TENT ANG - DPR RI

DAFT AR INVENT ARISASI MASALAH ( DIM ) PEMERINT AH ·~ TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENT ANG PENANGGULANGAN BENCANA

ARSIP D

PR RI

NO.

1.

2.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENANGGULANGANBENCANA

RUU DPR-RI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN TENTANG

PENANGGULANGAN BENC'ANA

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa

T ANGGAPAN PEMERINT AH

Te tap

Pemerintah mengusulkan DIM nomor 2 huruf a dihapus.

KETERANGAN·

ARSIP D

PR RI

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehiclupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwuj udnya kesejahteraan um um, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah altematif:

mengusulkan rumusan

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografisnya rawan menimbulkan bencana, yang disebabkan oleh faktor alam. faktor non alam tennasuk uJah manusia yang menycbabkan kerusakan lingkungan. k\!rugian hana benda. dampak psikologis dan korban jiwa yang dapat menghambat pembangunan nasional;

3. b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Pemerintah mengusulkan DIM nomor 3 yang Indonesia memiliki kondisi geografis, berisikan konsideran Menimbang huruf b geologis dan demografis yang dihapus, karena sudah diakomodir pada DIM memungkinkan terjadinya bencana, baik nomor 2 sebagai konsideran Menimbang yang disebabkan oleh faktor alam, faktor huruf a. non alam maupun manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban j iwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

·it

Penambahan kata "hidrologis" karena di beberapa wilayah terjadi curah hujan yang tinggi yang potensial menimbulkan banjir dan tanah longsor.

2 ARSIP D

PR RI

4.

5.

6.

c. bahwa ketentuan penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan payung hukum yang menyeluruh, karena bersifat sektoral, sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;

d. bahwa upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, jika ada landasan hukum yang kuat sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum; ....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu disusun Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana

..

b. bahwa seJama ini ketentuan yang Perbaikan redaksional berkaitan dengan penanggulangan bencana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia;

c. bahwa untuk menjamin Ada penambahan kata .. akuntabel penyelenggaraan penanggulangan dan transparan" agar bencana dapat berjalan efektif, efisien, penanggulangan bencana dapat akuntabel dan transparan serta tepat dipe1tanggung jawabkan kepada sasaran~ diperlukan landasan hukum masyarakat. scbagai jam inan kepastian dan perlindungan hukum;

Pemerintah mengusulkan mengganti kata Sesuai dengan UU No. 10 Tahun "disusun" setelah kata "perlu" dengan 2004 tentang Pembentukan kata "membentuk". Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga rumusan altematif sebagai berikut:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

3 ARSIP D

PR RI

7.

8.

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat: Pasal 12, Pasal 20, Pasal 20 A ayat Pemerintah mengusulkan tidak perlu (I), Pasal 21, Pasal 22 A, Pasal 27 mencantumkan Pasal 12, Pasal 22. A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat ayat (2). Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2). 28 G (2), 28 G ayat (I), 28 I Undang- ayat (I), 28 I Undang-Undang Dasar Negara Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tatum 1945: Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sehingga rumusan alternatif sebagai berikut:

Mengingat: Pasal 20 ayat (I) dan ayat (2), Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talum 1945:

Tetap

Pasal yang dicantumkan adalah yang berhubungan langsung dengan hak DPR untuk mengajukan Rancangan UndangUndang

4 ARSIP D

PR RI

9.

10.

11.

12.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGANBENCANA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1 . Dalam Lindang-undang ini yang dimaksud dengan:

I Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan,

. tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana;

Tetap

Tetap

Tetap

Pemerintah mengusulkan sistematika urutan DIM nomor 12 angka 1 RUU-PB menjadi DIM nomor 15 angka 4 usulan Pemerintah.

Sehingga urutannya sebagai berikut:

I. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau non alam yang mengakibatkan korban manusia. kerugian harta benda, kerusakan lingkungan. kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum.

5 ARSIP D

PR RI

13. 2. Bencana adalah suatu gangguan terhadap Pemerintah mengusulkan sistematika urutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang DIM nomor 13 angka 2 RUU-PB menjadi diakibatkan oleh faktor alam diantaranya DIM nomor 12 angka I usulan Pemerintah. bencana gempa bumi, tsunami, longsor, angin Pemerintah mengusulkan penghapusan frasa topan, banjir, letusan gunungapi, kekeringan, ~'yang meliputi bencana gempa bumi tsunami, epldemi, dan wabah penyakit, bencana karena gunung meletus, banjir, tanah langsor, yang faktor nonalam diantaranya kebakaran dan mengakibatkan timbulnya korban manusia, gagal teknologi, dan bencana karena faktor harta benda, kerusakan sarana dan prasarana manusia mencakup peristiwa kerusuhan sosial, lingkungan hidup, dan fasilitas umum". teroris, dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, Schingga urutannya sebagai berikut: kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa 2. Bencana alam adalah peristiwa atau manus1a; rangkaian pensuwa bencana yang

disebabkan oleh faktor alam.

Alasan · Pemerintah menyederhanakan definisi bencana adalah rincian bencana disarankan dimuat dalam penjelasan umum RUU-PB

Jenis bencana meliputi ~ntara lain adalah suatu kejadian luar biasa aktual dari alam, ulah manusia yang mengancam, membahayakan keselamatan, kesehatan setiap orang, kelompok orang di Indonesia, yang menghancurkan, merusak, mengancam, merusak setiap harta benda tennasuk didalamnya, tanah longsor, angin topan, banj ir, kekeringan, kecelakaan pabrik, tsunami, gempa bumi: polusi udara, kebakaran, epldemi, ledakan, serangan udara, konflik sosial, kecelakaan kimia, kecelakaan radiologis, tumpahan minyak di laut tennasuk pulaupulau kecil, bahaya nuklir1 kebakaran hutan, erosi pantai, kilat, dan badai, jatuhnya benda angkasa, letusan gunung berapi, kecelakaan moda transportasi darat, laut, atau udara.

6 ARSIP D

PR RI

13.a

14

15.

3. Bencana alam adaJah perisciwa atau serangkaian perisriwa yang disebabkan oleh aJam yang meliputi bencana gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, tanah langsor, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup, dan fasilitas umum;

4. Bencana sosial adalah peristi wa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan konflik sosial oleh antarkelompok atau komunitas masyarakat yang menimbulkan penderitaan, gangguan hubungan sosial, tidak berfungsinya pranata sosial, kerugian harta benda, dan korban jiwa manusia;

..

Pemerintah mengusulkan DIM nomor 14 (baru) usulan Pemerintah dengan menambah definisi '"Bencana Non Alam", deogan rum usan alternatif:

3. Bencana non alam adalah peristiwa atau rangkaian pensnwa bencana yang disebabkan oleh faktor manusia.

Pemerintah mengusulkan sistematika urutan DIM nomor 14 angka 3 RUU-PB menjadi DIM nomor 13 angka 2 usulan Pemerintah.

Pemerintah mengusulkan sistematika urutan DIM nomor 12 angka 1 RUU-PB menjadi Perbaikan redaksional DIM nomor 15 angka 4 usulan Pemerintah.

Sehingga urutannya sebagai berikut:

4. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kesiapsiagaan sebelum bencana, tanggap darurat pada saat bencana, dan rehabiJitasi setelah bencana.

7 ARSIP D

PR RI

16. 5. Konflik adalah pertentangan fisik antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan hilangnya hak kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, keamanan dan ketentraman terancam, keselamatan atau martabat terganggu, hilangnya aset, dan terganggunya keseimbangan kehidupan sosial masyarakat;

Pemerintah mengusulkan DIM nomor 16 angka 5 RUU-PB ditambah dengan kata "Sosial" setelah kata "Konflik".

Sehingga rumusannya menjadi:

5. Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antara dua pihak arau lebih yang mengakibatkan hilangnya hak dan aset kelonipok masyarakat, timbulnya rasa takut~ terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan dan! atau terganggunya martabat dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah mengusulkan rumusan dengan menambahkan kata sosial setelah kata konflik sebagai penegasan bahwa konflik sosial merupakan bagian dari bencana non alam.

17. 6. Kegiatan penanggulangan bencana adalah Disarankan kata "kegiatan" sebelum kata Karena kata "penyelenggaraan" serangkaian upaya yang mencakup penetapan "penanggulangan" diganti dengan kata merepresentasikan kegiatan teknis kebijakan pembangunan yang berisiko "penyelenggaraan". dan administrasi timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan Sehingga rumusannya menjadi : rekonstruksi;

...

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang met iputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

8 ARSIP D

PR RI

18. 7. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaia n kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan sama sekali dan/atau mengurangi ancaman bencana.

19. 8. Kesiapsiagaan adalah sera~gkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat guna, dan berdaya guna

20.

21.

9. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan dalam upaya memberikan peringatan tentang kemungkinan akan terjadinya bencana, disampaikan secara resmi, menjangkau seluruh masyarakat dengan segera, tegas dan tidak membingungkan;

I 0. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktural melalui pembuatan bangunan fisik, maupun non struktural melalui pendidikan dan pelatihan;

Tetap

Tetap

Pemerintah mengusulkan rumusan Pemerintah alternatif dengan menambahkan frasa pemberian Hlembaga benvenang": dilakukan

9. Peringatan dini adalah rangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

berwenang.

menganggap peringatan dini harus

oleh lembaga

10. Micigasi adalah rangkaian upaya untuk Perbaikan redaksional mengurangi risiko bencana, baik melaJui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

9 ARSIP D

PR RI

22

23.

11 .. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang mencakup kegiatan penyelamatan masyarakat terkena bencana, harta benda, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, pemulihan sarana, dan pelayanan kritis;

12. Rehabilitasi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual, penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hakhak masyarakat, pemulihan administrasi peme~ntahan, dan · integrasi kegiatan pemulihan dampak bmicana;

Pemerintah alternatif:

mengusulkan rum usan Perbaikan redaksional.

I I . Tanggap darurat bencana adafah rangkaian kcgiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana uncuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan~ yang meliputi kegiatan penyclamaran dan cvakuasi korban. harta bcndu. se11a pemcnuhan k~butuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsL pemulihan sarana dan prasarana.


mengusulkan rumusan

12. Rehabilirasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik acau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi arau berjalannya secara wajar semua aspek pemerinrahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.

Definisi "Rehabilitasi" disesuaikan dengan UU Nomor I 0 Tahun 2005 te.ntang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, menjadi UU.

IO ARSIP D

PR RI

24.

25.

13. Rekonstruksi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar seperti pembangunan air bersih, jalan, listrik, Pusat Kesehatan Masyarakat, pasar, telekomunikasi, sarana sosial masyarakat seperti masj id, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitasi masyarakat untuk perbaikan rumah, dan lingkungan hidup;

14. Ancaman bencana adalah suatu kejadian a tau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;


mengusulkan rumusan

13. Rekonstruksi adalah pcmbangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan di wilayah pasca bencana. baik ditingkat pemerimahan maupun masyarakat. dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian. sosial dan budaya. , tegaknya hukum dan kl?tl.!rtiban. dan bangkitnya p~ran scrrn partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan betmasyarakat di wilayah pasca bencana.

Tetap

Ddinisi "Rekonstruksi" disesuaikan dengan UU Nomor 10 T ahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi \\"ilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi,NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera l"tar~ menjadi UU.

11 ARSIP D

PR RI

26.

27.

15. Kerentanan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosiaJ, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

Pemerintah mengusulkan frasa Kata "rentan" mengandung "kerentanan bencana" diubah menjadi frasa makna mudah terkena penyakit "rawan bencana". oleh makhluk hidup.

Sehingga rumusan alternatifnya:

15. Rawan Bencana adalah kondisi atau

....

karakteristik geologis, biologis, hidrologis. klimatologis. geografis, sosial. bm.hl) a. politi~ ekonom i. dan teknologi di suatu \\ ilayah unlllk jangka 'vaktu tcnentu yang mengurangi kemampuan mencegah, mercdam, mencapai kesiapan. dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk hahaya tertcntu.


16. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan 16. prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

mengusulkan rum usan Perbaikan redaksional.

..

Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

12 ARSIP D

PR RI

28. 17. Pencegahan bencana adalah serangkaian Pemerintah m~ngusulkan mengganti frasa Pcrbaikan rcdaksional. kegiatan yang dHakukan untuk merd&dakan "mcniadakan bcncana" dan "mcniadakan benc.ana dan meniadakan sumber ancaman sumber ancaman bencana " dengan frasa bencana yang dimulai dari perurnusan "mcngurangi kemungkinan tcrjadinya kebijakan, pelaksanac:.n, dan evaluasi; bcncana" dan '~mr.ngurnngi sumbcr

ancaman bcncana".

Uumusan altcruaHfnya scbagai bcrikut:

17. Pencegahan bcncana · adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinyn bencana dar. mcngurangi sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

i------+-------~--------~--------------------~----------------------·-----------------~----------------------------i 29. 18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang Diusulkan untuk dihapus ditimbulkan akibat be:ncana pada suatu wila.yah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa lcrancam, hi!angnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, clan gangguan kegiatan masyarakat;

...

Pemcrintah menganggap pcngcrtinn urisiko bcncana", tidak dijabarkan dalam pasalpasal RUU ini.

13 ARSIP D

PR RI

.~----.~-----~--------------------------------....-----------------~·------__;----------------------------------~ 30. 19. Bantuan darurat bencana adalah upaya ml!mberikan bantuan u11l:uk mcmenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;

3 I. 20. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan

32.

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi oleh Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana;

21. Pengungsi adalah orang atau kefompokkelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa meJarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebe!umnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana;

Te tap

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus Tidak perlu dimuat dalam ketentuan umum tetapi dimuat dalam penjelasan pasa.t.

Pemerintah alteruatif:

mengusulkan rumusan Perbaikan rcdaksional

21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang t~rpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari dnn atau dampak buruk bencana.

~----t------·--------------------·----------~~f-----------------------------------------------·----------------~ 33. 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum

..

Tetap

14 ARSIP D

PR RI

34.

35.

36.

23. Masyarakat terkena bencana adalah manusia Pemerintah mengusulkan menghilangkan katn yang mengalami kerugian akibat b\!ncana, "masyarakat terkenan menjadi kata "korban". bai.'< secara fisik, mental maupun sosial;

24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; dan

Rumusan alternatifuy.a scbagai bcrikut:

23. Korban t.encana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana.

Pemcrintah altcrnatif:

mengusulkan rumusan

24. Pemerintah Pus,it. sclai1jutnya discbut Pcmcrintah, adal;.1h Presiden Republik Indonesia yang mcmegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia scbugaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia Talrnn 1945. -----------------

25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 25. Pe mt! r int ah Dae rah ndalah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Gubernur,Bupati, a tau Eal ikota. Kabupaten/Kota. danperangkat dacrah sebagaiunsur

penyeJenggara pemerintalum dacrah.

.•

Karena islilah ·~korban bencana" lcbih bzim dipc.:rgun,1kan dari pad a '·masyarakal terkena bcncnna ...

Dcfinisi ~'Pcmcrintali""

discsuaikan dcngan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintah:!n Dae rah.

Dcfinisi uPcmcrintah Dacrah" discsuaikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Dae rah .

15 ARSIP D

PR RI

-- --- ·-

37. BABII Judul Bab II Pemcrintah mcnyarankan Ketcntunn yang memuat LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN sehagai bcrikut: "Landasan" dan "Asas" agar

ditcmpalkan dalam pcnjelasan BAB II um um.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

·• -Pasal 2 Past\l 2 Tidak dicantumkannya Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara 38. Penanggulangan bencana. berlandaskan Pancasila Pemerintah mengusulkan materi muatan Rcpublik Indonesia Tahun 1945

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Pasal 2 RUU-PB ditempatkan dalam dalnrn RUUP-P£3, sccara otomatis Indonesia Tahun 1945. penjelasan umum. menjadi landasan scmua peraturan

pcrundang-undangan di Indonesia.

"'~

Pasal 3 Pemerintah menguriulkan Pasal 3 ayat (I), Kctcnluan ini diusulkan untuk huruf a sampai dengan y dihapus. dimuat <lalam penjelasan umum

39. (1) Penanggulangan bencana sebagaimana I RUU-PB. dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

40. a. kemanusiaan; Disarnnkan un~uk dihapus -41. b. kekeluargaan; Disarankan untuk dihapus 42. c. keadilan; Disarankan untuk dihapus 43. d. kesamaan kedudukan du lam hukum dun Disarankan untuk dihapus

pemerintahan;

44. e. ketertiban dan ieEastian hukum; Disarankan untuk dihapus

16 ARSIP D

PR RI

45. f. keseimbangan; Disaran.kan untuk dihapus 46. g. keselarasan; Disarankan untuk dihapus 47. h. keserasian; Disarankan untuk dihapus 48. i. kelestarian lingkungan hid~ Disarankan untuk dihapus -49. "j. ilrnu Eengetahuan dan teknologi. Disarankan untuk dihapus 50. k. cepat dan tepat; Disarankan untuk dihapus -51. l. prioritas; Disarankan untuk dihapus 52. m. kebersamaan; Disarankan untuk dihapus ···.

·-· 53. 11. koordinasi; Disarankan untuk dihapus --·· 54. o keterpaduan; .Disarankan untuk dihaeus 55. P .berJayaguna Disarankan untuk dihapus 56. 9. berhasilguna Disarankan untuk dihapus 57. r. tmnsEaransi Disarankan untuk dihapus 58. s. akuntabilitas; Disarankan untuk dihapus 59 .. ·i:. pencegahan; Disarankan untuk dihapus

-·· 60. t:.. kehati-hatian; Disarai1kan untuk dihapus

-· ----··--62. v. manfaat; .._ Disarankan untuk dihapus 63. w.nonproletisi; Disararykan untuk dihapus -64. }~. netralitas; dan Disarankan untuk dihapus 65. y. keadilan jender Disarankan untuk dihapus

66. (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan b\!ncana Pemerintah mcnyarankan Pasal 3 ayat (2) Ketcntuan ini akan dimuat dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: dihapus pcnjclasan umum.

67. a. nondiskriminasi; Disarankan untuk dihapus -----68. b. mempertahankan hidup dan kclangsungan Disarankan unluk dihapus

hid up; -----69. c. mendapat pekerjaan dan penghidupan yang Disarankan untuk dihapus

layak; dan ..

17 ARSIP D

PR RI

I 70. d. mendapat pekerjaan dan penghidupan Disarankan untuk dihapus

J yanglayak;dan

~----f---------'---.-..---'---------·-----------t------------------~------------------4---------------~---------~ 71. e. bebas dari rasa takut dan_a_n_c_a_m_a_n __ __. ______ D_is_a_ra_1~kan untuk dihapus

Pasal 4

72. Undang-undang tentang penanggulangan bencana bertujuan untuk:

Pemerintah mengusulkan penulisan Frasa "Undang-Undang,, penuJisannya diawali dengan huruf kapital.

73.

74.

I 75.

Sehingga rumusannya scbagai bcrikut:

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan masyarakat an:aman bencana;

Pemeriutah dari alternatif:

mengusulkan rumusun

b. mcnciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

a. memberika11 perlindungan kepadn masyarakat dari ancaman bencana;

b. memberikan kepastian hukum penanggulangan bencana komprehensif;

daJam yang

c. mt:njamin terselenggaranya penanggulangan c. memberikan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemiJik kepentingan dalam rangka upaya penanggu Ian gan bencana;

bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

Sccara substansial mcmpertajam luj uan mHfang-undang

Sccara substansial mcmpertajam tuj uan un<lnng-undang

Sccara substunsial mempertajam tuj uan un<lang-undang

Sccara substansial mempertajam tujuan undang-undang

18 ARSIP D

PR RI

76.

77.

d. menyelaraskan peraruran perundang-undangan yang sudah ada ;

c. menghargai budaya lokal;

78. f. membangun partisipasi dan kemitraan publik _____ se_1~a swast; dan

79. g. mendorong semangat gotong royong,

80.

81.

kesetiakawanan, dan kedermawanan.

BA:B III

TANGGUNG JA WAB DAN WEWli.:NANG PEMElUNTAB

d. menjamin tcrselenggaranya penanggulangan bencana sccarn terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menye)uruh;

