Tiga Kali Kalah Praperadilan KPK Jangan Asal Main Tembak K · Ke Hal. 14 Edisi 51/ Thn II 01 - 15 Juni 2015 Pilkada Humbahas: PANTAS SILABAN – SADAR SINAGA MAKIN POPULER K ekalahan

Ke Hal. 14

Edisi 51/ Thn II 01 - 15 Juni 2015

Pilkada Humbahas: PANTAS SILABAN – SADAR SINAGA MAKIN POPULER

Kekalahan beruntun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan mengundang kekhawatiran. Lembaga antikorupsi tersebut seolah kehilangan taringnya sejak pertama kali dikandaskan Komjen Budi Gunawan dalam penetapannya sebagai tersangka rekening gendut oleh KPK. Karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, KPK harus mulai

berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kalahnya KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan para tersangka, menurut Kalla, sebagai pelajaran penting. Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus benar-benar didukung alat bukti yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Diharapkan, “sembilan Srikandi” yang akan memilih pipimpinan KPK defenitif dapat semakin memperkuat pemberantasan korupsi di negeri ini.

Tiga Kali Kalah PraperadilanKPK Jangan Asal Main Tembak

KPK DALAM LINGKARAN KUASAOleh : Tiopan Parasian LG

Ke Hal. 07

Entah apa pemicunya, wacana dan keinginan pihak tertentu agar TNI masuk ke Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mencuat, terus bergulir, dan mendapat tanggapan publik di media. Tak urung, petinggi TNI turut merespons wacana itu dengan mengatakan bahwa TNI siap menempatkan kader ter-baiknya di KPK, jika diperlukan.Bagi telinga awam, sambutan bernada patriotik itu tentu mela-hirkan rasa simpatik, sambutan yang membangun kesan bahwa TNI selalu siap ditempatkan di

bidang manapun, demi negara. Namun, di balik sambutan ber-nada simpatik itu, sesuatu yang sangat mendasar patut diper-tanyakan, apakah wacana itu berpijak pada cara berpikir yang tepat? Jangan-jangan, wacana itu hanyalah salah satu wujud fenomena berpikir dangkal yang sudah mewabah hampir pada semua aspek kehidupan ber-bangsa kita pada saat ini, bahkan bukan tidak mungkin wacana itu adalah salah satu intrik yang di-gunakan oleh kekuatan tertentu yang tidak menyukai KPK.

KPK Yang AmbrukKPK memang tengah ambruk. Berbagai jargon dan orasi kam-panye Jokowi-JK mampu menyi-hir orang untuk percaya bahwa pasangan itu akan mampu mem-bawa bangsa dan negara ini menuju negara yang makmur serta mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat. Tentu-nya, kemakmuran dan keadi-lan hanya dapat terwujud bila pemerintah bersih dari korupsi. Sampai di sini, publik masih mengidentikkan KPK dengan

Jokowi-JK. Mendukung Jokowi sama dengan mendukung KPK. Hingga awal pemerintahan Jokowi-JK, ketika rakyat masih menyaksikan Jokowi melibatkan KPK dalam seleksi menterinya, publik masih memelihara im-pian bahwa kemakmuran dan keadilan sudah di depan mata.Apa yang terjadi berikutnya? Bulan madu KPK dengan pemerintah sungguh-sungguh hanya sampai di situ. Berikut-nya benar-benar drama yang penuh ironi. Hampir di sepan-

Ke Hal. 06

JAKARTA, GPPNuansa politis di Kabu-

paten Humbang Hasudu-tan (Humbahas) semakin menghangat seiring den-gan semakin mendekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Humbahas 2015. Kegiatan para pasan-gan bakal calon (Balon) yang menyatakan diri ikut bertad-ing dalam pesta demokrasi 9 Desember 2015 ini semakin tinggi. Pendaftaran akan ber-langsung 26-28 Juli. Mereka

seakan berlomba mendekat-kan diri kepada warga melalui berbagai kegiatan sosial yang dibalut unsur-unsur politis. Mecari empati.

Intentitas kegiatan yang di-lakukan Drs Pantas Hasiholan Silaban dan pasangannya Ir Sa-dar Sinaga di Kabupaten Hum-bang Hasundutan (Humbahas) akhir-akhir semakin tinggi dan banyak. Mereka bolak-balik ke Humbanghas, bertatap muka dan berdialog dengan masyara-kat secara langsung. Pendeka-

tan atau kunjungan yang kami lakukan ke Humbahas bukan karena menjelang Pilkada. “Jauh sebelum Pilkada, kami sudah sering bolak-balik ke Humbahas, bertemu dengan warga dan telah berbuat untuk kemajuan,” kata Pantas Silaban dan Sadar Sinaga kepada Wartawan GPP di Jakarta di tempat dan waktu terpisah, belum lama ini.

Ketika ditanya, kendaraan politik yang akan digunakan Pantas-Sadar pada Pilkada itu, Alden Siringo-ringo SH, salah

seorang think-thank dari pasangan Pantas-Sadar mengatakan masih dalam proses. Mendapatkan partai politik butuh waktu dan proses. Se-bab, partai politik dalam mengusung calon memiliki pertimbangan dan kriteria tertentu. Artinya, calon yang diusung partai, bukan semata-mata karena kedekatan hubungan antara seseorang dengan partai atau karena pengaruh uang. Kredibilitas atau kualitas calon yang akan diusung juga menjadi salah satu pertimban-gan bagi partai politik. Karena tujuan akhirnya, agar calon

JAKARTA, GPP“Namanya pengadilan tentu ada

yang menang dan ada yang kalah. Tapi itu juga positif, artinya positif-nya KPK sekarang harus betul-betul hati-hati. Jangan seperti zaman dulu, main tembak saja kadang-kadang,” kata Kalla di Jakarta, Ka-

mis (28/5). Wapres melanjutkan, kekalahan KPK tersebut sedianya menjadi pelajaran untuk lebih objektif sekaligus bekerja sesuai dengan koridor hukum. “Agar KPK itu betul-betul objektif dan kerja sesuai hukum. Jadi selama ini KPK tidak ada yang mengawasinya.

di PN Jaksel, Selasa (26/5). Hakim tunggal Haswandi memutuskan bahwa penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Hakim menyatakan KPK telah melanggar prosedur dalam mene-tapkan seorang tersangka. Hadi

ditetapkan sebagai tersangka penyalah-gunaan wewenang pada 21 April 2015, atau bertepatan saat KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sprin-dik-17/01/04/2014.

Sebelumnya, KPK juga kalah melawan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief

Jadi ternyata hukum juga bisa mengawasi pelaksanaan hukum yang lain,” tutur Kalla.

Hingga saat ini, KPK sudah tiga kali kalah dalam prapera-dilan yang diajukan tersang-kanya. Terakhir adalah sidang putusan gugatan praperadilan

Pantas silabansadar sinaga

Ahmad Syafii Maarif Wapres Jusuf Kalla

2 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015

PENERBIT: PT RUPALOAN

PENASEHAT : - AKBP (Pur) Nurlan M (Ketua) - Drs Jaudi M - Drs Timbul M L.Batu - Edison Lumban Batu SH MH - Tuan Syehk Ali Akbar M - Sudin L.Batu - Drs Tarida M L.batu

Mayjen TNI (Purn) Hotma Marbun, Theodorus M, DR Waras-man L.Batu, Drs Sabrawijaya MM, Marusaha M Se, Anton Zagota, H Sugiono SE MM, Drs.H.Mathodah.

Dewan Redaksi : A. Hator Sianipar (Ketua), Ir. Tiopan Para-sian LG, Pa’bona M, Leonard L.Batu, Ono B L.Batu, IH Pardosi Pemimpin Umum : Pa’bona Marbun Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi : A. Hator Sianipar - Pemimpin Perusahan: Leonard M, L Batu - Wakil Pemimpin Perusahaan: TM Harianja, - Keu/Adm : Viator Siregar Manager Iklan: SuparmanPenasehat Hukum : Poltak Marbun SH, DBD M. L.Batu SH,MH, Ruky K SH Design Graphic & Pracetak : Anastasia

BIRO : Jakarta: I Siahaan (Kepala Biro),Gathot San-toso, Lukas Siahaan, Doni Pandiangan - Jaktim : - Jaksel : Parlindungan Batubara (Kabiro), Joni S, Banten: Leonard Marbun, - Serang: Masjaya, - Pandeglang: Riyan, - Ci-legon-Merak: (Kepala Perwakilan Tangerang Raya) Juandi Simanjuntak - Tangerang Selatan : Agus Galingging (Kabiro), Kabul Syahroni, Iwan Sutrisno - Kota Tangerang: G Harry Simbolon (Kabiro), Dorhan Marbun, Alden R S, - Kabupaten Tangerang: Ujang Kusnaedi (Kepala Biro), Samsul Muin, Rini, Ach Alyuni Al Fariqi, Vanessa, Yulianto - Jawa Barat : T.M. Harianja, SH, - Bekasi : Waldemar Sinaga (Kabiro), Leonardo Sinaga - Kabupaten Bekasi : Faul S (Kabiro) - Bogor : Sani Muhammad (Kabiro), Lian S - Sumedang : Yana S - Medan : Edward Marbun - Aceh Tamiang / Teluk Aru : M.Irham Ari-fin (Kabiro), M.Syarif RAO - Dairi : Halim Lumban Batu (Ka. Perwakilan), Jares Lumban Gaol , - Tanah Karo : Tambar Sembiring (Kepala Biro), Istepanus Sembiring, Mustar Tarigan, Enita Febrina Br Tarigan, Junaedi Pranata Sembiring, Sos ,Rikki Oliveri Peranginangin, Nikodemus Bukit - Deli Serdang : Adnan Perangin-perangin (Kabiro) - Binjai : Krismas Lasmaria Tambunan (Kabiro), Ahmad Daniel Sanjaya Ginting, Indra Manik - Langkat : Bambang Sembiring, Ponijan MS, Suyanto - P. Siantar : Robinson Bakkara - Tobasa / Tapanuli Utara : Mukhtar Sianipar (Kepala Biro), Tohap Simaremare, - Hum-bahas : M.Sasputra Marbun Lbn Batu - Tapanuli Tengah : Robby Manalu (Kabiro) , - Kep. Nias : Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepala Biro) Fatiziduhu Telaumbanua, Manotona Buulolo, Fa’atulo Buulolo, Mardianus Mendrofa/Kudi, Waspada Zendrato S.Pd, Budiawan L.F Buulolo SH, Sanohugo Zisokhi Laia, A.Ma.Pd, Efendi Ndruru, Preventiven Ndruru - Pekan Baru : Binsar Tinambunan, Kampiter Tinambunan, Sepison Tinambunan, Agus. - Kep. Riau : Junael Marbun, Fadlan Simatupang (Ka.Perwakilan) -Karimun : Ronald Nababan (Kabiro) -Sumatera Selatan: Abu Hasan Azhari (Kepala Per-wakilan), Rudi Hartono - Bengkulu : Lambas Suiboy Sihomb-ing - Kalteng : Herdie SE (Kabiro), Masmiji M, Masprianto M, Rudi Hartono - Alamat Redaksi : Graha Mas Pemuda, Blok AB No. 15 Lt IV Jln. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Telepon : (021) 47882549, Kode Pos 13220 - Email : [email protected], No. Rek : 0386.01.000.592.306 a/n PT. Rupaloan Giro BRI Cabang Pemuda.

Wa rtawa n G l ob a l P o s - P o s da l a m menjalankan tugas jurnalistiknya selalu dilengkapi dengan identitas

Nusantara

Hayatun Nofrida : PPL Harus Lebih Pintar dari Petani

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Muras), Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kemapuan Sumber Daya Manusi (SDM) Petugas Penyulu Lapangan (PPL) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Petani, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). PPL merupakan perpanjangan pemerintah dan menjadi ujung tombak yang sangat diharapkan untuk menghadirkan dan membangun petani-petani berkualitas. Untuk menambah pendapatan, PPL juga boleh nyambi. Jualan makanan hasil olahan ikan, misalnya.

