Teori monitoring dan evaluasi

TEORI MONITORING DAN EVALUASI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ANGGARANSPESIALISASI KEBENDAHARAAN NEGARA SEMESTER VI

2012 -2013

PERTEMUAN II

PENGERTIAN MONITORING1. Monitoring is the continuous assessment of the intervention and its environment. It

takes place at all levels of management and uses both formal reporting and informal communications

2. Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang integral, bagian penting dari praktek manajemem yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari (Casely & Kumar 1987)

3. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (PP 39/2006)

4. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program / proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program / proyek itu selanjutnya (Harry Hikmat)

5. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan

PENGERTIAN MONITORING

1. Dapat dilakukan dengan metoda pengumpulan dan analisis informasi secara teratur.

2. Dilakukan untuk menilai apakah masukan sudah digunakan, apakah dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan apakah keluaran dihasilkan sesuai rencana.

3. Umumnya berfokus secara khusus pada efisiensi.

4. Sumber data yang penting digunakan adalah alat verifikasi pada tingkat kegiatan dan keluaran yang umumnya merupakan dokumen internal maupun eksternal seperti: Laporan bulanan / triwulan, catatan kerja dan perjalanan, catatan pelatihan, notulen rapat dan sebagainya pada perjalanan pelaksanaan program / kegiatan, dokumen pengumpulan data, laporan konsultan dan sebagainya.

PENGERTIAN MONITORING

5. Dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visits)

Monitoring melalui laporan kemajuan yang di peroleh dari laporan

dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani

program / kegiatan utama atau pendukung yang meliputi

persentase target dan realisasi serapan dana serta prosentase

target dan realisasi kemajuan kegiatan.

6. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada :

Perkembangan realisasi penyerapan dana

Realisasi pencapaian target kinerja / output

Kendala yang dihadapi

TUJUAN MONITORING

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana

2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi

3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.

4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,

5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan

FUNGSI MONITORING

Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

PRINSIP-PRINSIP MONITORING

1) Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus

2) Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi

3) Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.

4) Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi

5) Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku

6) Monitoring harus obyektif

7) Monitoring harus berorientasi pada tujuan program

MANFAAT MONITORING

BAGI PENANGGUNGJAWAB

1. Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervisi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja

2. Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan

3. Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya.

4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya

BAGI PENGELOLA

1. Membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat

2. Mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik.

3. Sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi proyek

PENGERTIAN EVALUASI1. Evaluasi adalah penilaian berkala rehadap relevansi, penampilan, efisiensi dan

dampak proyek tentang waktu, daerah atau populasi," (Casely & Kumar 1987)

Sedangkan interprestasinya secara umum bagi banyak organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian yang komprehensif terhadap keluaran dan dampak proyek; apa sumbangannya terhadap pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi bisanya dilakukan baik oleh orang dalam maupun orang luar untuk membantu pihak terkait dan pembuat keputusan belajar dan menerapkan pelajaran yang sudah dipetik. Evaluasi berfokus khusus pada dampak dan sustainibilitas.

2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi input, output, dan outcome terhadap rencana dan standar yang didasarkan atas : Sumber daya yang digunakan Indikator dan sasaran kinerja output kegiatan untuk kegiatan pokok Indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program Evaluasi dilakukan secara sistematis, obyektif, dan transparan (Bappenas)

PENGERTIAN EVALUASI3. Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis

menginvestigasi efektifitas program. /Menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus

4. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program / proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program / proyek

5. Mehren dan Lehmann, 1987 “Evaluasi adalah suatu proses perencanaan memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan”

6. Drs. Wayan Nurkancana “Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu”

7. Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar (PP 39/2006)

PENGERTIAN EVALUASI

8. Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program

9. Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan

10. Berbagai pembanguan, program, kegiatan sudah dilakukan. Apakah kita tahu dampak programpembangunan tersebut ?

11. Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai intervensi : Mana yang berhasil vs tidak ? Mana yang dilanjutkan dan / atau direplikasi vs dihentikan ? Mana yang didukung anggaran pusat vs anggaran daerah ?

(Dadang Solihin)

JENIS EVALUASI BERDASARKAN WAKTU PELAKSANAANNYA

Ex-ante evaluation

Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana

Untuk memilih dan menentukan : Skala prioritas Cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

On going evaluation

Dilakukan pada saat pelaksanaan rencana kegiatan

Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Ex-post evaluation

Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir

Untuk melihat apakah pencapaian (keluaran / hasil / dampak) program mampu mengatasi masalah yang ingin dipecahkan

Untuk menilai program dari sisi : Efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan) Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) Manfaat (dampak terhadap kebutuhan)

JENIS EVALUASI BERDASARKAN FOKUSNYA

Formatif

Fokus pada bidang kinerja yanglebih baik (kegiatan, program, atau kebijakan)

Sumatif

Fokus pada hasil (akibat)

Prospektif

Menjawab pertanyaan : Menjawab program / kegiatan / kebijakan ini harus dievaluasi ? Apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan upaya / sumberdaya yangdipergunakan ?

