ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG “KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN” (Studi di Kota Malang) TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Derajat Gelar S-2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Disusun oleh : ASHARI NIM : 201610380211011 DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG OKTOBER 2018
35
Embed
TESIS - eprints.umm.ac.ideprints.umm.ac.id/42450/1/NASKAH.pdf · Ruang Terbuka Hijau ... penggunaannya lebih bersifat terbuk, tempat tumbuh tanaman, ... memiliki beberapa fungsi seperti
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG “KOTA
SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN” (Studi di Kota Malang)
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Disusun oleh :
ASHARI NIM : 201610380211011
DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
OKTOBER 2018
T E S I S
ASHARI 201610380211011
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari/tanggal, Selasa/ 25 September 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang
SUSUNAN DEWAN PENGUJI
Ketua / Penguji : Dr. Sulardi Sekretaris / Penguji : Dr. Fifik Wiryani Penguji : Dr. Haris Tofly Penguji : Mokh Najih, Ph.D
i
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Alhamdulillahirabbil alamin dengan segala rasa syukur, saya mengucapkan
terimakasih kepada Allah SWT karena berkat izin-NYA saya dapat menyelesaikan
tesis berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG
KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN”.
Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugass ahir untuk memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan gelar Strata 2 Ilmu Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Usaha yang cukup maksimal sudah saya
curahkan demi terselesaikannya tesis ini, namun saya menyadari bahwa saya hanyalah
manusia biasa yang masih bisa melakukan kesalahan. Begitupun tesis ini, saya pun
turut menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang dan mungkin masih
membutuhkan beberapa perbaikan.
Ada banyak sekali pihak yang berperan bagi saya sehingga saya bisa cepat
menyelesaikan tesis ini. Rasa terimakasih saya sampaikan kepada :
1. Ayah saya KAPTEN CBA SALADIN, Ibu saya YUNING WAHYUANA, adik
saya MUTIA ULFA, S.E. mereka senantiasa menjadi penyemangat saya ketika
saya sedang dilanda kemalasan
2. Direktur Program Pascasarjana UMM Akhsanul In’am, mantan Direktur PPS
UMM Dr Latipun, M.Kes, dan jajaran staff TU PPS UMM
ii
3. Jajaran dosen pembimbing dan penguji Dr Sulardi S.H., M.Si, Dr Fifik Wiryani
S.H., M.Si., M.Hum, Mokh Najih S.H., M.H., P.hD
4. Jajaran dosen Magister Ilmu Hukum UMM
5. Sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa DANANG YUDA PRATAMA,
Daftar Pustaka .................................................................................................. 26
iv
ABSTRAK
Jumlah ruang terbuka hijau yang sangat menghawatirkan di beberapa daerah
khususnya di Kota Malang menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk di teliti.
Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, seluruh wilayah perkotaan di
Indonesia diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau seluas 30% yan kemudian prosinya
dibagi menjadi 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
Guna menindaklanjuti kewajiban ini, dengan dasar Perda Kota Malang No 4 Tahun
2011, Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan upaya penambahan terhadap
sejumlah ruang terbuka hijau an pemannfaatan sejumlah aset Pemerintah untuk
digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Ada beberapa kebijakan yang telah di tentukan
dan Pemerintah Daerah Kota Malang menargetkan hal tesebut akan rampung pada
tahun 2030. Sejauh ini sudah ada langkah kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Malang dan meskipun sempat ada pro dan kontra di tengah proses pembangunan
ini, hingga saat ini upaya tersebut masih terus berjalan sesuai dengan kebijakan-
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
Kata kunci : RTH, RTRW Kota Malang, Ruang Terbuka Hijau
v
ABSTRACT
The amount of green open space that is very worrying in some areas, especially
in the city of Malang, is something very interesting to examine. Based on several laws
and regulations, all urban areas in Indonesia are required to have a 30% green open
space and then the proceeds are divided into 20% for public green open spaces and
private green open spaces. In order to follow up on this obligation, based on the Malang
City Regulation No. 4 of 2011, the Regional Government of Malang City made an
effort to add a number of green open spaces and use a number of Government assets to
be used as green open spaces. There are several policies that have been determined and
the Regional Government of Malang City is targeting that this will be completed in
2030. So far there have been concrete steps taken by the City Government of Malang
and although there have been pros and cons in the middle of this development process,
effort to date it still continues in accordance with existing policies and legislation.
