Top Banner
     
51

The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

Jun 02, 2018

Download

Documents

Cabang1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 151

983122983113983118983111983115983105983123983105983118 983109983115983123983109983115983125983124983113983110

983124983113983117 983105983108 983112983119983107 983120983109983118983129983109983116983113983108983113983115983105983118

983120983109983116983105983118983111983111983105983122983105983118 983112983105983115 983105983123983105983123983113 983117983105983118983125983123983113983105

983129983105983118983111 983106983109983122983105983124 983120983109983122983113983123983124983113983127983105 983124983105983116983105983118983111983123983105983122983113

983089983097983096983097

983122983105983112983105983123983113983105

983115983151983149983145983155983145 983118983137983155983145983151983150983137983148 983112983137983147 983105983155983137983155983145 983117983137983150983157983155983145983137

983090983088983088983096

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 251

i

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------- i - iii

I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------- 2

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAMYANG BERAT KEJAHATAN TERHADAPKEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSURPERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

--------------------------------------------------------------------------- 2

Unsur-unsur Umum Kejahatan TerhadapKemanusiaan

--------------------------------------------------------------------------- 2

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam TindakPidana Yang Termasuk Dalam KejahatanTerhadap Kemanusiaan --------------------------------------------------------------------------- 3

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a) --------------------------------------------------------------------------- 4

2 perampasan kemerdekaan atau

perampasan kebebasan fisik lainnyasecara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e) --------------------------------------------------------------------------- 4

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f) --------------------------------------------------------------------------- 5

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h) --------------------------------------------------------------------------- 5

5 penghilangan orang secara paksa(Pasal 9 huruf i)

--------------------------------------------------------------------------- 7

Unsur-unsur PertanggungjawabanKomando

--------------------------------------------------------------------------- 8

Pasal 42 ayat (1) --------------------------------------------------------------------------- 8

Pasal 42 ayat (2) --------------------------------------------------------------------------- 11

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI --------------------------------------------------------------------------- 12

III11 Kehidupan Politik di Era Orde Baru --------------------------------------------------------------------------- 12

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang TerjadiDalam Peristiwa Talangsari

--------------------------------------------------------------------------- 17

Gambaran Korban --------------------------------------------------------------------------- 18

Klasifikasi Korban --------------------------------------------------------------------------- 19

Jumlah Korban --------------------------------------------------------------------------- 19

Sebaran Geografis Korban --------------------------------------------------------------------------- 19

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang DapatDimintai Pertanggungjawaban ---------------------------------------------------------------------------

20

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari --------------------------------------------------------------------------- 21

Elemen Umum Kejahatan Terhadap

Kemanusiaan---------------------------------------------------------------------------

28

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 351

ii

Unsur adanya suatu atau salah satuperbuatan dan bentuk perbuatan adalahsebagiamana disebut dalam huruf a-jPasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ---------------------------------------------------------------------------

28

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan --------------------------------------------------------------------------- 28

ldquosebagai bagianrdquo --------------------------------------------------------------------------- 29

Meluas --------------------------------------------------------------------------- 30

Sistematik --------------------------------------------------------------------------- 32

Elemen adanya tujuan politik atau ideologiyang dituangkan dalam rencana untukmenghancurkan menganiaya melemahkansuatu kelompok

--------------------------------------------------------------------------- 32

Elemen dilakukannya tindak kejahatandalam skala yang sangat luas terhadapkelompok sipil atau dilakukannya tindakanyang tidak manusiawi secara berulang danterus menerus dan terkait satu denganyang lain ---------------------------------------------------------------------------

33

Elemen adanya persiapan dan penggunaansumber daya publik atau pribadi baikmiliter atau lainnya --------------------------------------------------------------------------- 33

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggibaik politik dan atau militer dalammerumuskan perencanaan --------------------------------------------------------------------------- 35

Aspek yang diketahuinya --------------------------------------------------------------------------- 35

Ditujukan kepada penduduk sipil --------------------------------------------------------------------------- 37

Dugaan Pelaku Pembunuhan --------------------------------------------------------------------------- 38

Dugaan Pelaku Pengusiran PendudukSecara Paksa

--------------------------------------------------------------------------- 39

Dugaan Pelaku Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

--------------------------------------------------------------------------- 40

Dugaan Pelaku Penyiksaan --------------------------------------------------------------------------- 41

Dugaan Pelaku Persekusi --------------------------------------------------------------------------- 41

