TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA OLEH : ALI RAHMAN, S.H. NIM : 031414153032 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016 ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
18
Embed
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIArepository.unair.ac.id/30763/1/1. HALAMAN DEPAN.pdf · TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN. vii 8. Kepada yang maha
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TESIS
DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
OLEH :
ALI RAHMAN, S.H.
NIM : 031414153032
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
i
DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Oleh :
ALI RAHMAN, S.H
NIM. 031414153032
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
ii
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
iii
PENGESAHAN PENGUJI
TESIS
DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Oleh :
ALI RAHMAN, S.H.
NIM. 031414153032
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 24 Februari 2016
PANITIA PENGUJI
Ketua : Endang Sayekti, S.H.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
2. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H.,LL.M.
3. Dri Utari Christina R, S.H.,LL.M.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
iv
MOTTO
Hanya manusia yang dapat mendidik dan membimbing seseorang menjadi
manusia. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul ( Arianto Ahmad )
Keberhasilan yang paling manis adalah mencapai yang dikatakan oleh orang
lain sebagai tidak mungkin ( Krisna Saraswati )
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur Alhamdul lillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat saya selesaikan. Salam
dan salawat tak lupa penulis sampaikan kepada manusia sempurna penutup para
Nabi kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci, semoga
syafa’at mu engkau curahkan kepada kami.
Saya merasa pada mulanya penyusunan tesis ini terasa sangat berat untuk
memulai dan mengerjakan, namun berkat bimbingan dan petunjuk-Nya akhirnya
tesis ini dapat juga saya selesaikan. Dan terimah kasih yang tak terhingga buat
kedua orang tua saya Abdul Rahman dan Hj. Samsiah dan kedua kakak saya
Abdul Aziz, S.E., dan Muhammad Kahar, S.E. atas dukungan dan doa nya
sehingga saya mampu mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Saya sadar bahwa dari segi kualitas, tesis ini masih belum sempurna
mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu,
dengan senang hati dan tangan terbuka saya menerima kritikan dan masukan yang
bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya saya
ingin menyampaikan juga rasa hormat dan terima kasih kepada :
1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh Nasih MT Ak., selaku Rektor
Universitas Airlangga dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas
Airlangga;
2. Prof. Eman, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
vi
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi
Magister Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Sukardi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis saya, yang telah
membimbing dengan sepenuh hati dan memberikan kemudahan dalam
penyusunan tesis ini.
5. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H.,LL.M., selaku pembimbing
MKPT I dan Dri Utari Christina R, S.H.,LL.M., dan Endang Sayekti,
S.H.,M.Hum selaku dosen penguji yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran
dan bijaksana dalam meluangkan banyak waktu untuk memberikan
pengarahan agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Para Dosen Magister Hukum Universitas Airlangga Dosen pengajar Program
Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airangga, Prof. Dr. Peter Machmud
Marzuki, S.H.,M.S.,LL.M., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S., Prof.
Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno,
S.H.,M.H., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., Dr. Emmanuel Sudjatmoko, S.H.,M.S.,
Dr. Suparto Widjoyo, S.H.,M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum., Dr. Lilik
Putjiastuti, S.H.,M.H., Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.H., Dr. Herini Siti
Aisyah, S.H.,M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H.,M.H., Radian Salman, S.H.,LL.M.
Terimakasih atas bimbingan serta pengetahuan baru yang diberikan kepada
penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas
Airlangga.
