teori pers dan tanggung jawab pers

Empat Teori PersTeori Pers OtoritarianMuncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang–orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas kebawah. Penguasa-penguasanya menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidakdilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit,dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan yang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan dan juga dalam menyampaikan kebenaranobjektif kepada masyarakat. Praktek – praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.

Teori Pers LiberitarianTeori ini lahir pada saat tumbuhnya demokrasi politik dan paham kebebasan berkembang pada abad ke-17, sebagai akibat revolusi industri dan digunakannya sistem ekonomi laissez-faire. Kemerdekaan koloni–koloni di Amerika dan Revolusi Perancis(1789) dengan semboyan liberty, egality, fraternity ikut serta mengembangkan pers libertarian. Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik denganyang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran

tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran. Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru diNegara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)Teori ini berkembang sebagai akibat kesadaran pada abad ke-20,dengan berbagai macam perkembangan media massa(khususnya mediaelektronik), menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab social yang baru. Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan persmutlak,banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan system jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akandapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menja-lankan fungsi komunikasi massa.Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab social sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers :Ø Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.Ø Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.

Ø Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.Ø Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan,Ø Menyediakan hiburanØ Mengusahakan sendiri biaya financial, sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.Teori Pers Totalitarian (Soviet Komunis)Teori ini berpegang pada asas kebenaran berdasarkan teori Marxis. Pers Soviet bekerja sepenuhnya sebagai alat penguasa, yang dalam hal ini adalah partai komunis. Dimana “Partai Komunis” tersebut dalam pengertian Marxis adalah rakyat. Berdasarkan pemahaman itu pers harus mengikuti kebenaran rakyat, yaitu partai yang substansinya adalah pemerintah.Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat, sehingga yang berhak menggunakan media pers hanya orang-orang yang setia pada penguasa dan anggota yang ortodok.Tugas pokok pers dalam system pers komunis adalah menyokong, menyukseskan, dan menjaga kontinuitas system social Soviet atau pemerintah partai. Dan fungsi pers komunis itu sendiri adalah memberi bimbingan secara cermat kepada masyarakat agar terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjauhkan masyarakat dari cita-cita partai.Antara teori totalitarian dengan teori otoritarian sama-sama menggunakan kata kebebasan untuk masyarakat. Namun kebebasan masyarakat bagi otoritarian adalah kepentingan bisnis, sedangkan bagi totalitarian berarti kepentingan partai. Dalam hal ini, pers Soviet harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan mendukung partai sebagai sikap dan perbuatan moral yang berorientasi pada kepentingan rakyat (manifestasi kehendak rakyat).

kebebasan pers kebebasan Pers Kebebasan pers yang dalam bahasa Inggris: freedom of the press adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya

campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebesan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyamapaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi. Kode etik jurnalistik mendefinisikan kebebasan pers sebagai kebebasan seseorang untuk menukis apa yang dia mau dan menyebarluaskannya melalui Koran , buku, atau media cetak lain, untuk dikonsumsi secara umum. Kenyataannya, ada semacam kesepakatan dari para perumus undang-undang bahwa inti dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan suatu peristiwa adalah diperbolehkannya seseorang menampilkan pendapatnya secara terang-terangan serta mengungkapkan pemikirannya tanpa adanya ikatan. Bahwaikatan apapun yang ada adalah bebtuk pengecualian, bukan merupakan hal yang inti. Kebebasan pers dan berekpresi muncul kembali di Indonesia dari perjalanan panjang, setelah menghilang selama 40 tahun. Dalam satu dasawarsa terakhir, selama awal masa Reformasi pada 1998-2008, kita berupaya membangun kembali kebebasan ini, yang pada suatu masa, setengah abad yang lampau, pernah berkembang di negeri ini pada masa 1950-an . Kebabasan pers adalah harapan kita untuk melanjutkan idealisme pers bebas yang memiliki tujuan pendidikan. Undang-undang pers yang berlaku sekarang menjamin kebebasan atau kemerdekaan pers, menghapus sistem lisensi berupa perizinan untu membatasi kebabasab pers, dan meniadakan kekuasaan pemerintah untuk melarang terbitan pers. Wartawan memiliki hak tolak, selain kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta inforamasi C. Teori-teori mengenai Kebebasan Pers Setelah perang Dunia II berakhir dan kemudian memasuki perang dingin antara barat dan timur, Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm tampil dengan empat macam teoripersnya. Untuk menjelaskan perkembangan kondisi pers di dunia. Karena teori itu muncul pada tahun 1956 berdasarkan keadaan dunia tahun 1950-an maka teori tersebut dianggap sebagai konsep yang klasik. Keempat teori pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert dankawan-kawannya itu, terdiri dari: 1. Teori Otoritarian Yang pertama muncul dalam kehidupan pers adalah teori Otoritarian karena erat kaitannya dengan pandangan filosofis tentang hakikat negara dan masyarakat. Menurut teori ini negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasai kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara adalah hal terpenting dalam pengembangan

