setelah itu

datang haidh.

d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci ketika talak

dijatuhkan.25

2. Talak bid’î, talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan

tuntunan sunnah, artunya tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Termasuk talak bid'î ialah:

a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haidh, baik

dipermulaan haidh maupun dipertengahan. Talak yang seperti ini akan

memberi kemudharatan kepada isteri, karena iddahnya menjadi lama.

Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi

pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci. Talak macam ini akan

menimbulkan penyesalan suami, karena akan muncul keraguan jangan-

jangan isteri sedang hamil, karena laki-laki sering sekali menalak isteri

belum memberinya seorang anak. Kalau sudah terlanjur menyesal, sulit

mempertemukannya kembali dan ini akan menyebabkan kesengsaraan

anak.

3. Talak La sunni Wala bid'î, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak

sunni dan tidak pula termasuk talak bid'î.

25 Sri Mulyati, Relasi Suami Isteri dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN

Syarif Hidayatullah, 2004), h.27

Menurut ulama Hanabilah, yang termasuk dalam talak ini adalah:

a. Isteri yang sudah tidak haidh lagi.

b. Isteri dibawah umur.

c. Isteri dalam keadaan hamil.

d. Dan isteri yang belum dicampuri.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami kembali lagi kepada mantan

isterinya, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu: talak raj'î dan talak bâ’in.26

Talak raj'î yaitu talak yang masih boleh dirujuk. Arti rujuk ialah kembali,

artinya kembali mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak melalui proses

perkawinan lagi, tetapi melalui proses yang lebih sederhana.27

Dengan kata lain, talak raj'î bisa juga diartikan dengan talak yang

dijatuhkan suami kepada isterinya yang sudah digauli dan juga sebagai talak satu

atau talak dua.

Konsekuensinya, bila isteri berstatus iddah talak raj'î, suami boleh rujuk

kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa saksi dan mahar pula. Akan

tetapi kalau iddah telah habis, maka suami tidak boleh rujuk kembali kepadanya,

kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar pula. A. Fuad Said,

beliau berpendapat bahwa talak raj'î ialah talak sunni yang telah dicampuri, baik

dengan sharih maupun kinayah.28

26 Ibid, h. 31

27 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, h.10

28 A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), h.55

Talak bâ’in adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang

belum pernah digauli atau talak tiga.29

Talak bâ’in ini terbagi menjadi dua macam,

yaitu:

a. Talak bâ’in Sughra

Yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia

dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.30

b. Talak bâ’in kubra

Yaitu talak yang sama hukumnya dengan talak bâ’in sughra, yaitu

memutuskan tali perkawinan. Bedanya, talak bâ’in kubra tidak menghalalkan

mantan suami merujuk isterinya lagi, kecuali isterinya tersebut harus kawin

terlebih dahulu dengan laki-laki lain (muhallil).31

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai

ucapan talak, maka talak dibagi menjadin dua macam, yaitu:

1. Talak Shârih

Yaitu talak yang dijatuhkan suami menggunakan ucapan langsung tanpa

menggunakan sindiran atau kiasan. Maksudnya kata-katanya yang keluar dari

mulut sang suami itu tidak ragu-ragu lagi, bahwa ucapannya itu untuk

memutuskan hubungan perkawinan. Misalnya, kata-kata suami “engkau (hai

29 Ibid, h.31

30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. I, h. 221

31 Sayyid Sabiq, Fiqhusunnah: Fikih Sunnah 8, Penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung:

PT.Al-Ma’arif, 1981), cet. I, h.68

wanita) tertalak”, atau “saya ceraikan engkau”. Dengan niat atau pun tidak

keduanya harus bercerai, asalkan perkataannya itu bukan berupa hikayat atau

cerita.32

2. Talak kinayah

Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.

Talak dengan kata-kata kinayah bergantung pada niat suami, artinya jika

suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak maka jatuhlah

talak yang dimaksud. Sebaliknya, jika suami dengan kata-kata kinayah

tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak dinyatakan

jatuh.33

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang

diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana: suami tidak memberikan

nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut; suami meninggalkan

istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun

terdapat kontroversi tentang batas waktunya); suami tidak melunasi mahar (mas

kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun

seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau adanya perlakuan

buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain

yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. Jika gugatan tersebut

32 Ahmad Shiddieq, Hukum Talak dalam Islam, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h.16

33 Sri Mulyati, Relasi Suami Isteri dalam Islam, h.30

dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim

berhak memutuskan (tafrîq) hubungan perkawinan antara keduanya.

Khulu’ adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan

istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.

Penceraian semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Jamilah binti

Sahal, istri dari Tsabit bin Qais, merupakan wanita pertama yang melakukan

khulu’ dalam Islam. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas:

H� ��G ا��أة أن� ��س ا� �- GI'�& ا��%� أ�ا�'�( ) و+'�* �'

G��A? ا�'�( ر+9ل ی� G�� H - �� JK�أ ) وL�M�% دی و@ �'> ?% �'

+9لر ?�Aل اP+2م ?% اNM�� أآ�: أI�دLی و+'�* �' ( ا�'�( �'�& ا�'�( ) '� )KA��ی G��- *� ا��یCA ا-�� و+'�* �' ( ا�'�( �'�& ا�'�( ر+9ل -�ل ن�RAL'=و CA '7I. 34

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a. diceritakan: Istri Tsabit bin Qais datang menemui

Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela suamiku

Tsabit bin Qais baik dalam hal akhlak maupun agamanya. Hanya saja aku

khawatir akan terjerumus ke dalam kekufuran setelah (memeluk) Islam (karena

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri)”. Rasulullah bersabda:” Apakah

kamu bersedia mengembalikan kebun itu kepada suamimu? Wanita itu menjawab:

“Saya bersedia”, lalu Rasulullah berkata kepada suaminya: “Ambilah kebun itu

dan ceraikan istrimu”. (HR.Bukhari).35

Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman:

9�Kه� �� V�WIوا أن M�* ی��U و��Iءا �Y Z أ�� ی]�?� أن إ�� A��ود ی

�� أ�� KN�* ?\ن ا�'�(A4��ح ?'� ا�'�( ��ود ی ��R '� �� K�تا? ? )�

34 Ibnu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Shahih Bukhori (Kohiro: Jumhuriyah

Mishro Al-Arobiyah, 1411-H), Juz-VIII, h. 219

35 Sayyid Sabiq, Terjemahan: Fikih Sunnah JIlid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Cet.

Ke-3, h. 190-191

Artinya:

” …Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya…. “(Q.S.2:229)

Menurut para fuqaha, khulu’ pengertian luasnya yakni perceraian dengan

disertai agar melepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’, mubaraah

atau pembebasan, dan talak. Jika ditelusuri pengertian khususnya, yaitu talak atas

dasar iwadh (pengganti) sebagai tebusan dari istri.36

Dengan pengertian khulu’ diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

khulu’ adalah hak memutus akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang dapat

terjadi atas kesepakatan (jumlah tebusan mahar) atau perintah hakim agar istri

membayar dengan jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya.37

Menurut golongan Zahiriyah dan pendapat Ibnu Mundzir, bahwa untuk

sahnya khulu’ haruslah karena istri nusyuz atau durhaka kepada suami.38

Tetapi

Imam Syafi’i, Abu Hanifah berpendapat bahwa khulu’ itu sah dilakukan meski

istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan khulu’ itu sah dengan saling kerelaan

antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja.39

Khulu’ adalah sah apabila telah ada syarat-syarat berikut:

36 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), edisi.I, h.221

37 A. Rahman. I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persada, 2002), cet.I, h.251

38 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h.220

39 Ibid, h.103

1. Kerelaan dan Persetujuan

Para ahli fiqh sepakat bahwa khulu’ dapat dilakukan berdasarkan

kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asal kerelaan dan persetujuan itu

tidak berakibat kerugian di pihak orang lain.40

Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khulu’ dari istrinya,

sedang pihak istri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang istri, maka

ia dapat mengajukan gugatan untuk bercerai kepada pengadilan.

2. Istri yang dapat di khulu’

Para ahli fiqh sepakat bahwa istri yang dapat dikhulu’ itu ialah yang

mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya.41

3. Iwadh

Bentuk iwadh sama dengan bentuk mahar. Benda apa saja yang dapat

dijadikan mahar dapat pula dijadikan iwadh.

Mengenai jumlah iwadh, yang penting ialah persetujuan pihak-pihak

suami istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang atau sama atau lebih dari

jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri

diwaktu terjadinya akad nikah.42

4. Waktu menjatuhkan khulu’

40 Kamal Mukhtar, Asa-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,

1993), cet.III, h.184

41 Ibid, h. 185

42 Ibid, h.186

Para ahli fiqh sepakat bahwa khulu’ boleh dijatuhkan pada masa

haidh, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah

dicampuri dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pengertian umum ayat

229 surat Al-Baqarah dan Hadits Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-

waktu menjatuhkan khulu’.43

Ketentuan hukum khulu menurut tinjauan fikih, dalam memandang

masalah Al-Khulu terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut:

1. Mubah (Diperbolehkan). Ketentuannya, sang wanita sudah benci tinggal

bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak

suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah

Subhanahu wa Ta’ala dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah

Subhanahu wa Ta’ala.

“Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah khulu' ini

dengan pernyataannya, bahwasanya khulu', ialah seorang suami menceraikan

isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang,

kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat

melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena

adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena

jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang,

kecuali jika keduanya membutuhkan penceraian, karena khawatir dosa yang

43 Ibid, h. 187

menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (Perceraian besar atau talak

Tiga).

Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan khulu' (gugat cerai) bagi

wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat

dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami

mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak

memilih perceraian.

2. Diharamkan Khulu', Hal Ini Karena Dua Keadaan.

a. Dari Sisi Suami. Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan

komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya

dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan

gugatan cerai, maka khulu' itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada

wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika khulu' tidak

dilakukan dengan lafazh thalak, karena Allah SWT berfirman:

9�Kه�Iءا_� /�'9ه� VK�ه9�ا �� I @و Ca��N� IWأن ی �bإ � C�L وZ��وه� ��وف ?\ن آ�ه9�Kه� ?�c& أن MI�ه9ا U�

�Y Z ا� �ا آ�� ) � ا) ?�dوی .

Artinya:

“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” (Q.S. 4:19)

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil

tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah

agar isteri tersebut membayar terbusan dengan khulu', maka diperbolehkan

berdasarkan ayat di atas.

b. Dari Sisi Isteri. Apabila seorang isteri meminta cerai padahal

hubunganrumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun

pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada

alasan syar’i yang membenarkan adanya khulu'.

3. Mustahabbah (Sunnah) Wanita Minta Cerai (khulu').

Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang

isteri disunnahkan khulu. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

4. Wajib

Terkadang khulu' hukumnya menjadi wajib pada sebagiaan keadaan. Misalnya

terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan.

Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan

yang dapat menyebabkan keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan

menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan

hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun

hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban bepisah,

maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari

suaminya tersebut khulu' walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang

muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan

perbuatan kufur.

Efek hukum yang ditimbulkan Fasakh dan khulu’ adalah talak bâ’in

sughra, yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa ‘iddah. Artinya,

apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan

melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri

wajib menunggu sampai masa ‘iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan

laki-laki yang lain.

C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian ada

beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa perceraian dapat terjadi. Hal ini

dijelaskan dalam KHI pasal 116 dan PP No.9 Th.1975 pasal 19. Terdapat juga

dalam pasal 39 ayat 2 UUP No.1 Th.1974.

Alasan perceraian menurut hukum Islam adalah:

1. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga,

tidak ada lagi rasa kasih saying yang merupakan tujuan dan hikmah dari

perkawinan.

2. Karena salah satu pihak berpindah agama.

3. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji.

4. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.

5. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan

(taklik talak).44

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang

suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan

menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada tiga sebab, yaitu karena

kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan agama.45

Perceraian bisa merupakan sebab hak suami, sebab hak isteri, dan sebab

keputusan pengadilan.

1. Sebab yang merupakan hak suami

Islam memperbolehkan untuk memutus ikatan perkawinan atas dasar kemauan

pihak-pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum

yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut dengan

talak.46

2. Sebab yang merupakan hak isteri

Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hokum yang menjadi sebab

putusnya perkawinan, perbuatan hukum tersebut adalah khul’un.47

Isteri

meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan perkawinan

44 Muhammad Hamidy, Perkawinan dan Permasalahannya, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)

45 Ahmad Khuzari, M.A., Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1995), cet pertama, h. 117

46 Ibid, h. 117-118

47 Ibid, h. 121

dengan cara isteri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada

suami.

3. Sebab atas keputusan pengadilan

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar

pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan

ikatan perkawinan ini pengadilan tidak melakukan inisiatif. Keterlibatannya

terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak isteri,

mengajukan gugat atau permohonan kepada pengadilan.48

Suami isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perceraian karena

para pihak itu tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Akan

tetapi perceraian itu harus dengan alasan-alasan yang sesuai dengan apa yang

telah diatur dalam undang-undang.

Adapun menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasal 39 ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian diperlukan

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, oleh karena itu dalam

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 dan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pasal 116 dan 51 menjelaskan tentang alasan perceraian yang dapat

terjadi.

48 Ibid, h. 123

Untuk itu penulis berusaha untuk menguraikannya satu persatu sebagai

berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan.

Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Zina merupakan alasan

untuk bercerai. Pembuktian zina ini dapat dibuktikan dengan mendengar

kesaksian para saksi yang memang benar-benar mengetahui perbuatan zina

tersebut. Namun dalam pembuktiannya ini sangat sulit untuk dibuktikan, maka

dalam persidangan digunakan istilah perselingkuhan. Awal dari perbuatan ini

menimbulkan pertengkaran serta memancing konflik dalam rumah tangga

secara terus menerus. Begitu pula dengan perbuatan judi, madat serta mabuk

yang berdampak sama dengan perbuatan zina.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya.

Perceraian dengan alasan di atas bertujuan untuk melindungi pihak yang

ditinggalkan karena tidak ada kejelasan tentang informasi keadaan pihak yang

meninggalkan. Jadi pihak yang ditinggalkan dapat dilindungi dari haknya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukumannya

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Dalam Perarutan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 23 disebutkan bahwa:

Gugatan perceraian karena salah seorang suami isteri mendapat hukuman

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 19 huruf (c) maka untuk mendapat putusan perceraian,

sebagai bukti penggugat cukup meyampaikan salinan putusan pengadilan

yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan

itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal ini berarti pihak tergugat tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang

diajukan penggugat, karena hakim pun terikat secara mutlak atas alat bukti

tersebut, dengan syarat:

a. Hukuman yang dijatuhkan paling rendah lima tahun penjara.

b. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Adanya keterangan dari pengadilan yang bersangkutan, menjelaskan

bahwa putusan pidana tersebut telah benar-benar mempunyai hukum

tetap.

d. Putusan dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung antara suami isteri.49

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

Jika seorang suami melakukan penganiayaan berat terhadap isterinya, maka

isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan.

Sebagai langkah untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk lagi.

49 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:

Pustaka Kartini, 1993), cet.Ke-2, h. 260

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Cacat badan juga dapat dijadikan alasan untuk bercerai, ini disebabkan oleh

karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami

isteri. Perceraian pada alasan ini bisa tidak terjadi kalau masing-masing pihak

dapat menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertengkaran yang terjadi antara suami isteri secara terus menerus ini

berdampak buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Semua

usaha harus dilakukan untuk berdamai antara suami isteri tersebut tapi

kalaupun tidak bisa maka salah satu jalan adalah perceraian.

7. Suami melanggar taklik talak

Dalam perceraian karena suami melanggar taklik talak perlu diketahui apakah

suami mengucapkan taklik talak atau tidak, maka jika si suami mengucapkan

taklik talak, si isteri merasa dirugikan, oleh karena itu alasan ini dapat diterima

sebagai alasan untuk bercerai.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Maka haram

bagi diri isterinya yang masih beragama Islam.50

50 M. Thalib, Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya, (Bandung: Irsyad Baitus Salam,

1997), cet.Ke-1, h. 179

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

A. Sejarah Singkat Tentang Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan

Dasar Hukum Pembentukannya.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1963.

Pada mulanya Pengadilan Agama Jakarta diwilayah DKI Jakarta hanya terdapat

tiga kantor yang dinamakan Kantor Cabang, yaitu:

1. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

2. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah;

3. Pengadilan Istimewa Jakarta Raya sebagai Induk;

Semua Pengadilan Agama tersebut diatas termasuk wilayah Hukum

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya cabang

Mahkamah Islam Tinggi Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Agama

Nomor 17 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976.

Semua Pengadilan Agama di Propinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan

Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam wilayah

Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangannya selanjutnya

istilah Mahkamah Islam Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Bersadarkan Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor

61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke

Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana tanggal 30 Oktober 1987 dan

secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta

adalah menjadi Wilayah HukumPengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pada perkembangannnya dengan terbentuknya Pengadilan Agama Jakarta

Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika

iti pada pada tahun 1967 merupakan cabang dari Pengadilan Agama istimewa

Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan waktu itu adalah Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan

banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta

tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Untuk itu

keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati kantor

bekas Kecamatan Pasar Minggu disuatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal

dengan gang Pengdilan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan, pimpinan kantor

dipegang oleh H. Polana.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian kalaupun ada tentang

warisan masuk kedalam komparisi itu pun dimulai tahun 1969 kerja sama dengan

Pengadilan Negri yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Bismar Siregar. SH.

Sebelum tahun 1969 pernah pula membuat fatwa waris akan tetapi hal

tersebut ditentang oleh pihak keamanan kerena bertentangan dengan

kewenanyannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni

ditahan karena penerapan fatwa waris sehingga sejak itu fatwa waris ditambah

dengan kata "jika ada harta peninggalan".