Disarankan untuk dihapus

Sccara substansial mcmpertajam tujuan undnng-undang

~~~~~~~~~~--~~~--~~-~~~~-----!


Disarankan untu~ dihapus

Pemerintah mengusulkan tambahan pasaJ (baru) yang mengatur tentang ruang lingkup dengan rumusan alternatif:

Pasal ....

Ruang lingkup pcnanggulangan bencana meliputi kegiatan: a. Kesiapsiagaan sebclum bencana; b. Tanggap darurat pada saat bencana; drm c. Rehabilitasi setelah bcncana.

Te tap

Pcngaturan ruang lingkup dalam pas31 ini pcnting untuk mcmbcrikan batasan pcngaturan ten tang pcnyclenggaraan pcnanggulangan bcncana.

19

------------------··--------

ARSIP D

PR RI

82. Pemerintah mengusulkan alternatif dengan membagi "Bab III'' ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

Ilagiau Pcrtama ._,__-l..._ ___________________________ T_augguE.,g_ Jawnb Pcmcrintah

Pasal 5 Pemcrintah meugusulkan rumusan 83. altcrnatif:

(I) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pe:nanggung jawab utama kegiatan penanggulangan bencnna.

...

Pa!:al S

(1) Pemerintah dan Pemerintah Dacrah bertanggung jawab tcrhatlap

Untuk mempermudah dan memperjelas pengclompokan dalam hal pengature!n mengenai tanggun.g jawab Pemcrintah

Penycmpurnaan redaksional.

penye!enggarnan penanggulangan bencana sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ini. ------------------1----

84. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Pcmerintah mengusulkan rumusan penanggulangan bencana. Pemerintah aJternatif: melimpahkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana (2) Tanggung jawab penyelcnggaraan

penanggulangan bencana sebagaimann dimaksud pada ayat (I) diselenggarakan oleh masing-ma.sing lembaga pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sccara sektorn I dan terkoordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

£3ah W\l pclaksanaan penanggulangan bcncana tetap mcnj3di kewenangan pcmerintah (Pusat dan Dacrah) sccara sektoral dan koordinatif scbngai tanggung jawab ncgara kcpada masyarakat

20 ARSIP D

PR RI

85. (3) Pelaku dalam penanggulangan bencana selain dimaksud pada ayat (2) yaitu:

86. a. n1asyarakat;

87. b. lembaga kemasyarakatan;

88. c. Palang Merah Indonesia;

·-89. d. Jembaga usaha; d:in '•

90. e. lembaga-lembagEL internasional.

Pcmerintah mengu:mlkan rumusan altcrnatif:

(3) Penyelenggara an penanggulangan aimana dimaksud pada ayat un masyarakat, lcmbagasyarakatan, lembaga usaha, emhaga internasional.

bencana scbag (2) melibatk·· lcm baga kema dan lembaga-i ·

disaran kan untuk dihapus

di saran kan untuk dihapus

disaranl can untuk dihapus

disaran · kan untuk dihapus

disaran kan untuk dihapus

-

--···---- ----

Pemerintah memberikan kcsempatan kepada masyarakat untuk berperan serta di dalp.m penanggulangan bencana

karena sudah dimuut dalam pasal 5 ayat (3) RUU usulnn cmerintah. karena sudah dimuat dalam pasal 5 ayat (3)) RUU usulan >t!mcrintah. karcna sudah dimuat dalam pasal 5 a at (3)) RUU usulan cmerintah. karena sudah dimuat dalam pasal 5 a at (3) ) RUU usulan emerintah.

karcna sudah dimuat dalam pasal 5 ayat (3)) RUU usulun pemerintah.

21 ARSIP D

PR RI

91.

------------~-------~-------------~---------------------------------.------------------------------.

Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (4) baru clen~an rumusan alternatif:

( 4) Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi antara lain bidang: a. sosial; b. ekonomi; c. kesehatan; d. agama; e. pendidikan; f. perhubungan; g. perumahan; h. I ingkungan; 1. pekerjaan umum;

Substansi Pasal 5 ayal (4) usulan Pcmcrintnh diadopsi dari Pasal 6 ayat (2) RUU-PB.

J. kcamanan dau ketertiban; dan/atau k. pertnhanan.

1------1--------------------,----·~--~·--------------+----~--~---------------------------~---------------------------1 92.

..

Pemcrintah meugusulkan pcnambahan "Bagian Kedua,, baru dcngan rumusan:

Ilagbrn Kcdua Wcwenang Pcmcrintah

Unluk mcmpcrmudah dan mempcrjelas pengelompokan dalam hal pc11gaturan mengenai wewcnang Pemcrintah

22 ARSIP D

PR RI

93. Pasal 6

( 1) Pemerintah berwenang menyusun pcngaturan, kocrdinasi, pembinaan dan pemb~mhingau dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Pemerintah mengusulkan perubahan substansi dengan rumusan alternatif:

Pasal 6 (1) Pemerintah berwenang mcnyusun dan

menetapkan koordinasi, regulasi, kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan

Usu Ian dimaksudkan untuk mempcrtajam kewenangan Pemerintah yang telah ada dan berjalan selama ini.

·1------1----------~--~------------------------~~·------------'~Jc_~,_1a_n_1ggulan~a-n __ be_1_1c __ ·a_n_a_. _____________ t ______ , _______________________ 4

(2) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Disarankan untuk dihapus Substansi ini sudah diakomoc.lir 94. Daerah dalam penangguJangan bencana padn Pasal 5 ayat (4) usulan mencakup bidang kehidupan sosial Pcmcrintnh. kemanusiaan dan kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, perhubungun, perumahan, pekerjaan umum, perekonomian, pelayanan keagumaan, keamanan, dan ketertiban.

95. (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan (2) meHputi: a. menetapkan kebijakan penanggulangan

bt:ncana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

•

Disarankan untuk dihapus Substansi ini diakomodir dalam Pasal 5 tfon Pasal 6 usulan Pcmcrintah.

.__ __ __._ _______________________________________ _._ ___________________ . __________________ ~-----------------------------

23 ARSIP D

PR RI

r---~----------------~~----~--------------.-----------------~----------------...--------------------------~

I 96.

97.

98.

99.

100.

b. membentuk Badan Penanggulangan Ben~ana yang bertugas menjalankan fUngsi penanggulangan bencana;

c. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan un!Jur-unsur k.:bijakan penanggulangan bencana;

d. mcnyusun kebijakan peraturan pernndangundangan penanggulangan bencana;

penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lainnya;

g. menentukan kebijakan mencegah penggunaan teknologi yang secara berangsur dan/atau tiba-tiba berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

disaranka.n untuk dihapus

disarankan untuk dihapus



disarankau untuk dihapus


Substansi ini diakomodir dalam Pasal 5 dan Pasal 6 usulan Pemerintah.

Substansi ini diakomo<lir dalam Pasal 5 dan Pasal 6'- usulan Pemerintah.

Substansi ini diakomodir dalam Pasal 5 dan PasaJ 6 usulan Pemcrintah. ------------------------t Substansi ini diakomo<lir dafam Pasal 5 dan Pasaf 6 usulan Pcmcrintah.

Substansi ini diakomodir dalam Pasal 5 dan Pasal 6 usulan Pcmcrintah.

Substnnsi 1111 diakomodir dalam Pasal 5 dan Pasal 6 usulan Pcmcrintah.

24 ARSIP D

PR RI

102. h. rnenentukan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdaya aJam yang melebihi kemampuan alam untuk

disarankan untuk dihapus Subst;1nsi ini dinkomodir daJam Pasal 5 dan J>asal 6 usulan Pcmcrintah.

rnelakukan pemulihan. !-----+-------------------------+------------------- -- --------·-- -------------1 103.

104.

105.

i. menjamin masyarakat terkena hcncana dan pengungsi sccara adil dan sesuai standar pelayanan minimum;

J. memberi ijin pengumpuJan uang dan barang · bersifat nasional.

Pasal 7

Sebagian wewenang Pemerintah dalam penangguJangan bencana sebagainrana dimaksud daJam Pasal 6 dapat diselcnggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur lcbih lanj:.1t dengan Peraturan Daerah.




Subs1ansi Ill I

Pasal 5 <lan Pt:mcri111ah. -----.. ·-

Substansi ini Pas al 5 dan Pc.:mcri111ah. -·----

Subst:rnsi llll

Pasnl 5 dan Pcmcrintah.

--~---'-~--~~--~----~~-~~· ~-----~~-----------~-------~------~-----------__.. __ _

dinkoi110dir dalam Pasal 6 usu Ian

<liakomo<lir dalam Pasal 6 usu Ian

diakomo<lir dalam Pasnl 6 usu Ian

25 ARSIP D

PR RI

106. Pasal8

(I) Dalam haJ Pemerintah Daerah bcf um dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagairnana dimaksud dalam Pasul 6, Pcmerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I 07. (2) Pelaksanaan scbagian wewenang penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l),

waj ib diambil oleh Pemerinlah dalam hal:

108. a. Pemerintah Daerah tidetk melaksanakan

109.

sebagian wewenang dan tauggung jawab dalam penanggu:angan nencana, sehingga clapat membahayakan kepentingan l!mum; dan

b. adanya sengketa antar Pemerintah Daerah Propinsi atau antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.





Substansi ini diakomodir dalam Pasal 5 dan Pasal 6 usulan Pl!mcrintah.



Substansi ini uiakomodir dalam Pasal 5 dan Piisal 6 usulnn Pemerintah.

'---~--~~~------~~~--~· ~------------~----------------------_._------------~----~---------~--------------------~~-----------~------------~-----------------------

26 ARSIP D

PR RI

I 10.

.. I

Pemcrintah mcngusullrnn pasal baru dcngau rumusan altcrnatif:

Pas~al ....

(I) Kewcnungan pcnanggu langan bcncana dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bcncana.

(2) Penanggulangan uencana scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk skala nasional menjadi k~wcnangan Presiden . untuk skala provinsi menjadi ke\·venangan Gubernur, dan untuk skala kabupatcn/kota menjadi kewenangan Bupati/ Walikota.

(3) Kewenangan penctapan skala bcncana sebagaimann dimaksud pada ayat (I) untuk skala nasional ditetapkan olch Prcsiden, skala provinsi ditelapkan olch Gubernur, dan skala kabupatcn/kota ditetapkan olch l3upati/Walikota.

olch

,;:' ..

27 ARSIP D

PR RI

.-----.--------------------·---.--------------------------····----------......, 111. Pcmcrintah mengusulkan pcncta pan ska la Paramett.!r bcncana nasionaJ

bcncana dalam Pasal ... (baru) dcngan dilcntukan olch jum k1h korban dan rnmusan alternatif: tingbl kcparahan yang

<litimbulkannya yanJJ yang Pmml . . . . . . mcnychabkannyn mcnjadi masalah

nasional ( 1) Skala bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) didasarkan pada jumlah korban manusia, penderituan manusia, kerugian harta bend a. kehancuran infrastruktur fisik dan non fisik se1ta lumpuhnya fungsi pemerintahan dan komunitas.

----------------------------------·-------------1------·--112.

..

Pcmerinhlh mcngusutlrnn tambalrnn ayat (2) baru dcngan rumusan altcrnatif:

(2) Pent:t'1pan skala bcncana scbagaimnna dimaksud pada ayal (I) untuk ska la nasional, dihitung bcrdasarkan parameter: a. jumlah korban dan/arnu mendcrita

setara atau lcbih dari 3000 orang; b. kerugian hart~• bcnda sctara dcngan

paling scuikit lima puluh pcrscn dari APBD provinsi; <lan/atau

~- Kchancuran sarana dan prasarana yang akibatnya berdampak pada kehidupan manusia secara nasiomtl.

Paramctt.:r pcnctapan status bcncana harus tcrukur schingga scgcra dapal diumumknn apakah bcncana skala nasional, provinsi, atnu kabupalcn/kota.

28 ARSIP D

PR RI

113.

114.

..

Pemerintah mcngusulkan tambahan ayat (3) baru dengan rumnsan alternatif:

(3) Penetapan skala bencana sebagaimana l3cncan~a skala provinsi ditentukan dimaksud pada ayat (I) untuk skala bcrdas~ukan jumlah provinsi, dihitung bcn.lasarkan parameter: kabupatcn/kota yang terkena a. jumlah wilayah yang terkenn bcncnna bcncana.

mclebih i dari satu kabupaten dan/atau kola di suatu propinsi yang mcnjadi lokasi bencana; dan

b. kerugian harta benda setarn dengan paling scdikit lima puluh persen dari APBD kabupaten/kota.