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas

Selamat atas dibukanya Bimtek bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman

Pangan Kab. Musi Rawas Angkatan I (25-28 Mei 2015)

Mengucapkan

IR. H. SUHARTO PATIHKepala

MUSI RAWAS, GPPBimtek Angkatan II bagi Penyuluh

Perikanan berlangsung di Balai Beni Ikan (BBI) Sentral Air Satan dibuka langsung oleh Saipul Ibna Asisten III Setda Musi Rawas. Peserta PPL terlihat antusias menimbah ilmu di acara Bim-tek tahun 2015 ini. Dalam sambutan-nya, Saipul menekankan pentingnya ilmu pengetahun bagi PPL. Sebab, menurutnya PPL merupakan ujung tombak Pemerintah dalam menyam-paikan gagasan, terobosan, sistim dan tata cara bertani yang benar, sehingga para petani di Kabupaten Musi Rawas dapat meningkatkan hasil produksi dengan modal yang diminimalisir, den-gan demikian petani menjadi makmur dan sejahtera.

Selain itu, menurut Saipul, PPL diharapkan menjadikan momentum Bimtek ini menjadi wahana untuk me-ningkatkan kemapuan sebagai tenaga PPL yang handal dan mempunyai misi sehingga menjadi contoh bagi petani. Sipul berpesan kepada PPL untuk berkerja keras dalam menyampaikan informasi kepada para petani, misalnya kalau hari hujan, tetap bekerja mene-mui para petani dengan menggunakan jaket. “Jauhkan rasa malas. PPL harus setia mendampingi petani,” katanya.

Selainitu PPL juga harus berkerja cerdas dengan menguasai informa-si mengunakan internet. Sekarang ini, ilmu itu mudah didapat dengan membuka jaringan internet, mem-baca website. Di sana banyak informasi yang baru untuk disampaikan kepada petani. Bukan itu saja, PPL juga dim-inta bekerja dengan ihklas dan tuntas. “Kalau berkerja dengan ikhlas, maka

hasilnya akan baik dan terukur capaiannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Petani, Perikanan dan Kehutanan Ka-bupaten Musi Rawas Ir. Hayatun Nofrida, MP menyampaikan materi Bimtek tentang Kebijakan BP4K. Dalam kesempatan ini Ir. Hayatun Nofrida, MP menyampaikan be-tapa pentingnya ilmu pengetahun bagi PPL. Menurut dia, PPL di era modern saat ini harus kenal internet karena banyak informasi yang merupakan materi ilmu yang berkaitan dengan BP4K untuk disampaikan kepada petani. “Saya pesankan agar PPL di Kabupaten Musi Rawas mengerti internet,” jelasnya.

Menurut Hayatun, PPL Harus lebih Pintar dari Petani, karena akan berdampak pada pengetahuan yang akan disampaikan kepada petani. “Ironis, kalau petaninya lebih pintar PPL,” katanya.

Lebih lanjut Hayatun, meminta kepada PPL untuk menyampaikan ilmu kepada para petani jangan monoton tentang itu-itu saja. “PPL har-us berani berinovasi dengan memberikan ilmu, misalnya terkait dengan membuat pakan ikan sendiri tanpa harus mengandalkan pakan pelet yang ada dipasaran,” katanya. PPL juga harus menjadi contoh bagi petani, misalnya dengan membuat makanan olahan yang terbuat dari ikan kecil-kecil, toh kalu pun dijual ikan kecil-kecil kurang diminati oleh pembeli. Maka dari itu PPL diharapakan mampu menjadi contoh bagi petani. “Tidak ada salahnya PPL nyambi jualan makanan hasil olahan ikan Mujahir yang kecil-kecil,” tegas Hayatun Nofrida. Abu

Ir. Hayatun Nofrida, MP Kepala BP4K Kab. Musi Rawas saat menyampaikan Materi Bimtek Angkatan II

NISEL, GPPMasyarakat Desa Lolosoni, Kecamatan

Gomo, Kabupaten Nias Selatan mengharapkan bantuan pihak penegak hukum (Polri dan Ke-jaksaan) untuk segera mengusut dugaan tin-dak pidana korupsi dana PNPM-MP TA 2014 di Desa Lolosoni yang disinyalir dilakukan oleh oknum Ketua TPK berinisial YKT.

Beberapa tokoh masyarakat setempat sangat menyesalkan tindakan TPK PNPM-MP Desa Lolosoni yang telah menerima dana PNPM-MP dari UPK Kecamatan Gomo untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sesuai RAB sepanjang 1.000 Meter tetapi yang dikerjakan dilapangan hanya 670 meter.

Ketua TPK Desa Lolosoni Yakin Kasih Tafonao kepada wartawan GPP mengatakan bahwa mereka menerima dana PNPM-MP dari UPK hanya 80 % dari alokasi anggaran untuk Desa Lolosoni sehingga pekerjaan jalan rabat beton tersebut tidak siap sesuai RAB sebel-umnya. Namun PJOK PNPM-MP Kecamatan Gomo saat dikonfirmasi oleh Wartawan GPP

mengatakan supaya kasus tersebut dilaporkan saja kepada penegak hukum untuk diusut secepatnya dan agar oknum TPK Desa Lolosoni mempertanggungjawabkan secara hukum.

Para Tokoh masyarakat Keca-matan Gomo sangat mengharapkan keseriusan pihak Kepolisian mau-pun Kejaksaan untuk mengusut

penyelewengan keuangan Negara di wilayah Kecamatan Gomo dan sekitarnya baik mengenai Dana PNPM-MP setiap desa maupun Dana BOS dan BSM di setiap sekolah karena Korupsi keuangan Negara sudah menjadi budaya yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan oknum tertentu.

Fa-Tel.

Usut Dugaan Korupsi Dana PNPM-MP di Desa Lolosoni Gomo

3TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKATNusantara

Dicairkan, Dana Desa Rp 20,7 Triliun

Pemilukada NiselBalon Masih Ragu

dengan Kecurangan

KPUD Musi Rawas Luncurkan Logo Pilkada 2015

Alex Noerdin : Lubuklinggau Salah Satu Kota Olahraga di Indonesia -Pembukaan Porprov Ke-X Sumsel Tahun 2015 Sukses

Musi Rawas, GPP.Menjelang Pilkada serentak 9

Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas meluncurkan Logo Pilkada 2015 dengan melepas ba-lon yang membawa Logo Pilkada Musi Rawas. Peluncuran dilakukan dilakukan Ketua Divisi Sosialisasi Dasril Ismail SE bersama Bupati, Dandim, Kapolres dan Panwaskab.

Logo Pilkada Musi Rawas Tahun 2015 bertuliskan “Masa Depan Musi Rawas Ditangan Anda.” Kotak Suara berbentuk kubus ditutupi kuba berwarna hijau yang melam-bangkan Pilkada bersinergi dengan Program Musi Rawas Darussalam.

Selain itu, dibagian bawah Logo juga tertulis, “Ayo Milih Dengan Hati Nurani 9 Desember 2015.” Tulisan ini merupakan ajakan kepada ma-syarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan tepat. “Me-milih dengan cerdas untuk masa depan Musi Rawas,” kata Divisi Sosialisasi Dasril Ismail.

Bagian atas Kotak berbentuk kubus ini bergambar bendera Merah Putih tempat memasukkan kertas suara yang telah dicoblos melambangkan Pilkada serentak Tahun 2015 seluru Indonesia yang pertama kali. Kotak suara ber-gambar Logo Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia dan Logo Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berarti Pilkada akan berlangsung di Kabupaten Musi Rawas.

Sebelumnya, Ketua Divisi Sos-ialisasi Dasril Ismail mengumum-kan, pemenang Sayembara Logo Pilkada Musi Rawas Tahun 2015. Pemenang I: Ismi Hasanah dengan nilai 395, pemenang II: Frian Sapu-tra ( 385), pemenang III: Muharani (290).

Sementara itu, Bupati Mura H Ridwan Mukti melalui Asisten I Ali Sadikin, memberikan apresiasi kepada KPU Musi Rawas yang telah berinsiatif menjadikan kuba Darus-salam sebgai Logo Pilkada Tahun 2015. “Logo Pilkada 2015 yang bersinergi dengan Program Musi Rawas Darussalam, merupakan ide yang cemerlang,” ujar Ali Sadikin. Rudi Hartono

LUBUKLINGGAU, GPPLubuklinggau merupakan kota

kecil yang terletak di ujung Provin-si Sumatera Selatan, berbatasan langsung dengan Provinsi Beng-kulu. Kendati kecil, kota Madani yang di pimpin oleh Mantan Ketua KNPI ini mampu menggelar acara besar seperti, perayaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Sumatera Selatan 2015 yang pertama kali digelar di luar Kota Palembang.

“Lubuklinggau ini kotanya ke-cil, namun mampu menjadi tuan rumah diajang Porprov X Sumsel 2015,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat membuka Por-

prov X Sumsel 2015 di Stadion Mini, Sport Center, Petanang, Min-ggu, (24/5).

Alex Noerdin, memberikan motivasi kepada kabupaten/kota yang lainnya untuk semangat dalam perayaan Porprov X Tahun 2015. Selanjutnya, kabupaten/kota di Sumsel diharapkan mum-puni dengan fasilitas olaraga, mendidik sumber daya manusia di bidang olahraga terutama atelitnya, karena setelah Kota Lubuklinggau, Porprov berikut-nya akan diadakan di Kabupaten Muara Enim.

“Kabupaten Muara Enim silah-kan, contoh Kota Lubuklinggau

untuk lebih sukses lagi, diajang Porprov berikutnya,” kata Gu-bernur Sumsel H. Alex Noerdin sembari mengatakan kalau Kota Lubuklinggau merupakan salah satu Kota Olahraga di Indonesia.

Dalam kesempatan ini ha-dir, Kapolda Sumsel Irjen. Pol Iza Fadri, Pangdam II Sriwijaya Mayjend TNI Iskandar MS, Ketua Koni Sumsel Mudai Maddang, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel, rombongan kontigen kabupaten/kota se-sumsel ri-buan atlit dari berbagai cabang olahraga.Sementara itu, Walikota Luvuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe dalam sambutannya me-

nyatakan bahwa masyarakat Kota Lubuklinggau sangat bangga karena telah didaulat menjadi tuan rumah Porprov X Sumsel 2015. Kota Lu-buklinggau merupakan daerah yang pertama sekali melaksanakan peray-aan Porprov di luar Kota Palembang ibu Kota Sumsel. Momentum ini juga merupakan bagian dari suksesnya Visit 2015 yang merupakan pro-gram unggulan Kota Lubuklinggau. “Kepada para Atlit Se-Sumsel, saya ucapakan selamat datang di Kota Lubuklinggau Madani, Selamat Ber-tanding,” kata SN. Parana Putra Sohe.

Sebelum Porprov Sumsel Ke-X Tahun 2015 dimulai, Walikota Lu-buklinggau memberikan cindramata

kepada seruluh Kepala Daerah, Kabupaten/Kota di Sumsel berupa Cincin Batu Akik khas daerah Lubuklinggau jenis ‘Batu Teratai’.

Di jalan sepanjang kurang lebih 1 km dipadati kenda-raan roda dua dan empat yang merupakan pengunjung pembukaan Porprov X Sumsel. Kerumunan pengunjung ini, datang dari kota setempat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas dan bahkan ada juga pengunjung yang datang dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Beng-kulu. adv/abu

NISEL, GPPKeragu-raguan para kadindat Bakal

Calon Bupati/Wabup Nias Selatan pada Pemilu Kada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 tidak terlepas dari rasa trauma atas kecurangan yang terjadi pada Pileg dan Pilpres 2014, sehingga semuanya masih mikir-mikir mencari solusi un-tuk mencegah kecurangan yang bakal terjadi.

Beberapa tokoh masyarakat yang berminat maju sebagai kadindat pada Pemilu Kada Nias Selatan mengatakan kepada Wartawan GPP bahwa untuk terjadinya Pemilu Kada yang benar-benar murni dan adil tanpa kecurangan di Nisel sangat diharapkan keseriusan KPU RI, Bawaslu RI, MK, Kapolri dengan menurunkan Tim khusus di dalam me-mantau dan mengawasi pelaksanaan Pemilu Kada di setiap TPS pada hari pemungutan suara sehingga mencegah kecurangan yang bakal terjadi.

