(The Application Of The Principles Of Pacta Sunt Servanda ...

i

TESIS

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN

ANTARA AKUNTAN PUBLIK DAN PENGGUNA JASA AKUNTAN PUBLIK

(The Application Of The Principles Of Pacta Sunt Servanda In The Agreement Between The Public Accauntants And The Users Of The Public

Accounting Services)

NENY RISKI RAMADANI

P3600213010

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

ii

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN ANTARA

AKUNTAN PUBLIK DAN PENGGUNA JASA AKUNTAN PUBLIK

(The Application Of The Principles Of Pacta Sunt Servanda In The Agreement Between The Public Accauntants And The Users Of The Public

Accounting Services)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

NENY RISKI RAMADANI

P3600213010

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2018

iii

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN ANTARA AKUNTAN

PUBLIK DAN PENGGUNA JASA AKUNTAN PUBLIK

Disusun dan Diajukan Oleh :

NENY RISKI RAMADANI

P3600213010

Untuk Tahap Seminar Tutup

Pada Tanggal :...........................

Menyetujui

Komisi Penasihat :

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. Ahmadi Miru,S.H.,M.H Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,L.LM Nip. 19610607 198601 1 003 Nip. 19660326 199103 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si Nip. 19600621 198601 2 001

iv

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Neny Riski Ramadani

N I M : P3600213010

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul”

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian antara Akuntan Publik

dan Pengguna Jasa Akuntan Publik.”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal

yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 7 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

(Neny Riski Ramadani)

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan

segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusunan tesis ini

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister

Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis dengan judul “Penerapan Asas

Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian antara Akuntan Publik dan Pengguna

Jasa Akuntan Publik’ ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun disinilah

bukti keterbatasan dan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu,

Penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari pembaca untuk

perbaikan dari segala sisi baik ditinjau dari segi teknik penulisan maupun substansi

penulisannya.

Tesis ini dapat diselesaikan, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan

dukungan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Terkhusus kepada

suamiku Henrik Ali, ayahanda Ridwan Palembai, ibunda Nurlela, kakekku Hj.

Palembai, bunda Asneni Palembai, pamanku Ismail, semua adik dan kakakku dan

seluruh keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa restu dan

motivasi yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis menghaturkan

banyak terima kasih yang sangat tulus dan mendalam kepada Bapak Prof. Dr.

Ahmadi Miru, S.H., M.H dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua dan

Sekretaris Komisi Penasihat yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu

vi

dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis

ini. Kepada Komisi Penguji, Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., Ibu Dr.

Harustiati Andi Muin, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H.,M.Si.,

terima kasih atas waktu, arahan dan masukan yang sangat berharga untuk

penyempurnaan tesis ini. semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan limpahan

nikmat, berkah dan hidayah-Nya kepada beliau-beliau semua. Amin Ya

Rabbal’alamin.

Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan

kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan

I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III.

3. Ibu Nurfaidah Said, S.H., M.H., Msi., selaku Ketua Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak/Ibu staf pengajar program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana

Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan kuliah-kuliah untuk

memperkaya dan memperluas wawasan penulis terima kasih untuk semua ilmu

yang diberikan.

5. Pengelola Magister Kenotariatan terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus dan Bapak

Aksa, terima kasih atas bantuannya selama masa studi penulis.

vii

6. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Kenotariatan Universitas

Hasanuddin dan teman-teman Angkatan 2013 Magister Kenotariatan yang

penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua waktu dan

kebersamaannya selama ini.

7. Seluruh pihak yang tidak tercantum satu persatu oleh penulis terima kasih atas

bantuan dan doa selama masa studi penulis.

Akhirnya penulis harapkan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata.

Semoga Allah S.W.T. senantiasa melindungi dan merahmati segala aktivitas

keseharian kita sebagai suatu nilai ibadah disisi-Nya.

Amin Ya Rabbal’alamin.

Makassar,

Penulis

Neny Riski Ramadani

viii

ABSTRAK

NENY RISKI RAMADANI Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian

antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik (dibimbing oleh Ahmadi

Miru dan Winner Sitorus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keberlakuan asas pacta sunt

servanda dalam perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik

dalam hal adanya penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu oleh

akuntan publik (cuti profesi).; dan (2) dapatkah pengguna jasa akuntan publik yang

masih terikat kontrak menuntut kerugian atas penghentian pemberian jasa asurans

untuk sementara waktu oleh akuntan publik.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu menelaah peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang diteliti dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) untuk mempelajari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan penerapan asas

pacta sunt servanda dalam perjanjian jasa antara akuntan publik dan pengguna jasa

dalam hal akuntan publik sedang cuti profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda berlaku dalam

perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik khususnya jasa

asurans dan keharusan bagi akuntan publik untuk menyelesaikan semua kontrak jasa

asurans sebelum cuti profesi guna menghindari wanprestasi, sebab jika akuntan publik

wanprestasi maka pengguna jasa dapat menuntut akuntan publik baik itu dengan

tuntutan pembatalan kontrak saja ataupun pembatalan kontrak disertai dengan ganti

rugi.

Kata Kunci : Asas pacta sunt servanda, Perjanjian, Akuntan Publik.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ....................................................................................................... i

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................................... iii

PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... v

ABSTRAK ................................................................................................................... viii

ABSTRACT ............................................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 8

C. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 9

E. Keaslian Penelitian ............................................................................................. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... 10

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian ................................................................ 10

1. Pengertian Perjanjian ................................................................................ 10

2. Syarat Sahnya Perjanjian .......................................................................... 13

3. Unsur-Unsur Perjanjian ............................................................................. 24

4. Jenis-Jenis Kontrak ................................................................................... 25

5. Perjanjian Jasa ........................................................................................... 30

x

6. Asas-Asas Umum dalam Perjanjian ......................................................... 31

7. Asas Pacta Sunt Servanda ....................................................................... 36

B. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian .................................................. 45

C. Tinjauan Umum tentang Akuntan Publik ...................................................... 49

1. Pengertian Akuntan Publik ........................................................................ 49

2. Jasa Akuntan Publik ............................................................................................. 54

3. Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu .......... 56

4. Perjanjian antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik 59

D. Kerangka Pikir .................................................................................................. 62

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................................... 64

A. Tipe Penelitian ................................................................................................. 64

B. Pendekatan Penelitian ..................................................................................... 64

C. Sumber Bahan Hukum .................................................................................... 66

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................................................. 68

E. Teknik Analisis Bahan Hukum ....................................................................... 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................................... 70

A. Keberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian antara Akuntan

Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik .................................................. 70

1. Perjanjian Jasa Akuntan Publik antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa

Akuntan Publik ............................................................................................ 70

2. Hak dan Kewajiban Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik 76

3. Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Jasa Asurans antara

Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik .................... 81

xi

B. Tuntutan Pengguna Jasa Akuntan Publik terhadap Akuntan Publik ....... 91

1. Akuntan Publik Tidak Memenuhi Kontrak ................................................ 91

2. Ganti Rugi Karena Wanprestasi .............................................................. 96

BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 104

A. Kesimpulan .................................................................................................. 104

B. Saran ............................................................................................................. 105

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 106

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang jasa utamanya

adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh

publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan

keputusan. Dengan demikian profesi akuntan publik memiliki peranan yang

besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien

serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang

keuangan.1 Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan

kredibilitas informasi keuangan serta mendorong peningkatan good

corporate governance.2

Peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi akuntan

publik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian

hukum bagi akuntan publik dan masyarakat di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya

disingkat Undang-Undang Akuntan Publik), Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa

1Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. 2Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hlm.1. www.ppajp.depkeu.go.id

2

Akuntan Publik (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Keuangan tentang

Jasa Akuntan Publik).

Akuntan Publik mempunyai peran terutama dalam peningkatan

kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu

entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat

untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan

demikian tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau

pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu

entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut

merupakan tanggung jawab manajemen.3

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha dalam

era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa

akuntan publik akan semakin meningkat terutama kebutuhan atas kualitas

informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan

dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian akuntan publik dituntut

untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar

dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan

publik. Seperti yang dipaparkan di atas, profesi akuntan publik berperan

cukup besar dalam dunia bisnis, organisasi sosial maupun lembaga

pemerintahan. Data keuangan dan data ekonomi yang sudah diaudit oleh

akuntan publik sangat diperlukan seiring dengan kemajuan perekonomian

3Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

3

di Indonesia saat ini. Para pemilik atau penanam modal sudah menyebar

ke segala pelosok daerah dan operasinya sudah tidak hanya di lingkungan

dalam negeri namun sudah meluas hingga ke luar negeri. Modal yang

ditanamkan dalam perusahaan harus mendapatkan pengawasan atau

pengendalian. Oleh karena itu, mereka sangat memerlukan laporan

keuangan yang dapat dipercaya dari perusahaan dimana mereka

menanamkan modalnya. Jasa akuntan publik digunakan secara luas oleh

publik seperti investor, kreditor, pemerintah dan stakeholder lainnya

sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan

ekonomi.

Jasa yang diberikan oleh akuntan publik meliputi jasa asurans yang

dapat berupa jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas

informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Selain itu akuntan

publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi,

keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.4

Dalam pemberian jasa oleh akuntan publik kepada klien, akuntan

publik dan pengguna jasanya melakukan perikatan yang melahirkan

hubungan hukum antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan

kewajiban atas suatu prestasi. Tentunya perikatan yang mereka lakukan

dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak tertulis sebagai tanda

4Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

4

kesepakatan. Dengan adanya kontrak maka pihak yang satu berkewajiban

dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi.

Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian adalah

pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah

ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah

mengikatkan diri untuk itu. Jadi memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah

ketika para pihak memenuhi janjinya.5 Prestasi pokok dapat berwujud

benda, tenaga atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu.6

Kenyataan sebaliknya dari prestasi disebut wanprestasi. Dalam hal

ini, jika dalam prestasi isi perjanjan dijalankan/dipenuhi oleh para pihak,

maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang

bersangkutan. Makanya untuk istilah wanprestasi dalam hukum Inggris

disebut dengan istilah “default” atau “nonfulfillment” ataupun “breach of

contract”.7

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi,

prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan

melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.8 Prestasi

perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik adalah

jasa, yang cara pelaksanaannya dengan berbuat sesuatu. Akuntan Publik

mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu (melaksanakan jasa)

5Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.207. 6Ahmadi Miru, 2013, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 68. 7Munir Fuady, Loc,Cit. 8Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.74.

5

sedangkan pengguna jasa akuntan publik berhak atas sesuatu (jasa)

tersebut. Jika mengacu pada perjanjian maka akuntan publik yang dalam

melakukan jasanya melakukan wanprestasi maka akuntan publik (pihak

wanprestasi) tersebut harus menanggung akibat dari tuntutan pihak

pengguna jasa akuntan publik yang dapat berupa tuntutan pembatalan

kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan tuntutan pemenuhan

kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).9

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya

perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang

halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek

(selanjutnya disingkat BW). Dengan dipenuhinya empat syarat perjanjian

tersebut maka perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan

publik menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi kedua pihak yang

membuatnya.

Salah satu asas dalam hukum kontrak dikenal asas mengikatnya

kontrak (pacta sunt servanda) yang berintikan bahwa setiap orang yang

membuat kontrak maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut,

karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan

janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-

undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) BW yang

menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian

9Ibid, hlm.75.

6

apabila dicermati, maka asas mengikatnya kontrak dapat dilihat dari kalimat

“berlaku sebagai undang-undang” bagi mereka yang membuatnya.10

Dalam Undang-Undang Akuntan Publik ditentukan bahwa seorang

akuntan publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian

jasa asuransuntuk sementara waktu yang diatur dalam Pasal 9 :

(1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian

pemberian jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat

(1) untuk sementara waktu.

(2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

diberikan oleh Menteri.

(3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara

waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan paling

lama sampai berakhir masa berlakunya izin.

(4) Dalam masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara

waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa asurans

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dalam

Peraturan Menteri.

Yang menjadi persoalan yaitu dalam persyaratan dan tata cara

penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu yang diatur

10Ahmadi Miru, 2012, Hukum Kontrak bernuansa islam, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

7

dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Akuntan

Publik, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa akuntan publik yang

bersangkutan telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa atau tidak

sedang menjalankan tugasnya dimana dalam hal ini akuntan publik tidak

sedang terikat kontrak untuk memberikan jasa asurans kepada pengguna

jasa atau akuntan publik tersebut telah menyelesaikan seluruh

perikatannya dengan pengguna jasa, yang dampaknya dikhawatirkan

akuntan publik yang permohonan penghentian pemberian jasa asurans

untuk sementara waktunya telah disetujui menteri masih sedang terikat

kontrak dengan pengguna jasa (klien).

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Akuntan

Publik, dalam masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara

waktu akuntan publik yang bersangkutan tidak dapat memberikan jasa

asurans. Hal ini berarti jika menteri sudah menyetujui permohonan

penghentian pemberian jasa yang diajukan maka akuntan publik yang

bersangkutan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan jasa dalam kontrak

yang telah dibuatnya. Hal tersebut di atas tentu bertentangan dengan asas

pacta sunt servanda yang menjadi asas penting dalam setiap perjanjian

atau kontrak. Sebab jika berlandaskan dengan asas pacta sunt servanda,

akuntan publik yang telah membuat kontrak maka dia terikat untuk

memenuhi kontrak yang telah dibuatnya dengan pengguna jasa, sebab

kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji

8

tersebut mengikat para pihak dalam hal ini akuntan publik dan pengguna

jasa akuntan publik sebagaimana mengikatnya undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah

penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah asas pacta sunt servanda berlaku pada perjanjian antara

akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik dalam hal adanya

penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu yang

dilakukan oleh akuntan publik ?

2. Apakah pengguna jasa akuntan publik yang masih terikat kontrak

dapat menuntut kerugian atas penghentian pemberian jasa asurans

untuk sementara waktu yang dilakukan oleh akuntan publik?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum

dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini

yaitu:

1) Untuk mengetahui keberlakuan asas pacta sunt servanda pada

perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan

publik dalam hal adanya permohonan penghentian pemberian

jasa asurans untuk sementara waktu yang diajukan oleh akuntan

publik.

2) Untuk mengetahui apakah pengguna jasa akuntan publik yang

masih terikat kontrak dapat menuntut kerugian atas permohonan

9

penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu

yang diajukan oleh akuntan publik.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat.