Katagori bc.:nca11n skala provinsi dilcntuknn bcn.lasarkan bencana yang lcrjn<li pada wilaynh lebih dari salll kabupalcn/kola dalam satu provinsi (mcngacu pada UU No. 7 Tahun 200--1 tcnlnng Sumber Daya Air).

Pemerintah mcngusulkan tam"bahan ayat ( 4)

baru dengan rumusan alternalif:

(4) Penetapan ska la bencana scbagaimana Ben cana ska la kabupaten/kota dimaksud pad~ ayat (1) untuk ska la men tpakan karngori bcncana yang

kabu pa tcn/k o I :1, dihitung bcrdasarkan buka I\ ska la pasional maupun bencana yang terjadi di dalam satu skah l provinsi. wilayah ter1torial kabupalen/kota .

.__ _ _. __________ , __________ _._ ____________________ --- - --·····. . - ---··--- ······-

29 ARSIP D

PR RI

115. BAB IV HA.K, KEW AJIBAN DAN PERAN MASYARAIV.\.T

Pemcrintah alternatif:

mcngusulkan rumusan J>cran sudah mclckal pada hak dun kcwa,iiban

IlABIV HAK DAN KEWA.JIBAN

1\llASY ARA KAT

i---~------------·----------r-------------------··--- ---·--···-·----------.-----116. Bagian :Pcrtama

Bak, KewajilJan, dan Peran Anggota Masyarakat

Pcmcrintah alternatif:

mcngusu.lkan

Ifagian Pertama

rumusan

Hak clan Kcwajiban Anggota Masyarnkat

1-----'------------------·-------------·----------t-----···-· l 17. Pasal 9 Pemerintah mengusulkan menghapus kata

"sebuah" setcJah kata "dalam". (I) Setiap orang berhak mend<'.pat perlindungan

atas hak hidup dan penghidupannya da.lam Rumusan alternatifnya schagai bcrikut: sebuah negara yang berdaulat dan berkeadilan sosial; Pa.ml 9

118. (2) Setiap orang berhak tidak kehihrngan sumber~ sumber kehidupan) baik sosial maupun eko·nomi, hak atas aset dan akses terhadap sumber kehidupan;

(I) Setiap anggota masyarakal berhak mcndapat perlindungan alas hak hidup dan penghidupannya dalam ncgara yang berdaulat dan bcrkeadilan sosial.


Pcrbnikan n.:daksiona

Sudah tcrakomodir di dalam nyat (I) RU lJ usulan Pcmcrinlah.

30 ARSIP D

PR RI

119. (3) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan Jika DIM 118 Pasal 9 ayat (2) usulan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Pemerintah disetujui, disarankan DIM 119 kelompok masyaraka·~ rentan bencana. ayat (3) RUU-PB menjadi ayat (2) dengan

perubahan rumusan alternatif.

Pcmcrintah alternatif:

mcngusulkan I' Um USil Il

(2) Setiap anggota rnasyarakut yang menjadi korban bcn..;ana .bcrhuk mendapal perlindungail sosia!, rasa aman dari bencana, bantuan sosial dan/atau bantuan k.emanusiaan sesuai dengan ketcntuan peraluran pcn:ndang-undangan yang berlaku.

Mcnlbcri pcnjdasan yang lebih tcgns kcpa<la korban bencana dcngan mcmhcrikan hak yang bcrupa pcrlindungan dan bantuan.

1----1------------·--------·----+-·---------------------+---------··----··------·-120. (4) Setiap orang terkena bencana#9erhak terpenuhi Jika DIM 117 Pasal 9 usulan Pemerintah Sudah lcrlampung di dalam DIM

kebutuhan dasarnya atas bantuan kemanusiaan. disetujui, disarankan DIM 120 ayat (4) RUU- 117 J>asal 9 ayal (I) dan ayat (2) PB dihapus. usulan f>emerinlah

121. (5) Setiap orang berhak berpar!isipasi dalam Pemerintah mengusulkan Pasal 9 ayat (5) pt:ngambilan keputusan terhadap kegiatan RUU-PB menjadi Pasal .... ayat (3) usulan Pcrbaikan rcdaksional. ptmanggulangan bencana khususnya yang Pemerintah dengan rumusan alternatif: berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

(3) Setiap anggota masyarakat bcrhak berpartisipasi <la lam percnc.unaan. pclaksana<Jn, t!vaJuasi, pcngawasan dalam penanggulangan bcncana.

31 ARSIP D

PR RI

122. (6) Setiap orang berhak mempunyai akses dan Pemerintah mcngusulkan Pasal 9 ayat (6) Pcrhaik~;~daksional. mendapatkan informasi secara tertulis RUU-PB mcnj.adi Pasal ..... ayat (4) RUU dan/atau lisan tentang kcbijakan usulan Pemerintah dcngan rumusan pt!nanggulangan bencana. altcrnatif:

( 4) Setiap anggot~ masyarakat bcrhak memperoleh akses informasi atas kcbijakan, program, dan aktivitas penanggulangan benca!ia.

123. (7) Setiap orang berhak melakukan pe11gc,v1asan Jika DIM 12 J Pnsal ... ayat (3) usu Ian Sudah l~rta~1pung di dalnm DIM sesuai dengan mekanisme y~ng diatur atas Pemerintah disetujui, disarankan DIM 123 121 Pasal ayat (3) usulan pelaksanaan penanggulangan bencana. ayat (7) ini dihapu:5. Pcmcrintah

------·----------------·--------------------!--- --·-·----··-----------1 124. (8) Masyarakat berkesempatan untuk Jika DIM I 21 cfa11 DIM I 22 PasaJ ... ayal (3)

berperanserta dalam perar;cangan, dan ayat (4) usulan Pemcrintah disetujui, pengoperasian dan pemelihar-aan kegiatan dan disarankan DIM 124 ayat (8) ini dihapus. program penyediaan bantuan tempat hunian,

Sudah tcrt:11upu11g di Jalnm DIM 121 dan DIM 122 J>asal ... ayat (3) <lan ayal ( 4) usu Ian Pcmcrintah

penampungan dan bantuan non-pangan. -----------t---··-______ --------1 125. (9) Masyarakat terkena bencana mempunyai Jika DIM 121 dan DIM 122 Pasal ... ayat (3) Sudah krtampung di dalam DIM

kesempatan untuk berperanserta dalam dan ayat (4) usulan Pemerintah disetujui, 121 dan DIM 122 Pasal .... ayal perancangan, pengoperasian clan pemeliharaan disarankan Dlivl 125 ayat (9) ini dihapus (3) d;ln ayat (4) . usulan kegiatan dan program penyediaan bantuan Pcmcrintah. pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.

...._____.__ _____ J __ ...._ ____ _____. 32 ARSIP

DPR R

I

.-----.---------~------·--------------------.--------------·------------~--------------------~---------, 126. Pasal 10

(I) Setiap warga negara berkewajiban menjaga keh!dupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara kesetimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fimgsi lingkungan

Te tap Pcrlu pcnycsunian Pasal

hid up. ,___. ____ __,.__ ____________________ ----·---+---------------------·-- ·----·-- ..... ··-·. -·-··- --·--.-.--··-------i (2) Setiap orang b~:rkewajiban melakukan Pcmerintah 127. mcngusullrnn rum usa 11

kegiatan penanggulangan bencana. alternatif:

(2) Setiap berk.ewa j i ban memberikan

anggota masyaraknl mclakukan dan

ba11tuan di dalam pcnangguJnngan bcncana.

Pcrbaikan rt.!daksional

1------1---------------·------------·--+------------------------1----·--·---·- -- --····--·--------128. (3) Setiap orang berkewajiban memberikan Pcmcrintah mengusulkan rumusan

informasi kepada publik -atas pelaksanaan altcrnatif: · k\!giatan penanggulangan bencana.

(3) Setiilp anggota masyarakat berkewajiban mcmberikan informasi kepada publik atas penyelcnggaraan penanggulangan bcncana.

129. Pasal 11 JikaDIM 121 dan DIM 122 Pasal ... ayat(3) dan ayat (4) usulan Pemerintah disctujui,

( l) Se.tiap orang mempunyai kesempalnn yang disarankan DIM 129 Pasal I I ayal (I) ini sa,na berperan dalam proses pen:ncanaan, dihapus. pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

Pcrbaikan r\!daksional

Sudah tcrtampung di dalam DIM 121 dan DIM 122 Pasal .... ayat (3) uan . ayal (4) usulan Pcmc.:rintah.

kegiatan penangg\Jlangan bencana. -·---'------------------------------------------------------------.-1

33 ARSIP D

PR RI

130. (2) M&syarakat yang terkena bencana dapat secarn aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program bantuan.

Jika DIM 121 dan DlM 122 Pasal ... ayat (3) Suunh tcrtampung di dalam DIM dan ayat ( 4) usulan Pemerintah disetujui. Dllvl J 2 I lfan Dlf\ f I 22 PasaJ .... disarankan DIM 137 Pasal 11 ayat (2) ini ayat (3) dan ayat (4) usulan dihapus. Pcmcrintah.

131. (3) Setiap orang dapat berperanserta dalam Jika DIM 121 dan DIM 122 Pasal ... ayat (3) Sudah tcrtampung di dalam DIM perancangan, pengoperasian dan pemeliharaan dan ayat (4) usulan Pemerintah disetujui, DIM 121 dan DIM 122 Pasal .... sarana-sarana pasokan air bersih dan sani!asi. disarankan DIM 138 Pasa( JI ayat (3) ini ayat (3) dan ayat (4) usu Ian

di hap us. Pcmcrintah

132. ( 4) Setiap orang yang berperan melakukan Jika DIM 12 J dan DIM 122 Pasal ... ayat (3) Sudah tcrlampung di dalam DIM kegiatan penanggulangan bencana dan ayat ( 4) usu Ian Pemerintah disetujui, 121 dnn DIM 122 Pasal .... ayat berkonsultasi dengan kelompok masyarakat disarankan DIM 139 Pasal J J ayat (4) ini (3) dan aynl (4) usuJan Pcmerintah S'!tem pat. d ihapus

~~-+-~~~~--~~--~--~~----~~--~-+-~~~~~~----~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i

133. (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam

134.

penanggu langan bencana .... sel.mgaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan P~raturan

Pemeriritah.

Bagian Kcd ua Hak, Kcwajibau dan pcran Lcmbaga

Kemasya ra ka tau

Disarankan 11ntuk dihapus

Pcmcrin tah mcngusulkan altcrnatif:

B~1gian Kedua

rumusan Pengharmonisasian I3ab, bagian dnn judul.

Hak da.n Kcwajiba11 Lembaga Kemasyarakatan

34 ARSIP D

PR RI

135.

136.

137.

Pasal 12

(1) Lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.

(2) Lembaga kemasyarakatan mendapatkan '1

perlindungan dalam melaksanakan kegiatan pe:1anggulangan bencana.


mcngusulkan rumusnn Pcrbaik~m rcdaksional

Pasal 12

Lembaga kcmasyarakatan berhak memperoleh "csempatan dalam upaya penangggu Ian gan bencana:

Disarankan u1ltuk dihapus Diminta atnu tidak diminta negara bcrkewajiban untuk melindungi setiap warga negara termasuk warga negara asing yang secara legal berada di wilayah Indonesia

Pemcrintuh mcngusulkan Pasal dcngnn rumusan altcrnatif:

baru Pemberian pasal baru karena mengatur kew,tjibnn sccara uluh

Pasal ....

Lcmbaga kcmasyarakatan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12 waj ib terdaftar, memiliki izin, dan terakreditasi dari instansi pemerintah yang berwenang.

35 ARSIP D

PR RI

138.. Pasa I 13

139.

~ 140.

141.

(1) Lembaga kemasyarakatan yang melak~anakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggu langan bcncana harus mendapatkan ijin dari Pemerintah.


(2) Lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan I Pcmcriutah kegiatan penangguJangan bencana wajib altcrnatif:

mcngusulkan rumusan

berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan (2) Bencanl.

(3) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lernbaga kemasyarakatan diacur lebih oleh Badan Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

Lembagn kemasyarakatan berperan menyediakan sa!'ana dan pelayanan untuk me!engkapi kegiatan penanggulangan bencana yang

Lembaga k<~masyarakatan yang melnksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana wajih berkoorJinasi dengan Pemerintah, J>emerinlah Daerah dan/atau lcmbciga lain yang ciHunjuk oleh pemcrintah.

Disaiankan untuk dihapus.

Disarankan untuk dihapus.

Karena sudah diatur dalam Undang·Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau C3nrang

Perbaikan clan pcnyesuaian redaksional

Sudah diakomodir dalnm Pasal 12 ayat (2) usulan Pcmcrintah

Sudah diakomodir dalam Pasal 12 usulan Pl!merintah

__________ d~aksa~akan oleh mafyarakat dan_P_e_n_1c_r_in_t_a_h._. _.__ ______ _ -----------·· ------ - -·· ·-·· -····-··--·----------'

36 ARSIP D

PR RI

142.

143.

Bagian Kctiga Hak, Kewajibau

dan peran Palang Merah Indonesi~'

Pasal 15

(1) Palang Merah Indonesia berhak mengumpulkan, mengelola dan menggerakkan sumberdaya untuk kegiatan p~nanggulangan

bencana.

144. (2) Palang Merah Indonesia herhak menggerakkan dan mengelola para rciawan penanggulangan bencana.




Karena sudah diatur dalam perundnng-undangan lcrscndiri.

Karena sudah diatur dalam perundang-undangan tcrscndiri.

Karena sudah diaLur dalam pcrundang-undangan tcrscndiri.

1-----1----------·-------------t--------------------- ' --..... _______________ , 145. (3) Palang Merah Indonesia berhak