Apabila MK, KPU dan DPR RI serta pemerintah benar-benar serius mence-gah kecurangan pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia, maka data falid dan akurat hasil Pemilu tersebut se-benarnya berada di tangan Pamsung dari Kepolisian, sebab hasil perolehan suara seusai penghitungan suara di TPS

langsung dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan disampaikan/dilaporkan ke-pada Pimpinannya dilapangan sampai ke Mabes Polri sehingga seharusnya KPU, DKPP dan teru-tama MK menjadikan data yang ada di Polri tersebut sebagai data pembanding dan bukan dalam arti pihak Polri memihak tetapi karena datanya adil.

Sebenarnya untuk menga-wasi Pelaksanaan Pemilu Kada di Nisel sangat mudah apabila pihak MK, KPU dan Bawaslu RI serius mencegah kecurangan yang dapat mengakibatkan ter-jadinya pemilu ulang, di mana pengawasannya cukup menem-patkan Tim Khusus sebanyak 5 s/d 10 orang setiap kecamatan tanpa dikomandoi oleh pihak pejabat kabupaten maupun ke-camatan dan siap serta senang bila dikontrol LSM dan insan pers, sehingga apabila ada TPS yang dicurigai akan melakukan kecurangan, maka anggota tim-nya langsung kelapangan dan pelaku kecurangan diproses secara hukum.

Sam.B

JAKARTA, GPPKomisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) menyatakan akan mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa yang digelontorkan pemer-intah kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 20,7 triliun. Uang itu akan dibagikan Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar ke 434 desa dan se-tiap desa menerima dana senilai Rp 252 juta.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pengawasan itu akan dilakukan dengan mengkaji imple-mentasi undang-undang (UU) Desa. Dia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mem-berikan rekomendasi atas kajian dana Desa dan implementasi UU Desa tersebut. “KPK melakukan

kajian terhadap hal itu. Nanti akan disampaikan sejumlah rekomen-dasi untuk mencegah terjadinya kebocoran,” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (25/5).

Priharsa menegaskan, pihaknya melakukan kajian maupun penga-wasan sesuai dengan UU. Menurut-nya, hal itu pun sudah tercantum dalam UU Desa. “Tentang imple-mentasi UU Desa,” terangnya. Se-belumnya, diberitakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah menyalurkan 51,25 persen dari total dana desa tahap I kepada 228 kabupaten/kota per 21 Mei 2015. Dana Desa yang dikucurkan pada tahap I sekitar Rp 8,28 triliun atau sekitar 40 persen dari total dana desa 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dalam Anggaran pendapa-tan dan Belanja Negara Perubahan

(APBNP) 2015.Menurut keterangan Menteri

Keuangan RI Bambang Brodjo-negoro pengalokasian dana desa terendah untuk tahun ini sebesar Rp 252 juta per desa. Dana Desa itu dikucurkan dalam tiga tahap yakni tahap pertama sebesar 40 persen paling lambat minggu kedua April, tahap kedua 40 persen paling lambat minggu kedua Agustus, dan tahap tiga 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

Sebanyak 90 persen dari total dana desa sekitar Rp18,7 triliun dibagi dengan 74.093 desa di In-donesia sehingga keluar angka 252 juta rupiah per desa. Kemudian di luar dari dana itu ada tambahan 10 persen atau sekitar Rp 2,7 triliun dibagi berdasarkan kriteria jum-lah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan kondisi

geografis. Menteri Desa, Pembangunan Dae-

rah Tertinggal dan Transmigrasi Mar-wan Jafar menjelaskan, dana desa digu-nakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan yang

ditetapkan oleh Kementerian Desa. Karena itulah, Marwan mengingatkan desa yang belum menyiapkan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes agar segera mem-percepat penyelesaiannya.

GPP

Senam Massal ‘Linggau Bisa’ saat Pembukaan Porprov X SumselH. Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan saat menyerakan Piala Bergilir Kepada Panitia Penyelenggara Porprov X Sumel Kontingen Kota Lubuklinggau

Peluncuran Logo Pilkada Musi Rawas 2015

4 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 201544 AdvertorialKEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIRBALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN

BANTEN –Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian (BBWSC-3) Banten akan segera melakukan pere-haban di beberapa titik saluran irigasi yang terse-bar di Provinsi Banten. Pihak BBWSC-3 Banten mulai melakukan sosial-isasi kemasyarakat terkait akan dilakukan pekerjaan rehab saluran irigasi. Kali ini, BBWSC-3 melakukan sosialisas ikegiatan peker-jaan perehaban di bebera-pa daerah di antara dae-rah yang saluran irigasi melintasi wilayah terse-but, adapun wilayahnya yaitu Kecamatan Banjar-sari, Munjul, Angsana, Sukaresmi, Sobang, dan Kecamatan Panimbang. Acara sosialisasi yang dilaksanakan di Kecama-tan Munjul, tampak had-ir semua Muspika dari enam kecamatan yang dilintasi saluran irigasi, serta para kelompok P3A GP3A wilayah 1 sampai wilayah 4. Sementara itu, dari Pemerintah Kabu-paten Pandeglang tampak dihadiri dari Dinas PU dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. Perehaban yang dilaku-kan BBWSC-3 kali ini sangat diharapkan oleh masyarakat setempat agar perehabannya benar-benar dapat membantu masyarakat dengan men-galiri sawah para pen-duduk yang akan di lewati jalur irigasi. Dalam sosialisasi pelak-sana perehaban irigasi in-duk di Kecamatan Munjul ini mendapat respon yang positif dari masyarakat se-tempat serta masyarakat berharap agar pekerjaan yang sekarang bisa lebih baik dari pekerjaan yang terdahulu. Karena hasil pekerjaan yang dilak-sanakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adhi Kar-ya, menurut kami tidak

PETANI SANGAT MENGHARAPKAN MANFAAT REHABILITASI SALURAN IRIGASI TAHUN INI

ada manfaatnya. “Lihat saja buktinya, bahwa tidak bermanfaat hingga saat ini, saat dilaksanakan-nya kembali rehab saluran irigasi oleh pemerintah. Sampai sekarang air yang kami harapkan tidak bisa mengalir sampai daerah kami, yaitu wilayah Sese-pan dan Sobang, tidak pernah ada air yang men-galir dari irigasi itu,” ujar Kepala Desa Gombong, Iwa, di acara sosialisasi. Dalam sosialisasi, turut pula hadir kontraktor yang mendapatkan pekerjaan perehaban irigasi di Cili-man tersebut. Sementara itu, Budiana ST,MT dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya berharap kepada para petani teru-tama para P3 air yang be-rada di 6 kecamatan yang dilintasi saluran irigasi, agar pelaksana perehaban irigasi induk dapat terlak-sana dengan baik, dihara-pkan dapat bekerja sama dengan baik, serta Budi-ana juga meminta kepada pihak Kontraktor agar para pekerja di periori-taskan warga yang berada di wilayah sekitar daerah pekerjaannya,” tutur Bu-diana yang juga seorang PPTK dalam pekerjaan perehaban ini. Ditambah-kannya lagi bahwa pere-haban ini adalah penyem-purnaan dari perehaban yang dilakukan pada ta-hun 2013 yang dahulu. Adapun kontraktor yang mendapatkan ten-der pekerjaan ini, yaitu PT Gerbang Kontruksi Nusantara total pekerjaan dengan nilai 4 miliar, PT Way Mincang total nilai pekerjaan Rp 5,3 mil-iar, PT Dutat Raya Dina Metro – PT Dolar Lestari Mandiri (KSO), senilai 3,5 miliar, dimana semuanya dalam waktu pengerjaan selama 6 bulan diharus-kan selesai. Maka kepada para petani karena dalam pengerjaan irigasi ini,

nantinya akan dilakukan buka tutup. Kemungkinan aliran air akan terhambat, diharapkan para petani dapat memakluminya,” kata Budi dalam sambu-tannya. Sementara di tempat yang sama, Konsultan Pi-rip, Ibu Dwi, mengata-kan pula bahwa pihaknya sebagai konsultan akan mengawasi semua peker-jaan yang dilakukan oleh pihak Kontraktor, men-jalankan pekerjaan sesuai

dengan tupoksinya. “Kami sebagai Konsultan dalam, dalam pelaksanaan sesuai dengan gambar yang di tentukan. Harapan kami juga terhadap masyarakat hendaknya dapat terlibat dalam pengawasan dan bisa memberikan infor-masi kepada kami, kalu ada hal yang tidak sesuai denga aturannya. Karena jumlah anggota kami ter-batas sehingga bisa saja tidak terkontrol oleh kami sebagai konsultan, ungka-

pnya. Berdasarkan data yang diperoleh, aggaran untuk rehabilitasi saluran irigasi di Provinsi Banten dari Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indone-sia sebesar 43 miliar lebih. Anggaran tersebut di gel-ontorkan Kementrian PU ke BBWSC-3 Banten khu-sus dalam bidang sarana air baku ini untuk me-nanggulangi permasala-han saluran irigasi. (ADV)

5TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKATNusantara

Pemkab Humbahas Monitoring Beras PlastikDOLOKSANGGUL, GPP,

Pemerintah Kabupaten Hum-bang Hasundutan melaksanakan Monitoring ke Pajak Tradisional Lintongnihuta dan beberpa tempat penjualan dan gudang beras yang ada di Kabupaten Humbang Hasun-dutran (Humbahas) dalam rangka Sosialisasi dan Antisipasi masuknya Beras Plastik ke Humbahas. Dalam sosialisasi tersebut diberitahukan bahwa beras asli akan menyerap air dengan tekstur beras akan

lembut jika dimasukkan ke penanak nasi sedangkan ciri mengenali beras plastik apabila dimasak akan lembek mencair dan menjadi bubur, semakin mengeras jika dingin, selain itu juga beras plastik teksturnya yang licin dan berwarna putih bening keseluru-hannya seperti plastik. Secara kasat mata bentuk beras plastik akan lebih tampak bersih bening seperti plastik.

Bagian Perekonomian Sekda-kab dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbahas

bersama be-berapa staf l a n g s u n g melakukan sosialisasi dalam ben-t u k l i s a n dan mem-b a g i k a n s e l e b a r a n yang berisi bentuk dan k r i t e r i a mengenali beras plas-t i k s e r t a perbedaan beras as l i dengan be-

ras plastik kepada penjual be-ras dan beberapa masyarakat yang datang ke pajak tradisional Lintongnihuta pada hari Selasa (26/5).

Kabag Perekonomian Sek-dakab Humbahas Darwin Sito-hang, SE mengatakan, pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi ini kepada semua penjual beras, supaya nantinya kita terhindar dari penjualan beras plastik yang marak dibicarakan di media massa maupun media elektronik saat ini. Peran pemerintah sangat dituntut untuk mengantisipasi masuknya beras plastik ini ke Kabupaten Humbahas. “Tadi sudah kita cek beberapa sampel beras yang dijual di pajak tradisional Lintongni-huta sampai saat ini belum kita temukan ada beras beras plastik,” katanya.

Sementara itu Kabid Perdagan-gan Dinas Perindustrian Perda-gangan dan Koperasi Kabupaten Humbahas Andri Otto Silalahi mengatakan, sosialisasi ini akan kita laksanakan di 10 Kecamatan Se Kabupaten Humbahas pada hari yang berbeda dan paling tepat pada saat pajak didaaerah

tersebut, sebelumnya untuk Ke-camatan Doloksanggul sudah kita laksanakan monitoring di pajak Doloksanggul pada Rabu kemarin, hasilnya kita tidak ada ditemukan beras plastik. Saat ini, Monitor-ing kita laksanakan di Kecamatan Lintongnihuta, monitoring ini di-laksanakan supaya masyarakat dan penjual beras mengetahui apa itu beras platik dan dampak meng-komsumsi beras plastik yang dapat mengancam jiwa jika dikomsumsi, jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Camat Lintongnihuta Haposman Togatorop ketika dikonfirmasi beberapa media diruang kerjanya menyampaikan sampai saat ini be-lum ada kita temukan beras plastik di kecamatan Lintongnihuta, dan kedepan tentu kita harus mengan-tisipasi jangan sampai masuk beras plastik ini ke Kabupaten Humbahas khususnya Kecamatan Lintong-nihuta. Terimakasih Pemerintah Kabupaten langsung melaksanakan sosialisasi pencegahan pereda-ran beras plastik ini kepada ma-syarakat. Masyarakat Kecamatan Lintongnihuta akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika

BEKASI, GPPDouglas menjelaskan lahan

yang saat ini digunakan untuk mengelola sampah di Bantargebang bukan sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Karena ada beberapa lahan milik swasta. Namun setelah kontrak selesai lahan milik Pem-prov DKI seluas 108 hektar akan dikembalikan pada tahun 2023 mendatang. “Dengan asumsi men-gelola 2.000 ton sampah perhari maka bisa menghasilkan listik 10 megawatt (MW). Itu berasal dari pupuk organik maupun biji plastik. Saat ini kami dan PT Pertamina (Persero) melakukan kerja sama dengan mengembangkan 2.000 ton sampah per hari lewat teknologi modern. Teknologi ini dikembang-kan dengan bekerja sama oleh Solena Fuels,” jelas Douglas.