Keywords: RTH, Malang City RTRW, Green Open Space
1
Latar Belakang Permasalahan
Ruang terbuka hijau atau yang biasa disebut dengan RTH merupakan salah satu
komponen penting yang harus tersedia di setiap areal perkotaan. Yang dimaksud
ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuk, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah ataupun yang sengaja di tanam1. Ruang terbuka hijau sendiri
memiliki beberapa fungsi seperti fungsi ekologi, fungsi estetika/keindahan, fungsi
sosial budaya, dan fungsi ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut akan semakin terlihat
seiring dengan bertambahnya jumlah ruang terbuka hijau yang ada. Dalam suatu
perkotaan, diwajibkan setidaknya mmemiliki ruang terbuka hijau seluas 30% dari
luas daerahnya yang kemudian dibagi menjadi 20% ruang terbuka hijau publik dan
10% ruang terbuka hijau privat2. Dengan adanya ketentuan tersebut, tentunya setiap
daerah harus memenuhi kriteria tersebut. Jika melihat pesatnya pembangunan di
areal perkotaan yang notabene memiliki banyak gedung-gedung bertingkat, banyak
pemukiman mulai pemukiman elit hingga pemukiman kumuh, banyak memiliki
tempat pendidikan dan sarana prasarana umum lainnya, nampaknya upaya
pemenuhan persyaratan tersebut akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup
lama. Hingga saat ini, masih banyak kota yang luasan ruang terbuka hijaunya masih
belum memenuhi persyaratan. Salah satu kota yang belum memenuhi persyaratan
tersebut adalah Kota pasuruan. Pada tahun 2010, ruang terbuka hijau publik yang
tersedia di Kota Pasuruan adalah seluas 4.960.942 m2 atau 13,56% dari luas kota
1 Pasal 1 angka31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3
angka 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
2 Bab II angka 2.1 Huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
2
dan luasan ruang terbuka hijau privat seluas 2.359.090 m2 atau 6,54 % dari total
luas kota sehingga pada tahun 2010 ruang terbuka hijau yang tersedia di Kota
Pasuruan adalah seluas 7.3019.743 m2 atau 20,01% dari luas total Kota Pasuruan3.
Dengan angka tersebut, pemerintah Kota Pasuruhan masih berhutang setidaknya
6,44% untuk penambahan luasan RTH publik dan 3,56% untuk luasan RTH privat
sehingga total RTH yang ada bisa mencapai angka 30% sesuai yang disyaratkan
oleh pemerintah. Kondisi yang senada dengan Kota Pasuruan turut terjadi di kota
yang letaknya bersebelahan dengan Kota Pasuruan yakni Kota Malang. Kota
Malang memiliki luas wilayah seluas wilayah 11.006 Ha dan memiliki ruang
terbuka hijau publik seluas 1.342,95 Ha4. Guna menutupi kekurangan jumlah ruang
terbuka hijau di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang membuat suatu Peraturan
Daerah berupa rencana tata ruang wilayah yang akan diselenggarakan di Kota
Malang yang akan berlangsung hingga tahun 2030. Perda yang dimaksud adalah
Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Dalam Peraturan Daerah Tersebut
terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau seperti tujuan
utama penambahan ruang terbuka hijau serta terget luasan ruang terbuka hijau
sebesar 30% yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Malang akan tercapai pada
tahun 2030 mendatang. Ruang terbuka hijau perlu ditambah atau diperluas
dikarenakan fungsinya yakni untuk menyerap polusi dan mencegah banjir (fungsi
ekologis), sebagai sarana interaksi bagi penduduk sekitar (fungsi sosial), sebagai
3 Rizki Yuliansyah dalam jurnal “Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pasuruan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008”, jurnal swara bumi volume IV Nomor V Tahun 2017 hlm 45
4 Hasil observasi dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang 22 Juni 2018
3
sarana untuk mempercantik lingkungan perkotaan (fungsi estetika), dan dapat
digunakan sebagai tempat wisata yang berdampak pada pemasukan daerah dan
pemasukan bagi warga sekitar (fungsi ekonomi. Upaya penambahan RTH tersebut