melaksanakan kegiatan ·penanggulangan bencana sesuai norma-norma kepalangmerahan.

Disarankan untuk dihapus. Karena smfah diatur dalnm pcrundang-undangan lcrsendiri.

1------1'--------------------------1-------------------·----··-··--··-·-----------i 146. Pasal 16

(1) Palang Merah Indonesia berkcwajiban menyelaraskan kegiatannya dengan kebijakan Pcmerintah dalam penanggu langan bencana.

147. (2) Palang Merah Indonesia berkewajiban menjelaskan secara berkala kepada Pt::merintah

.__ _ _... __ d_a_n. __ masyaraka• ten tang pe:-iggunaan


Disarankan untuk d ihapus .

Karena sudah diatur <lalam pcn111<fang-undangan tcrscndiri.

Karena sudah Jiatur dalam perunc~~ng-undangan tcrsendiri.

37 ARSIP D

PR RI

148.

149.

sumberdaya yang diterimanya selama me!akukan penanggulangan bencana.

Pasal 17

(1) Palang Merah Indonesia sebagai mitra masyarakat dan Pemerintah berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana

(2) Palang Merah Indom:sia berperan aktif c.Jalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai norma-norma universal yang c.Jianutnya.

150. (3) Palang Merah Indonesia dalam menanggulangi bercana berperan sebagai penrlorong dan pendukung semangat kesetiakawanan dan kedermawanan masyarakat.

151. Bagian Kecmpat Hak, Kewajiban dan Peran Lcmbaga Usaha


Disaranbn untuk d ihapus.


Pemcrintab alternatif:

mcugusullrnn

Il;J~ian Kctiga

Karena sudah diatur dalam pcrundang-uncfangan tcrsendiri.

Karena suc.Jah dialllr dalam pcnmdang-undangan tcrscndiri.

Kart:na sudah diatur dulam pt:runJ:mg-undangan tcrscndiri.

rumusan Pcngharmonisasian l3nb, bagian danjuduJ.

Hak <hm Kenajiban Lcmbaga Usaha

38 ARSIP D

PR RI

152. Pasa.118

(1) Lembaga usaha mendapatkan kes~mpatan

Pcmcrintab alternatif:

mengusulkan rum usan Pcrubahan rcdaksional

dalam kegiatan penanggulangan benca1~a. Pasal 18

(I) Lembaga usaha berhak memperolch kesempatan dalam upaya penangggu I an gan bencana.

~-----t-------------------------------------------+------------------------------------t-------·----~---------------1 153.

154.

(2) Lembaga usaha melakukan kegiatan Pcmerin tah mcngusulknn rumusan penanggulangan bencana baik secara sendiri- alternatif: sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 19

(1) Lembaga usaha berkewajiban menyelaraskan kegiatannya dalam penanggulangan bencana de.1gan kcbijakan penanggulangmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

...

(2) Lembaga usaha melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara sendiri-sendiri maupun l>ersama-sama dengan pihak lain.

Pcmcriutah altcrnatif:

mcngusullrnn

Pasal 19

rumusan

(I) Lembaga usaha berkewaj iban mcnyelaraskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dcngan kebijakan penanggulangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah .

Pcrbnikan rcdaksional

Perbaikan rcdaksional

39 ARSIP D

PR RI

155. (2) Lembaga usaha b•!rke~aj iban Jr!engambil langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana se:mai dcngan ketentuan undang-undang ini.

Te tap

i------l,__ ______ , _________________________________ -t------------------------------------4----~-------------~--------l

156. (3) Leri1baga usaha berkewaj iban menyampaikan laporan kepada Pemerintah dan/".tau lembaga yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

157. (4) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip-prinsip kemanu5iaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Te tap

Tetap

1------t--------------------------·----------1---------- ------------------·---·-----------! 158. Pasal 20

(I) Lembaga usaha bt!rperan dalam ~egiatan

pe11anggulangan bencana mulai dari perenc&naan, pelaksanaan, pengawasa.n dan evah:asi.

Pcmerintah altcrna ti f;

mcngusulka n rum usnn Pcrba ikan redaksional.

PasaJ 20

(I) Lem baga u5aha berpcran dalam penyelenggarnan pcnanggulangan bencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, \:'Cngawasan dan evaluasi.

.._ _ ___. _________ ........,,__ _______ . _______ ...__ ________________________ _. ____ --·--------------'

40 ARSIP D

PR RI

159. (2) Pelaksanaan penanggulangan bencJna oleh Pemerintah mcngusulkan rumusan lembaga usaha diatur lebih oleh Badan altcrnatif: Agar pcnyelcnggaraan Penanggulangan Bencana. pcnanggulangan bcncana berjalan

(2) Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sinergis di lapangan pcrlu diatur lembaga usaha dalam penanggulangan lebih lcknis mclalui peracuran bencana diatur lebih lanjul dengan pclaksanaan. Peraturan Pemerintah.

160. Bagian Kclima Pcmerintah mcngusullwn rum usa n Pcngharmonisasim1 Bab, bagian <lnnjudul.

161.

Hak, Kewajiban dan Pcrnn Lcmlrnga-Lcmbaga altcrnatif:

(1)

In ternasional

Pasal 21

Lembaga-lembaga internasional dapat ikut !:erta dalam upaya penanggulangan bt!ncana dan mendapat jaminan perlindun~an dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.

Bagian Kccmpat Hak dan Kc\vajihan Lcmhaga

lntcrnusional


mcngusulkan

I>asal 21

rumusan

(I) Lembaga Internasional berhak memperoleh ke$empalan datum upaya penanggulangan b<~ncana.

Diminta ulau tidnk diminta negnrn bcrkr.!wajiban unluk mclindungi sctiap warga ncgara tcrmasuk warga ncgara asing yang secara legal bcrada di wilayah Indonesia

l-----------~--·--·--·----41 ARSIP

DPR R

I

162. (2) Leml>aga-lembaga- internasional dalam Setiap frasa "Lcmlmga-lcmbaga" Perbaikan redaksional meiaksanakan kegiatan pemmggulangan penulisannya diganti dengan kata "Lembaga" b<:ncana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-:>endiri, Pemerintah mcngusulkan rumusan bersama-sama dan/atau bersama dengan mitra alternatif: kerja dari Indonesia, sesuai dengan prinsip-p:·insip dan aturan mereka sejauh tidak (2) Lembaga lnternasional berhak melanggar ketentuan dan peraturan melaksanakan penyelenggarnai perundangan yang berlaku. penanggulangan bencana sebagnimana

dimaksud pada ayar (I) baik secam sendiri-sendiri. bersama-sama. maupu1 bermitra ke1ja dengan lcmbaga kemasyarakatan lokaf, sesuai den gm ketentuan peraturan perundangan yang berlaku . .__ _____ +-------------~-------------------------------------~------~~-+--~----------------------------------------------+---------------------~------1 163. (3) Lembaga-lembaga intemasional dalam Pemerintah mcngusulkan rumusan Scliap frasa '"Lembaga-lcmbaga"

melaksanakan kegiatan ..... penanggulangan altcrnatif: pcnulisannya diganli dengan kata bl!ncana berhak mendapatkan akses yang "Lembi.lga". aman ke wilayah-wilayah terkena bencana (3) Lembaga lnternasional dalan

melaksanakan penyelenggaraun penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses ke wilayah-wilayal terkena bencana .

._ ______ .__ __________________ ~---------------------'-------------------------------------- ·--·--·-----------------'

42 ARSIP D

PR RI

164.

165.

(1) Lembaga-lembaga ir1ternasional berkewajiban menyeiaraskan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan

I Pcmcrintab altcrna ti f:

mengusulkan rumusan

Pasal 22

penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh (I )Lembaga lnternasional berkewajiban Pemerintah. ,. menyesuaikan kegiatannya dalam

penanggufangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditctapkan oleh Pemerintah.

(2) Lembaga-lembaga internasional berkewajiban Pemerintah memberitahukan kepada Pemcrintah aset-aset alternntif:

mengusulkan rumusan

penanggulangan bencana yang dibawa - ke Indonesia. (2) Lembaga fnternasional bcrkewajiban

memberitahukan kepada Pemerintah mengenai aset-aset penanggulangan

Setiap frasa "Lembaga-lembaga,, pcnulisannya diganti dengan kata "Lembaga".

Setiap frnsa "Lcmbaga-Jcmbaga" penulisannyn diganli dcngan kata ''Lcmbnga" dan perbaikan rcduksional.

--~--~~~---------,----~~------------------~-----------+-----b-e_nc_n_n_a~y~·a __ n~g~d-·i_b_a_w_a_k_·e __ ln_d_o_n_e_s_ia_. _____ ~------·~-----------------·~-------1 166.

167.

(3) Lembaga-lt::mbaga internasional berkewajiban Pcmerintah mcngusulkau rumusan mentaati ketentuan perundangan dan peraturan altcrnatif: yang berlaku dan menji.lnjung tinggi actut dan budaya setempat.

(4) Lembaga-Jembaga internasional berkewajiban me~gindahkan ketentuan Pemerintah yang berkaitan dengan keamanan dan keselnmatan . ..

(3) Lembaga Intcrnasional bcrkcw<tjiba11 menjunjung tinggi adat-isliadat da11 budaya sc~cmp.:lt, scrta mcnlaati kclcntuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.


Pcrbaikan n.:daksional

Sudah d iakomodir dalam Pasal 22 ayat (3) usulan Pcmcrintah.

43 ARSIP D

PR RI

168. Pasal 23

(1) Lembaga-lembaga internasional mewakHi kepentingan masyarakat internasional dan bei<erja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

Disarankan untuk dihnpus Dalam mclnkukan kcgiatannya lcmbaga inlernasioanal mcnycsuaikan dan tidak bcrtcntangan dcngan peraturan pcrundangan-undangan yang ada di Indonesia.

169. (2) Lembaga-lembaga internasional menjadi mitra Pemerintab mengusulkau rum usan Perbaikan redaksional. mcisyarakat dan Pemerintah dalam altcrnatif: penanggulangan bencana.

(I) Lembaga lnternasional menjadi mitra Pcmerintah dan masyarakal dalam penanggulangen 0encana.

i------'-------·----------------------------·~--------------------+------------·-------~---------------------~--------+-------~--------~~--------~--i Pcran lcmbaga intcrnasional diatur melnlui Pcrnturan Prcsidcn.

170.

171.

(3) Pelaksanaan penanggulanga'l benca!'la oleh lembaga internasional diatttF oleh Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan pt!raturan perundang-undangan yang bcrlala1.

BABY PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN llENCANA

Pemerin tah alternatif:

mcngusulkan rumusan

(2) Pelaksanaan penanggulangan bcncana oleh lcmbaga internasionaJ diatur lebih lanjut dcngan Pcraturnn Presiden

Tetap

44 ARSIP D

PR RI

.--------------------------~----~-------~·------...----~----~------------------------....-----·----~-----------------. 172. Bagian kcsatu Urn um

Te tap

1-·----------~----------------------~--~----~i-------------~-~----------~----------------------~------------173.

(I)

174.

175.

Pasal 24

P~nyelenggaraan penanggulangan meliputi empat bidang kerja yaitu:

a. pengurangan risE<.0 bencan~.;

bencana

b. penanganan tanggap darnrat bencanu;

Pemerintah altcruatif:

mcngusulkan

Pasal 24

rumusan

(I) Penyelenggarnan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (Liga) Lahapan meliputi:

Pcrbaikan re<laksional pcngurangan substansi discsuaikan dengnn penanggulangan bcncana.

dan yang

tahapan

Pemerintah altcrnatif:

mengusulkan rum usan Tahapan disusun scsuai dengan proses penct!gahan bcncana.

a. scbelum terjadi bcncana, dilakukao melalui upaya peringatan dini, mitigasi. dan l(esiap:;iagaan;

Pemerintah altcrnatif:

mcngusuJlrnn rum usan Taha pan disusun scsuai dengan proses pcnanggulangan bcncana.

b. saat te1jadi oencana. dilakukan mclalui upaya tanggap darurat; clan

-------------------------------------------------+-------------------------------------·t~----~,.--~-~--------------1 176. c. rehabilitasi dan rekonsruksi; dan Pcmeriutah altcrnatif:

mcngus u lka n rumusan Tahapan disusun scsuai dengan proses rchabililasi.

c. sesudah terjadi bcncana, dilakukan .. melalui upava rehabilitasi.

~-----------------------------------------------..__ ___________ _,

45 ARSIP D

PR RI