Pertanggungjawaban Komandan dan AtasanPolisi dan Sipil lainnya

--------------------------------------------------------------------------- 42

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi MiliterPolisi dan Sipil

--------------------------------------------------------------------------- 43

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI --------------------------------------------------------------------------- 45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451

iii

Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45

Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-

1

2

3

I PENDAHULUAN4

Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5

korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6

luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7

perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8

pengusiran penduduk secara paksa9

Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10

Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11

guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12

terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13

tersebut kepada Komnas HAM14

Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15

sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17

Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18

hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19

hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20

Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21

Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022

tentang Pengadilan HAM23

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924

terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26

2007 sampai dengan 31 Juli 200827

Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28

sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29

Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30

dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31

dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132

(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33

Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35

rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36

tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37

mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-

Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1

Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2

1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3

untuk memberikan keterangan4

2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5

saksi untuk memberikan keterangan6

3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7

HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8

memenuhi panggilan Komnas HAM9

4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10

HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11

penahanan12

5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13

6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14

Talangsari sudah selesai15

16

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17

TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19

20

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21

setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22

memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23

ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24

ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25

humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27

dikenal adanya daluwarsa28

29

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30

kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31

Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32

Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33

ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34

perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35

kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36

terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37

mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38

kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39

dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40

atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41

yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42

negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43

(non-state actors ) 44

45

Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46

47

1 salah satu perbuatan48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 2: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 251

i

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------- i - iii

I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------- 2

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAMYANG BERAT KEJAHATAN TERHADAPKEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSURPERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO

--------------------------------------------------------------------------- 2

Unsur-unsur Umum Kejahatan TerhadapKemanusiaan

--------------------------------------------------------------------------- 2

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam TindakPidana Yang Termasuk Dalam KejahatanTerhadap Kemanusiaan --------------------------------------------------------------------------- 3

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a) --------------------------------------------------------------------------- 4

2 perampasan kemerdekaan atau

perampasan kebebasan fisik lainnyasecara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e) --------------------------------------------------------------------------- 4

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f) --------------------------------------------------------------------------- 5

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h) --------------------------------------------------------------------------- 5

5 penghilangan orang secara paksa(Pasal 9 huruf i)

--------------------------------------------------------------------------- 7

Unsur-unsur PertanggungjawabanKomando

--------------------------------------------------------------------------- 8

Pasal 42 ayat (1) --------------------------------------------------------------------------- 8

Pasal 42 ayat (2) --------------------------------------------------------------------------- 11

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI --------------------------------------------------------------------------- 12

III11 Kehidupan Politik di Era Orde Baru --------------------------------------------------------------------------- 12

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang TerjadiDalam Peristiwa Talangsari

--------------------------------------------------------------------------- 17

Gambaran Korban --------------------------------------------------------------------------- 18

Klasifikasi Korban --------------------------------------------------------------------------- 19

Jumlah Korban --------------------------------------------------------------------------- 19

Sebaran Geografis Korban --------------------------------------------------------------------------- 19

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang DapatDimintai Pertanggungjawaban ---------------------------------------------------------------------------

20

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari --------------------------------------------------------------------------- 21

Elemen Umum Kejahatan Terhadap

Kemanusiaan---------------------------------------------------------------------------

28

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 351

ii

Unsur adanya suatu atau salah satuperbuatan dan bentuk perbuatan adalahsebagiamana disebut dalam huruf a-jPasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ---------------------------------------------------------------------------

28

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan --------------------------------------------------------------------------- 28

ldquosebagai bagianrdquo --------------------------------------------------------------------------- 29

Meluas --------------------------------------------------------------------------- 30

Sistematik --------------------------------------------------------------------------- 32

Elemen adanya tujuan politik atau ideologiyang dituangkan dalam rencana untukmenghancurkan menganiaya melemahkansuatu kelompok

--------------------------------------------------------------------------- 32

Elemen dilakukannya tindak kejahatandalam skala yang sangat luas terhadapkelompok sipil atau dilakukannya tindakanyang tidak manusiawi secara berulang danterus menerus dan terkait satu denganyang lain ---------------------------------------------------------------------------

33

Elemen adanya persiapan dan penggunaansumber daya publik atau pribadi baikmiliter atau lainnya --------------------------------------------------------------------------- 33

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggibaik politik dan atau militer dalammerumuskan perencanaan --------------------------------------------------------------------------- 35

Aspek yang diketahuinya --------------------------------------------------------------------------- 35

Ditujukan kepada penduduk sipil --------------------------------------------------------------------------- 37

Dugaan Pelaku Pembunuhan --------------------------------------------------------------------------- 38

Dugaan Pelaku Pengusiran PendudukSecara Paksa

--------------------------------------------------------------------------- 39

Dugaan Pelaku Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

--------------------------------------------------------------------------- 40

Dugaan Pelaku Penyiksaan --------------------------------------------------------------------------- 41

Dugaan Pelaku Persekusi --------------------------------------------------------------------------- 41

