TENTANG - pbiftk.uin-suska.ac.id filedasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 11.

-1-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 66 TAHUN 2010

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikantidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karenatelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN . . .

www.djpp.depkumham.go.id

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAANPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan LembaranNegara Nomor 5105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 danangka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17Adan ketentuan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuddengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturankewenangan dalam penyelenggaraan sistempendidikan nasional oleh Pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yangdidirikan masyarakat, dan satuan pendidikanagar proses pendidikan dapat berlangsungsesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatanpelaksanaan komponen sistem pendidikan padasatuan atau program pendidikan pada jalur,jenjang, dan jenis pendidikan agar prosespendidikan dapat berlangsung sesuai dengantujuan pendidikan nasional.

3. Pendidikan . . .


-3-

3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upayapembinaan yang ditujukan kepada anak sejaklahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yangdilakukan melalui pemberian rangsanganpendidikan untuk membantu pertumbuhan danperkembangan jasmani dan rohani agar anakmemiliki kesiapan dalam memasuki pendidikanlebih lanjut.

4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkatTK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikananak usia dini pada jalur pendidikan formalyang menyelenggarakan program pendidikanbagi anak berusia 4 (empat) tahun sampaidengan 6 (enam) tahun.

5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkatRA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikananak usia dini pada jalur pendidikan formalyang menyelenggarakan program pendidikandengan kekhasan agama Islam bagi anakberusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)tahun.

6. Pendidikanterstrukturpendidikanpendidikan

formal adalah jalur pendidikan yangdan berjenjang yang terdiri atasdasar, pendidikan menengah, dan

tinggi.

7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikanpada jalur pendidikan formal yang melandasijenjang pendidikan menengah, yangdiselenggarakan pada satuan pendidikanberbentuk Sekolah Dasar dan MadrasahIbtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat sertamenjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikanpada satuan pendidikan yang berbentuk SekolahMenengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah,atau bentuk lain yang sederajat.

8. Sekolah . . .


-4-

8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD,adalah salah satu bentuk satuan pendidikanformal yang menyelenggarakan pendidikanumum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkatMI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikanformal dalam binaan Menteri Agama yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengankekhasan agama Islam pada jenjang pendidikandasar.

10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnyadisingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakanpendidikan umum pada jenjang pendidikandasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuklain yang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar yang diakui sama atau setara SD atauMI.

11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnyadisingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal dalam binaan Menteri Agamayang menyelenggarakan pendidikan umumdengan kekhasan agama Islam pada jenjangpendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutandari hasil belajar yang diakui sama atau setaraSD atau MI.

12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikanpada jalur pendidikan formal yang merupakanlanjutan pendidikan dasar, berbentuk SekolahMenengah Atas, Madrasah Aliyah, SekolahMenengah Kejuruan, dan Madrasah AliyahKejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

13. Sekolah . . .


-5-

13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnyadisingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakanpendidikan umum pada jenjang pendidikanmenengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan darihasil belajar yang diakui sama atau setara SMPatau MTs.

14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkatMA, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal dalam binaan Menteri Agamayang menyelenggarakan pendidikan umumdengan kekhasan agama Islam pada jenjangpendidikan menengah sebagai lanjutan dariSMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat ataulanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atausetara SMP atau MTs.

15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnyadisingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakanpendidikan kejuruan pada jenjang pendidikanmenengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan darihasil belajar yang diakui sama atau setara SMPatau MTs.

16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnyadisingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal dalam binaan Menteri Agamayang menyelenggarakan pendidikan kejuruandengan kekhasan agama Islam pada jenjangpendidikan menengah sebagai lanjutan dariSMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat ataulanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atausetara SMP atau MTs.

17. Pendidikan . . .


-6-

17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikanpada jalur pendidikan formal setelah pendidikanmenengah yang dapat berupa programpendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis,dan doktor, yang diselenggarakan olehperguruan tinggi.

17A. Akademi adalah perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan vokasi dalam1 (satu) cabang atau sebagian cabang ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

18. Politeknik adalah perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan vokasi dalamsejumlah bidang pengetahuan khusus.

19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan akademikdan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplinilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi.