dilakukan tidak lain adalah sebagai mewujudkan salah satu visi pembangunan di
Kota Malang. Visi tersebut termuat dalam pasal 2 Perda RTRW Kota Malang yang
berbunyi “ pembangunan di Kota Malang diarahkan menuju visi Terwujudnya Kota
Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah
Lingkungan, Kota Pariwisata yang Berbudaya, Menuju Masyarakat yang Maju dan
Mandiri”. Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut terdapat beberapa visi yang ingin
diwujudkan oleh Pemerintah Kota Malang, namun jika berbicara mengenai RTH
maka visi yang paling dekat dengan pembahasan tersebut adalah “ Kota Sehat dan
Ramah Lingkungan”. Mengapa demikian? Karna seyogyanya jika
mengkomparasikan masyarakat yang hidup di wilayah yang mempunyai kualitas
lingkungan yang buruk (banyak polusi) tentunya akan sangat jauh berbeda dengan
masyarakat yang mendiami lingkungan yang memiliki sedikit polusi seperti di areal
pedesaan.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengertian ruang terbuka hijau yang termuat dalam beberaa undang-undang
memiliki kesamaan bunyi yakni ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam (pasal
1 angka 31 UU No 26 Tahun 20007 Tentang Penataan Ruang,pasal 3 angka 1
Peraturan Menteri Pekerjaan Umun No : 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan) .
4
Terdapat pengertian lain mengenai RTH yakni ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian terbuka dari suatu
kawasan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi5. Perbedaan dalam pengertian tersebut
dengan pengertian ruang terbuka hijau yang termuat dalam UU penataan ruang dan
Permen PU sbelumnya adalah pengertian yang termuat dalam Permendagri No 1
Tahun 2007 adalah pengertian mengenai RTH yang berada di dalam kawasan atau
areal perkotaan. Penataan ruang terbuka hijau dalam suatu daerah tentunya tidak
bisa dilakukan secara sembarangan, karena harus memperhatikan asas-asas yang
ada. Berikut merupakan asas-asas dalam hal penataan ruang 6:
a. Asas keterpaduan b. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan c. Asas keberlanjutan d. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan e. Asas keterbukaan f. Asas kebersamaan dan kemitraan g. Asas perlindungan kepentingan umum h. Asas kepastian hukum dan keadilan i. Asas akuntabilitas
Disediakannya ruang terbuka hijau di tengah-tengah kawasan perkotaan
bukanlah tanpa tujuan karena mengingat fungsinya yang sangat penting bagi
kualitas hidup di areal perkotaan. Tujuan diadakannya ruang terbuka hijau di areal
perkotaan adalah sebagai berikut7 :
a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; b. Menciptakan aspek planologis perkotaan c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan
5 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 6 Pasal 2 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 7 Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
5
Mengingat bahwa ruang terbuka hijau merupakan suatu komponen yang
penting dalam sautu areal perkotaan maka tentunya ruang terbuka hijau memiliki
fungsi yang cukup fital, sebagai berikut8.
a) Fungsi lingkungan/ecology adalah untuk menjada kelangsungan lingkungan itu sendiri. Selain itu, dengan adanya ruang terbuka hijuau juga dapat mencegah terjadinya banjir dikarenakan ruang terbuka hijau mampu untuk menyerap atau menampung sejumlah debit air
b) Fungsi sosial budaya adalah bahwa ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan sarana untuk bertukar fikiran.
c) Fungsi aesthetic atau estetika, melalui keberadaan taman dan jalur hijau, ruang terbuka hijau diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan kawasan dan nilai keindahan
d) Fungsi ekonomi,, ruang terbuka hijau diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan. Dengan adanya hal tersebut tentunya akan menarik wisatawan local maupun wisatawan asing yang kemudian secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian yang berasal dari kawasan wisata.