KERANGKA KONSEPTUAL & KRITERIA EVALUASI

Kerangka konseptual

1. Menjadi bagian dari desain program

2. Perencanaan yang baik sejak awa

3. Dukungan dari pemangku kepentingan

4. Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program

5. Alokasi sumber daya yang memadai

Kriteria Evaluasi

6. Relevansi : sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan

7. Efektivitas : suatu ukuran sejauh mana sebuha kegiatan mencapai tujuan

8. Efisiensi : mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitaif dalam hubungannya dengan masukan

9. Dampak : perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak

10. Keberlanjutan : mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi

TUJUAN EVALUASI

Untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program / kegiatan, keluaran, manfaat, dan dampak dari program / kegiatan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program / kegiatan selanjutnya

FUNGSI EVALUASI

Moh. Rifai (1986) Evaluasi sebagai pengukur kemajuan; Evaluasi sebagai alat perencanaan; Evaluasi sebagai alat perbaikan.

Soewardji Lazaruth (1994)

mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati; menganalisa semua hasil pemantauan (monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan

PENTINGNYA EVALUASI

1. Memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program / kegiatan

2. Menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan

3. Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan

4. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.

5. Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan

PRINSIP-PRINSIP EVALUASI

1) Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.

2) Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi

3) Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.

4) Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.

5) Prinsip penggunaan kritis

6) Prinsip kegunaan atau manfaat

(Nanang Fattah : 1996)

PERBEDAAN & PERSAMAAN MONITORING & EVALUASI

Evaluasi berbeda daripada monitoring, tapi relatif sangat dekat. Keduanya, monitoring dan evaluasi adalah alat manajemen. Pada kasus di dalam monitoring, informasi untuk mengetahui kemajuan menurut yang disetujui sebelumnya di dalam rencana dan jadwal rutin yang dikumpulkan. Ketidakcocokan antara actual dengan pelaksanaan yang direncanakan haruslah dilakukan identifikasi dan koreksi.

Evaluasi lebih berkisah (episodik) daripada monitoring. Evaluasi mirip dengan monitoring tetapi terdapat penambahan penggunaan sumber informasi. Banyak sumber-sumber informasi yang diidentifikasi selama mengkaji ulang proyek ketika ada kebutuhan untuk mengetahui mengapa input tidak berperan penting dalam perencanakan output. Fokus evaluasi relatif spesifiK kepada petanyaan mengenai efektifitas dan dampak yang ditentukan untuk mempengaruhi pelayanan atau program mendatang.

Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program

Monitoring bersifat spesifik program. Sedangkan Evaluasi tidak hanya dipengaruhi oleh program itu sendiri, melainkan varibel-varibel dari luar.

PERBEDAAN & PERSAMAAN MONITORING & EVALUASI

MONITORING EVALUASI

Kapan ? Terus menerus Akhir setelah program

Apa yang diukur ? Output dan proses; sering focus terhadap input, kegiatan, kondisi / asumsi

Dampak jangka panjang, kelangsungan

Siapa yang terlibat ? Internal Internal dan eksternal

Sumber informasi ? Sistem rutin, survey kecil, dokumen internal, laporan

Dokumen eksternal dan internal, laporan assessment dampak, riset dan evaluasi

User ? Manajer dan staff Manajer, staff, donor, konsultan, stakeholder, organisasi lain

Penggunaan hasil Koreksi minor program Koreksi mayor program Perubahan kebijakan, startegi, masa mendatang, termasuk penghentian program

PERBEDAAN & PERSAMAAN MONITORING & EVALUASI

Monitoring EvaluasiMenilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan

Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program

Akuntabilitas penyampaian input programDasar untuk aksi perbaikanPenilaian keberlanjutan program

Akuntabilitas penggunaan sumber dayaPembelajaran terhadap hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masyarakat

Apakah pelaksanaan sesuai rencanaApakah terdapat penyimpanganApakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan

RelevansiKeberhasilanKefektifan biaya

PembelajaranDilaksanakan terus-menerus atau secara berkala dalam program berjalan

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

BAHAYA TIDAK ADANYA MONITORING & EVALUASI

Penilaian kinerja dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersediaan info parsial

Mekanisme cross check & balance dari masyarakat tidak optimal

MENGAPA MONITORING & EVALUASI DIPERLUKAN ?

