TIM KEBIJAKAN PUSPIJAK, BADAN LITBANG KEHUTANAN · kebiro hukum) Akan meningkatkan minat masyarakat untuk menanam pohon Aturanyang lebihflexible sesuaidengan kondisi setempat Lemahnyainformasi

PENCABUTAN ATAU REVISI PERMENHUTPENCABUTAN ATAU REVISI PERMENHUTPENCABUTAN ATAU REVISI PERMENHUTPENCABUTAN ATAU REVISI PERMENHUT

P. 51/2006 DAN P. 51/2006 DAN P. 51/2006 DAN P. 51/2006 DAN P.33/2007 TENTANG P.33/2007 TENTANG P.33/2007 TENTANG P.33/2007 TENTANG

SURAT KETERANGAN ASALSURAT KETERANGAN ASALSURAT KETERANGAN ASALSURAT KETERANGAN ASAL----USUL (SKAUUSUL (SKAUUSUL (SKAUUSUL (SKAU))))

TIM KEBIJAKAN

PUSPIJAK, BADAN LITBANG KEHUTANAN

Jakarta, 15 April 2011

• MengapaMengapaMengapaMengapa SKAU SKAU SKAU SKAU DiberlakukanDiberlakukanDiberlakukanDiberlakukan????

• DasarDasarDasarDasar KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan

• KerangkaKerangkaKerangkaKerangka BerpikirBerpikirBerpikirBerpikir

• PengalamanPengalamanPengalamanPengalaman CiamisCiamisCiamisCiamis

• SkenarioSkenarioSkenarioSkenario KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan– SkenarioSkenarioSkenarioSkenario 1111

– SkenarioSkenarioSkenarioSkenario 2222





Outline

Mengapa SKAU Diberlakukan?

� Mekanisme pembayaran DR dan PSDH: self assessment; dengan dokumen SAKB, SAKO & SAHHBK

� Pendekatan Self assessment disalahgunakan � digantidengan SKSHH : official assessment

� SKAU: dokumen proses tataniaga kayu dari areal hutanhak � surat keterangan yang menyatakan sahnyapengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahanmasyarakat

� SKAU � bentuk penyederhanaan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) : Kepmenhutbun No. 132/Kpts-II/2000– Untuk meningkatkan kesejahteraan, daya saing usaha serta

membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dasar Kebijakan

• UU No 41/1999: Hutan hak/rakyat– hutan pada tanah yang dibebani hak atas tanah– hutan pada tanah pada bukan kawasan hutan serta

kepemilikannya jelas

• PP No. 6 /2007: melindungi hak-hak negara & kelestarian hutan (pasal 117(1)):– pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui

penatausahaan hasil hutan• kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan

yang optimal dapat dicapai

• Perubahan SK Menhut No.126/2003 dan Permenhut No P.18/2005 � Permenhut Nomor P.55/2006– Masalah payung hukum penatausahaan hasil hutan dari hutan

rakyat karena P.55/2006 mengatur hasil hutan dari kawasan hutannegara

• Permenhut No P.51/2006; (P.62/2006 dan P.33/2007):– Penggunaan SKAU sebagai dokumen angkutan hasil hutan dari

hutan rakyat

• Permenhut No. 33/2007 � perubahan pada beberapapasal P. 51/2006:– Pengertian SKAU diperluas– Pasal 5(3): penunjukkan pejabat penerbit SKAU pengganti jika

Kepala Desa berhalangan– Jenis kayu rakyat yang menggunakan SKAU diperluas

Hutan Hak:PP Nomor 6/2007 pasal 1 (22)Permenhut No P.33/2007 pasal 1 (a)

Pengelolaan dan pemanfaatanHutan Hak:PP Nomor 6/2007 pasal 100 � pemanfaatanpasal 117: penataan hasilhutan� pengendalian

Permenhut Nomor P.51/2006:

Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan

kayu yang berasal dari hutan hak

Permenhut Nomor P.55/2006

Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan

kayu yang berasal dari hutan negara

VS

Implikasi:Dokumen SKAU menjadi suatu keharusan untuk:kelestarian hutan dan terkendalinya illegal logging. Permasalahan:• Kapasitas SDM yang jauh dari memadai;• Jenis kayu terbatas pada yang tertera dalam

P.51/2006 dan P.33/2007; • Ketersediaan blanko SKAU yang terbatas; • Tidak tersedianya dana operasional.• Biaya transaksi yang tinggi• Ketidakpastian dalam membangun HR

Dokumen SKAU HR menjadi tidak jelas• Tidak efektif dalam

implementasi• Tidak

mengakomodirjenis kayu yang ada di daerah

Pengalaman Ciamis

• Produksi kayu rakyat 326 000 m3/tahun• KPH Ciamis: 3500 m3/tahun

SK KaDishut Propinsi Jawa Barat No. 51/Kpts/Dishut-PH/2001: JUKNIS Tata Usaha Kayu di Propinsi Jawa

Barat. Di level kabupaten � beragam

Pengaturan di tingkat propinsi dan kabupaten sering tidak sejalan yang memperumit dan menambah biaya tinggi

peredaran kayu rakyat

Skenario Kebijakan

•• BerdasarkanBerdasarkan uraianuraian didi atasatas, , dibuatdibuat beberapabeberapa skenarioskenario, , yaitu:yaitu:1. SKAU tetap berlaku seperti sekarang

2. SKAU direvisi

3. SKAU dicabut di Jawa (DIREKOMENDASIKAN LITBANG??)

4. SKAU dicabut di Jawa diganti dengan SITE (Surat IjinTebang) oleh kepala desa (DIREKOMENDASIKAN LITBANG??)

5. SKAU diberlakukan secara voluntary di Jawa pada level kabupaten(klarifikasi ke Biro Hukum)

6. Draft permenhut baru tentang penatausahaan hasil hutan darihutan hak

SKENARIO 1

SKENARIO PERMASALAHANDAMPAK

IMPLIKASI SARAN PERBAIKANPOSITIF NEGATIF

SKAU tetap berlaku seperti sekarang

• Alokasi biayatransaksi, waktu dan tenaga yang tinggi, bebanpetani yang meningkat

• Tarik menarikkepentingandinas dan kelurahan/desa terkait PAD

• Menurunkansemangatpetani untukmenanamkayu

• PenerbitSKAU adalahkepaladesasehing-gamende-katkanpelayananpublik

�Disinsentif terhadapkebijakanuntukmenanamkayu(OMOT-OBIT), INPRES….

•Ketidakje-lasanlembagayang mempu-nyaikontrolterhadapkelestarianproduksihutan

•Peningkatkanfasilitasi/kapabiltaskepala desasebagai penerbitSKAU

•Advokasi kepadaPemda untukmembuat Perdayang mengaturagar ada transparansi biayapenerbitan SKAU oleh Kepala Desa

SKENARIO 1


IMPLIKASISARAN

PERBAIKANPOSITIF NEGATIF

SKAU tetap berlaku seperti sekarang

•Menurunkanposisi tawarpetani

•Berpotensidijadikan sebagaialat pencuciankayu illegal (laundring)

•Keterbatasanjumlah dan kapabilitas kepaladesa sebagaiperbitkan SKAU

•Kurangtransparantnyabiaya penerbitanSKAU oleh kepaladesa

•

•Lembagadesamempunyaicontrol terhadapkelestarianproduksihutan

•Tidak memberikandampakpada penurunanpencuriankayu diPerhutani

•Defisitkayu tidak segeradapatdiatasi

•Pemberianinsentif kepadamasyarakatuntukmenanam(bantuan bibit, pupuk, dll)

SKENARIO 2


IMPLIKASISARAN


SKAU direvisi

•Penurunanpermasalahanyang timbuldengan pemberlakuanSKAU sepertisekarang

•Mendekat-kanpelayanandesakepadamasyarakat

•Menyeder-hanakanmekanisme/ijin

•Menurun-kan biayatransaksi, waktu dan tenaga

•Kejelasanlembagayang mempunyaicontrol terhadapkelestarianproduksihutan

•Defisit kayudapat lebihcepatteratasi.