Pertanggungjawaban Komandan dan AtasanPolisi dan Sipil lainnya

--------------------------------------------------------------------------- 42

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi MiliterPolisi dan Sipil

--------------------------------------------------------------------------- 43

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI --------------------------------------------------------------------------- 45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451

iii

Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45

Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-

1

2

3

I PENDAHULUAN4

Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5

korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6

luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7

perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8

pengusiran penduduk secara paksa9

Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10

Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11

guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12

terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13

tersebut kepada Komnas HAM14

Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15

sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17

Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18

hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19

hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20

Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21

Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022

tentang Pengadilan HAM23

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924

terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26

2007 sampai dengan 31 Juli 200827

Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28

sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29

Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30

dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31

dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132

(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33

Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35

rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36

tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37

mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-

Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1

Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2

1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3

untuk memberikan keterangan4

2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5

saksi untuk memberikan keterangan6

3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7

HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8

memenuhi panggilan Komnas HAM9

4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10

HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11

penahanan12

5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13

6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14

Talangsari sudah selesai15

16

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17

TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19

20

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21

setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22

memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23

ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24

ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25

humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27

dikenal adanya daluwarsa28

29

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30

kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31

Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32

Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33

ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34

perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35

kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36

terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37

mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38

kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39

dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40

atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41

yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42

negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43

(non-state actors ) 44

45

Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46

47

1 salah satu perbuatan48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 3: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 351

ii

Unsur adanya suatu atau salah satuperbuatan dan bentuk perbuatan adalahsebagiamana disebut dalam huruf a-jPasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ---------------------------------------------------------------------------

28

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan --------------------------------------------------------------------------- 28

ldquosebagai bagianrdquo --------------------------------------------------------------------------- 29

Meluas --------------------------------------------------------------------------- 30

Sistematik --------------------------------------------------------------------------- 32

Elemen adanya tujuan politik atau ideologiyang dituangkan dalam rencana untukmenghancurkan menganiaya melemahkansuatu kelompok

--------------------------------------------------------------------------- 32

Elemen dilakukannya tindak kejahatandalam skala yang sangat luas terhadapkelompok sipil atau dilakukannya tindakanyang tidak manusiawi secara berulang danterus menerus dan terkait satu denganyang lain ---------------------------------------------------------------------------

33

Elemen adanya persiapan dan penggunaansumber daya publik atau pribadi baikmiliter atau lainnya --------------------------------------------------------------------------- 33

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggibaik politik dan atau militer dalammerumuskan perencanaan --------------------------------------------------------------------------- 35

Aspek yang diketahuinya --------------------------------------------------------------------------- 35

Ditujukan kepada penduduk sipil --------------------------------------------------------------------------- 37

Dugaan Pelaku Pembunuhan --------------------------------------------------------------------------- 38

Dugaan Pelaku Pengusiran PendudukSecara Paksa

--------------------------------------------------------------------------- 39

Dugaan Pelaku Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

--------------------------------------------------------------------------- 40

Dugaan Pelaku Penyiksaan --------------------------------------------------------------------------- 41

Dugaan Pelaku Persekusi --------------------------------------------------------------------------- 41

Pertanggungjawaban Komandan dan AtasanPolisi dan Sipil lainnya

--------------------------------------------------------------------------- 42

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi MiliterPolisi dan Sipil

--------------------------------------------------------------------------- 43

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI --------------------------------------------------------------------------- 45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451

iii

Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45

Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-

1

2

3

I PENDAHULUAN4

Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5

korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6

luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7

perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8

pengusiran penduduk secara paksa9

Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10

Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11

guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12

terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13

tersebut kepada Komnas HAM14

Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15

sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17

Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18

hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19

hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20

Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21

Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022

tentang Pengadilan HAM23

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924

terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26

2007 sampai dengan 31 Juli 200827

Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28

sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29

Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30

dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31

dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132

(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33

Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35

rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36

tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37

mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-

Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1

Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2

1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3

untuk memberikan keterangan4

2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5

saksi untuk memberikan keterangan6

3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7

HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8

memenuhi panggilan Komnas HAM9

4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10

HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11

penahanan12

5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13

6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14

Talangsari sudah selesai15

16

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17

TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19

20

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21

setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22

memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23

ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24

ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25

humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27

dikenal adanya daluwarsa28

29

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30

kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31

Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32

Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33

ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34

perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35

kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36

terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37

mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38

kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39

dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40

atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41

yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42

negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43

(non-state actors ) 44

45

Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46

47

1 salah satu perbuatan48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 4: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451

iii

Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45

Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-

1

2

3

I PENDAHULUAN4

Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5

korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6

luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7

perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8

pengusiran penduduk secara paksa9

Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10

Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11

guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12

terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13

tersebut kepada Komnas HAM14

Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15

sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17

Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18

hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19

hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20

Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21

Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022

tentang Pengadilan HAM23

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924

terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26

2007 sampai dengan 31 Juli 200827

Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28

sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29

Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30

dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31

dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132

(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33

Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35

rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36

tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37

mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-

Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1

Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2

1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3

untuk memberikan keterangan4

2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5

saksi untuk memberikan keterangan6

3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7

HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8

memenuhi panggilan Komnas HAM9

4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10

HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11

penahanan12

5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13

6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14

Talangsari sudah selesai15

16

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17

TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19

20

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21

setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22

memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23

ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24

ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25

humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27

dikenal adanya daluwarsa28

29

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30

kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31

Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32

Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33

ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34

perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35

kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36

terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37

mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38

kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39

dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40

atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41

yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42

negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43

(non-state actors ) 44

45

Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46

47

1 salah satu perbuatan48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 5: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-