Pada tahun 1976 gedung kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta

Selatan pindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menenpati

serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebuah kantor cabangpun di hilangkan

menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan pada masa itu diangkat pula

beberapa orang Hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto,SA, SH.

Penunjukan tempat tersebut adalah inisiatif Kepada Kandenpag Jakarta

Selatan yang waktu itu dijabat oleh Drs. H. Muhdiyasin seiring dengan

perkembangan tersebut diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas

kepaniteraan yaitu Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari Sukandi, Saimin, Tuwon

Haryanto, Fatullah An, Hasan Mugni, dan Imron keadaan penempatan Kantor di

serambi Masjid tersebut bertahan hingga tahun 1979.

Pada bulan September 1979 Kantor Pengadilan Jakarta Selatan pindah ke

gedung baru di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang dengan menempati gedung baru

dengan tanah yang masih manumpang pada areal tanah PGAN Pondok Pinang

dan pada tahun 1979 pada saat Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipimpin oleh

H. Alimi BA diangkat pula hakim-hakim honorer untuk mengangani perkara-

perkara yang masuk, mereka diantaranya: KH. Yakub, KH. Muhdats Yusuf,

Hamim Qarib, Rasyid Abdullah, Ali Imran, Drs. H. Noer Chazin.

Pada perkembangan selanjutnya yaitu semasa kepamimpinan Drs. H.

Djabir Manshur, SH. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan pindah ke Jl.

Rambutan VII No. 48 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan

menempati gedung baru yang merupakan hibah dari PEMDA DKI, di gedung

baru ini meskipun tidak memenuhi syarat untuk sebuah Kantor Pemerintah

setingkat Walikota, karena gedungnya berada di tengah-tengah penduduk dan

jalan masuk dengan jalan kelas III C. Namun sudah kebih baik ketimbang di

Pondok Pinang, pembenahan-pembenahan fisik terus dilakukan terutama pada

masa kepemimpinan Drs. H, Jayusmanm SH.

Begitu pula pembenahan-pembenahan administrasi terutama pada masa

kepemimpinan Drs. Ahmad Kamil, SH pada masa ini pula Pengadilan Agama

Jakarta Selatan mulai mengenal komputer walau hanya sebatas pengetikan dan ini

tersu ditingkatkan pada masa kepemimpinan Drs. Rif'at Yusuf.

Pada masa perkembangannya selanjutnya tahun 2000 ketika

kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. Zainuddin Fajari, SH pembenahan-

pembanahan terus dilakukan baik fisik maupun non fisik sampai pada tahapan

komputerisasi on-line dalam administrasi, dan hal tersebut pada saat ini masih

terus dibenahi sampai sekarang oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Sayyed Usman dan sampai pada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

sekarang yang dijabat Pahlawan Harahap, yang tujuannya untuk meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga terciptanya

keadilan dalam masyrakat.51

51 Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Yursidiksi Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta Selatan. 16 Maret 2009

Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan salah satu Pengadilan yang

sebagian besar wilayah cakupan hukumnya berada pada masyarakat kalangan

menengah keatas mulai dari public figure seperti selebritas, pengusaha hingga

politikus. Sudah selayaknya jika Pengadilan ini meningkatkan kinerja baik dari

sarana maupun prasarana agar dapat menunjang kebutuhan masyrakat.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan mekanisme kerja Pengadilan

Agama Jakarta Selatan banyak melakukan perubahan dalam struktur organisasi,

agar dapat mempermudah mekanisme kerja dan birokrasi dalam pengadilan itu

sendiri.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN52

JABATAN NAMA

KETUA Drs. H. Pahlawan Harahap, SH, MH

WAKIL KETUA Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH, MH

HAKIM Dra. Hj. Noor Jannah A, Mh

Dra. Hj. Al Zaenab, Sh

Dra. Azizah Hadi

Muhaimin Am. Sh

Muh. Kailani, Sh. Mh

Drs. Harum Rendeng

Drs. H. Mamat R. SH. MH

Drs. H. Fuizaiman, SH

Dra. Hj. Farchanah M. M. Hum

Drs. A bdurrachim. MH

Drs. Chotman Jauhari, MH

Hj. Shafwah, SH. MH

Drs. Kamaluddin, MH

52 Ibid.

PANITERA /SEKRETARIS Dra. Aminah

WAKIL PANITERA H. Hafani Baihaqi, Lc. SH

WAKIL SEKRATARIS Dwiarti Yuliani, SH

PANMUD PERMOHONAN Dra. Ida Fitriani

S T A F Ratu Ayu R, SHI

A Zamrun Najib, SE

Nurdiansyah

Nur Holla

PANMUD GUGATAN Ghizar Fau’ah, SH

S T A F Siti Nurhayati

Fa’ilatun

Nuhayatul, SH. MH

Irna Kurnia, SH

PANMUD HUKUM Drs. Moh. Taufik

S T A F Maryam, S.Ag. MH

Aji Djuanda R

Sujiati

KASUBAG KEPEGAWAIAN Yunu Winarti

S T A F Sumiyati

M. Sahid

KASUBAG KEUANGAN A Mahfudin, S.Ag

S T A F Nuraini, SH

Nining Widiawati

KASUBAG U M U M M. Fahat, SH

S T A F Marhamah

Magdalena Hutagaol

Ahmad Furqoni, SE

Sumar yuno

Nurhasan

PENITERA PENGGANTI Drs. Hasbullah

Dra. Murniyati

Siti Saudah, SH

Nurhayati, SH

Rahmi, SH

Moh. Hambali, SH

Nurlaela, SH

Abdullah, SH. MH

Umar Ismail, SH

Mahrum, SH

Ikrimawatiningsih, S.Ag

RR. Siti Kholifah, Sh

Fathony, SH

Eva Zulhaefa, SH

Rita Suriyah, SH

Tirmizi, SH. MH

HS. Shalahuddin, Sh

M. Kamal S, S.Ag. MH

Tuti Sudiarti, SH

Luthfi M. S.Ag. MA

JURUSITA M. Yasin, SH

Endang Bachtiar, SH

JURUSITA PENGGANTI Hafas

Sudiono

M. Sidik

H. Waluyo, SH

Prio Riyanto

Wisno Wijaya, SE

C. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Berikut dibawah ini adalah uraian dari beberapa sarana dan prasarana

yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

1. Gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang lama,dengan

perkiraan luas 224 m2, yang berlokasi di Jl.Ciputat Raya,Pondok Pinang

Jakarta Selatan. Kini dijadikan sebagai rumah dinas ketua Pengadilan Agama

Jakarta sejak tahun 1990.

2. Gedung kantor balai sidang Pengadilan Agama sekarang, dengan perkiraan

luas 1000 m2,yang berlokasi di Jl.Rambutan VII/48, Pejaten Barat, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan.

3. Mushala dan ruang hakim yang berfungsi sebagai kesekretariatan, dengan luas

masing-masing 84 m2.

4. Ruang arsip berkas perkara yang dibangun sejak tahun 1996 sebagai ruang

tambahan, dengan perkiraan luas 65 m2.

5. Ruang hakim dan ruang komputer sekaligus ruang arsip perkara, terdiri dari

dua lantai seluas 25,60x6m (151,20 m2),yang dibangun pada tahun 2002,

sebagai ruang tambahan.53

Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdiri dari dua lantai dengan

keterangan sebagai berikut:

1. Lantai Bawah:

a. Ruang Kasir

b. Ruang Panitera Muda Hukum

c. Ruang Panitera Muda Permohonan

d. Ruang Panitera Gugatan

e. Ruang Pendaftaran Perkara

f. Ruang Ketua

g. Ruang Panitera / Sekretaris

h. Ruang Arsip Berkas Perkara

i. Ruang Wakil Panitera

j. Ruang Sidang

2. Lantai Atas:

a. Musholla

b. Ruang Wakil Sekretaris

53 Ibid.

c. Ruang Kasubag Keuangan

d. Ruang Kasubag Kepegawaian

e. Ruang Umum

f. Ruang Juru Sita / Juru Sita Pengganti

g. Ruang Perpustakaan

h. Ruang Hakim

i. Ruang Panitera Pengganti

j. Aula

k. Ruang Mediasi

l. Ruang Server Komputer

D. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan salah satu instansi yang melaksanakan

tugasnya memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970



5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

7. Peraturan/Instruksi/Edaran Mahkamah Agung RI

8. Instruksi Dirjen Bimas Islam/Bimbingan Islam

9. Keputusan Mentri Agama RI, Nomor 69 Tahun 1963, Tentang Pembentukan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

10. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tata kerja dan wewenang

Pengadilan Agama

Berdasarkan landasan hukum di atas maka pembagian wilayah hukum

Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencakup 10 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Jagakarsa

2. Kecamatan Pasar Minggu

3. Kecamatan Cilandak

4. Kecamatan Pesanggrahan

5. Kecamatan Kebayoran Lama

6. Kecamatan Kebayoran Baru

7. Kecamatan Mampang Prapatan

8. Kecamatan Pancoran

9. Kecamatan Tebet

10. Kecamatan Setia Budi54

54 Diambil dari Arsip Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Yursidiksi Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta Selatan. 15 Maret 2009.