•Jenis kayuyang dicakupdalam SKAU diperluas.

•KewenanganSKAU sepenuhnyaada di desa.

•Penetapantarif tekaitdengan perijinan (SKAU dan lain-lain) secara jelas.

SKENARIO 2


IMPLIKASISARAN


SKAU direvisi

•Penurunanpermasalahanyang timbuldengan pemberlakuanSKAU sepertisekarang

sehinggabebanmasyarakatmenjadiringan

•Pemerintah daerahmempunyaicontrol terhadapkelestarianhutan dan meningkatkan minatmasyarakatuntukmenanampohon

•Kejelasanlembagayang mempunyaicontrol terhadapkelestarianproduksihutan

•Defisit kayudapat lebihcepatteratasi.

•Dana operasionalSKAU perludiatur secarajelas.

•Penentuanviolume dan jenis kayudilakukansecara self assessment

SKENARIO 3

SKENARIOPERMASA-LAHAN

DAMPAKIMPLIKASI SARAN PERBAIKAN

POSITIF NEGATIF

SKAU dicabut diJawa

(DIRE-KOMENDASI-KANLITBANG??)

•Mengurangibiayatransaksidalampemasarankayu rakyat

•Meningkatkan minatmasyarakatuntukmenanampohon

•Kesulitandalammemonitorproduksikayu rakyat

•Potensiterjadinyaillegal logging dikawasanNegara

•Meningkatkankelestarianproduksidan lingkungan.

•Untuk memonitorkayu dapatmelakukansampling potensikayu

•PenguatanfasilitasiPemerintah Pusatagar Pemdamampumenjalankaninventarisasihutan (sesuaiamanat UU No 41/1999 dan PP 38/2007),

SKENARIO 3

SKENARIOPERMASA-LAHAN

DAMPAKIMPLIKASI SARAN PERBAIKAN

POSITIF NEGATIF

SKAU dicabut diJawa

(DIRE-KOMENDASI-KANLITBANG??)

•Mendukungkebijakan pro rakyat dan pro lingkungan

•Meningkatkan good governance

•dengan jenis yang sama (tidak ada identitasyang menyertaikayu yang ditebang)

•Ada kekuatiranpemerintahkehilanganlegitimasi

•Meningkatkankelestarianproduksidan lingkungan.

sehinggainformasi potensihutan dapatdiketahui

•Advokasi kepadaPemda untukmembuat Perdayang mengaturagar data jumlahdan volume kayuyang ditebangdilaporkan kedinas terkait(dinas kehutanan)

•Perlu dilakukankonsultasi public dan identifikasikondisiprasyarat.

SKENARIO 4

SKENARIOPERMAS

ALAHAN

DAMPAK IMPLIKA

SI

SARAN


SKAU dicabutdi Jawa diganti dengan SIT (Surat IjinTebang) olehkepala desa

(DIREKOMENDASIKANLITBANG??)

•Mengurangibiaya transaksidalampemasarankayu rakyatlebih efektif

•Meningkatkanminatmasyarakatuntukmenanampohon

•Mendukungkebijakan pro rakyat dan pro lingkungan

Ada kekuatiranpemda/dinaskehilanganlegitimasiatas kayurakyat

Meningkatkankelestarianproduksidan lingkungan

•PenguatanfasilitasiPemerintahPusat agar Pemda mampumenjalankaninventarisasihutan (sesuaiamanat UU No 41/1999 dan PP 38/2007), sehinggainformasipotensi hutandapat diketahui

SKENARIO 4

SKENARIOPERMAS

ALAHAN

DAMPAK IMPLIKA

SI

SARAN


SKAU dicabutdi Jawa diganti dengan SIT (Surat IjinTebang) olehkepala desa

(DIREKOMENDASIKANLITBANG??)