Dengan kerjasama ini, lanjut Douglas, diharapkan bisa meng-hasilkan 138 MW dari 4.000 ton sampah. Kerjasama ini sudah ber-langsung sejak beberapa waktu lalu.

Menjawab soal tipping fee atau penimbangan sampah yang selalu diplesetkan beberapa pihak, den-gan tegas Douglas mengatakan soal penimbangan sampah di TPST Bantargebang yang melakukan bu-kanlah pihaknya. Melainkan pihak Pemprov DKI Jakarta atau Dinas Kebersihan DKI. “Kami tahu berapa volume sampah yang masuk ke Ban-targebang, justru dari Pemprov DKI Jakarta. Setiap akhir bulan Dinas Kebersihan DKI Jakarta memberi-kan laporan kepada kami bahwa

sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini mulai tanggal 1 sekian ton, tanggal 2 sekian ton sampai dengan tanggal 30 sekian ton. Se-dangkan akhir bulannya terakumulasi. Dan itulah dasar kami menagih,” ujar Douglas.

Diutarakan Douglas, yang menimbang sampah itu adalah Dinas Keber-sihan DKI. Jadi tidak ada urusan PT GTJ dengan timbangan tersebut. “Nah, kalo ada yang neko-neko berarti merekalah yang neko-neko bukan kami. Jadi tudin-gan yang dialamatkan seolah-olah kami yang menimbang sampah, itu tidak sesuai fakta yang ada. Bahwa telaah hukum memang pernah dilakukan oleh Kejari Bekasi, Ke-jaksaan Tinggi Jakarta, dan juga Ke-jakgung. Hasilnya, tidak ditemukan cukup bukti ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada tindak pidana korupsi sedikit pun,” paparnya.

Terkait tipping fee yang terus naik setiap dua tahun juga dia-tur dalam kontrak. Hal tersebut disesuaikan dengan kenaikan inflasi sebesar 8 persen. Sedangkan turun-nya volume sampah yang dikirim ke Bantargebang, juga atas dasar kesepakatan. Sebab, selama tujuh ta-hun terakhir masa kontrak, Pemprov DKI telah membangun Intermediete Treatment Facility (ITF). “Memang ada penurunan volume sampah yang dikirim ke Bantargebang, lima tahun pertama sebanyak 4.500 ton,

lima tahun kedua 3.000 ton, dan tujuh tahun terakhir 2.000 ton. Karena rencananya Pemprov DKI akan membangun ITF di Jakarta.

Sehingga sampah akan dikelola di dalam kota,” jelas Douglas.

Diakuinya, sampah yang dikirim ke Ban-targebang jumlahnya fluktuatif. Nantinya kele-bihan beban sampah akan dibayarkan oleh Pemprov DKI. Awalnya tipping fee yang dibayarkan sebesar Rp114.000 per ton. Ta-

hun ini tipping fee naik sebesar Rp123.000 per ton. “Tipping fee yang kami terima juga tidak sepenuhnya diambil oleh PT GTJ. Sebab pihaknya harus membayar pajak sebesar dua persen, serta membayar kepada Kota Bekasi sebesar 20 persen dari total peng-hasilan,” tandas Douglas.

Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi mengatakan sesuai pa-paran dari PT GTJ dengan komisi yang dipimpinnya, hingga saat ini PT GTJ masih bekerja sesuai kon-trak dengan Pemprov DKI. “Arti-nya, sesuai data dan keterangan yang kami dapatkan, PT GTJ tidak melakukan pelanggaran kontrak dengan Pemprov DKI yang bera-khir 2023 mendatang. Dan benar bahwa yang menimbang sampah yang masuk TPST Bantargebang itu adalah pihak Dinas Kebersihan DKI,” imbuh Politisi Partai Gerin-dra itu. TOR

PT GTJ Inovasi Listrik di TPST BantargebangPT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi berkomitmen melakukan berbagai inovasi di lahan itu. Misalnya, meningkatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). PT GTJ tetap tunduk terhadap kerjasama dengan Pemprov DKI sesuai kontrak hingga 2023. “Selain biogas dari sampah kami gunakan untuk pembangkit listrik, kami juga membuat pupuk kompos dari sampah itu sendiri. Memang listrik yang dihasilkan saat ini masih kecil, namun cukup menerangi wailayah sekitar TPST Bantargebang,” kata Managing Director PT GTJ, Douglas Manurung di Jakarta, Minggu (23/5).

DPRDKabupaten Musi Rawas

Selamat Hari Pendidikan Nasional (2 Mei 2015)

Mengucapkan

Yudi Fratama, SHKetua

Toyib Rakembang, S. AgWakil Ketua

H. Yuzakir Mahmud, SHWakil Ketua

Nawawi, SH, MHSekretaris

ada oknum yang tidak bertang-gungjawab menjual beras plastik kepada masyarakat.

Salah satu penjual beras H. Br Hombing (45) mengatakan, saat ini beras yang masuk ke Lintongnihuta berasal dari Balige dan sebagian besar merupakan hasil pertanian dari daerah Humbahas ini, seperti beras merah.

“Memang belakangan ini marak dibicarakan beras plastik. Kami pihak penjual sangat kwatir den-gan beras plastik ini, terimakasih kepada pemerintah atas sosialisasi yang dilaksanakan, kedepan kami akan memberitahukan kepada bapak jika ada yang menjual beras plastik dan keberadaannya. Rel

MUSI RAWAS, GPPSebanyak 70 orang anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Musi Rawas Sabtu, (16/5) dilantik Ketua KPU Musi Rawas Ach Zaein di Hotel Hakmaz Taba. Pelantikan ini merupakan rangkaian dari tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 9 De-sember 2015. Usai dilantik, anggota PPK melakukan penandatanganan fakta integritas terkait pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Seluruh anggota PPK se Kabupaten Musi Rawas yang sudah dilantik berjanji dengan sepenuh hati untuk melaku-kan tugas dan fungsinya sebagai anggota PPK.

Setelah itu, menyaksikan pelun-curan Logo Pilkada di depan ho-tel oleh Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, 70 anggota PPK yang baru dilantik Ketua KPU Musi Rawas ini mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di tempat yang sama selama dua hari (16-17 Mei 2015).

Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti yang diwakili oleh Asisten I setda Mura Ali Sadikin, Ketua DPRD Mura, Kapolres Musi Rawas yang diwakili oleh Kasat Intelkam, Dandim 0406,

Kepala Kesbang Mura, dan pimpi-nan partai politik yang ada di Kabupaten Mura.

Ali Sadikin dalam sambu-tannya sebagai Bupati Musi Rawas mengatakan, pelantikan anggota PPK dan bimbingan teknis angota PPK ini tidak lain bertujuan untuk menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Ta-hun 2015.

PPK merupakan bagian dari suksesnya Pilkada, untuk itu di-harapkan kepada anggota PPK untuk berkerja profesional dan jangan mau di intervensi oleh pihak-pihak lain yang mengun-tungkan salah satu calon. “Berk-erjalah dengan jujur, adil dan tidak memihak,” katanya. Anggota PPK yang berjumlah 70 orang tersebar di 14 kecamatan. Rudi Hartono

Douglas Manurung

Dilantik 70 Anggota PPK Musi Rawas

penandatanganan fakta Integritas

petugas memeriksa beras pedagang

acara pelantikan anggota PPK Musi Rawas

6 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015Nusantara

Komisi C DPRD Langkat Kunjungi PT Pertamina Gas Tandem

Penyuluh Pertanian Merupakan Teladan Bagi

Petani

Dipertanyakan,Proyek Publikasi Humas LangkatLANGKAT, GPP

Pemakaian anggaran di bidang Kehumasan Pemkab Langkat mu-lai jadi buah bibir. Pasalnya, tahun anggaran 2015, Pemkab Langkat di bawah naungan anggaran Sek-dakab Langkat, mengalokasikan biaya untuk Program Jasa Pub-likasi Media Elektronik dan Me-dia Cetak Rp2.049.000.000. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp1.850.000.000 dialokasikan un-tuk item kegiatan biaya kerjasama dengan lima media pemberitaan. “Hal ini lah yang memicu persoa-lan adanya dugaan penyimpangan hukum dan berbau gratifikasi serta mark up anggaran,” kata Ketua LSM Lipat Bambang S belum lama ini.

Informasi yang diperoleh Wartawan dari sejumlah petinggi media cetak yang nama medianya masuk dalam daftar penerima dana proyek publikasi dan pencitraan Pemkab Langkat menyebutkan, sebenarnya mereka juga bingung serta ragu untuk menerima dana

publikasi dari oknum Kabag Humas Pemkab Langkat, Rizal Gultom. Sebab, para petinggi perusahaan penerbitan media cetak ternama di Sumatera Utara itu harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Ketakutan unsur petinggi me-dia cetak nasional tersebut sangat masuk akal. Pasalnya, Rp1,850 M husus media cetak tidak melalui mekanisme tender sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Ironisnya, oknum Kabag Humas Pemkab Langkat, Rizal Gultom, disebut-sebut juga mengambil keuntungan dengan cara melaku-kan pemotongan anggaran perun-tukan sesuai dengan kesepakatan para petinggi media cetak bersang-kutan.

Ketika hal tersebut dikonfirma-sikan kepada Kabag Humas Pemk-ab Langkat, Rizal Gultom lewat SMS, tidak ada respon sama sekali.

anto

DPRDKabupaten Musi Rawas

Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Kompol. Yoga Baskara Jaya, SH. Sik

Sebagai Wakapolres Musi Rawas(24/4/2015)

Mengucapkan

Yudi Fratama, SHKetua

Toyib Rakembang, S. AgWakil Ketua

H. Yuzakir Mahmud, SHWakil Ketua

Nawawi, SH, MHSekretaris

MUSI RAWAS, GPPUntuk meningkatkan kemam-

puan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama empat hari (25-28/05) di Aula Noren Tirta Buana, Kecamatan Tugu Mulyo.

Acara yang bermuara pada me-ningkatnya pendapatan produksi petani ini di bawah koordinasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pet-ani, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Bimtek bagi Penyuluh Per-tanian Subsektor Tanaman Pangan Angkatan I Tahun 2015 ini berju-tuan agar PPL dalam menjalankan tugasnya disertai dengan wawasan dan ilmu yang mempuni dibidang pertanian.

Sekretaris BP4K Herly saat membuka Bimtek Angkatan I bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Angkatan I Tahun 2015 mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan membangun landasan bagi pelatihan fungt-sional penyuluh pertanian. Menya-makan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja dan tata hubungan keja penyuluh pertanian. Memberikan wawasan berpikir secara komprenhensif bagi penyuluh pertanian, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai penyuluh pertanian dan meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian.

Peserta Bimtek merupakan penyuluh pertanian berjumlah 40

orang dari BP4K dan delapan orang dari UPTBP di Kabupaten Musi Ra-was. Pemateri Bimtek ini di isi oleh Pejabat eselon II dan staf berpendi-dikan S2 di Kabupaten Musi Rawas, Widyaiswara BPP Lampung dan Peneliti dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi Jawa Barat.

Metode yang disampaikan pada Bimtek Angkatan I ini, mengunakan pendekatan proses pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang merupakan bagian dari Experience Learning Cycle (ELC) yang dapat digabungkan satu sama lain pada setiap materi Bimtek, kata Herly.