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis/Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu

hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan

pemikiran dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian yang

berkaitan dengan penerapan asas pacta sunt servanda pada perjanjian

kerja akuntan publik.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian tentang

“Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian antara akuntan

publik dan pengguna jasa akuntan publik”, belum pernah ada yang

melakukan penelitian sebelumnya.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst

dan dalam bahasa inggris disebut dengan contracts. Sering kita dengar

istilah perjanjian dan kontrak, dalam penggunaan kedua istilah ini ada pihak

yang membedakan pengertian antara perjanjian dan kontrak, namun lebih

banyak yang berpendapat bahwa kontrak itu sama dengan perjanjian.

Dalam hal ini penulis tidak membedakan antara istilah perjanjian dan

kontrak.

Menurut Ahmadi Miru, Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu

peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang

saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya

kalau seseorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan

kontrak yang bisa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya

seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan

orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai

balasan atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu apabila dua orang

saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk

memberikan sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti

pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang

11

dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak

dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.11

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan contract is an

agreement between two or more persons not merely shared belief, but

common understanding as to something that is to be done in the future by

one or both of them. Yang berarti kontrak adalah suatu persetujuan antara

dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara

bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa

mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.12

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang

diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata,

tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:13

1. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak

antara para pihak;

3. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menurut Salim H.S kontrak atau perjanjian merupakan hubungan

hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain

11Ahmadi Miru, 2013, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Op,Cit, hlm.2. 12Salim H.S, 2005, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.26. 13Ibid.

12

dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas

prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.14

Pada uraian para ahli hukum di atas, dapat diketahui bahwa istilah

perjanjian memiliki arti yang luas, namun demikian tujuan dari perjanjian itu

sendiri tetap sama yaitu untuk mencapai suatu tujuan (prestasi) dari apa

yang mereka perjanjikan. Perjanjian atau persetujuan oleh kedua belah

pihak juga diatur dalam Bab ke II, Buku ke III BW sedangkan perikatan yang

bersumber dari undang-undang diatur dalam Bab ke III buku ke III BW.

Pasal 1313 BW menetapkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dari berbagai pengertian perjanjian tersebut di atas, penulis

menyimpulkan bahwa hukum perjanjian adalah perbuatan hukum antara

dua pihak di bidang harta kekayaan, di mana salah satu pihak atau

keduanya berjanji melaksanakan sesuatu yang diharuskan sebagai prestasi

dan di pihak satunya sebagai kontra prestasi. Suatu perjanjian paling sedikit

menimbulkan satu hak dan satu kewajiban, juga dapat menimbulkan satu

atau beberapa perjanjian, tergantung jenis perjanjiannya. Perjanjian

merupakan hubungan hukum artinya bahwa hubungan yang terjadi dalam

pergaulan hidup yang bersandar pada nilai-nilai keadilan, kepatuhan dan

kesusilan.

14Ibid, hlm.27.

13

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya

perjanjian. Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih

ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya kontrak

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu; dan

d. Kausa yang halal.

Empat hal mengenai syarat sahnya perjanjian diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan (Toesteming)

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan

atau konsensus pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah

persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan

pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu

tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Dengan diperlakukannya kata

sepakat mengadakan perjajnjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu

tekanan yang mengakibatkan adanya “cacad” bagi perwujudan kehendak

14

tersebut. Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak.

Mengenai hal ini ada beberapa teori yaitu:15

1. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan

terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya

dengan menuliskan surat.

2. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan

terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak

yang menerima tawaran.

3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak

yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa

tawarannya diterima.

4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap

layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu

dengan:16

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;

2. Bahasa yang sempurna secara lisan;

3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan

15Mariam Darus Badrulzaman, 2011,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan penjelasan, Bandung, PT Alumni, hlm.98. 16Salim H.S, Op.Cit, hlm.33.

15

dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak

lawannya;

4.Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

5.Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati, kesepakatan yang

dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para

pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan

ini dapat dicapai dengan berbagai cara dengan tertulis maupun secara tidak

tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja

terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya

dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak

secara lisan.17

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang

oleh Subekti digolongkan sebagai syarat subjektif, yang dinyatakan apabila

tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun sesungguhnya

pendapat tersebut masih perlu dijelaskan lebih lanjut, karena apabila

kesepakatan ini digolongkan sebagai syarat subjektif dan dinyatakan

bahwa apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat

dibatalkan, berarti bahwa apabila kesepakatan tidak terpenuhi, maka

perjanjian dapat dibatalkan. Padahal sesungguhnya jika kesepakatan tidak

terpenuhi berarti tidak ada perjanjian, jadi tidak mungkin dapat dibatalkan

jika perjanjiannya sendiri tidak pernah lahir. Dengan demikian seharusnya

17Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, Hukum Perikatan, Jakarta, Rajawali Press, hlm.68.

16

Subekti bukan menyatakan tidak terpenuhi tapi menyatakan kesepakatan

cacat, yakni jika terjadi paksaan, penipuan atau kekhilafan. Bahkan telah

ditambahkan dengan cacat yang keempat, yaitu penyalahgunaan

keadaan.18

b. Kecakapan

Pada dasarnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh

undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan

hukum yang dalam hal ini membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan di dalam

ketentuan Pasal 1329 BW yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap

untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang

dinyatakan tidak cakap" Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian

haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk

melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-

undang.19

Dasar hukum untuk menentukan cakap tidaknya seseorang pada

umumnya mengacu pada Pasal 1330 BW dan Pasal 330 BW sebagai

berikut:20

Pasal 1330, tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;

2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

18Ahmadi Miru, “Perkembangan Ajaran Kausa Dalam Kontrak”,Makalah Konferensi Nasional Hukum Perdata III, atas Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 19-21 Oktober 2016, hlm.3. 19Firman Floranta Adonara, 2014, Aspek-aspek Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju, hlm.84. 20Ahmadi Miru, Loc,Cit.

17

3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada

siapa undang-undang telah melarang untuk membuat

perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal 330 BW, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Kedua pasal tersebut tidak secara langsung menentukan siapa yang

dianggap cakap menurut hukum, tapi yang ditentukan adalah sebaliknya,

yaitu siapa yang dianggap tidak cakap menurut hukum. Ukuran dewasa

yang dikaitkan dengan usia seseorang, sekarang ini ada berbagai macam,

tapi yang paling erat kaitannya dengan kecakapan dalam membuat

perjanjian adalah Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya

disingkat UUJN) yang menentukan bahwa:21

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah

menikah; dan

b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan

kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling

rendah 18 (delapan belas) atau telah menikah dan cakap

melakukan perbutan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua)

penghadap lainnya.

21Ibid, hlm.4.

18

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan

secara tegas dalam akta.

Dengan adanya UUJN ini, maka kecakapan membuat perjanjian ini

ada yang menyatakan pada usia 21 tahun sesuai dengan BW, tapi ada juga

yang menyatakan bahwa kecakapan membuat perjanjian ini adalah 18

tahun sebagaimana diatur dalam UUJN. Saya sendiri berpendapat bahwa

secara umum kecakapan membuat perjanjian tetap 21 tahun sebagaimana

diatur dalam BW, sedangkan untuk perjanjian yang dibuat di hadapan

notaris dimungkinkan bagi orang yang berusia 18 tahun. Adanya perbedaan

usia cakap ini karena ketika perjanjian dibuat di hadapan notaris, berarti ada

notaris yang dapat membantu memberikan nasihat-nasihat tertentu jika ada

hal tidak benar yang dilakukan oleh penghadap.22

Selain masalah usia, ketidakcakapan juga terjadi jika seseorang

berada di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal

yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan pada umumnya semua

orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu, oleh banyak sarjana hukum bukan digolongkan sebagai

ketidakcakapan tapi ketidakwenangan, artinya orang tersebut cakap

menurut hukum tapi tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum

tertentu.

Sebenarnya ketidakcakapan orang dewasa bukan hanya berada di

bawah pengampuan tapi juga jika berada dalam keadaan yang

22Ibid, hlm.5.

19

menyebabkan seseorang ditaruh di bawah pengampuan (dungu, sakit otak,

atau mata gelap) dan hal itu mempunyai akibat hukum yang berbeda. Untuk

itu di bawah akan dikemukakan bebarapa pasal yang terkait:23

Pasal 433 BW: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam

keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditahan di bawah

pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan

pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan

karena keborosannya.

Pasal 446 BW: Pengampuan mulai berjalan terhitung sejak putusan

atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tindak perdata yang setelah itu

dilakukan oleh si yang diampu, adalah batal demi hukum. Sementara itu

seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan,

tetap berhak membuat surat-surat wasiat.

Pasal 447 BW: Segala tindak-tindak perdata yang terjadi kiranya

sebelum perintah akan pengampuan berdasar atas keadaan dungu, sakit

otak atau mata gelap, diucapkan, akan boleh dibatalkan, jika dasar

pengampuan tadi telah ada pada saat tindak itu dilakukannya.

Berdasarkan berbagai pasal tersebut, maka timbul pertanyaan

apakah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang berada di bawah

pengampuan dapat dibatalkan atau batal demi hukum? karena terdapat

perbedaan pengaturan mengenai hal tersebut antara Pasal 1331 dan Pasal

23Ibid.

20

446 BW, karena berdasarkan Pasal 446 dan Pasal 447 BW, orang dewasa

yang tidak cakap dibagi atas dua, yaitu:

a. yang sudah ada alasan untuk menaruh di bawah pengampuan

(dungu, sakit otak atau mata gelap) tapi belum ada penetapan

pengadilannya;

b. Orang yang telah berada di bawah pengampuan berdasarkan

penetapan pengadilan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua golongan orang tidak

cakap tersebut, yakni jika belum ada penetapan pengadilan, maka

perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan, sedangkan jika telah ditetapkan

oleh pengadilan bahwa orang tersebut berada di bawah pengampuan,

maka segala tindakan perdata yang dilakukan adalah batal demi hukum.

Berbeda dengan hal di atas, berdasarkan Pasal 1330 Angka 2 BW,

yang dianggap tidak cakap hanyalah orang yang ditaruh di bawah

pengampuan dan berdasarkan Pasal 1331 orang tersebut dapat menuntut

pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah lakukan dalam hal

mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan

demikian seharusnya perjanjian yang dibuat oleh orang yang berada di

bawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan, batal demi

hukum, bukan dapat dibatalkan, sedangkan jika alasan untuk menaruh di

bawah pengampuan sudah muncul tapi belum ada penetapan pengadilan

21

untuk menempatkan di bawah pengampuan, maka perjanjian yang

dibuatnya dapat dibatalkan.24

c. Hal Tertentu

Berdasarkan Pasal 1332 sampai 1334 BW, maka hal tertentu atau

objek perjanjian dapat berupa:

a. Barang-barang yang dapat diperdagangkan;

b. Minimal sudah ditentukan jenisnya;

c. Jumlah barang boleh belum ditentukan asal dapat ditentukan

atau dihitung kemudian;

d. Barang yang akan ada dapat menjadi objek perjanjian;

e. Warisan yang belum terbuka tidak boleh dijadikan objek

perjanjian.

Mengenai hal tertentu ini kiranya sudah jelas ditentukan dalam pasal-

pasal di atas, kecuali jika barang yang menjadi objek perjanjian tersebut

hanya ditentukan jenisnya, maka berlaku ketentuan bahwa barang yang

diserahkan adalah “tidak wajib yang terbaik tapi tidak boleh yang

terburuk”.25

d. Kausa yang Halal

Suatu kausa atau sebab yang halal dikaitkan dengan muatan isi

kontrak. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaan

kebebasan berkontrak dalam situasi konkret ternyata bertentangan dengan

24Ibid, hlm.6. 25Ibid, hlm.7.

22

kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Undang-undang menghargai

asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut dibatasi karena

perjanjian harus memiliki kausa atau sebab yang halal.26

Kausa perjanjian adalah apa yang ingin dicapai para pihak dengan

perjanjian, yaitu tujuan perjanjian atau isi perjanjian itu sendiri yang

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Tujuan

ditetapkannya oleh hukum syarat “kausa yang dibolehkan” bagi sahnya

suatu perjanjian adalah agar orang tidak menyalahgunakan prinsip

kebebasan berkontrak. Karena jika prinsip kebebasan berkontrak diberikan

terlalu bebas, maka dikhawatirkan akan ada orang menyalahgunakan

kebebasan tersebut, yakni dengan membuat perjanjian-perjanjian yang

bertentangan dengan moral, kesusilaan, kebiasaan, bahkan bertentangan

dengan hukum. Karena prinsip kebebasan berkontrak tersebut diarahkan

oleh hukum ke arah yang baik dan manusiawi, dengan jalan mensyaratkan

“kausa yang diperbolehkan” bagi suatu perjanjian.27

Berdasarkan Pasal 1335, 1336 dan 1337 BW diketahui bahwa suatu

perjanjian memenuhi suatu kausa yang halal jika:28

a. Tidak tanpa kausa;

b. Kausanya tidak palsu; dan

c. Kausanya tidak terlarang,

26Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.114. 27Ahmadi Miru, “Perkembangan Ajaran Kausa Dalam Kontrak”, hlm. 8. 28Ibid, hlm.10.

23

Berdasarkan Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa kausa atau

yang telah dibuat karena sesuatu kausa yang palsu atau terlarang tidak

mempunyai kekuatan. Mengenai tanpa kausa atau sama sekali tidak ada

kausa oleh R. Wirjono Prodjodikoro dinyatakan tidak mungkin ada suatu

perjanjian yang tidak mempunyai kausa, namun berdasarkan yurisprudensi

terdapat perjanjian tanpa kausa apabila yang ingin dicapai para pihak sudah

sejak penutupan perjanjian tidak akan dapat diwujudkan. Kausa tidak halal

lainnya adalah kausa palsu, di mana kausa yang palsu dapat dianggap ada,

apabila yang disebut dalam perjanjian adalah kausa yang diperbolehkan,

sedangkan kausa yang sebenarnya dan yang tidak disebut adalah tidak

diperbolehkan.29

Selanjutnya, salah satu ketentuan yang terkait dengan kausa yang

halal ini adalah Pasal 1336 BW yang menentukan bahwa jika tidak

dinyatakan sesuatu kausa, tetapi ada suatu kausa yang halal, ataupun jika

ada suatu kausa lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun

demikian adalah sah. Maksud dari pasal ini adalah jika suatu perjanjian

tanpa menyebutkan suatu kausa tapi kausa dari perjanjian tersebut bukan

kausa terlarang maka perjaniian tersebut sah, atau menyebut suatu kausa

yang berbeda dengan kausa yang sebenarnya, tapi kausa yang

sebenarnya juga bukan kausa terlarang maka perjanjian tersebut tetap ada,

perjanjian tersebut tetap sah, hanya saja apabila kausanya disebutkan

29Ibid.