manusia seutuhnya. Di dalam dan melalui negara manusia mencapai tujuannya sehingga tanpa negara manusia tetap menjadi manusia primitive. Hubungan antara pers dan negara pada saat teori ini lahirada dalam kerangka yang demikian itu. Teori ini bersifat otoriter, pengukuhan teori otoriter dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, pengendalian produksi secara langsung oleh pemerintah. Oleh karena keberadaan pers sepenuhnya dimaksudkan untuk menunjang pemerintah yang bersifat otoriter itu, maka pemeritah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya, sistem persberlaku sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Disi pers berfungsidari atas ke bawah (top down). . Penguasalah yang menentukan apa yang akan diterbitkan, sebab kebenaran merupakan monopoli mereka yang berkuasa. Dalam keadan yang demikian fungsi pers sekedar menyampaikan apa yang diinginkan oleh penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Kalaupun ada kebebasan yang dapat dinikmati ole pers, hal tersebut tergantung kepada kemurahan hati raja yang memiliki kekuaasaan mutlak. 2. Teori Pers Libertarian Teori pers yang berkembang pada abad ke-17 dan 18 ini sekaligus menjungkirbalikkan pandangan yang berkembang sebelumnya. Kalau pada reori Otoritarian tekanan diberikan kepada negara maka dalam teori Libertarian beralihkepada individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran demokrasi. Dalam pemikiran yang demikian itu, fungsi utamamasyarakat adalah untuk memajukan kepentinagan anggotanya sehinggga paham ini meragukan posisi negara sebagai ekspresi manusia yang tertinggi. Teori Libertarian beranggapan pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya yang membantu manusia dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki. Dalam upaya memperoleh kebenaran manusia membutuhkan kebebasan sehingga pikiran-pikiran serta informasi-informasi yang diperlukan dapat di kuasai. Cara yang paling efektif untuk menemukan kebenaran itu adalah melalui pers. Tugas pers adalah sebagai watchdog terhadap pemerintah . Menurut teori Pers Libertarian, pers bukan instrument pemerintah akan tetapisarana hati masyarakat untuk mengawasi pemeritah dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Karena itu pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemeritah. Itulah sebabnya di dalam masyarakat liberal kebebasan pers dipadang sebagai suatu hal yang sangat pokok karena dari kebebasan pers inilah dapat dilihat adanya kebebasab manusia. Ciri pers babas berdasar teori Libertarian, dapatdiperinci sebagai berikut: 1. Publikasi bebas dari setiap penyonsoran pendahuluan 2. Penerbitan dan pendistribusian terbuka

bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi 3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana 4. Tidak ada kewajiaban mempublikasiakan segala hal 5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama hanya dengan publiksi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan 6.Tudak ada batasab hukum terhadap upaya pengumpulan infotrmasi untuk kepentingan publikasi 7. Wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka . 3. Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) Teori ini tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai protesterhadap kebebasan mutlak yang diajarkan oleh teori Libertarian yangdianggap menimbulkan pemerosotan moral dalam masyarakat. Teori tanggung jawab sosial mempunyai dasar pemikiran bahwa kebebasan persharus disertai tanggung jawab kepada masyarakat . Oleh karena teori libertarian dengan kebebasan mutlak banyak menimbulkan dekadensi moral dalam masyarakat, maka teori tanggung jawab sosial memandang perlu kebebasan per itu dibatasi atas dasar moral dan etika, pers harus bertindak dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan standar-standar hukum tertentu. Teori tanggung jawab sosial dianggap sebagairevisi terhadap ketiga teori sebelumnya yang memberikan tanggung jawab yang amat kurang terhadap masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berdasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kebebasanpers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Karena itu prisip utama teori tanggung jawab sosial, dapat ditandai sebagai berikut: 1. Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat 2. Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian 3. Dalam menerima dan menerapkan kewajban tersebut, media seyogianya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada 4. Media seyogianya menghindarkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan yangmengakibatkan ketidakterbitan umum atau juga penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama 5. Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya dengan memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab . Hubungan antara pers dan masyarakat menurut teori tanggung jawab sosial diharapkan dapat berupa hubungan yang saling menguntungkan. Pers harus berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pers harus dapat memberikan tanggung jawab sosialnya

