PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO TESIS Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh : FRANSISCA MELANI SINANDAR 11010210400103 PEMBIMBING : H. KASHADI, S.H., M.H PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2 0 1 2
119
Embed
TESIS FRANSISCA MELANI NIM 11010210400103 · 2017-12-15 · pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan perlindungan hukum ... ini mengikat kedua belah pihak untuk sama-sama
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN
DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO
TESIS
Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan
Oleh : FRANSISCA MELANI SINANDAR
11010210400103
PEMBIMBING : H. KASHADI, S.H., M.H
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Fransisca Melani Sinandar
dengan ini menyatakan bahwa :
1. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi,
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang
secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar
pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro
dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk
kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.
Yang Menyatakan,
FRANSISCA MELANI SINANDAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas berkat dan karunia yang tuhan berikan, sehingga
penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI KOPERASI SUMBER
ARTO WONOSOBO.” Penulisan tesis ini merupakan salah satu
persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh derajat S-2 pada
program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang.
Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan
petunjuk yang penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu melalui
kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah
mendukung penulis dalam masa studi dan penulisan tesis ini.
Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan
secara khusus kepada, yang terhormat :
1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D selaku Rektor Unversitas
Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK., selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai
Dosen Pembimbing tesis ini, yang setiap saat bersedia memberikan
waktunya dalam membimbing, mendorong dan memberikan banyak
pencerahan kepada penulis selama ini;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S., selaku Sekretaris I pada
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang;
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., selaku Sekretaris II pada Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Hj. Sri Sudaryatmi, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis;
8. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional
memberikan dan membekali ilmu selama penulis mengikuti
perkuliahan.
9. Segenap pengajaran akademik Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu
kelancaran keperluan akademik selama masa perkuliahan;
10. Bapak Ronny Setiawan, ST , Ketua Koperasi Sumber Arto Kota
Wonosobo;
11. Bapak Eko Budi Santoso, ST , Manajer Koperasi Sumber Arto Kota
Wonosobo;
12. Semua responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang
telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian;
Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan
tesis ini jauh dari sempurna, yang semuanya tidak lepas dari kurangnya
pengetahuan serta pemahaman penulis. Untuk semua ini penulis dengan
hati terbuka mengharapkan saran atau kritik yang dapat memberikan
manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penyusunan
dimasa yang akan datang.
Semarang , 03 Maret 2012
Penulis
FRANSISCA MELANI SINANDAR
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN
DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO
Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai hak dan kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam yang membantu anggotanya dalam perkreditan.
Koperasi Sumber Arto Wonosobo dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan. Terhadap jaminan benda bergerak pengikatannya dalam bentuk perjanjian penyerahan hak milik dan keprcayaan atas barang-barang yang dilegalisasi oleh notaris akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitor yang rata-rata berasal dari golongan usaha kecil menengah. Sehingga apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara kreditor dengan debitor. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan,
Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadinya perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo merupakan proses pemberian kredit yang melalui tahap pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya kemudian dibuat pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dan perlindungan secara khusus tercantum dalam perjanjian kreditnya dengan klausula penyerahan hak milik atas kepercayaan.
Kata Kunci : Jaminan fidusia, Perlindungan hukum
ABSTRACT
LAW PROTECTION FOR CREDITORS IN CREDIT AGGREMENT BY NON NOTARIAL CONTRACT OF FIDUCIARY GUARANTEE
AT KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO
Cooperative is an organization of social people’s economy. The members cooperative are the volunteers with the same interest, right and obligation. One of the forms cooperative is savings and loan that helps its members in the sector of credit.
In giving loan, Koperasi Sumber Arto Wonosobo requires a guarantee. In terms of guarantee in the forms moveable goods, the receipt is in the form of right and property transfer agreement based on trust in the material goods , which is legalized by a notary deed but it is not registered to the fiduciary register office as regulated in article 11 of Law No.42/1999 on Fiduciary Transfer Ownership Guarantee because the registration will burden the debtors who commonly belong to small and medium scale of business group. In case the non-performing loan occurs, the creditor and debtors will solve their problem through deliberation because the principle of cooperative prioritizes the welfare of its members and family atmosphere.
This research is a empiric juridicial so studied are the principles of law and legal rules are still valid but its also supported by empirical data so that the data studied are originating from library study and field research.
This research result showed that the credit agreement with fiduciary at Koperasi Sumber Arto Wonosobo through the procedures, that are credit agreement as the main agreement, after that making the fiduciary into notary deed but it is not registered to fiduciary register office. So the legal protection for creditors if the second party breach of contract are divided into two, the first is the common legal protection according to Burgerlijk Wetboek section 1131 and 1132 , and the second protection is specific legal protection is based on obligation debtor in credit agreement with fiduciary transfer of ownership guarantee.
Key word : Fiduciary Guarantee, Law Protection
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................. ii
HALAMAN PENGUJIAN .................................................................. iii
SURAT PERNYATAAN ................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................ v
ABSTRAK ........................................................................................ viii
ABSTRACT ...................................................................................... ix
DAFTAR ISI ..................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .. .............................................................. 1
B. Perumusan Masalah ........................................................ 7
C. Tujuan Penelitian ............................................................. 8
perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga6
kata perbuatan juga mencakup perbuatan tanpa konsensus /
kesepakatan.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas agar
suatu perjanjian mempunyai kekuatan harus dipenuhi syarat
sahnya perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat
sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :7
1). Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang
membuat perjanjian (konsensus)
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia
sekata para pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang
dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak
yang lainnya. Sebelum memberikan persetujuan, para
pihak biasanya mengadakan perundingan, dimana pihak
yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain
mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya,
kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya
sehingga tercapai persetujuan. Kehendak tersebut dapat 6 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Penerbit Alumni,1994), hlm.18 7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.228
disampaikan secara bebas maupun diam-diam, tetapi
maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para
pihak tersebut. Bebas diartikan tidak ada paksaan atau
tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan
kemauan sukarela para pihak. Selain itu pengertian
persetujuan kehendak termasuk juga tidak adanya
kekhilafan dan penipuan. Akibat hukum tidak adanya
persetujuan kehendak maka perjanjian itu dapat
dimintakan pembatalannya kepada hakim.8
2). Kecakapan para pihak
Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh
subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap
melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa,
artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin
walaupun belum berumur 21 tahun.
Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat
perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang
ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami,
8 Ibid., hlm. 230
sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum
harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada
izin suaminya.
Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian
ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat
dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila
pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang
berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku9.
3). Suatu hal atau objek tertentu
Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok
perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib
dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-
kurangnya dapat ditentukan.
4). Adanya suatu sebab yang halal
Kata causa berasal dari bahasa Latin yang artinya
sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan
mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan causa yang
halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau 9 Ibid., hlm.231
mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab
dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan
tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.
Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak
memperdulikan apa yang menjadi sebab orang
mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau
diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”,
yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh
para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang,
serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban
umum10
Mengenai kesepakatan diantara para pihak yang
diatur dalam Pasal 1321-1328 KUHPerdata dan kecakapan
dalam bertindak orang perorangan yang diatur dalam Pasal
1329-1331 KUHPerdata. Kedua syarat tersebut merupakan
syarat subjektif yaitu syarat mengenai subjek hukum atau
orangnya. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi dalam
suatu perjanjian maka berakibat dapat dibatalkan.
Sedangkan syarat objektif diatur dalam Pasal 1332-1334
KUHPerdata mengenai keharusan adanya suatu objek 10 Ibid., hlm.232
dalam perjanjian dan Pasal 1335-1337 KUHPerdata
mengatur kewajiban suatu causa yang halal dalam setiap
perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Kedua syarat
terakhir disebut dengan syarat objektif, apabila tidak
dipenuhi maka akan berakibat batal demi hukum.
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas
penting yang perlu diketahui antara lain :
1) Asas Kebebasan Berkontrak
Pasal 1320 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata memberikan hak kepada para pihak yang
membuat dan mengadakan perjanjian untuk menyusun
dan membuat kesepakatan apa saja dan dengan siapa
saja, selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
2) Asas Konsensualitas
Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian
yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang
selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh
para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
3) Asas Personalia
Asas ini diatur dan ditemukan di dalam Pasal 1315 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas dalam
Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.11
Maksud dari asas ini adalah bahwa perjanjian itu hanya
mengikat para pihak yang membuatnya. Secara spesifik
menunjuk kewenangan seseorang untuk bertindak atas
dirinya sendiri.
b. Perjanjian Kredit Pada Umumnya
Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang
artinya “percaya”. Dalam bahasa Belanda istilahnya
“vertrouwen”, dalam bahasa Inggris “believe” atau “trust” atau
“confidence”, yang kesemuanya berarti percaya. 12 Dalam
masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan
bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga
dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur adukkan begitu saja
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , (Yogjakarta : Liberty, 1986), hlm.33 12 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23
dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah
berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana
pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap
mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya
kredit itu bukan hanya sekedar kepercayaan.
Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan
Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu untuk memahami
pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan pendapat para
sarjana.
Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti berpendapat
bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu
diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi
adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur
dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.”13
Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badrulzaman
bahwa: “dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang
Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan
13 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991), hlm.3
bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-
meminjam di dalam KUHPerdata Pasal 1754.” 14
Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal
1754 KUH Perdata, adalah “Perjanjian pinjam meminjam
adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah
uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang
bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh
penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.
Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara
riil kepada debitor. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman
yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan.
Ini terjadi jika kreditur mendapat informasi baru yang tidak
menguntungkan tentang debitor. Ada juga kemungkinan
bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan
jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.
Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena
berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para 14 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hlm.110
pihak. Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal
tentang pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan
kredit itu sendiri.
Dari pengertian di atas terlihat dengan jelas adanya
beberapa unsur kredit. Berkaitan dengan hal ini, Suyatno
mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai
berikut : 15
1). Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit
bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk
uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya
kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan
datang.
2). Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan
antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang
akan diterimanya pada masa yang akan datang.
3). Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi
sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang
memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra
prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin
15 Thomas Suyatno, et al., Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.14.
lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat
resikonya.
Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam
bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.
Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini
didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit
dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.
Tujuan pemberian kredit itu sendiri didasarkan atas
keuntungan atau manfaat dari kedua belah pihak. Bagi
pemberi kredit mendapat keuntungan berupa bunga, biaya
administrasi, provisi, atau biaya lain yang dibebankan kepada
debitor. Bagi debitor usaha nasabah atau debitor akan
meningkat, dengan pemberian kredit investasi atau kredit
modal diharapkan akan meningkatkan usahanya. Secara tidak
langsung pemberian kredit juga akan bermanfaat positif karena
dengan banyaknya kredit yang disalurkan mampu
meningkatkan pembangunan di sektor ekonomi, sehingga
membantu tugas pemerintah.
c. Jaminan Fidusia Pada Umumnya
Hukum Jaminan adalah keseluruhan kaedah-kaedah
hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan
penerima jaminan dalam kaitaannya dengan pembebanan
jaminan untuk mendapatkan jaminan fasilitas kredit.
Sedangkan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada
kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang
timbul dari suatu perikatan.16
Pokok Peraturan yang mengatur tentang jaminan
fidusia di Indonesia sudah diundangkan dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau
disebut UUF pada tanggal 30 September 1999. Dalam Pasal 1
angka 1 UUF, dijumpai pengertian Fidusia sebagai berikut
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda itu. Pengalihan hak kepemilikan
adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia
16 Purwahid Patrik dan Kashadi. Hukum Jaminan Fidusia, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm 5
kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan
syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di
tangan pemberi fidusia. Definisi ini didasarkan pada konstruksi
hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah
pengoperan, pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau
cara mengalihkan hak milik kepada orang lain.
Istilah Jaminan Fidusia ini dikenal dalam Pasal 1
angka 2 UUF, Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang
dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi,
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
Fidusia terhadap kreditor lainya.
Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur
jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya objek,
yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang
menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia.
Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.17
Pembebanan jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk
perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang,
kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor
harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan
pelunasan utangnya.18
Adapun prinsip utama dari jaminan fidusia adalah
sebagai berikut:
1). bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi
sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik
yang sebenarnya.
2). hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang
jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
3). apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia
mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4). jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi
jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus
dikembalikan kepada pemberi fidusia.19
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia atau UUF mewajibkan jaminan fidusia dibuat dengan
akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia
untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini
benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan
di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan terobosan
penting yang melahirkan fidusia sehingga dapat memenuhi
asas publisitas semakin terpublikasi jaminan hutang, akan
semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat
mengetahui dan dapat mengakses untuk informasi-informasi
penting di sekitar jaminan hutang tersebut.
Pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian
tambahan dari perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian
pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Proses terjadinya 19 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 151
jaminan fidusia dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap
pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan
jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa
Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran
jaminan fidusia bertujuan memberikan kepastian hukum bagi
kreditor mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia
dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya dalam pelunasannya.
Berkaitan dengan pelunasan utang debitor, maka kreditor
biasanya melakukan eksekusi atas benda yang dijaminkan oleh
debitor yang melakukan wanprestasi. Secara umum eksekusi
merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta,
maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil
penjualan benda-benda tertentu milik debitor.
Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan
fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko.
Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap
sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari
kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang
objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang.
Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari
perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa
diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan
sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak
melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan
umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat
ganti kerugian. Oleh karena itu, eksekusi merupakan bukan hal
yang mudah untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan
aparat hukum secara legal. Di sinilah perlunya urgensi
perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.
F. Metode Penelitian
Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara
memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah
pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap
suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka
metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-
prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi
ingkar janji maka kreditor dapat mengajukan salah satu tuntutan
dari 5 (lima) kemungkinan gugatan yang dapat diajukan, antara
lain :35
1). Dapat mengajukan tuntutan pembatalan / pemutusan
perjanjian
2). Dapat mengajukan tuntutan pemenuhan perjanjian
3). Dapat mengajukan tuntutan pengganti kerugian
4). Dapat mengajukan tuntutan pembatalan / pemutusan
perjanjian dan pengganti kerugian
5). Dapat mengajukan tuntutan pembatalan / pemutusan
perjanjian dan pemenuhan perjanjian
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit
1. Pengertian Kredit
Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing
lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga
dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-adukan begitu saja
dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah
berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana
pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap 35 Ibid, hlm. 27
mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit
itu bukan hanya sekedar kepercayaan.
Menurut Simorangkir, pengertian kredit adalah pemberian
prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi
(kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.36
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun1992 tentang
Perbankan memberikan definisi tentang kredit : “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”.
Pada prinsipnya perjanjian kredit tidak berbeda dengan
perjanjian pada umumnya, karena dalam perjanjian kredit juga
dijumpai kewajiban antara debitor dan kreditor, kesepakatan,
kemampuan bertindak oleh para pihak, suatu sebab yang halal
dan tentang sesuatu tertentu. Akibatnya perjanjian kredit pun
36 Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersil, (Jakarta : PT. Aksara Persada Indonesia, 1988), hlm.91
harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 1233-1864.37
Menurut Moh. Tjoekam unsur-unsur kredit antara lain :38
a. Waktu
Adanya jarak saat persetujuan pemberian kredit dan
pelunasannya.
b. Kepercayaan
Hal yang melandasi pemberian kredit oleh kreditor kepada
debitor adalah setelah jangka waktu tertentu debitor akan
mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang
disetujui oleh kedua belah pihak.
c. Penyerahan
Pihak kreditor harus menyerahkan nilai ekonomi kepada
debitor yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo
d. Resiko
Adanya resiko yang akan timbul sepanjang jarak antara
memberikan kredit dan pelunasannya.
37 Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.23 38Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep dan Teknik Kasus), (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.2-3
e. Persetujuan atau perjanjian
Hubungan hukum antara debitor dengan kreditor dibuktikan
dengan adanya perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan
kedua belah pihak.
Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitor,
kreditor, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis
membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitor dan
kreditor sama-sama memperoleh keuntungan, dan
mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta
membawa dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro
maupun makro.
Menurut Budi Untung disebutkan bahwa kredit dalam
kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi
sebagai berikut :39
a. Meningkatkan daya guna uang;
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang;
d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
e. Meningkatkan kegairahan usaha;
f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
g. Meningkatkan hubungan internasional 39 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia. (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm.4
2. Pengertian Perjanjian Kredit
Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, maupun dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk
memahami pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan
pendapat para sarjana.
Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti berpendapat
bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan,
dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu
perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal
1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.”40
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Marhainis Abdul
Hay bahwa, “perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian
pinjam meminjam dan tunduk kepada ketentuan Bab XIII dari
Buku III KUH Perdata.”41
Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badrulzaman
bahwa: “dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang
perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa
40 Subekti, Op.Cit, hlm.3 41 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung : PT. Pradnya Paramita, 1975), hlm. 67
dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di
dalam KUH Perdata Pasal 1754.”42
Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754
KUH Perdata, adalah : “Perjanjian pinjam meminjam adalah
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama
dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Adapun sarjana lainnya, seperti Hasan berpendapat lain,
bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab
XIII Buku III KUH Perdata, sebab antara perjanjian pinjam-
meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan.