177. d. penatakelolaan bencana. I Disar~mknn untuk dihapus Penatakelolaan bukan tahapan, telapi bagian integral dari semua tahapan

178. (2) Pcnyelenggaraan penanggulangan bencana Pcmerintah mcngusulkan rumusan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) altcrna ti f: dHaksanakan dengan memperhatikan aspek- Perbaikan redaksional a~pek: (2) Pcnyelenggaraun pcnanggu langan

bencana sebagaimana dimaksud pad a .. ayat {l) dilaksanakan dengan mempcrhatikan 4 (em pat) aspek,

I meliputi:

179. a. sosial, ekonomi dan budaya masyara kat; Te tap

180. b. kelestarian lingkungan hidue; Tetap 181. c. kemanfaatan dan efektivitas; dan Tetap

--· 182. d. lingkup luas wilayah. -,,. Te tap --183. (3) DaJam penyelenggaraan penanggu langan Te tap

bencana, Pemerintah da~at: - -184. a. menetapkan daerah rawan bcncana Te tap

menjadi daerah terlarang untuk ~emukiman; dan __ ....

185. b. mencabut atau mengurangi sebagian atau Tetap seluruh hak kf:pemiJikan seseorang atuu masyarakat atas suatu bt:nda.

186. (4) Setiap orang· yang tempat tinggalnya Pemerintah meugusulkan rumusan dinyatakan sebagai daerah terlarang atau altcrnatif: yang hak kepern ilikannya dicabut a tau Perbnikan rcdaksional. dikurangi sebagaiJlllana dimaksud ayat (3) (4) Setiap orang yang hak kepcmilikannya

---·

46 ARSIP D

PR RI

187.

188.

(I)

huruf b wajib mendapat ga~ti rugi.

Bagian Ked ua P.engurangan Risikt> Jle.'lcana

dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunif b berhak mendapat ganti rugi.

Pcmerintah altcrnatif:

mcngusullrnu

Ilagian Kcdua ScbcJnm Tcrjadi Bcncana

rumusan Konsistcnsi dcngan usu Ian Pemcrintah pada B~~inn Kesatu Pasal 2·t DIM 173

Pasal 25 Pcmcrintah al tern a ti f:

m.engusulkan rum usan Taha pun disusun scsuai dengnn proses penccgahan bcncana.

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk akibat yang mungkin timbul dari bericana terutama dilakukan dalam situasi scdang tidak terjadi (I) bencana.

Pasal 25

Sebelum terjadi bencana dilakukan upaya peringatan dini, mitigasi, dnn kcsiapsiagaan.

-------------------------------------------1-----------------1 189. (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana Pemerintah mcngusulknn rum usan Pcrbaikan rcdaksional

dimaksud dalam ayat (I) di lakuka11 melalui altcrnatif: kc::giatan:

(2) Upaya sehelum tc1jadi bencana sebagnimaam dimaksud pnda ayat (I) dilaksan~1bn mclalui 5 (lima) kcgiatan, melipuci :

47 ARSIP D

PR RI

190. a. pengcnalan dan pt~mantauan risiko Te tap bencana;

191. b. perencanaan partisipatif Tetap penanggulang:in benca.na;

•·

-192. .;. pen gem bangan buday& sac!ar bencana; Te tap

- ·---193. d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Te Lap

penanggulangan bencana; dan

194. e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan Te tap pengaturan penanggulangan bcn~ana.

-195. Pasal 26 ~# Disarankan penulisan Pasal 26 ayal Tcrjadi kcsalnhan pcnomornn ayat

"(3)"RUU PB diganti menjadi aynl "(I)" (3) Pencegahan dilakukan sebagai upaya unluk usulan Pemcrintnh.

,.

menghilangkan sama sekali atau 111engurangi ancaman bencana. Pcmcrintah mengusulkan · rumusan Hal ini dimaksudkan scbagai tahap

altcrnatif: awal dari proses pcncegahan bcncana.

Pasal 26

(I) Pt:ringatan dini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan isyarat ad an ya kemungkinan terjndinya bencana .

..

48

- -- -------------------

ARSIP D

PR RI

196. (4)

197.

Pencegahan sebagaimana dimaksuj pada Disarankan p:mulisan Pasal 26 ayal ayat (I) dilakukan melalui kegiatan: "( 4 )"RUU PB diganli menjadi ayat ''(2)"

... usulan Pemerintah.

a. identifikasi dan pengenal pastian terhadap sumber bahaya atau ancaman bcncana;

Pcmerintah mcngusulkan adanya pcnambalrnn huruf "e" schingga rumusan altcrnatif:

(2) Peringalan dini scb~~gaimana dimaksud pada ayat (I) c!ilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, meliputi :

Te tap

49 ARSIP D

PR RI

201. Pemerintah mengusulkan . penambahan Penguatan ketahanan sosial perlu rincian huruf e: dik~mukakan karena menyangkut

bencana sosial. e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

202. Pasal 27

(1) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko Tetap '.

bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

203. (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkan rumusan Perbaikan redaksional dalam ayat (l) diJakukan melalui: alternatif:

i t1) Kegiacan micigasi sebagaimana dimaksud I pada ayat ( l) dilakukan melalui:

204. a. menyusun peraturan-peraturan; i Tetap

-,,. I I

205. b. mengatur pembangunan. ~ Tetap membangun infrastruktur. rara : bangunan;dan i

206. menyusun peraturan-peraturan; I

Tetap c. I I

207. d. mengatur pembangunan, Te tap membangun infrastruktur, tat a bangunan;dan

208. e. melakukan pendidikan, penyuluhan Tetap dan pelatihan baik secara konvensional maupun modem.

50 ARSIP D

PR RI

209. Pasal 28 Pemerintah mengusulkan rumusan Perbaikan redaksional alternatif:

(I) Kesiapsiagaan dilakukan agar dapat memastikan tanggapan yang efektif terhadap Pasal 28 dampak kejadian bencana.

(1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

210. (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkao rumusan Perbaikan redaksional dalamayat (I) dilakukan melalui : alteroatif:

(2) K~siapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan meJalui:

211. a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana Tetap penan~2uJangan kedaruratan bencana; .

212. b. pen gorgan isasian, pemasangan dan Te tap pengujian sistem peringatan dini;

213. c. pcnyediaan dan penyiapan barang-barang I Tetap pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

214. d. pen gorgan isasian, penyuluhan, pelatihan Te tap dan gJadi ten tang mekanisme tanggap darurat;

215. e. penyiapan Jokasi evakuasi ; dan Te tap

216. f. penyusunan data akurat, infonnasi, dan Tetap pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana . . ,.

51 ARSIP D

PR RI

217.

218.

(1)

Pasal 29

Peringatan dini dilaku.kan agar masyarakat yang berisiko bencana dapat mengambil tindakan tepat secepatnya atau mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tanggap bencana.

(2) Peringacan dini yang dimaksud dalam ayat ( l) termasuk penyediaan informasi secara tepac waktu dan efektif melalui proses prakiraan dan ramaJan bahaya bencana, pemrosesan dan penyebaran peringatan dan pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.


meogusulkan

Pasal 29

rum usan Perbaikan redaksional

( 1) Peringatan dini dilakukan agar masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna mengurangi risiko terkena bencana.

Pemerintah mengusulkan rumusan Perbaikan redaksional alternatif:

(2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat ( l) adalah penyediaan informasi secara repar wakru~ akurat dan etektif, prakiraan dun ramalan bahaya bencana, pemrosesan dan penyebaran peringatan, dan pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.

52 ARSIP D

PR RI

219.

220.

221.

Pasal 30 Pemerintah mengusulkan adanya sinkronisasi Pasal 30 RUU PB masuk di dalam Bagian

Penanganan tanggap darurat bencana dilakukan Ketiga Tanggap Darurat Bencana. sebagai upaya mengurangi dampak buruk bencana, terselamatkannya masyarakat terkena bencana, Pemerintah mengusulkan rumusan harta benda, terpenuhinya kebutuhan dasar, alternatif: tertanganinya pengungsi, pulihnya sarana dan pelayanan umum. Pasal 30

Bagian Ketiga -I>

Tanggap Darurat Bencuna

Pasal 31

Penanganan tanggap darurat bencana yang dimaksud dalam Pasal 30 mencakup hal-hal

Pada saat terjadi bencana dilakukan upaya tanggap darurat sebagai upaya awal unnik penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda~ serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana.


mengusulkan

Bagian Ketiga Saat Terjadi Bencana

rumusan

Pemerintah mengusulkan rumusan altematif:

Pasal 31

Pasal 30 mengatur tentang tanggap darurat bencana, oleh karena itu dimasukan ke dalam Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana.

sebagai berikut : Pelak.sanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam

bencana Perbaikan redaksional Pasal 30

... meliputi k.egiatan:

53 ARSIP D

PR RI

. 222. a. Pengkajian secara cepat terhadap lo~asi, Tetap kerusakan dan sumberdaya;

' 223. b. penentuan status keadaan darurat; Tetap 224. c. pencarian, pen ye lama tan dan evakuasi Tetap

masyarakat terkena bencana . 225. d. pemenuhan kebutuhan dasar; Tetap

. .

226. e. perlindungan terhadap kelompok rentan; Tetap dan

227. f. pemulihan dengan segera sarana-sarana Tetap vital.

228. Paragraf I Pemerintah mengusulkan dihapus Karena bukan penjabaran dari Keadaan Darurat Bencana kegiatan tanggap darurat bencana.

229. Pasal 32 ,,

(I) Keadaan darurat bencana mencakup penetapan Diakomodir dalam DIM I 09, 110, 1 ·11, 112, keadaan status keadaan darurat bencana. dan 113 usulan Pemerinlah kewenangan penetapan, tingkatan, cakupan dan keparahan bencana serta implikasi penetapan keadaan status keadaan darurat bencana.

230. (2) Penetapan status keadaan darurat Diakomodir dalam DIM 109, 110, 111, 112, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 113 usulan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah atas rekomendasi dari Sadan yang bertugas dan berfungsi melakukan penang~ulangan bencana.

54 ARSIP D

PR RI

231. (3) Setelah Pemerintah menetapkan status keadaan Diakomodir dalam DIM 109, 110, 111, 112, darurat bencana sebagaimana dimaksud pada dan 113 usulan Pemerintah ayat (2), Badan yang diberi tugas menjalankan kebijakan penangulangan bencana mendapat kem udahan akses.

232. (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud ayat Diakomodir dalam DIM 109, 110, 111, 112, (4) beberapa peraturan perundang-perundang dan 113 usulan Pemerintah yang berlaku dan terkait dengan upaya penanggulangan bencana dapat dikesampingkan.

233. Tata cara pengesampingan beberapa Diakomodir dalam DIM 109, 110, 11l,112, ketentuan yang dimaksud ayat (5) diatur dan 113 usulan Pemerintah lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

234. Paragraf 2 Penan.ganan Masyarakat Terkena Bencana dan Disarankan untuk dihapus.

Pengungsi

Karena bukan penjabaran dari kegiatan tanggap darurat bencana.

235. Pasal 33 Pemerintah mengusulkan Pasal 33 RUU PB Perbaikan redaksional menjadi Pasal 32 usulan Pemerintah, dengan

(1) Penanganan terhadap masyarakat terkena rumusan alternatif: bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan dan perJindungan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi:

..

Pasal 32 (I) Penyelamatan dan evakuasi korban

dilakukan dcngan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang tt=rjadi pada suatu daerah~ melalui kegiatan antara lain:

55 ARSIP D

PR RI

236. a. evakuasi korban; Pemerintah mengusulkan rumusan Sesuai dengan proses alternatif: penyelamatan dan evakuasi.

a. mencari dan menyelematkan korban; 237. b. kegiatan penanganan pengungsi; dan Pemerintah mengusulkan rumusan Sesuai dengan proses

alternatif: penyelamatan dan evakuasi.

b. pertolongan darurat; dan/atau 238. c. penyediaan hunian dan penampungan, Pemerintah mengusulkan rumusan Sesuai dengan proses

aJternatif: penyelamatan dan evakuasi.

I c. evakuasi korban.

I 239. (2) Penanganan masyarakat terkena bencana Pemerintah menyarankan untuk ditempatkan

dan pengungsi harus Q~rdasarkan standar pada DIM 247. minimum yang dapat menjamin martabat, kelangsungan hidup, dan potensi pemulihan , dari keadaan darurat bencana. i