kepada masyarakat untuk mencapai perkembangan yang positif dari masyarakat itu. Sedangkan hubungan pers dan pemerintah harus merupakan hubungan antara sesama intitusi yang sama derajat, tidak sebagai pihak yang saling berhadap-hadapan. Dengan demikian pers, pemerintah dan masyarakat diletakkan dalam suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Ketiganya pers, pemerintah dan masyarakat, harus memperoleh suatu penekanan yang sama kuatnya dan memperoleh perlakuan yang sama untuk dapat memberikan gambaran dan refleksi yang wajar mengenai masalah pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam suatu negara demokrasi. . 4. Teori Pers Komunis (Marxist) Teori ini bertolak pangkal dari ajaran Karl Marx tentang perubahan sosial. Menurut teori pers komunis, perssepenuhnya merupakan alat pemerintah (partai) dan bagian integral dari negara. Konsekwensinya, pers harus tunduk kepada pemerintah. Dalam pengertian seperti ini pers tidak lebih dari alat partai komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah . Yang dilakukan pers untuk mendukung partai, dianggap perbuatan moral, akan tetapi sebaliknya setiap tindakan pers yang dianggap membahayakan atau merintangi pertumbuhan partai, dipandang sebagai perbuatan immoral. Ciri-ciri teori pers komunis ini dapat dirinci sebagai berikut: 1. Media berada di bawah pengendalian kelas pekerja karena itu melayani kepentingan kelas tersebut 2. Media tidak dimiliki secara pribadi 3. Masyarakat berhakmelakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi anti masyarakat .

MEDIA MASSA DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA   PUBLIK 20 09 2008

I. PENDAHULUAN

Seorang pakar komunikasi senior Indonesia yang sudahmeninggalkan kita, Almarhumah Prof. Dr. Astrid S. Susanto, mengritikhabis kinerja media massa di Indonesia, khususnya kalangan persdalam dengar pendapat Komisi I DPR dengan Dewan Pers. Beliaumengatakan bahwa, “Pers sekarang tak lebih baik dari zaman demokrasiliberal 1950-an yang dirasanya lebih beretika. Etika Pers sekarang

sudah mulai menipis, banyak undang-undang yang dilanggar pers,masyarakat saja yang malas untuk nuntut” (Andrie, 2002).

Suara demikian tidak hanya disampaikan oleh seorang pakarkomunikasi yang berusaha menilai tanggung jawab pers khususnya danmedia massa pada umumnya. Media sudah melupakan tanggung jawabsebagai peran media publik untuk mendapatkan informasi dan salurankomunikasi yang menjunjung nilai-nilai keterbukaan, kejujuran,hormat-menghormati, dan ketidakberpihakan pada kelompok tertentu.Semua orang, hampir dari seluruh kalangan masyarakat secara seragamsering mengatakan bahwa pers atau media di Indonesia sudah sangatkebablasan, terutama dalam mengekspresikan tentang prinsip kebebasanpers.

Semenjak era reformasi digulirkan, media massa memasuki erakebasan yang luar biasa. Pemerintah tidak lagi melakukan regulasiatas media dengan SIUP dan SIT, yang dulunya sangat sakral untukdidapatkan. Media dapat menuliskan dan menyampaikan apa saja kepadapublik tanpa regulasi sensor. Setiap figur di masyarakat kalau itumemang mau diberitakan bisa di buka ruang-ruang pribadinya, darimulai ruang tidur, halaman rumah, sampai ruang kantor yang sangatprivat untuk ukuran konsumsi publik.

