ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS TESIS HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM OLEH : MAULANA ABDUL HARRIS NIM. 031414153073 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016
14
Embed
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA …repository.unair.ac.id/30186/1/HALAMAN DEPAN .pdfNIP. 196912251995122001 Mengetahui, ... Segenap dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
TESIS
HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM
OLEH :
MAULANA ABDUL HARRIS
NIM. 031414153073
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA 2016
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM
T E S I S
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
OLEH :
MAULANA ABDUL HARRIS NIM. 031414153073
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA 2016
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
LEMBAR PENGESAHAN
Tesis ini telah disetujui, Tanggal 22 Januari 2016
Oleh
Dosen Pembimbing,
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. NIP. 196912251995122001
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Prof. Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H. NIP. 196504191990021001
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 22 Januari 2016
PANITIA PENGUJI TESIS :
Ketua : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
Anggota : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
3. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan
nikmat yang dilimpahkan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, lancar
dan dapat selesai tepat pada waktu yang ditetapkan.
Dalam penyusunan tesis banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan
bimbingan, arahan dan segala bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga
penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu penulis ingin berterima kasih
kepada:
1. Segenap jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan tugas
belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga beserta jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada
penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;
4. Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku dosen Mata Kuliah
Penunjang Tesis I yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk
memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
5. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen
Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah dengan sabar dan tekun untuk
memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
6. Ibu DR. Lanny Ramli, S.H., M. Hum. Dan Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.H., selaku
dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan sebagai perbaikan
demi sempurnanya tesis ini;
7. Ibu Erni Agustin, S.H., L.LM., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu
Hukum atas bantuan, bimbingan, serta dukungannya kepada penulis beserta
rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;
8. Segenap dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Anirlangga
yang telah berupaya mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang
telah membantu kelancaran penulisan tesis dan selama masa studi;
10. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Pemerintahan angkatan
bangJulius, mbakNisha, Ridwan, dan Wilda yang telah berjuang bersama dan
saling mendukung selama studi ini;
11. Rekan-rekan mahasiswa Tugas Belajar Ditjen Perbendaharaan Febie dan Accing
yang telah sama-sama berjuang selama ini, semoga kelulusan dari Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga menjadi awal yang indah bagi
kalian semua;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
12. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebut satu per satu, terimakasih atas
segala bantuannya.
Semoga Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang akan memberikan balasan
yang berlipat ganda. Tidak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan, ungkapan
kasih sayang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Moch. Ali yang
senantiasa sebagai sumber inspirasi sekaligus sumber motivasi, Ibunda Sri Suwarti,
Bapak Mertua H. Sjafruddin Husain dan Ibu Mertua Hj. Heliyah Harun, Istriku
Fatmawati Husain, S.E., Anak-Anakku Adriano Alkhalifi Maulana dan Malik Arrasyid
Maulana yang selalu setia memberikan dorongan dan doa dengan penuh ketulusan, serta
Adikku Fitria Susanti, S. Psi terima kasih atas segala doamu yang tidak pernah berhenti.
Penulis menyadari dengan pengetahuan dan kemampuan yang terbatas sudah
tentu terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini. Untuk itu kritik dan saran yang
konstruktif sangat penulis hargai demi kesempurnaannya dan semoga karya ini dapat
bermanfaat bagi pembaca khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Airlangga pada umumnya.
Surabaya, Januari 2016
Maulana Abdul Harris
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie S. 1847-23 tanggal 30 April 1847.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS HAK MENGUASAI NEGARA ... MAULANA ABDUL HARRIS
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 17 Maret 2008 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.