Perbedaannya, menurut Hasan terdapat pada hal-hal :43
a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya
berkaitan dengan program pembangunan; biasanya dalam
perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang
yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-
42 Mariam Darus Badrullzaman, Op.Cit, hlm. 110 43 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisontal, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.176
meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat
menggunakan uang secara bebas.
b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit
adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak
dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam
perjanjian pinjammeminjam, pemberi pinjaman dapat dilakukan
oleh individu.
c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan
perjanjian pinjam-meminjam. Pada perjanjian kredit berlaku
ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN,
ketentuan-ketentuan umum KUHPerdata, UU Perbankan, Paket
Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang
perbankan, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia dan
sebagaimnya, sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam
tunduk semata-mata pada KUH Perdata Bab XIII Buku III.
d. Pada perjanjian kredit dan atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah telah ditentukan bahwa pengembalian uang
pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian
hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya
berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila
diperjanjikan. Pada perjanjian kredit, kreditor harus mempunyai
keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit
yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun
immateriil, sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam,
jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan
hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan
itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.
Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang
bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh
penyerahan uang oleh kreditor kepada nasabah debitor. Perjanjian
kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada
debitor. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang
diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi
jika kreditor mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan
tentang debitor. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah
yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di
dalam perjanjian kredit.
Perjanjian kredit dilaksanakan berdasarkan atas
kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak kreditor dan
pihak nasabah sebagai debitor, yang dilandasi dengan
kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak kreditor sebagai
pemberi kredit kepada debitornya.
Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena
berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak.
Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang
pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan kredit itu
sendiri. Untuk itu sangat perlu untuk diperhatikan bersama.
Wardoyo dalam Hermansyah mengemukakan bahwa
perjanjian kredit itu memiliki tiga fungsi, yaitu :44
a. Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya
perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian
pengikatan jaminan;
b. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban diantara kreditur dan debitur;
c. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
3. Bentuk Perjanjian Kredit
Menurut Budi Untung, secara yuridis terdapat 2 (dua)
bentuk perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan oleh
lembaga keuangan dalam memberikan kreditnya, yaitu :45
a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan,
yaitu perjanjian pemberian kredit kepada nasabahnya yang
44 Wardoyo dan Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 72 45 Budi Untung, Op.Cit, hlm.31
dibuat hanya di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa
notaris.
Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi
turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi
merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;
b. Perjanjian kredit notariil (otentik), yaitu perjanjian pemberian
kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh
atau dihadapan notaris.
Dari pengertian perjanjian kredit notariil tersebut, dapat
ditemukan beberapa hal, antara lain :
a. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali
wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang
lain;
b. Akta otentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan yang dibuat
“di hadapan” pejabat umum;
c. Isi dari akta otentik adalah :
1). semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan
dibuat dalam akta otentik;
2). semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh
mereka yang berkepentingan.
d. Akta otentik memberikan kepastian mengenai penanggalan
daripada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut
dalam akta yang bersangkutan, tahun, bulan dan tanggal pada
waktu akta tersebut dibuat.
Mengenai akta perjanjian kredit notariil atau otentik ini,
terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :
a. Kekuatan Pembuktian, terdapat 3 (tiga) macam, yaitu :
1). Pertama, membuktikan antara para pihak bahwa mereka
sudah menerangkan apa yang tertulis di dalam akta;
2). Kedua, membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa yang
disebutkan dalam akta sunguh-sungguh terjadi;
3). Ketiga, membuktikan tidak hanya antara para pihak tetapi
pihak ketiga juga telah menghadap di muka pegawai umum
(notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tersebut 46
b. Grosse Akta Pengakuan Hutang
Kelebihan dari akta perjanjian kredit atau pengakuan
hutang yang dibuat secara notariil / otentik adalah dapat
dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang mempunyai
kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan
hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak
46 Ibid, hlm.33
perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya menyita waktu
lama dan memakan biaya besar 47
c. Ketergantungan terhadap Notaris
Bahwa notaris sebagai pejabat umum tetap juga sebagai
seorang manusia biasa sehingga di dalam mengadakan
perjanjian kredit atau pengakuan hutang oleh atau di hadapan
notaris, tetap dituntut berperan aktif guna memeriksa segala
aspek hukum dan kelengkapan yang diperlukan. Kemungkinan
terjadi kekeliruan atas suatu perjanjian kredit atau pengakuan
hutang yang dibuat secara notariil tetaplah ada. Dengan demikian
Account Officer tidak boleh bergantung pada notaris, melainkan
notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam
pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Dalam hubungan itu, maka
bank akan meminta notaries yang bersangkutan untuk
berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah
ditetapkan oleh bank. Di samping itu, Account Officer tetap
mengharapkan legal opinion dari notaris setiap akan
mengadakan pelepasan kredit, sehingga notaris berperan
sebagai salah satu unsur filterisasi daripada legal assect suatu
pelepasan kredit 48
47 Loc.Cit, hlm.33 48 Ibid, hlm.34
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia
1. Sejarah Lahirnya Jaminan Fidusia
Munculnya jaminan fidusia sebagai solusi dalam mengatasi
kelemahan dan kekurangan ketentuan peraturan hukum yang
mengatur tentang lembaga pand (gadai). Hal itu dilator belakangi
dikarenakan lembaga pand (gadai) dirasakan sudah tidak
memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti
perkembangan masyarakat.
Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of
ownership, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur,
fidusia lazim disebut dengan istilah Fiduciare eigendom overdract
(FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Yang
diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan
hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas
dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi
objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.
Menurut A.Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan
fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya
(debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang
piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya
haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh
kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor),
sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi
sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai
detentor atau houder dan atas nama kreditor-eigenaar”49
Selain itu ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata
yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan
tidak boleh berada pada pemberi gadai (azas inbezitstelling). Ini
merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda
bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat
menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.
Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan
mempergunakan lembaga fidusia yang diakui oleh Yurisprudensi
Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh Arrest Hooggerechtshof di
Indonesia tahun 1932, bahwa pada hakekatnya dalam hal jaminan
fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu
benda berdasarkan kepercayaan antara Pemberi Fidusia dan
Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-
mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang bukan untuk
seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.50
49 A. Hamzah dan Senjun Manulang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta : Indonesia Hiil, Co, 1984) 50 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, hlm. 35
Lahirnya Arrest Hooggerechtshof tersebut dipengaruhi oleh
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha
golongan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber
modal yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Hal
tersebut yang melatarbelakangi perlu dibentuknya suatu peraturan
tentang Jaminan Fidusia yang pada akhirnya dituangkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia , selanjutnya undang-undang ini disebut
dengan Undang-Undang Fidusia (UUF).
2. Pengertian Fidusia dan Jaminan fidusia
Di dalam Pasal 1 angka 1 UUF dimuat pengertian fidusia
dan jaminan fidusia. Adapun pengertian fidusia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.51
Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 UUF terdapat istilah
jaminan fidusia yang diartikan sebagai hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda
tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
51 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm.35
tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap
kreditor lainnya.52
Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan
fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.
Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari
suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para
pihak untuk memenuhi prestasi.53
Dari pengertian di atas ditemukan bahwa hubungan hukum
yang terjadi diantara para pihak adalah hubungan kepercayaan,
pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia akan
mengembalikan hak milik barang yang menjadi objek jaminan
setelah pelunasan. Sebaliknya pemberi fidusia percaya bahwa
penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang yang
52 Ibid, hlm.36 53 Loc.Cit, hlm.36
menjadi jaminan fidusia yang sedang berada di dalam
kekuasaannya itu.
Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang diserahkan
sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang
barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi
adalah penyerahan secara constitutum possessorium. Benda
jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap
dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.
3. Ciri-Ciri Jaminan Fidusia
Karakteristik dari jaminan fidusia sama dengan karakteristik
dari jaminan kebendaan, ini dikarenakan jaminan fidusia
merupakan bagian jaminan khusus yang bersifat hak kebendaan
yang mempunyai ciri-ciri yang memberikan perlindungan secara
sepenuhnya bagi kreditor diantaranya :54
a. mempunyai sifat absolut (mutlak), yaitu dapat dipertahankan
atau dilindungi dari setiap gangguan pihak ketiga
b. mempunyai sifat mengikuti bendanya (droit de suite), misalnya
hak sewa senantiasa mengikuti bendanya, dan perjanjian tidak
54 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Jaminan : Komentar pasal demi pasal Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (Jakarta : 2000), hlm.45
akan putus dengan berpindahnya atau dijualnya barang yang
disewa
c. mempunyai sifat prioritas (droit de preference), yaitu hak
kebendaan mendahulukan hak yang terjadi dibanding dengan
hak yang terjadi kemudian
d. memenuhi asas specialitas dan publisitas sebagai implikasi sifat
droit de suite, dari jaminan fidusia tersebut sehingga mengikat
pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum
terhadap pihak yang berkepentingan
e. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, dalam hal debitor
fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat
dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh
penerima fidusia artinya langsung melakukan eksekusi tanpa
lembaga parate eksekusi, atau penjualan objek jaminan atas
kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia
Antara subjek dan objek jaminan fidusia mempunyai kaitan
yang sangat erat. Adapun yang menjadi subjek dari jaminan fidusia
adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan
fidusia, dalam hal ini terdiri dari pemberi dan penerima fidusia.