1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu : keputusan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan perencanaan nasional

2. Membantu pemerintah dalam :

Pengembangan dan analisis kebijakan serta pengembangan program

Mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program, dan kegiatan

3. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas, apakah telah mencapai sasaran

KUNCI KEBERHASILAN MONITORING & EVALUASI

Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan danmenjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah

Ada 3 kunci utama :

• Pemanfaatan informasi M&E

• Kualitas informasi M&E

• Kesinambungan M&E

PRASYARAT MONITORING & EVALUASI1. Harus ada demand : menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan

penggunaan informasi M&E

2. Harus ada insentif : menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan

3. Harus ada champion : pemerintah yang memiliki pemahaman benar tentang sistem dan M&E (alat dan

metode) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E bagi pemerintah

Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang menyeluruh

4. Harus ada pelatihan : menciptakan SDM yang memiliki keahlian memadai

PENGALAMAN EMPIRIS : AUSTRALIA

Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akhir 1980-an) yang dikelola Kemenkeu :

• Semua K/L wajib melakukan evaluasi

• Semua K/L wajib menyampaikan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program-program apa yang dievaluasi, isu-isu yang ditanyakan, dan metode evaluasi)

Hasil (1994) :

• Hampir 80% usulan anggaran dan sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi

• Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet

• Informasi M&E juga digunakan secara intensif

(Dadang Solihin)

PENGALAMAN EMPIRIS : CHILI

Menkeu mengembangkan sistem M&E pemerintah secara menyeluruh (sejak 1994) :

• Sekitar 1.550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak

• Pelaksanaan pihak ketiga (perguruan tinggi dan perusahaan konsultan), dengan TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi

Informasi dan berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganilis kinerja anggaran K/L sebagai masukan dalampebuatan keputusan anggaran pemerintah

Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan “target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai K/L

(Dadang Solihin)

KAITAN MONITORING-EVALUASI DENGAN FUNGSI LAINNYA

PLANNING

REPORTING BUDGETINGM & E

IMPLEMENTATION

LATAR BELAKANG PERLUNYA MONITORING & EVALUASI SISTEM

PENGANGGARAN

1.REFORMASI KEUANGAN NEGARA

2.DASAR HUKUM

REFORMASI KEUANGAN NEGARA

Tuntutan akan good governance (akuntabilitas, prediktabilitas, transparansi, partisipasi)

Adanya benang merah yang jelas antara perencanaan dan penganggaran

Sistem penganggaran yang berbasis output dan outcome dan bukan lagi berbasis input (PBK)

Adanya sistem penganggaran yang berkesinambungan dalam kurun waktu jangka menengah / KPJM

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada kementerian /lembaga dalam penggunaan sumber dayanya dalam rangka pencapaian output dan outcome (let the managers manage)

Tuntutan atas penyelenggaraan fungsi treasuri yang lebih optimal

Tanggung jawab penggunaan keuangan yang lebih tegas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Pasal 3

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Pasal 12

(2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

DASAR HUKUM

Pasal 27

(1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

DASAR HUKUM

2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

a. penyusunan rencana;

b. penetapan rencana;

c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan

d. Evaluasi pelaksanaan rencana Pasal 29

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

(3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

DASAR HUKUM Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

4. PP No. 39 tahun 2006

5. PP No. 90 tahun 2010 Pasal 5

(1) Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan:

a. kerangka pengeluaran jangka menengah;

b. penganggaran terpadu; dan

c. penganggaran berbasis Kinerja.

(2) RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi:

a. klasifikasi organisasi

b. klasifikasi fungsi

c. klasifikasi jenis belanja

DASAR HUKUM

(3) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen:

a. indikator Kinerja;

b. standar biaya; dan

c. evaluasi Kinerja.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

Pasal 7

(1) Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan.

(2) Berdasarkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan.

DASAR HUKUM

(3) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.

(4) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dari program yang sedang berjalan dan mengkaji usulan Inisiatif Baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya.

(5) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengintegrasian hasil evaluasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Inisiatif Baru diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 9

(1) Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga.

DASAR HUKUM

Pasal 19

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

(2) Pengukuran dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. tingkat Keluaran (output);

b. capaian Hasil (outcome);

c. tingkat efisiensi;

d. konsistensi antara perencanaan dan implementasi; dan

e. realisasi penyerapan anggaran.

(3) Hasil pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

DASAR HUKUM

Pasal 20

(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan

tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas

pencapaian Kinerja Kementerian/Lembaga.

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam

penetapan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga.

TERIMA KASIH