MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.03/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketenttlan mengenai penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam negen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negen selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Ef ek; b. bahwa untuk mendorong transparansi, memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri a tas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan saat diperolehnya dividen clan dasar penghitungannya oleh
13
Embed
TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ......(2) Dasar pengenaan Deemed Dividend sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 /PMK.03/2019
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN
USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a . bahwa ketenttlan mengenai penetapan saat diperolehnya
dividen dan dasar penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam
negen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar
negen selain badan usaha yang menjual sahamnya di
bursa efek telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat
Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh
Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada
Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang
Menjual Sahamnya di Bursa Ef ek;
b. bahwa untuk mendorong transparansi, memberikan
kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak
bagi Wajib Pajak dalam negeri a tas penyertaan modal pada
badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang
menjual sahamnya di bursa efek, perlu melakukan
perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan saat
diperolehnya dividen clan dasar penghitungannya oleh
Mengingat
Menetapkan
- 2 -
Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada
badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang
menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.03/2017 tentang
Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar
Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas
Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain
Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.03/2017
tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar
Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas
Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain
Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1043);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT
DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA
OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN
BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA
EFEK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 107 /PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat
Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib
Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha
di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di
pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam
negeri dalam SPT Tahunan PPh pada Tahun Pajak
saat diperolehnya Deemed Dividend sebagaimana
dimaksud dalam Pas al 3.
3. Mengubah Lampiran huruf A angka 8, angka 9 dan angka
10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2019 .
- 8 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 702
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
u.b.
ARIF BINTARTO YUW NIP 19710912 199703
- 9 -
LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.03/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
A. CONTOH PENENTUAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, PENENTUAN SAAT DIPEROLEHNYA DEEMED DWIDEND, PENGHITUNGAN BESARNYA DEEMED DWIDEND, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN ATAS DEEMED DWIDEND, PENGHITUNGAN DEEMED DWIDEND YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN DIVIDEN YANG DITERIMA, DAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BULN NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG
8. Contoh penghitungan besarnya Deemed Dividend dan saat pelaporannya:
PT JKL yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri pada akhir Tahun
Pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% (enam
puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd.
di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.
PTJKL ~---- - ----------1
: Indonesia : 65% l---------------~
~------- - -------1
VWX Ltd . : Negara D : l _______________ J
Pada tahun pajak 2018, VWX Ltd. memperoleh penghasilan tertentu
dengan nilai bruto sebesar USD80.000,00. Biaya terkait penghasilan
tertentu tersebut sebesar USD25 .000,00 dan bagian pajak penghasilan
terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD5.000,00. Tahun
pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan batas
waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling
lam bat 31 Mei 2019, sehingga saat diperolehnya Deemed Dividend bagi
PT JKL atas penyertaan modalnya pada VWX Ltd. adalah 30 September
2019. Nilai kurs USD terhadap Rupiah yang berlaku pada tanggal 30
September 2019 adalah Rpl 1.500,00/USD.
- 10 -
Dengan demikian, besarnya Deemed Dividend tahun 2019 yang diperoleh
PT JKL adalah 65% x (USD80 .000,00 - USD25.000,00 - USD5.000,00) =
USD32.500,00. Deemed Dividend tersebut dilaporkan PT JKL sebesar
USD32.500,00 x Rpl 1.500,00/USD = Rp373.750.000,00 dalam SPT
Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.
9 . Contoh penghitungan besarnya Deemed Dividend:
PT ABC PTDEF
50%
,- -- -- -- - - - - - - -- -, : Indonesia : I I 1 ___ ___ ____ __ ____ 1 60%