PERKADES NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT I DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2O2O DESA SENDANG KECAMATAN WONOGIRI I(ABUPATEN WONOGIRI Jln.Raya wonogiri-Pracimantoro Km 7 , Sendang, wonogiri, Kode Pos s7651 Telp. {0273)' 322578, Email : desasendango00l@,smai1.com Website : sendang-wonogiri.desa.id
14
Embed
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT LANGSUNG TUNAI …sendang-wonogiri.desa.id/wp-content/uploads/sites/...PERKADES NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERKADES NOMOR 2 TAHUN 2O2O
TENTANGDAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT IDARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2O2O
DESA SENDANGKECAMATAN WONOGIRII(ABUPATEN WONOGIRI
Jln.Raya wonogiri-Pracimantoro Km 7 , Sendang, wonogiri, Kode Pos s7651Telp. {0273)' 322578, Email : desasendango00l@,smai1.com
Website : sendang-wonogiri.desa.id
KEPALA DESA SENDANG
I(ABUPAfEN WONOGIRI
PTRATT'RAIT KEPALA DESA SENDANG
IVOMOR 2 TAIIUN 2O2A
TENTAI{GDAF'TAR PENERIMA MANFAAT BAITTUAN LANGSUNG TT'NAI (BtT} DAITA
DESA AKIBAT DAMPAK PAilDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2OT9 (COVID'l9}
DEIYGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA SEIYDANG'
Menimbang a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat {1)
huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk PenangananPandemi Corona Virus Disease 2AW (Covid -19) dan/atauDa1am Rangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuanlangsung tunai kepada penduduk miskin di desa dankegiatan penanganan pandemic Corona Vints Driseose(covrD- 19);
b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor40IPMK.O7 /2O2O tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 205/PMK.O7 /2019 tentangPengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagqan c point 3 yaitupenetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai(BLT) Desa;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat EdaranMenteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor 8 Tahun 2O2A tentang Desa TanggapCovid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; DanaDesa diarahkan dan digunakan untuk pencegahanpenanganan dampak virus Corona dan kegiatan padatkarya tunai desa (PKTD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan hurup c, perlu menetapkanPeraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima ManflaatBantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat DampakPandemi Corona Virus Disease 2Al9 (Covid-19),
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 7,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor5ae5);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Vints Disease 2019 (Covid -19) dan/atau DalamRangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun2O2O Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6a85);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2414 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun2A14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Al4 Nomor 213, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun zOrc tentang Perubahan Kedua PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang PeraturanPelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2Ol4 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 63211;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara {Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2AL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O
Tahun 2Al4 tentang Dana Desa Yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor56ea);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/ PMK.7O l2A2Atentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 205/PMK.AT /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 38a);
6" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2AL9 tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2O2O (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1012) sebagaimana
Memperhatikan
Menetapkan
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimal<sud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.2. Kecamatan adalah Kecamatan Wonogiri3. Desa adalah Desa Sendang
telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun202O Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3l Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KabupatenWonogiri Tahun 2O19 Nomor 3l);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2020 tentangTata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan RincianDana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan DanaDesa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2O2O {BeritaDaerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2O2O tentangTata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita DaerahKabupaten Wonogiri Tahun 2O2O Nomor 10);
11. Peraturan Desa Sendang Nomor 2 Tahun 2O2O TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang TahunAnggaran 2020 (Berita Desa Sendang Tahun 2O2O Nomor2],,
l. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2O2O tanggal 24 Maret 2020 tentang DesaTanggap Covid- 19 dan Penegasan padat Karya TtrnaiDesa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 44O/27O3|SJ tanggal 2 Apnt 2O2O pe1r}ralPenaggulangan dampak Covid- 19 di Desa,
3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomorl4O/279O, tanggal 15 April 2020 tentang pendataanKeluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)Dana Desa.
MEMUTUSKAN
PERATURAN KEPALA DESA SENDANG TENTANG DAFTARPENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUSDTSEASE 2019 (COVTD- 19)
Pasal 1
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilanRakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunt945.
6' Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yangselanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputikewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanMasyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adatistiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyerenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama rain adarahlembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggot€rnyamerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah danditetapkan secara demokratis.
1 1. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarahantara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsurmasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untukmenyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
13' Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKp Desa, adalahpenjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewqiiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut ApB Desa,adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukandan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai denganDana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaluianggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunanDesa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakatDesa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataurangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagalmodernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi corona virus Disease (covlD-19) adalah skala penyebaran penyakitcorona virus Disease (covlD-19) yang teq'adi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalahpemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desayang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibatadanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pasal 2
Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan danpemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraanmasayarakat desa, peningkatan kuaritas hidup manusia serta penanggulangankemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.
Pasal 3
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat {21termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi ataspandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) antara lain berupa:a' Kegiatan penanggurangan pandemic corona Virus Disease 2019 (covid-t9)
dan/ataub. Jaring pengaman sosial di Desa.
(2) Penanganan dampak pandemi covlD-19 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keruarga yang kehilangan mata pencaharian ataupekerl'aan, belum terdata menerima program Keruarga Harapan (pKH),Bantuan Pangan Non T\rnai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yangmempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
(4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa denganmempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dariKemenrian Sosial ;
(5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana DesaTerlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan KeparaDesa ini ;
(6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oreh pemerintah desa denganmetode non tunai (cash less) setiap bulan.
(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.6o0.000,- (enam ratus riburupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepa-laDesa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sendang
Ditetapkan di Sendang15 Mei 2020
SENDANG,
t-
o oTo
s
Diundangkan di Sendangpada tanggal 9 Mei2O2O
S DESA SENDANG
AGUN USANTOBERITA DESA SENDANG TAHUN 2O2O NOMOR 2
s
ANW
Dt,
*
.o
/LAMPIRANPERATURAN KEPALA DESA SENDANGNOMOR :2TA}IUN2O2OTANGGAL : 15 MEI 2O2A
DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT} DANA DESAAKTBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2Ot9 (COVID-19)
DESA SENDANG KECAMATAN WONOGIRIKABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2O2A
No Nama No KK NIK Alamat Nomor RekeningHasil Verifikasi