“As long as you can write you can be journalist” Kalimat sindiran itudisampaikan oleh salah seorang anggota Dewan dari Partai AmanatNasional untuk menggambarkan pers indonesia yang tidak bertanggungjawab. Maksudnya, siapapun anda, sejauh bisa menulis dan memilikisaluran media, maka tulisan anda menjadi ”konsumsi” publik, andamenjadi seorang jurnalis yang tulisannya akan dibaca oleh orang ataumasyarakat. Terlepas dari apakah informasi yang disampaikan olehwartawan atau reporter itu, mendidik atau tidak mendidik,menyampaikan kejujuran atau hasutan, dan mengandung nilai-nilaikeadilan atau keberpihakan.

Gambaran di atas menunjukkan kondisi krusial yang dihadapioleh media massa dalam menjalankan fungsinya. Parlemen yangmenggodok seluruh kebijakan untuk melakukan regulasi atas media ataupers telah memiliki tingkat kemarahan yang tinggi dengan kondisisekarang. Pers sangat tidak bertanggung jawab, pers telahkebablasan, dan undang-undang atau aturan dibuat hanya untukdilanggar.

Suara dari parlemen memang layak untuk diperhatikan dalammelihat kondisi media massa, yang berkaitan dengan tanggung jawabmereka terhadap khalayak. Jika opini serupa di lemparkan kepadakhalayak untuk ditanggapi, mungkin akan mendapatkan suarapesersetujuan dengan jumlah suara mayoritas. Mengapa demikian,nampaknya kita mulai bosan dengan program atau acara televisi yangseragam hanya sekedar melihat rating yang tinggi pada stasiun lain,dengan tidak mengindahkan daya pikir dan rasionalitas publik. Setiaphari disuguhi isu, gosip, dan intrik kaum elit dan selebritis yangtidak pernah habis, dunia alam ghaib yang seolah-olah dapatditangkap oleh panca indera, serta konflik kepentingan antarkelompok penguasa dengan drama parlemen yang disiarkan secaralangsung melalui media.

Demikian pula dengan media massa cetak, seperti surat kabaryang mulai tidak mengindahkan etika dan perasaan pihak lain dalammelaporkan sesuatu. Hal ini seringkali menyulut permusuhan ditengah-tengah publik, bahkan tidak jarang merugikan surat kabar ataumajalah itu sendiri, misalnya pihak yang merasa dirugikan menyerangdan menghancurkan kantor dari media yang bersangkutan seperti yangterjadi pada penyerangan kantor Tempo dalam kasus Tommy Winata yangtelah lewat.

Menurut Lesmana, dalam tulisannya kondisi tanggung jawab persdan media massa di Indonesia mendekati atau menyerupai pers liberal.”Print it, and be damned”, beritakan dulu, urusan belakangan. Sikapdemikian mencerminkan sikap mengentengkan permasalahan, etika danhukum yang berlaku atau disebut dengan reckless disregard.

Salah satu bentuk yang sering terjadi dengan kasus demikianmisalnya, kebiasan pihak media untuk mengabaikan perasaan objekpemberitaan dengan akibat sangsi sosial setelah pemberitaan. Dalamkasus pemboman di Bali misalnya seorang jenderal diduga terlibat.Tanpa melakukan recheck kepada jenderal yang bersangkutan berbagaimedia menyajikan berita itu, hanya dengan dugaan jenderal tersebutberada di Bali pada saat hari H pemboman. Akibatnya, keluarga korbanmengalami shock dan salah satu anggota keluarganya jatuh sakit danmeninggal.

Sikap reckless disregard memperlihatkan gambaran ketidakmampuanmedia untuk bertanggung jawab atas peran dan fungsinya dalam

menjujung tinggi nilai-nilai kearifan, kejujuran, danketidakberpihakan. Seyogyanya memerankan diri sebagai pendidik,pemberi informasi yang jujur, serta memeliharan kearifan budayamasyarakat.

Bentuk lain dari sikap reckless diregard media di Indonesiaadalah kebiasaan mendongkrak atau mem-blow up berita tanpamenunjukkan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini media seringmelansir berita bohong yang sama sekali tidak didukung oleh beritaakurat. Dalam hal ini fabrikasi wartawan atau reporter terhadapperistiwa atau kejadian untuk meningkatkan daya tarik berita.Sebagai contoh kebiasaan menggunakan kalimat, ”menurut sumber yanglayak dipercaya” atau menurut sumber yang tidak mau disebutnamanya/identitasnya”, adalah bentuk dari lemahnyapertanggungjawaban terhadap fakta yang disajikan. Hal ini akanmemunculkan kebiasaan seolah-olah fakta yang tersaji adalah benarwalaupun siapa yang dapat dimintai keterangan atau klarifikasi atasfakta itu. Selanjutnya, bagi para wartawan yang ”nakal” kebiasaanseperti ini dapat dipakai sebagai bentuk rekayasa berita.