24

maka disebut cautio discrete, sedangkan apabila tidak disebutkan

kausanya maka disebut cautio indiscrete.30

Penerapan kausa tidak halal di pengadilan sudah berkembang ke

arah yang lebih luas sehingga bukan hanya tujuan perjanjian yang

melanggar undang-undang yang dianggap memiliki kausa yang tidak halal,

tapi juga meliputi prosedur pembuatan perjanjian. Perkembangan lain dari

penerapan kausa tidak halal ini adalah bahwa perjanjian yang kausanya

tidak halal, dalam arti isi perjanjian yang tidak memiliki kausa yang halal

tidak menyebabkan perjanjian batal atau tidak mengikat melainkan hanya

kausula yang melanggar undang-undanglah yang dibatalkan.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:31

1. Unsur Esensiali

Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu

kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka

tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada

kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan

mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal

demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

30Ibid, hlm.10-11. 31Ahmadi Miru, Op,Ci, hlm.31-32.

25

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-

undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak,

undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini

merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai

contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi,

secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus

menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat

para pihak jika para pihak memperjanjikannya, sebagai contoh dalam

kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitor

lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan

keterlambatan dan apabila debitor lalai membayar selama tiga bulan

berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor

tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang

sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur

esensial dalam kontrak tersebut.

4. Jenis-jenis kontrak

Dalam BW dikenal beberapa jenis perikatan, namun yang dimaksud

jenis-jenis perikatan dalam BW tersebut pada dasarnya adalah jenis-jenis

perjanjian atau jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak yang dimaksud

adalah kontrak yang bukan merupakan kontrak yang bersahaja atau

26

kontrak yang dapat dilaksanakan dengan mudah karena para pihak hanya

terdiri atas masing-masing satu orang dan objek kontraknya pun hanya satu

macam dan lain-lain yang terkait dengan kontrak tersebut serba bersahaja.

Kontrak yang tidak bersahaja yang dimaksud adalah sebagai berikut:32

1. Kontrak bersyarat

Kontrak ini diatur dalam Pasal 1253 BW sampai dengan Pasal 1267

BW, perikatan bersyarat ini dilawankan dengan perikatan murni yaitu

perikatan yang tidak mengandung sesuatu syarat.33

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu

peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi.

Kontrak bersyarat ini dapat dibagi dua yaitu kontrak dengan syarat tangguh

dan kontrak dengan syarat batal. Suatu kontrak disebut kontrak dengan

syarat tangguh jika untuk lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada

suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi

sedangkan suatu kontrak disebut kontrak dengan syarat batal jika untuk

batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu

peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Walaupun

dimungkinkan untuk membuat suatu kontrak yang lahirnya atau batalnya

digantungkan pada suatu peristiwa tertentu, namun kalau peristiwa yang

dimaksud adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau terlaksana

atau bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, atau semata-

32Ibid, hlm.52. 33Mariam Darus Badrulzaman, Op,Cit, hlm.47.

27

mata digantungkan pada kehendak pihak yang terikat, hal tersebut adalah

batal dan kontrak tersebut tidak berkekuatan hukum, sebaliknya kalau

syarat yang dimaksud untuk tidak melaksanakan sesuatu yang tidak

mungkin terlaksana, kontrak tersebut tetap mengikat.34

2. Kontrak dengan ketetapan waktu

Berbeda dari kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan waktu ini

tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, melainkan

menangguhkan pelaksanaan kontrak. Kontrak ini diatur dalam Pasal 1268

sampai dengan Pasal 1271 BW. Sebagai contoh bahwa dalam suatu

kontrak para pihak menetapkan suatu waktu tertentu untuk melakukan

pembayaran. Ini berarti kontraknya sudah lahir hanya pembayarannya yang

ditentukan pada suatu waktu yang akan datang. Dengan demikian, pihak

kreditor tidak boleh menagih pembayaran tersebut sebelum waktu yang

telah disepakati telah sampai. Akan tetapi jika debitor membayar sebelum

jangka waktu telah sampai, pembayaran tersebut tidak dapat ditarik

kembali. Keuntungan perikatan dengan ketetapan waktu adalah membantu

pihak si berutang, karena ia dapat menangguhkan pelaksanaan

utangnya/prestasinya sampai waktu yang ditentukan.35

3. Kontrak Mana Suka atau Alternatif

Kontrak ini diatur dalam Pasal 1272 sampai dengan Pasal 1277 BW.

Dalam hal terjadi kontrak mana suka ini, debitor diperkenankan untuk

34Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm.53-54. 35Salim H.S, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, hlm.176.

28

memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam kontrak,

misalnya yang menjadi pilihan dalam kontrak tersebut adalah apakah

debitor akan menyerahkan dua atau tiga ekor kerbau, atau tiga ekor sapi.

Dengan demikian, apabila debitor menyerahkan salah satu dari tiga

kemungkinan tersebut, debitor dinyatakan telah memenuhi prestasi, namun

debitor tidak boleh memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari

alternatif yang satu dan sebagian dari alternatif yang lain. Jadi pada contoh

di atas, debitor tidak boleh memaksa kreditor untuk menerima dua ekor

kerbau dan satu ekor sapi, walaupun mungkin harganya sama atau bahkan

lebih mahal. Hak untuk memilih dalam kontrak mana suka ini selalu

dianggap diberikan kepada debitor, kecuali kalau secara tegas hak memilih

tersebut diberikan kepada kreditor. Di sini alternatif didasarkan pada segi

sisi dan maksud perjanjian. Kontrak alternatif ini dilawankan dengan

perikatan kumulatif. Perikatan kumulatif adalah suatu perikatan yang terdiri

dari beberapa prestasi dan debitor bebas dari perikatan itu setelah

memenuhi seluruh prestasi.36

4. Kontrak tanggung renteng atau tanggung menanggung

Suatu kontrak dikatakan tanggung menanggung jika dalam kontrak

tersebut terdiri atas beberapa orang kreditor dan dalam kontrak tersebut

secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditor berhak untuk

menagih seluruh utang atau pembayaran seluruh utang kepada salah

seorang kreditor akan membebaskan debitor pada kreditor lainnya. Dengan

36Mariam Darus Badrulzaman, Op,Cit, hlm.61.

29

demikian apabila debitor belum digugat di depan pengadilan, debitor berhak

memilih kepada siapa dia akan membayar utangnya. Walaupun

pembayaran seluruh utang kepada salah seorang kreditor menyebabkan

bebasnya debitor terhadap pembayaran kepada kreditor lainnya, dalam hal

salah seorang kreditor membebaskan utang debitor tidak berarti bahwa

debitor juga bebas dari kreditor lainnya.37 Kontrak ini diatur dalam Pasal

1278 sampai dengan Pasal 1295 BW.

5. Kontrak yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi

Kontrak dapat dibagi dan tak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296

sampai dengan Pasal 1303 BW. Suatu kontrak digolongkan dapat dibagi

atau tak dapat dibagi tergantung pada kontrak yang prestasinya barang

atau jasa yang dapat dibagi atau tak dapat dibagi, baik secara nyata

maupun secara perhitungan. Namun demikian, walaupun barang atau jasa

tersebut sifatnya dapat dibagi, suatu kontrak dianggap tak dapat dibagi jika

berdasarkan maksud kontrak penyerahan barang atau pelaksanaan jasa

tersebut tidak dapat dibagi.38 Ada dua penyebab timbulnya kontrak tak

dapat dibagi-bagi yaitu oleh karena sifat prestasi tidak dapat dibagi-

bagi/dipisah-pisahkan dan berdasarkan kekuatan. Berdasarkan tujuan atau

maksud perjanjian, dapat dibagi menjadi tiga segi yaitu39:

1. Maksud para pihak sendiri;

2. Dari penentuan yang jelas dalam perjanjian;

37Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.57. 38Ibid, hlm.60. 39Salim H.S, Op,Cit, hlm.177.

30

3. Dari hakikat perjanjian itu benar-benar tidak mungkin dibagi-

bagi.

6. Kontrak dengan ancaman hukuman

Kontrak dengan ancaman hukuman diatur dalam Pasal 1304 sampai

dengan Pasal 1312 BW. Ancaman hukuman merupakan suatu klausul

kontrak yang memberikan jaminan kepada kreditor bahwa debitor akan

memenuhi prestasi dan ketika debitor tidak memenuhi prestasi tersebut,

debitor diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan

sesuatu. Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim manakala debitor

telah memenuhi sebagian prestasi. Ancaman hukuman ini hanya

merupakan prestasi tambahan jika debitor wanprestasi. Karena itu sifatnya

yang hanya tambahan, apabila kontraknya batal, ancaman hukumannya

pun batal, sebaliknya apabila ancaman hukumannya batal, tidak secara

otomatis membatalkan kontraknya.40

5. Perjanjian Jasa

Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan

dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;

b. Perjanjian kerja/perburuhan;

c. Perjanjian pemborongan kerja;

Menurut Subekti dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan

40Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.61.

31

suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia

membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak-lawan itu. Biasanya

pihak-lawan itu adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut

dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya

biasa dinamakan dengan honorarium.41

Dalam kategori ini lazimnya dimasukkan antara lain hubungan

antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk

menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang notaris dengan

seseorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akta, hubungan

antara seorang advokat dengan kliennya yang minta diurusnya suatu

perkara, termasuk pula hubungan antara akuntan publik dengan kliennya,

dan lain-lain sebagainya. Umumnya perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

tertentu diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu oleh syarat-

syarat yang diperjanjikan dan oleh kebiasaan.42

6. Asas-asas Umum dalam Perjanjian

Asas-asas hukum ialah pokok-pokok pikiran yang berpengaruh

terhadap noma-norma perilaku dan yang juga menentukan lingkup

kebelakuan noma-norma hukum. Fungi asas-asas hukum adalah untuk

menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi

suatu perilaku, sekalipun tidak dengan cara langsung sebagaimana terjadi

41Subekti, 2014, Aneka Perjanjian cetakan ke-XI, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.57. 42Ibid.

32

dengan norma-norma perilaku.43 Di dalam hukum kontrak dikenal banyak

asas, di antaranya adalah sebagai berikut:44

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1)

BW, dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian

yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.45 Maksud asas

konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya

kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para

pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat

itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak

melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa

kontrak tersebut bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para

pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.46 Asas konsesualisme muncul

diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani

tidak dikenal asas konsualisme, tetapi yang dikenal adalah perikatan riil dan

perikatan formal.47

Asas ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya

berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal

dan kontrak riil tidak berlaku.48 Kontrak riil atau perjanjian riil adalah suatu

43Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.82. 44Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.3. 45Salim H,S, Op,Cit, hlm.10. 46 Ahmadi Miru, Loc,Cit. 47Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Op,Cit, hlm.157. 48Ahmadi Miru, Loc,Cit.

33

perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata sedangkan

perjanjian formal atau kontrak formal adalah suatu perjanjian yang telah

ditentukan bentuknya yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta

di bawah tangan).49

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang

sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh

sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1)

BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang

mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat

sahnya perjanjian.50 Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ini

mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak

secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja

yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan

tetapi, sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau

perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada

apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian

tersebut.51

49Salim H.S, Hukum Kontrak, Loc,Cit. 50Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.4. 51Munir Fuady, Op,Cit, hlm.181.

34

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada

seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan

perjanjian, di antaranya:52

a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau

tidak;

b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;

d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin

kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari

sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga

para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali

terhadap pasal-pasal tertentu yang bersifat memaksa.53

3) Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas pacta sunt servanda tercantum di dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW

yang berbunyi : “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini sangat erat kaitannya

dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti

bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi

52Ahmadi Miru, Loc,Cit. 53Ibid.

35

syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, sekalipun

menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III BW

tetap mengikat sebagai undang-undang bari para pihak yang membuatnya.

Sebagai konsekuensi dari asas ini adalah bahwa siapapun selain para

pihak yang membuat perjanjian dilarang mencampuri isi perjanjian yang

telah dibuat dan tidak ada seorangpun yang dapat mengurangi hak orang

lain selain yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat dan

konsekuensi lainnya adalah apabila terjadi sengketa atas perjanjian

dimaksud maka hakim akan menyelesaikan sengketanya sesuai dengan isi

perjanjian tersebut. Asas ini merupakan dasar bagi istilah “kebebasan

berkontrak” yang sering didengar.54

4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) BW

yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas

iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor

harus melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik

dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.

Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang

nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal

54Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2010, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm.12-13.

36

sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan

(penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.55

Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat

ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu

ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu

selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.56

7. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda dalam berbagai literatur biasa juga disebut

dengan asas daya mengikat kontrak. Sesuai dengan asas ini orang yang

membuat kontrak berarti sudah siap untuk menunaikannya dan

menanggung apa pun risiko yang mungkin timbul. Secara harfiah pacta sunt

servanda berarti bahwa “perjanjian itu mengikat” secara hukum. Dalam hal

ini kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan

berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-

apa saja yang mereka ingin masukkan ke dalam perjanjian, maka setelah

perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka

para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa

yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para

pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup

kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh

parlemen bersama-sama dengan pemerintah.57

55Salim H.S, Hukum Kontrak, Op,Cit, hlm.10-11. 56Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.7. 57Munir Fuady, Loc,Cit.

37

Kemudian timbul pertanyaan apakah asas daya mengikat kontrak

(the binding force of contract) sama dengan asas pacta sunt servanda? Dan

apakah ada perbedaan antara asas daya mengikat kontrak dengan asas

“privity of contract”? Tampaknya untuk menjawab pertanyaan di atas perlu

diajukan telaah sebagai berikut:58

a. Asas daya mengikat kontrak dipahami sebagai mengikatnya

kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi

pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau

prestasi kontraktualnya.

b. Pada dasarnya janji itu mengikat (pacta sunt servanda) sehingga

perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan

kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka

kontrak dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan

mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan

mengikatnya undang-undang.

c. Asas pacta sunt servanda merupakan konsekuensi logis dari efek

berlakunya kekuatan mengikat kontrak.

d. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau

sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa

literatur, khususnya di common law, disebut dengan “privity of

contract”.

58Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta ,Kencana, hlm.123-124.

38

Menurut David Allan, sejak 450 tahun sebelum Masehi sampai

sekarang telah terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai

kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu:59

a. Tahap pertama, disebut dengan contracts re;

b. Tahap kedua, disebut dengan contracts verbis;

c. Tahap ketiga, disebut dengan contracts litteris;

d. Tahap keempat, disebut dengan contracts consensus.