Pasal 1 angka 5 UUF yang menyatakan bahwa “Pemberi
fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda
yang dijadikan objek jaminan fidusia”. Dalam Pasal 1 angka 6 UUF
selanjutnya dikatakan bahwa “Penerima fidusia adalah orang
perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.
Sehubungan dengan penyebutan “perseorangan” dalam hal
pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka hal ini sama dengan
pemberi fidusia sebagai debitor perseorangan atau individu dan
penerima fidusia sebagai kreditor perseorangan atau individu dalm
pengikatan jaminan fidusia.
Namun demikian, yang bertindak sebagai pemberi fidusia
adalah baik debitor itu sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal
pemberi jaminan adalah debitor itu sendiri, maka disebut debitor
pemberi fidusia, sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan
pihak ketiga, maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia. 55
Objek jaminan fidusia adalah sesuatu yang dapat dimiliki
atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
yang terdaftar maupun tidak terdaftar (termasuk saham dan surat 55 Oey Hoey Tiong, Op.Cit, hlm.181
berharga lainnya), yang bergerak maupun tidak bergerak yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam pengertian benda
termasuk pula piutang atas nama yang dahulu pengikatannya
dengan cara gadai atau dalam istilah perbankan dikenal dengan
cessie (dalam Pasal 613 KUHPerdata) yang kemudian dalam
perkembangannya menjadi objek jaminan fidusia.
Objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUF dapat
menggantikan cessie jaminan atas piutang yang disebut suijling
sebagai fiduciaire cessie yang banyak dipergunakan lembaga
perbankan dalam pemberian kredit. Selanjutnya objek jaminan
fidusia dapat berupa benda yang dimiliki oleh pemberi fidusia saat
pembebanannya, tetapi dapat pula dimasukkan ke dalam benda
yang akan diperoleh di kemudian hari.56
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia. Jaminan
fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis
benda, termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan
diberikan atau yang diperoleh dikemudian hari. Dalam Pasal 10
UUF disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain :57
56 Arie S Hutagalung, Analisa Yuridis Pemberian dan Pendaftaran Fidusia , (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.3 57 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, hlm. 38
a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek
jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan ‘hasil dari benda yang
menjadi objek jaminan fidusia” adalah segala sesuatu yang
diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang
menjadi objek fidusia diasuransikan.
5. Terjadinya Jaminan Fidusia
Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan
melalui 2 tahapan yaitu :
a. Tahap Pembebanan Fidusia
Dalam Pasal 5 angka 1 UUF dinyatakan bahwa
pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris
dalam bahasa Indonesia. Alasan undang-undang
mengharuskan dengan akta notaris adalah :58
1). Akta notaris adalah akta otentik sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna.
2). Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda
bergerak
3). Undang-undang melarang adanya fidusia ulang
58 Ratnawati W, Prasodjo, Majalah Hukum Trisakti : Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2002), hlm.12
Isi dari akta perjanjian fidusia yang dibuat antara debitor
dengan kreditor bahwa debitor akan mengalihkan
kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditornya sebagai
jaminan atas suatu utang dengan kesepakatan ketentuan
kepemilikan benda tersebut akan dikembalikan kreditor kepada
debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.
Isi akta jaminan fidusia dalam Pasal 6 UUF yang
dimaksud sekurang-kurangnya memuat :59
a). Identitas pemberi dan penerima fidusia;
Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat
tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir,
jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
b). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
Sesuai dengan sifat accesoir dari perjanjian
peminjaman, maka perlu diketahui dengan pasti isi
perjanjian pokok sebagai dasar pemberian penjaminan,
karena eksistensi perjanjian penjaminan sangat tergantung
dari perjanjian pokoknya. Yang dimaksud dengan data
perjanjian pokok adalah mengenai perjanjian dan utang
yang dijamin dengan fidusia.
59 J.Satrio, Hukum dan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.191
c). Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, cukup dengan mengidentifikasikan benda tersebut,
dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
d). Nilai penjaminan
Nilai penjaminan adalah nilai maksimum kreditor
preferen atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak preferen
kreditur tidak bisa melebihi nilai penjaminan, tetapi biasanya
kurang. Hal itu menyangkut sifat assecoir perjanjian
penjaminan.
e). Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia
b. Tahap Pendaftaran Fidusia
Selain itu lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang
Fidusia yang menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia.
Dalam Pasal 11 UUF disebutkan “benda” yang dibebani dengan
jaminan fidusia wajib didaftarkan tetapi sebaiknya dibaca
“jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-
ketentuan lebih lanjut, bahwa demikian yang dikehendaki oleh
pembuat undang-undang.
Pendaftaran fidusia dilakukan melalui suatu permohonan
yang ditujukan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran
tersebut menganut asas spesialitas seperti yang tercantum
dalam Pasal 13 angka 2 UUF, yang pada asasnya memenuhi
ketentuan Pasal 6 UUF, sedang mengenai tanggal dan nomor
akta serta tempat kedudukan notaris sudah terpenuhi
ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2000 Pasal 2 sub 4 yakni disyaratkan agar permohonan
pendaftaran disertai dengan akta notaris.
Pendaftaran dicatat dalam buku pendaftaran fidusia
pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan
pendaftaran dan tanggal tersebut akan mempunyai dampak
hukum yang besar karena tanggal tersebut mempengaruhi
tanggal lahirnya jaminan fidusia (Pasal 14 angka 3 UUF), ini
dimaksudkan agar tidak terjadi fidusia ulang yang dilakukan
oleh debitor yang nantinya apabila itu terjadi maka akan batal
demi hukum.60
Kantor Pendaftaran Fidusia yang mencatat jaminan
dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan
pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, akan
menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
60 Sutan Remy, Op.cit, hlm. 45
Alat bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan penerima
jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang
diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat
ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia
yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data
dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.
Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempuyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya,
bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa
melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak
untuk melaksanakan putusan tersebut.61
6. Pengalihan Jaminan Fidusia
Pasal 19 UUF mengatakan Pengalihan hak atas piutang
yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi
hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor
baru. Pengalihan hak atas piutang yang dimaksud adalah dengan 61 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, hlm.41
cessie, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta
otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie maka
segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada
penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut
diberitahukan kepada pemberi fidusia.62
Pemberi fidusia juga dapat mengalihkan benda persediaan
yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara menggantinya
dengan benda yang setara. Apabila pemberi fidusia wanprestasi
maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena
pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia sebagai
pengganti dari objek jaminan yang dialihkan.
Pengalihan disini diartikan sebagai kegiatan menjual,
menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya sedangkan yang
dimaksud dengan setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.
Meskipun demikian pada dasarnya pemberi fidusia dilarang
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan pada pihak lain
benda yang merupakan objek jaminan fidusia yang bukan
merupakan barang persediaan, kecuali dengan izin tertulis dari
penerima fidusia.63
62 Ibid, hlm.44 63 Ibid, hlm.45
7. Hapusnya Jaminan Fidusia
Pasal 25 Undang-Undang Fidusia mengatakan, bahwa :64
Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
b. Pelapasan atas hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Di dalam ketentuan Pasal 25 angka 1a UUF ini merupakan
konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perikatan yang
bersifat assecoir atau mengikut pada perjanjian pokoknya. Lebih
lanjut di dalam Pasal 25 angka 1b UUF mencerminkan penjabaran
prinsip hukum perdata, yang mengatakan bahwa dalam hal
undang-undang memberikan kepada yang bersangkutan suatu hak
atau perlindungan untuk kepentingannya, maka terserahlah kepada
yang bersangkutan untuk memanfaatkannya atau tidak.
Sehubungan dengan hapusnya jaminan fidusia, dalam Pasal
25 angka 2 UUF dikatakan musnahnya benda yang menjadi objek
jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransinya yang diatur
dalam Pasal 10 huruf b UUF. Dengan demikian sekalipun perikatan
itu hapus, namun uang santunan asuransi dianggap sebagai
pengganti objek jaminan fidusia sejumlah hutang debitor kepada
kreditor. 64 Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia, (Surabaya : Selaras, 2010), hlm.163
Hapusnya jaminan fidusia oleh penerima fidusia wajib
diberitahukan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan
pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau
musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Di
Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut kemudian akan dilakukan
pencoretan catatan daftar jaminan fidusia di buku daftar fidusia dan
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran
fidusia yang bersangkutan ini tidak berlaku lagi.