Hal lain yang menyebabkan kurangnya tanggung jawab media dalammelakukan pemberitaan pada masyarakat adalah, lemahnya penindakanhukum atas kesalahan atau kecerobohan yang dilakukan oleh oknumwartawan atau reporter. Bukti-bukti bahwa media telah melakukanpelanggaran dalam berbagai bentuk seperti penyajian fitnah, vonisoleh media (trial by the press), penyajian berita kekerasan yangberlebihan, dan pornografi baik secara verbal maupun visual sulitsekali dibuktikan secara hukum.

Perundang-undangan yang ada, UU No. 40 tahun 1999 dan Undang-undangPenyiaran tahun 2004, tidak mengatur secara tegas tentang delikpenghinaan, pencemaran nama baik, pemberitaan kekerasan dan batasan-batasan tentang pornografi. Dalam UU Pers versi orde reformasiwartawan indonesia hanya bisa melakukan tiga hal kesalahan yaitumelanggar norma agama, norma susial, dan asa praduga tak bersalah.

II. TANGGUNG JAWAB MEDIA, TELUSURAN KONSEPTUAL-TEORITIS

Jika ditelusuri lebih jauh konsep tanggung jawab sosial mediamassa, asumsi dasarnya dikerangkai atau didefnisikan dari pemikiranrasionalisme tentang manusia. Manusia adalah ”zoon logon echon” menurut

Aristoteles, yakni mahluk hidup yang mempunyai logos, sebagai saranamencari dasar kenyataan (kebenaran). Selanjutnya Thomas Aquinasmenyebutkan manusia sebagai ”Animale Rationale”, mahluk yang berfikir.Segala sesuatu yang bersifat manusiawi hanya dapat disebut manusiawisejauh yang dihasilkan oleh dirinya berdasarkan fikiran.

Melalui fikirannya manusia dapat mengatur hidupnya selarasdengan kaidah-kaidah yang keahliannya dapat diuji sendiri (self evident).Melalui dasar rasio manusia akan mengetahui dirinya sendiri sertadunianya.

Dari akar filsafat resionalisme tersebut akhirnya dapatdikembangkan dalam menuntun tanggung jawab perilaku komunikasimanusia, dari lingkungan terkecil sampai terbesar seperti negara.Termasuk dalam hal ini upaya mengembangkan sistem komunikasi.Melalui kemampuan rasionya itu manusi akan berfikir tentangperbuatan dan akibat, hak dan kewajiban, serta pemilihan peran dantanggung jawabnya.

Dengan berbekal rasionya, manusia akan mengembangkan persepsiuntuk membedakan mana hal yang bermanfaat dan mana yang tidakbermanfaat. Dengan demikian, bekal rasio yang dimilikinya akanbertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dalam membangun sistem komunikasi manusia bertanggung jawabatas perilaku, kelembagaan, kebijakan komunikasnya. Oleh karena ituself regulation dan self censorship sebagai upaya self controlledatas komunikasi yang dilakukan juga berlaku dalam pengelolaan media.

Konsep tanggung jawab media atau media responsibility selaludigandengkan dengan social, sehingga menjadi social responsibilitymedia, khususnya yang telah melahirkan empat sistem pers, FourTheories of the Press yang dikembangkan Siebert, Peterson, danSchramm.

Menurut Severin and Tankard, Empat Teori Sistem Pers tersebutmerupakan teori normatif (normative theory). Normatif teori adalah teoriyang dikembangkan berdasarkan hasil observasi dari para peneliti,tanpa melakukan pengujian atau eksperimen tarhadap teori yangdikembangkan. Keempat teori normatif tersebut adalah; AuthoritarianTheory, Libertarian Theory, Social Responsibility Theory, dan Soviet-Totalitarian Theory.