20. Institut adalah perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan akademikdan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompokdisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atauseni dan jika memenuhi syarat dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi.

21. Universitas adalah perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan akademikdan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlahilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni danjika memenuhi syarat dapat menyelenggarakanpendidikan profesi.

22. Program . . .


-7-

22. Program studi adalah program yang mencakupkesatuan rencana belajar sebagai pedomanpenyelenggaraan pendidikan yangdiselenggarakan atas dasar suatu kurikulumserta ditujukan agar peserta didik dapatmenguasai pengetahuan, keterampilan, dansikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalahhimpunan sumber daya pendukung programstudi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmupengetahuan, teknologi, seni, dan/atauolahraga.

24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalahhimpunan sumber daya pendukung, yang dapatdikelompokkan menurut jurusan, yangmenyelenggarakan dan mengelola pendidikanakademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu)rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,seni, dan/atau olahraga.

25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteriaminimal tentang sistem pendidikan di seluruhwilayah hukum Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

26. Standar pelayanan minimal adalah kriteriaminimal berupa nilai kumulatif pemenuhanStandar Nasional Pendidikan yang harusdipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

27. Kurikulum adalah seperangkat rencana danpengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahanpelajaran, serta cara yang digunakan sebagaipedoman penyelenggaraan kegiatanpembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan.

28. Dosen . . .


-8-

28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwanpada perguruan tinggi dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan, danmenyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni melalui pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat.

29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftardan belajar pada perguruan tinggi.

30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen danmahasiswa pada perguruan tinggi.

31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakansecara terstruktur dan berjenjang.

32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikannonformal yang terdiri atas sekumpulan wargamasyarakat yang saling membelajarkanpengalaman dan kemampuan dalam rangkameningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalahsatuan pendidikan nonformal yangmenyelenggarakan berbagai kegiatan belajarsesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasarprakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalahpendidikan yang diselenggarakan setelahmemenuhi Standar Nasional Pendidikan dandiperkaya dengan keunggulan kompetitifdan/atau komparatif daerah.

35. Pendidikanpendidikan

bertarafyang

internasionaldiselenggarakan

adalahsetelah

memenuhi Standar Nasional Pendidikan dandiperkaya dengan standar pendidikan negaramaju.

36. Pembelajaran . . .


-9-

36. Pembelajaran adalah proses interaksi pesertadidik dengan pendidik dan/atau sumber belajarpada suatu lingkungan belajar.

37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yangpeserta didiknya terpisah dari pendidik danpembelajarannya menggunakan berbagaisumber belajar melalui teknologi komunikasi,informasi, dan media lain.

38. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagipeserta didik yang memiliki tingkat kesulitandalam mengikuti proses pembelajaran karenakelainan fisik, emosional, mental, sosial,dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakatistimewa.

39. Pendidikan berbasis masyarakat adalahpenyelenggaraan pendidikan berdasarkankekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, danpotensi masyarakat sebagai perwujudanpendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

40. Pendidikan informal adalah jalur pendidikankeluarga dan lingkungan.

41. Organisasi profesi adalah kumpulan anggotamasyarakat yang memiliki keahlian tertentuyang berbadan hukum dan bersifatnonkomersial.

42. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yangberanggotakan berbagai unsur masyarakat yangpeduli pendidikan.

43. Komite sekolah/madrasah adalah lembagamandiri yang beranggotakan orang tua/walipeserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan.

44. Kementerian . . .


- 10 -

44. Kementerian adalah kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan nasional.

45. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

46. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendidikannasional.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuanmemajukan pendidikan nasional berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, denganmenerapkan manajemen berbasissekolah/madrasah pada jenjang pendidikandasar dan menengah dan otonomi perguruantinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkanpada prinsip:

a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuanpendidikan yang bertujuan utama tidakmencari keuntungan, sehingga seluruh sisalebih hasil kegiatan satuan pendidikanharus digunakan untuk meningkatkankapasitas dan/atau mutu layanan satuanpendidikan;

b. akuntabilitas . . .