8. Eksekusi Jaminan Fidusia
Ketentuan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29
UUF yang menyatakan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia
cidera janji, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan
3 cara sebagai berikut :65
a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
c. Penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan
penerima fidusia apabila dengan cara demikian diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan para pihak. Setelah lewat 1 bulan 65 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit, hlm.46
sejak diberitahukan dan diumumkan minimal 2 surat kabar serta
para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan.
Mengenai objek jaminan yang berupa benda perdagangan
atau efek yang dijual di pasar atau bursa, maka penjualannya
dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut berdasarkan ketentuan
undang-undang. Dalam perjanjian fidusia yang melahirkan hak
kebendaan yang didahulukan maka pembebanan jaminan fidusia
diberikan semata-mata adalah untuk memberikan agunan atau
jaminan pelunasan utang debitor terhadap kreditor sehingga setiap
janji yang bertentangan dengan asas yang yang terdapat dalam
hukum jaminan yaitu janji yang memberikan kepada penerima
fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objerk jaminan fidusia
adalah batal demi hukum.
Perlindungan terhadap pemberi fidusia diberikan pula
bilamana nilai benda yang dijaminkan melebihi utang yang dijamin,
dengan demikian penerima fidusia wajib mengembalikan,
sebaliknya apabila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi
utangnya, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum
terbayar.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah
Tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo
Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan hal yang biasa kita
jumpai sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan modal usaha di
berbagai bidang bisnis. Di lain pihak juga ditemui ada sebagian orang
atau kumpulan orang-orang atau lembaga maupun badan hukum yang
memiliki kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara. Berdasar
hal itulah dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan
cara yang paling menguntungkan secara ekonomis dan sosial.
Koperasi Sumber Arto di Wonosobo sebagai salah satu unit
usaha ekonomi yang menyediakan dana ikut berperan serta dalam
menyalurkan kredit atau pinjaman yang diajukan oleh anggota-
anggotanya. Pemberian kredit yang disalurkan oleh koperasi pada
prinsipnya bukan hanya semata-mata ditujukan untuk mencari
keuntungan, melainkan untuk tujuan yang lebih bermanfaat yakni
mensejahterakan anggotanya.
Pemberian kredit ini pada prinsipnya ditujukan bagi anggota
koperasi saja. Anggota Koperasi Sumber Arto sebagian besar
merupakan masyarakat di pedesaan yang memiliki keterbatasan
modal dalam menjalankan unit usaha yang mereka jalani. Meskipun
demikian tidak menutup kemungkinan yang bukan anggota koperasi
untuk memperoleh pinjaman asalkan bersedia memenuhi semua
persyaratan yang diperjanjikan.
Dalam hal pemberian kredit atau pinjaman oleh pihak koperasi
sendiri tetap memperhatikan syarat-syarat pemberian kredit yang baik
sehingga kerugian yang nanti akan terjadi sekiranya dapat dihindarkan
atau diminimalisir. Fasilitas kredit atau pinjaman yang diberikan oleh
Koperasi Sumber Arto tentunya mengandung resiko sehingga mau
tidak mau pelaksanaannya harus memperhatikan asas perkreditan
yang sehat dan dituangkan dalam surat perjanjian tertulis.
Guna mengurangi resiko kerugian maka langkah pertama yang
harus dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan pemberian
fasilitas kredit. Koperasi Sumber Arto melakukan pemilihan pemberian
fasilitas pinjaman berdasarkan pada kemampuan calon debitor yang
mengajukan permohonan untuk melunasi utang sesuai yang
diperjanjikan, dan dengan menilai sehat atau tidaknya unit usaha yang
dijalankan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis
dengan responden, guna memperoleh data akurat sebelum
memberikan kredit pihak koperasi terlebih dahulu melakukan penilaian
secara seksama terhadap calon debitor meliputi :66
1. Watak calon debitor
2. Kemampuan calon debitor
3. Modal calon debitor
4. Jaminan yang diberikan calon debitor
5. Prospek usaha yang dijalankan calon debitor
Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi
Sumber Arto adalah sebagai berikut :67
1. Pengajuan Kredit
Calon debitor mengajukan permohonan kredit atau pinjaman
dengan cara mengajukan sendiri atau dengan surat penawaran
yang ditawarkan tim marketing pihak Koperasi Sumber Arto ke
masyarakat luas. Debitor yang mengajukan pinjaman mengisi
formulir pinjaman serta menyertakan kelengkapan administrasi
yang dibutuhkan antara lain :
66 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012 67 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
a. Debitor perorangan
Persyaratan kelengkapan adminstrasi dan legal yang
dibutuhkan adalah :
1). Copy indentitas diri / KTP debitor
2). Copy Kartu Keluarga debitor
3). Pas photo terbaru debitor
4). Copy tanda bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat atau
tanda bukti lain seperti BPKB, STNK yang menjadi objek
jaminan.
5). Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP ( jika ada )
6). Copy Rekening Listrik / PDAM terbaru
7). Usaha yang dijalani setidaknya harus sudah berjalan kurang
lebih selama 2 tahun
8). Aktifitas keuangan debitor / Neraca Laba Rugi usaha.
b. Debitor yang berbadan hukum ( CV atau PT)
Persyaratan kelengkapan administrasi dan legal yang
dibutuhkan adalah :
1). Copy identitas diri debitor / KTP debitor
2). Copy Kartu Keluarga debitor
3). Pas photo terbaru debitor
4). Copy tanda bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat atau
tanda bukti lain seperti BPKB, STNK yang menjadi objek
jaminan.
5). Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP ( wajib disertakan untuk
pinjaman Rp. 50.000.000,- juta ke atas )
6). Usaha yang dijalani setidaknya harus sudah berjalan kurang
lebih selama 2 tahun
7). Aktifitas keuangan debitor / Neraca Laba Rugi usaha
8). Akta Pendirian Perusahaan
9). Copy bukti Izin Usaha ( SIUP, TDP, WDP, SITU, IMB atau
HO)
10). Usaha yang dijalankan merupakan target pasar
2. Penilaian Kredit
Setelah permohonan kredit disampaikan maka pihak Koperasi
Sumber Arto kemudian menganalisis permohonan kredit tersebut.
Analisis kredit yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-
faktor yang melatarbelakangi layak atau tidaknya suatu permohonan
kredit disetujui diantaranya adalah :68
68 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
a). Kebutuhan pemohon
b). Karakter pemohon
c). Modal usaha pemohon
d). Kemampuan pemohon
e). Kondisi pemohon
f). Potensi usaha pemohon
Secara garis besar tahapan analisis kredit yang dilakukan
meliputi tahap pengecekan surat-surat atau dokumen yang
disertakan dalam permohonan dan tahap pengecekan Jaminan
mengenai kebenaran dan keberadaan jaminan.69
Atas pertimbangan permohonan kredit ini pihak Koperasi
Sumber Arto harus menentukan disetujui atau ditolaknya
permohonan debitor tersebut. Apabila diterima atau disetujui maka
pihak koperasi sebagai kreditor berhak menentukan besarnya
jumlah kredit yang akan diberikan yang mengacu pada objek
jaminan yang diberikan oleh debitor sebagai agunan pelunasan
utangnya. Apabila menolak permohonan harus memberikan alasan
yang tepat dan dapat diterima serta diberitahukan kepada calon
debitor tersebut.
69 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
3. Pengambilan Keputusan
Setelah diverifikasi oleh manajer koperasi kemudian di
negosiasikan kepada pimpinan koperasi perihal persetujuan
pemberian kredit tersebut maka ditentukanlah besarnya jumlah
kredit yang akan diberikan, Jumlah kredit yang dicairkan bisa sesuai
dengan permohonan dari debitor, atau hanya disetujui sebagian
kurang dari yang dimohonkan oleh debitor. Oleh karena itu untuk
selanjutnya akan dikembalikan kepada debitor apakah yang
bersangkutan mau menerima jumlah kredit yang sudah di putuskan
bila pencairannya di bawah permohonan. Jika debitor menyetujui
hasil putusan kredit atau pinjaman tersebut baru akan dilanjutkan ke
tahap selanjutnya.
Putusan persetujuan kredit di Koperasi Sumber Arto berada
di tangan pimpinan koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh
manajer koperasi. Putusan tersebut isinya antara lain :70
a). Pengajuan permohonan kredit sepenuhnya di setujui atau di
tolak
b). Pengajuan permohonan kredit disetujui meskipun tidak sebesar
yang dimohonkan, dengan pertimbangan persyaratan lain
misalnya jangka waktu yang diberikan tidak terlalu lama dari
70 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
yang dimohonkan atau khusus untuk anggota yang pernah
meminjam maka harus memperhatikan histori pembayaran
angsuran kreditnya. Jika anggota tersebut belum melunasi
pinjaman sebelumnya maka diberikan kesempatan untuk
mengajukan pinjaman lagi setelah melakukan cicilan angsuran
setengah jalan dari jangka waktu cicilan yang wajib dibayarkan
setiap bulannya dengan ketentuan jumlah pinjaman kedua tidak
boleh lebih besar dari pinjaman yang pertama.