Tahap pertama (contracts re) atau menurut L.B. Curzon disebut

obligationes re (real contracts-the word “real” is derived from res),

didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontak ditekankan

pada penyerahan barang (res) bukan pada janji. Contracts re atau

obligationes re ini meliputi:

a. Mutuum, meminjamkan barang untuk dikonsumsi (termasuk

didalamnya meminjam uang);

b. Commodatum, meminjamkan barang untuk dipakai;

c. Depositum, menyerahkan barang untuk dijaga tanpa imbalan dan

dikembalikan sesuai permintaan pihak yang menyerahkan

barang;

d. Pignus, menyerahkan barang sebagai jaminan pelaksanaan

kewajiban;

59Firman Floranta Adonara, Op,Cit, hlm.99.

39

Tahap kedua (contracts verbis atau obligationes verbis), didasarkan

pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata-

kata (verbis) yang diucapkanya. Contracts verbis atau obligationes verbis

ini meliputi:

a. Stipulatio, yaitu interaksi kata-kata dari dua orang atau lebih yang

berupa pertanyaan dan jawaban;

b. Dictio Dotis, yaitu pernyataan sungguh-sungguh (solemn

declaration) yang melahirkan semacam tanda pengikat mahar

(dowry);

c. Ius Iurandum Liberti (jurata promissio liberti), yaitu semacam

kesaksian tersumpah oleh pihak ketiga untuk kepentingan

dirinya;

d. Voltum, yaitu janji di bawah sumpah kepada tuhan.

Tahap ketiga (contracts itteris atau obligationes itteris), didasarkan

pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terletak pada

bentuknya yang tertulis. Contracts itteris atau obligationes itteris ini

meliputi:

a. Expensilatio, yaitu suatu bentuk pemberitahuan yang dicatat

dalam buku kreditor yang atas dasar catatan itu debitor terikat

untuk membayar;

b. Synographae atau Chirographae, yaitu kewajiban yang ditulis

secara khusus yang dipinjam dari kebiasaan bangsa Yunani dan

tidak terdapat dalam kebiasaan masyarakat Roma.

40

Tahap keempat (contracts consensus atau obligationes consensus),

didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena

adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kontrak tipe ini kemudian

diambil alih dalam Ius Civile. Ada empat bentuk kontrak jenis ini, yaitu:

a. Emptio Venditio, yaitu jenis kontrak jual beli;

b. Locatio Conductio, yaitu kontrak yang memperbolehkan

penggunaan atau penyewaan barang atau jasa;

c. Societas, yaitu kontrak kerja sama (partnership);

d. Mandatum, yaitu suatu mandat pelayanan yang dilakukan untuk

orang lain (misalnya:keagenan).

Dalam prespektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam

rumusan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang mengatur bahwa : “semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui

dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat

undang-undang.60 Menurut L.J. van Apeldoor ada analogi tertentu antara

perjanjian atau kontrak dengan undang-undang. Hingga batas tertentu para

pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentukan undang-undang

(legislator swasta). Tentunya selain persamaan tersebut di atas, terdapat

perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya.

Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan

60Agus Yudha Hernoko, Op,Cit, hlm.127.

41

mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak. Sementara itu, kontrak

mempunyai daya berlaku terbatas pada para kontraktan, selain itu dengan

kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.61

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas

kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia

yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dalamnya. Menurut Eggens

manusia terhormat akan memelihara janjinya. Sedang Grotius mencari

dasar konsensus dalam ajaran Hukum Kondrat bahwa “janji itu mengikat

(pacta sunt servanda)“, karena kita harus memenuhi janji kita (promissorum

implendorum obligatio).62

Niewenhuis menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian

yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan

kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu daya

berlakunya dibatasi. Pertama, daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh

itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW, bahwa

perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kedua, adanya

overmacht atau force majeure (daya paksa) juga membatasi daya

mengikatnya perjanjian tersebut. Memang ada prinsipnya perjanjian itu

harus dipenuhi para pihak, apabila tidak dipenuhi maka di sini telah timbul

wanprestasi dan bagi kreditor melekat hak untuk mengajukan gugatan, baik

pemenuhan, ganti rugi maupun pembubaran perjanjian. Namun dengan

61Ibid. 62Firman Floranta Adonara, Op,Cit, hlm.102.

42

adanya overmacht atau force majeure, maka gugatan kreditor akan

dikesampingkan, mengingat ketiadaan prestasi tersebut terjadi di luar

kesalahan debitor (vide Pasal 1444 BW).63 Keadaan memaksa atau

overmacht yaitu suatu keadaan di luar kekuasaan pihak debitor yang

menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak debitor.

Overmacht mengandung dua unsur yaitu:64

1. Keadaan di luar kekuasaan pihak debitor dan bersifat memaksa.

2. Keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat

sehingga pihak debitor tidak memikul resiko.

Perjanjian-perjanjian yang lahir dari ketentuan buku III BW pada

umumnya merupakan perjanjian obligator (consensual obligatoir), artinya

perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para

pihak yang membuatnya. Meskipun demikian ada pula pengaturan

perjanjian liberatoir, yang berisi pembebasan kewajiban-kewajiban.65

Perjanjian obligatoir sendiri melahirkan hak perorangan bagi para

pihak yang membuat perjanjian. Salah satu ciri hak perorangan adalah

sifatnya yang relatif atau nisbi, artinya hak perorangan itu hanya mengikat

para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat

dari ketentuan di dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW. Dalam Pasal 1315 BW

diatur bahwa “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas

63Ibid, hlm.102-103. 64Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, Op,Cit., hlm.17. 65Agus Yudha Hernoko, Op,Cit, hlm.129-130.

43

nama dirinya sendiri”. Lebih lanjut Pasal 1340 BW mengatur, “Perjanjian-

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.66

Pasal 1315 jo. 1340 BW tersebut di atas menunjukkan jangkauan

mengikat suatu kontrak hanya sebatas para pihak yang membuatnya. Asas

ini terkait dengan asas personal yang lazim juga disebut dengan "privity of

contract". Dengan demikian asas ini memberikan penekanan pada daya

kerja (strekking) "siapa yang terikat kontrak" bukan "apa isi kontrak atau

prestasi kontrak".

Di dalam pandangan Eropa kontinental, asas kebebasan berkontrak

merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu

konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim

disebut sebagai pacta sunt servanda. Konsensualisme berhubungan

dengan adanya perjanjian, pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat

adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian,

sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.67

Tradisi hukum Eropa Kontinental mengajarkan bahwa suatu kontrak

yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula

dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsi sebagai kontrak yang

dibuat dengan iktikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti

itu mengikat para pihak yang membuatnya, di mana kekuatan mengikatnya

setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang dan

66Ibid. 67Peter Mahmud Marzuki, 2003,Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika,Volume 18 No.3, hlm. 197.

44

karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh merugikan baik

itu pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga di luar para

pihak dalam kontrak tersebut. Apabila kontrak seperti itu tidak dipenuhi

ketentuannya oleh salah satu pihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan

oleh hukum, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi sehingga

harus mengganti kerugian terhadap pihak lain sesuai hukum yang berlaku,

hal mana dapat dipaksakan berlakunya campur tangan pengadilan atau

campur tangan pihak lain yang berkompeten.68

68Munir Fuady, 2013,Teori-teori Besar Dalam Hukum, Jakarta,Kencana, hlm.210.

45

B. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak

dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:69

1. Benda;

2. Tenaga atau keahlian;

3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya.

Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan

kenikmatan saja, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang

berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat benda

tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri atau yang sering

diistilahkan dengan “sebagai bapak rumah yang baik”. Sebagai

konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia

dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.70

Prestasi berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-

pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya. Antara prestasi berupa

tenaga dan presasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena

prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain

karena siapapun yang mengerjakan hasilnya akan sama, sedangkan

prestasi yang berupa keahlian pemenuhannya tidak dapat diganti oleh

orang lain tanpa persetujuan pihak yang menerima hasil dari keahlian

69Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.68. 70Ibid.

46

tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin

akan berbeda. Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif

salah satu pihak atau para pihak karena dia tidak dibolehkan melakukan

sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.71

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 BW maka cara-cara

melakukan prestasi, yakni:72

a. Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah

menyerahkan sesuatu (barang).

b. Prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan

berbuat sesuatu;

c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara

melaksanakannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak

berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjiaan.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan

dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh

kebiasaan, kepatutan atau undang-undang. Oleh karena itu, prestasi yang

harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau

diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak

dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut

wanprestasi.

71Ibid, hlm.68-69. 72Ibid, hlm.69-70.

47

Mengenai perumusan wanprestasi itu sendiri, sekalipun ada

perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis

besar) para sarjana merumuskan bahwa “wanprestasi adalah suatu

peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban

prestasi perikatannya dengan baik dan debitor punya unsur salah

atasnya”.73

Maksud “unsur salah” di atas adalah adanya unsur salah pada

debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya.

Wanprestasi dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak

yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak

mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak

melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:74

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;

3. Terlambat memenuhi prestasi;

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak

yang wanprestasi dirugikan), apalagi kalau pihak lain tersebut adalah

pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Ada dua

kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu

pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok

73J. Satrio, 2014, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.3. 74Ahmadi Miru, Op,Cit, hlm.74.

48

tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat di bagi menjadi

empat, yaitu:75

1. Pembatalan kontrak saja;

2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;

3. Pemenuhan kontrak saja;

4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Menurut Ahmadi Miru, pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada

umumnya adalah debitor), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk

membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. Tangkisan

atau pembelaan tersebut dapat berupa:76

- Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan

terpaksa (overmacht);

- Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lain

juga wanprestasi (exceptio non adimpleti contractus);

- Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak

lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

75Ibid, hlm.75. 76Ibid, hlm.76.

49

C. Tinjauan Umum Tentang Akuntan Publik

1. Pengertian Akuntan Publik

Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi

oleh peraturan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954), peraturan ini

mengatakan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang

telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui

menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada Departemen

Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register. Apabila seseorang

telah lulus dari pendidikan tinggi dimaksud tetapi tidak terdaftar maka yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, bukan akuntan. Sebab itu

semua “akuntan yang resmi” mempunyai nomor register. Oleh sebab itu

dapat terjadi bahwa seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan

memiliki pengetahuan yang sederajat dengan akuntan, secara resmi tidak

boleh menamakan dirinya akuntan.77

Tidak semua akuntan melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan,

akuntan dapat bekerja di berbagai bidang atau jabatan. Akuntan yang

menjadi karyawan pada perusahaan dan masih bekerja di bidang

keahliannya lazim disebut akuntan intern. Pada pemerintahan akuntan

dapat bekerja di berbagai bidang sebagai pemeriksa keuangan atau bidang

lain, pada perguruan tinggi sebagai tenaga pengajar. Apabila akuntan

bekerja dengan tanggung jawab sendiri untuk memberikan jasa di bidang

77Moenaf H. Regar, 2007, Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Laporannya, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.7.

50

keahliannya disebut akuntan publik. Jabatan yang terakhir disebut adalah

yang dimaksud dengan profesi akuntan. Menurut pengertian yang luas

semua bidang pekerjaan yang disebutkan di atas termasuk profesi akuntan,

tetapi dalam pengertian yang sempit, apabila disebut profesi akuntan yang

dimaksud adalah jabatan “akuntan publik” jadi tidak termasuk akuntan yang

bekerja pada bidang-bidang yang disebutkan di atas.78

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang memiliki peran

strategis dalam mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, serta

meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Profesi akuntan

publik sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan, sebab tugas

utamanya adalah memeriksa atau mengaudit laporan keuangan. Laporan

keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa

Akuntan Publik yang dimaksud dengan akuntan adalah seseorang yang

berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Auditor independen atau yang biasa

disebut dengan akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh

izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Akuntan Publik.79 Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik

dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik

dalam melindungi kepentingan publik, oleh karena tanggung jawab profesi

78Ibid. 79Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

51

akuntan publik tidak hanya sebatas pada kepentingan klien atau pemberi

kerja ataupun pengguna jasa sebab ketika betindak untuk kepentingan

publik setiap akuntan publik harus mematuhi dan menerapkan seluruh

prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur dalam kode etik profesi

akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik menetapkan prinsip dasar

etika yang harus diperhatikan oleh semua akuntan profesional yang

meliputi:80

a. Integritas,

b. Objektivitas,

c. Kompetensi dan kecermatan profesional.

d. Kerahasiaan dan

e. Perilaku profesional.

Izin menjadi akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan dan

berlaku selama 5 tahun tetapi dapat diperpanjang. Untuk mendapatkan izin

menjadi akuntan publik sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang

Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;

2. Berpengalaman praktik memberikan jasa;

3. Berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia;

4. Memiliki nomor pokok wajib pajak;

80Kode Etik Profesi Akuntan Publik, pendahuluan prinsip-prinsip dasar etika profesi 100.1. PDF http://iapi.or.id/multimedia/41-Kode-Etik-Profesi-Akuntan-Publik.

52

5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin

akuntan publik;

6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

7. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan

oleh menteri; dan

8. Tidak berada dalam pengampuan.

Dalam Undang-undang akuntan publik diatur tentang kewajiban dan

larangan yang harus dipatuhi seorang akuntan publik. Dalam hal akuntan

publik tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Akuntan Publik tersebut, akuntan publik dapat dikenakan sanksi berupa

sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif terberat

yang dikenakan pada akuntan publik adalah sanksi pencabutan izin.

Apabila seorang akuntan publik dikenai sanksi pencabutan izin, maka yang

bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan izin sebagai

akuntan publik.81

Salah satu kewajiban akuntan publik yaitu menjadi anggota Institut

Akuntan Publik Indonesia (selanjutnya disingkat IAPI), asosiasi profesi yang

telah diakui oleh pemerintah. Fungsi IAPI antara lain:82

a. Menyusun dan menetapkan SPAP;

81Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan. www.ppajp.depkeu.go.id, hlm. 3. 82Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

53

b. Menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;

c. Menyelenggarakan pendidikan professional berkelanjutan; dan

d. Melakukan reviu mutu bagi anggotanya.83

Salah satu fungsi utama IAPI yang disebutkan di atas adalah

menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (yang untuk selanjutnya

disingkat SPAP). SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional

Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (selanjutnya disingkat

DSPAP IAPI). IAPI melalui Dewan SPAP mengadopsi standar

internasional yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants

(IFAC) menjadi SPAP berbasis standar internasional, Dewan SPAP telah

menyelesaikan adopsi untuk beberapa standar yaitu Kode Etik Profesi

Akuntan Publik (selanjutnya disingkat Kode Etik), Standar Pengendalian

Mutu 1 (selanjutnya disingkat SPM 1), Kerangka untuk Perikatan Asurans,

Standar Audit (selanjutnya disingkat SA) dan Standar Perikatan Reviu

(selanjutnya disingkat SPR) dan sedang melanjutkan standar-standar yang

lain. SPM 1 mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (selanjutnya

disingkat KAP) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan

perikatan asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan

perikatan selain asurans. Kerangka untuk Perikatan Asurans mengatur

perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi. Kerangka ini menyediakan

kerangka acuan bagi praktisi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam

83Reviu mutu adalah penelaahan pelaksanaan pekerjaan Akuntan Publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa Akuntan Publik/KAP mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Profesi Akuntan Publik serta peraturan-peraturan lain yang berlaku.