BAB IV

PENINGKATAN ANGKA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

JAKARTA SELATAN

A. Gambaran Perkara Cerai Gugat dari Tahun 2006-2008

Bertambahnya pemahaman perempuan akan hak-hak mereka yang

dilindungi dalam Undang-Undang perkawinan membuat perempuan kini tidak

lagi merasakan enggan untuk melaporkan kekerasan maupun ketidakadilan yang

terjadi dalam rumah tangganya. Pada perkembangannya cerai gugat kini menjadi

trend baru seseorang dalam melepaskan dari riuhnya permasalahan yang ada

didalam rumah tangga, sehingga penilaian akan penyelesaian masalah

dimudahkan dengan bercerai. Banyak hal yang menjadi pemicunya mulai dari

kuranya pengertian diantara kedua belah pihak, komunikasi, ekonomi dll

(selanjutnya akan dibahas pada poin C pada bab ini).

Di Jakarta dari 5. 193 kasus, sebanyak 3. 105 (60%) adalah kasus isteri

gugat cerai suami dan sebaliknya suami gugat cerai isteri 1. 462 kasus. Di

Surabaya dari 48. 374 kasus sebanyak 27. 805 (80%) adalah kasus isteri gugat

cerai suami, sedangkan suami gugat cerai isteri mencapai 17. 728 kasus.55

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Agama

Makamah Agung, pada tahun 2007 penceraian di DKI Jakarta mencapai 6.218

kasus, terdiri atas istri gugat cerai suami 3.482 kasus, dan suami gugat cerai istri

2.115 kasus. Sedangkan pada tahun 2008 tercatat 5.193 kasus, terdiri atas istri

gugat cerai suami 3.105 kasus, dan suami gugat cerai istri 1.462 kasus.

Direktur Urusan Agama Islam Departeman Agama, Mochtar Ilyas,

mengakui masih tingginya angka perceraian di DKI Jakarta. Faktornya bervariasi,

mulai dari masalah ekonomi hingga politik. Dan kasus tertinggi perceraian atas

permintaan istri, yaitu mencapai 60 persen. “Walaupun ada penurunan

dibandingkan tahun 2007 lalu, tetapi angka itu masih terbilang cukup tinggi. Dan

jumlah itu telah menghasilkan ikhwat atau tebusan perempuan terhadap laki-laki

sekitar Rp 600 juta. Padahal seharusnya, lebih besar bila tebusannya dari laki-

laki,” ujar Mochtar Ilyas.56

Dari 157.771 kasus perceraian yang diputus pengadilan agama pada tahun

2007, 77.528 kasus dipicu oleh salah satu pihak meninggalkan kewajiban.

Meninggalkan kewajiban ini disebabkan oleh karena salah satu pihak tidak

bertanggung jawab (48.623 kasus), faktor ekonomi di rumah tangga para pihak

55 http://www.eramuslim.com/berita/nasional/dalam-satu-dasawarsa-kasus-isteri-gugat-cerai-

suami-makin-meningkat.htm 26 Juni 2009 56 http://202.57.16.35/2008/id/berita_print.asp?nNewsId=33470 26 Juni 2009

(26.510 kasus), dan dikarenakan pula sejarah perkawinan para pihak yang dipaksa

oleh orang tua (2.395 kasus).

Pemicu kedua adalah perselisihan terus-menerus. Faktor ini terjadi

sebanyak 65.818 kasus. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada

peristiswa perceraian ini disebabkan oleh ketidak harmonisan pribadi (55.095

kasus), gangguan pihak ketiga (10.444 kasus) dan faktor politis (281 kasus).

Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis

keharmonisan rumah tangga. Faktor moral menampati urutan ketiga yang

menyebabkan pasangan suami isteri berujung di persidangan pengadilan agama.

Grafik diatas menyebutkan bahwa 10.090 kasus perceraian disebabkan oleh

persoalan moral. Modusnya mengambil tiga bentuk, suami melakukan poligami

tidak sesuai aturan (poligami tidak sehat), 937 kasus, krisis akhlak (4.269 kasus)

dan cemburu yang berlebihan (4.884 kasus).

Pemicu ke empat rusaknya simpul perkawinan adalah kekerasan dalam

rumah tangga. Terdapat 1.845 kasus perkawinan putus karena faktor ini.

Sedangkan pemicu lainnya adalah karena salah satu pasangan mengalami

cacat biologis yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajiban (1.621

kasus), perkawinan di bawah umur (513 kasus), dan salah satu pihak dijatuhi

pidana oleh pengadilan (356 kasus).57

57http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2139&Itemid=429

28 Juni 2009

Secara detil grafik faktor penyebab perceraian adalah seperti gambar

berikut ini :

Gambar Grafik 1

B. Jumlah Peningkatan Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan

Meningkatnya perceraian yang ada di Pengadilan Jakarata Selatan diakui

oleh hakim yang menangani perkara cerai gugat di pengadilan tersebut, perkara

perdata yang berkaitan dengan cerai gugat pada setiap tahunnya meningkat

dibandingkan dengan cerai talak seperti pada masa-masa sebelumnya.58

Pada

setiap cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan selalu

diupayakan dengan memberikan media seperti BP4 agat perceraian dapat

dihindarkan, namun perkara yang terjadi dalam rumah tangga terkadang tidak

dapat terselesaikan begitu saja bahkan setelah melalui BP4 langsung berlanjut

dengan sidang cerai.59

Paham penulis adalah, para perempuan (istri) memahami

cerai gugat sebagai jalan mudah dalam menceraikan suami yang sudah tidak

sesuai dengan tujuan pernikahan pada awalnya. Pada sisi negatifnya akan semakin

banyaknya perceraian yang terjadi di kehidupan rumah tangga, sedangkan

positifnya adalah terlindungnya perempuan (istri) dari tindakan sewenang-wenang

dari suami yang tidak bertanggung jawab baik secara lahir atau pun batin.

Berikut merupakan data yang didapatkan penulis dalam penelitian di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

58 Wawancara Esklusif penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan: H. M.

Kailani SH, MH dan Dra. Muhaya SH. MH, pada tanggal 23 Juni 2009.

59 Wawancara Esklusif penulis dengan penggugat: Ibu Yuliarti di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, pada tanggal 23 Juni 2009

Tabel 1

Perbandingan Cerai Gugat dan Cerai Talak

Berdasarkan Perkara yang Diterima

Pada Tahun 2006-2008

Tahun Cerai Talak Persentase Cerai Gugat Persentase Jumlah

2006 544 34,28 1027 65,72 1571

2007 620 38,09 1008 61,91 1628

2008 638 32,51 1324 67,48 1962

Jumlah 1802 34,91 3359 65,09 5161

Sumber : Data Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Tabel 2

Peningkatan Persentase Angka

Cerai Gugat dan Cerai Talak

Berdasarkan Perkara yang Diterima



2006-2007 544-620 14 1027-1008 -1,85 12,15

2007-2008 620-638 3 1008-1324 30,8 33,8

2006-2008 544-638 17,3 1027-1324 29 46,3


Tabel 3

Perbandingan Cerai Gugat dan Cerai Talak

Berdasarkan Perkara yang Diputus



2006 451 33,51 895 66,49 1346

2007 445 33,14 898 66,86 1343

2008 527 32,11 1114 67,89 1641

Jumlah 1423 32,87 2907 67,13 4330


Tabel 4

Peningkatan Persentase Angka

Cerai Gugat dan Cerai Talak

Berdasarkan Perkara yang Diputus



2006-2007 451-445 -1,33 895-898 -0,33 -1,66

2007-2008 445-527 18,42 898-1114 24,05 42,47

2006-2008 451-527 16,85 895-1114 24,46 41,31


Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam kurun waktu tiga tahun (2006,

2007, 2008) menerima 3359 permohonan perkara cerai gugat dan 1802

permohonan perkara cerai talak, pengajuan ini berdasarkan penghitungan data

yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengajuan kasus cerai secara

keseluruhan adalah 5161 permohonan. Sedangkan pada perkara yang dikabulkan

permohonannya adalah 1423 perkara cerai talak dan 2907 perkara cerai gugat,

sehingga didapatkan jumlah 4330 perkara cerai yang diputuskan dalam tiga tahun.

Sehingga kalau diambil rata-rata maka setiap harinya terjadi 4 (empat) perkara

cerai yang diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Pada perkara yang diputus terlihat bahwa angka cerai gugat di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan pada setiap tahunnya (periode 2006-2008) terus

meningkat, walaupun angka kenaikannya tidak dalam bentuk yang signifikan

masih dibawah 1% dengan peningkatan rata-rata sekitar 0,7% setiap tahunnya.