- 11 -

b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dankomitmen satuan pendidikan untukmempertanggungjawabkan semua kegiatanyang dijalankan kepada pemangkukepentingan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemiksatuan pendidikan dalam memberikanlayanan pendidikan formal yang memenuhiatau melampaui Standar NasionalPendidikan secara berkelanjutan;

d. transparansi, yaitu keterbukaan dankemampuan satuan pendidikan menyajikaninformasi yang relevan secara tepat waktusesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan standar pelaporanyang berlaku kepada pemangkukepentingan.

e. akses berkeadilan, yaitu memberikanlayanan pendidikan formal kepada calonpeserta didik dan peserta didik, tanpapengecualian.


Pasal 53

(1) Satuan pendidikan wajib memberikan layananpendidikan kepada calon peserta didik danpeserta didik, tanpa memandang latar belakangagama, ras, etnis, gender, status sosial, dankemampuan ekonomi.

(2) Satuan . . .


- 12 -

(2) Satuan pendidikan wajib menjamin aksespelayanan pendidikan bagi peserta didik yangmembutuhkan pendidikan khusus, dan layanankhusus.

4. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua)pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B yang berbunyisebagai berikut:

Pasal 53A

(1) Satuan pendidikan menengah dan satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan kewenangan masing-masing wajibmengalokasikan tempat bagi calon peserta didikberkewarganegaraan Indonesia, yang memilikipotensi akademik memadai dan kurang mampusecara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluhpersen) dari jumlah keseluruhan peserta didikbaru.

(2) Satuan pendidikan menengah dan satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan kewenangan masing-masing wajibmenyediakan beasiswa bagi peserta didikberkewarganegaraanberprestasi.

Indonesia yang

(3) Satuan pendidikan menengah dan satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan kewenangan masing-masing wajibmenyediakan bantuan biaya pendidikan bagipeserta didik berkewarganegaraan Indonesiayang tidak mampu secara ekonomi dan yangorang tua atau pihak yang membiayai tidakmampu secara ekonomi.

(4) Bantuan . . .


- 13 -

(4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), diberikan kepadapaling sedikit 20% (dua puluh persen) darijumlah seluruh peserta didik.

(5) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh Pemerintah dapat mengalokasikanbeasiswa bagi warga negara asing.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa danbantuan biaya pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53B

(1)

(2)

Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh Pemerintah wajib menjaring peserta didikbaru program sarjana melalui pola penerimaansecara nasional paling sedikit 60% (enam puluhpersen) dari jumlah peserta didik baru yangditerima untuk setiap program studi padaprogram pendidikan sarjana.

Pola penerimaan secara nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak termasukpenerimaan mahasiswa melalui penelusuranminat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis.

(3) Peserta didik baru yang terjaring melalui polapenerimaan secara nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didikyang tidak mampu secara ekonomi dan yangorang tua atau pihak yang membiayai tidakmampu secara ekonomi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai polapenerimaan secara nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.

5. Di antara . . .


- 14 -

5. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan10 (sepuluh) pasal yakni Pasal 58A, Pasal 58B,Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, Pasal 58F, Pasal58G, Pasal 58H, Pasal 58I, dan Pasal 58J yangberbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengahyang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua)organ yang terdiri atas:

a. kepala sekolah/madrasah yang menjalankanfungsi manajemen satuan pendidikan anak usiadini jalur formal, pendidikan dasar, dan/ataupendidikan menengah; dan

b. komite sekolah/madrasah yang menjalankanfungsi pengarahan, pertimbangan, danpengawasan akademik.

Pasal 58B

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dinijalur formal, pendidikan dasar, dan/ataupendidikan menengah yang diselenggarakanoleh Pemerintah atau pemerintah daerahmenggunakan tata kelola sebagai berikut:a. kepala sekolah/madrasah menjalankan

manajemen berbasis sekolah/madrasahuntuk dan atas namaGubernur/Bupati/Walikota atau MenteriAgama sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

b. komite sekolah/madrasah memberibantuan pengarahan, pertimbangan, danmelakukan pengawasan akademik kepadadan terhadap kepala sekolah/madrasah.

(2) Manajemen . . .