I

240. (3) masyarakat terkena bencana dalam Pemerintah menyarankan untuk ditempatkan kondisi kritis; pada DIM 247 dengan perubahan rumusan

yakni dengan menggabungkan DIM 240, DIM 241, DIM 242, dan DIM 243.

241. a. evakuasi pasien rumah sakit; Idem 242. b. kelompok rentan; dan Idem 243. c. orang-orang lain yang karena dalam keadaan Idem

terancam atau dipandang akan terkena bahaya ikutan dari keadaan darurat bencana.

56 ARSIP D

PR RI

244.

245.

246.

Pemerintah · mengusulkan p~nambahan

ayat (2) baru, dengan rumusan:

(2) Penyelamatan harta benda dilakukan Penjabaran dari Pasal 30 usulan dengan mengamankan daerah bencana Pemerintah dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum serta tindak pidana lainnya.

Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (3) baru, dengan rumusan:

(3) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar I dilakukan <lt!ngan mcnye<liakan kebutuhan

pangan , sandang. papan, dan obatobatan.


(4) Perlindungan terhadap korban dilakukan dengan mem berikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan~ dan pelayanan kesehalan.

Penjabaran dari Pasal 30 usulan Pemerintah


57 ARSIP D

PR RI

247.

248.

249.

250.

251.

252.

PasaI 34

Pemerintah mengusulk~n penambahan ayat (5) baru, deogao rumusan:

(5) Pengurusan pengungsi dilakukan dengan kegiatan antara lain meliputi pendataan, penempatan di lokasi yang aman, pemenuhan kebutuhan sosial dasar.



(6) Pemulihan segera sarana · dan prasarana, Penjabaran dari Pasal 30 usulan setta infrnstrukrur lainnya diJakukan Pemerintah dcngan memperbaiki agar dapat berfungsi.

Kebutuhan dan pelayanan dasar sebagaimana Sudah diakomodir dalam Pasal 32 usulan dimaksud dalam Pasal 33 ayat (I) mencakup: ! Pemerinrah.

a. pasokan kebutuhan air bersih, sanitasi dan Sudah diakomodir dalam Pas al 32 usulan penyuluhan kebersihan; Pemerintah

b. kecukupan dan ketahanan pangan, gizi dan Sudah diakomodir dalam Pasal 32 usu Ian bantuan pangan; Pemerintah

c. kelayakan tempat hunian, penampungan dan bantuan non-pangan; dan kelayakan tempat Sudah diakomodir dalam PasaJ 32 usu Ian hunian, penampungan dan bantuan non- Pemerintah pangan;dan

..

58 ARSIP D

PR RI

253. d. pemberian pelayanan kesehatan dengan dukungan psikososial yang mengacu pada Sudah diakomodir dalam Pasal 32 usulan"· bantuan dan pelayanan sosial psikologis Pemerintah

254.

maupun ekonomi.

Pasal 35

( 1) Ketersediaan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (a) harus mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

255. (2) Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar harus dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terkena bencana dan pengungsi dengan sumber-sumber daya yang te~edia.

256. (3) Kebutuhan dan pelayanan dasar yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan secara efisien.

257. (4) Kebutuhan dan pelayanan dasar yang dibagikan pada masyarakat terkena bencana harus mempunyai kualitas yang memadai dan baik untuk di konsumsi manusia.

258. (5) Bantuan darurat dalam pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar harus dikelola dengan sistem yang transparan dan responsif, setara,

Pemerintah mengusulkan dihapus





Karena bukan bagiari dari tahapan proses tanggap darurat.

Karena bukan bagian dari tahapan proses tanggap darurat.




59 ARSIP D

PR RI

259.

260.

261.

262.

263.

dan sejauh mungkin sesuai dengan adat istiadat dan kondisi setempat.

Pasal 36

(1) Pasokan kebutuhan air bersih, sanitasi dan Sudah diakomodir dalam Pasal 32 usulan penyuluhan kebersihan dilakukan untuk Pemerintah mengurangi risiko kesehatan lingkungan, mencegah dan mengurangi penjangkitan serta penularan penyakit.

(2) Masyarakat terkena bencana dan pengungsi harus mempunyai akses terhadap informasi yang memadai tentang kemungkinan penyakit sehubungan dengan air dan sanitasi.

Pasal 37

(I) Kecukupan dan ketahanan pangan. gizi dan bantuan pangan dirancang untuk mengurangi risiko kesehatan um um, mencegah kematian dan mempertahankan kesehatan gizi bagi kelompok berisiko dalam masa keadaan darurat maupun kesejahteraan sesudahnya.

(2) Kelompok berisiko sebagaimana dimaksud daJam ayat (I) meliputi:

a. bayi dibawah umur enam buJan yang memerlukan Air Susu lbu (ASI) eksklusiP,'

Sudah diakomodir dalam Pasal 32 usulan Pemerintah

Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana. dengan perubahan redaksi.

Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi.

60 ARSIP D

PR RI

264.

265.

266.

267.

268.

b. anak-anak berumur 6 (enam) sampai dengan 5 (lima) tahun;

c. ibu yang sedang mengandung menyusui;

d. penyandang cacat; dan

e. orang lanjut usia.

Pasal 38

bulan

a tau

Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi.

I Disarankan untuk dikelompokan pada Bab I Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan I perubahan redaksi.

(I) Penyediaan bantuan tern pat hunian dan Disarankan untuk dikelompokan pada Bab penampungan yang layak. harus dapat Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan membantu mempertahankan hidup, perubahan redaksi. menyediakan keamanan, keselamatan dan martabat, melindungi diri dari iklim dan cuaca serta menguatkan dayatangkal terhadap ancaman penyakit.

269. (2) Penyediaan bantuan non-pangan harus dapat Disarankan untuk dikelompokan pada Bab memenuhi kebutuhan piranti-piranti dasar Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan untuk menjaga kebersihan, menyiapkan dan perubahan redaksi. mengonsumsi makanan, melindungi kesel)atan diri dari suhu dan cuaca, dan mempertahankan martabat.

..

61 ARSIP D

PR RI

270.

271.

272.

273.

274.

275.

(3) Bantuan non-pangan sebagaimana dimaksud . pada ayat (2) mencakup:

a. pakaian;

b. perlengkapan tidur;

c. piranti memasak dan makan; dan

d. piranti mencuci.

kebersihan, mandi dan

Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi. Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi.

Pasal 39 Disarankan untuk dikelompokan · pada Bab Pengclolaan I3anluan Bcncana, dengan

(1) Penyediaan dan pemberian bantuan perubahan redaksi. pelayanan kesehatan tennasuk dukungan psikososial harus dapat mencegah dan mengurangi tingkat kesakitan dan kematian, membantu dayatahan, dan menguatkan kemampuan untuk secepatnya memulihkan diri dari kedaruratan.

276. (2) Pelayanan dan pemberian bantuan Disarankan untuk dikelompokan pada Bab kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada Pengelolaan Bantuan Bencana~ dengan ayat ( 1) mencakup: ·• perubahan redaksi.

62 ARSIP D

PR RI

277. a. pertolongan pertama dan pengobatan Disarankan untuk dikelompokan pada Bab terhadap kecederaan; Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan

perubahan redaksi. I

278. b. pelayanan kesehatan reproduksi; Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantu an Bencana, dengan perubahan redaksi.

279. c. penanggulangan penyakit kronis; Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan perubahan redaksi.

280. d. pencegahan penyakit; Disarankan untuk dikelompokan pada Bab Pengelolaan Banruan Bencana~ dengan perubahan redaksi.

281. e. diagnosis dan penanganan kasus Disarankan untuk dikelompokan pada Bab penyakit; dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan

perubahan redaksi. 282. f. penanganan kejadian kesehatan luar Disarankan untuk dikelompokan pada Bab

biasa. -, Pengelolaan Bantuan Bencana, dengan I

perubahan redaksi. 283. (3) Pelayanan kesehatan dirancang agar Disarankan unluk <likelompokan pad a Bab

mendukung sistem kesehatan, struktur dan Pcngelolaan Bantuan Bencana, dengan pemberian pelayanan yang telah ada dan perubahan redaksi. didasarkan atas prinsip-prinsip perawatan kesehatan primer yang relevan.

284. (4) Pelayanan psikososial sebagaimana Disarankan untuk ditempatkan pada Bagian dimaksud pada ayat (I) mencakup: Keempat mengenai Rehabilitasi Pas ca

Bencana, dengan perubahan redaksi.

....

63 ARSIP D

PR RI

..

285. a. pertolongan pertama psikologis; Disarankan untuk ditempatkan pada Bagi an Keempat mengenai Rehabilitasi Pasca Bencana, dengan perubahan redaksi. '

286. b. bimbingan konseling; Disarankan untuk ditempackan pada Bagian Keempat mengenai Rehabilitasi Pasca Bencana, dengan perubahan redaksi.

287. c. pendidikan dasar; Disarankan untuk ditempatkan pada Bagian Keempat mengenaJ RehabiJitasi Pase a Bencana, dengan perubahan redaksi.

288. d. kegiatan ekonomi dan usaha kecil; Disarankan untuk ditempackan pada Bagi an Keempat mengenai Reha bi litasi Pasca Bencana, dengan perubahan redaksi.

. 289. e. kegiatan keagamaan, remaja dan Disarankan untuk ditempatkan pada Bagi an kemasyarakatan; dan Keempat mengenai Rehabilitasi Pasca

Bencana, dengan perubahan redaksi. 290. f. pelayanan untuk kelompok rentan. Disarankan unruk ditempackan pada Bagian

,,,. Keempat mengenai Rehabilitasi Pase a Bcncana. dengan perubahan redaksi.

291. (5) Masyarakat terkena bencana dan pengungsi Disarankan untuk ditempackan pada Bagian berhak mempunyai akses cerhadap Keliga mcngenai Saat Terjadi Bencana informasi yang memadai ten tang risiko- (tanggap darurac), dengan perubahan redaksi. risiko sehubungan dengan tempat hunian, penampungan dan bantuan non-pangan, dan

292. (6) Masyarakat terkena bencana dan pengungsi Disarankan untuk ditempatkan pada Bagian berhak mendapatkan akses informasi yang Ketiga mengenai Saar Terjadi Bencana memad.ai tentang risiko-risiko sehubungan (tanggap darurat), dengan perubahan redaksi. dengan kesehatannya termasuk dukungan psikososial. ...

64 ARSIP D

PR RI

293.

294.

Bagian Keempat Rebabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 40

(I) Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mewujudkan kemampuan sosial ekonomi dan kuatnya resistensi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. l

I

-,

I I I I


mengusulkan

Bagian Keempat Setelah Terjadi Bcncana


mengusulkan

Pasal 40

(I) Rehabilitasi dilakukan

rumusan

rumusan

untuk memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik dan/atau memulihkan kondisi sosial psikologis masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau bcrjafannya sccara wajar scmua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakar di wilayah pasca bt:ncana.

Konsep rehabiJitasi telah mengandung konsep rekonstruksi yang di dalamnya merupakan tahapan normalisasi kondisi baik fisik maupun non fisik pada pasca bencana.

295. (2) Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus alternatif: memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

mengusulkan rumusan Perbaikan meliputi redaksional dan substansial.

.. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) dilakukan melalui kegiatan antara lain:

65 ARSIP D

PR RI

296. a. perencanaan pembangunan nasional; a. perbaikan lingkungan daerah bencana; Idem 297. b. tingkat kerawanan bencana; b. perbaikan sarana dan prasarana umum; I Idem 298. c. pembangunan kembali saran a dan c. perbaikan infrastruktur ; Idem

prasarana dasar; 299. d. pembangunan kembali sarana sosial d. pemulihan sosial psikologis; Idem

masyarakat; - .

300. e. membantu masyarakat memperbaiki e. pelayanan kesehatan; Idem rumah;

301. f. memulihan kegiatan bisnis dan t: rekonsiJiasi dan resolusi konfli~;· · Idem ekonomi; dan