7. Seluruh Pegawai Magister Ilmu Hukum dan segenap Civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
vii
8. Kepada yang maha guru Arianto Ahmad terima kasih atas keilmuan yang
engkau ajarkan, semoga keberkahan dan kesehatan tetap dilimpahkan oleh
Allah SWT
9. Kepada keluarga besar “Warung Mamake” yang telah menjadi keluarga
penulis di Surabaya, terima kasih atas masakannya yang telah
mengenyangkan penulis selama tinggal di surabaya
10. A. Ryza Fardiansyah, S.H., terima kasih atas pengetahuan yang diberikan
dalam penemuan isu hukum yang akhirnya penulis jadikan sebagai tesis
penulis
11. Muhammad Rizal Rustam, S.H.,M.H., Sayid Muh. Faldy, S.H., Muhammad
Irwan, S.H.,M.H., Raju Aphandi, S.H., A. Adriyanti Akbar, S.H.,M.H.,
Muhammad Firmansyah, S.H., Wiryawan Batara Kencana, S.H., Azrina
17. Kanda Aswan, S.H.,M.H., A. Haris Katoe, S.IP., Al Furqan, S.H., Marie
Muhammad, S.H., Dimas Tegar, S.H., Asriadi, S.T.,M.T., dan Amy Azizah
terimakasih buat kalian yang telah mengisi waktu penulis selama berada di
Surabaya.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
ix
18. Serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat
memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan bermanfaat serta berguna bagi
semua pihak yang membutuhkannya
Surabaya, 10 Maret 2016
Hormat saya,
Ali Rahman, S.H.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
x
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
xi
DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ABSTRAK
Ali Rahman (031414153032). Dekrit Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh Sukardi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang presiden dalam mengeluarkan dekrit dan menjelaskan keberlakuan dekrit yang dikeluarkan presiden
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Dekrit merupakan norma hukum yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara bertujuan untuk menormalisasikan keadaaan darurat yang terjadi dalam negara. Kewenangan Presiden untuk menetapkan suatu keadaan darurat yang di dalamnya bertentangan dengan undang-undang bahkan undang-undang dasar tidaklah bisa dipisahkan dari akar prinsip kedaulatan rakyat serta kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan suatau keadaan bahaya/darurat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang”. 2). Keberlakuan Dekrit Presiden dilihat sejauh manakah Presiden mampu mempertahankan langkah yang diambilnya, sebagai bentuk penyelamatan terhadap rakyat dan negara. Dekrit akan diterima keberlakuannya apabila mendapatkan legitimasi dari parlemen sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga Presiden dan parlemen sama-sama merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, adanya legitimasi dari parlemen tidak terlepas dari pengaruh kuat figur seorang Presiden. Berdasarkan hasil penelitian penulis merumuskan saran sebagai berikut : 1). memberikan baju hukum terhadap dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden agar sebuah dekrit mendapatkan bentuk yuridisnya. 2) menegaskan jenis keadaan darurat untuk penggunaan dekrit oleh presiden dengan merevisi Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya.
Kata Kunci : Keadaan Darurat, Dekrit, Presiden, legitimasi.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS DEKRIT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ALI RAHMAN
xii
DECREE IN THE STATE SYSTEM OF INDONESIA
ABSTRACT
Ali Rahman (031414153032). Decree In The State System Of Indonesia, Advised by Sukardi
This research aimed to analyze the president authority in issuing decrees and explain applicability of Presidential Decree
This research of normative juridical law by using the legislative approach, the conceptual approach, and the historical approach. The collecting of materials were done through by using the method of literature study with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials were studied and analyzed by using the approaches used in this study to answer the legal issues in this study.
The results showed: 1). a decree of legal norms issued by the President as the head of state aims to normalize emergency situations that occur within the country. The authority of President to establish a state of emergency in which contrary to the laws and even the constitution cannot be separated from the root principle of popular sovereignty and the state's obligation to protect its citizens. From this context of the implementation of government power, if there is an emergency that threatens the safety of citizens, the President is authorized to set an emergency state, as stated in Article 12 of the Constitution 1945, "the President declares a state of emergency. The terms and consequencies of this situations are stipulated by the Constitution". 2) Applicability of Presidential Decree is seen by the extent to whether the President is able to maintain the measures taken, as a form of redemption for his people and country. Decree will be accepted if it is validated by the parliament as representatives of the people in the government elected directly by the people. Thus, both the president and parliament become the embodiment of people’s sovereignty. The legitimacy of the parliament is affected by the strong influence of the figure of a President. Based on the results of the study authors formulate suggestions as follows: 1). provide legal suit against the decree issued by the President in order to obtain a decree juridical form. 2) confirms the types of emergencies for use by presidential decree by revising Law No. 23 of 1959 concerning the establishment of a state of danger.