Selanjutnya, Kepla Dinas Tana-man Pangan dan Holtikultura, Heryanto sebagai Nara sumber mengatakan pentingnya ilmu pen-getahun bagi penyulu karena, kalau penyulu pertanian di Kabupaten Musi Rawas ini Pintar dan berpen-getahuan lebih dari petani, maka kepercayaan petani akan tumbuh.

Bukan sebaliknya petani yang lebih pintar dan berpengetahuan. Kalau demikian maka, penyuluh-nya akan takut untuk menghadapi petani dikarenakan ilmunya tidak memadai dan tidak berpengeta-huan. “Ilmu itu sangat penting bagi Penyulu Pertanian,” kata Heryanto.

Sementara itu, Pariono, Pet-ani yang tergabung di Kelompok Tani Lestari dari Desa Buyut Ilir, Kecamatan gunung Sugi, Kabu-paten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang merupakan Park-tisi pengunaan Mesin tanam akan mempraktekkan pengunaan mesin

tanaman. “Besok akan ada materi yang akan dipraktekkan langsung dilapangan, mengenai kinerja mesintaman padi,” kata Pariono.

Pariono, sejak mendapatkan pelatihan mengunakan mesin ta-man padi, kelompoknya sudah lima musim mengunkan mesin taman untuk menanan padi. Menurut dia mengunakan mesin tanamm lebih hemat biaya. Misalnya, bebas biaya cabut benih, bebas biaya garis/ciplak dan menaman cukup men-gunakan dua orang operator mesin tanaman.

Di lain kesempatan Kepala BP4K Kabupaten Musi Rawas Ir. Hayatun Nofrida, MP meng-harapakan agar Penyuluh Perta-nian mampu menjadi contoh yang baik dan berwawasan pertanian yang handal dan teruji.

“Penyuluh Pertanian harus be-rani berinovasi, mengenal media internet sebagai sumber ilmu, di internet banyak materi yang perlu disampaikan kepada petani,” kat-anya. Abu

Bimtek bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Angkatan I Tahun 2015

LANGKAT, GPP Dalam menjalankan tugas

sesuai dengan program kerja DPRD Langkat yang telah dijadwalkan, Komisi C DPRD yang membidangi tugas tentang keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan pena-naman modal tersebut laksanakan kujungan kerja (kunker) ke PT Pertamina Gas Tandem.

Ikut serta dalam rombongan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE, selaku koordinator komisi C, Suria Darma Ginting S.P sebagai ketua komisi, Risna Lela sari SE sebagai sekretaris, Pujianto SE, Sarno SE, Suwanto, Makmur Ginting, H. Arba’I Fauzan S.Pd, Fati-mah dan Arifuddin masing-masing sebagai anggota juga dua orang staf sekretariat DPRD Langkat yaitu Ning Haera Wastuti dan Satria.

Rombongan diterima pihak pertamina di ruang rapat kan-tor PT Pertamina Gas (Pertagas) Tandem diantaranya Eko HS (OH Depot Tandem), Bayu (Operasional Heat), Handoko (qc & HSE), Legun (Tehnisi Oprasional) dan Yuda (PS). Pertemuan berjalan dengan penuh komunikatif, dan saling memberi-kan informasi satu sama lainnya serta banyak membicarakan per-masalahan yang berkaitan dengan

PBB dan pajak retribusi termasuk permasalahan yang berhubungan dengan dana CSR (Cost Sosial Re-sponsibility) perusahaan juga hal – hal lain yang dianggap penting.

Mengenai CRS, pihak PT Pertamina menjelaskan bahwa setiap tahun pertamina Medan tetap memberikan dan tiap tahun CSR diperbaharui terutama untuk daerah yang berdekatan dengan pe-rusahaan, “Kami juga mengadakan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan menengah, mengadakan penghijauan dan pada tahun 2001 bantuan grobak bakso untuk daerah ring 1 yang jaraknya 200 M dengan perusahaan,” katanya.

Tentang pembayaran pajak dengan pasal 21,23,25 dan 29 sebesar Rp 200.000.000 itu juga tetap dibayarkan pada setiap bulan-nya sedangkan pajak hasil migas dibayarakan ke daerah sebesar Rp3.000.000.000 dan pembayaran pajak PBB tahun 2014 PT.Pertamina Gas telah dibayarkan oleh pertami-na pusat melalui SKK Migas.

Pada kesempatan itu juga DPRD Langkat berharap agar pihak PT. Pertamina Gas Tandem lebih meningkatkan realisasi dana CSR kepada masyarakat di sekitarnya agar dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Anto

Anggota komisi C DPRD Kabupaten Langkat beserta para staf karyawan PT. Pertamina Gas Tandem tampak serius sedang berbincang – bincang saat membahas permasalahan yang muncul dalam pertemuan diruang rapat kantor PT. Pertamina Gas Tandem.Pilkada........

calon yang diusung partai itu tampil sebagai pemenang dalam Pilkada. Jadi sangat masuk akal, jika parpol sangat selektif dalam me-milih atau menentukan calonnya.

Ketika ditanya lagi, Aldentua mengatakan pasangan Pantas-Sa-dar sedang melakukan pembicara-an intensif dengan Partai Nasdem yang difasilitasi Ir Sahat Silaban anggota DPR-RI dari Partai Nasi-onal Demokrat (Nasdem). Tentu, tidak cukup dengan Nasdem harus ada lagi partai lain, sebab, Nasdem hanya memiliki tiga kursi di DPRD Humbahas, sementara syaratnya

minimal lima kursi. Artinya, butuh dua lagi kursi. “Kami juga melaku-kan pendekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki dua kursi di DPRD Hum-bahas,” kata Aldentua yang dikenal sebagai pengacara nasional dan telah melanglang buana ke berbagai daerah menjalankan profesinya. Ia juga digelari “raja konser” karena sangat sering memprakarsai ke-giatan konser untuk berbagai ke-pentingan yang utamanya sosial.

Ketika diinformasikan bahwa sudah ada balon di Humbahas yang telah mendapatkan Nasdem, Alden-

tua justru m e m p e r -tanyakan kebenara-nnya. Saya rasa tidak. Sepanjang yang saya k e t a h u i , Partai Nas-dem belum a d a ‘ p e -miliknya’. M u n g k i n saja baru pendeka-tan, tetapi kemudian diklaim su-

dah miliknya. Alden optimis Partai Nasdem

akan menjadi perahu politik Pan-tas-Sadar. Bahkan informasi yang diterima Alden sebagaimana dis-ampaikan kepada GPP, bahwa ada lembaga yang melakukan survey politik di Humbahas menyangkut balon-balon yang akan bertarung di Pilkada Humbahas 2015 ini. Hasilnya, nama Pantas Silaban menempati urutan teratas, karena sudah makin popular di tengah-tengah masyarakat Humbahas. Itu artinya, bahwa partai politik akan menampilkan calon berkualitas dan memiliki peluang sebagai winner. Bagaimana dengan PKB? Alden menjawab,”ya, itu tadi, masih dalam proses”. “Ke partai lain juga dilaku-kan pendekatan,” kata Alden dan optimis mereka akan mendapatkan partai menuju Pilkada Humbahas 2015 ini.

Menurut analisis politik, kata Alden, pasangan Pantas-Sadar sangat ideal. Katakalah Pantas dari Doloksanggul sekitarnya dan Sadar dari wilayah Pakkat-Parlilitan dan Tarabintang (Papatar). Sambil melakukan pendekatan kepada pemilik partai, para balon terus melakukan sosialisasi.

PAR

7TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKATOpiniJadilah Orang tua Bijak!

Kegandrungan anak-anak sek-arang dengan permainan atau media sosial yang ada di telepon selulernya membuat mereka selalu sibuk dengan telepon selulernya. Sebagian besar orang tua kewala-han menyuruh anaknya belajar. Tidak sedikit anak yang kecanduan main game sehingga prestasi bela-jarnya menurun, orang tua menjadi resah.

Selalu ada solusi, tidak usah marah kepada anak anda, yang membuatnya tidak menyukai anda.

Anda hanya perlu sedikit otoritas untuk mengajak dan mendampingi anak anda belajar on line, web site pembelajaran terbaik dan GRATIS, persembahan tiologi.com. Dengan fitur-fitur yang ada di tiologi.com, anak bisa latihan mengerjakan soal secara on line dengan hasil dan penyelesaian yang langsung bisa dilihat oleh orang tua. Dengan belajar di tiologi.com,

BELAJAR MENJADI MENY-ENANGKAN dan ORANGTUA TIDAK PERLU RESAH.

KPK DALAM.....jang pemerintahan Jokowi-JK yang kita tonton adalah drama pelemahan KPK dari segala lini, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Intrik-intrik yang dimainkan bahkan terlihat sangat kasar yang bahkan orang awam pun bisa memahami ketidak-be-resan dalam permainan itu. Sulit dielak bahwa ada suatu kolaborasi sistematis untuk mengakhiri riwayat KPK. Di tengah melemahnya KPK, kita menyaksikan upaya siste-matis untuk semakin mengu-bur KPK. Lucunya, upaya-upa-ya itu dilakukan dengan jalan mencitrakan diri sebagai pihak yang pro pemberantasan ko-rupsi. Dalam konteks berpikir demikian, upaya yang luar biasa belakangan ini dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus korupsi di mana hampir setiap hari kita dapat menyaksikan berita tentang penanganan kasus korupsi di seluruh penjuru negeri oleh kedua lembaga itu, dan bahkan, inisiatif kepolisian yang dengan gagah berani mengatakan akan mengambil alih kasus korupsi dari KPK. hanya dapat dibaca sebagai upaya pencitraan den-gan tujuan untuk membuat KPK benar-benar ambruk, bukan dimaknai sebagai uaya sungguh-sungguh memberantas korupsi. KPK benar-benar ambruk dan itu nyata-nyata diakui oleh pimpinan KPK se-cara terbuka. Dalam suasana demikian, m u d a h d i p a h a m i bila keinginan un-tuk mengundang TNI ke KPK dapat dibaca sebagai keinginan membentengi KPK dari berbagai upaya pelemahan.

Lingkar KuasaM e n g a p a K P K sedemikian lemah m e n g h a d a p i s e -rangan dari luar? Lahirnya KPK me-mang merupakan keniscayaan seja-rah yang mengikuti ambruknya rezim Orde baru. Rezim orde baru yang dicap sebagai pemerintahan yang sarat ko-rupsi dengan Soeharto sebagai ikonnya meninggalkan persoa-lan korupsi yang sangat masif. Untuk menangani persoalan itu, aktivis reformasi mendorong dibentuknya suatu institusi yang memiliki kekuasan yang sangat besar, khususnya kekuasaan dalam pemberantasan korupsi. Latar belakang dibentuknya KPK adalah realitas tak terbantahkan bahwa aparat penegak hukum yang semestinya bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif. Namun, KPK tidak dirancang untuk menjadi lembaga penegak hukum permanen. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, melainkan berperan sebagai trigger mecha-nism, mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh

lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Sejajar dengan latar belakang itu, tidak berlebihan bila un-dang-undang juga menyatakan bahwa KPK adalah lembaga superbody yang memiliki hak untuk melakukan supervisi, koordinasi, bahkan berhak men-gambil alih penanganan kasus korupsi yang dianggap tidak berjalan semestinya.Sayangnya, kekuasaan sebagai lembaga superbody yang dimil-iki KPK hanyalah kekuasaan di atas pasal-pasal undang-un-dang. Di tataran realitas ia mesti berhadapan dengan kekuasaan-kekuasaan sesungguhnya, yang pasti akan melakukan resistensi terhadap KPK. Kita tahu bahwa TNI, Kepolisian, Kejaksaan, bah-kan para politisi enggan mem-buka pintu terhadap KPK. Aki-batnya, KPK cenderung hanya menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut eksekutif daerah, atau paling-paling men-jangkau menteri. Oleh sebab itu, dalam konteks pemerintahan yang menganut kabinet presidensial, presiden sebagai pemilik kekuasaan ter-tinggi dapat membagi kekua-saannya kepada KPK. Bila tidak, sebutan superbody hanya di atas kertas. Sepanjang KPK tidak mendapat dukungan kekuasaan dari presiden, KPK hanyalah macan kertas yang tidak bisa