1

2

3

I PENDAHULUAN4

Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5

korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6

luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7

perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8

pengusiran penduduk secara paksa9

Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10

Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11

guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12

terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13

tersebut kepada Komnas HAM14

Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15

sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17

Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18

hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19

hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20

Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21

Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022

tentang Pengadilan HAM23

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924

terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25

Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26

2007 sampai dengan 31 Juli 200827

Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28

sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29

Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30

dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31

dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132

(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33

Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35

rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36

tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37

mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-

Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1

Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2

1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3

untuk memberikan keterangan4

2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5

saksi untuk memberikan keterangan6

3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7

HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8

memenuhi panggilan Komnas HAM9

4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10

HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11

penahanan12

5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13

6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14

Talangsari sudah selesai15

16

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17

TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19

20

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21

setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22

memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23

ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24

ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25

humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27

dikenal adanya daluwarsa28

29

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30

kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31

Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32

Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33

ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34

perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35

kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36

terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37

mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38

kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39

dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40

atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41

yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42

negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43

(non-state actors ) 44

45

Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46

47

1 salah satu perbuatan48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 6: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-

Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1

Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2

1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3

untuk memberikan keterangan4

2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5

saksi untuk memberikan keterangan6

3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7

HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8

memenuhi panggilan Komnas HAM9

4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10

HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11

penahanan12

5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13

6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14

Talangsari sudah selesai15

16

II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17

TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19

20

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21

setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22

memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23

ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24

ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25

humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26

kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27

dikenal adanya daluwarsa28

29

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30

kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31

Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32

Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33

ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34

perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35

kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36

terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37

mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38

kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39

dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40

atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41

yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42

negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43

(non-state actors ) 44

45

Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46

47

1 salah satu perbuatan48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 7: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001

tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2

syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3

(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4

itu5

6

2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7

8

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9

besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10

seluruh populasi sipil11

12

3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13

14

Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16

kejahatan internasional17

18

Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19

sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20

secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21

22

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23

dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24

sistematis saja25

26

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27

juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28

semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31

atau terhadap orang perorangan32

33

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34

ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35

rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36

kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37

38

4 yang diketahuinya39

40

Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41

Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42

untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43

sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44

pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45

Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47

48

Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50

51

Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52

dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 8: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-

1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1

sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2

2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3

memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4

sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5

6

Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7

terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8

peristiwa Talangsari adalah9

10

1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11

12

Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14

dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16

dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17

melakukan pembunuhan ini18

19

2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20

sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21

22

Unsur-unsurnya 23

1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24

(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25

2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26

pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27

3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28

keseriusan tindakan tersebut29

30

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31

perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32

kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33

perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34

humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36

bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37

Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39

berperikemanusiaan lainnya40

41

a perampasan kemerdekaan42

43

Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44

diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45

dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46

Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47

diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48

sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49

fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50

Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51

istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 9: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-

internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1

diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2

3

b ketentuan pokok hukum internasional4

5

Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6

perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7

hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8

berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9

10

3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11

12

Unsur-unsurnya 13

1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15

2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16

pelaku bersangkutan17

3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920

Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21

instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22

apapun23

24

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25

dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26

kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27

tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28

29

4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30

31

Unsur-unsurnya32

1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33

atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36

3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738

ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39

tidak dibolehkan dalam hukum internasional40

4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42

lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43

44

Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45

diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46

ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47

ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 10: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-

a definisi penganiayaan1

2

Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3

secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4

alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5

6

b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78

Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9

terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10

genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11

(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12

13

c alasan14

15

Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16

terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17

berdasarkan salah satu alasandasar18

19

d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021

ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22

atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23

partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24

sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25

dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26

perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27

28

Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29

dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30

berada di lebih dari satu negara31

32

Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34

mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35

yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36

37

Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38

tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39

Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40

digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41

kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42

kelompokbangsa tertentu43

44

Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45

terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46

47

Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48

digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49

berdasarkan jenis kelamin50

51

52

53

54

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 11: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-

e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1

2

Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3

recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4

alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5

6

f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7

terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8

yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9

10

Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11

pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12

seperti perang dan agresi13

14

5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15

16

Unsur-unsurnya17

1 Pelaku18

(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19

orang atau lebih atau20

(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21

menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22

atau orang-orang itu23

2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24

dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25

menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26

orang-orang itu atau27

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28

kebebasan yang dimaksud29

3 Pelakunya menyadari bahwa30

(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31

suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32

mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34

orang itu atau35

(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36

kebebasan yang dimaksud37

4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38

melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39

politik40

5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43

suatu negara atau organisasi politik44

6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45

orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46

47

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48

dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 12: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-

penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1

Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3

atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4

perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5

6

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7

8

Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9

pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10

menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11

terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12

tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13

unsur-unsurnya14

15

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16

pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17

komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18

merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19

melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20

maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21

statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23

dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24

25

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26

27

Pasal 42 ayat (1)28

29

1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30

militer 31

32

a komandan militer33

34

Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35

memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36

kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37

kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38

Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39

hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40

komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41

mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42

tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43

sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44

45

b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647

Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48

anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49

kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50

mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51

52

53

54

55

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 13: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-

c dapat dipertanggungjawabkan1

2

Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3

lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4

istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5

bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6

bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7

tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8

secara pidana atas tindakan bawahannya9

10

2 pasukan11

12

Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13

dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14

kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15

komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16

bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17

pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18

militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19

militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20

dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21

warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22

dengan melakukan perlawanan bersenjata23

24

3 komando dan pengendalian yang efektif25

26

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27

yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28

de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29

Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30

berada di bawahnya31

Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32

bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33

dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34

merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35

lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36

pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37

secara de facto (nyata)38

4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39

Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40

kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41

Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42

seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43

pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45

dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46

keselamatan daerah pendudukan tersebut47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 14: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-

