MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN SURABAYA a. bahwa dala'm rangka meningkatkan penyelenggaraan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran (BP2tP) Surabaya diperlukan adanya Standar Pelayanan Minimal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran Surabaya; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); "-.. , ' 3.· Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rep4blik Indonesia Nomor 4310);
66
Embed
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2010/KM._No_._17_Tahun_2010... · pelaksanaan diklat pembentukan keahlian pelaut, diklat penjenjangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARANSURABAYA
a. bahwa dala'm rangka meningkatkan penyelenggaraanmutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan danPelatihan IImu Pelayaran (BP2tP) Surabaya diperlukanadanya Standar Pelayanan Minimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Perhubungan tentang Penetapan StandarPelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan PelatihanIImu Pelayaran Surabaya;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
"-.., '
3.· Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Rep4blik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentangKepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentangPelaporal'). Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembarali· Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara ~epublik Indonesia Nomor 4585);
11. PeraturanPresiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian NegaraRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007tentang Persyaratan Administrasi Dalam RangkaPengusulan dan Penetapan Satuan Kerja InstansiPemerintah untuk menerapkan Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum;
14. SKB Tiga Menteri Nomor : KM.41/2003-5/U/KB/2003-KEP.208 AlMEN/2003 tentang Quality Standard System.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian,serta Sertiftkasi Kepelautan.
\'
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADABALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARANSURABAYA.
Standar Pelayanan Minimal pada Balai Pendidikan danPelatihan IImu Pelayaran merupakan pedoman pelayananMinimal pada Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yangwajib dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan IImuPelayaran Surabaya dalam penyelenggaraan kegiatanpelayanan kepada masyarakat.
\'
Standar Pelayanan Minimal pada Balai Pendidikan danPelatihan IImu Pelayaran Surabaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 meliputi standar isi, standar proses, standarkompetensi lulusan, standar pendidik dan tenagakependidikan, standar sarana dan prasarana, standarpengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaianpendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteriini.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Balai Pendidikandan Pelatihan IImu Pelayaran Surabaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, merupakan tolok ukur kualitaspelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.
Pasal4
(1) Standar Pelayanan Minimal pada Balai Pendidikan danPelatihan IImu Pelayaran Surabaya yang telah ditetapkansecara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3wajib dievaluasi secara berkelanjutan oleh Kepala BalaiPendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran Surabaya.
(2) HasH evaluasi Standar Pelayanan Minimal pada BalaiPendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran Surabaya,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Menteri Perhubungan.
PasalS
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Maret 2010
MENTERI PERHUBUNGAN RI
ttd
FREDDY NUMBERI
SALINAN Peraturan ini disarrtpaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Keuangan;3. Menteri Pendidikan Nasional;4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan
Laut;7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut;9. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran Surabaya.
SALINAN resmi sesuaiKepala Biro Cia
UMA RIS, SH, MM, MHPembina Tingkat I '(IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001
NomorTanggal
KM 17 Tahun 20108 Maret 2010
BABI
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas
pokok Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran (BP21P)
Surabaya, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria
minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan"-pendidikan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan
yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai
perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Acuan, kriteria, atau
standar dimaksud diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan
Minimum BP21PSurabaya.
Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran Surabaya dalam
mewujudkan lulusan yang berkualitas perlu proses pendidikan secara
teratur dan terarah dengan pedoman. Standar Pelayanan Minimal yang
disusun meliputi beberapa indikator antara lain:
a. Mutu lulusan;
b. Ketepatan Waktu;
c. Biaya terjangkau; "-\'
d. Ketersediaan pelayal1an dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek
legalitas dalam pelaksanaannya, dan
e. Mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
1.2.1. MaksudMaksud disusunnya Standar Pelayanan Minimal BP21P
Surabaya adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan
kepada masyarakat secara merata dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi
khususnya dalam\pelayanan penyelenggaraan pendidikan di
setiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan
dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu,
biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa pendidikan.
1.2.2. TUjuan
TUjuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal BP21P
Surabaya agar dapat diperoleh pemahaman dan keseragaman
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kepelautan
yang menjadi tugas pokok Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu
Pelayaran dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan
(customer satisfaction).
Ruang Iingkup Standar Pelayanan Minimum pelaksanaan diklat di
BP21PSurabaya terdiri atas:
1. Proses penerimaan calon peserta diklat;
2. Proses pembelajaran;
3. Proses evaluasi pendidikan dan sertifikasi di setiap jenjang tanpa
meninggalkan kualitas pelayanan dan ketepatan waktu;
4. Efisiensi biaya dan legalitas pelaksanaannya.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara BukanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 43, Tambf!,han Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
"-5, Tambahan Lembaran-t-Jegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah< Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar"
Nasional Pendidikan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 50 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK05/2007 tentang
Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. SKB Tiga Menter; t'{omor: KM.41/2003-5/U1KB/2003-KEP.208
AlMEN/2003 tentang Quality Standard System.
1. Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batasan
tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan
diktat dengan memperhatikan pelayanan dasar dengan
12. Konstruksi dan Stabilitas Kapal 12 0 30(Ship Construction and Stabili ) 18 0
13. Hukum Maritim (Maritime Law) 24 0 ---24
Sub Jumlah 267 184 519
Jumlah339 184 591
591
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUE 15
- Introduction, safety and survival 0.75 0- Emeraencv situation 1.5 0- Evacuation 0.75 0- Survival craft and rescue boat 1.5 0- Personal life saving appliances 0.75 0- Survival at sea and helicopter assistance 0.75 0.75- Lifeboat engine and accessories 0.5 1- Emergency radio equipment " 0.75 0.75- Signaling equipment and pyrotechnics 0.75 0.75- Best use of survival craft facilities 0 0.75- Drill in the use of personal life-saving 0 0.75appliances- Drill in launching and recovering boats 0 0.75- Review and final assessment 1.5 0
2. FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING 18- Introduction and safety principles 0.75 0- Theorv of fire 1.5 0- Fire prevention 0.75 0- Fire detectors 0.75 0- Fixed fire extinauishing systems 1 0.5- Miscellaneous fire fighting equipment 0.75 0- Ship's fire fighting organization- Fire fighting methods 1.5 0- Fire fighting drills 0 4.5- Review and final assessment 3 0
• 3. ELEMENTARY FIRST AID 12- General principles 0.5 0- Body structure and functions" 1 0- PositioninQ of victims 0.5 0.5- The unconsciousness casualty 0.5 1- Resuscitations 0.5 1.5- Bleedina 0.5 1, - Management of shock 0.5 0.5- Burns and scald, and accidents caused 1 0be electricity- Rescue and transport of casualtv 0.5 1- Other Topics (Red cross and review) 1 0
4. PERSONAL SAFETY AND SOCIAL 30RESPONSIBILITY- Emeraencv procedures 3.00 0.75
HOURSNR SUBJECT AREA
CLASS DEMO SUBTOTAL
- Pollution prevention and protection at sea 5.25 1.50- Safe work practices and health hazards 3.75 0.75on board- Communications 1.50 0.75- Human relationship on board societv 7.50 2.25- Review and evaluation '- 3.00 0
TOTAL \' 75
KURIKULUM PROGRAM SURVIVAL CRAFT AND RESCUEBOATS (SCRB)Durasi : 30 JamBased On: Revised SCTW Reg. VI-2, IMO Model Course 1.23
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. Introduction and safety 0.75 0 0.752. Emergency situations 1.25 0 1.253. Principles of survival 1 0 14. Use of survival equipment 0 3 35.. Methods of helicopter rescue 1 0.5 1.56. Survival craft and rescue boats '- 0.75 0 0.757. Launchina arranaements
,0.75 0 0.75
8. Life boat engine and accessories 1 0.5 1.59. Evacuation 0.75 0 0.7510. Sianaling equipment and pyrotechnics 0.25 0.5 0.75
, 11. Action to be taken aboard survival craft 1.5 0 1.512. First aid 0.75 0.75 1.513. Drills in launchina and recovering boats 0 3 314. Launching and handling survival craft in 1.5 0 1.5rough weather15. Radio equipment 0.5 1 1.516. Drills in launchina life raft 0 3 317. Practical exercises and evaluating 0 6 6
TOTAL 11.75 18.25 30
KURIKULUM PROGRAM ADVANCED FIRE FIGTHING (AFF)Durasi : 36 JamBased On: Revisea SCTW Sec. A- 6/3, IMO Model Course 2.03
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. INTRODUCTION, SAFETY AND 0.75 a 0.75PRINCIPLES2. THEORY OF FIRE
- Condition of fires 0.25 a 0.25- Principles of fire fighting 0.5 a 0.5- Properties of flammable materials 0.25 a 0.25- Fire hazards and spread of fire 0.25 a 0.25- Classification of fires and appropriate 0.25 a 0.25extinguishing agents
3. FIRE CONTROL ABOARD SHIPS- Areas of fire hazard 0.75 a 0.75- Fire precautions 0.75 a 0.75
4. SHIP FIRE FIGHTING ORGANIZATION 1.5 a 1.55. TRAINING OF SEAFARES IN FIRE 3 a 3FIGHTING6 PROCEDURES FOR FIRE FIGHTING