54

perikatan asurans seperti pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi,

SA mengatur mengenai standar yang digunakan oleh praktisi ketika

melaksanakan audit atas laporan keuangan dan SPR mengatur mengenai

standar yang digunakan oleh praktisi ketika melaksanakan reviu atas

laporan keuangan.

2. Jasa Akuntan Publik

Jasa akuntan publik digunakan secara luas oleh publik seperti

investor, kreditor, pemerintah dan stakeholder lainnya sebagai salah satu

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengambilan keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara

sadar untuk menetapkan sesuatu atas dasar data dalam bisnis. Jenis jasa

yang dapat diberikan oleh akuntan publik diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Akuntan Publik:

(1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

a. jasa audit atas informasi keuangan historis;

b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan

c. jasa asurans lainnya.

(2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat

diberikan oleh Akuntan Publik.

(3) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan

dengan akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

55

Yang dimaksud dengan jasa asurans adalah jasa akuntan publik

yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna jasa atas hasil

evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan

berdasarkan suatu kriteria. Adapun jasa lainnya meliputi jasa audit kinerja,

jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa

pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan

jasa sistem teknologi informasi.

Pengertian audit dari sudut akuntan publik adalah pemeriksaan

secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi

yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan

tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha

perusahaan atau organisasi tersebut.

Salah satu pengguna jasa akuntan publik adalah perusahaan-

perusahaan go public, pasar modal erat hubungannya dengan peranan

akuntan publik karena semua perusahaan yang akan menjual sahamnya di

pasar modal harus diperiksa oleh akuntan publik paling tidak untuk dua

tahun terakhir dan apabila perusahaan tersebut sudah diperdagangkan di

bursa saham, maka setiap akhir tahun buku daftar keuangan perusahaan

tersebut harus diperiksa akuntan publik.84 Hal tersebut sesuai dengan

amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

(selanjutnya disingkat Undang-undang Pasar Modal) dimana dalam Pasal

64, akuntan publik disebut sebagai salah satu profesi penunjang pasar

84Moenaf H. Regar, Op.Cit., hlm.1.

56

modal yang kemudian tugasnya diuraikan dalam Pasal 68 Undang-undang

Pasar Modal.

Akuntan publik yang dimaksud dalam undang-undang Pasar Modal

adalah akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam). Selanjutnya peran akuntan publik dalam bidang pasar modal

adalah mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan

pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan

keuangan, laporan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan Ikatan

Akuntan Indonesia. Akuntan publik juga berperan dalam membantu

mengembangkan standar yang dapat berupa pengembangan SAK yang

berkaitan dengan instrumen-instrumen pasar modal.85 Peran lain profesi

akuntan publik adalah mengaudit dana kampanye, hal ini sesuai dengan

amanat Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.

3. Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu

Akuntan publik menurut ketentuan dalam undang-undang tentang

akuntan publik diperkenankan pula untuk mengajukan permohonan

penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu paling lama

hingga berakhirnya masa berlaku izin akuntan publik yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan

85Irsan Nasaruddin, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Indra Surya dan Adimarwan, 2010, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm.90.

57

penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu atas

permintaan akuntan publik untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam hal permohonan penghentian pemberian jasa asurans untuk

sementara waktu tersebut disetujui, maka akuntan publik masih memegang

izinnya sebagai akuntan publik namun tidak diperbolehkan untuk

memberikan jasa asurans selama kurung waktu tersebut. Hal ini diatur

dalam Pasal 9 Undang-Undang Akuntan Publik. Untuk memperoleh

persetujuan menteri atas penghentian pemberian jasa asurans untuk

sementara waktu atas , Akuntan Publik yang bersangkutan melakukan

permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan

melampirkan:86

a. Surat rekomendasi dari KAP bagi Akuntan Publik yang menjadi

rekan pada KAP;

b. Alamat lengkap selama menjalani penghentian pemberian jasa

Akuntan Publik untuk sementara waktu;

c. Jangka waktu yang dimohonkan untuk menjalani penghentian

pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu;

d. Alasan penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk

sementara waktu;

e. Pernyataan dari IAPI bahwa:

a. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani reviu oleh IAPI;

86Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik .

58

b. IAPI tidak menerima pengaduan dari pihak lain yang layak

ditindaklanjuti, yang berkaitan dengan jasa yang telah

diberikan oleh yang bersangkutan;

c. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi dari IAPI;

dan

f. Membuat Surat Permohonan dan melengkapi formulir Penghentian

Pemberian Jasa Akuntan Publik untuk Sementara Waktu atas

Permintaan Sendiri sebagaimana terlampir pada Lampiran II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa

Akuntan Publik.

Menteri menolak permohonan penghentian pemberian jasa aurans

untuk sementara waktu yang diajukan oleh akuntan publik apabila akuntan

publik yang bersangkutan:87

a. Tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

b. Sedang diperiksa oleh sekretaris jenderal atau diadukan oleh pihak

lain yang layak ditindaklanjuti;

c. Telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam

jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir terhitung saat

permohonan disampaikan secara lengkap;

87Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.

59

d. Sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan

rekomendasi sekretaris jenderal; atau

e. Sedang menjalani sanksi pembekuan izin.

Persetujuan penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk

sementara waktu diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja

sejak permohonan diterima secara lengkap dan permohonan yang

dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh

Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak

permohonan diterima.

4. Perjanjian antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan

Publik

Perikatan asurans berarti suatu perikatan yang didalamnya seorang

akuntan publik menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk

meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak

yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran

atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria, hasil pengevaluasian atau

pengukuran atas hal pokok adalah informasi yang dihasilkan dari

penerapan kriteria terhadap hal pokok.88 Tidak semua perikatan yang

dilakukan oleh akuntan publik merupakan perikatan asurans, perikatan lain

yang sering dilakukan akuntan publik dan tidak memenuhi definisi dari

perikatan asurans di atas meliputi:89

88Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013, Kerangka Untuk Perikatan Asurans, Jakarta, Salemba Empat, hlm.7. 89Ibid, hlm.10.

60

Perikatan yang dicakup dalam Standar Jasa Terkait seperti perikatan

prosedur yang disepakati dan perikatan kompilasi atas informasi

keuangan atau informasi lainnya.

Penyusunan surat pemberitahuan pajak yang di dalamnya tidak ada

kesimpulan (yang memberikan suatu keyakinan) yang dinyatakan.

Perikatan jasa konsultasi (atau jasa advisory) seperti jasa konsultasi

manajemen dan jasa konsultasi perpajakan.

Pada umumnya tujuan audit atas laporan keuangan oleh akuntan

publik adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua

hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan

arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.90

Akuntan publik harus membangun pemahaman dengan klien

tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan. Pemahaman

tersebut mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau

harapan pihak lain, baik di pihak akuntan maupun klien. Sebagai contoh,

pemahaman tersebut akan mengurangi risiko bahwa klien dapat secara

tidak semestinya mempercayai akuntan untuk melindungi entitas dari risiko

tertentu atau untuk melaksanakan fungsi tertentu yang merupakan

tanggung jawab klien. Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan

perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab akuntan dan

90SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), sumber: Pernyataan Standart Auditing (PSA) nomor 02, SA (Standart Auditting) seksi 110.

61

batasan perikatan. Akuntan harus mendokumentasikan pemahaman

tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik dalam bentuk komunikasi tertulis

dengan klien. Jika akuntan yakin bahwa pemahaman dengan klien belum

terbentuk, ia harus menolak untuk menerima atau menolak untuk

melaksanakan perikatan.91

Antara akuntan publik dengan klien atau pengguna jasa akuntan

publik terjadi perikatan yang berupa perjanjian untuk melakukan jasa, di

mana dalam hal ini akuntan publik memberikan jasa sebagai pokok

perikatannya dan pengguna jasa akuntan publik wajib memberi honorarium

sebagai bayaran atas jasa tersebut. Perjanjian antara akuntan publik dan

klien tentang jasa yang akan diberikan dan perihal lain mengenai jasa

tersebut dibuat dalam suatu kontrak formal, yang dalam SPAP telah

ditentukan mengenai perikatan yang akan terjadi dapat dikomunikasikan

dalam bentuk surat perikatan (engagement letter).

91SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), sumber: Pernyataan Standart Auditing (PSA) nomor 05, SA (Standart Auditting) seksi 310.

62

D. Kerangka Pikir

Bertitik tolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan

pustaka yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, kerangka pikir ini

disusun dengan bertolak pada BW, Undang-Undang Akuntan Publik dan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Akuntan Publik. Seorang

akuntan publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian

jasa untuk sementara waktu kepada menteri dengan beberapa syarat yang

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Akuntan Publik, jika

menteri menyetujui permohonan tersebut maka akuntan publik yang

bersangkutan dalam ketentuan yang berlaku tidak diperbolehkan lagi untuk

melaksanakan jasa asurans. Jika akuntan publik yang bersangkutan masih

sedang terikat kontrak dengan pengguna jasa hingga saat menteri

menyetujui permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara

waktu atas permintaan sendiri tersebut maka kontrak yang telah dibuat

dengan pengguna jasa tidak bisa diselesaikan padahal sesuai dengan

ketentuan asas pacta sunt servanda seseorang yang berjanji harus

memenuhi janjinya karena perjanjian mengikat seperti mengikatnya

undang-undang, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah

akuntan publik tidak harus memenuhi janjinya untuk menyelesaikan

kontraknya karena adanya persetujuan menteri dalam hal ini bagian dari

pemerintah? Lebih jelasnya diperlukan pemahaman lebih tentang asas

pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 BW yang menjadi

63

dasar berlakunya asas pacta sunt servanda dalam kontrak antara akuntan

publik dengan pengguna jasa akuntan public.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji lebih lanjut

mengenai penerapan asas pacta sunt servanda dalam kontrak antara

akuntan publik dengan pengguna jasa akuntan publik dengan variabel

pertamanya adalah prinsip-prinsip asas pacta sunt servanda yang tecantum

dalam subtansi hukum nasional dan variabel kedua merupakan penerapan

asas pacta sunt servanda dalam kontrak antara akuntan publik dengan

pengguna jasa akuntan publik.

Variabel pertama dan kedua tersebut termasuk dalam tipe penelitian

hukum normatif (legal research). Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang fokus

penelitian tertuju pada bahan-bahan hukum tertulis, kemudian mengkajinya

secara mendalam dengan menganalisis isi peraturan perundang-undangan

yang ada. Dengan demikian, jika kedua variabel tersebut beserta masing-

masing indikatornya terharmonisasikan dengan baik, maka diharapkan

akan terwujudnya kepastian juga hukum dan perlindungan hukum terhadap

baik itu terhadap akuntan publik maupun pengguna jasa akuntan publik.

64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu

penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan

penelitian perbandingan hukum.92 Penelitian hukum normatif tidak

mengenal adanya data.93 Penelitian hukum ini menggunakan bahan-bahan

hukum yang dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.94

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif diartikan sebagai

usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan

dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian

tentang masalah penelitian.95 Dengan pendekatan, peneliti akan

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

92Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15. 93Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.181. 94I Made Pasek Diantha, 2017, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141. 95Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.17.

65

dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang akan digunakan

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

a. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

penerapan asas pacta sunt servanda pada perjanjian kerja akuntan

publik, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya

undang-undang/regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis

suatu undang-undang, peneliti diharapkan mampu menangkap

kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Sebab

dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-

undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada

tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang

dihadapi.96 Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan dilihat

dan dikaji, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008

tentang Jasa Akuntan Publik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

jasa akuntan publik.

96Peter Mahmud Marzuki, Op,Cit, hlm.133-134.

66

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam ilmu

hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan

konsep-konsep dalam hukum pidana maupun hukum lainnya sehingga

dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum,

karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.97

Merujuk pada konsep asas pacta sunt servanda menurut Ahmadi Miru

yang menuliskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak maka dia

terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut

mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut tersebut

mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.98

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian

adalah data sekunder yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil

dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang

berwenang untuk itu. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

97Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006. Hlm. 306. 98Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Op,Cit, hlm. 5.

67

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.99 Adapun

peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai

bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Burgerlijk Wetboek (BW)

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

tentang Praktik Akuntan Publik.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa

Akuntan Publik.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer, berupa dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku

mengenai perjanjian, asas pacta sunt servanda, dan buku-buku

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan non hukum

berupa buku-buku mengenai akuntan publik dan wawancara dengan

99Ibid, hlm.181.

68

pihak-pihak akuntan publik di Kota Makassar, antara lain akuntan

publik Rusman Thoeng dan akuntan publik Blasius Mangande.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan

seterusnya.100

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini baik

terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan

mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku,

dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier akan

diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam

menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan

identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan. Langkah

berikutnya melakukan sistemasi keseluruhan bahan hukum yang ada.

100Syahruddin Nawi, 2014, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha, Makassar, hlm.33.

69

Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum,

konsep serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut

dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan

penelitian. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan menjadi dasar dalam

mengkaji pemecahan masalah dalam penerapan asas pacta sunt servanda

dalam perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik.

70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda pada Perjanjian

antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik

1. Perjanjian Jasa Asurans antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa

Akuntan Publik

Jasa asurans merupakan jasa akuntan publik yang menjadi pokok

penelitian penulis, sebab hanya terhadap jasa asurans ketentuan tentang

cuti profesi akuntan publik berlaku. Yang dimaksud dengan jasa asurans

adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan

bagi pengguna jasa atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi

keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Jasa asurans

yang hanya dapat diberikan oleh akuntan publik, meliputi :101

a. jasa audit atas informasi keuangan historis;

b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan

c. jasa asurans lainnya.

Yang dimaksud dengan jasa audit atas informasi keuangan adalah

perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang

bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai untuk kewajaran

penyajian informasi tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk

pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain

laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan atau laporan yang

101Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang akuntan publik.