Namun angka perceraian di atas masih dikatakan cukup tinggi berdasarkan data

pada tahun 2007 di Jakarta Selatan terdapat 3.302 pasangan menikah dan

pasangan yang bercerai ada 1343 pasangan, hal ini berarti hampir dari sepertiga

dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun sebelumnya bercerai pada tahun-

tahun berikutnya.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Peningkatan Cerai

Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Perceraian yang terjadi tidaklah terjadi begitu saja tanpa sebab-sebab yang

jelas, banyak kemungkinan yang dapet diuraikan secara detail satu persatu dengan

pelbagai alasan yang mengemuka pula. Memang faktor yang memicu perceraian

tidaklah serumit kelihatannya, hakikatnya bahwa pendidikan akan pengetahuan

agama dan pendidikan dirumah lah yang dapat membangun seseorang dapat siap

menghadapi permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya. Fakta berbicara

bayak orang yang kaya pun bercerai atau lagi orang yang berpendidikan tinggi

pun juga bercerai dan sebagainya, hal ini membuktikan betapa pendidikan agama

sejak dini dan pengetahuan tentang rumah tangga menjadi teramat penting bagi

masa depan setiap orang yang akan dan telah menikah.60

Berdasarkan wawancara diatas memberikan pandangan bahwa menikah

bukanlah perkara mudah dan dapat dilakukan begitu saja tanpa persiapan yang

matang. Hal demikian berkaitan dengan kelangsungan rumah tangga yang akan

dan sedang dibangun agar terhindar dari perkara perceraian.

60 Wawancara Penulis dengan Dra. Muhayah SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, pada tanggal 23 Juni 2009

Dari data yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

penulis mencoba memaparkan data tersebut kedalam tabel agar mempermudah

dalam menyajikan data yang menjadi faktor penyebab perceraian di Jakarta

Selatan dari tahun 2006, 2007, 2008 sebagai berikut.

Tabel 5

Data Penyebab Perceraian

Di Pengadilan Agama Jakarta Sealatan61

No Penyebab Perceraian 2006 2007 2008 Jumlah Persentase

1 Tidak Ada Keharmonisan 464 433 557 1454 33,58

2 Tidak Ada Tanggung Jawab 343 430 501 1274 29,42

3 Ekonomi 261 274 338 873 20,17

4 Gangguan Pihak Ketiga 179 183 195 557 12,87

5 Cemburu 76 8 - 84 1,93

6 Krisis Akhlak 12 7 45 64 1,48

7 Poligami Tidak Sehat 6 6 1 13 0,3

8 Kekejaman Jasmani 2 - 2 4 0,09

10 Cacat Biologis 2 1 1 4 0,09

11 Kawin Paksa 1 1 - 2 0,046

12 Dihukum - - 1 1 0,023

13 Kekejaman Mental - - - - -

14 Kawin Di Bawah Umur - - - - -

15 Politis - - - - -

16 Lain-Lain - - - - -

Jumlah 1346 1343 1641 4330 100

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab

perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah tidak ada keharmonisan di

daalam berumah tangga, dilanjutkan dengan kurangnya tanggaung jawab baik itu

dari suami maupun istri, faktor ekonomi menjadi momok yang menakutkan

61 Lihat tabel lampiran, h. 86

karena merupakan faktor penyebab perceraian ketiga, dan gangguan pihak ketiga

tetap menjadi pengancam keutuhan rumah tangga.

Berikut merupakan uraian analisa penulis tentang faktor yang menjadi

penyebab perceraian:

1. Tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga yang menjadi penyebab

perceraian tertinggi dengan angka 1454 (33,58%), jika kita pahami maka

didapatkan bahwa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dapat berupa

perbedaan pandangan, tingkat penidikan / pengetahuan tentang membina

keluarga.

2. Tidak adaanya tanggung jawab dalam rumah tangga 1274 (29,42%) dapat

berupa kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir maupun banthin

terhadap keluarga, dan dapat pula kelalaian sang istri dalam mengurus rumah

tangga seperti mengurs anak dan sebagainya. Kurangnya tanggung jawab

merupakan permasalahan yang tidak mudah utuk diselesaikan karena

melibatkan beberapa hal lainnya.

3. Faktor Ekonomi 873 (20,17%) sebagai penunjang hidup yang vital mulai

berdampak kini, ketika memasuki masa-masa krisis global banyak daripada

para suami menganggur di PHK, seperti yang terjadi di Tasikmalaya. Seiring

dengan banyaknya karyawan yang di PHK ternyaa banyak pula pihak istri

yang menggugat cerai suami, penulis melihat kerana minimnya nafkah yang

dapat di berikan suami kepada keluarga.

4. Pengaruh pihak ketiga 557 (12,57%) masih menjadi polemik yang sulit

dipisahkan, tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain diluar struktur

keluarga secara utuh memberikan kontribusi perceraian yang signifikan. Hal

ini pula dituturkan oleh Ibu Yuliarti62

yang mengiyakan adanya pihak ketiga

yang merusak rumah tangganya, bahkan ia menuturkan bahwa suaminya

memiliki anak dari pihak ketiga tanpa pernikahan yang sah.

5. Adapun penyebab lain yang menjadi faktor perceraian tidak terlalu signifikan

(lihat tabel 6), hanya sebatas angka yang wajar dibandingkan 4 (empat) poin

teratas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Agama

Makamah Agung, pada tahun 2007 penceraian di DKI Jakarta mencapai 6.218

kasus, terdiri atas istri gugat cerai suami 3.482 kasus, dan suami gugat cerai istri

2.115 kasus. Sedangkan pada tahun 2008 tercatat 5.193 kasus, terdiri atas istri

gugat cerai suami 3.105 kasus, dan suami gugat cerai istri 1.462 kasus.

Direktur Urusan Agama Islam Departeman Agama, Mochtar Ilyas,

mengakui masih tingginya angka perceraian di DKI Jakarta. Faktornya bervariasi,

mulai dari masalah ekonomi hingga politik. Dan kasus tertinggi perceraian atas

permintaan istri, yaitu mencapai 60 persen. “Walaupun ada penurunan

dibandingkan tahun 2007 lalu, tetapi angka itu masih terbilang cukup tinggi. Dan

jumlah itu telah menghasilkan ikhwat atau tebusan perempuan terhadap laki-laki

62 Pengugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan wawancara penulis

dengan pihak yang bersangkutan.

sekitar Rp 600 juta. Padahal seharusnya, lebih besar bila tebusannya dari laki-

laki,” ujar Mochtar Ilyas.

Untuk menekan tingginya angka perceraian, menurut Mochtar Ilyas,

Mahkamah Agung akan membuat Undang-Undang Terapan tentang Pengadilan

Agama. Dengan UU yang baru itu, nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan

talak atau perceraian harus memenuhi beberapa persyaratan. Di satu sisi, biaya

nikah dan cerai pun akan ditinjau kembali. "Sekarang biaya nikah cuma Rp 30

ribu, perceraian hanya Rp 10 ribu. Dengan biaya segitu sangat mudah dipenuhi

oleh pasangan suami istri untuk memenuhi keinginan bercerainya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Sadirin, mengatakan, pasangan suami-istri

bermasalah yang datang meminta nasihat ke Badan Penasehat Pembinaan dan

Pelestarian Perwakinan (BP4) DKI Jakarta masih cukup banyak. Pada tahun 2008

mencapai 2519 pasangan, dan yang bisa didamaikan kembali 1.600 pasangan atau

berkisar 64 persen. Dan sisanya sekitar 873 pasangan atau sekitar 36 persen tetap

ke Pengadilan Agama untuk bercerai.

Cukup banyak pasangan berselisih yang tidak berhasil kita selesaikan. Itu

karena tingkat perselisihan dari kebanyakan pasangan tersebut sudah dalam

kondisi kritis,” katanya seraya menambahkan tidak sedikit pasangan yang

langsung mengajukan cerai ke Pengadilan Agama tanpa mengajukan mediasi ke

BP4 DKI Jakarta.

Ia menuturkan, rata-rata pasangan yang mengajukan gugat cerai di DKI

Jakarta sudah mulai bergeser. Dari yang sebelumnya pasangan bercerai

didominasi tamatan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama

dengan status ekonomi rendah atau kecil. Tetapi, saat ini malah sebaliknya.