Metodologi Penelitian
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis
empiris atau penelitian lapangan, yang mana penulis akan melakukan penelitian dan
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni
mengenai implementasi Perda RTRW Kota Malang. Amiruddin dan Zainal Asikin
menyatakan bahwa kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui
bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law
enforcement)9
Sifat Penelitian
8 Samsudi “ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan kota Surakarta”, dalam jurnal
of rural and development volume 1 no 1 februari 2010, (Surakarta:UNS), hlm 13-14 9 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, hal. 134
6
Sifat penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat 10.
Data dan Sumber Data
a. Data primer : data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yang
didapatkan sendiri oleh penulis dengan metode wawancara dengan
narasumber dari instansi-instansi terkait yang dipilih sebagai lokasi
penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dituju oleh penulis adalah :
1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang 4. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang
b. Data sekunder : antaralain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya11.
Data sekunder berbentuk bahan hukum primer (peraturan perundang-
undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal penelitian, berita, dll).
Data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan berasal dari Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Malang Tahun 2011 – 2030
Teknik Pengumpulan Data
Wawancara
10 Ibid hal 25 11 Loc.cit Soerjono Soekanto
7
Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika
seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 12.
Berikut adalah daftar tiap instansi beserta narasumber dan ruang lingkup pertanyaan
yang diajukan kepada narasumber :
a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang : wawancara
dilakukan dengan narasumber ibu Ir Endah Setiyowati selaku Kepala Seksi
Pengambangan Taman. Dalam wawancara dengan ibu Endah, peneliti
menanyakan mengenai upaya penambahan ruang terbuka hijau dan upaya-
uapaya yang dilakukan untuk merawat sejumlah ruang terbuka hijau yang saat
ini ada di Kota Malang.
b. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang : wawancara
dilakukan dengan narasumber ibu Ratri (Kepala Sub Bidang Pengembangan
Wilayah). Dalam wawancara dengan ibu Ratri, peneliti menanyakan perihal rencana
aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal penambahan atau re-
fungsi sejumlah RTH yang ada di Kota Malang. turutu ditanyakan mengenai
hubungan antara upaya penambahan dan re-fungsi RTh dengan tujuan peningkatan
kualitas hidup di Kota malang.
Obserbvasi
Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu
sosial dan perilaku manusia13. Proses observasi bergerak melalui rangkaian
12 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008,hlm. 84 13 Adler dan adler dalam hasyim hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode
pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 26
8
aktivitas bervariasi, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasionalnya14.
Observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :
a. Observasi pada ruang terbuka hijau yang tidak terawat b. Observasi pada ruang terbuka hijau dalam berbagai jenis c. Observasi sejumlah pelanggaran yang terjadi di beberapa ruang terbuka hijau
Library Research
Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah
penelitian kepustakaan (library research)15. Disebut penelitian kepustakaan karena
data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian
tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal,
dokumen, majalah dan lain sebagainya16. Data sekunder nantinya akan diperoleh
pada saat atau setelah adanya wawancara dikarenakan dalam wawancara tentunya
akan didapatkan data baik berupa informasi maupun dokumen-dokumen yang
dibutuhkan oleh penulis. Dokumen yang diharapkan oleh penulis adalah berupa
denah lokasi RTH (publik maupun privat) yang ada di Kota Malang, data perubahan
suhu di Kota Malang (5 Tahun terahir), serta dokumen-dokumen lain yang dapat
menunjang penelitian penulis
14 hasyim hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data
kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 31 15 Nursapia Harahap “Penelitian Kepustakaan”, dalam jurnal iqra’ volume 8, no 1, mei
2014,(Medan : IAIN-SU Medan) hlm 68 16 Sutrisno Hadi dalam Nursapia Harahap “Penelitian Kepustakaan”, dalam jurnal iqra’
volume 8, no 1, mei 2014,(Medan : IAIN-SU Medan) hlm 68