- 15 -

(2) Manajemen berbasis sekolah/madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan kewenangan kepalasekolah/madrasah menentukan secara mandiriuntuk satuan pendidikan yang dikelolanyadalam bidang manajemen, yang meliputi:

a.b.c.d.

rencana strategis dan operasional;struktur organisasi dan tata kerja;sistem audit dan pengawasan internal; dansistem penjaminan mutu internal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaansatuan pendidikan anak usia dini jalur formal,pendidikan dasar, dan/atau pendidikanmenengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan PeraturanGubernur/Bupati/WalikotaMenteri Agama.

Pasal 58C

atau Peraturan

(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anakusia dini jalur formal, pendidikan dasar,dan/atau pendidikan menengah yangdiselenggarakan oleh masyarakat menggunakantata kelola yang ditetapkan oleh badan hukumnirlaba yang sah berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakanberdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalamPasal 49 ayat (2).

Pasal 58D

(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh Pemerintah memiliki paling sedikit4 (empat) jenis organ yang terdiri atas:

a. rektor . . .


- 16 -

a. rektor, ketua, atau direktur yangmenjalankan fungsi pengelolaan satuanpendidikan tinggi;

b. senat universitas, institut, sekolah tinggi,akademi, atau politeknik yang menjalankanfungsi pertimbangan dan pengawasanakademik;

c. satuan pengawasan yang menjalankanfungsi pengawasan bidang non-akademik;dan

d. dewan pertimbangan yang menjalankanfungsi pertimbangan non-akademik danfungsi lain yang ditentukan dalam statutasatuan pendidikan tinggi masing-masing.

(2) Nama organ sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalamstatuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organselain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggimasing-masing.

Pasal 58E

(1) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58D ayat (1) huruf adiangkat dan diberhentikan oleh Menteri atauMenteri Agama, sebagai pemimpin satuanpendidikan tinggi.

(2) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dibantu oleh beberapaunsur pimpinan pada tingkat satuanpendidikan tinggi dan/atau pada tingkatfakultas atau sebutan lain yang sejenis.

(3) Jumlah . . .


- 17 -

(3)

(4)

Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuanpendidikan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam statuta satuan pendidikantinggi masing-masing atas persetujuan Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pendayagunaan aparatur negara.

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatandan pemberhentian rektor, ketua, atau direktursebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 58F

(1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah sebagaiberikut:

a. rektor, ketua, atau direktur menjalankanotonomi perguruan tinggi untuk dan atasnama Menteri dalam bidang pendidikantinggi, penelitian, pengabdian kepadamasyarakat dan bidang lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. senat universitas, institut, sekolah tinggi,akademi, atau politeknik memberipertimbangan dan melakukan pengawasanterhadap rektor, ketua, atau direktur dalampelaksanaan otonomi perguruan tinggibidang akademik;

c. satuan pengawasan melakukan pengawasanpelaksanaan otonomi perguruan tinggibidang non akademik untuk dan atas namarektor, ketua, atau direktur;

d. dewan . . .


- 18 -

d. dewan pertimbangan memberipertimbangan otonomi perguruan tinggibidang non-akademik dan fungsi lain sesuaistatuta kepada rektor, ketua, atau direktur.

(2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri ataskewenangan rektor, ketua, atau direkturmenentukan secara mandiri satuan pendidikanyang dikelolanya antara lain dalam:

a. bidang manajemen organisasi, yaitu:

1. rencana strategis dan operasional;2. struktur organisasi dan tata kerja;3. sistem pengendalian dan pengawasan

internal; dan4. sistem penjaminan mutu internal,yang ditetapkan oleh rektor, ketua, ataudirektur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

b. bidang akademik, yaitu:

1. norma, kebijakan, dan pelaksanaanpendidikan:

a) persyaratan akademik mahasiswa yangakan diterima;

b) pembukaan, perubahan, danpenutupan program studi;

c) kerangka dasar dan strukturkurikulum serta kurikulum programstudi;

d) proses pembelajaran;e) penilaian hasil belajar;f) persyaratan kelulusan; dang) wisuda.

2. norma, kebijakan, serta pelaksanaanpenelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.

c. bidang . . .