"Perceraian justru lebih banyak dilakukan pasangan berpendidikan tinggi dengan

status ekonomi mapan,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2008, wilayah Jakarta Selatan yang dikenal

kawasan ekonomi mapan dan berpendidikan tinggi, ternyata cukup tinggi angka

pasangan bermasalah yaitu 1.080 pasangan. Dan yang berhasil didamaikan 599

pasangan atau berkisar 55 persen, selebihnya 481 pasangan atau berkisar 45

persen ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Bila dibandingkan dengan wilayah

Jakarta lain, misalnya: Jakarta Pusat, pasangan bermasalah sebanyak 313

pasangan, yang berhasil didamaikan 219 pasangan. Sisanya sebanyak 94

pasangan ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Wilayah Jakarta Utara pasangan

bermasalah sebanyak 221 pasangan, yang berhasil didamaikan 178 pasangan atau

berkisar 80 persen. Sisanya sebanyak 45 pasangan ke Pengadilan Agama untuk

bercerai. Wilayah Jakarta Barat, pasangan bermasalah sebanyak 325 pasangan

yang berhasil didamaikan 209 pasangan. Sisanya sebanyak 116 pasangan ke

Pengadilan Agama untuk bercerai. Wilayah Jakarta Timur, pasangan bermasalah

sebanyak 440 pasangan, yang berhasil didamaikan 317 pasangan. Dan sisanya

sebanyak 123 pasangan ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Dari perbandinagn

diatas tersebut, ternyata jumlah angka tertinggi dari pasangan yang bermasalah

terdapat di wilayah Jakarta Selatan, baik ada yang berhasil didamaikan maupun

ada yang membawanya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

“Untuk meminimalisir angka perceraian di Jakarta, kita telah melakukan

berbagai upaya seperti mengadakan pembinaan atau pendidikan pra-nikah atau

pascanikah, pelayanan konsultasi keluarga yang bermasalah, pemberdayaan

ekonomi keluarga, pemilihan keluarga sakinah teladan, dan penyuluhan keluarga

sakinah,” tandasnya.

Terkait dengan angka perceraian yang cukup tinggi itu, Wakil Gubernur

DKI Jakarta, Prijanto, meminta kepada seluruh pengurus BP4 untuk terus

meningkatkan konseling kepada keluarga yang bermasalah. Pasalnya, kondisi ini

sejalan dengan perkembangan dan kedudukan Jakarta sebagai pusat berbagai

kegiatan, seperti pemerintahan, perdagangan, ekonomi, social, budaya, politik dan

lainnya.

"Dengan kondisi itu tidak menutup kemungkinan mempengaruhi

kehidupan keluarga. Sehingga perceraian pun akan menjadi pilihan kalau dalam

satu keluarga ada yang tidak cocok. Ini merupakan fenomena yang tidak bisa

dihindari. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya meminimalir dengan

terus meningkatkan program konseling,” tandas wakil gubernur.

Seiring dengan tingginya angka perceraian, laju angka pernikahan juga

meningkat. Dari catatan Kanwil Depag DKI Jakarta, untuk periode Januari–Maret

2009, di Jakarta Utara terdapat 1.727 pasangan menikah, di Jakarta Pusat terdapat

1.621 pasangan menikah, di Jakarta Selatan terdapat 3.302 pasangan menikah, di

Jakarta Barat terdapat 2.514 pasangan menikah, di Jakarta Timur terdapat 3925

pasangan menikah, di Kepulauan Seribu terdapat 27 pasangan menikah.

“Jumlah keseluruhan dalam kurun waktu tiga bulan sejak tahun 2009

sudah mencapai 13.116 pasangan menikah. Sedangkan tahun 2008 lalu pasangan

menikah mencapai 62.051 pasang,” kata Darminto, petugas Kanwil Depag DKI

Jakarta.63

Berdasarkan paparan data diatas didapatkan bahwa angka perceraian di

wilayah DKI Jakarta masih tergolong tinggi dengan hampir setiap tahun

mengalami peningkatan, walaupun tidak dalam angka yang signifikan namum

angka tersebut masih tergolong tinggi. Ketidakadanya kecocokan sebagai pamicu

utama perceraian memang menjadi faktor utama perceraian, penulis menganalisa

banhwa faktor tersebut dapat terus meningkat jika tingkat kesejahteraan keluarga

tidak membaik dalam beberapa tahun kedepan. Memang permasalahan ini tidak

dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat, namun setidaknya BP4 memiliki

peranan yang penting dalam mencegah terjadinya perceraian di wilayah Jakarta

Selatan.

Pada wilayah Jakarta Selatan yang dikenal dengan daerah yang memiliki

perekonomian dan taraf pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah

lainnya di Jakarta justru memiliki tingkat perceraian tertinggi. Hal ini melihat

pentingganya keharmonisan dalam berumah tangga, diantaranya dengan

63 http://www.beritajakarta.com/v_ind/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId =33470

lingkungan keluarga yang sehat dan pengetahuan tentang berumah tangga yang

cukup, sebab hai ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Dra. Muhayyah,

SH, MH.64

64 Wawancara Penulis dengan Dra. Muhayah SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, pada tanggal 23 Juni 2009. Dalam permasalah ini beliau menekankan pada pendidikan pra-

nikah sebagai bekal dan modal utama dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadda wa

rahmah,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada penjabaran bab sebelumnya penulis

mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu tiga tahun (2006-2008) menerima 3359 permohonan

perkara cerai gugat (65,09%) dan 1802 permohonan perkara cerai talak

(34,91%). Sehingga dapat diketahui pengajuan kasus cerai secara keseluruhan

adalah 5161 permohonan. Sedangkan pada perkara yang dikabulkan

permohonannya adalah 1423 perkara cerai talak dan 2907 perkara cerai gugat,

sehingga didapatkan jumlah 4330 perkara cerai yang diputuskan dalam tiga

tahun. Sehingga kalau diambil rata-rata maka setiap harinya terjadi 4 (empat)

perkara cerai yang diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah tidak

ada keharmonisan di dalam berumah tangga dengan angka 1454 (33,58%),

dilanjutkan dengan kurangnya tanggung jawab baik itu dari suami maupun

istri 1274 (29,42%), faktor ekonomi merupakan hal yang menakutkan karena

merupakan faktor penyebab perceraian ketiga 873 (20,17%), dan gangguan

pihak ketiga 557 (12,57%) tetap menjadi pengancam keutuhan rumah tangga.

B. Saran-saran

Kiranya penulis mendapatkan hal yang menarik dalam skripsi ini bahwa

pernikahan haruslah dapat dijalani dengan pemikiran yang matang dan pendidikan

yang cukup tentang berumah tangga, sehingga perceraian dapat terhindarkan.

Berikut merupakan saran penulis berdasarkan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kepada pejabat setempat, agar

dapat memutuskan perkara yang terkait dengan cerai gugat ini dengan lebih

teliti dan bijaksana, dan agar lebih memperhatikan dan merapihkan data guna

memudahkan dalam pencarian.

2. Hendaklah kepada para pejabat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4), agar dapat lebih memaksimalkan lagi dalam mendamaikan

suami isteri yang sedang dalam masalah dan akan bercerai

3. Kepada Bimas Dirjen Islam agar selalu memberikan penyuluhan kepada

masyarakat dan pasangan yang akan menikah tentang pengetahuan dalam

berumah tangga.

4. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, sekiranya mereka sebagai para

tokoh agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan dapat memberikan

keterangan atau penjelasan tentang bagaimana seharusnya menjalani

kehidupan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim

Al-Bukhari, Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Ibnu. Shahih Bukhori.

Kohiro: Jumhuriyah Mishro Al-Arobiyah, 1411-H, Juz-VIII.

Abdurrahman. H. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akadika Pressindo,

2004.

Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-2.

Arsip Pengadilan Jakarta Selatan pada 16 Maret 2009.

Arto. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka

Pelajar, 2003, Cet. Ke-4.

Bakar Al-Jaziri, Abu. Ensiklopedi Muslim, Terjemah. Fadli Bahir, Lc. Jakarta: Darul

Falah, 2005, Cet. Ke-9.

Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003, Edisi.I.

Hamidy, Muhammad. Perkawinan dan Permasalahannya. Surabaya: Bina Ilmu,

1980.

Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta:

Pustaka Kartini, 1993, Cet.Ke-2.

Himpunan Undang-undang, No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama Indonesia, 2004

http://202.57.16.35/2008/id/berita_print.asp?nNewsId=33470 26 Juni 2009.

http://kampungtki.com/baca/1563. 25 juni 2009.

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2139&Itemi

d=429 28 Juni 2009.

http://www.beritajakarta.com/v_ind/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=33470.

http://www.eramuslim.com, Berita/nasional/dalam-satu-dasawarsa-kasus-isteri-

gugat-cerai-suami-makin-meningkat.htm 26 Juni 2009.

I Doi, A. Rahman. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah). Jakarta:

PT.Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.I.

Khuzari,Ahmad, M.A., Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1995, Cet pertama.

Manan, Abdul. Aneka Masalah: Hukum Pedata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,

2006.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 1998.

Mukhtar, Kamal. Asa-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan

Bintang, 1993, cet.III.

Mulyati, Sri. Relasi Suami Isteri dalam Islam. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW)

UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Munawir, Ahmad Warson. Almunawir Kamus Besar Indonesia. Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997, Cet. Ke-14.

Nasikun. 1980, Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di

Negara-negara Berkembang. Jakarta: Prisma 8, LP3ES.

Nawawi, Hadawi. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada

University Press, 1998, Cet. Ke-8.

Notoatmodjo, Soekidjo, Prof., Dr., Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan

Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta. 2003, Cet. ke-2

Rahmad, Bakri A. Drs dan Drs. Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut

Islam,Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW. Jakarta:

Hidakarya Agung, 1981.