9
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011
tentang RTRW Kota Malang 2010-2030 (Penambahan Jumlah RTH)
Dalam pemenuhan ruang terbuka hijau agar memenuhi ketentuan minimum 30%
dari luas daerah, pemerintah daerah di masing-masing daerah tentunya telah
menyiapkan strategi-strategi dan rencana-rencana yang baik melalui kebijakan
yang dibuat. Seperti halnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah
Kota Malang dalam uapayanya menambah ruang terbuka hijau yang ada. Rencana
tersebut tertuang dalam beberapa bentuk yakni dalam Perda Kota Malang No 4
tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 dan dalam buku aksi
penambahan RTH yang disusun oleh Badan Perencanaan, Pengembanganm, dan
Penelitian Kota Malang (Barenlitbang). Dalam Perda RTRW Kota Malang, dasar
perencanaan penambahan luasan ruang terbuka hijau di Kota Malang tertera pada
pasal 45 ayat 4 dan ayat 5 Perda RTRW Kota Malang. Rencana penambahan jumlah
RTH tersebut adalah sebagai berikut :
a) Untuk ruang terbuka hijau publik, Pemerintah Kota Malang harus
menyediakan ruang kurang lebih seluas 2350Ha (20% dari luas Kota Malang)
yang terdiri dari :
1) 3,5 Ha taman kota; 2) 10 Ha taman rekreasi; 3) 11 Ha hutan kota; 4) 0,04 Ha cagar alam; 5) 173 Ha pemakaman; 6) 166 Ha lapangan plahraga dan lapangan upacara; 7) 192 Ha jalur sutet; 8) 225 Ha sempadan air; 9) 283 Ha Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan
trotoar; 10) 24 Ha Kawasan dan jalur hijau/median jalan;
10
11) 1.263 Ha lahan yang diserahkan oleh developer.
b) Untuk ruang terbuka hijau privat , Pemerintah Kota Malang harus
menyediakan ruang kurang lebih seluas 1383Ha
Dalam rencana aksi yang dikeluarkan oleh Barenlitbang, terdapat sejumlah
kebijakan-kebijakan dan strategi penambahan luas ruang terbuka hijau untuk
berbagai jenis ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang. Rencana aksi tersebut
di klaim oleh Barenlitbang dimaksudkan sebagai bentuk implementasi dari pasal 45
ayat 4 dan ayat 5 Perda RTRW Kota Malang. Kebijakan-Kebijakan dan strategi
penambahan ruang terbuka hijau yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota
Malang adalah sebagai berikut 17:
1. Kebijakan : mewujudkan RTH publik 20%
Strategi :
a. Menetapkan lahan-lahan potensial RTH untuk tidak boleh dibangun melalui legalitas daerah
b. Meningkatkan kualitas RTH yang ada melalui refungsi c. Mengembangkan koridor ruang hijau di kawasan perkotaan pada Kota
Malang d. Menguasai lahan baru melalui pembelian lahan untuk dijadikan RTH
daerah e. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting f. Menghijaukan bangunan (green roof/green wall) g. Menyusun kebijakan hijau h. Melakukan kerjasama dengan swasta untuk mewujudkan RTH Kota
Malang i. Melakukan kegiatan publikasi mengenai penerapan konsep kota hijau
yang dilakukan oleh semua pihak j. Memberdayakan komunitas hijau
2. Kebijakan : meningkatkan RTH publik pada lokasi prioritas
Strategi :
17 Hasil Penelitian di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan pada tanggal 21 Juni
2018
11
a. Melakukan peningkatan kualitas RTH melalui refungsi dalam bentuk penataan kawasan di lokasi dengan karakteristik dan konsep yang telah disusun
b. Melakukan peningkatan minat baca dengan bentuk perpustakaan keliling yang ditempelkan pada penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan RTH yang akan ditata
c. Melakukan kerjasama dalam bentuk partisipasi swasta untuk mewujudkan RTH di lokasi rencana
d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemeliharaan kawasan RTH yang telah ditata
3. Penetapan kesesuaian spasial (keruangan) lokasi RTH publik
Strategi :
a. Menyediakan RTH sesuai dengan perencanaan tata ruang Kota Malang b. Pemkot malang menyediakan dan memanfaatkan areal RTH sesuai
dengan peraturan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut : perencanaan, pengadaan lahan, perancangan Teknik, pelaksanaan pembangunan RTH, pemanfaatan dan pemeliharaan
c. Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembangan disesuaikan dengan ketentuan perijinan bangunan
4. Pembangunan ruang terbuka hijau publik untuk mendukung pencapaian RTH
publik 20%
Strategi : Dalam rangka mewujudkan pencapaian RTH publik 20% di Kota
Malang maka RTH potensial yang ada di Kota Malang dilakukan
memaksimalkan fungsi sebagai pendukung tercapainya RTH publik 20%
5. Pembangunan RTH publik yang melibatkan peran serta stakeholders
Strategi : upayanya adalah dengan melibatkan komponen masyarakat di
berbagai tahap perencanaan. Fungsinya adalah untuk menjamin dan
melindungi adanya penyalahgunaan dan penyelewengan.