- 19 -

c. bidang kemahasiswaan, yaitu:1. norma dan kebijakan kemahasiswaan;2. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler

dan ekstrakurikuler;3. organisasi kemahasiswaan; dan4. pembinaan bakat dan minat mahasiswa.

d. bidang sumber daya manusia, yaitu:

1. norma dan kebijakan pengelolaan sumberdaya manusia;

2. persyaratan dan prosedur penerimaansumber daya manusia;

3. penugasan dan pembinaan sumber dayamanusia;

4. penyusunan target kerja dan jenjang karirsumber daya manusia; dan

5. pemberhentian sumber daya manusia,yang ditetapkan oleh rektor, ketua, direktursesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan bidang kepegawaian.

e. bidang sarana dan prasarana, yaitu:

1. norma dan kebijakan pengelolaan saranadan prasarana; dan

2. penggunaan sarana dan prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Otonomi perguruan tinggi dalam:

a. bidang keuangan yaitu:

1. norma dan kebijakan pengelolaan bidangkeuangan;

2. perencanaan dan pengelolaan anggaranjangka pendek dan jangka panjang;

3. tarif setiap jenis layanan pendidikan;

4. penerimaan, pembelanjaan, danpengelolaan uang;

5. melakukan . . .


- 20 -

5. melakukan investasi jangka pendek danjangka panjang;

6. melakukan pengikatan dalam tri dharmaperguruan tinggi dengan pihak ketiga;

7. memiliki utang dan piutang jangkapendek dan jangka panjang; dan

8. sistem pencatatan dan pelaporankeuangan.

b. bidang sumber daya manusia yaitu jenis danbesar gaji serta tunjangan yang melekat padagaji yang diberikan di atas gaji dantunjangan melekat yang diterima pegawainegeri sipil.

c. bidang sarana dan prasarana yaitu:

1. pembelian dan tatacara pembelian saranadan prasarana;

2. pencatatan sarana dan prasarana;

3. penghapusan sarana dan prasarana,

dapat dijalankan apabila satuan pendidikantinggi menerapkan pola pengelolaan keuanganbadan layanan umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaansatuan pendidikan tinggi, dan otonomiperguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statutamasing-masing satuan pendidikan tinggi yangditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomiperguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (3) yang sesuai dengan karakteristikpengelolaan satuan pendidikan tinggiditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam . . .


- 21 -

(6) Dalam hal satuan pendidikan tinggi tidakmenerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum maka otonomi sebagaimanatercantum pada ayat (3) diatur dengan polapengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 58G

(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh masyarakatmenggunakan tata kelola yang ditetapkan olehbadan hukum nirlaba yang sah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakanberdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalamPasal 49 ayat (2).

Pasal 58H

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan kewenangan masing-masingmenanggung seluruh biaya investasi, biayaoperasional, beasiswa, dan bantuan biayapendidikan bagi satuan pendidikan dasar yangdiselenggarakan oleh Pemerintah ataupemerintah daerah.

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan kemampuan dan kewenangan masing-masing menanggung biaya investasi, biayaoperasional, beasiswa, dan/atau bantuan biayapendidikan bagi satuan pendidikan anak usiadini jalur formal dan/atau pendidikanmenengah yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah . . .


- 22 -

(3) Pemerintah sesuai dengan kemampuankeuangan negara menanggung biaya investasi,biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuanbiaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggiyang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional,beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikanbagi satuan pendidikan anak usia dini jalurformal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikanmenengah yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah disalurkankepada kepala sekolah/madrasah dan dikelolasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional,beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikanbagi satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah disalurkankepada rektor, ketua, atau direktur dan dikelolasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58I

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakanoleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapatmenerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum.

Pasal 58J

(1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraansatuan pendidikan wajib diwujudkan palingsedikit dengan:

a. menyelenggarakan . . .


- 23 -

a. menyelenggarakan tata kelola satuanpendidikan berdasarkan prinsip tata kelolasatuan pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 ayat (2);

b. menyeimbangkan jumlah peserta didik,kapasitas sarana dan prasarana, pendidik,tenaga kependidikan serta sumber dayalainnya;

c. menyelenggarakan pendidikan tidak secarakomersial; dan

d. menyusun laporan penyelenggaraanpendidikan dan laporan keuangan tepatwaktu, transparan, dan akuntabel sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitaspengelolaan dan penyelenggaraan satuanpendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 60

(1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

a.

b.

c.

d.

pendidikan anak usia dini;

pendidikan dasar;

pendidikan menengah; dan

pendidikan tinggi.