•Meningkatkangood governance

•monitoring produksi kayurakyat yang efektif

•Adanyadokumentasiidentitas yang menyertaikayu yang ditebang

Ada kekuatiranpemda/dinaskehilanganlegitimasiatas kayurakyat


•Advokasikepada Pemdauntuk membuatPerda yang mengatur agar data jumlah dan volume kayuyang ditebangdilaporkan kedinas terkait(dinaskehutanan)

•Perlu dilakukankonsultasi publikdan identifikasikondisiprasyarat.

SKENARIO 5

SKENARIOPERMASALAHAN

DAMPAKIMPLIKASI

SARAN PERBAIKANPOSITIF NEGATIF

SKAU diberlaku-kan secaravoluntary diJawa pada level kabupaten(klarifikasike biro hukum)

Akanmeningkatkanminatmasyarakatuntukmenanampohon

Aturan yang lebih flexible sesuai dengan kondisisetempat

Lemahnya informasitentang potensihutan rakyat

Tidak ada lembagayang bertanggungjawab terhadapkelestarian hutanrakyat

Potensi peningkatanproduksi kayu yang illegal

Potensi konflik antarkabupaten/propinsi

Biaya transaksi tetapada


Peningkatanteknologibudidayatanamanhutan di huludan insentifpenanamandi hulu

Untukkabupatenyang tidak menerapkanSKAU perludiidentifikasipra kondisipemungkin

SKENARIO 6

SKENARIO PERMASALAHAN DAMPAK IMPLIKASISARAN

PERBAIKANDraft permenhutbarutentangpenatausahaan hasilhutan darihutan hak

•Alokasi biayatransaksi, waktu dan tenaga yang tinggi, beban petani yang meningkat••Menurunkansemangat petaniuntuk menanamkayu•Menurunkan posisitawar petani••Tarik menarikkepentingan dinasdan kelurahan/desaterkait PAD

•Disinsentifterhadapkebijakanuntukmenanam(OMOT-OBIT), INPRES…

•Memungkinkan tarikmenarikkepentingan

•Jika pendudukmenampungKR di halamanrumahnya (yang tidak dilaporkansebagai tempatPenampungan•terdaftar kepadainstansi yang berwenang) maka dapatdianggap suatutindakan illegal. •Kondisi ini bisamenimbulkankesewenang-wenangan, yang jelasmeningkatkanbiaya transaksi.

•Jenis-jenis kayuyang ditanamoleh rakyat, penerbitan SKAU dilakukan olehdesa••Penyederhanaan jumlah lembarSKAU untuk arsip(penerima, penerbit/desa, dan dinaskehutanan)

SKENARIO 6



•Penerapankewajiban pada hutan negara kekawasan non hutan(pasal 1 huruf k)

•Kewenangan sumir(pasal 1 huruf m dan n)

•Pasal 2 Ayat (2) dan (3): TempatPenampunganTerdaftar

• Berpotensimenimbulkan konflikdengan aturan yang lain baiksecaravertikalmaupunhorizontal.

•Menambahbebanmasyarakat

•Menarikkewenanganpenerbitan SKAU dari Kepala Desakembali ke Dinassehinggamemperpanjangprosedurperijinan; menjauhkanpelayananpublic; dan berpotensimeningkatkanbiaya transaksi

•Penggunaandokumen SKAU diperlonggaruntukmemudahkanpengangkutan

•Tempatpenampungankayu rakyatdiperjelasbatasannya

•Penentuan jenisdan pengukuranvolume kayudilakukan olehmasyarakatsendiri (self assessment)

SKENARIO 6



•Pasal 7 ayat 2c: tidak dirincimengenai jenis-jeniskayu yang diusahakan olehPerhutani

•Pasal 7 ayat 3a: Jenis-jenis kayuyang dilimpahkan kedesa sangatterbatas

•System official assessment yang memberatkanmasyarakat (Pasal10)

TIM KEBIJAKAN PUSPIJAK, BADAN LITBANG KEHUTANAN · kebiro hukum) Akan meningkatkan minat masyarakat untuk menanam pohon Aturanyang lebihflexible sesuaidengan kondisi setempat Lemahnyainformasi

Documents