diharap berbuat apa-apa.Dari sudut pandang ini, tidak berlebihan bila kita menyim-pulkan bahwa keperkasaan dan keangkeran KPK di era pemer-intahan SBY tak lebih hanyalah wujud kerelaan SBY untuk mem-bagi kekuasaannya kepada KPK. Dari sudut pandang itu pula, wacana tentang masuknya TNI ke KPK adalah bentuk ketida-kpercayaan kepada pemerin-tahan sekarang terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Sesat PikirRezim wacana yang berkem-bang belakangan ini malah se-makin memprihatinkan. Bila kita mencermati drama pena-hananan yang maju-mundur terhadap pimpinan KPK non aktif serta beberapa tokoh yang dianggap pro pemberantasan korupsi, alasan penahanan yang digunakan oleh kepolisian ter-hadap mereka adalah karena

mereka tidak kooperatif dengan penyidik, terminologi bernuansa kolonial yang lebih menuntut kepatuhan dari pada kerja sama, yang tentu secara tidak sadar di-landasi oleh cara berpikir bahwa institusi KPK berada di bawah institusi kepolisian. Dugaan itu akan tampak lebih terang, bila kita mencermati ucapan seorang petinggi kepolisian dalam suatu acara televisi yang dengan lan-tang menyebutkan bahwa KPK dianggap sebagai anak kandung kepolisian. Pernyataan yang jelas-jelas bertentangan dengan latar belakang dibentuknya KPK.Dengan memahami latar be-lakang pembentukan KPK dan hubungannya dengan sistem tata negara kita, tampak dengan jelas bahwa keinginan untuk me-manggil TNI turun ke KPK tidak memiliki pijakan yang kokoh dan tidak sesuai pula dengan sistem tata kelola negara kita, dan tentu akan bisa berbahaya untuk jangka panjang. Memang, bila kita hanya berpikir jangka pendek tentang mendesaknya mengembalikan kekuasaan KPK akan ada banyak alasan yang tampak seakan-akan rasional. Namun, fokus pada solusi jangka pendek yang tidak berdasar se-lalu mengandung risiko jangka panjang. Tentu kita tidak setuju bila masuknya TNI ke KPK hanya untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek namun dalam jangka panjang menimbulkan

rusaknya tatanan kenegaraan. Oleh sebab itu, meski tampak-nya mustahil, satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk menguatkan KPK adalah men-dorong pemerintah agar tetap konsisten dengan agenda pem-berantasan korupsi dengan cara membagikan kekuasaan yang ada padanya ke KPK. Bila harapan itu tidak terpenuhi, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejatilah yang harus menggunakan kedaulatannya untuk menguatkan KPK. Itu pun bila kita masih setuju bahwa ko-rupsi harus diberantas. ***

Penulis adalah aktivis pendi-dikan karakter dan koordina-tor CIPS.

Hampir di sepanjang pemerintahan Jokowi-JK yang kita tonton adalah drama pelemahan KPK dari segala lini, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Intrik-intrik yang dimainkan bahkan terlihat sangat kasar yang bahkan orang awam pun bisa memahami ketidak-beresan dalam permainan itu.

8 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015Politik

Setelah hengkang dari Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini tak lagi aktif berpartai. Pria asal Belitung yang sehari-hari disapa Ahok itu pun tak peduli, meski pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar sebentar lagi. Ahok, dipastikan tidak akan diusung partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Ahok diprediksi akan maju lewat jalur independen.

Jelang Pilkada DKI Jakarta:Ahok: Emang Gampang Lewat Jalur

Independen!

Komisi A DPRD Langkat Kecewa terhadap PertaminaLANGKAT, GPP

Rapat Dengar Pendapat dilak-sanakan oleh Komisi A DPRD Lang-kat dengan mengundang beberapa pihak yang terkait seperti pimpi-nan Pertamina Pangkalan Susu dan pihak ahli waris Almarhum H. Hasyim, yaitu Wildan beserta keluarganya dalam menindaklan-juti pertemuan sebelumnya, Selasa (19/5).

Pertemuan yang telah di-tentukan jadwalnya oleh Komisi A DPRD Langkat menuai kekecewaan. Pasalnya, pihak terkait yang diun-dang tidak datang, terlebih yang tidak hadir tersebut adalah pihak yang berkopenten yaitu pimpinan Pertamina Pangkalan Susu.

Sementara pihak yang diundang seluruhannya datang tepat waktu sejak pagi mereka telah hadir menunggu diruang rapat komisi A gedung DPRD Langkat, disamping keluarga Wildan hadir juga kepala Desa Alur Cempedak kecamatan Pangkalan Susu Siti Khadijah, be-berapa orang penduduk pangkalan Susu, Kasie Tapem Zulkarnain, dan diakibatkan dari ketidak hadiran pihak pertamina, mereka semua merasa kecewa.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Langkat Ibrahim, Sekretaris Raja Kamsah Sitepu, dan beberapa orang anggota komisi A lainnya seperti Jumari S, Syahrial Effendi Simanjuntak, Siti Nuhayati S.Ag, Yusri Handoko dan Agustinus Riza Kaban SE, tampak kecewa akibat ketidak hadiran pihak pwertamina.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini seyogianya untuk menindak-lanjuti hasil rapat pada tanggal 18 Maret 2015 yang lalu membahas tentang penyelesaian permasala-han antara Pihak Pertamina Pang-kalan Susu dengan saudara Widan

selaku Ahli waris dari Almarhum H. Hasyim yang tanahnya seluas Sembilan (9) rante telah dipakai Pertamina untuk menempatkan tangki penampung sejak zaman Je-pang hingga sampai saat ini belum pernah mendapat konvensasi se-bagai sewa ataupun sebagai ganti rugi dari pihak Pertamina.

Ibrahim, Ketua Komisi A men-gungkapkan bahwa ia merasa sangat kecewa atas ketidak hadi-ran pihak pertamina Pangkalan Susu pada hal mereka sendiri meminta waktu satu bulan untuk mempersiapkan data data dalam rapat dengar pendapat pada hari ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara DPRD Langkat, Pertamina dan dengan pihak Ahli waris Wildan dan keluarganya yang sebelumnya telah program-kan, ujar Ibrahim dengan kesal.

Ibrahim menambahkan Apa-pun ceritanya pertamina harus memberikan hak terhadap ahli waris yang tanahnya digunakan pihak pertamina sejak zaman Je-pang hingga sampai saat ini belum pernah diberikan apapun oleh pihak Pertamina.

Anto

WAkil Ketua Komisi A DPRD Langkat Ibrahim dan sekretaris komisi A Raja Kamsah Sitepu juga anggota komisi A lainnya beserta keluarga Widan dan undangan lainnya tampak serius dalam pertemuan RDP diruang rapat komisi A DPRD Langkat di Stabat.

DPRDKabupaten Musi Rawas

Selamat dan Sukses69 Tahun Provinsi Sumsel(15 Mei 1946-15 Mei 2015)

Mengucapkan

Yudi Fratama, SHKetua

Toyib Rakembang, S. AgWakil Ketua

H. Yuzakir Mahmud, SHWakil Ketua

Nawawi, SH, MHSekretaris

JAKARTA, GPPSalah satu syarat untuk dapat

mengikuti pilkada yakni diusung oleh partai politik. Namun Ahok, belum ada satu partai pun yang meminangnya. Tak heran jika akh-irnya berkembang spekulasi orang nomor satu di Jakarta itu akan mengikuti pilkada melalui jalur independen. Tapi, ikut pilkada me-lalui jalur independen bukanlah hal gampang. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pen-calonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk daerah dengan jumlah penduduk 6 juta - 12 juta, calon independen harus mengumpulkan minimal dukungan 7,5 persen.

Artinya, dalam Pilkada DKI 2017 nanti, calon kepala daerah perorangan atau indepen wajib mengumpulkan dukungan minimal 1 juta KTP beserta surat pernyataan dukungan tertulis dari warga. Ahok mengaku syarat tersebut cukup memberatkan. “Iya, mau gimana? Minimal kamu bantu kumpulin KTP sejutalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Meski demikian, Ahok tak mau pusing dengan masalah tersebut. Yang terpenting, membenahi Ja-karta dengan membangun semua fasilitas. Terutama mengatasi ban-jir dan kemacetan hingga 2017

mendatang. “Makanya saya kejar secepat mungkin supaya kerjaan jelas,” ucap Ahok.

Dia belum bisa memastikan apakah akan ikut bertarung dalam perebutan kursi gubernur DKI nanti. Ia hanya mengatakan pasrah bila nanti tidak terpilih lagi sebagai orang nomor 1 di Jakarta. “Enggak tahu. Mau cari sejuta KTP lu kira gampang. PNS mesti enggak mau milih kan? Ya bagus dong kalau eng-gak milih, enggak kepilih lagi dong. Sampai Oktober saja, baik-baik saja deh sampai 2017,” ujar suami Ve-ronica Tan ini. Dia menambahkan, tapi, tergantung kalau ada partai yang nyalonin, terima. Kalau eng-gak ada, gimana mau masuk.KMP Tidak Akan Dukung

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipastikan tidak akan di-usung partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Ahok diprediksi akan maju lewat jalur independen.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI M Syarif menjelaskan, Ahok tak akan diusung KMP karena telah keluar dari Partai Gerindra. “Kalau dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat) kemungkinan ada. Kita lihat saja nanti. Kan Ahok PD (percaya diri), jalur independen oke, jalur parpol oke,” kata Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).

“Kalau parpol dari KMP, rasa-

rasanya pasti enggak mencalonkan dia,” imbuh Syarif. Menurut dia, akan ada 2 partai politik yang akan melirik mantan Bupati Belitung Timur itu kembali maju dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta. “Ru-mornya sih, sudah ada 2 parpol melirik dia. Tapi, kan enggak cu-kup, kecuali kalau PDIP (Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan) mencalonkan dia, baru itu jadi ke-jutan,” tukas Syarif.

Ketika ditanya sikapnya seiring dengan rumahnya di demo, Ahok mengaku tak peduli, saat sejumlah warga Pinangsia, Ancol, Pademan-gan, Jakarta Utara berdemo di kompleks perumahannya, Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 26 Mei 2015 malam. “Ya saya tidur ajalah,” seloroh Ahok di kantornya, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Ahok menjelaskan, unjuk rasa warga yang menyasar kompleks perumahannya tidak hanya terjadi Selasa kemarin. Saat pembongkaran permukiman warga di Waduk Pluit, sejumlah warga juga berdemo di ka-wasan perumahannya. “Dulu waktu Waduk Pluit juga gitu kan? Waduk Pluit juga ngancem seribu orang mau nyerbu ke rumah. Ya udah sering lah, itu risiko,” ucap Ahok.

Ratusan warga berdemo di kom-

pleks perumahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Jalan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa 26 Mei malam. Massa mendesak ingin bertemu orang nomor 1 di DKI malam itu juga.

Kanit Reskrim Polsek Penjar-ingan Kompol Bungin Misalayuk mengatakan, massa menuntut agar Ahok membatalkan ren-cana eksekusi lahan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara dan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat.

Unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 23.00 WIB itu berlangsung tertib dan damai. Mereka hanya berorasi di depan pagar kom-pleks. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 24.00 WIB.

Camat Penjaringan, Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko men-gatakan, unjuk rasa yang terjadi di wilayahnya tersebut tidak berizin. GPP

Basuki Tjahaja Purnama

9TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKATPolitik

Bupati Maddin: Semoga Humbahas Makin Maju dan Sejahtera

DEPOK, GPPDewan Pengurus Daerah PDI

Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Barat menyebut elektabilitas Rieke Diah Pitaloka sebagai kandidat calon kepala daerah pada Pilkada Kota Depok 2015, cukup tinggi yakni mencapai 70 persen. “Depok pal-ing tinggi penjaringan (bakal calon dari kader PDIP untuk Pilkada Kota Depok) sudah dilakukan termasuk Ibu Rieke itu sudah di angka 73 (persen) dibanding den-gan yang lama atau tokoh lain,” kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tb Hasanuddin di Bandung, Kamis (28/5/2015).