Dalam sudut pandang keempat teori tersebut, media massa ataupers memiliki beban tanggung jawab dan fungsi pelayanan yangberbeda-beda. Keempat teori tersebut menggambarkan tarik menarik diantara kepentingan pihak penguasa terhadap pers/media dengankepentingan pers atau media itu sendiri.

Teori Otoriter yang berkembang pada abad 16-17 di kerajaanInggris, merupakan sistem pengendalian media atau pers olehkerajaan. Pers harus mengabdi kepada kepentingan kerajaan danbertanggung jawab pada kerajaan atau pemerintahan. Oleh karena itumedia massa tidak dibenarkan untuk melakukan kritik terhadap mesin-mesin politik atau pemilik kekuasaan.

Sementara itu di pihak lain, media massa yang memilikikebebasan untuk mengekspresikan kepentingannya muncul dalam TeoriLibertarian yang berkembang di Amerika Serikat dan sekitarnya. Mediamassa memiliki hak-hak yang luas dan berperan sebagai kelompokdengan keleluasaan yang istimewa dalam menjalankan peran sebagaiponyampai informasi, penghibur, dan yang ebih penting lagi melakukankontrol terhadap kepentingan atau kebijakan pemerintah.

Media menurut teori ini hanya bertanggung jawab kepada pasaratau market, karena mereka hidup dan dihidupi oleh pasar. Namundemikian media tetap mengabdi kepada nilai-nilai kebenaran dankejujuran yang juga merupakan bentuk upaya kontrol secara mandiriatau self-righting process of truth.

Selanjutnya dalam tanggung jawab media menurut Teori SovietTotalitarian adalah mengabdi kepada keberhasilan dan keberlanjutansistem sosialis Soviet terutama pada kepentingan partai politikkomunis. Sistem ini berkembang di negara Uni Soviet sebelum pecah,dan negara-negara komunis baik di Asia maupun Eropa Timur. Mediamenjadi abdi atau anggota loyal dan ortodoks dari partai komunis.

Sedangkan sistem pers yang sebenarnya menunjukkan konseptanggung jawab media terdapat dalam sistem pers atau sietam mediaTanggung Jawab Sosial (Social Responsibility). Konsep tanggung jawab mediaatau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupayamenunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabditerhadap kepentingan masyarakat.

Menurut Siebert, Peterson dan Schramm dalam Severin andTankard, 1992), perbedaan esensial media dalam konsep atau teoritanggung jawab sosial adalah, ”media must assume obligation of socialresponsibility; and if they do not, someone must see they do.” Selanjutnya merekamenyatakan bahwa, media diawasi oleh opini komunitas, tindakankonsumen (consumer action), etika profesional, dan, dalam kasus mediasiaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknisdalam jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi.

Namun demikian, tanggung jawab media dalam teori tanggungjawab sosial sulit untuk dioperasionalkan, akibat rumitnya tarikulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalisyang bergerak dalam media bersangkutan. Oleh karena itu, sistem iniberada di ambang kesemuan antara sistem otoriter dan libertarian.Maksudnya, jika pemerintah ikut campur dalam merumuskan fungsi,tugas dan wewenang media sebagai ekspresi tanggung jawabnya, makasistem ini menyerupai otoritarian. Sebaliknya, jika para jurnalisdan media itu sendiri yang merumuskannya secara mandiri, maka sistemitu bergerak ke arah liberatarian.

Menurut Denis McQuaill (1987), dalam kerangka teoritispengertian tanggung jawab untuk media, merupakan perkawinan darikonsep-konsep tentang; prinsip kebebasan dan pilihan individual,prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadapmasyarakat. Nampaknya sulit untuk menerapkan tarik-menarikkepentingan yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab media,tetapi secara teoritis, Teori ini memiliki dua kerangka, yakni;

1. Pengembangan lembaga publik, tetapi mandiri, untuk mengelola siaran, pengembangan mana pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan cakupan dan kekuatan politis dari tanggung jawab sosial.

2. Pengembangan profesionalisme lebih lanjut sebagai sarana untukmencapai standar prestasi yang lebih tinggi, pada saat yang sama mempertahankan pengaturan oleh media sendiri. Menurut Smith dalam Mc Quail (1991), wujud pengembangan profesionalisme dalam sebuh negara diperlihatkan dari adanya instrumen pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku ajeg dan adil seperti; kode etik jurnalistik, pengaturan periklanan, peraturan antimonopoli, pembentukan dewan pers, tinjauan berkala oleh komisi pengkajian, pengkajian perlementer, dan sistem subsidi pers.