(2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:a. pemerintah daerah yang menyelenggarakan

satuan pendidikan anak usia dini jalurformal, pendidikan dasar dan menengah;

b. Kementerian . . .


- 24 -

b. Kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang agamamenyelenggarakan satuan pendidikan anakusia dini jalur formal, pendidikan dasar danmenengah;

c. Kementerian yang menyelenggarakansatuan pendidikan tinggi; dan

d. masyarakat yang menyelenggarakan satuanpendidikan anak usia dini jalur formal,pendidikan dasar, menengah, dan/atautinggi, melalui badan hukum yangberbentuk antara lain yayasan,perkumpulan, dan badan lain sejenis.


Pasal 170

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah, berstatussebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawainegeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawainegeri sipil sebagaimana dimaksud padaayat (1) membuat perjanjian dengan kepalasekolah/madrasah atau rektor, ketua, ataudirektur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isiperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Menteri.

8. Judul . . .


- 25 -

8. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyisebagai berikut:

BAB XIII

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUANPENDIDIKAN

9. Ketentuan Pasal 182 diubah dan di antara ayat (9)dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a)sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1) Pendirian program atau satuan pendidikananak usia dini formal, pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan tinggiwajib memperoleh izin Pemerintah ataupemerintah daerah sesuai dengankewenangannya.

(2)

(3)

(4)

Izin pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK,yang memenuhi standar pelayanan minimumsampai dengan Standar Nasional Pendidikan,diberikan oleh bupati/walikota.

Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,yang memenuhi Standar Nasional Pendidikanmenjadi satuan dan/atau program pendidikanbertaraf internasional diberikan oleh Menteri.

Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,yang memenuhi Standar Nasional Pendidikanmenjadi satuan dan/atau program pendidikanberbasis keunggulan lokal, diberikan olehbupati/walikota.

(5) Izin . . .


- 26 -

(5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk satuan pendidikan khusus padajenjang pendidikan dasar dan menengahdiberikan oleh gubernur.

(6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, danpendidikan keagamaan dikeluarkan olehMenteri Agama.

(7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, danpendidikan keagamaan menjadi satuandan/atau program pendidikan bertarafinternasional atau berbasis keunggulan lokaldikeluarkan oleh Menteri Agama.

(8)

(9)

Izin pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk universitas dan institut yangdiselenggarakan oleh Pemerintah diberikan olehPresiden atas usul Menteri.

Izin pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk sekolah tinggi, politeknik, danakademi yang diselenggarakan oleh Pemerintahdiberikan oleh Menteri setelah mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

(9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakanoleh masyarakat diberikan oleh Menteri atasusul pengurus atau nama lain yang sejenis daribadan hukum nirlaba yang sah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia diluar negeri diberikan oleh Menteri.

(11) Ketentuan . . .


- 27 -

(11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata carapemberian izin satuan pendidikan formalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan ayat (10) diatur dengan PeraturanMenteri.

10. Ketentuan Pasal 184 diubah, dan ditambahkan1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 184berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

(1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikanformal meliputi isi pendidikan, jumlah dankualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaanpendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi,serta manajemen dan proses pendidikan.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud padaayat (1) berpedoman pada ketentuan dalamStandar Nasional Pendidikan.

(3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pendirian satuan pendidikanharus melampirkan:

a. hasil studi kelayakan tentang prospekpendirian satuan pendidikan formal dari segitata ruang, geografis, dan ekologis;

b. hasil studi kelayakan tentang prospekpendirian satuan pendidikan formal dari segiprospek pendaftar, keuangan, sosial, danbudaya;

c. data mengenai perimbangan antara jumlahsatuan pendidikan formal dengan pendudukusia sekolah di wilayah tersebut;

d. data . . .