Rif'i, Mohammad. Kifayatul Akhyar, terjemah. Semarang: PT.Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid. Fiqhusunnah: Fikih Sunnah 8, Penerjemah Mohammad Thalib.

Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1981, Cet.I.

_______Terjemahan: Fikih Sunnah JIlid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, Cet.

Ke-3.

Said, A. Fuad Said. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna,

1993.

Sajastani, Abu Daud Sulaiman. Sunan Abu Daud. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi,

1952, Juz 1.

Sebekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 2001, Cet. Ke-24.

Shiddieq, Ahmad. Hukum Talak dalam Islam. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.

Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Quran: Tafsiran Tematik atas Pelbagai

Persoalan Umat. Jakarta: Mizan Media Utama, 2007, Cet. ke-2.

______Perempuan.Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet. ke-4

Subekti, R dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: PT.

Pratnya Paramita, 2006, Cet.ke-27.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006, Cet.I.

Thalib, M. Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya. Bandung: Irsyad Baitus

Salam, 1997, Cet.Ke-1.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI-Press, 1986, cet.V.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

www.mahkamahsyariahaceh.go.id/data 28 Juni 2009

Yanggo, Chuzaemah Tahido, dan A. Hafiz Anshari. A. Z. Problematika Hukum Islam

dan Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

1. Pernahkah Bapak/Ibu Hakim menangani perkara cerai yang diajukan isteri

kepada suami ?

2. Apa makna cerai gugat menurut Bapak/Ibu Hakim ?

3. Mayoritas apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya pengajuan cerai

gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

4. Dari perkara cerai yang Bapak/Ibu Hakim tangani, lebih banyak mana cerai

talak atau cerai gugat Dan berapa yang dikabulkan ?

5. Apa saja pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat ?

6. Apa permasalahan yang masih menjadi polemik dalam menyelesaikan perkara

cerai gugat di lihat dari sisi undang-undang maupun SDM ?

7. Apa pendapat Bapak/Ibu Hakim tentang hak-hak perempuan dalam talak ?

PEDOMAN WAWANCARA PENGGUGAT/TERGUGAT

1. Alasan apa yang dipakai Bapak/Ibu hingga ingin bercerai ?

2. Apa pertimbangan Bpk/Ibu hingga ingin melakukan cerai ?

3. Apa yang menjadi faktor/sebab isteri menggugat cerai suami ?

4. Bagaimana tanggapan suami terhadap gugatan cerai yang dilakukan isteri ?

5. Apa jalan terbaik yang sudah dilakukan atau ditempuh oleh Bpk/Ibu agar

perceraian tersebut tidak terjadi ?

6. Apa yang Bpk/Ibu pahami tentang cerai gugat ?

HASIL WAWANCARA

SUMBER : H. M. KHAILANI, SH. MH

TANGGAL : 23 JUNI 2009

LOKASI : PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

1. Pernahkah Bapak/Ibu Hakim menangani perkara cerai yang diajukan isteri kepada

suami ?

Jawab : Pernah, bukan hanya cerai gugat tetapi cerai talak juga.


Jawab : Menurut saya, cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak isteri

terhadap suami melalui Pengadilan Agama.

3. Mayoritas apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya pengajuan cerai gugat

di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

Jawab : Mayoritas perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan yaitu karena sebab selingkuh (adanya pihak ketiga). Ada yang

karena perselisihan atau pertengkaran yang sulit dirukunkan. Ada yang

karena suami mendapat hukuman penjara. Faktor ekonomi karena

suami sudah tidak bekerja. Adanya kekerasan terhadap isteri dalam

rumah tangga.

4. Dari perkara cerai yang Bapak/Ibu Hakim tangani, lebih banyak mana cerai talak

atau cerai gugat Dan berapa yang dikabulkan ?

Jawab : Perkara yang saya tangani lebih banyak perkara cerai gugat

dibandingkan perkara cerai talak. Dari kasus cerai gugat yang saya

tangani, lebih banyak yang dikabulkan daripada yang ditolak.Rata-rata

90% yang dikabulkan.



Jawab : Permasalah yang masih menjadi polemik dalam menyelesaikan perkara

cerai gugat ternyata tidak ada, karena sudah jelas sudah diatur oleh

Undang-undang. Jika dari para pihak yang berperkara ada yang tidak

setuju karena berbeda pendapat, maka pihak-pihak yang berpekara

tersebut bisa mengajukan banding, bahkan hingga kasasi.


Jawab : Seorang isteri/perempuan bila merasa dirugikan dalam rumah

tangganya bisa mengajukan gugat untuk cerai dengan suaminya kepada

Pengadilan Agama. Adapun hak isteri dari suami karena perceraian

ialah mendapatkan hak nafkah iddah, hak nafkah mut'ah, kemudian hak

nafkah anak bila ada seorang anak yang diasuh oleh sang isteri. Ada hak

nafkah madiyah dari hak nafkah yang sudah lama tidak diberikan oleh

sang suami.

HASIL WAWANCARA

SUMBER : Dra. MUHAYAH, SH. MH



1. Pernahkah Bapak/Ibu Hakim menangani perkara cerai yang diajukan isteri kepada

suami ?

Jawab : Pernah. Selain menangani cerai talak saya juga pernah menangani cerai

gugat. Bahkan bukan hanya itu, perkara Isbat Nikah, Pembagian harta

bersama, Waris, Poligami.


Jawab : Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang datang dari pihak isteri

terhadap pihak suami melalui Pengadilan Agama.

3. Mayoritas apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya pengajuan cerai gugat

di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

Jawab : Permasalah terbanyak dari cerai gugat yaitu: ekonomi, salah paham, ada

pihak ketiga (selingkuh) atau ada campur tangan dari keluarga. Masalah

ketidakcocokan hingga menimbulkan salah persepsi. Disini sang isteri

pun kadang mempunyai pengaruh dalam menjadi penyebab.Adapun

faktor dari sang isteri itu sendiri yaitu: Kurangnya pendidikan moral dan

lemahnya mental dari dalam diri sang isteri.

4. Dari perkara cerai yang Bapak/Ibu Hakim tangani, lebih banyak mana cerai talak

atau cerai gugat Dan berapa yang dikabulkan ?

Jawab : Secara kuantitas lebih banyak cerai gugat, karena ini merupakan akibat

dari faktor kesadaran akan hukum. Lebih banyak yang dikabulkan,

karena kalau bukti sudah terlihat dari segi fakta hukum maka itu

memungkinkan akan banyak yang dikabulkan.

5. Apa saja pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat ?

Jawab : Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat mengacu

kepada hukum formal dan hukum materilnya. Misalnya kasus KDRT,

disini mengacu kepada Undang-undang KDRT, hukum formalnya

undang-undang perkawinan, hukum materilnya ada hukum syar'i.

Kemudian ditinjau secara sosiologis dan yuridis.



Jawab : Saya pikir secara substansi tidak ada permasalahan yang menjadi

polemik, semuanya sudah ada acuannya,kalau memang tidak ada

acuannya atau belum diatur maka disini diperlukan ijtihad hukum atau

penemuan hukum yang merupakan kewenangan Peradilan Agama.


Jawab : Saya pikir secara substansi tidak ada permasalahan yang menjadi

polemik, semuanya sudah ada acuannya,kalau memang tidak ada

acuannya atau belum diatur maka disini diperlukan ijtihad hukum atau

penemuan hukum yang merupakan kewenangan Peradilan Agama.

- Pendapat cerai gugat : Faktor sosiologis, wanita lebih banyak sehingga para

bapak atau suami yang sering mengabaikan tanggung jawab terhadap sang

isterinya, atau menyimpang dari tanggung jawab hingga biasnya timbul kepada

keluarga. Faktor pendidikan, maksud disini ialah bahwa seorang suami atau isteri

yang berpendidikan tinggi tidak serta-merta selalu menjamin adanya keutuhan

dalam berumah tangganya, kecuali bila sang suami maupun sang isteri selalu

mengembalikannya kepada orientasi agama.

- Permasalah terbanyak dari cerai gugat yaitu: ekonomi, salah paham, ada pihak

ketiga (selingkuh) atau ada campur tangan dari keluarga. Masalah ketidakcocokan

hingga menimbulkan salah persepsi,pola pikir dan karakter.

- Hal-hal yang mendorong isteri cenderung menggugat suami. Disini sang isteri

pun kadang mempunyai pengaruh dalam menjadi penyebab.Adapun faktor dari

sang isteri itu sendiri yaitu: Kurangnya pendidikan moral dan lemahnya mental

dari dalam diri sang isteri.

- Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat mengacu kepada

hukum formal dan hukum materilnya. Misalnya kasus KDRT, disini mengacu

kepada Undang-undang KDRT, hukum formalnya undang-undang perkawinan,

hukum materilnya ada hukum syar'i. Kemudian ditinjau secara sosiologis dan

yuridis.