Dalam kerangka teori tanggung jawab sosial, menurut Denis McQuail(1991) makna tanggung jawab media massa di batasi pada:

1. Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.

2. Kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran,ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.

3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukumdan lembaga yang ada.

4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.

5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan membe-rikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.

6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yangtinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

7. Wartawan dan media profesional seyogyanya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.

Dalam menjelaskan tanggung jawab media salah satu sudutpandang yang dikemukakan oleh pembaharu intelektual muslim pada erareformasi Islam di Iran, menyatakan bahwa media massa pada negara-negara Islam yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab berbedadengan negara-negara Barat pada umumnya.

Kunci poko pemikiran Aytullah Al-Uzhman Ali Khamanei (2004)menyatkan bahwa, tanggung jawab sosial media di samping membangunmasyarakatnya juga memerangi propaganda-propaganda pers barat.

Tanggung jawab utama media massa adalah mengatur dan memberipetunjuk pemikiran, kebudayaan, akhlak dan tingkah laku kepadamasyarakat guna membenahi dan menjauhkan pemikiran, kebudayaan, danakhlak mereka dari pencemaran.

Menurut Ali Khamanei tujuan sebuah media massa yang memilikikomitmen dan tanggung jawab, sangat berbeda dengan tujuan sebuahmedia yang tugasnya mendukung kepentingan illegal pemiliknya. Mediasebaliknya harus mampu meningkatkan taraf pengetahuan dan pandangan

agama masyarakat, menguatkan akar keyakinan keagamaan, sertamenyelamatkan opini umum dari pengaruh serangan budaya musuh yangmerusak.

Dari rangkuman tanggung jawab media tersebut, dapat dijabarkansebagai berikut:

1. Media massa, dengan cara dan berbagai metode persuasi yang positif, harus aktif membina dan menghidupkan nilai-nilai mulia pada pribadi-pribadi masyarakat, seperti perhatian pada etika, senang bekerja, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri,serta keberanian jiwa dan raga.

2. Media harus mampu mendukung penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan akan meningkatkan tekhnologi, dan hal ini dengan sendiri akan memajukan taraf hidup manusia sekaligus memberikan kebaikan kepada negara. Konsekwensinya, di dalam negeri, terdapat berbagai aktivitas yang positif. Karena itu, kemajuan dan maraknya Ilmu pengetahuan juga menjadi salah satu tanggung jawab terpenting media-media massa ini.

3. Selanjutnya media bertanggung jawab dalam menciptakan tempat-tempat atau wahana rekreasi dan permainan penting bagi masyarakat. sebuah media massa yang baik haruslah dapat menciptakan kegairahan dan kegembiraan yang sehat dalam masyarakat.

4. Keadilan sosial juga merupakan point-point yang harus digarap oleh media massa untuk membangun komitmen dan menjunjung peradaban. Media harus mengajarkan kepada orang miskin untuk meraih sifat mulia dan menghilangkan perasaan rendah diri. Sedangkan kepada orang-orang kaya, media harus mampu mengajak untuk membantu fakir miskin.

5. Dalam membangun perhatian masyarakat, media harus melakukannyasecara konstruktif dan positif. Misalnya tidak melakukan paksaan.

6. Meyakinkan khalayak bahwa pesan yang disajikan bersifat ilmiahatau mengedepankan rasio/logikan dan tidak membodohi mereka. Oleh karena itu riset adalah pekerjaan yang sangat penting dalam penyajian pesan oleh media. Pekerjaan yang didahului oleh riset atau dikerjakan atas dasar ilmu pengetahuan selalu memiliki kelebihan dan sisi menarik.

7. Media tidak menyajikan program atau pesan yang seolah-olah mengedepankan seni, namun di lain pihak merendahkan martabat kemanusiaanya itu sendiri. Seni dalam media harus disajikan secara agung dan tidak menipu khalayak.

III. PENUTUP

Perbandingan kondisi yang ada tentang media massa di Indonesiadan kajian konseptual, menunjukkan sebuah kesenjangan yang nyata.Pers dan media Indonesia belum mampu menunjukkan profesionalismeperan dan tanggung jawabnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan komentaratau suara dari parlemen dan komentar masyarakat.