Menurut dia, Rieke Diah Pital-oka sudah menyatakan siap un-tuk bertarung di Pilkada Depok jika partai berlambang banteng tersebut menginstruksikannya. “Bu Rieke menyatakan siap kalau parpol mengintruksikan dia maju. Dia bilang ‘saya kalau perintah parpol saya siap untuk maju eng-gak masalah’,” kata dia.

Selain Rieke Diah Pitaloka, lan-jut dia, elektabilitas calon kepala daerah untuk Pilkada serentak di Jawa Barat dari PDIP yang cukup tinggi juga diraih oleh Jeje Wiradi-nata (Wakil Bupati Ciamis) dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, dukungan untuk Jeje yang diusung lima partai sudah di atas 60 persen.

DOLOKSANGGUL, GPPRapat Paripurna Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundu-tan (Humbahas) dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, Msi Tahun 2010-2015 di Gedung DPRD Humbahas pada hari Senin (18/05).

Bupati Humbahas dalam lapo-ran keterangan Pertanggungjawa-ban dan akhir masa jabatan Bu-pati Humbahas menyampaikan, substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini bertumpu pada beberapa indika-tor program dan indikator makro pembangunan sebagaimana dia-manatkan pada RPJMD Kabupaten Humbahas. Capaian kinerja dan sasaran pembangunan memper-lihatkan peningkatan kualitas hidup manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Humbahas mencapai skor 73,09 Poin, yang merupakan angka komposit dari variabel angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan kemampuan daya beli masyarakat.

Sementara itu laju pertumbu-

han ekonomi Kabupaten Humbahas cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 sebesar 5,45 %, tahun 2011 sebesar 5,94 %, Tahun 2012 sebesar 5,99%, Tahun 2013 menjadi 6,03 %, demikian juga dengan kinerja ekonomi yang memperlihatkan angka yang cukup membanggakan dari beberapa indi-kator, diantaranya Produk Domes-tik Regional Bruto (PDRB) untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 2, 791 Trilyun, Tahun 2011 sebesar 2,791 Trilyun, Tahun 2012sebesar 3,179 Trilyun dan Tahun 2013 sebesar 3,612 Trilyun. Realisasi Pendapa-tan Daerah (PAD) Tahun 2014 mencapai Rp 721.469.692.393, 38 dar i target sebesar Rp . 717.017.666.857 telah mencapai 100, 62 %. APBD Tahun ang-garan 2014 Rp. 817.665.960.004 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.700.844.955.590,36 mencapai 85,71 %.

Pada awal pemerintahan kami telah menetapkan Visi dan Misi Kabupaten Humbahas periode 2010-2015, dengan Visi “Menjadi Daerah Yang Madiri dan Sejahtera” dengan misi sebagai berikut, Me-ningkatkan iman dan taqwa kepada TYME, Meningkatkan Profesion-alisme dan produktifitas kerja SDM, Meningkatkan penyeleng-garaan pemerintahan yang baik,

Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis Pertanian, Meningkatakn pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan.

Sejalan dengan itu pembangu-nan di Kabupaten Humbahas telah diprogramkan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut yang dis-elaraskan dengan program kerja Pemerintah Pusat. Tugas desentral-isasi yang dikelompokkan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan dalam mewujudkan pembangu-nan pemerintahan daerah telah ditetapkan 26 urusan wajib dianta-ranya, Pendidikan, Kesehatan, Ling-kungan Hidup, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Per-encanaan Pembangunan, Kepemu-daan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kredit Menengah (UKM), Kependudukan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perbubungan, Komunikasi dan Informasi, Perta-nahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah (Pemerintahn Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian), Pemberdayaan Ma-syarakat Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan dan Urusan

Rieke Diah Pitaloka Menuju Depok

perpustakaan. Selain urusan wajib tersebut

Pemerintah Kabupaten Humba-has juga melaksanakan Tugas Desentralisasi Urusan Pilihan sebanyak 7 Urusan diantaranya, Urusan kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Miniral, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Humbahas juga melaksanakan Tugas Pemban-tuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat diantaranya, bi-dang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenagakerjaan, Pemerintahan Umum, Pemberday-aan Masyarakat Desa, Perikanan dan Urusan Pertanian. Dan juga Pemerintah Kabupaten juga mem-berikan Tugas Pembantuan kepada semua Pemerintahan Desa melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan dan penyaluran penghasilan tetap Ke-

pala Desa mencapai 7 MilIar per tahun yang diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana desa.

Sebelum saya mengakhiri LKPJ TA 2014 dan Akhir Masa Jabatan, Keberhasilan dan prestasi serta prestise yang sudah dicapai Pemk-ab Humbahas melalui program ke-giatan selama 5 Tahun, merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupat-en Humbahas yang menjalankan fungsi eksekutif bersama dengan DPRD Humbahas yang menjalank-an fungsi sebagai legislatif dan se-luruh peranan komponen masyara-kat Kabupaten Humbahas. Namun Terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan yang disebabkan berbagai keter-batasan. “Semoga pada tahun yang akan datang Kabupaten Humbahas semakin mandiri dan sejahtera,” harap Bupati mengakhiri. Rel

Biografi Rieke Diah PitalokaRieke Diah Pitaloka adalah seorang politikus dari PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Sebelum terjun dalam dunia politik, Rieke adalah seorang penulis buku, pembawa acara, pemain film dan sinetron Indonesia. Rieke lahir di Garut, Jawa Barat pada 8 Januari 1974 dengan nama lengkap Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari. Dalam dunia sinetron, Rieke sangat identik dengan peran Oneng yang lugu dan suka telmi dalam serial bajaj Bajuri.

Ia menambahkan untuk men-capai target kemenangan pada Pilkada serentak di Jawa Barat, pihaknya telah membentuk tim khusus badan pemenangan yang beranggotakan berbagai elemen

seperti anggota DPR, DPRD, dan dibantu DPC, dan ranting.

“Jadi ini sistem keroyok. Di mana 27 DPC mengeroyok dela-pan DPD II,” kata dia.

GPP

Gagal menjadi Gubernur Jawa Barat pada 2013, kini Rieke Diah Pitaloka yang juga populer dengan panggilan “Oneng”, digadang partainya PDIP ikut Pilkada Kota Depok 2015. Dinilai popularitasnya cukup tinggi.

KAPUAS, GPPKeinginan murid-murid SDN

I Baronang, Desa Baruang, Kabu-paten Kapuas, Kalimantan Tengah menjadi generasi yang memiliki ilmu dan pintar akan sulit tercapai. Pasalnya, pola mengajar di sekolah itu sangat memprihatinkan. Na-manya negeri, tetapi gurunya tidak ada yang berstatus PNS, hanya ada empat orang guru honorer. Dulu, ada kepala sekolah, tetapi sekarang tidak ada lagi, karena yang lama sudah pindah dan penggantinya belum datang.

Informasi yang diperoleh GPP, bahwa perpindahan kepala sekolah sama sekali tidak diketahui UPTD, karena langsung diproses di kabu-paten. Informasi lain menyebut-kan, kalau prosesnya seperti itu, seharusnya tidak boleh dibiarkan jabatan kepala sekolah kosong sep-erti yang terjadi sekarang ini di SDN

I Baronang. Orangtua dari murid-murid berharap ada perbaikan dan penyempurnaan proses mengajar di sekolah itu.

Mengenai status guru honorer, diperoleh informasi bahwa mereka dibantu dua perusahaan tambang yang beroperasi di daerah itu. Disebutkan, ke empat guru honorer itu menerima imbalan Rp 400.000 setiap bulan. Sesungguhnya, imba-lan yang diberikan perusahaan itu sangat kecil bahkan seakan tidak berarti jika dibandingkan dengan harta kekayaan alam yang dimiliki daerah itu menjadi keuntungan besar bagi perusahaan itu.

Agar murid-murid tidak terlan-tar, paling tidak proses mengajar-belajar dapat berjalan normal, hendaknya pihak terkait, misalnya, dinas pendidikan setempat segera turun tangan.

IBAN/RUDI

Proses Mengajar di SDN 1 Baronang Memprihatinkan

Rieke Diah Pitaloka saat kampanye Pilgub Jawa Barat bersama Teten Masduki tahun 2013

Bupati Maddin Sihombing menyerahkan LKPJ kepada Pimpinan Dewan

10 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015Ragam

TOBASA, GPPSebagai wujud peduli ke Bona

Pasogit–Tobasa, keturunan Raja Tambun yang tergabung dalam perkumpulan marga Tambun dan Tambunan se Kota Medan, pada 15 dan 16 Mei 2015 berangkat ke Tobasa untuk menyerahkan ribuan bibit durian unggul untuk di tanam di huta Sibisa – Silombu – Pintuo-loan. Bibit durian tersebut dibagi secara gratis dengan ketentuan harus ditanam di ladang masyara-kat penerima bantuan dan mutlak menjadi milik masyarakat yang menanam dan merawatnya. Hal ini terpikirkan mengingat di To-basa umumnya dan Huta Silombu khususnya, kurang punya tana-man yang produktif untuk dapat membantu taraf hidup masyarakat dengan lahan pertanian yang begitu luas. Ide menanam pohon durian ini dicetuskan Bismar Tambun yang langsung disepekati punguan. Buahnya kelak diberi nama Durian Raja Tambun.

lola secara professional oleh para ahlinya, untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan ATDS.

Team Raja Tambun peduli Bona Pasogit dikoordinir Bismar Tambun, selaku Sekretaris Umum Punguan Raja Tambun Uluan dan Raja Tambun Kota Medan, meren-canakan akan menanam 100.000 pohon Durian di Tobasa. Hal ini akan ditindak lanjuti untuk waktu yang akan datang. Team Raja Tam-bun peduli Bona Pasogit terdiri dari : Ir Dompak Tambunan, Ir Sabam P Tambunan, Harlen Tambun SE, Ir Janter Tambun, Oberlin Tambun SE, Edward Tambunan, Mutiha Tambunan, BM Tambunan, Rapotan Tambunan, SH MHum – Ketua Pun-guan Raja Tambun Kota Medan, Ir B Tambun M.Si – Ketua Raja Tambun Uluan Kota Medan, Bismar Tam-bun – Sekretaris Umum Punguan Raja Tambun Kota Medan & Sekre-taris Punguan Tambun Uluan Kota Medan. GPP

“Durian Raja Tambun” Segera Muncul di Tobasa

Wabup Dairi: Anggota IDI Harus Kompak, Jangan Ada Perpecahan

-Henry Manik Ketua IDI Dairi

sederajat, untuk menimba ilmu di ATDS sesuai dengan jurusan yang ada. Untuk kemajuan masyarakat Tobasa, hanya melalui pendidikan yang baik dan benar. Lewat pen-didikan, taraf hidup bisa berubah untuk lebih baik.

ATDS Jl. Sultan Hasanudin No 3 Central Bisnis Pakam (CBP) Lubuk Pakam, berdiri sejak tahun 2001. Dan saat ini dipimpin Ir. B. Tambun, M.Si . Jurusan yang tersedia di ATDS : Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin & Teknik Industri. Dan telah terakreditasi dari BAN-PT. Dan sejak tahun 2014, dipimpin oleh management yang baru serta dike-

SIDIKALANG, GPP Ketua Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) Wilayah Sumatera Utara dr Edy Ardiansyah Sp.Og melantik pengurus IDI Kabupaten Dairi periode 2015-2018 di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Rabu 20/5 lalu. Mereka yang dilantik dr Henry Manik, MKes (Ketua), dr Kristina Dewi Singarimbun (Sekretaris) dan dr Meryana Marbun (Bendahara).

Sebelum pelantikan, acara juga diisi dengan seminar kesehatan dengan dua topik utama yaitu sos-

PIMPINAN BESERTA SELURUH STAFDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG

MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA(01 Juni 2015)

Mengucapkan Selamat

Tertanda

Drs. Odi Budiono, MMKepala Dinas

Pomparan Raja Tambun Kota Medan, akan berupaya untuk bisa menanam 100.000 (seratus ribu) pohon durian di Tobasa untuk kes-ejahteraan masyarakat.

3,5 - 4 Tahun BerbuahIr Dompak Tambunan – Ahli

pertanian yang turut serta dalam penyerahan bantuan bibit durian unggul tersebut menjelaskan secara rinci penanaman dan perawatan tanaman durian serta menyatakan bahwa dalam kurun waktu 3,5 – 4 tahun, durian tersebut akan ber-buah dengan baik. Dalam bimb-ingannya kepada masyarakat Ir. Dompak Tambunan siap memban-gun Tobasa melalui sektor per-tanian dan pemasarannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemer-hati pertanian dan pemasarannya, Dompak Tambunan sudah sangat berpengalaman. Dalam bimbingan & penjelasan pertanian tersebut, yang dihadiri oleh masyarakat dan kepala desa setempat, mendapat

sambutan yang meriah. Dalam hal ini keturunan Si Raja Tambun yang tergabung dalam perkumpulan marga Tambun dan Tambunan se Kota Medan akan meneruskan penanaman bibit durian unggul di Tobasa.

Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS) bantu masyarakat TO-BASA

Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS) yang dipimpin oleh Direk-tur ATDS Ir. B. Tambun, M.Si turut serta dalam penyerahan ribuan bibit durian tersebut menyatakan ATDS siap membantu membangun keturunan Raja Tambun yang be-rada di Tobasa melalui pendidikan dan membebaskan gratis pem-bayaran uang kuliah untuk 1 tahun pertama tahun ajaran 2015.

Di mana kehadiran ATDS ke Tobasa adalah berkat kerjasama kumpulan marga Raja Tambun Kota Medan dan mengajak putra-putri Raja Tambun yang lulus SLTA –

ialisasi praktek profesi dokter oleh dr Henry Manik dan Insulin in Daily Practice, Initiation dan Titration of Basal Insulin in Type 2 DM yang dib-awakan oleh dr Tawarta Keliat SPPd.

Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH, dalam arahannya menga-jak organisasi profesi itu berbenah menunjukkan kapasitas dan profe-sionalismenya. Seluruh anggota di-minta untuk kompak dan jangan ada perpecahan. “Kalau seluruh anggota sudah kompak dan menunjukkan

kontribusinya, maka pemerintah pasti akan memperhatikan,” kata Wabup.

Wabup juga mengingatkan su-paya para dokter dapat memberi-kan pelayanan terbaiknya. Cara melayani dan berpakaian juga diminta lebih sopan dan bersih. “Jangan seperti yang saya alami be-berapa minggu lalu saat berobat ke RSUD Sidikalang, ada dokter yang berpakaian kumuh dan melayani dengan wajah cemberut bahkan

harus dibangunkan untuk melay-ani masyarakat,” tutur Irwansyah Pasi yang merasa dirinya sangat terpukul diperlakukan oleh oknum dokter tersebut.

Ketua IDI Kabupaten Dairi dr Henry Manik mengharapkan ker-jasama yang baik kepada seluruh personil IDI Kabupaten Dairi yang baru dilantik. “Saya tidak berarti apa-apa dan tidak dapat bekerja sendiri tanpa soliditas tim untuk memperjuangkan aspirasi organ-

isasi,” kata mantan Direktur Akper Dairi ini.

Sementara Ketua IDI Wilayah Sumut menyikapi masalah kes-ejahteraan dan pengembangan para dokter. Ia mengajak IDI Kabupaten Dairi lebih mendekatkan diri kepa-da kader supaya lebih diperhatikan dengan menunjukkan profesional-isme dan kerja nyata. “Pengemban-gan dokter juga perlu pemetaan dan tergantung kemampuan keuangan daerah,” kata Edy. HLM/JLO

Peringatan Harkitnas di DairiSIDIKALANG, GPP

Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat Kabupaten Dairi tahun 2015 diperingati secara sederhana yang diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Panji Sibura-bura Sidikalang, Rabu 20/5 lalu. Dandim 0206 Dairi Letkol ARH Rachmady Barung Sin-ang ST bertindak sebagai Inspektur upacara (Irup).

Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH, Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan SH, unsur muspida plus, para perwira TNI/Polri, peja-bat SKPD, Ibu-ibu Bhayangkari dan Persit selanjutnya melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan.

Upacara peringatan juga dilaku-kan di halaman kantor bupati den-gan Inspektur upacara Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro yang dihadiri siswa SD, SMP dan SLTA serta TP PKK, Bhayangkari, Persit, Akper Dairi, TNI/Polri dan pemuda.

Menteri Komunikasi dan Infor-matika Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan Bupa-ti Dairi mengatakan, tema Harkitnas

ke 107 tahun 2015 adalah “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”.

Kebangkitan nasional sekarang lebih difokuskan pada perwuju-dan kerja nyata dengan bekerja lebih keras dan bukan sekedar pengembangan wacana. “Tuntutan untuk terus maju dan mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya merealisasikan semangat kebang-kitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas dan produktif.

Lebih lanjut diutarakan, tujuan hari kebangkitan nasional ke-107 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika ber-bangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI. jlo/hlm

Ada Wacana:50 Persen PNS DKI Akan

Dipecat - Terjadi Penghematan Rp10 TriliunJAKARTA, GPP

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengindi-kasikan bakal memangkas sebanyak 50 persen pegawai negeri sipil di Ibu Kota. Dari persentase itu, ja-batan paling banyak yang dikabar-kan bakal dihilangkan adalah camat dan lurah.

Ahok beralasan bahwa pengu-rangan PNS hingga 50 persen bakal menghemat anggaran DKI hingga Rp10 triliun. “Kenapa (keluarin uang buat bayar) gaji banyak (PNS), kalau saya bisa hemat 50 persen PNS (dengan cara dikurangin) saya bisa hemat Rp10 triliun di DKI. Banyak lho Rp10 triliun, hampir Rp1 miliar dolar Amerika. Aku ng-gak kebayang itu Rp10 triliun, kalu beli mi instan berapa banyak?” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/5/2015).

“Selama ini seluruh kantor lurah camat bisa melayani seluruh warga dengan fungsi PTSP (pasti lebih baik). Tapi mereka gak mau, orang lurah gak mau bantu jaga PTSP,

kalau PTSP kerjain sendiri, perlu gak lurah?, (gak perlu) bubarin aja kalu gitu (lurahnya). Makanya kepala PTSP karena ada Undang-undang yang mengatur mesti ada lurah makanya kepala PTSP jadi lurah, kalu camat Undang-undang gak pake bubarin, yaudah fungsi rangkap asisten,” jelas Ahok.

Namun Ahok menegaskan bah-wa penghapusan camat dan lurah

tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, pihaknya harus melakukan kajian matang sebelum meluruskan rencana tersebut. “Harus ada kajian yang lebih matang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya harus memastikan para Lurah sudah berkerja dengan baik,” kata Ahok. “Itu masih panjang (penghapusan camat), kita tunggu kelurahan dulu,” ujarnya. GPP

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

11TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015 MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKATRagam

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN

MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA(01 Juni 2015)

Mengucapkan Selamat

Tertanda

H.Asep Rahmatullah

(Ketua)

H. SM. Hartono, SE

(Wakil Ketua 1)

Ali Zamroni, S.sos

(Wakil Ketua 2)

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si

(Wakil Ketua 3)

Dra. Hj. Muflikhah, M.Si

(Wakil Ketua 4)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM

(Sekretaris DPRD Banten)

LANGKAT, GPP Badan Kehormatan Dewan

(BKD) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe beserta anggota DPRK lainnya dan ketua DPRK M.Yasir yang diusung dari partai dominasi yaitu Partai Aceh (PA) selaku koordinator laksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (21/5).

Jumlah rombongan keseluru-hannya sebanyak tiga (30) puluh orang diantaranya yaitu ; M.Yasir ketua DPRK dari partai Aceh (PA), Suryadi SE. MM wakil ketua dari Partai Amanat Nasional (PAN), Irwan Yusuf ketua BKD dari partai Gerindra, H. Abdul Manan Jalil wakil ketua BKD dari Partai Kebangki-tan Bangsa (PKB), Faisal anggota BKD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Tarmizi A. Wahab ketua fraksi Partai Aceh dari Partai Aceh, Zainuddin Umar ketua fraksi Kualisi Bersama dari fraksi Partai Amanat Nasional, Roslina S.Kom ketua fraksi Demokrat Bersatu dari Par-tai Demokrat, dan H. Taslim A.Rani ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Partai Aceh.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Mur-talabuddin S.IP, turut dalam rom-bongan beserta pendamping sep-erti ; Kabag Hukum dan Humas Drs. Marzuki M.Si, dan Asnawiyah, Nurul Jalal S.IAN, Yusrizal SE, Maskuman, Rulli Astika Ningrum, Suhaila dan Dodi Emawan masing-masing staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

Sementara pendamping lainnya yaitu ; Akhmad Irsan S.STP dan Ardian, ajudan ketua/wakil ketua. Nazaruddin, Sulaiman, Ah-mad Pakih dan Samsuar masing-masing sebagai Pengamanan Ter-tutup (Pamtup) sedangkan Yuswar Saputra, Muaddy Affan, Nurdin A. Rahman, Muktaruddin, Zakaria dan Sutan Batary adalah juga masing-masing staf sekretariat DPRK Lhok-seumawe.

Rombongan diterima anggota

DPRD Kabupaten Langkat M. Syah-rul S.Sos, yang juga duduk di BKD dan panitia khusus penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten Lang-kat masa jabatan 2014-2019. Hadir pada pertemuan tersebut wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat Ralin Sinulingga SE beserta ang-gota Dewan lainnya yakni ; Drs.H. Sarikat Bangun, Pujianto SE, Riska Purnawan ST.

Dalam pertemuan tersebut wakil ketua DPRK Lhokseumawe dan beberapa anggota DPRK lain-nya banyak bertanya dan mem-bahas sekaligus membanding – bandingkannya dengan keadaan dan situasi didaerahnya seputar tentang tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Ke-hormatan Dewan dan juga beber-apa hal lainnya termasuk tentang kebijakan-kebijakan yang diambil.

Sebagai salah satu dari anggota BKD Langkat M. Syahrul S.Sos, yang telah memiliki jam terbang cukup tinggi dikancah politik, beliau telah duduk menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat selama tiga (3) periode menjawab dengan ringan setiap pertanyaan yang dilontarkan dan juga memaparkan-nya secara terperinci dan ditambah lagi dengan keterangan-keterangan dari anggota DPRD Langkat lain-nya. Acara pertemuan tersebut diakhiri dengan saling memberi dan tukar menukar cendra mata. Anto

Kebaktian Padang Okumene Sitanala Kebaktian Padang di Pantai Cibereum Serang

Pelepasan Siswa Kelas 12 SMAN 6 Tangerang

DPR Kota Lhokseumawe Kunker ke Langkat

TANGERANG, GPPGereja Okumene Sitanala,

melakukan ibadah padang di pantai Cibereum Serang Banten dalam memperingati perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei. Sebelum berangkat, rombongan terlebih dahulu doa bersama dip-impin Waris Stefanus.

Setelah sampai dipantai Cibe-reum ibadah dipimpin Pendeta

6, yang berbunyi sebagai berikut : “Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah digugurkan dan ia telah dibang-kitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada kedua belas muridnya setelah ia bangkit selama 40 hari, telah berulang ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan bercerita tentang kerjaan surga. Sesudah itu ia naik ke surga menin-ggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke

JAKARTA, GPPDia menyebutkan, permainan

ini hanya diketahui persis ‘orang dalam’ Pertamina. Sebab mereka tahu betul berat tiap tabung gas yang masuk ke SPBE. Faisal mena-ruh curiga setelah ada rekannya yang mencoba menimbang ulang tiap tabung gas di SPBE namun dilarang Pertamina.

“Ada kawan saya yang beli alat timbang Rp 5 miliar, tapi tidak boleh sama Pertamina karena tidak boleh ada pengukuran ulang. Negara apa ini?” katanya heran.

“Timbangan adalah alat vital dalam perdagangan. Jika memper-mainkan timbangan sudah menda-rah daging, sistemik dan massif, peradaban bakal terancam,” tegas Faisal.

Masyarakat pun menyadari dan mengeluhkan susutnya isi atau vol-um