- Ship at sea 0.75 a 0.75- Ship in port 0.75 a 0.75- Ship having cargo of dangerous goods 0.75 a 0.75- Oil tankers 0.75 a 0.75
7. INSPECTIONS AND SERVICING OF FIREAPPLIANCES AND EQUIPMENT- Fire alarm 0.5 0.5 1- Fire detection equipment 0.5 0.5 1- Fixed fire extinguishing equipment 1 0.5 1.5- Fire main, hydrants, hoses and nozzles 0.5 0.5 1- Portable and mobile fire-extinguishing 0.5 0.5 1equipment- Fireman's outfit 0.5 0.5 1- Fire control plans 0.25 a 0.25
8. FIRE FIGHTING PROCESS HAZARD- Dry distillation 0.75 a 0.75- Chemical reaction 0.75 a 0.75
Boiler uptake fires "- 0.75 a 0.75- I'
- Fires in water - tube boilers 0.75 a 0.759. FIRST AID 1.5 1.5 310. FIRE INVESTIGATION AND REPORTING 3 3 6
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL11. CASE STUDIES
- Trainee's experience of fires on ships 1.5 0 1.5- Documented reports of fires on ship and 3 3 6lessons learnedTOTAL 28.5 13.5 42
KURIKULUM PROGRAM MEDICAL EMERGENCY FIRST AID(MEFA)Durasi : 21 JamBased On: SCTW Code Sec. A-VI/4.1-3, IMO Model Course1.14
Tabel17: Kurikulum Medical Emergency First- Aid (MEFA)"
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. Immediate Action 1 1 22. First Aid Kit 0.25 0.5 0.753. Body Structure and Function 2 0.5 2.54. Toxicolooical Hazards Aboard Ship 1 0.5 1.55. Examination of Patient 1 0.5 1.56. Spinal Injures 1 1 27. Burns, Scalds, and Effect Heat and Cold 1 1.75 2.758. Fractures, Dislocations, and Muscular Injures 1 1 29. Medical care of Rescued Person, Including 1 - 1
Distress, Hypotermia and Cold Exposure10. Radio Medical Advice 1 - 111. Pharmacolov 1 0.5 1.512. Sterilization 0.5 0.5 113. Cardiac Arrest, Drowning and Asphyxia 0.5 1 1.5
TOTAL"-
12.25 8.75 21
KURIKULUM PROGRAM MEDICAL CARE (MC)Durasi : 40 JamBased On: SCTW Code Sec. A-VII4.4-6, IMO Model Course1.15
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. First aid - revision 3 2 52. Care of casualties .. 4 3 73. Aspects of nursing 1.5 0.5 24. Diseases 3 1 45. Alcohol and drug abuse 2 - 26. Dental care 1 1 27. Gynecology, pregnancy and childbirth 2 - 28. Medical care of rescued person, including 2 - 2
distress, hypothermia and cold exposure9. Death at sea 1 - 110. External assistance 2 - 211. Enviromental control on board ship 1 1 212. Disease prevention· 2 - 213. Keeping of records, regulations 2 - 214. Medicines and medical equipment 1 1 215. Surgical equipment, instruments and supplies 2 1 3
TOTAL 29.5 10.5 40
KURIKULUM PROGRAM TANKER FAMIUARIZATIN COURSE(TFC)Durasi : 80 JamBased On: SCTW Code Sec. A-Vl1.1-7, IMO Model Course1.01,1.03,1.05
- The oil tanker- Petroleum properties and hazard- Oil cargo containment and handling- Oil tanker operations- Marine pollution- Safety- Review
2 CHEMICAL TANKER FAMILIARIZATION 24 6 30- Introduction- Properties and hazard of cargoes- Ship type and arrangement- Cargo equipment and instrumentation- General chemical tanker operation- Safety precaution and measures
Ship/shore interface .'"- \
- Emergency operations- Review
3 LIQUEFIED GAS TANKER 16 4 20FAMILIARIZATION- Introduction- Properties and hazard of liquefied gas- Cargo containment systems- The liquefied gas tanker)- Cargo equipment and instrumentation- Tank environmental control- Safety precaution and measures- Ship/shore interface- Emergency operations- Review- Final assessment and discussion
3 PELATIHAN KESELAMATAN UNTUKPERSONIL 01 ATAS KAPAL YANGBERTUGAS MELAYANI LANGSUNG PARA 0.5 0.75 1.25PENUMPANG 01 RUANG·RUANGPENUMPANG:- Komunikasi- Alat-alat keselamatanEVALUASI DAN PENILAIAN
TOTAL 4 3.75 7.75
KURIKULUM PROGRAM CRISIS MANAGEMENTDurasi : 30 JamBased On: SCTW Code Sec. A-II/1-2 & Resolution 18 & IMOModel Course 1.07 & 1.09
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. INTRODUCTION 1 0 12. GENERAL ASPECTS OF HUMAN 3.5 1.5 5REAL TIONSHIP