- Tanggapan hakim dalam menilai jumlah angka cerai gugat yang terjadi di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dilihat dari proporsionalnya, satu sisi secara

subjektif sungguh sangat prihatin, sudah banyak wanita-wanita yang teraniaya

akan hak-haknya sehingga muncul dalam dirinya rasa tertekan yang menimbulkan

penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga dengan kesadarannya dia

mengajukan ke tempat yang berwenang dalam hal ini ke Pengadilan Agama

Jakarta Selatan. Tapi secara objektif, bahwa itu adalah merupakan bagian dari

sudah adanya rasa kesadaran hukum. Disini seorang isteri memahami dan

menyadari betul akan haknya secara hukum agama maupun hukum negara.

- Lebih banyak yang dikabulkan. Karena kalau bukti sudah terlihat dari segi fakta

hukum maka itu mungkin akan banyak yang akan dikabulkan.

- Dengan mengacu pada undang-undang nasional atau hukum negara, hukum

syar'i, bahwa isteri yang dicerai itu mempunyai hak yang harus diperhatikan,

yaitu nafkah selama iddah, mut'ah, atau nafkah-nafkah lain misalnya tentang

nafkah madiyah atau nafkah yang lalu yang pernah dilalaikan. Jadi ada hak-

haknya seorang isteri yang harus dilindungi yang memang harus ada apabila

suami mau menceraikan isterinya.

- Saya pikir secara substansi tidak ada permasalahan yang menjadi polemik,

semuanya sudah ada acuannya,kalau memang tidak ada acuannya atau belum

diatur maka disini diperlukan ijtihad hukum atau penemuan hukum yang

merupakan kewenangan Peradilan Agama.

HASIL WAWANCARA

SUMBER : NOVA ERLANGGA


LOKASI : PNGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN


Jawab : Isteri ingin bercerai dengan alasan karena suami belum kuat secara

finansial atau karena suami belum mampu mencukupi kebutuhan sang

isteri. Karena mental dari kedua belah pihak yang belum pas atau belum

siap menjalani kehidupan berumah tangga, karena pernikahan yang

terjadi didasarkan atas akibat dari sesuatu yang tidak diinginkan. Karena

adanya masalah dari kedua orang tua masing-masing.


Jawab : Pertimbangan disini ialah karena apabila diteruskan pun pernikahan ini

akan tidak ada gunanya, dan mungkin dengan berpisah bertujuan agar

bisa dapat mencari lagi tentang jati diri masing-masing untuk lebih

dewasa.


Jawab : Yang menjadi faktor atau sebab sang isteri ingin menggugat cerai suami

yaitu karena adanya faktor dari keluarga isteri dan suami yang tidak

merestui. Masalah finansial yang kurang karena suami belum bekerja.


Jawab : Saya sebagai suami awalnya merasa keberatan, namun setelah

mengadakan dialog akhirnya saya menerima tentang gugat cerai dari

siteri saya.



Jawab : Jalan yang sudah ditempuh atau dilakukan hanyalah berupa dialog antara

saya dengan isteri saya. Di sini tidak ada mediasi dari pihak luar maupun

dari pihak keluarga masing-masing.


Jawab : Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan sang isteri terhadap suami.

Kalau menurut Undang-undang, yaitu perceraian yang terjadi bila

perjanjian-perjanjian yang tertulis secara Undang-undang dilanggar atau

tidak dipenuhi.

HASIL WAWANCARA

SUMBER : HASANAH




Jawab : Sudah tidak bisa dipertahankan lagi, walau pun sudah ditempuh jalan

dengan melakukan mediasi beberapa kali.

2. Apa pertimbangan Bapak/Ibu hingga ingin melakukan cerai ?

Jawab : Ingin hidup tenang, tidak ingin menjadi dosa yang berkepanjangan

karena ribut terus-menerus.


Jawab : Suami tidak menghargai posisi perempuan atau selalu merendahkan

sang isteri. Karena si suami yang berkeinginan untuk menikah lagi,

padahal dia sudah beristerikan saya.


Jawab : Sang suami awalnya tidak mau, namun kemudian akhirnya dia mau

juga dengan mengemukakan syarat tidak mau menggunakan jalur

hukum.

5. Apa jalan terbaik yang sudah dilakukan/ditempuh oleh Bapak/Ibu agar perceraian

tersebut tidak terjadi ?

Jawab : Jalan yang sudah dilakukan atau dutempuh baik oleh sang suami

maupun isteri ialah dengan cara mediasi dengan melibatkan saudara.

Melakukan introspeksi dari diri masing-masing.

6. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang cerai gugat ?

Jawab : Menurut saya cerai gugat itu sudah tertulis dan diatur dalam Undang-

undang Perkawinan. Sedangkan secara Agama, menurut pemahaman

saya tentang cerai gugat tidak ada, namun yang ada hanyalah perceraian

dari suami dan tidak boleh atau haram oleh isteri karena perceraian

adalah merupakan hak suami.

HASIL WAWANCARA

SUMBER : YULIARTI




Jawab : Karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Yang mana sejak awal

pernikahan sang suami sudah melakukan kekerasan, kebohongan yang

terus-menerus, tidak menafkahi lahir, kemudian adanya selingkuh dari

sang suami.


Jawab : Karena sang suami sudah terus menerus melakukan hal-hal yang sama

dalam kurun waktu selama 13 tahun perkawinan. Selama 13 tahun ini

perilaku suami sama sekali tidak berubah, hingga saya sudah empat kali

ke Pengadilan Agama. Intinya pertimbangan yang saya pakai disini yaitu

bahwa penilaian saya akan dia sang suami tidak mungkin akan bisa

berubah, jadi lebih baik saya berpisah dari pada nantinya akan menjadi

atau timbul mudharat.


Jawab : Suami sudah melakukan kekerasan, kebohongan yang terus-menerus,

tidak menafkahi lahir, kemudian adanya selingkuh dari sang suami.


Jawab : Suami menolak tentang permintaan saya untuk bercerai, bahkan dia tetap

berkeyakinan tidak akan menceraikan saya, dan beranggapan bahwa dia

bisa berubah.



Jawab : Saya sebagai isteri mencoba untuk tetap sabar dan ikhlas, kemudian

memberikan kesempatan kepada suami untuk merubah perilakunya.

Kemudian saya melakukan mediasi baik dengan pihak keluarga suami

maupun antara pribadi saya dengan sang suami.


Jawab : Cerai gugat yaitu isteri yang meminta diceraikan oleh suami dengan

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena sudah tidak sanggup

lagi menghadapi atau menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam

keluarga. Menurut saya secara hukum Islam Allah tidak menyukai tentang

perceraian, tapi sungguh diperbolehkan jika itu merupakan jalan keluar

yang terbaik dari permasalahan-permasalahan suami isteri yang mungkin

akan merugikan pada salah satu pihak jika perceraian tidak dilakukan.

Sedangkan pemahaman saya tentang cerai gugat menurut Undang-undang

hanyalah sebuah proses cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama untuk

mendapatkan sebuah legalitas perceraian yaitu mendapat akta cerai.

HASIL WAWANCARA

SUMBER : AHMAD SYAFEI




Jawab : Karena isteri merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Alasan ini pun

dirasakan sama oleh saya sebagai sang suami. Sudah sering terjadi

keributan baik kecil maupun besar. Merasa sudah tidak kuat lagi dengan

tingkah laku suami, karena dia menilai si suami sudah memposisikan

perkawinannya atau hubungan suami isterinya dengan posisi yang tidak

jelas atau tidak seperti layaknya suami isteri hingga suami

menelantarkan sang isteri.


Jawab : Pertimbangan yang saya gunakan ialah bahwasanya bila rumah tangga

ini diteruskan saya yakin tetap tidak akan adanya keharmonisan karena

dari diri saya pun merasa sudah tidak ada kecocokan dengan isteri saya.

Hal senada ini pun sama dengan apa yang dikatakan oleh isteri saya.


Jawab : Faktor atau alasan utama yang dipakai isteri untuk menggugat cerai

suami ialah karena tidak ada nafkah hingga satu setengah tahun. Kasar

dalam rumah tangga.Adanya pengaruh pihak lain yaitu pengaruh dari

masing-masing keluarga suami dan isteri.


Jawab : Saya sebagai suami menerima gugatan cerai yang dilakukan oleh isteri

saya, karena sebenarnya dari saya pun sejak lama sudah ada niat untuk

menceraikan isteri saya, namun orang tua saya melarangnya dan

memerintahkan saya untuk menahannya, dan berkata kepada saya

“biarlah dari pihak isteri saja yang menceraikannya”.



Jawab : Adapun jalan yang sudah kami tempuh adalah mediasi. Selain itu kami

pun meminta kepada orang tua kami masing-masing untuk membantu

dalam berdialog guna mencari titik temu antara saya dengan isteri saya.


Jawab : Cerai gugat ialah cerai yang dilakukan oleh seorang isteri melalui surat

gugatannya yang ditujukan kepada suami yang kemudian diproses di

Pengadilan Agama.

TINGKAT CERAI GUGAT DI JAKARTA Studi Pada Pengadilan …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1894/1/MUMHAMMAD...Pahlawan Harahap, SH., MA., selaku Ketua Pengadilan Agama

Documents