- 28 -

d. data mengenai perkiraan jarak satuanpendidikan yang diusulkan di antara gugussatuan pendidikan formal sejenis;

e. data mengenai kapasitas daya tampung danlingkup jangkauan satuan pendidikan formalsejenis yang ada; dan

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untukkelangsungan pendidikan paling sedikituntuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh kementerian lain atau lembaga pemerintahnonkementerian, selain harus memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhipersyaratan:a. memiliki program-program studi yang

diselenggarakan secara khas terkait dengantugas dan fungsi kementerian atau lembagapemerintah nonkementerian yangbersangkutan; dan

b. adanya undang-undang sektor terkait yangmenyatakan perlu diadakannya pendidikanyang diselenggarakan secara khas terkaitdengan tugas dan fungsi kementerian ataulembaga pemerintah nonkementerian yangbersangkutan.

(5) Kewenangan membuka, mengubah, danmenutup program studi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 58F ayat (2) huruf (b) butir (1.b)diberikan secara bertahap kepada perguruantinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapanpemberian kewenangan untuk membuka danmenutup program studi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

11. Di antara . . .


- 29 -

11. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 (dua)pasal baru yakni Pasal 184A dan Pasal 184B yangberbunyi sebagai berikut:

Pasal 184A

(1) Perubahan perguruan tinggi dapat dilakukanmelalui:

a. perubahan nama dan/atau bentuk darinama dan/atau bentuk perguruan tinggitertentu menjadi nama dan/atau bentukperguruan tinggi yang lain;

b. penggabungan 2 (dua) atau lebih perguruantinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggibaru;

c. 1 (satu) atau lebih perguruan tinggibergabung ke perguruan tinggi lain;

d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruantinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentukperguruan tinggi yang lain.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk perguruan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah dilakukansetelah mendapat pertimbangan dari Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pendayagunaan aparatur negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahanperguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 184B

(1) Penutupan universitas dan institut yangdiselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkanoleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Penutupan . . .


- 30 -

(2) Penutupan sekolah tinggi, politeknik, danakademi yang diselenggarakan oleh Pemerintahditetapkan oleh Menteri.

(3) Penutupan perguruan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat dilakukanoleh badan hukum penyelenggara pendidikansetelah ijin dicabut oleh Menteri.

(4) Penutupan perguruan tinggi atau pencabutanijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) dilakukan apabilaperguruan tinggi yang bersangkutan tidak lagimemenuhi syarat pendirian atau prosespenyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupanperguruan tinggi atau pencabutan ijinsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Menteri.

12. Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207 berbunyisebagai berikut:

Pasal 207

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuaidengansanksi

kewenangannyaadministratif

dapatberupa

memberikanperingatan,

penundaan atau pembatalan pemberiansumber daya pendidikan kepada satuanpendidikan, penutupan satuan pendidikandan/atau program pendidikan yangmelaksanakan pendidikan yang tidak sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 53B ayat (1),Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2)dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal162 ayat (2), Pasal 184, dan Pasal 184A.

(2) Pengenaan . . .


- 31 -

(2)

(3)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak meniadakanpengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberian sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.

13. Di antara Pasal 220 dan Pasal 221 disisipkan6 (enam) pasal yakni Pasal 220A, Pasal 220B,Pasal 220C, Pasal 220D, Pasal 220E, dan Pasal 220Fyang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220A

(1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan olehUniversitas Indonesia, Universitas GadjahMada, Institut Teknologi Bandung, InstitutPertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, danUniversitas Airlangga masih tetap berlangsungsampai dilakukan penyesuaian pengelolaannyaberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian pengelolaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3(tiga) tahun sebagai masa transisi sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Pengalihan status kepegawaian dosen dantenaga kependidikan pada UniversitasIndonesia, Universitas Gadjah Mada, InstitutTeknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,UniversitasPendidikan

SumateraIndonesia,

Utara,dan

UniversitasUniversitas

Airlangga yang sebelumnya berstatus sebagaipegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum MilikNegara diatur berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Universitas . . .


- 32 -

(4) Universitas Indonesia, Universitas GadjahMada, Institut Teknologi Bandung, InstitutPertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara,UniversitasUniversitas

PendidikanAirlangga

Indonesia,ditetapkan

dansebagai

perguruan tinggi yang diselenggarakan olehpemerintah.

(5) Penetapan lebih lanjut masing-masingperguruan tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai perguruan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkandengan Peraturan Presiden.