- Development of organizational behavior- Organizational behavior system
Social system \'-- Role conflict- Status- Group study 1
3. HUMAN RELATIONSHIPS IN A SHIP 4.5 1.5 6SOCIETY- Management and shipping- Objectives, functions and constrains- Organizing ship management- Human relationship aboard ship- Group study 2
4. COMMUNICATION 2 1 3- Fundamentals of communication- Methods to improve communication- Shipboard situation - examples- Group study 3
5. SOCIAL AND WORK ENVIRONMENT 2 1 3- Conformity- Privacy- The use of alcohol and drugs· Discipline •.•.· Individual responsibility- Group study 4
6. TRAINING 7.5 1.5 9- Training design- Learning curves- Training needs· Evaluation of training- Training on board- Group study 5
KURIKULUM PROGRAM RADAR SIMULATORDurasi : 30 JamBased On: SCTW Code Sec. A-1I/1-2 & Resolution 18 & IMOModel Course 1.07 & 1.09
SUBJECT ARCJ,\ HOURSNR CLASS Av PS LAB1. Introduction 0.5 - - -2. Factors affecting performance and accuracy 0.5 - - -3. SettinQ-uPand maintaininQ display 1 1 - 24. Unwanted and spurious response 1 - - 15. RanQe and bearing 1 1 - 26. Identification of critical echoes 1 1 - 17. Radar plottinQ 1 1 1 38. Parallel index naviQation 2 - - 29. Danger of radar equipment, maintenance of 1 1 - 1
radar and trouble shootingSUBTOTAL 11 6 1 12
TOTAL 30
KURIKULUM PROGRAM ARPA SIMULATORDurasi : 30 JamBased On: SCTW Code Sec. A-1I/1-2 & Resolution 18 & IMOModel Course 1.07 & 1.09
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. Familiarization with the simulator's "Own 0.5 1.5 2
ship" characteristics and controls2. Review of basic radar and plotting 1.5 4.5 63. Open water exercises in the application of 1 5 6
COLREG 1972 and the 1989 Amendment4. Exercises in navigation and collision 1 9 10
avoidance in confined and congested waters5. Exercises in and near traffic separation 1 5 6
schemesTOTAL 5 25 30
KURIKULUM PROGRAM SHIP SECURITY OFFICERDurasl : 12 JamBased On: IMO"Model Course 1.XX
Tabel 24: KurikulumShip Security Officer (SSO)
MATERI PELAJARAN JAM PELNO T1. Pendahuluan: 3
- Tinjauan Diklat- Kompetensi yang diharapkan- Latar belakang- Ancaman keamanan- Keadaan dan operasional kapal dan pelabuhan
2. Kebijakan keamanan maritim: 2- Konvensi internasional, peraturan dan
rekomendasi yang relevan- Peraturan dan perundang-undangan pemerintah
yang relevan- Definisi-definisi- Tugas dan tanggungjawab petugas keamanan- Menangani informasi dan komunikasi keamanan
yang sensitif3. Tanggung jawab keamanan: 3
- Negara anggota "'.:
- Organisasi keamanan yang diakui- Perusahaan pelayaran- Kapal- Fasilitas pelabuhan- Perwira keamanan kapal- Perwira keamanan perusahaan- Perwira keamanan fasilitas pelabuhan- Awak kapal dengan tugas khusus keamanan- Petugas fasilitas pelabuhan dengan tugas
khusus keamanan- Petugas-petugas lain
4. Penilaian kearnanan kapal: 2- Metode penilaian terhadap resiko- Alat penilaian- Survey tentang keamanan- Dokumentasi penilaian keamanan
5. Peralatan keamanan: 2- Peralatan dan system keamanan- Operasional peralatan dan system keamanan- Pengujian kalibrasi dan perawatan dari
peralatan dan system keamanan6. Rencana keamanan kapal: 2
- Tujuan rencana keamanan kapal- Isi rencana keamanan kapal
MATERI PELAJARAN JAM PELNO T
- Kerahasiaan dokumen- Penerapan rencana keamanan kapal- Pemeliharaan dan perubahan rencana
keamanan kapal7. Identifikasi, pengenalan dan respon terhadap 3
ancaman:- Pengenalan dan deteksi senjata api dan bahan-
bahan berbahaya lainnya- Metode pemeriksaan fisik dan inspeksi yang
tidak mengganggu- Penerapan dan koordinasi pemeriksaan- Mengenali orang yang mencurigakan- Teknik penggunaan langkah-Iangkah keamanan- Manajemen kerusuhan dan cara
mengendalikannya8. Tindakan keamanan kapal: 2
- Tindakan yang diperluk~n pada tingkatkeamanan yang berbeda
- Pemeliharaan keamanan di Iingkungankapallpelabuhan
- Penggunaan pernyataan keamanan- Penerapan prosedur keamanan
9. Persia pan, praktek lapangan dan pelatihan 3dalam situasi darurat:- Perencanaan dalam situasi darurat- Praktek dan latihan keamanan- Penilaian dalam praktek dan latihan keamanan
10. Administrasi keamanan: 3- Dokumentasi dan pencatatan- Pelaporan insiden keamanan- Pemantauan dan control- Audit dan inspeksi keamanan- Pelaporan ketidaksesuaian
11. Pelatihan keamanan: 1- Persyaratan pelatihan
JUMLAH JAM PELAJARAN 26
KURIKULUM PROGRAM GENERAL OR RESTRICTED RADIOOPERATORS FOR THE GMDSS (GOC OR ROC)Durasi : 132 JamBased On: SCTW Code Sec. A·IV/2 (Under the RadioRegulation)
Tabel 25: Kurikulum General or Restricted Radio Operators For The GMDSS
(GOC/ROC)
HOURSSUB
CLASS DEMO TOTAL1. INTRODUCTION \ .
• The course, background and purpose ofGMDSS and certificate requirements
2. PRINCIPLES OF COMMUNICATION- Principles and features of the maritime
mobile service• Principles and features of the maritime
mobile satellite service• TheGMDSS
3. OTHER GMDSS EQUIPMENT- Emergency position indicating radio
beacon- Search and rescue transponder- Msi service
4. GMDSS COMMUNICATION SYSTEM• Purpose and use of DSC facilities• Narrow band and direct printing-general
principles of NBDP- Knowledge and use of Inmarsat System- Knowledge and practical use of ship
station equipment .•..- Fault location and rectification on maritime
electronic equipment5. DISTRESS ALERTING
- SAR (search and rescue)- Gmdss terrestrial distress urgency safety
communication procedures- Satellite distress urgency and safety
communication procedures in gmdss- Protection of distress frequencies
6. MISCELLANEOUS SKILLS ANDOPERATIONAL PROCEDURES FORGENERAL COMMUNICATION• Ability use English language, written and
spoken for the exchange of communicationrelevant to the SOLAS
30.51
30.52
17.52414
22.546
18
NR HOURSSUBJECT AREA
CLASS DEMO SUBTOTAL
- Obligatory procedures and practices- Pengetahuan praktek dan teori prosedur
practical and theoretical knowledge ofgeneral communication procedures
7. ASSESSMENT AND DISCUSSION 8 0 8TOTAL 66 66 132
KURIKULUM PROGRAM BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT(BRM)Durasi : 40 JamBased On: SCTW Code Sec. B-V1II/2
HOURSNR SUBJECT AREA CLASS DEMO SUB
TOTAL1. Review of basic principles 2 22. Familiarization with the bridQe 1 13. Standard manoeuvres 0.5 2 2.54 .. Wind and current effects 0.5 2 2.55. Attitude \' 1 16. Cultural awareness 1 17. BriefinQ and debriefinQ 1 18. Chalenge and reisponse 1 1,9. Shallow - water affects 0.5 2 2.510. Bank, channel and interaction effects 0.5 2 2.511. Planning 1 112. Authority 1 113. Management on the bridge 2 214. Workload and stress 2 215. Anchoring and single - buoy mooring 0.5 2 2.516. Human foetor in error 1 117. Decision making 1 118. Crisis manaaement 2 219. Planning and carrying out a voyage in normal 0.5 10 10.5
and emergency situationsTOTAL 19 21 40
2.2. Standar Proses
2.2.1. Penerimaan2.2.1.1. Diklat Keahlian Pelaut
1. Pembentukan
a. Penyampaian PengumumanllnformasiKualifikasi pendidikan
Usia
Kesehatan
Legal dokumen
b. Tahap Persiapan
c. Tahap Pelaksanaan Seleksi
Administrasi
Akademik
Kese~atan
Wawancara
d. Pengumuman hasil seleksi
e. Pelaksanaan Registrasi Calon Peserta Diklat
2. Penjenjangan
a. Penyampaian Pengumuman/lnformasi
Kualifikasi pendidikan
Kesehatan
Usia
Legal dokumen
b. Tahap Persiapan
c. Tahap PelaksanaanPendaftaran".Seleksi Administrasi dan wawancara
Seleksi Akademik dan Kesehatan
Pengumuman hasil seleksi.
2.2.1.2. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut
1. Penyampaian Pengumumanllnformasi
a. Kualifikasi pendidikan
b. Umur (tidak ada ketentuan)
c. Kesehatan
d. Legal dokumen
2. Tahap Persiapan
3. Pendaftaran
Pembelajaran
Guna mencapai standar layanan pembelajaran yang diinginkan
diperlukan proses pembelajaran yang terdiri dari: perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaannya
meliputi penggunaan kurikulum yang sesuai, materi bahan ajar
yang berupa buku-buku referensi yang relevandan metode
pembelajaran diberikan dalam bentuk tatap muka,diskusi,
presentasi dan praktek laboratorium/simulator.
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahasa pengantar
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan untuk mencapai
mutu pembelajaran diperlukan pengawasan yang mengacu
pada tiga komponen utama yaitu:
1. Program (program quality)
Sesuai kurikulum dan rencana program pembelajaran.
2. Proses (proce~s quality)
Proses pembelajaran memberdayakan potensi peserta
didik sehingga diharapkan transfer i1mu dan
penerapannya dapat dicapai.3. Sumber pembelajaran, meliputi fasilitas perpustakaan,
laboratorium sarana dan prasarana pendukung lainnya.
2.2.2.1. Pola Pembelajaran Program Pembentukan dan
Penjenjangan
Kurikuler
Ekstra kurikuler dan Co kurikuler
2.2.2.2. Pola Pembelajaran Diklat Keterampilan Khusus Pelaut
Kurikli\er
Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar pesertadiklat.
2.2.3.1. Pola Ujian Diklat Keahlian Pelaut
1. Pembentukan
a. Mid Semester
b. Ujian Semester dan Ujian Akhir
c. Ujian Keahlian Pelaut(UKP)
2. Penjenjangan
a. Mid Semester
b. Ujian Semester dan Ujian Akhir~,
c. Lljian Keahlian Pelaut (UKP)
2.2.3.2. Pola Ujian program Diklat Keterampilan Khusus
Pelaut Menggunakan metode assessment pada akhir
kegiatan.
2.3.1 Sikap
Setiap lulusan BP21PSurabaya diharapkan:
1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi;
3. Memiliki jiwa kepemimpinan;
4. Memiliki integri~~ moral yang tinggi dalam melaksanakantugas;
5. Memiliki loyalitas, kemampuan bekerja sama dan percayadiri.
2.3.2 Pengetahuan
Setiap lulusan BP21PSurabaya diharapkan:
1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang
tercantum dalam susunan program pengajaran;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup
dalam masyarakat;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai bidang studinya.
2.3.3 Keterampilan
Setiap lulusan BP21f:?Surabayadiharapkan:
1. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan
tugas di Iingkungan ke~anya sesuai yang tercantum dalam
STeW code 1995;2. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
Ketentuan nilai batas lulus minimum untuk masing-masing kelompok
mata ujian yang diujikan adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Normatif 65 (enam lima), kecuali pancasila &
agama minimal 70 ( tujuh puluh);b. Kelompok Adaptif 65 (enam lima);
c. Kelompok Produktif 70 (tujuh pUluh).
2.4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan2.4.1. Pendidik •..
"2.4.1.1. Persyaratan Pendidik
1. Umum
Tenaga Pendidik BP21P 5urabaya harus memenuhikualitas sebagai berikut:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. 5ehat Jasmani dan Rohani;
c. Disiplin;
d. Memiliki kompetensi di bidangnya;
e. Menguasai materi pembelajaran;
f. Menguasai metode pembelajaran;
g. Menguasai teknik evaluasi.
2. Khusus
a. Diklatp,elaut III (DP III)
Memiliki Ijasah 51 atau setara untuk mata
kuliah umum;
Memiliki ANT II/ATT II untuk mata kuliah
profes;;
Memiliki masa layar sekurang-kurangnya 2
tahun bagi yang memiliki ijasah/sertifikat
kepelautan untuk tenaga kepelautan;
Memiliki sertifikat TOT 6.09 (IMO Model
Course) untuk mata kuliah profesi;
b. Diklat Pelaut IV (DP IV)
Memiliki Ijasah D III atau setara untuk mata
kuliah umum;Memiliki ANT III/ATT III untuk mata kuliah...profesi;
Memiliki masa layar sekurang-kurangnya 2
tahun bagi yang memiliki ijasah/sertifikat
kepelautan untuk tenaga kepelautan;
Memiliki sertifikat TOT 6.09 (IMO Model
Course) untuk mata kuliah protesi;
\'
c. Oiklat Pelaut V (OP V)
Memiliki Ijasah 0 III atau setara untuk mata
kuliah umum;
Memiliki ANT II/1An III untuk mata kuliah
protesi;
Memiliki masa layar sekurang-kurangnya 2
tahun bagi yang memiliki ijasah/sertifikat
kepelautan untuk tenaga kepelautan;
Memiliki sertifikat TOT 6.09 (IMO Model
Course) untuk mata kuliah protesi;
d. Oiklat Pelaut Oasar (OP-O )
Memiliki Ijasah 0 III atau setara untuk mata
Kuliah umum;\ '
Memiliki ANT IV/An IV untuk mata kuliah
protesi;
Memiliki masa layar sekurang-kurangnya 2
tahun bagi yang memiliki ijasah/sertifikat
kepelautan untuk tenaga kepelautan;
Memiliki sertifikat TOT 6.09 (IMO Model
Course) untuk mata kuliah profes;;
e. Oiklat Keterampilan Khusus Pelaut
Memiliki sertifikat minimum ANT/ATT III atau
setara 0 IIIMemiliki masa layar minimum 2 tahun
Memiliki sertifikat keterampilan sesuai materi
yang diampu\ '
Merniliki TOT 6.09
2.4.1.2. Persyaratan pengembangan program
1. Masa orientasi pengajar baru
2. Program beasiswa
3. Praktek berlayar
4. Pelatihan
2.4.1.3. Seban pengajar
Aturan umum beban pengajar maksimum 40 jam per
minggu, untuk instruktur dengan kemampuan mengajar
yang sangat memuaskan diijinkan ditambahkan 6 jam
per minggu atau jumlah maksimum jam mengajar perhari
8J·am. "\ '
Sebagai petunjuk diberikan formula sebagai berikut
% beban full time x 0,05 = jumlah hari maks perminggu
2.4.1.4. Rasio pengajar-murid
Jumlah pengajar profesi untuk setiap program tidak
boleh kurang dari tiga orang, dimana jumlah
minimumnya terdiri dari 2 pengajar senior dan satu
pengajar asisten.
Jumlah pengajar non profesi adalah 2 orang untuk
sUbjek mata kuliah umum.
Rasio minimum pengajar dan murid = 1 : 20
Jumlah maksimum perkelas 30 orang untuk mata kuliah
teori, untuk "\sesi laboratorium harus dibagi menjadi
kelompok-kelompok dimana maksimum 10 orang per
pengajar/instrukturlsupervisi.
2.4.2. Tenaga Kependidikan
2.4.2.1. Persyaratan Umum
Tenaga Kependidikan harus memenuhi kualifikasisebagai berikut:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat J.asmanidan Rohani;
3. Disiplin;
4. Memiliki kompetensi di bidangnya;
2.4.2.2. Persyaratan Minimum
Persyaratan.. kualifikasi tenaga administrasi dan\'
penunjang akademik:
No Jenis Tenaga Kualifikasi Pendidikan1. Administrasi SMA2. Teknisi SMK3. Penunjang Dill
Akademik4. Pustakawan Dill
2.5 Standar Prasarana dan Sarana
2.5.1. Prasarana
Jenis prasarana berupa kampus seperti gedung, kawasan
umum, kantor yang didesain untuk menciptakan suatu
Iingkungan pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan..kemungkinan-kemungkinan gangguan yang timbul berupa polusi,
kebisingan dan gangguan lainnya, dan mempunyai:1) Fire Escape
2) Poliklinik
3) Gedung administrasi
4) Ruang kelas
5) Ruang pengajar
6) Ruang rapat
7) Ruang Laundry/binatu
8) Kantin & dapur
9) GUdang
10) Perpustakaan
11) Toilet Laki-Iaki dan perempuan
12) Tempat olah raga
13) Dormitori untuk taruna,14) Security system
15) Laboratorium
MIPA
Electric dan Electronic
Language Laboratory
Ship Operation Laboratory
Marine Engine Laboratory
COITlPuterBased Training Nautika
Computer Based Training Teknika
Seamanship Laboratory
Computer Laboratory
Engine Workshop
Automatic Control
Chart Work '\.
Boat House
Kolam Latih
Workshop
Welding
Acetylin Welding
Milling Machine
Lathe Machine
Cold Storage
Refrigerator
Cut Models Deck Department
Cut Models Deck Department
Cut Model Engine Department
Fire Ground
Audio VisuakRoom"Physic Laboratory
Bending Machine
Drilling Machine
Cuting Machine
16) Simulator
Navigation Aid Simulator
Dynamic Position System (DPS)
Engine Graphic Simulator
Bridge Resource Management
Real GMDSS Equipment
GMDSS Simulator
Life Boat Drill
Cargo Handling
Liquid Cargc:r,t:iandling Simulator
Radar Simulator
ARPA Simulator
Steering Gear & Engine Console
Cubicle Navigation Simulator
Tank Cleaning Machine
Portable Tank Cleaner Machine
Inert Gas System
Real Engine Room Simulator
Full Mission Engine Simulator
2.5.2. SaranaJenis sarana ini digunakan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan mencakup:
1. Perabot dan peralatan pendidikan.
2. Buku dan sumber,belajar.
Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan meliputi:
1. Authorization;
2. Mission Statement;
3. Education and Training Strategy;
4. Organization;
5. Instructor Requirements;
6. Development Program Requirements;
7. Instructors Teaching Load;
8. Faculty Requirements;
9. Instructor - Student Ratio;,.
10. Curriculum;
11. Administrative Documentation;
12. Students Admission, Selection and Retention;
13. School Tests and Examination System;
14. Feedback from Students and Industry;
15. Research and Development Program;
16. Quality Management System;
17. Campus/public spaces/offices/class room and laboratories;
18. General Teaching Means;
19. Library and Internet Facilities.
Standarpembiayaan adalah\ ,standar yang mengatur komponen dan
Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil be/ajar pesertadidik.
2.8.1. Instrumen penilaian
• 1. Ulangan Harian/kegiatan harian
2. Ujian Tengah Sef'Qester\'
3. Ujian Akhir Semester
Mekanisme penilaian didasarkan atas tiga instrument penilaian di
atas, sebagai berikut:
Nilai Akhir Teori dan Nilai Akhir Lab/PraktekNo. Instrumen Bobot
1. Ulangan Harian/Kegiatan Harian 20%
2. Ujian Tengah Semester 30%3. Ujian Akhir Semester (ujian kesatu/kedua) 50%
Berdasarkan hasil pembobotan menghasilkan nilai dalam bentuk
angka sebagai berikut:
No. Skala Predikat
1. 86- 100 Baik Sekali
2. 70 - 85 Baik
3. 65 -79 Cukup
4. 46-64 Kurang
5. 0-45 Kurang Sekali
1. Verifikasi persyaratan ujian bagi peserta didik
2. Penetapan peserta ujian
3. Pelaksanaan ujian
4. Pengumpulan nilaL ....5. Sidang penentuan hasll belajar
BAB III
MATRIKS STANQAR PELAYANAN MINIMAL
NO. URAIAN STAN OAR KONOISI SATUAN KETERANGANMINIMUM YANGAOA
1. Oiklat Keahllan Pelauta. Pembentukan:
- OP III Nautika 3434 3570 Jam Tereaoai- oP III Teknika 3235 3371 Jam Tereapai- OP IV Nautika 6033 6169 Jam Tereaoai- OP IV Teknika 5985 6121 Jam Tercaoai- OP Oasar Nautika 649 741 Jam Tereapai- OP Oasar Teknika 646 736 Jam Tereapai
b. PenienianQan:- OP III Nautika 1641 1641 Jam Tereapai- OP III Teknika 1689 1689 Jam Tereaoai- OP IV Nautika 1612 1612 Jam Tercapai- OP IV Teknika 1690 1690 Jam Tereapai- OP V Nautika 588 600 Jam Tereaoai- OP V Teknika 591 603 Jam Tereaoai
2. Oiklat Keterampilan Khusus ",.Pelaut \'
- BST 100 100 Jam Tereaoai-SCRB 30 30 Jam Tereapai-AFF 30 30 Jam Tereapai-MC 40 40 Jam Tereaoai- MEFA 36 36 Jam Tereaoai-TFC 80 80 Jam Tercaoai-SSO 12 12 Jam Tercaoai- Crowd ManaQement 7,75 7,75 Jam Tercapai- Crisis Management 30 30 Jam Tercaoai- RS 30 30 Jam Tercapai-AS 30 30 Jam Tercaoai- GMOSS GOC/ROC 132 132 Jam Tereapai-BRM 40 40 Jam Tereapai