6. Pemberian penghargaan dan kompensasi dalam pengembangan RTH publik
Strategi : reward yang dimaksud adalah memberikan hadiah bagi siapa saja yang turut berperan dalam pengembangan RTH dan berperan untuk memupuk kesadaran masyarakat terhadap ruang hijau
12
Dalam upaya penambahan ruang terbuka hijau, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan. Hal-hal tersebut antaralain adalah sebagai berikut :
1. Penentuan lokasi pengembangan RTH publik
Untuk menyusun perencanaan pengembangan RTH maka perlu diketahui
areal yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai RTH. Analisis potensial
areal untuk pengembangan RTH mengacu pada hasil analisis kebutuhan RTH
berdasarkan proporsi luas wilayah untuk masing-masing kelurahan. Analisis
ini mempertimbangkan kriteria prioritas penggunaan lahan, kriteria hasil
analisis AHP (keberimbangan distribusi dan jarak terhadap pemukiman),
kriteria luas minimal RTH berdasarkan skala pelayanan, kriteria kompleksitas
bentuk lahan, kriteria pola ruang pada RTRW serta kriteria ketersediaan aset
pada wilayah kelurahan. Kriteria tersebut merupakan variable yang
digunakan dalam penyusunan prioritas dalam analisis potensi areal untuk
pengembangan RTH. Penyusunan prioritas merupakan gabungan dari seluruh
kriteria dengan mempertimbangkan keberimbangan distribusi antara wilayah
kelurahan dan kecamatan. Untuk kelas prioritas 1 berpotensi untuk
pengembangan RTH publik alih-fungsi sosial budaya, prioritas 2 untuk RTH
publik pasif-fungsi sosial budaya, dan prioritas 3 untuk RTH publik pasif-
fungsi ekologis
2. Penentuan prioritas pengembangan RTH publik
Pengembangan RTH di Kota Malang lebih diarahkan kepada RTH yang
statusnya mendukung eksistensinya di masa akan datang. Selain
mempertimbangkan eksistensinya, arahan pengembangan RTH juga
dititikberatkan pada kebutuhan RTH yang paling besar. Terpenuhinya
13
kebutuhan RTH dengan luasan paling besar maka secara otomatis kebutuhan
RTH dari pendekatan lainnya dengan luasan lebih kecil akan terpenuhi.
Kebutuhan RTH dengan luasan lebih kecil dijadikan sebagai tujuan antara
dalam mencapai target ahir yaitu kebutuhan dengan luasan yang paling besar.
Lahan yang tersedia untuk pengembangan RTH di kota aMalang terdiri dari
3 alternatif yaitu : alternative pertama yaitu semak belukar dan rumput,
alternative kedua adalah ladang/tegalan dan kebun campuran, alternate ketiga
adalah tanah aset.