4. Realisasi Kredit
Dari persetujuan kredit tersebut apabila debitor menyetujui
besarnya pinjaman yang akan dicairkan maka debitor akan
menandatangani perjanjian kreditnya. Di Koperasi Sumber Arto
Wonosobo perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk perjanjian
pengakuan utang.71
Perjanjian pengakuan utang ini merupakan perjanjian pokok
yang mendasari hubungan hukum hutang piutang antara debitor
dan kreditor yang mengikatkan diri dan sepakat untuk tunduk
71 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
dalam ketentuan yang sudah diperjanjikan didalamnya. Perjanjian
pengakuan utang ini berisikan ketentuan tentang :72
a). Identitas Para pihak
memuat nama, alamat, pekerjaan pihak debitor selaku
penerima hutang dan pihak kreditor selaku pemberi hutang
b). Jumlah dan angsuran pinjaman
Besarnya jumlah pinjaman yang dicairkan dan besarnya
angsuran yang wajib dibayar oleh debitor setiap bulannya
Ketentuan besarnya provisi ditetapkan 4% dari jumlah pinjaman
yang dicairkan dan besarnya bunga yang wajib dibayar setiap
ditentukan secara flat yakni sebesar 2% dari pinjaman. Selain
itu pencairan pinjaman juga dikenakan biaya administrasi
sebesar Rp. 12.000,- untuk biaya materai yang dkeluarkan.
Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran angsuran
pihak Koperasi Sumber Arto juga telah menentapkan besarnya
denda yang wajib dibayar setiap kali keterlambatan yakni
sekitar 1 % dari angsuran pokok dan 4% jika terjadi
keterlambatan pelunasan pinjaman.
72 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
d). Jangka waktu pinjaman
Kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam hal jangka
waktu pelunasan pinjaman yang diberikan.
e). Jaminan
benda atau barang yang mempunyai nilai yang dapat
dijadikan agunan bagi kreditor sebagai pertimbangan dalam
putusan pemberian kredit.
f). Kewajiban lain / biaya lain yang dikenakan perihal pinjaman
Dikenal dengan istilah biaya operasional yakni biaya yang
dikeluarkan oleh pihak koperasi dalam upaya menarik
jaminan jika debitor dianggap telah melakukan wanprestasi.
g). Ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberian pinjaman
5. Pengikatan Jaminan
Selain perjanjian pengakuan utang ini dalam hal
penyerahan jaminan kreditnya yang dipakai perjanjian jaminan
fidusia. Pembebanan fidusia disini hanya berupa penyerahan
surat-surat / dokumen kepemilikan yang sah dari objek jaminan
fidusia yang dijaminkan sedangkan fisik jaminan kendaraan
yang dijaminkan tetap berada dikekuasaan si debitor.
Selain pengikatan perjanjian kreditnya terhadap jaminan
yang diberikan oleh debitor juga dilakukan pengikatan dengan
menggunakan fidusia, perjanjian fidusianya di Koperasi Sumber
Arto Wonosobo sendiri tertuang dalam akta jaminan fidusia
yang dibuat secara notariil yang menyesuaikan ketentuan
dalam Pasal 6 UUF yang memuat hal-hal sebagai berikut :73
a). Identitas para pihak
Berisi tentang uraian identitas diri dari pihak pemberi
dan penerima fidusia yang memuat :
1). Nama
2). Alamat
3). Tempat dan tanggal lahir
4). Status marital
5). Nomor identitas diri / KTP
6). Agama
b). Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
Berisi tentang macam perjanjian dan besarnya
hutang yang dijamin dengan fidusia yang wajib dilunasi oleh
pemberi fidusia dengan mewajibkan membayar sejumlah
bunga, biaya administrasi, dan biaya lain yang dileluarkan
dalam pembuatan akta ini.
73 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
c). Uraian tentang Objek Jaminan Fidusia
Uraian benda yang menjadi jaminan dilakukan
dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan
menjelaskan tentang surat bukti kepemilikannya. Umumnya
benda yang dijaminkan oleh pemberi fidusia di Koperasi
Sumber Arto adalah kendaraan bermotor beroda dua atau
empat. Pengidentifikasian objek jaminan fidusia di Koperasi
Sumber Arto Wonosobo meliputi : 74
1). Merek kendaraan
2). Type kendaraan (untuk kendaraan bermotor beroda dua
untuk dijaminkan dibatasi minimal dengan mesin 2 tak)
3). Tahun pembuatan kendaraan
4). Nomor mesin
5). Nomor rangka
6). Nomor polisi
7). Warna kendaraan
8). Atas nama kepemilikan kendaraan
9). Nomor BPKP kendaraan
10). Nomor STNK kendaraan
74 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
d). Nilai Penjaminan
Koperasi Sumber Arto Wonosobo sebagai pihak
kreditor penerima fidusia harus menentukan besarnya nilai
penjaminan yang harus ditetapkan dalam akta jaminan
fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan
besarnya hak preferen yang dimiliki kreditor jika jaminan
fidusia itu dieksekusi atau dijual terhadap debitor yang
melakukan wanprestasi.
e). Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia
Pihak Koperasi mempunyai patokan harga
mengenai berapa harga pasar dari benda objek jaminan
fidusia misalnya harga pasaran kendaraan motor atau mobil
yang selalu mengikuti perkembangan harga sewaktu-waktu.
Pengikatan benda jaminan fidusia disini dilakukan dengan
penyerahan secara constitutum possesorium yakni dinyatakan bahwa
benda yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.
Penyerahan ini ditentukan sebagai cara yang sah untuk melahirkan
hak jaminan kebendaan yang baru, walaupun penyerahannya tidak
dilakukan secara nyata terhadap benda bergerak.
Dalam akta fidusianya sendiri mengatur tentang hak dan
kewajiban yang mengikat pihak pemberi dan penerima fidusia yang
dituangkan dalam pasal-pasal ketentuan yang wajib ditaati dan
dipenuhi selama jangka waktu perjanjian ini berlaku.
Hal-hal yang dijabarkan dalam perjanjian tersebut hanya
ditandatangani oleh debitor dan kreditor saja pada saat pencairan
pinjaman, tanpa ada unsur paksaan dan telah terjadi kata sepakat,
sehingga apabila terjadi wanprestasi debitor sudah tahu apa yang
akan dilakukan kreditor. Pada pelaksanaannya tidak sampai terjadi
eksekusi karena pihak Koperasi Sumber Arto selalu berupaya
melakukan pendekatan kepada debitor wanprestasi untuk
mengupayakan pelunasan utangnya secara kekeluargaan. Jika terjadi
penjualan barang-barang milik debitor semata-mata merupakan itikad
baik dari debitor sendiri untuk melunasi pinjamannya bukan karena
paksaan eksekusi dari pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo.
Akta jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo ini
dibuat secara notariil kemudian diperkuat dengan surat kuasa
pernyataan penyerahan kendaraan bila debitor melakukan
wanprestasi yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh debitor.
Meskipun dibuat secara notariil perjanjian dengan jaminan fidusia di
Koperasi Sumber Arto ternyata tidak didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia.
Penulis berpendapat ketentuan pendaftaran jaminan fidusia
yang tidak dipenuhi oleh pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo
merupakan bentuk pelanggaran aturan tentang jaminan fidusia yang
sudah disyaratkan dalam Pasal 11 UUF yang menyatakan benda yang
dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Sebenarnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa
fidusia yang tidak didaftarkan tidak sah, hanya saja untuk memenuhi
ketentuan untuk dapat dijadikan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Bentuk pelanggaran seperti itu sebenarnya justru akan merugikan
pihak kreditor itu sendiri karena kreditor dianggap melakukan
pembohongan mengenai keabsahan jaminan fidusia yang dibuatnya,
dan dapat diancam dengan ketentuan pidana yang sudah diatur dalam
Pasal 35 UUF yakni dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun dan denda sedikitnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) atau paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Akibat lainnya perjanjian jaminan fidusia tersebut hanya
dianggap sebagai perjanjian hutang piutang biasa. Terkait dengan
masalah pendaftaran fidusia sebenarnya merupakan hak
keistimewaan bagi kreditor karena setelah didaftarkan jaminan fidusia
lahir dan kedudukan kreditor menjadi lebih diutamakan dan lebih kuat
kedudukannya dibanding kreditor lainnya. Karena jaminan fidusia yang
tidak didaftarkan tidak mempunyai hak didahulukan atau hak preferen
baik di dalam maupun luar kepailitan dan atau likuidasi.
Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Sumber Arto
Wonosobo untuk menghindari debitor wanprestasi dengan membuat
surat pernyataan dan surat kuasa untuk mengambil alih kendaraan
yang dijadikan objek jaminan merupakan instrumen yang
dipergunakan oleh pihak koperasi dalam memberikan efek jera dan
menghimbau agar debitor selalu menaati kewajiban dalam membayar
angsuran kredit secara rutin tiap bulannya dan wajib ditandatangani
oleh debitor.75 Dengan cara demikian diharapkan debitor dapat
diminimalisir melakukan wanprestasi.
75 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit
Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber
Arto Wonosobo
Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuatlah
akta jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran maka kreditor
akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan di
mata hukum karena dalam sertifikat tersebut memuat irah-irah “ DEMI
KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA “. Dengan
demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian fidusia (parate eksekusi).
Pada pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang tidak
didaftarkan tentunya memiliki resiko yang sangat besar terhadap
kedudukan kreditor itu sendiri. Dikarenakan secara hukum perjanjian
tersebut dianggap tidak kuat untuk melakukan eksekusinya sehingga
perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia menjadi tidak
terjamin.
Jaminan fidusia yang tidak di daftarkan atau dibuat di bawah
tangan akan menimbulkan akibat hukum. Apabila kreditor melakukan
eksekusi secara sepihak karena dianggap memiliki hak akan tetapi
dengan tindakan tersebut debitor dapat mengatakan bahwa kreditor
bertindak sewenang-wenang apalagi jika debitor telah melaksanakan
sebagian dari kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Bisa dikatakan
bahwa di atas barang atau benda jaminan tersebut terdiri dari
sebagian hak kreditor dan sebagian lagi hak debitor. Tindakan seperti
itu bisa dimasukkan dalam kategori perbuatan melawan hukum yang
akan membawa dampak negatif sendiri bagi kreditor penerima fidusia.
Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu
perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum secara
hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif. secara umum perlindungan hukum
preventif disini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa berbeda
dengan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk
menyelesaikan sengketa.
Penulisan tesis ini hanya menguraikan perlindungan hukum
bagi Koperasi Sumber Arto Wonosobo selaku pihak kreditor penerima
fidusia mengingat benda jaminan berada ditangan debitor sehingga
apabila debitor wanprestasi diperlukan suatu perlindungan hukum agar
kepentingan kreditor terjamin. Adapun perlindungan hukum tersebut
ada 2 macam, yaitu :76
76 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
a. Perlindungan hukum secara umum
Ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun
baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perseorangan. Dari pengertian diatas seseorang
mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka sejak saat itu pula
semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala
perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau
dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.
Lebih lanjut lagi dalam Pasal 1132 KUHPerdata
menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama
bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu
menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada
diantara berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.
Kreditor demikian dinamakan kreditor konkuren yang harus
berbagi secara seimbang dengan kreditor lainnya guna
memperoleh suatu pelunasan utang. Hal itu dapat dirasakan
sebagai suatu kerugian karena besanya masing-masing piutang
yang dimiliki oleh masing-masing kreditor tentunya berbeda dan
dari hasil penjualan harta debitor nantinya akan dibagi secara
berimbang dengan kreditor lain.
Ketentuan jaminan fidusia sebenarnya memberikan posisi
yang istimewa bagi pihak kreditor karena didahulukan dalam
pelunasan piutang yang dimilikinya kreditor preferen hanya saja
dari segi hukum untuk dapat memiliki kekuatan hukum seperti itu
setiap jaminan fidusia yang dibuat wajib didaftarkan. Hal ini yang
wajib dilakukan oleh pihak koperasi untuk mendapat perlindungan
hukum lebih kuat dan terjamin kepastian hukumnya.
Pada prakteknya memang tidak demikian adanya karena
pihak koperasi masih berpegang dan melaksanakan prinsip
koperasi yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, bertujuan dan
mensejahterakan anggotanya sehingga tidak terlalu menganggap
ketentuan itu sebagai aturan yang mendesak.77
Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan otomatis tidak
memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor
penerima fidusia terhadap kreditor lain (Pasal 27 UUF) karena
apabila kreditor mendaftarkan maka akan timbul hak yang
didahulukan terhadap benda yang didaftarkan tersebut. Sehingga
Koperasi Sumber Arto hanya memiliki hak konkuren atas barang
77 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
milik debitor tersebut artinya jika si debitor mempunyai pinjaman di
tempat lain dan si kreditor memakai jaminan fidusia yang
didaftarkan maka hak yang dimiliki oleh Koperasi Sumber Arto
Wonosobo dapat dikalahkan oleh karena itu untuk lebih
memproteksi hal demikian hendaknya akta notariil jaminan fidusia
tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
b. Perlindungan hukum secara khusus
Secara khusus perlindungan hukum yang diberikan pada
kreditor terdapat dalam syarat umum perjanjian kredit di Koperasi
Sumber Arto Wonosobo yang termuat dalam perjanjian pengakuan
utang mengenai kewajiban debitor guna melindungi kepentingan
kreditor penerima fidusia atas perjanjian yang dibuatnya.
Pemberian pinjaman dengan dasar perjanjian kredit dan
surat kuasa untuk mengambil kendaraan secara psikologis
mendorong debitor untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang
sejalan dengan tujuan adanya pengikatan jaminan fidusia termasuk
di dalamnya yang dimaksudkan untuk memberikan hak dan
kekuasaan kepada pihak kreditor untuk memperoleh pelunasan
dari jaminan tersebut jika debitor wanprestasi.
Perlindungan hukum secara demikian dirasakan tidak sejalan
dengan apa yang sudah diatur dalam UUF karena pihak kreditor
dalam hal ini Koperasi Sumber Arto Wonosobo hanya
berkedudukan sebagai kreditor konkuren sehingga pihak Koperasi
Sumber Arto Wonosobo harus berupaya sendiri untuk memperoleh
pelunasan piutangnya jika debitornya wanprestasi dengan upaya
pencegahan antara lain pihak kreditor mencantumkan ketentuan
memberikan kuasa kepada pihak koperasi untuk mengambil
kendaraan untuk membayar seluruh utang debitor atau memaksa
debitor untuk bertanggung jawab untuk membayar sisa utangnya
apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak cukup melunasi
utang debitor.
Selain itu salah satu bentuk tertib administrasi di Koperasi
Sumber Arto akhir-akhir ini sudah mulai menerapkan sistem
informasi debitor (SID) seperti yang digunakan lembaga perbankan
ketika menerima permohonan pengajuan kredit dari calon debitor78.
Sistem Infomasi Debitor ini berfungsi untuk melihat track record
catatan financial calon debitor di keseluruhan lembaga keuangan
dan pembiayaan yang lebih dikenal dengan Checking BI.
Keuntungan menggunakan SID ini juga menjadi salah satu bentuk
upaya perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor
wanprestasi.
78 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
Dalam history SID, dapat dilihat bagaimana aktifitas
kelancaran pembayaran angsuran pinjaman di lembaga keuangan
dan pembiayaan sebelumnya yang telah memberi pinjaman
kepada calon kreditor sehingga dapat dinilai apakah calon debitor
tersebut dapat dikatakan bersih dari daftar hitam / black list atau
sedang terkena sanksi dari Bank Indonesia karena dianggap
bermasalah karena kredit macet dan sebagainya.
Pihak Koperasi Sumber Arto dalam memberikan kredit atau
pinjaman selalu menggunakan prinsip kehati-hatian agar kerugian
yang bisa ditimbulkan dapat dihindarkan sehingga sejak awal
pengajuan kredit, calon debitor benar-benar di analisis
kemampuannya apakah benar layak untuk mendapat kredit.
Berdasar hasil rekening koran SID jika terdapat
keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di lembaga
keuangan sebelumnya maka calon debitor sudah tidak dipercaya
lagi untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Sumber Arto
karena dianggap dapat menjadi masalah di kemudian hari
sehingga pihak koperasi akan menolak permohonan pengajuan
kreditnya.79
79 Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
Perlindungan hukum bagi Koperasi Sumber Arto terasa biasa
saja karena pihak Koperasi Sumber Arto menanggapi hal tersebut
sebagai suatu hal yang biasa yang tidak perlu mendapat perhatian
lebih karena selama ini debitor yang melakukan wanprestasi dapat
menyelesaikan utangnya walaupun pada akhirnya memerlukan
proses penyelesaian yang memakan waktu lama dan mundur dari
tenggang waktu yang sudah diperjanjikan.
