the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)

Introduction toPASS: President

Accountability Support Accountability Support System

Oleh: Rudy M. HarahapB d P K d

Workshop on Governance Reform in

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

pIndonesia and Korea: a Comparative

Perspective, 20 Januari 2011

Agenda

Governance and Accountability ConceptHistory of Accountability System in IndonesiaPresident Accountability ConceptPresident Accountability ConceptPresident Accountability SystemsPresident Accountability Support System

2

Accountability & Good GovernanceGood

Governance

Partisipasi

Transparan

Presiden yang Akuntabel

3

Smart Leadership

Internal Control System (SPIP)

Objectivitas,Integritas

Types of AccountabilityTypes of AccountabilityManagerial Accountability To senior public managersg y

Legal Accountability

p g

To the judiciary

Professional Accountability

Public Accountability

To peer group members

To citizens and clients

Financial Accountability To finance providers, such as central government or aid donors

Political Accountability To politicians and the legislature

4Richard Heeks (1998)

History of Accountability System in I d i Next:Indonesia

Kep Menkeu &Bappenas 5/2009

Next:PP 53/2010-SKI

PP 8/2006

PP 60/2008

pp

Inpres 5/2004

PP 8/2006

PP 24/2005

Inpres 5/2004

Inpres 7/1999

PP 10/1979

Kep Ketua LAN 239/2003

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

President Accountability

6

President Accountability DimensionAkuntabilitas Sasaran Makro

Ak t bilit P l k P /K bij kAkuntabilitas Pelaksanaan Program/Kebijakan

Akuntabilitas Pengendalian Intern/ Pengawasan

Ak bili P K iAkuntabilitas Penanganan Korupsi

Akuntabilitas Keuangan Negara

/ /Akuntabilitas Pengelolaan BUMN/D/L

Akuntabilitas Instansi Pusat

Akuntabilitas Instansi Daerah

Akuntabilitas Lembaga Negara

7

Dimensi Lainnya

Architecture

8

Center of Control Reporting

PresidenNKRIRI - IReport

Report

Report

Report

NKRI

DepkeuBPKP

RI I

Dashboard

DashReport

Report

Report

Report

PASs DepdagriDll

board board

Report

Report

Report

ReportPASs DepdagriDll

Dashboard

Dashboard

Dashboard

Report

Report

Report

Report

Setneg/Setkab

BPS

Bappenas

Dashboard

Dashboard

Report

Report

Report

Report

9

BPS

Dashboard

Report

Report

Report

Report

• RPJM, RKP• Pelaksanaan Program

(PP 39/2006)

•Kesesuaian RPJM, RKP, Renstra KL, Renja KL

•Tindak Pidana Korupsi•PengendalianIntern/Pengawasan

•Anggaran•Realisasi Anggaran•Laporan KeuanganPemerintah Pusat

•SABUN

•LPPD (PP 3/2007)

•Evaluasi LPPD (PP 6/2008)

•Realisasi Capaian SKPD

Bappenas

/ g•Analisa Realisasi LKPP•Hasil Audit Khusus

BPKP

SABUN•SIKD

Depkeu

p

Depdagri

• Evaluasi LAKIP(PP 8/2006)

• Trend IndikatorMakro

• Pertumbuhan

•Profil•Renstra KL•Renja KL

•Capaian SKPD•Anggaran & RealisasiAPBD• Pertumbuhan

Nasional• Pertumbuhan Daerah

Renja KL•Realisasi CapaianProgram

•Serapan Anggaran•Kasus Korupsi

/

•Proporsi PAD, DAU, DAK & DEKON APBD

•Keselarasan RPJMD, RK Pemda, Presiden

PASsMenpan BPS Instansi/KL Pemda

• Opini atas Laporan • Profil • SIPNAS • Sistem Informasi

PASs

• Opini atas LaporanKeuangan PP

• Opini atas LKPD

• Profil• Profitabilitas

BUMN/D/L• Tren Setoran Dividen• Tingkat Kesehatan

• SIPNAS • Sistem InformasiPemantau KebijakanPemerintah (SIPKP)