Pasal 220B

(1) Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia,Universitas Gadjah Mada, Institut TeknologiBandung, Institut Pertanian Bogor, UniversitasSumateraIndonesia,

Utara,dan

UniversitasUniversitas

PendidikanAirlangga,

menerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum.

(2) Penetapan penerapan pola pengelolaankeuangan badan layanan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalamperaturan pemerintah mengenai pengelolaankeuangan badan layanan umum.

(3)

(1)

Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselesaikan palinglambat 31 Desember 2012.

Pasal 220C

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negarayang telah memperoleh pemisahan kekayaannegara yang ditempatkan sebagai kekayaanawal Perguruan Tinggi Badan Hukum MilikNegara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)tahun wajib menyelesaikan pengalihankekayaan negara kepada Menteri.

(2) Para . . .


- 33 -

(2)

(1)

Para pihak pada perjanjian yang telah dibuatoleh Perguruan Tinggi Badan Hukum MilikNegara dengan pihak lain wajib disesuaikandengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintahini.

Pasal 220D

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,pendidikan dasar, dan/atau pendidikanmenengah yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah tetapmengelola satuan pendidikan sampai dilakukanpenyesuaian tata kelola paling lama 4 (empat)tahun sejak Peraturan Pemerintah inidiundangkan.

(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh Pemerintah tetap mengelola satuanpendidikan sampai dilakukan penyesuaian tatakelola paling lama 3 (tiga) tahun sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikananak usia dini jalur formal, pendidikan dasar,dan/atau pendidikan menengah yangdiselenggarakan oleh Pemerintah ataupemerintah daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Agamaatau Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya.

(4) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanoleh Menteri.

(5) Ketentuan . . .


- 34 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaiantata kelola satuan pendidikan anak usia dinijalur formal, pendidikan dasar, dan/ataupendidikan menengah yang diselenggarakanoleh Pemerintah atau pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Menteri Agama atauPeraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuaidengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaiantata kelola satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 220E

Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yangtelah berstatus badan hukum, tetapmenyelenggarakan satuan pendidikan sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenaibadan hukum nirlaba.

Pasal 220F

(1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan olehUniversitas Pertahanan yang sebelumnyaadalah Badan Hukum Pendidikan PemerintahUniversitas Pertahanan dinyatakan masih tetapberlangsung sejak tanggal 31 Maret 2010sampai Universitas Pertahanan menyesuaikantata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintahini.

(2) Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga)tahun sejak Peraturan Pemerintah inidiundangkan.

(3) Universitas Pertahanan ditetapkan sebagaiperguruan tinggi yang diselenggarakan olehpemerintah.

(4) Penetapan . . .


- 35 -

(4) Penetapan lebih lanjut Universitas Pertahanansebagai satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah diatur denganPeraturan Presiden.

Pasal 220G

(1) Pengelolaan keuangan Universitas Pertahananmenerapkan pola pengelolaan keuangan badanlayanan umum.

(2) Penetapan penerapan pola pengelolaanbadan layanan umum sebagaimana

keuangandimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam PeraturanPemerintah mengenai Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum

(3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselesaikan palinglambat 31 Desember 2012.

Pasal 220H

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam:a. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000

tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagaiBadan Hukum Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000tentang Penetapan Universitas Gadjah Madasebagai Badan Hukum Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor271);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000tentang Penetapan Institut Pertanian Bogorsebagai Badan Hukum Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 272);

d. Peraturan . . .


- 36 -

d. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000tentang Penetapan Institut Teknologi Bandungsebagai Badan Hukum Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 273);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003tentang Penetapan Universitas Sumatera Utarasebagai Badan Hukum Milik Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 125);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004tentang Penetapan Universitas PendidikanIndonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 13);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagaiBadan Hukum Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6); dan

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010tentang Badan Hukum Pendidikan PemerintahUniversitas Pertahanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48);

masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagaifungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini danperaturan perundang-undangan sesudah masatransisi.

Pasal 220ITata kelola perguruan tinggi yang dinyatakan masih tetapberlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 220Hadalah tidak termasuk tata kelola keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .


- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal 28 September 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,pada tanggal 28 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 112


TENTANG - pbiftk.uin-suska.ac.id filedasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 11.

Documents