3. Potensi dan peluang pengembangan RTH publik
Dalam melakukan Analisa potensi dan peluang dalam pengembangan RTH
publik yang ada di Kota Malang adalah dengan terlebih dahulu mengetahui
potensi-potensi terkait RTH yang ada di Kota Malang, kemudian potensi
tersebut dapat dilihat peluang yang dapat terjadi dari untuk pengembangan
RTH publik Kota Malang
Dalam tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Malang
lebih mengutamakan untuk menambah RTH publik karena jumlahnya yang lebih
luas ketimbang RTH privat. adapun rencana penambahan RTH publik yang di
susun oleh Pemerintah Kota Malang, antaralain :
a) Rencana pebangunan taman dan hutan kota
Rth taman yang terdapat di kota Malang seluas kurang lebih 46,873 ha, 2%
dari luas rencana perumahan seluas 203,18 ha, dan pengembangan rth taman
dan hutan kota pada sempadan sungai seluas 248,028ha. Rencana rth taman
kota Malang adalah peningkatan peran masyarkat termasuk pengembang
dalan penyediaan taman di lingkungan masing-masing
14
b) Rencana pembangunan jalur hijau dan median jalan seluas 118,57 ha
c) Rencana pembangunan RTH fungsi tertentu
1. Sempadan sungai : 115,9 Ha 2. Sempadan mata air : 26 Ha 3. Sempadan SUTT : seharusnya 192,11 Ha , yang bisa dimanfaatkan
136,1Ha 4. Sempadan rel kereta api : seharusnya 36,56Ha , yang bisa dimanfaatkan
18,58Ha 5. Makam : 476,74 Ha
Dalam kaitannya dengan visi Kota Malang yakni “Kota Sehat dan Ramah
Lingkungan”, ada beberapa poin penting yang dapat mewujudkan visi terebut
seiring bertambahnya jumlah RTH yang ada, antaralain :
1. Fungsi ekologis dari RTH adalah mengurangi polusi udara dan pendukung
dalam pengaturan iklim mikro, dengan semakin bertambahnya RTH maka
tentunya angka polusi di Kota Malang bisa lebih ditekan sehingga udara di
Kota Malang menjadi lebih bersih.
2. Fungsi ekologis lain dari RTH adalah mencegah terjadinya banjir. Dapat kita
ketahui bahwa air banjir mengandung banyak sekali kuman yang dapat
menjadi penyebab penyakit, jika banjir berkurang maka tentunya resiko
terkena penyakitpun dapat berkurang. Selain itu warga akan merasakan
kenyamanan bila tidak ada banjir, terutama bagi warga pengguna jalan.
3. RTH yang memiliki fungsi sosial budaya tentunya dapat menjadi tempat
untuk bersosialisasi dan tempat untuk berinteraksi bagi warga Kota Malang.
hal tersebut dapat menjadi sarana untuk menghilangkan penat atau sarana
untuk bersantai setelah bekerja.
4. Ada beberapa jalur jalan di Kota Malang yang rawan akan kemacetan, dan
tentunya jika terjebak kemacetan maka pengendara akan merasa stres/jenuh.
15
Dengan adanya fungsi estetik dari RTH maka hal tersebut dapat mengurangi
rasa stres dan jenuh yang dialami pengendara selama terjebak kemacetan. jika
dibandingkan dengan kondisi ketika tidak ada RTH yang tertata dengan baik,
maka rasa stres/jenuh yang dialami pengendara bisa semakin bertambah.
Dalam Perda Kota Malang no 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah menargetkan pemenuhan RTH sebanyak 30% pada tahun 2030, cukup
lama jika dilihat awal dimulainya adalah pada tahun 2010 atau sekitar 20 tahun
untuk memenuhi target tersebut. Pembangunan di tiap-tiap
Provinsi,Kabupaten/Kota berjalan berdasarkan pembangunan nasional, sedangkan
jangka waktu pembangunan nasional sendiri adalah sekitar 20 tahun 18. Jangka
waktu 20 tahun merupakan jangka waktu yang diberikan kepada Pemerintah guna
memenuhi RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,
namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum waktu yang ditentukan,
sejumlah daerah telah memenuhi RTH sebesar minimal 30% di tiap daerah.
Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang
Kota Malang merupakan kota besar yang memiliki beberapa jenis ruang terbuka
hijau. Hampir semua jenis ruang terbuka hijau dapat kita temui, namun kita tidak
dapat menemui ruang terbuka hijau berjenis rooftop garden di Kota Malang.
adapun jenis-jenis ruang terbuka di Kota Malang adalah sebagai berikut:
1. RTH privat
RTH jenis ini terdiri dari RTH pekarangan rumah, RTH pekarangan kantor,
RTH pekarangan perdagangan dan jasa, RTH pelayanan umum
18 Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
16
2. RTH publik
a) RTH taman lingkungan, taman kota, dan hutan kota b) RTH jalur hijau c) RTH pulau jalan dan median jalan d) RTH fungsi tertentu yang terdiri dari RTH sempadan sungai, RTH
sempadan rel kereta api, RTH sempadan jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sumber air baku/mata air, dan RTH Makam
Dari beberapa jenis RTH publik diatas, maka total luasan RTH yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :
1. RTH taman lingkungan Hidup : 7,574 Ha 2. RTH sempadan sungai : 115,917 Ha 3. RTH taman kota : 16,356 Ha 4. RTH hutan kota : 4,695 Ha 5. RTH median dan pulau jalan : 19.093 Ha 6. RTH jalur hijau jalan : 2,809 Ha 7. RTH makam : 1285,57 Ha 8. RTH sempadan SUTT : 87,530 Ha 9. PSU perumahan : 6,85 Ha 10. RTH sempadan mata air : 26 Ha 11. RTH sempadan rel kereta api : 18,580 Ha
Dengan ini maka Pemkot Malang memiliki RTH publik dengan seluas
1342,95 Ha atau seluas 12,20% dari luas total wilayah Kota Malang . Dengan
luasan tersebut, maka total RTH publik yang harus dipenuhi adalah 1007,04 Ha
Upaya Perlindungan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Daerah Kota
Malang
Mengingat pentingnya dan fungsinya yang sangat fital bagi areal perkotaan, harus
ada upaya perlindungan dari pihak pemerintah daerah supaya jumlah RTH yang ada
saat ini tidak semakin berkurang. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Malang dalam perlindungan terhadap RTH adalah sebagai berikut
:
1. Menerapkan peraturan zonasi agar jumlah RTH tidak semakin berkurang
17
Ketentuan mengenai peraturan zonasi ini tercantum dalam Peraturan Daerah
Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentag RTRW Tahun 2010-2030. Dalam perda
ini juga terdapat lampiran yang memuat peta zonasi19, peta zonasi tersebut
berfungsi untuk mengetahui zona-zona yang ada di Malang seperti kawasan
lindung yang terdiri dari kawasan lindung setempat dan ruang terbuka hijau,
serta kawasan lindung budaya yang terdiri dari kawasan permukiman,
kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industry dan pergudangan, kawasan
militer, dan kawasan fasilitas umum / fasilitas sosial. Berikut merupakan
gambar dari peta zonasi Kota Malang 20:
19 Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentag RTRW Tahun 2010-2030 20 Lampiran 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentag RTRW Tahun 2010-2030
18
Gambar 4.1 Peta Zonasi Kota Malang
19
2. Memberikan sanksi kepada pelanggar aturan zonasi
Peta zonasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang
tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, jika melakukan penyalahgunaan
maka akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi bpagi pelanggar aturan zonasi
yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah adalah pidana penjara 1
hingga 3 Tahun dan denda Rp 100.000.000 hingga Rp 5.000.000.00021.
3. Melakukan pengamanan aset22
Pengamanan aset milik Pemerintah Daerah berupa RTH dilakukan melalui
pengelolaan barang aset milik daerah. Pejabat yang berwenang dalam hal ini
adalah Walikota selaku Kepala Daerah dan dibantu oleh23:
a. Sekertaris Daerah selaku pengelola b. Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola c. Kepala SKPD selaku pengguna d. Kepala UPT selaku panguasa pengguna e. Pengurus barang milik daerah
Ada beberapa bentuk upaya pengamanan aset milik daerah yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. bentuk-bentuk pengamannan
tersebut antaralain 24:
a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan (sertipikat tanah,
BPKB, dan dokumen lainnya)
21 Pasal 69 ayat 1, pasal 70 ayat 1, pasal 71, dan pasal 71 Undang-Undang No 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang 22 Hasil wawancara dengan ibu endah, narasumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Malang, 10 juli 2018 23 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah 24 Pasal 46 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
20
b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang
c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara