SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI IDI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI Nomor : W13-U5/ /HK.05/VIII/2018 Nomor : W1-A14/ /HK.05/VIII/2018 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI IDI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI KETUA PENGADILAN NEGERI IDI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI Memperhatikan : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum untuk terciptanya Transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara Perdata umum dan Perdata Agama (khusus) maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan bersama tentang panjar biaya perkara dan cara pemungutannya disesuaikan dengan radius per desa dalam wilayah hukum kedua Lembaga Peradilan tersebut baik pada Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Syar’iyah Idi. Menimbang : 1. Bahwa, maksud dan tujuan perlu ditetapkannya panjar biaya perkara bersama ini, dikarenakan cara perolehannya dipungut dari pencari keadilan dan peruntukannya untuk kepentingan pencari keadilan itu sendiri dalam proses berperkara baik dalam Perdata Umum maupun dalam Perdata Agama (Khusus) dan dalam ruang lingkup (Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Sya’iyah Idi. 2. Bahwa, perlu adanya penegasan yang dimaksud dengan pungutan dan peruntukannya bagi pencari keadilan itu sendiri, sebagai berikut : a. Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP). b. Biaya Proses c. Biaya Panggilan d. Biaya Pemberitahuan e. Materai f. Redaksi g. Serta biaya lainnya yang berhubungan dengan proses berperkara (Pemeriksaan setempat, Sita Jaminan/Eksekusi dan panggilan biaya siaran Radio) 3. Bahwa, oleh karena pemungutannya diperoleh dari pencari keadilan tersebut maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang besaran biaya yang harus dibayarkan melalui Bank Pemerintah (Bank BRI) maka diperlukan payung hukum dalam menentukan besaran biaya proses berperkara perkara perdata, baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama dengan memperhatikan domisili hukum dan atau tempat tinggal pencari keadilan tersebut.
15
Embed
TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI IDI …ms-idi.net/images/pdf/Revisi Radius PN IDI dan MS IDI 2018.pdf · Penyerahan memori banding ; c. Penyerahan kontra memori banding
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI IDI
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI Nomor : W13-U5/ /HK.05/VIII/2018 Nomor : W1-A14/ /HK.05/VIII/2018
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI IDI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI
KETUA PENGADILAN NEGERI IDI
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI
Memperhatikan : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum untuk terciptanya Transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara Perdata umum dan Perdata Agama (khusus) maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan bersama tentang panjar biaya perkara dan cara pemungutannya disesuaikan dengan radius per desa dalam wilayah hukum kedua Lembaga Peradilan tersebut baik pada Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Syar’iyah Idi.
Menimbang : 1. Bahwa, maksud dan tujuan perlu ditetapkannya panjar biaya
perkara bersama ini, dikarenakan cara perolehannya dipungut dari pencari keadilan dan peruntukannya untuk kepentingan pencari keadilan itu sendiri dalam proses berperkara baik dalam Perdata Umum maupun dalam Perdata Agama (Khusus) dan dalam ruang lingkup (Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Sya’iyah Idi.
2. Bahwa, perlu adanya penegasan yang dimaksud dengan
pungutan dan peruntukannya bagi pencari keadilan itu sendiri, sebagai berikut : a. Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP). b. Biaya Proses c. Biaya Panggilan d. Biaya Pemberitahuan e. Materai f. Redaksi g. Serta biaya lainnya yang berhubungan dengan proses
berperkara (Pemeriksaan setempat, Sita Jaminan/Eksekusi dan panggilan biaya siaran Radio)
3. Bahwa, oleh karena pemungutannya diperoleh dari pencari
keadilan tersebut maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang besaran biaya yang harus dibayarkan melalui Bank Pemerintah (Bank BRI) maka diperlukan payung hukum dalam menentukan besaran biaya proses berperkara perkara perdata, baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama dengan memperhatikan domisili hukum dan atau tempat tinggal pencari keadilan tersebut.
4. Bahwa, penentuan biaya panjar perkara berdasarkan radius tidak hanya sebagai pijakan dalam memungut biaya tersebut, juga sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, apabila meminta bantuan untuk melakukan suatu pemanggilan / pemberitahuan yang salah satu para pihaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Syar’iyah Idi. (Panggilan dan Pemberitahuan Tabayun)
5. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Syar’iyah Idi, dengan tidak mengesampingkan Hukum Acara sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam proses pemeriksaan dihubungkan pula bahwa sebagai Induk Lembaga Tertinggi dalam Kementerian / Lembaga yaitu Mahkamah Agung RI, maka sudah selayaknya dan patut apabila Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Syar’iyah Idi membuat suatu Nota Kesepahaman dalam menentukan biaya panjar perkara berdasarkan radius dimana para pencari keadilan tersebut berkedudukan dan atau bertempat tinggal yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama perihal tersebut diatas dan perihal radius akan dituangkan dalam bentuk lampiran Surat Keputusan ini.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
044/KMA/SK/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang biaya proses dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.
8. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
KeterbukaanInformasi Publik.
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
10. Undang-undang Nomor 1 tahun 19743 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
11. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Dan Keputusan Presiden RI tentang Mahkamah Syar’iyah Propinsi Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh.
12. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 tahun 2005 tentang Peradilan Syariat Islam.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : Pertama : Memerintahkan kepada Panitera melalui kepaniteraan Perdata umum
dan perdata khusus (perdata agama) untuk memungut panjar biaya perkara yang besarannya dan peruntukannya sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.
Kedua : Besaran biaya panjar perkara berlaku untuk Pengadilan Negeri Idi dan
Mahkamah Syar’iyah Idi dan sebagai dasar apabila ada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama lainnya dalam meminta bantuan (Tabayun) untuk melakukan pemanggilan/ pemberitahuan yang salah satu pihaknya berada dalam wilayah hukum baik Pengadilan Negeri Idi dan Mahkamah Syar’iyah Idi.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Idi Pada tanggal : 01 Agustus 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI IDI KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI
dto dto
IWAN IRAWAN, S.H. Drs. AMRULLAH, M.H.
Tembusan 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 2. Yth. Dirjen Badan Peradilan Umum di Jakarta 3. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama di Jakarta 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri di Banda Aceh 5. Yth. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri se Aceh 7. Yth. Ketua Mahkamah Syar’iyah se Aceh 8. A r s i p
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA Ketua Pengadilan Negeri Idi
dan Mahkakamah Syar’iyah Idi
Nomor : W13-U5/ /HK.05/VIII/2018 Nomor : W1-A14/ /HK.05/VIII/2018
I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (PN dan MS Idi) Biaya Permohonan 1. Biaya Pendaftaran ; ........................................................................ Rp.30.000,- 2. Biaya ATK ; ..................................................................................... Rp.50.000,- 3. Biaya Redaksi ; ................................................................................ Rp. 5.000,- 4. Biaya Sumpah ; ................................................................................ Rp. 20.000,- 5. Biaya Salinan Penetapan per-lembar ; ............................................ Rp. 300,- 6. Biaya Materai ; ................................................................................ Rp. 6.000,- 7. Biaya Panggilan/pemberitahuan para pihak menurut radius ; ....... --------------
II. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding (PT dan MS-Aceh) 1. Biaya Pendaftaran ; .......................................................................... Rp. 50.000,- 2. Biaya Proses tingkat banding ; ......................................................... Rp.150.000,- 3. Biaya Pemberkasan ; ........................................................................ Rp. 110.000,- 4. Biaya Pengiriman uang dan berkas banding ; .................................. Rp. 110.000,- 5. Biaya Pemberitahuan 7 X menurut radius ; ............................................................
a. Penyampaian Pernyataan Banding ; b. Penyerahan memori banding ; c. Penyerahan kontra memori banding ; d. Penyampaian pemeriksaan berkas (Inzage) kepada Pembanding ; e. Penyampaian pemeriksaan berkas (Inzage) kepada Terbanding ; f. Penyampaian Putusan banding kepada Pembanding ; g. Penyampaian Putusan banding kepada Terbanding ; i. Biaya Salinan Putusan/Penetapan per-lembar ; ........................... Rp. 300,-
III. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung RI) 1. Biaya Pendaftaran ; .......................................................................... Rp. 50.000,- 2. Biaya Proses tingkat banding ; ......................................................... Rp.500.000,- 3. Biaya Pemberkasan ; ........................................................................ Rp. 110.000,- 4. Biaya Pengiriman uang dan berkas banding ; .................................. Rp. 110.000,- 5. Biaya Pemberitahuan 5 X sesuai radius ; .................................................................
a. Penyampaian Pernyataan Kasasi ;
b. Penyerahan memori Kasasi ; c. Penyerahan kontra memori Kasasi ; d. Penyampaian Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi ; e. Penyampaian Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi ; f. Salinan Putusan/Penetapan per-lembar ; ............................... Rp. 300,-
IV. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK) 1. Biaya Pendaftaran ; .......................................................................... Rp. 200.000,- 2. Biaya Proses tingkat banding ; ......................................................... Rp.2.500.000,- 3. Biaya Pemberkasan menurut kebutuhan ; ................................................................. 4. Biaya Pengiriman uang dan berkas menurut kebutuhan ; ......................................... 5. Biaya Pemberitahuan 5 X sesuai radius ; ...................................................................
a. Penyampaian Pernyataan Pininjauan Kembali (PK) ; b. Penyerahan memori Pininjauan Kembali (PK) ; c. Penyerahan kontra memori Kembali (PK) ; d. Penyampaian Putusan Kembali (PK) kepada Pemohon Kembali (PK) ; e. Penyampaian Putusan Kembali (PK)kepada Termohon Kembali (PK) ; f. Biaya Salinan Putusan/Penetapan per-lembar ; ........................ Rp. 300,-
V. Biaya Pemanggilan, Pemberitahuan kepada para Pihak
a. Radius I ; ....................................................................................... Rp 100.000,- b. Radius II ; ...................................................................................... RP.125.000,- c. Radius III ; ..................................................................................... Rp.150.000,- d. Radius IV ; ..................................................................................... Rp.250.000,- e. Radius V dalam katagori Radius Sulit ; ......................................... Rp.350.000,- f. Dua Kali Panggilan Siaran Radio Rp.75.000 X 2 = Rp.150.000,- ..... Rp.150.000,-
VI. Biaya PS/Decente
a. Radius I ......................................................................................... Rp. 500.000,- b. Radius II : ...................................................................................... RP. 750.000,- c. Radius III : ...................................................................................... Rp.1.000.000,- d. Radius IV : ...................................................................................... Rp.1.250.000,- e. Radius V dalam katagori Radius Sulit : ......................................... Rp.1.500.000,- f. Biaya lain-lain ditentukan oleh Majelis Hakim menurut kebutuhannya : .........
VII. Biaya Sita
a. Biaya Pendaftaran Sita ; ................................................................... Rp. 30.000,- b. Biaya Materai ................................................................................... Rp. 6.000,- c. Biaya Pemberitahuan kepada para pihak, menurut ketentun Radius ................. d. Biaya Keamanan sesuai dengan kebutuhan ; ....................................................... e. Biaya lain-lain ditentukan oleh Ketua berkoordinasi dengan Panitera/Jurusita
menurut kebutuhannya : ...................................................................................
VIII. Biaya Pelaksanaan Putusan (eksekusi) a. Biaya Pendaftaran Eksekusi ; ...................................................... Rp.25.000,- b. Biaya Materai .............................................................................. R p. 6.000,- c. Biaya Pemberitahuan kepada para pihak, menurut ketentuan Radius ............ d. Biaya Keamanan sesuai dengan kebutuhan ; ................................................. e. Biaya lain-lain ditentukan oleh Ketua berkoordinasi dengan Panitera/Jurusita menurut kebutuhannya : ....................................................................................
IX. Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dalam wilayah Hukum PN dan MS Idi Per Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten Aceh Timur Sebagai berikut :