Kebijakan Koperasi Sumber Arto Wonosobo tersebut dengan
catatan agar debitor mau memenuhi semua kewajibannya sampai
tuntas meskipun oleh debitor sendiri pada akhirnya terpaksa
menjual barang milik debitor itu sendiri untuk pelunasan utang
kepada koperasi. Hal senada juga diungkapkan oleh debitor yang
telah beberapa kali meminjam ke pihak koperasi. Meskipun pada
akhirnya harus melakukan penjualan barang milik debitor guna
pelunasan utangnya kesemua prosedurnya diselesaikan secara
damai dan musyawarah.80
Pihak debitor tidak terlalu mau dipusingkan atau berurusan
dengan prosedur perjanjian yang seharusnya ditempuh, karena
berprinsip asalkan permohonan pinjaman disetujui pihaknya sudah
dapat menerima semua kebijakan dan mengetahui benar apa yang
80 Karsidi, Debitor Koperasi Sumber Arto Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
akan dilakukan pihak kreditor lakukan di kemudian hari sehingga
berupaya dengan cara apapun untuk memenuhi kewajibannya
tersebut.81
Kondisi di atas mendukung perjanjian jaminan fidusia yang
dibuat di bawah tangan dapat direalisasikan secara nyata tanpa
menyebabkan timbulnya suatu perbuatan melawan hukum, karena
pihak koperasi sampai saat ini belum pernah melakukan eksekusi
terhadap jaminan karena masih menunggu itikad baik debitor untuk
menyelesaikan kewajibannya dengan hanya menahan dan
mengamankan jaminan tersebut.
Dalam praktek penandatanganan akta perjanjian kredit,
terutama untuk objek jaminan fidusia tidak selaku diikat dengan
akta Jaminan Fidusia, dan dengan sendirinya jaminan tidak
dibebani dengan jaminan fidusia dan tidak didaftarkan. Objek
jaminan fidusia tidak diikat dengan akta Jaminan Fidusia
dikarenakan kreditor atau Penerima Fidusia telah melakukan
analisis yang cermat mengenai watak serta kemampuan seorang
debitor atau Pemberi Fidusia, disamping objek jaminan fidusia
tersebut merupakan jaminan tambahan, karena pada saat yang
sama debitor atau Pemberi Fidusia telah menyerahkan beberapa
81 Karsidi, Debitor Koperasi Sumber Arto Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012
jaminan untuk diikat dengan perjanjian kredit, sehingga kreditor
menganggap jaminan tersebut sudah cukup.
Alasan yang lain tidak dibebaninya objek jaminan fidusia dan
tidak dibuatnya akta Jaminan Fidusia, dikarenakan plafond yang
diterima oleh debitor atau Pemberi Fidusia dari kreditor atau
Penerima Fidusia adalah kurang dari Rp. 250.000.000,- (duaratus
limapuluh juta rupiah) dan perjanjian kredit yang dibuat antara
debitor atau Pemberi Fidusia dengan kreditor atau Penerima
Fidusia dibuat secara dibawah tangan. Sedangkan alasan yang
terakhir adalah faktor biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang
debitor atau Pemberi Fidusia untuk membebani objek jaminan
fidusia dan mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia.
Dalam praktek penandatanganan perjanjian kredit, tidak
dibebani dan tidak didaftarkannya akta Jaminan Fidusia ke kantor
Pendaftaran Fidusia, antara debitor atau Pemberi Fidusia dan
kreditor atau Penerima Fidusia telah mengetahui sudah tahu betul
apa yang akan dilakukan masing-masing pihak, sehingga akibat
hukum yang timbul dikemudian hari sudah diketahui oleh masing-
masing pihak, dan kemungkinan untuk debitor wanprestasi sangat
kecil.
Kelalaian atau kesengajaan terhadap pembebanan jaminan
fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia baik yang disebabkan
pemberi, penerima fidusia atau notaris itu sendiri dapat dianggap
melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian ini
sebagai akibat dari ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 42
tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang tidak merinci dengan
tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia harus didaftarkan
setelah penerima fidusia dan pemberi fidusia menandatangani akta
jaminan fidusia di hadapan notaris.
Dalam UUF hanya mengatur secara tegas mengenai
kewajiban pembebanan dan pendaftaran fidusia serta sanksi akibat
adanya kesengajaan atau kelalaian apabila para pihak tidak
membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan jaminan
fidusia tersebut. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya perbaikan
terhadap UUF yang sudah ada untuk lebih memberikan kepastian
hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam praktiknya sebagian besar pelaksanaan pengikatan jaminan
fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo dilakukan di bawah
tangan. Hal-hal yang dijabarkan dalam akta tersebut hanya
ditandatangani oleh debitor selaku pemberi fidusia dan kreditor
selaku penerima fidusia. Meskipun demikian ada juga pengikatan
objek jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo
dilakukan dengan akta notaris, akan tetapi akta jaminan fidusia
yang sudah dibuat tersebut tidak didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia. Alasan yang melatarbelakangi pihak koperasi
sebagai kreditor penerima fidusia mengambil sikap tersebut
mengingat besarnya jumlah plafond kredit atau pinjaman yang
diberikan kepada debitor relatif kecil serta menghemat waktu dan
biaya dalam proses pemberian kreditnya.
2. Perlindungan hukum bagi pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo
selaku kreditor penerima fidusia yang memakai perjanjian jaminan
fidusia yang dibuat di bawah tangan atau tidak didaftarkan, tampak
dalam syarat umum perjanjian kredit di Koperasi Sumber Arto
Wonosobo yang termuat dalam perjanjian pengakuan utang
mengenai kewajiban debitor guna melindungi kepentingan kreditor
penerima fidusia dan diperkuat dengan adanya klausul penyerahan
benda atau objek jaminan fidusia jika debitor wanprestasi dengan
surat kuasa penyerahan kendaraan yang wajib ditandatangani
debitor dan dibubuhi materai secukupnya. Ketentuan tersebut
secara psikologis mendorong debitor untuk memenuhi
kewajibannya melunasi utang sejalan dengan tujuan adanya
pengikatan jaminan fidusia termasuk di dalamnya yang
dimaksudkan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak
kreditor untuk memperoleh pelunasan dari jaminan tersebut jika
debitor wanprestasi. Meskipun demikian pada pelaksanaan
ketentuan di atas sangat dihindari oleh pihak koperasi sendiri
karena pada prinsipnya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan
anggotanya dan lebih bersifat kekeluargaan.
B. Saran
1. Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto
Wonosobo yang dilakukan di bawah tangan disarankan agar setiap
pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat wajib
didaftarkan karena pendaftaran itu sendiri sebenarnya guna
melindungi kepentingan kreditor selaku penerima fidusia sendiri
dalam hal ini Koperasi Sumber Arto Wonosobo.
2. Pembebanan dan Pendaftaran fidusia sesuai dengan UUF akan
melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang lebih menjamin kepastian
hukum kedudukan kreditor. Kreditor penerima fidusia memiliki
keistimewaan dibandingkan dengan kreditor lainnya yakni
didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutangnya, sehingga
dirasakan lebih efektif untuk melindungi kepentingan kreditor dari
wanprestasi seorang debitor. Selain itu juga pembebanan dan
pendaftaran fidusia sesuai dengan UUF akan memberikan
perlindungan hukum yang jelas dan kuat untuk setiap perbuatan
hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dalam mengantisipasi
debitor yang melakukan wanprestasi.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
A. Hamzah dan Senjun Manulang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta : Indonesia Hiil, Co, 1984)
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung :
Citra Aditya Bakti, 2004) , Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti, 2000) , Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992) Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata,
(Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011) Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia, (Surabaya : Selaras, 2010) Arie S. Hutagalung, Analisa Yuridis Pemberian dan Pendaftaran
Fidusia , (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia. (Yogyakarta : Andi
Offset, 2000) Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan
Benda Lainnya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisontal, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit,
(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997) J.Satrio, Hukum dan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT Citra
Aditya Bakti, 2007) Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung : PT.
Pradnya Paramita, 1975)
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung :
Penerbit Alumni,1994) , Perjanjian Kredit Bank, (Bandung :
Citra Aditya Bakti, 1991) Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep dan
(Jakarta : Gahlia Indonesia,1985) Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan
UUHT, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008)
R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1977) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri,
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersil, (Jakarta : PT. Aksara
Persada Indonesia, 1988) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986) Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Internusa,1992) , Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) ,
(Yogjakarta : Liberty, 1986)
Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) Thomas Suyatno, et al., Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta :
PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003) Wardoyo dan Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,
(Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2006)
B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
C. Majalah, Surat Kabar, Internet Ratnawati W, Prasodjo, Majalah Hukum Trisakti : Pokok-pokok
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2002)
Sutan Remy Sjahdeini, Makalah Hukum Jaminan : Komentar pasal
demi pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, yang disampaikan dalam sosialisasi UU Nomor 42 Tahun 1999