5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1

2

Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3

batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4

memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5

pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6

pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8

komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9

tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10

tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11

yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12

informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13

komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14

15

6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16

Militer17

a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18

Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20

buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21

pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22

tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23

dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24

operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25

komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26

27

b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28

langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29

30

Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31

mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32

seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33

kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34

dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35

mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36

menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37

Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38

namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39

keadaan pada saat itu40

41

Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42

layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44

dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45

penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46

diduga melakukannya ke pengadilan47

48

49

50

51

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 15: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-

Pasal 42 ayat (2)1

2

1 hubungan antara atasan dan bawahan3

4

Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5

hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6

politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8

untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9

10

2 atasan11

12

Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13

dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14

dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15

senior16

3 bawahan17

18

Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19

sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20

untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21

22

4 komando dan pengendalian yang efektif23

24

Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25

buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26

kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27

anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28

29

5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031

a dengan sengaja mengabaikan informasi32

33

Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234

ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35

rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36

atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37

organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38

teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39

pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40

apa yang dilakukan anak buahnya41

42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43

pengendalian atasan44

45

Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46

definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47

dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48

militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 16: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-

menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1

itu2

3

c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4

kewenangan yang dimilikinya5

6

Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7

bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8

melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9

wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10

mengenai tindak pidana tersebut11

12

III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13

Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14

15

Kehidupan Politik di Era Orde Baru16

Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17

sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18

digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19

ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20

ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21

ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22

ldquostabilrdquo dan sebagainya23

Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24

dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25

diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26

setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27

yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30

sepenuhnya oleh pemerintah31

Kekecewaan Kelompok Islam32

Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33

penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34

situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35

tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36

ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37

sipil38

Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39

sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40

dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41

di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42

1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43

mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44

dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45

dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46

Sidang Umum MPR 197847

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 17: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-

Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1

lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2

Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3

yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4

ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5

oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6

tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7

Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8

mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9

dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10

kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11

Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12

Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13

sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14

Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15

Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16

mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17

Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18

menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19

keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20

Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21

tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22

pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23

tersebut24

Rezim Pengawasan Orde Baru25

Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26

dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27

penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28

komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30

non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31

Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32

melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33

seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34

mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35

internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36

konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37

yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38

disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39

sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40

sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41

Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42

mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43

membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44

Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45

memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46

sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47

langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48

dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 18: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-

lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1

pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2

kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3

menciptakan sebuah hegemoni4

Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5

Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6

pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7

yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8

kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9

keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10

regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11

Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12

telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13

dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214

menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15

fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16

keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17

kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18

pembangunan jangka panjang pada umumnya19

Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20

pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21

kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22

ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23

melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24

ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25

membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26

Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27

kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28

Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29

kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30

terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31

brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32

pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33

melecehkanmenganggu mantan-tapol34

Terbentuknya Jamaah Warsidi35

Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36

seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37

Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38

Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39

Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40

Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41

mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42

yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43

pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44

pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 19: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-

Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1

khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2

orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3

Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4

Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5

tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6

Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7

Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8

Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9

dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10

kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11

lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12

Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13

menjadi jamaah Warsidi14

Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15

memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16

Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17

menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18

membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19

memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20

Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21

kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22

Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23

Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24

Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25

Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26

Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27

Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28

diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29

hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30

Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31

kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32

Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33

Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34

antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35

mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36

Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37

Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38

Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39

demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40

juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41

Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42

Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43

Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44

Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45

Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46

mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47

empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 20: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-

Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1

yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2

Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3

Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4

Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5

Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6

utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7

diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8

Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9

lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10

Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11

Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12

ke Jawa Barat13

Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14

beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315

keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16

Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17

berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18

pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19

pembentukan negara Islam20

Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21

Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22

seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23

Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24

Islam yang sebenarnya25

Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26

dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27

luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28

cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29

menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30

bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31

(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32

mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33

fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34

yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35

tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36

sebagian besar perempuan dan anak-anak37

Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38

1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39

tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40

militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41

meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42

hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43

44

45

46

47

48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 21: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-

Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1

Pembunuhan2

Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3

Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4

diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6

7

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8

Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9

pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10

Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11

terbakar dan atau rusak12

Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13

adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14

maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18

Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20

kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21

jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22

sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23

kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24

penahanan secara sewenang-wenang2526

Penyiksaan27

Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28

kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29

tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30

penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31

sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32

diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33

penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34

yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35

pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36

secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38

cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39

Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40

di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41

puluh enam) orang42

43

44

45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 22: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-