10BPK BUMN/D/L SetNeg SetKab

10

SISTEM DUKUNGAN AKUNTABILITAS PRESIDENIIIIIIIIIIIPRESIDENT SUPPORT ACCOUNTABILITY SYSTEMS

Legal BaseUUD 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden sebagai PemegangUUD 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden sebagai Pemegang

Kekuasaan Pemerintahan menurutUUD

UU No. 17/2003 Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)

Presiden memegang kekuasaanpengelolaan keuangan negarasebagai bagian dari kekuasaanpemerintahan untuk mencapaitujuan bernegara

UU No. 1/2004 Pasal 58 ayat (1) Presiden sebagai KepalaUU No. 1/2004 Pasal 58 ayat (1) Presiden sebagai KepalaPemerintahan mengatur danmenyelenggarakan sistempengendalian intern pemerintahp g pdalam rangka pengelolaankeuangan negara yang transparan

PP N 60/2008 P l 49 t (2) BPKP l k kPP No. 60/2008 Pasal 49 ayat (2) BPKP melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara

Kepala BPKPPresiden, para

Menteri dan Legislatif

DASHBOARD LAPORAN PERIODIKArchitecture

PerspektifKETAATANthd peraturan perundangan

KEUANGANLap. Keu. dapat

diandalkanEKONOMIS EFEKTIF EFISIEN

Kementrian / Lembaga Pemerintah Daerah BUMN/BUMD

APPROACH (Consulting & Assurance)

Integration of Information

Evaluasi LAKIPTP-TL

Hasil Inves-tigasi

Opini Lap. Keu.

Cost Recovery, Eskalasi, OPN, HKP

?…..

Internal Proses BPKP:

Dashboard Example

14

Development FrameworkPresiden memperoleh informasidan pengetahuan yang krediblesehingga dapat mengambilkeputusan yang tepat

ManagementDecision Making

Perencanaan kegiatan yang berdasarkan analisaResiko dan Prioritas

keputusan yang tepat

Intelligence-basedPlanning

Pengetahuan-pengetahuanterdokumentasi secarakomprehensif dan uptodate

Knowledge Creation

Sistem mengkolaborasikaninformasi yang tersebar di masing-masing instansi untuk kepentingananalisis dan penelitian

Collaborative Analysis & Research

Berbasis data warehouse yang komprehensif & historisIntegration of Information

15BPKP sebagai pengelola PASSBPKP

Progress

2007 , Konsep & Prototype PASs, Demo di depanPresidenPresiden2008 Platform PASs2008 Konsolidasi lintas instansi level bawahJuli 2009 Implementasi koneksi dari Command Center di Istana NegaraDesember 2010 Upgrade sekuriti koneksipgJanuari 2011 Dashboard Hasil Monitoring Kinerja K/L untuk UKP4K/L untuk UKP4

17

Problem: Data AvailabilityDasar Hukum Jenis Laporan Instansi Pengelola

PusatPeriode Pelaporan Kondisi

DataInstansi Presiden

PP 56 / 2005 Laporan Informasi Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Semesteran Tidak Jelas CukupPP 56 / 2005 Keuangan Daerah dan Departemen Dalam

NegeriSemesteran Tidak Jelas Tersedia

PP 39 / 2006 Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bappenas Triwulanan Tidak Jelas Cukup

Tersedia

Laporan Keuangan Departemen KeuanganInterim

(Triwulanan) Tahunan Tersediap gPemerintah Pusat Departemen Keuangan (Triwulanan)

TahunanTahunan Tersedia

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tidak Jelas

Interim (Triwulanan)

TahunanTidak Jelas Tidak Jelas

PP 8 / 2006 Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas

InterimLaporan Kinerja Instansi Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara

Interim (Triwulanan)

TahunanTidak Jelas Tidak

Tersedia

PP 3 / 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri Tahunan Tahunan

(Evaluasi)Tidak

Tersedia

18PP 6 /2008

Laporan EvaluasiPenyelenggaraan

Pemerintah DaerahDepartemen Dalam Negeri Tahunan Tahunan Tidak

Tersedia

TERIMA KASIH !TERIMA KASIH !Thank you!Thank you!

19