71

dilampirkan dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan jasa reviu atas

informasi keuangan adalah perikatan asurans yang diterapkan atas

informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan

terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan

kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif dan jasa

asurans lainnya adalah perikatan asurans selain jasa audit atas reviu atas

informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara

lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap

peraturan, evaluasi atas efektifitas pengendalian internal, pemeriksaan atas

informasi keuangan prospektif dan penerbitan comfort letter untuk

penawaran umum.102

Sebelum memberikan jasa asurans, terlebih dahulu akuntan publik

dan pengguna jasa akuntan publik membuat surat perjanjian, jika dalam

ilmu hukum dikenal istilah surat kontrak/perjanjian maka dalam profesi

akuntan publik surat kontrak/perjanjian dikenal dengan istilah surat

perikatan (Engagement Letter).

Engagement letter atau yang biasa juga disebut dengan surat

penunjukkan adalah suatu surat atau dokumen perjanjian yang ditanda

tangani oleh akuntan dan pengguna jasa (pihak perusahaan) tentang

penunjukan akuntan sebagai pemeriksa keuangan dimana di dalamnya

dijelaskan hal-hal yang perlu disepakati seperti tujuan, tata cara, waktu dan

102Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Akuntan Publik.

72

mulai pemeriksaan, balas jasa dan hal-hal lain yang dianggap penting.103

Baik pengguna jasa maupun akuntan publik berkepentingan untuk

mengirim surat perikatan lebih baik sebelum dimulainya suatu perikatan

untuk menghindari salah paham berkenaan dengan perikatan tersebut.

Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan

penerimaan akuntan publik atas penunjukan perikatan, tujuan dan lingkup

audit dan luasnya tanggung jawab akuntan publik kepada klien dan bentuk

laporan.

Dalam draf PMK Tahun 2016 ditentukan bahwa akuntan publik dalam

memberikan jasa harus berdasarkan surat perikatan pemberian jasa. Surat

perikatan dibuat antara akuntan publik yang mewakili KAP dengan klien,

surat perikatan tersebut harus sesuai dengan SPAP/pedoman yang

ditetapkan oleh IAPI.104 Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat

bervariasi di antara klien namun surat tersebut umumnya berisi:105

1) Tujuan audit atas laporan keuangan.

2) Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.

3) Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan,

pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor.

4) Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan

oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan.

103Moenaf H. Regar, Op,Cit, hlm.201. 104 Pasal 52 Draf PMK Tahun 2016 tentang Akuntan Publik. (www.pppk.kemenkeu.go.id. Draf peraturan menteri keuangan ini masih belum disahkan, belum mempunyai nomor peraturan dan belum ada tanggal penetapannya) 105SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), sumber : PSA (Pernyataan Standart Auditing) nomor 55, SA (Standart Auditing) seksi 320.

73

5) Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain

suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern,

terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan

beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi.

6) Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi dan

informasi lain apa pun yang diminta oleh auditor dalam

hubungannya dengan audit.

7) Pembatasan atas tanggung jawab auditor.

8) Komunikasi melalui e-mail.

Akuntan publik dapat pula memasukkan hal berikut ini dalam surat

perikatan auditnya :106

a. Pengaturan berkenaan dengan perencanan auditnya

b. harapan untuk menerima konfirmasi tertentu dari manajemen

tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan

audit.

c. permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat

perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat

perikatan audit.

d. penjelasan setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor

untuk diterbitkan bagi kliennya.

e. basis perhitungan fee dan pengaturan penagihannya.

106Ibid.

74

Dan jika relevan, butir-butir berikut ini dapat pula dimasukkan dalam

surat perikatan audit, antara lain :

a. Pengaturan tentang pengikut sertaan auditor lain dan atau tenaga

ahli dalam beberapa aspek audit.

b. Pengaturan tentang pengikut sertaan auditor intern dan staf klien

lainnya.

c. Pengaturan jika ada yang harus dibuat dengan auditor pendahulu,

dalam hal audit tahun pertama.

d. Pembatasan atas kewajiban auditor jika kemungkinan ini ada

e. Suatu pengacuan keperjanjian lebih lanjut antara auditor dengan

kliennya.

Dalam melaksanakan setiap perikatan asurans, kode etik

mewajibkan akuntan publik untuk bersikap independen terhadap pengguna

jasa sehubungan dengan kapasitas akuntan publik untuk melindungi

kepentingan publik. Perikatan asurans bertujuan untuk meningkatkan

tingkat keyakinan pengguna hasil pekerjaan perikatan asurans atas hasil

pengevaluasian atau hasil pengukuran yang dilakukan atas hal pokok

berdasarkan suatu kriteria tertentu.107

Pertanggung jawaban akuntan publik terhadap kepercayaan publik

yang diberikan kepadanya, menjadi dasar keharusan hadirnya kualitas

kebenaran dari setiap hasil audit ataupun pemeriksaan laporan keuangan

yang dilakukannya. Ketatnya seluruh persyaratan yang wajib dipenuhi

107Kode Etik Profesi Akuntan Publik Tahun 2008, seksi 290.1-2

75

seseorang untuk menjadi akuntan publik, secara teori mengharuskan

keberadaan dan hasil kerja dari akuntan publik tidak perlu diperdebatkan

tentang akurasi dan kebenarannya.

Akuntan publik dan/atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa

yang diberikan, akuntan publik bertanggung jawab atas laporan auditor

independen dan kertas kerja dari akuntan publik yang bersangkutan selama

10 tahun. Dalam masa 10 tahun tersebut akuntan publik dan/atau KAP juga

wajib memelihara laporan auditor independen, kertas kerja dan dokumen

pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa.108

Adapun tanggung jawab perdata seorang akuntan publik jika

berdasarkan Pasal 16 PMK Nomor 17 Tahun 2008, sebuah KAP hanya

dapat berbentuk Perseorangan ataupun Persekutuan Perdata atau

Persekutuan Firma. Mengingat badan usaha yang menjadi dasar dari KAP

tersebut bukanlah berbentuk badan hukum, maka tanggung jawab terhadap

kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, sesuai

dengan ketentuan pasal 1365 BW, dibebankan kepada pribadi dari anggota

persekutuan tersebut secara tanggung renteng. Dengan pengertian lain,

bahwa harta yang akan menjadi jaminan pembayaran terhadap pemenuhan

ganti-ganti rugi adalah harta pribadi dari masing-masing Akuntan Publik

dalam hal KAP yang merupakan badan usaha dalam menjalankan jasanya

108Pasal 44 PMK Nomor 17 tahun 2008.

76

berbentuk Perorangan ataupun Persekutuan Perdata ataupun Persekutuan

Firma.109

Laporan keuangan yang disajikan kepada pihak pemakai merupakan

tanggung jawab penuh pihak manajemen (pengguna jasa). Tanggung

jawab akuntan publik atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak

manajemen (pengguna jasa) hanya terbatas pada memberikan pernyataan

pendapat bahwa laporan keuangan (pengguna jasa) tersebut wajar atau

tidak wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.110

2. Hak Dan Kewajiban Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik

Dalam Undang-undang Akuntan Publik diatur antara lain tentang hak

dan kewajiban seorang akuntan publik. Setelah memperoleh izin menjadi

akuntan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, akuntan publik

harus mematuhi kewajiban dan larangan sesuai ketentuan dalam Undang-

Undang Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:111

1. Berhimpun dalam asosiasi profesi Akuntan Publik yang ditetapkan

oleh Menteri (dalam hal ini asosiasi tersebut adalah IAPI).

2. Berdomisili di wilayah Indonesia.

109 Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21999/kewajiban-dan-tanggung-jawab-hukum-akuntan-publik, di akses pada tanggal 20 November 2017. 110PSA (Pernyataan Standar Audit) nomor 02 (SA nomor 2) 111Pasal 25 Undang-undang Akuntan Publik.

77

3. Mendirikan atau menjadi rekan pada KAP dalam jangka waktu 180

hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan.

4. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu

paling lambat 30 hari sejak:

1. Menjadi rekan pada KAP

2. Mengundurkan diri dari KAP

3. Merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam undang-

undang.

5. Menjaga kompetensi melalui pelatihan professional berkelanjutan

6. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab dan mempunyai integritas

yang tinggi.

7. Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik wajib:

1. Melalui KAP.

2. Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa

yang diberikan.

3. Membuat kertas kerja dan bertanggungjawab atas kertas kerja

tersebut.

Adapun kewajiban akuntan publik yang di atur pasal lain dalam

undang-undang akuntan publik yaitu :

a. Dalam memberikan jasa asurans, akuntan publik dan KAP wajib

menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.112

112Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Akuntan Publik.

78

b. Akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang

diperolehnya dari klien.113

Sedangkan yang menjadi hak seorang akuntan publik adalah: 114

a. Memperoleh imbalan jasa

b. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah

memberikan jasa sesuai dengan SPAP.

c. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang

berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Sebaliknya pengguna jasa akuntan publik juga memiliki hak dan

kewajiban. Adapun hak dan kewajiban pengguna jasa sebagai konsumen

akuntan publik di atur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya

disingkat (Undang-undang Perlindungan Konsumen) antara lain :

Hak pengguna jasa akuntan publik sebagai konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

113Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Akuntan Publik. 114Pasal 24 Undang-undang Akuntan Publik

79

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau

jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Adapun kewajiban pengguna jasa akuntan publik sebagai akuntan

publik konsumen adalah:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi

keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

80

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pengguna jasa akuntan publik yang disebutkan

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen di

atas tentu tidak sepenuhnya berlaku kepada pengguna jasa akuntan publik

karena hak dan kewajiban tersebut meliputi juga hak dan kewajiban

konsumen barang.

Cuti profesi merupakan salah satu hak yang dapat diajukan oleh

akuntan publik yang di atur dalam pasal lain dalam undang-undang akuntan

publik, karena merupakan hak maka sebelum mengajukan cuti profesi

akuntan publik terlebih dahulu harus menunaikan kewajiban terkait

pemberian jasa yakni menyelesaikan perikatan yang telah dibuat dengan

klien. Akuntan publik wajib membuat kertas kerja dan bertanggungjawab

atas kertas kerja tersebut, kertas kerja itu sendiri dalam undang-undang

diartikan sebagai dokumen tertulis, dokumen eletronik, atau dokumen

dalam bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja akuntan

publik.115 Dan jika akuntan publik tidak dapat menyelesaikan jasa dalam

perikatannya, maka pengguna jasa berhak untuk mendapatkan

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

115Penjelasan Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Akuntan Publik.

81

3. Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Jasa Asurans antara Akuntan Publik dan Pengguna Jasa Akuntan Publik Sebelum membahas tentang keberlakuan asas pacta sunt servanda

pada perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan publik

harus diketahui terlebih dahulu hubungan antara asas hukum dan aturan

hukum, jadi asas hukumlah yang melahirkan norma hukum kemudian

norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat

melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga jumlahnya.116

Dalam hal ini dari asas hukum pacta sunt servanda lahirlah norma

hukum “perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak

sebagaimana mengikatnya undang-undang” yang termaktub dalam Pasal

1338 Ayat (1) BW yang menjadi salah satu landasan bergeraknya hukum

kontrak. Asas pacta sunt servanda atau yang istilah lengkapnya adalah

pacta convent quae neque contra leges neque dalo maloinita sunt

omnimodo observanda sunt berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara

illegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. Kekuatan

berlakunya pacta sunt servanda ini sangat kuat dengan hanya memberikan

beberapa kekecualian.117

Maksud asas pacta sunt servanda dalam suatu perjanjian, tidak lain

adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah

membuat perjanjian itu. Menurut Subekti bahwa :118

116Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.9. 117Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Op,Cit, hlm.210. 118Qirom A. Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, hlm.20

82

“Tujuan asas pacta sunt servanda adalah untuk memberikan perlindungan

kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya

karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para

pembuatnya”.

Pada perjanjian antara akuntan publik dan pengguna jasa akuntan

publik, kekuatan mengikatnya kontrak terletak pada bentuknya yang tertulis

dan pada kesepakatan para pihak. Kontrak yang sebatas kata-kata yang

diucapkan sama sekali tidak mengikat pada perjanjian ini. Menurut Rusman

Thoeng sangatlah penting untuk membuat kontrak dengan pengguna jasa

terlebih dahulu sebelum memberikan jasa, kontrak tersebut dalam bentuk

tertulis yang disebut surat perikatan atau Engagement Letter.119 Menurut

Blasius Mangande kontrak dibuat agar kedua pihak mendapatkan

kepastian hukum.120

Sebagaimana yang diatur dalam BW, asas pacta sunt servanda

mensyaratkan bahwa sebuah kontrak juga harus dijalankan dengan iktikad

baik dan keterikatan kepada suatu kontrak bukan hanya terhadap apa-apa

yang ditulis dalam kontrak tersebut, melainkan dalam menjalankan kontrak

tersebut para pihak juga terikat terhadap prinsip iktikad baik, keadilan,

kesusilaan dan kebiasaan dalam menjalankan kontrak.121

119Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Roesman Thoeng, di KAP Drs. Roeman Thoeng, di Jalan Rusa Makassar, tanggal 13 Juni 2017. 120Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Blasius Mangande, di KAP Drs. Thomas Blasius Widartoyo & Rekan Cabang Makassar, di Jalan Boulevard Makassar, tanggal 28 Agustus 2017. 121Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Op,Cit, hlm.242.

83

Dengan demikian kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh akuntan

publik dengan pengguna jasa harus pula dijalankan dengan iktikad baik

serta para pihak antara lain akuntan publik dan pengguna jasa tidak hanya

terikat terhadap apa yang telah tertulis dalam kontrak yang telah mereka

buat akan tetapi dalam menjalankan kontrak mereka juga terikat dengan

prinsip iktikad baik, keadilan, kesusilaan dan kebiasaan.

Iktikad baik dalam ilmu hukum sendiri terbagi dua yaitu iktikad baik

yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Iktikad baik dalam pengertian

subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan

suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang

pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam

pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian

itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan

sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.122

Dalam kode etik profesi akuntan publik disebutkan dalam sub bab

tentang penerimaan perikatan (kontrak dengan pengguna jasa) bahwa

sebelum menerima perikatan akuntan publik hanya boleh memberikan jasa

profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan

tersebut, akuntan publik juga harus memahami benar mengenai sifat dan

kompleksitas kegiatan bisnis klien, persyaratan perikatan, serta tujuan, sifat

dan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan.123

122Qirom A. Syamsudin Meliala, Op,Cit, hlm.19. 123Kode Etik Profesi Akuntan Publik Tahun 2008, seksi 210.7-8.