Penganiayaan1

2

Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264

Tahun 20005

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6

sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7

penganiayaan (persekusi)8

Gambaran Korban9

10

Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11

sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12

dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13

terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14

Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15

terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16

tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18

penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19

menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20

yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21

berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22

keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23

Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24

penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25

penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26

terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27

besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28

dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33

atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34

terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35

keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36

secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37

adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39

tinggal di luar dusun Cihideung40

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42

dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43

oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44

yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45

maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46

beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 23: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1

penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2

tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3

tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4

dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5

menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6

diantaranya bayi-bayi7

8

Klasifikasi Korban9

Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10

korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11

yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12

militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13

danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14

korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15

namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16

ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17

dewasa dan juga anak-anak18

Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21

motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22

kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23

menurut hukum internasional24

Jumlah Korban25

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26

adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27

korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28

merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29

a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30

b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31

kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33

sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34

d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35

enam) orang36

e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39

berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40

41

Sebaran Geografis Korban42

Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43

dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44

bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 24: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-

merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1

sebaran korban2

a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3

Lama dan Sidorejo Lampung4

b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5

Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6

(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8

Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9

c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10

Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11

Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12

Sosial Lempasing13

d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14

Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15

Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16

yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17

di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18

Lampung Timur19

e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20

penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21

22

Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23

Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24

dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25

kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26

lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27

sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28

wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29

rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30

pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31

Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32

Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33

Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34

dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35

masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36

dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37

Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38

disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39

lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40

Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41

Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42

Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43

Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44

Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45

terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46

Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47

mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48

(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 25: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-

mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1

tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2

yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3

Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4

Lempasing5

Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6

beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7

dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8

lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9

kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10

didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11

maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12

Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13

kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14

kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15

keamanan16

17

Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23

penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625

Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27

tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29

Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30

terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31

jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32

33

Pembunuhan34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36

juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37

HAM38

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39

unsurnya adalah401 kematian41

2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42

(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43

3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44

membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45

tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 26: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1

selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2

Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3

1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4

bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5

2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6

melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7

dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8

orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9

tentang keadaan penahananpemenjaraan)10

3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11

niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12

bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13

Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14

dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15

kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16

dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17

kematian (Elemen mental)18

Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19

yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20

(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21

sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22

dilakukan oleh pelaku23

(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24

fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25

akibat dari terkena peluru senjata api26

(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27

(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28

pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32

berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35

Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36

paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38

Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39

penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40

terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41

secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42

tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43

dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44

penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 27: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-

Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1

atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2

dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3

bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4

kembali dari pengungsian5

Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6

dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7

yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8

paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9

terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10

Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11

menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12

penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13

penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14

korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15

mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16

17

Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19

hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20

berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21

sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22

tinggalnya23

24

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26

Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27

kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29

Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31

1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32

kebebasan fisik satu orang atau lebih33

2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34

terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35

3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36

pelanggaran berat tersebut37

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38

penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39

fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40

dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42

sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43

pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44

pelanggaran berat tersebut45

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946

huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47

setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 28: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-

terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2

terpenuhi3

Penyiksaan4

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6

b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7

HAM8

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9

2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10

dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11

berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12

pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13

penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14

atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15

untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16

dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18

Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19

unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20

1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21

penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22

2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23

para pelaku dan24

3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25

inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26

Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28

sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29

tindakan penyiksaan30

Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31

fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32

penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33

menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34

tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36

menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37

adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39

menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40

dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41

memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42

lainnya juga menggunakan setrum listrik43

Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44

penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45

memadai secara berkepanjangan46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 29: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-

Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1

menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2

tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3

dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4

timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5

Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7

maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8

pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10

mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11

disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12

tindakan-tindakan lainnya13

Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14

kontrol pelaku bersangkutan15

Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17

ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18

3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19

kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20

seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21

dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22

bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23

kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24

daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25

(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26

Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27

Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28

adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30

(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31

dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32

penahanan sementara33

Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34

inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36

sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37

hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40

penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41

justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42

dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43

KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44

pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45

bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46

kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 30: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-

sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1

(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3

merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4

korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5

pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6

menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8

yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9

Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10

melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11

yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12

hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13

memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14

atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15

timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16

Penganiayaan (Persekusi)17

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18

Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19

tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20

etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22

diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24

Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26

yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27

di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28

ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30

persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32

Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33

berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34

dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35

1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36

yang bertentangan hukum internasional37

2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38

identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39

3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40

budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741

ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42

yang tidak boleh dalam hukum internasional43

4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44

dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45

lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46

47

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 31: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-

Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1

peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2

1 Pembunuhan3

2 Pemindahan penduduk secara paksa4

3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5

4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6

5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7

perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8

6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9

yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10

7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11

atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12

tertentu)13

8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14

berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15

lebih secara berat16

9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17

menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18

akan terjadi apabila hal itu dilakukan19

10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20

berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21

secara berat22

23

Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24

asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25

internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26

persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27

paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28

sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29

kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30

metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31

adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32

masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33

pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34

sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35

tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36

perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37

perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38

bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39

tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40

41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43

fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44

Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45

tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46

yaitu terhadap Jamaah Warsidi47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 32: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-

Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2

1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3

(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5

(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6

(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7

disebut dalam huruf a-j8

(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9

(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10

lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11

penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012

adalah13

1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14

2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15

3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16

4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17

ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18

19

2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20

Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21

atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22

sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23

Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24

sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025

Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26

yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27

peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28

bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30

perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31

Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32

kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33

yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34

Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35

perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38

unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39

1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40

(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41

kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42

yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43

dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 33: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-

2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1

ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2

serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3

yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4

melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5

3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6

serangan tersebut7

Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8

Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9

serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10

dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11

dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12

melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13

subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14

ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15

dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16

menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017

dalam Peristiwa Talangsari18

Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19

Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20

serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21

sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22

menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23

dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24

Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25

penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26

pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27

sebagaimana diuraikan diatas 28

ldquosebagai bagianrdquo29

Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30

serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31

merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32

dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33

Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34

lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35

rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36

yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37

bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38

dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39

lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40

menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41

tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42

pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43

penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44

Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45

dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46

perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47

merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 34: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-

Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1

pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2

tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3

merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4

oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5

Meluas6

Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7

mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8

yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10

tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11

kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12

Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13

yang massive yang meliputi sebaran geografis14

Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15

adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17

merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18

meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919

Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20

dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21

Jumlah Korban22

Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23

unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24

mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25

dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26

Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28

29

Tindak Kejahatan Jumlah Korban

Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa

Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang

Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang

Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang

Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang

30

Sebaran Geografis31

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32

kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33

luas sebaran geografisnya sebagai berikut34

35

Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 35: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-

Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo

Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa

Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru

Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang

Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa

Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro

Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP

Metro Korem 043 Garuda Hitam

Lampung

Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana

Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa

Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)

Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang

Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay

Korem Padang

SumateraBarat

Penyiksaan Kodim Painan

Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang

Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur

DKI Jakarta

Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 36: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-

Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta

1

2

Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3

yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4

dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5

6

Sistematik7

8

Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9

dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10

kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11

atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12

atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13

dilakukan secara sistematik antara lain 14

Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15

untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16

Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17

dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218

Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19

menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20

satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21

Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22

Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23

menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24

antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25

ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26

dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28

ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29

ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30

31

Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32

Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33

bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34

rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35

sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36

sebagai kelompok penentang Pancasila37

Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38

menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40

41

Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42

penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43

bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44

tunggal Pancasila45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 37: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-

Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1

kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4

dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95

huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6

paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7

penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8

Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9

berikut 10

a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12

sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13

c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14

sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15

d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16

e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya

17

berjumlah 229 orang18

Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19

ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20

sebagaimana diuraikan diatas21

22

Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24

sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25

luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26

berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27

Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28

tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29

Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30

serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31

pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32

terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33

dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34

Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35

kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36

dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37

dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38

pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39

Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40

baik militer atau lainnya41

Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42

bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43

yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44

perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 38: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-

Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1

kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2

sumber daya finansial dalam jumlah besar3

Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4

berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5

dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6

bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7

suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8

menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9

dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10

Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011

mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12

kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13

kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14

unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15

membedakan 16

Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17

Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18

Mencapai tujuan illegal19

20

Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21

diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22

Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23

ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24

peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25

yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26

043Garuda Hitam27

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28

meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29

043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30

Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31

jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32

6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33

desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34

tingkat II Lampung Tengah35

Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36

dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37

Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38

pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39

Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40

kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41

strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42

menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43

Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44

Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46

jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47

Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 39: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-

dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1

beserta dukungan logistik yang diperlukan2

Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3

dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4

(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5

yang dilakukan6

(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7

yang mungkin berperan8

(c) Propaganda media9

(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10

(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11

maupun yang bersifat sementara12

(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13

(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14

(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15

bidang lainnya16

(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17

fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18

pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19

suci20

Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21

berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22

perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23

Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24

merumuskan perencanaan25

Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27

penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28

perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29

militer30

Aspek yang diketahuinya31

Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32

pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33

dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34

sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35

dibawah ini36

Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37

Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38

Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39

mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40

Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41

Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42

dengan pasukan yang melakukan penyerangan43

Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 40: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-

Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1

2

Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3

ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4

satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5

kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7

seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8

baik militer kepolian dan sipil9

Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10

dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11

kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12

tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13

Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14

Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15

meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16

meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18

peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19

untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20

anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21

Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22

militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23

tersebut24

Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25

Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26

dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27

untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28

Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29

penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30

dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31

jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32

Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33

orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34

ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35

lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36

penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37

penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38

pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39

40

Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42

secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43

penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44

terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45

pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46

47

48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 41: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-