Namun demikian tidak sepenuhnya pihak media massa atau perssendiri yang disudutkan. Kondisi demikian di antaranya dipicu olehkondisi internal pers atau media itu sendiri. Salah satu hal yangdibicarakan misalnya rendahnya tingkat pendidikan SDM mediakhususnya wartawan, rendahnya ngkat pendapatan atau gaji wartawanatau awak media, yang menyebabkan mereka tidak mampu menghadapituntutan kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya lemahnya pengawasan dankontrol masyarakat atas isi media, seolah-olah apa yang disajikanoleh media adalah benar atau bisa diterima.

Daftar Pustaka

Khamenei, Ayatullah Al-Uzhman Sayyid Ali, ”Karakteristik danStrategi Media Terpacaya, Perspektif, www.irib.ir, 2005.

Andrie, Taufik, “Media Kepala Batu”, Pantau, www.pantau.or.id, 2005.

Lesmana, Tjipta, ”Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Harus Berimbang,Sinar Harapan, www.sinarharapan.co.id, 2005.

Littlejoh, Stephen W., Theories of Human Communication, California:Wadsworth, 1989.

McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Erlangga, 1991.

Severin, Werner J., dan James W. Tankard Jr., Communication Theories:Origins, Methodes, and Uses in the Mass Media, New York: Longman,1991.

TEORI-TEORI TENTANG PERS

TEORI-TEORI TENTANG PERS

1.Teori pers otoritarian : Teori ini menganggap Negara sebagaiekspresi tertinggi dari pada kelompok manusia, yang mengungguli masyarakat dan individu. Negara adalah hal yang sangat penting yang dapat membuat manusia menjadi manusia seutuhnya anpa Negara manusia menjadi primitif tidak mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu pers adalat alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat.Prinsip-prinsipnya : a. Media selamanya tunduk pada penguasab. Sensor dibenarkan tak dapat diterima.c. Kecaman terhadap penguasa dan penympangannya kebijakannya d. Wartawan tidak memiliki kebebasannya2. Teori Pers Libertarian : Teori menganggab bahwa pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menetukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Pers berhadapan dengan pemerintah Pers bukanlah alat kekuasaan pemerintah. Teori ini menganggab sensor sebagai hal yang Inkonstitusional.Tugas-tugasnya : a. Melayani kebutuhan ekonomi (iklan)b. Melayani kehidupan politikc. Mencari keuntungan (kelangsungan hidupnya)d. Menjaga hak warga Negara (control social)e. Memberi hiburan.Ciri-cirinya : a. Publikasi bebas dari penyensoranb.Tidak memerlukan ijin penerbitan, pendistribusianc. Kecaman terhadap pejabat, partai politik tidak dipidanad.Tidak adak kewajiban untuk mempublikasikan segala hal . e. Publikasi kesalahan dilindungi sama dengan publikasi kebenaransepanjang menyangkut opini dan keyakinan.f. Tidak ada batas hukum dalam mencari beritag. Wartawan mempunyai otonomi professional.3. Pers Tanggung Jawab Sosial, mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hatinurani insan pers sebab kemerdekaan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat.4. Teori Pers komunis, menyatakan pers adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara

sehingga pers itu tunduk kepada negara. Ciri-ciri pers Komunisadalah :a. Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut.b. Media tidak dimiliki secara pribadi.c. Masyarakat berhak melakukan sensor.KODE ETIK JURNALISTIK Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanyakepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbukauntuk dikontrol oleh masyarakat.Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukanlandasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalisti:Pasal 1Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.Penafsiran :1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuaidengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengajadan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:Cara-cara yang profesional adalah:a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;b. menghormati hak privasi;c. tidak menyuap;1. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto,suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;2. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajiangambar, foto, suara;3. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;4. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.Pasal 3Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.Penafsiran 1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Halini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.Pasal 4Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis,dan cabul.Penafsiran 1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya olehwartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.Pasal 5Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.Penafsiran1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.Pasal 6Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.Penafsiran 1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.Pasal 7Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.Penafsiran 1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.Pasal 8Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang

lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.Penafsiran1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatusebelum mengetahui secara jelas.2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.Pasal 9Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.Pasal 10Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaanmaaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.Penafsiran 1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.Pasal 11Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.Penafsiran 1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perludiperbaiki.Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers vss