84

Sebelum membuat kontrak dengan tujuan untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan, kode etik mensyaratkan bahwa akuntan publik harus

mengenali calon kliennya, keinginan klien dan kemampuan akuntan publik

itu sendiri, sehingga tercipta trust (kepercayaan) antara para pihak, akuntan

publik percaya pada klien bahwa jasanya tidak akan digunakan untuk hal-

hal yang bertentangan dengan keadilan, kebiasan ataupun kesusilaan dan

klien percaya bahwa akuntan publik yang bersangkutan memang memiliki

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian (yang dalam

kode etik disebut perikatan) dengan baik.124

Ini erat pula kaitannya dengan iktikad baik (good faith) yang

merupakan dasar utama bagi berlakunya prinsip pacta sunt servanda, di

mana suatu kontrak harus dijalankan dengan tidak berburuk sangka, jadi

para pihak harus menjalankannya dalam keadaan bona fide (beriktikad

baik).125

Penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu atas

permohonan sendiri yang selanjutnya disebut cuti profesi adalah

persetujuan dari menteri kepada akuntan publik untuk tidak memberikan

jasa asurans untuk sementara waktu. Di tahun 2017 tercatat 56 orang

akuntan publik yang masuk dalam daftar anggota IAPI pemegang izin

akuntan publik tidak aktif karena cuti.126 Akuntan publik yang sedang

menjalani cuti profesi diwajibkan tetap berhimpun dalam asosiasi profesi

124Ibid. 125Qirom A. Syamsudin Meliala, Loc,Cit. 126Directory IAPI 2017 www.iapi.or.id

85

akuntan publik yang bersifat nasional seperti IAPI dan menjaga kompetensi

dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (untuk selanjutnya

disebut PPL) yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi

akuntan publik itu sendiri walaupun sedang dalam masa cuti. Hal ini

ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) PMK Nomor 17 Tahun 2008 yang

menentukan:

“Akuntan Publik yang sedang menjalani masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri, tetap wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dengan paling sedikit 15 (lima belas) SKP di antaranya di bidang auditing dan akuntansi untuk periode 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu”

Akuntan publik yang sedang cuti profesi dilarang untuk:127

1. Menandatangani perikatan jasa asurans;

2. Menandatangani laporan pemberian jasa asurans;

3. Memiliki KAP perseorangan atau menjadi pemimpin KAP.

Dan akuntan publik yang sedang cuti profesi diizinkan untuk :128

1. Rangkap jabatan

2. Tidak berdomisili di Indonesia

3. Menjadi rekan pada KAP

4. Menjadi akuntan publik tanpa KAP

5. Memberikan jasa non-asurans dalam hal akuntan publik menjadi

rekan KAP.

127Pasal 14 Draf PMK tentang akuntan publik, www.pppk.kemenkeu.go.id. (Draf peraturan menteri keuangan ini masih belum disahkan, belum mempunyai nomor peraturan dan belum ada tanggal penetapannya). 128Ibid.

86

Pada larangan poin 1 dan 2 di atas dapat diketahui bahwa sebelum

permohonan cuti profesi disetujui oleh menteri maka akuntan publik yang

bersangkutan harus terlebih dahulu menyelesaikan perikatan

profesionalnya dengan klien dalam hal ini dikhususkan hanya untuk jasa

asurans. Itu berarti larangan ini hanya berlaku untuk jasa audit atas

informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan

jasa asurans lainnya, antara lain perikatan asurans untuk melakukan

evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektifitas

pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif

dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum. Sedangkan untuk

jasa non-asurans seperti jasa pembukuan atau jasa perpajakan, akuntan

publik masih diizinkan untuk memberikan jasa tersebut dengan syarat

akuntan publik yang bersangkutan menjadi rekan suatu KAP. Hal ini

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Akuntan

Publik bahwa akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib melalui

KAP.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 dengan

akuntan publik di Kota Makassar yang juga menjabat sebagai bendahara

korwil IAPI Rusman Thoeng dan hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus

2017 dengan akuntan publik Blasius Mangande yang juga menjabat

sebagai kordinator IAPI wilayah Indonesia Timur, penulis menyimpulkan

bahwa asas pacta sunt servanda berlaku penuh pada perjanjian antara

akuntan publik dengan pengguna jasa terkait pemberian jasa asurans.

87

Menurut Rusman Thoeng sebelum memohon cuti profesi terlebih

dahulu akuntan publik harus memenuhi kontrak yang telah dibuatnya/

menyelesaikan jasa asurans terlebih dahulu. Kontrak dengan klien telah

sepenuhnya diselesaikan jika telah terbit laporan jasa, maka mekanisme

permohonan cuti profesi baru bisa diajukan tentu jika laporan jasa telah

terbit, sebab sangatlah penting bagi akuntan publik untuk memenuhi semua

isi kontrak yang telah dibuat tanpa ada pengecualian.129 Menurut Blasius

Mangande, akuntan publik tidak boleh mengajukan permohonan cuti profesi

saat masih terikat kontrak, akuntan publik harus memenuhi isi kontak

dengan menyelesaikan jasa terlebih dahulu, cuti profesi dapat diajukan jika

telah terbit laporan jasa dan tidak ada complain atas laporan jasa tersebut

yang patut ditindaklanjuti.130

Akuntan publik bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya

sesuai kontrak dan terkait cuti profesi, akuntan publik tidak boleh lagi

memberikan jasa asurans ketika sudah mendapat persetujuan menteri atas

cuti profesi yang diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Undang-

undang Akuntan Publik. Tapi sekali lagi ini hanya berlaku untuk jasa

asurans, jika akuntan publik yang bersangkutan masih memegang izin

sebagai konsultan pajak dalam hal ini izinnya masih ada dan berlaku maka

akuntan publik tersebut diperbolehkan memberikan jasanya sebagai

konsultan pajak, termasuk pula jasa-jasa lainnya selain jasa asurans.

129Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Roesman Thoeng, di KAP Roeman Thoeng, di Jalan Rusa Makassar, tanggal 13 Juni 2017. 130Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Blasius Mangande, di KAP Drs. Thomas Blasius Widartoyo & Rekan Cabang Makassar, di Jalan Boulevard Makassar, tanggal 28 Agustus 2017.

88

Akuntan publik mengajukan cuti profesi karena alasan yang berbeda-

beda namun umumnya terkait karena adanya larangan rangkap jabatan.131

Sebab akuntan publik dilarang merangkap jabatan sebagai:132

a. Pimpinan, pengurus atau pegawai pada badan usaha milik

negara, daerah, swasta atau rekan pada badan usaha lainnya.

b. Pimpinan, pengurus atau pegawai pada badan hukum lainnya.

c. Pimpinan atau pengurus partai politik.

d. Pimpinan, pengurus atau pegawai pada lembaga pendidikan

atau

e. Komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris

atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan

komisaris atau komite dimaksud pada lebih dari 2(dua) badan

usaha milik negara, daerah, swasta atau badan hukum lainnya.

Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas,

dikecualikan bagi akuntan publik yang merangkap sebagai:133

a. Dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai

rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah

tinggi, direktur atau jabatan yang setara.

b. Komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris atau

jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris

atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha

131Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Roesman Thoeng, di KAP Drs. Roeman Thoeng, di Jalan Rusa Makassar, tanggal 13 Juni 2017. 132PMK Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 46. 133Ibid.

89

milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya; atau

c. Pimpinan, pengurus, atau pegawai pada Ikatan Akuntan Indonesia,

IAPI, yayasan keagamaan, atau badan hukum lain yang semata-

mata didirikan untuk kepentingan sosial.

Pada tanggal 6 November 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani

Indrawati baru saja menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

(untuk selanjutnya disingkat PMK Nomor 154 Tahun 2017) diundangkan di

Jakarta pada tanggal 8 November 2017, yang mana dalam Pasal 8 diatur

antara lain :

(1) Untuk memperoleh persetujuan penghentian pemberian jasa asurans

untuk sementara waktu, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan

tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir

permohonan dan melampirkan dokumen pendukung.

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akun tan Publik yang

masih berlaku;

b. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik;

c. surat rekomendasi dari Pemimpin KAP bagi KAP yang berbentuk

selain perseorangan;

90

d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa

Akuntan Publik yang bersangkutan telah menyelesaikan perikatan

profesional yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan

diketahui oleh Pemimpin KAP; dan

e. bukti pembayaran atas denda dalam hal Akuntan Publik dikenai

sanksi administratif berupa denda

Persyaratan dalam Pasal 8 Ayat (3) Huruf d yang menentukan

penambahan dokumen pendukung berupa surat pernyataan bermaterai

cukup yang menyatakan bahwa Akuntan Publik yang bersangkutan telah

menyelesaikan perikatan profesional yang ditandatangani oleh akuntan

publik yang bersangkutan menjadi persyaratan baru yang harus dilengkapi

seorang akuntan publik jika ingin mengajukan cuti profesi, persyaratan

tersebut kemudian menjadi jawaban akan kepastian hukum keberlakuan

asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jasa asurans. Dengan

diperbaruinya persyaratan cuti profesi dalam PMK Nomor 154 tahun 2017

ini keberlakuan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jasa asurans

menjadi sangat jelas dan tidak perlu lagi dipertanyakan, tidak lagi

memerlukan penafsiran karena kekosongan undang-undang, peraturan

baru ini memberikan suatu pegangan yang jelas bahwa tidak dimungkinkan

lagi perikatan dalam jasa asurans yang belum terselesaikan saat

permohonan cuti profesi akuntan publik telah disetujui.

91

B. Tuntutan Pengguna Jasa Akuntan Publik terhadap Akuntan

Publik

1. Akuntan Publik Tidak Memenuhi Kontrak

Mengacu pada Pasal 8 Ayat (3) PMK Nomor 154 Tahun 2017 maka

pemenuhan kontrak yang telah dibuat merupakan keharusan bagi akuntan

publik terkait pemberian jasa asurans dan asas pacta sunt servanda jelas

berlaku pada perjanjian jasa asurans. Jadi jika mengacu pada PMK nomor

17 Tahun 2008 sebelum persyaratan cuti profesi diperbarui maka akuntan

publik yang mengajukan permohonan cuti profesi sebelum menyelesaikan

seluruh isi perikatan dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi, karena

sengaja ataupun tidak, prestasi yang dilakukan akuntan publik tidak

sempurna, sedangkan jika mengacu pada persyaratan terbaru cuti profesi

yang diatur dalam PMK 154 Tahun 2017, sebab surat pernyataan mengenai

penyelesaian perikatan profesional merupakan salah satu dokumen

pendukung yang harus dilengkapi untuk mengajukan cuti profesi maka tidak

dimungkinkan akuntan publik untuk tidak menyelesaikan kontraknya

sebelum cuti profesi. Hal ini kemudian tidak memungkinkan terjadinya

wanprestasi yang dilakukan oleh akuntan publik yang dapat merugikan

pengguna jasa akuntan publik.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perikatan asurans

bergantung pada besar kecil dan rumit tidaknya bisnis klien, bagus tidaknya

sistem akuntansi klien dan berdasarkan program audit yang disiapkan oleh

92

KAP.134 Dalam menyelesaikan suatu perikatan asurans secara umum

menurut perencanaan akuntan publik membutuhkan waktu 2-3 bulan,

tergantung pada kompleksitas pekerjaan seperti besar perusahaan dan

lain-lain, jika telah terbit laporan jasa dan tidak ada keluhan atas laporan

jasa yang patut ditindaklanjuti maka berakhir pula perikatan antara akuntan

publik dan klien.135

Adapun larangan akuntan publik memberikan jasa dalam masa cuti

profesi diatur jelas dalam Pasal 9 Ayat (4) Undang-undang Akuntan Publik

yang menentukan: “Dalam masa penghentian pemberian jasa asurans

untuk sementara waktu, akuntan publik tidak dapat memberikan jasa

asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1)”.

Jika melanggar ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi administratif

sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Akuntan Publik. Adapun sanksi

administratif tersebut dapat berupa:136

a. Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;

b. Peringatan tertulis;

c. Pembatasan pemberian jasa kepada suatu entitas tertentu;

d. Pembatasan pemberian jasa tertentu;

e. Pembekuan izin;

f. Pencabutan izin; dan/atau

134Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Roesman Thoeng, di KAP Drs. Roeman Thoeng, di Jalan Rusa Makassar, tanggal 13 Juni 2017. 135Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Blasius Mangande, di KAP Drs. Thomas Blasius Widartoyo & Rekan Cabang Makassar, di Jalan Boulevard Makassar, tanggal 28 Agustus 2017 . 136Pasal 53 Ayat (3) Undang-undang Akuntan Publik.

93

g. Denda

Dalam ayat selanjutnya dalam pasal yang sama diatur bahwa “denda

sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf g dapat diberikan tersendiri

atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya”.

Adapun jenis sanksi-sanksi administratif yang diatur dalam Undang-

undang Akuntan Publik tersebut di atas tidak hanya ditujukan untuk

pelanggaran terhadap Pasal (9) Ayat (4) tapi juga terhadap pasal-pasal lain

yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2). Jika melihat jenis-jenis sanksi

administratif di atas, maka untuk akuntan publik yang memberikan jasa

asurans dalam masa cuti profesi menurut Roesman Thoeng dapat

dikenakan sanksi huruf e yaitu pembekuan izin.

Diberi sanksi administratif jika akuntan publik memberikan jasa

asurans dalam masa cuti profesi, akan tetapi jika akuntan publik

wanprestasi disebabkan kontak tidak terpenuhi maka klien berhak untuk

menuntut akuntan publik sampai ke pengadilan jika tidak dapat diselesaikan

secara kekeluargaan mengingat kerugian yang diderita pasti tidak sedikit.

Seorang akuntan publik bertanggung jawab kepada klien menurut

hukum kerugian (tort law137). Hukum kerugian adalah hukum yang

mengatur tentang tuntutan ganti rugi.138 Tindakan merugikan (tort action)

adalah tindakan salah yang merugikan milik, badan, atau reputasi

137William C Boynton, Raymond N Johnson dan Walter G kell dalam buku “Modern Auditing” mengartikan tort law sebagai hukum yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi, sedangkan dalam beberapa literatur hukum tort law diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. 138William C Boynton, Raymond N Johnson dan Walter G kell, Modern Auditing, edisi 7, jilid I, Erlangga,hlm 142.

94

seseorang. Tindakan merugikan dapat dilakukan berdasarkan salah satu

penyebab berikut ini :139

1. Kelalaian yang biasa (ordinary negligence), yaitu kelalaian untuk

menerapkan tingkat kecermatan yang biasa dilakukan secara

wajar oleh orang lain dalam kondisi yang sama.

2. Kelalaian kotor (gross negligence), kelalaian untuk menerapkan

tingkat kecermatan yang paling ringan dalam suatu kondisi

tertentu.