Ditujukan kepada penduduk sipil1

Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2

kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3

yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4

populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5

Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6

beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7

atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8

dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9

pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10

kewarganegaraan11

Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12

mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13

harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14

keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15

tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16

penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17

dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18

melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19

serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20

dan pihak lain bertahan21

Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22

masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23

menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24

lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25

alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26

Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27

mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29

RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30

Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31

peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32

kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33

ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34

alat-alat militer35

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36

yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37

pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38

secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39

dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40

keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41

mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43

(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44

merupakan anak-anak dan ibu-ibu45

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46

dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47

penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48

tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49

tinggal di luar dusun Cihideung50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 42: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-

Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1

menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2

dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3

perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4

korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5

penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6

ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7

kemudian disiksa8

Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9

sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10

mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11

Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12

merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13

perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14

Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15

pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17

yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18

kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19

anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20

Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21

keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22

korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23

Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24

mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25

bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26

adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27

alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28

membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29

Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031

Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32

dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33

penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34

bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35

Dugaan Pelaku Pembunuhan36

Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37

130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38

dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39

Lampung40

Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41

oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42

dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43

Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44

pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45

penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 43: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-

Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1

memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2

menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3

15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4

lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5

Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6

oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7

tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8

perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9

anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10

Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11

penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12

untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13

tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14

Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15

Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16

yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17

berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18

bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19

rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20

tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21

rumah selama bertahun-tahun22

Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23

kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24

yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25

tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26

sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27

Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28

Kodim Metro oleh aparat militer29

Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30

tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31

secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32

Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33

yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34

para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35

setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36

perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37

tersebut38

Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39

penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40

bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41

penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42

melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43

fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44

pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46

melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47

Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 44: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-

adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1

harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2

perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3

sebelumnya4

5

Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6

Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7

wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8

terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9

meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10

yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11

mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12

pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13

terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14

tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16

wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17

Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18

Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19

Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20

Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21

Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22

Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23

24

Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25

Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26

Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27

Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28

Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30

di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31

(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32

Painan Korem Lapay Korem Padang33

34

Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35

wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36

yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37

diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38

pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39

detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40

wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41

militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43

kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44

kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45

penahanan institusi tertentu46

Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47

merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48

sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49

bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 45: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-

sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1

dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2

Dugaan Pelaku Penyiksaan3

Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4

menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5

yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6

penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7

terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8

sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9

Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10

Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11

Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12

Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13

Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14

yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15

Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16

sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18

dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19

telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20

nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21

teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22

tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23

atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24

teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25

mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26

korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27

Dugaan Pelaku Persekusi28

Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29

pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30

menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31

atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32

atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33

Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34

dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35

dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36

yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37

metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38

dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39

sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40

Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41

untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42

cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43

akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44

Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45

serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 46: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-

juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1

dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2

ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3

berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4

atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5

internasional6

Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7

ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8

pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9

mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10

kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11

bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12

diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13

untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14

Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15

adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17

disebutkan diatas18

Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20

atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21

anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22

Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23

pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24

bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25

melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26

melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27

penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829

Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30

pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31

adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32

lainnya33

Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34

kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35

dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36

Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37

harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38

2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40

melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41

mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42

seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43

termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44

kepada anak buahnya45

Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46

sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47

dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 47: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-

kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2

menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3

berwenang4

Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5

komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6

langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7

pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8

terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9

tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10

kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11

yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12

mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13

pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15

sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17

para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18

pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19

sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20

sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21

Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22

pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24

untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25

kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26

tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27

sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28

ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29

satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30

Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31

tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32

kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33

Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34

mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35

bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36

rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37

terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38

buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39

suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40

Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41

Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42

kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43

secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44

tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45

adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46

terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47

dan sipil pada saat itu48

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 48: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-

Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1

wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2

petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3

mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4

disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5

adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6

yang dimuat di media massa7

Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8

bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10

habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11

penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12

orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13

bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14

terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15

sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16

penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17

distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18

dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19

pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20

untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21

oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22

194523

Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24

penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26

sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27

kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28

institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29

Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30

pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31

sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32

institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33

komandan dari instutusi tersebut34

Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35

warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36

secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37

penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38

penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39

dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40

orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42

ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43

juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44

dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45

melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46

Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47

terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48

49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 49: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-

V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1

2

Kesimpulan3

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4

keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5

lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6

Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7

8

1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9

asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10

pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11

kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12

dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13

tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14

penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15

sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16

dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18

2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20

berikut 21

a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25

130 (seratus tiga puluh) orang26

b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27

Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28

HAM) 29

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30

secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31

negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32

c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33

Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36

perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37

yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38

puluh tiga) orang39

d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40

2000 tentang Pengadilan HAM) 41

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42

dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43

enam) orang44

e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47

operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48

229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 50: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051

Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-

1

3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2

berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3

nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4

1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5

a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8

b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10

pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911

(sembilan belas) orang12

c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13

kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14

pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15

orang 16

d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17

kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18

19

Rekomendasi20

21

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22

Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23

HAM sebagai berikut24

1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25

dengan penyidikan dan penuntutan26

2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27

mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28

peristiwa Talangsari 198929

3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30

maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931

32

33

34

35

36

Jakarta 31 Juli 200837

38

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39

YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940

KETUA4142

43

44

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45

46

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151

Page 51: The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre

httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151