3. Kecurangan (fraud), yaitu penipuan yang direncanakan misalnya

salah saji, menyembunyikan,mengungkapkan sehingga dapat

merugikan pihak lain.

Berdasarkan hukum kerugian, biasanya pihak yang dirugikan mencari

kerugian keuangan. Kertas kerja akuntan publik sangat penting untuk

membuktikan bahwa tuntutan pelanggaran kontrak dan pelanggaran tugas

adalah tidak benar berdasarkan hukum kerugian. Dalam banyak kasus,

penggugat memiliki hak untuk menuntut dengan menggunakan pasal-pasal

kontrak atau menggunakan hukum kerugian.140

Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya

sehingga jika memang terjadi kelalaian pihak akuntan publik, maka akuntan

publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk

kewajiban hukum akuntan publik dan di dalam praktiknya sudah terbukti

139Ibid. 140Ibid, hlm143.

95

bahwa akuntan publik yang melakukan pelanggaran dapat dituntut secara

hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jasa yang diberikannya.

Pada akhir tahun 2012, seorang akuntan publik Hartati di Jakarta

mengajukan permohonan cuti profesi saat ia masih sedang terikat kontrak

dengan pengguna jasa. Tanpa memerlukan banyak waktu, berkas

permohonan cuti profesi yang diajukan disetujui menteri. Menyadari sudah

tak bisa melanjutkan kontrak, akuntan publik dan juga pengguna jasa yang

telah menjadi langganan itupun memilih untuk menyelesaikan masalah

dengan kekeluargaan, diputuskanlah untuk membatalkan surat perikatan

yang sudah ada dan pekerjaan audit tersebut dibuatkan surat perikatan

baru dengan akuntan publik lain di KAP yang sama tempat Hartati bekerja

dan setengah dari fee atas jasa tersebut dibayarkan oleh Hartati sebagai

bentuk ganti rugi.141 Blasius Mangande menambahkan jika terjadi suatu

masalah antara akuntan publik dan pengguna jasa, hal yang pertama

dilakukan adalah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, jika tidak

ditemukan solusi dengan cara kekeluargaan barulah masalah tersebut di

bawah ke ranah hukum.

141Hasil wawancara dengan Akuntan Publik Blasius Mangande, di KAP Drs. Thomas Blasius Widartoyo & Rekan Cabang Makassar, di Jalan Boulevard Makassar, tanggal 28 Agustus 2017 .

96

2. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara,

yaitu sebagai berikut :142

a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak

menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan

wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu

yang dijadikan patokan tentang batas waktu tertentu yang dijadikan

patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan

dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau

wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan walaupun

dalam Pasal 1238 BW dikatakan surat perintah atau akta sejenis.

Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan

kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam

keadaan wanprestasi.

b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan

jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi

pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Dan Qiram Syamsuddin Meliala berpendapat bahwa wanprestasi

dapat timbul dari dua hal :143

1. Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau

dikehendaki oleh debitur;

142Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Op,Cit. hlm.9. 143Qiram Syamsuddin Meliala, Op,Cit, hlm.29.

97

2. Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya

kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul.

Kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda di mana dalam

adanya kesengajaan debitur, maka debitur harus lebih banyak mengganti

kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian.

Ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang

dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua

kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut

dapat di bagi menjadi empat, yaitu:144

1. Pembatalan kontrak saja;

2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;

3. Pemenuhan kontrak saja;

4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Jadi jika akuntan publik wanprestasi, maka klien akuntan publik

berhak untuk memilih tetap menuntut pemenuhan atau menuntut

pembatalan perjanjian, keduanya disertai atau tanpa disertai dengan

tuntutan ganti rugi. Tetapi karena berdasarkan peraturan Pasal 9 Ayat (4)

Undang-undang Akuntan Publik yang menentukan bahwa dalam masa

penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu akuntan

publik tidak dapat memberikan jasa asurans, maka jika akuntan publik

wanprestasi klien tidak dimungkinan untuk menuntut pemenuhan

perjanjian.

144Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Op,Cit, hlm.75.

98

Kemudian J. Satrio mengajarkan bahwa kalau prestasi itu sudah tidak

mungkin untuk dipenuhi, hak tuntut pemenuhan menjadi tidak ada artinya

dan klien harus puas dengan penggantian sejumlah uang.145

Jika ada pihak yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah

dituangkan dalam perjanjian maka berdasarkan hukum, dia dapat

dimintakan tanggung jawabnya jika pihak lain dalam perjanjian menderita

kerugian karenanya. BW memerinci kerugian (yang harus diganti rugi) pada

Pasal 1239 BW yang mengatur : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu

atau tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya,

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian

biaya, rugi dan bunga”.

Ganti kerugian dapat berupa biaya, rugi dan bunga, yang masing-

masing dapat dijelaskan sebagai berikut:146

a) Biaya pada umumnya merupakan pengeluaran nyata dan

berbentuk uang, yang dikeluarkan oleh kreditur dalam kaitannya

dengan perjanjiannya dengan debitur tersebut.

b) Rugi, walaupun pada umumnya tidak berupa uang, tetapi dapat

dinilai dengan uang.

c) Bunga adalah keuntungan yang diharapkan.

Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti

rugi atas terjadinya wanprestasi yaitu sebagai berikut :147

145J. Satrio, Op,Cit, hlm.12. 146Ahmadi Miru, Hukum Perikatan, Op,Cit, hlm.6. 147Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Op,Cit, hlm.227-228.

99

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksud dengan ganti rugi yang ditentukan dalam

perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi di

mana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan

ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian

ditanda tangani, meskipun saat itu tentu saja wanprestasi

belum terjadi sama sekali.

b. Ganti rugi espektasi.

Adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan

yang diharapkan (di masa yang akan datang) seandainya

perjanjian tersebut tidak wanprestasi.

c. Penggantian biaya (out of pocket).

Adalah ganti rugi berupa pergantian seluruh biaya yang telah

dikeluarkan oleh satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain

yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian

tersebut.

d. Restitusi.

Adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan

perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi

perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini yang harus dilakukan

adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya

semula yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak yang

lainnya.

100

e. Quantum meruit.

Merupakan varian dari restitusi, maka sangat banyak kemiripan

di antara kedua model ganti rugi tersebut, di mana ganti rugi

tersebut pada intinya adalah mengenai pengembalian nilai

tambah yang telah diterimanya selama perjanjian mulai

dilaksanakan (sebelum memutus perjanjian).

f. Pelaksanaan perjanjian.

Adalah kewajiban melaksanakan perjanjian, meskipun sudah

terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi kepada pihak lainnya.

Di bawah ini adalah pasal-pasal di dalam BW yang mengatur tentang

ganti rugi yang diharapkan dapat menjadi acuan tuntutan kerugian yang

dapat diajukan oleh klien atas wanprestasinya akuntan publik terkait

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

a. Dalam Pasal 1241 BW diatur bahwa “apabila perikatan tidak

dilaksanakannya, maka kreditor boleh juga dikuasakan supaya dia

sendirilah menguasahan pelaksanannya atas biaya debitur”. Pasal

ini tepat untuk perjanjian untuk berbuat sesuatu atau perjanjian yang

objeknya berupa jasa, baik yang berupa keahlian maupun hanya

tenaga. Apabila pihak yang seharusnya melakukan sesuatu, tetapi

ternyata pihak itu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan,

pihak lain yang seharusnya menerima jasa tersebut boleh

dikuasakan untuk mengusahakan sendiri pelaksanaan perjanjian

tersebut atas biaya pihak yang telah lalai melakukan apa yang

101

seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian. Pasal di atas

membebankan biaya pelaksanaan perjanjian tersebut kepada pihak

yang tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang dijanjikan. Namun,

pembebanan biaya ini hanya tepat jika memang pihak tersebut telah

menerima imbalan dari pihak penerima jasa. Akan tetapi, jika ia

belum pernah menerima sesuatu yang dapat dituntut hanya ganti

kerugian jika ada alasan untuk itu. Pembayaran ganti kerugian

walaupun tidak diatur secara tegas pada pasal di atas, secara umum

setiap orang yang wanprestasi dan merugikan pihak lain, pihak lain

dapat menuntut kerugian.148

b. Pasal 1243 BW “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila

debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu

yang telah dilampaukannya”. Berdasarkan pasal ini, ada dua cara

penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai

berikut:149

1. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu,

pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut

dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.

148Ahmadi Miru, Op, Cit,Hlm.11. 149Ibid, hlm.13.

102

2. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu

tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak

terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

c. Pasal 1246 BW “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh kreditur boleh

dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi

yang telah dideritanya dan untung yang sedianya hanya dapat

dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta

perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”. Pasal ini

menerangkan tentang jenis kerugian yang dapat dituntut oleh

kreditur dari debitur yang wanprestasi, yang secara garis besar dapat

dibagi atas dua macam, yaitu:150

1. Kerugian nyata (berkurangnya harta benda kreditur karena biaya

yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya) dan

2. Kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Biaya dan rugi digolongkan sebagai kerugian nyata, sedangkan

bunga digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang

diharapkan. Walaupun demikian, selain bunga sebenarnya masih

ada kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu keuntungan yang

mungkin diperoleh dalam perdagangan. Hanya untuk memberikan

perlindungan kepada debitur, kehilangan keuntungan yang

diharapkan ini harus dibatasi hanya meliputi keuntungan yang benar-

150Ibid, hlm.15.

103

berada di depan mata yang nyata-nyata dapat diperoleh seandainya

debitur tidak wanprestasi.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik haruslah bersikap

profesional dengan mematuhi seluruh aturan terkait profesinya agar

terhindarkan masalah di kemudian hari. Akuntan publik berhak untuk

mengajukan cuti profesi, tetapi pengguna jasa harus tetap menjadi prioritas

utama dan sebab adanya kontrak yang mengikat para pihak yang berlaku

sebagai undang-undang dan telah diatur jelas dalam PMK Nomor 154

Tahun 2017 seorang akuntan publik yang hendak cuti profesi terlebih

dahulu harus menyelesaikan jasa asurans hingga selesai.

104

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Keberlakuan asas pacta sunt servanda pada perjanjian jasa asurans

menjadi jelas dengan diperbaruinya persyaratan cuti profesi dalam

PMK Nomor 154 Tahun 2017. Pasal 8 Huruf (d) Ayat 3 dalam PMK

tersebut menentukan penambahan persyaratan dokumen

pendukung berupa surat pernyataan bermaterai cukup yang

menyatakan akuntan publik yang bersangkutan telah menyelesaikan

perikatan profesionalnya, hal ini tidak memungkinkan akuntan publik

untuk mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa

asurans untuk sementara waktu sebelum menyelesaikan semua

perikatan profesional khususnya jasa asurans.

2. Tuntutan pengguna jasa jika akuntan publik wanprestasi dapat

berupa pembatalan kontrak saja ataupun pembatalan kontrak

disertai ganti rugi, sebab tidak mungkin jika pengguna jasa menuntut

pemenuhan kontrak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 9

Ayat (4) Undang-undang Akuntan Publik.

105

B. SARAN-SARAN

1. Agar KAP di Kota Makassar lebih terbuka menerima mahasiswa

yang ingin melakukan penelitian, sebab dalam masa penelitian

penulis menemui beberapa kendala di antaranya ada beberapa

KAP yang tidak menerima penelitian mahasiswa dan beberapa

lainnya tidak menanggapi surat penelitian yang penulis antarkan.

2. Agar IAPI sebagai asosiasi profesi pemangku kode etik

meningkatkan pengawasan terhadap akuntan publik dan lebih

memperhatikan setiap ketentuan yang tertuang dalam SPAP dan

peraturan perundangan yang terkait lainnya agar tidak ada celah

yang dapat membuat akuntan publik melakukan pelanggaran yang

dapat merugikan akuntan publik itu sendiri ataupun pengguna jasa.

106

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Karya Ilmiah:

Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua. Prenamedia Group. Jakarta.

Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas

Dalam Kontrak Komersial. Kencana. Yogyakarta. Ahmadi Miru. 2013. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. PT Raja

Grafindo Persada. Jakarta. __________. 2012. Hukum Kontrak bernuansa islam. PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta. __________ dan Sakka Pati. 2012. Hukum Perikatan. Rajawali Press.

Jakarta. Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum dalam Ekonomi

dan Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. Firman Floranta Adonara. 2014. Aspek-aspek Hukum Perikatan. Mandar

Maju. Bandung. Herlien Budiono. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian

Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. ______________. 2009. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan

Penerapannya di Bidang Kenotariatan. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

I Made Pasek Diantha. 2017. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam

Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. Kerangka Untuk Perikatan

Asurans. Salemba Empat. Jakarta. Irsan Nasaruddin. Ivan Yustiavandana. Arman Nefi. Indra Surya dan

Adimarwan. 2010. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana. Jakarta.

J. Satrio. 2014. Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan

Yurisprudensi. Citra Aditya Bakti. Bandung.

107

Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia. Malang.

Mariam Darus Badrulzaman. 2011. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan penjelasan. PT Alumni. Bandung.

Moenaf H. Regar. 2007. Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami

Laporannya. Sinar Grafika Offset. Jakarta. Munir Fuady. 2013. Teori-teori Besar Dalam Hukum. Kencana. Jakarta.

__________. 2014. Konsep Hukum Perdata. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2003. Batas-batas Kebebasan Berkontrak. Yurika

Volume 18 No.3. ___________________. 2014. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.

Qirom A. Syamsudin Meliala. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Liberty. Yogyakarta.

Salim H.S. 2005. Hukum Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta.

_________2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta.

________ dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum

Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Rajawali Pers. Jakarta. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif. Raja

Grafindo Persada. Jakarta. Subekti. 2014. Aneka Perjanjian cetakan ke-XI. PT Citra Aditya Bakti.

Bandung. Syahruddin Nawi. 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian

Hukum Empiris. Umitoha. Makassar. William C Boynton, Raymond N Johnson dan Walter G kell. Modern

Auditing. Edisi 7. Jilid I. Erlangga. Jakarta.

108

Sumber Makalah :

Ahmadi Miru. 2016. “Perkembangan Ajaran Kausa Dalam Kontrak”, Makalah Konferensi Nasional Hukum Perdata III, atas Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Praktik Akuntan Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa

Akuntan Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Akuntan Publik.

Sumber Internet:

www.iapi.or.id

www.ppajp.depkeu.go.id

www.hukumonline.com

SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) (Pdf), sumber: Pernyataan

Standart Auditing (PSA) http://iapi.or.id/peraturan-standar/94-standar-audit

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Pdf), sumber :

http://iapi.or.id/multimedia/41-Kode-Etik-Profesi-Akuntan-Publik