302. g. melibatkan masyarakat setempat mulai g. pemulihan sosial ekonomi budaya; Idem dari perencanaan sampai

303. h. pelaksanaan. h. pemulihan keamanan dan ketertiban; Idem

-304. (3) Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk Pemerintah mengusulkan rumusan pemulihan hak-hak masyarakat ... terkena alternatif: bencana mencakup:

(3) Rchabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayar (2) disclenggarakan oleh Pemerintah dan pemerinrah daerah.

305. a. hak perdata; dan Disarankan untuk dihapus karena sudah tertampung dalam DIM 294 usu Ian Pemerintah

306. b. hak atas akses ekonomi, sosial Idem budaya;

PasaJ 41 Disarankan untuk dihapus karena sudah tertampung dalam DIM 294 usu Ian

307. Tindakan Rehabilitasi · .. dan rekonstruksi Pemerintah dengan perubahan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)

-- - --·---

66 ARSIP D

PR RI

harus mem perhatikan hal-hal sebagai berikut: I 308. a. pengurangan risiko bencana di masa yang j Idem

akan datang; . 309. b. partisipasi masyarakat; dan I Idem

memperhatikan kearifan dan I 310. c. kapasitas lokal. I Idem 311. Pasal 42 I

I Pemerintah mengusulkan DIM 311 (1) Dal am proses rehabilitasi dan rekonstruksi

1

dimasukkan dalam penjelasan DIM 294. Pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan I pekerjaan bagi penghidupan yang layak ! bagi masyarakat terkena bencana.

312. {2) Masyarakat dapat mengakses kesempatan Pemerintah mo hon penjelasan mengenai untuk mendapat penghasilan secara makna ketentuan DIM 312. semestinya dan tidak -fuembahayakan sumberdaya yang menjadi dasar ~ penghidupan.

313. Bagian Kelima Pemerintah berpendapat bahwa semua Penatakelolaan Penanggulangan Bencana ketentuan dalam Bagian Kelima bukan

merupakan tahapan siklus dari penyelenggaraan penanggulangan bencana namun disarankan untuk ditempatkan dalam keJompok Bab VII tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

314. Pasal 43 Idem ..

67 ARSIP D

PR RI

(1) . Penatakelolaan bertujuan untuk memadukan kegiatan penangguJangan bencana dalam program pemerintahan dan pembangunan

,

pada saat tidak ada kejadian bencana.

315. (2) Penatakelo laan yang dimaksud pada ayat Idem (1) mencakup:

316. c. perencanaan penanggulangan Idem bencana;

317. d. pemaduan dalam perencanaan Idem pembangunan;

318. e. pensyaratan analisis risiko bencana;

I Idem

319. ' f. penguatkuasaan tataruang dan standar Idem Sudah dimasukkan di ayat (2) keselamatan; dan

320. pemaduan strategi ,,

konflik Idem g. penangangan dan/atau upaya perdamaian dalam, pembangunan. I

321. Pasal 44 Idem

(1) Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana di suatu wilayah pada waktu tertentu, berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

..

68 ARSIP D

PR RI

322. (2) Kegiatan perencanaan penanggulangan Idem bencana sebagaimana dimaksud ayat ( l) meliputi:

,

323. a. pengenalan dan pengkajian ancaman- Idem ancaman bencana;

324. b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; Idem 325. c. analisis kemungkinan dampak bencana; Idem 326. d. pilihan-pilihan tindakan pengurangan risiko Idem

bencana; 327. e. penentuan mekanisme kesiapan dan Idem

penanggulangan dampak bencana; dan 328. f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya Idem

yang tersedia. '

329. (3) Pemerintah dalam waktu tertenru harus Idem meninjau dokumen perencanaan ,, penanggulangan bencana secara berkala.

330. (4) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan Idem perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

331. Pasal 45 Idem

(1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam pembangunan dilakilkan untuk memastikan

69 ARSIP D

PR RI

tindakan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisah.kan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian program pembangunan.

332. (2) Dalam kegiatan perencanaan pembangunan Pemerintah wajib memasukkan bagian yang memuat perihal penanggulangan bencana sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya.

333. Pasal 46

(I )Pensyaratan analisis risiko bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan mengharuskan para pelaku pembangunan untuk memperhatikan dan menggunakan risiko bencana dalam program .

334. (2) Pembangunan.

335. (3) Sebagai bagian dari perencanaan kegiatan, para pelaku pembangunan waj ib melaksanakan analisis ancaman-ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan kemampuan penangguJangan terhadap kemungkinan bencana berkaitan dengan program pembangunan yang bersangkutan.

336. (4) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksuc:t. pada ayat (I) diatur oleh Badan Penang~ulangan Bencana.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

70 ARSIP D

PR RI

337 (5) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (3) tersebut ditunjukkan dalam bentuk suatu dokumen yang disyahkan oleh Pemerintah.

338.

339.

Pasal 47

Penguatkuasaan tata ruang dan standar keselamatan dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tataruang, standar keselamatan daa penerapan sanksi terhadap pelanggar. Pemerintah secara berkala melaksanakan penilikan terhadap pelaksanaan tataruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 48

Pemerintah menetapkan rencana penanganan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat terencana, terpadu dan menyeluruh dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah

...

Idem

Idem

Idem

71 ARSIP D

PR RI

339.a

340.

341.

342.

BAB VI

Pemerintah mengusulkan penambahan Bagian keenam baru:

Bagian Keenam Penatakelolaan Bantuan Bencana

(Dalam bagian ini dimasukan Pasal 54 DIM 396 dan DIM 397, Pasal 63, DIM 399,400 dan 401 )


mengusulkan rumusan

BADANPENANGGULANGANBENCANA

Yang diperlukan oleh instansi sektoral dalam penanggulangan bencana adalah koordinasi dan dukungan dari satu unit kendali yang melekat secara fungsional pada suatu lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Presiden.

(1)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

BABVl

LEMBAGA KOORDINASI NASIONAL PENANGGULAl'lGAN BENCANA

Pemerintah mengusulkan untuk dihapuskan

Pasal 49 Kunci keberhasi Ian Pemerintah membentuk Badan penanggulangan bencana terletak Penanggulangan Bencana yang bersifat ( 1) Untuk melaksanakan penanggulangan pada koordinasi vertikal dan independen bertugas melaksanakan bencana Pemerintah membentuk horizontal. kebijakan penanggulangan bencana yang Lcmbaga Koordinasi Nasional

72 ARSIP D

PR RI

343. (2)

diatur melalui Peraturan Presiden.

Badan Penanggulangan Bencana (BPB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

..

Penanggulangan bertanggung jawab Presiden.

Bencana, langsung

yang kepada

(2)Tugas Lembaga Koordinasi Nasional Koordinasi adalah . memadukan, Pcnanggulangan Bencana sebagaimana mensinergikan pelaksanaan dimaksud pada ayat ( l) adalah penangggulangan bencana. mengJrnhkan, mengkoordinasikan, memonitor aktifilas penangg1:1langan Koordinasi henc:ana dabm situasi .darurat. dan antara lain:

terse but , meliputi

11h.:nj~1m in k.:u.:rs..:diaan sum her-sumb~r a. Koordinasi dengan negara : ;,in~ Jis..:Jiak<1n olt;h departcmen I in~tansi terkait

lain; b. Koordinasi antar-Instansi

Pusat; c. koordinasi antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah daerah ; d. koordinasi antar Pemerintah

Dae rah; e. koordinasi antar instansi di

Dae rah; f. koordinasi dengan organisasi

sosial/kemasyarakatan baik

73 ARSIP D

PR RI

344.

345.

(3) Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan I I orang anggota;

..

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dibawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan sebagai Ketua Pelaksana Harian Menteri Sosial dengan para anggota meliputi: a. Kemencerian Dalam Negeri; b. Kementerian Keuangan; c. Kementerian Pekerjaan Umum; d. Kememerian Kesehacan; e. Kementerian Komunikasi dan

1 n fonnatika; f. Kementerian Perhubungan; g. Kementerian Energi dan Sumber Daya

\lim:ral: h. Kementcrian Pencfo.Jikan Nasional; 1. Kemencerian Luar Negeri; J. Badan Meteorologi dan Geofisika~ k. MABES TNI: dan I. ~'IA8ES POLRl.

j Pemerintah mengusulkan ayat (4) baru I dengan rumusan alternatif:

I ( ~) Pernb~lllukan. tu gas pc>kok. fungsi.

dalam maupun luar negeri.

Aktivitas penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh Pemerintah.

74 ARSIP D

PR RI

346.

347.

.

348.

349.

(I)

susunan organisasi~ kedudukan, dan tata kerja Lembaga Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapk.an dengan Peraturan Presiden.

a. Keanggotaan Badan Penanggulangan Pemerintah mengusulkan untuk dihapus Bencana sebagaimana dimaksud dalam terkait dengan usulan Pemerintah pada DIM ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah dan 344. pelaku penanggulangan bencana lainnya;

b. Keanggotaan Badan Penanggulangan Idem

c.

Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dingkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dan uji kompetensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan kelengkapan Bencana, pembiayaan Presiden.

Pasal 50

Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Badan Penanggulangan Bencana setelah mendapat rekomendasi dari Sadan Penanggulangan Btncana Tingkat Pusat.

Idem

Pasal 50

Pemerintah daerah · dapat membentuk lembaga koordinasi dacrah penanggulangan bencana.

75 ARSIP D

PR RI

350.

351.

352.

353.

354.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota dengan persetujuan Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat;

(1)

Pasal 51

Tugas dan Fungsi badan penanggulangan bencana mencakup:

a. merumuskan dan · ... menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan

· menyeluruh;

c. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap ·• usaha penanszgulangan

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus.

Idem

Idem

Idem

Terkait dengan usulan Pemerintah pada DIM 349

Terkait dengan usulan Pemerintah pada DIM 343

Idem

Idem

Idem

76 ARSIP D

PR RI

355.

341.

342.

343.

344.

6encana yang mencakup pencegahan becana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;

d. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencanaberdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. memelihara arsip dan dokumen I penanggulangan bencana serta mengelola barang inventaris Jembaga yang bertugas menangani bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

f. menyampaikan infonnas("' kegiatan kepada masyarakat;

g. melaporkan penyeJenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap enam bulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap bulan apabila dalam kondisi darurat bencana;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan

'·

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

77 ARSIP D

PR RI

i. melaksanakan kewajiban lain yang Idem Idem 345. diatur undang-undang yang berlaku. I

(2) Badan Penanggulangan Bencana waj ib Idem Idem 346. menyampaikan la po ran pe laksanaan

tugasnya kepada Presiden.

347. Pasal 52

Syarat untuk dapat menjadi anggota Badan Penanggulangan Bencana, yaitu: Idem Idem

348. I. Warga Negara Republik Indonesia; Idem Idem

2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Idem Idem 349. Dasar Negara Republik Indoilesia Tahun

1945; I 3.

I Idem Idem Mempunyai integritas pribadi yang kuat, 350. jujur, dan adil;

4. Mempunyai kompetensi, komitmen dan Idem Idem 351. dedikasi terhadap penanggulangan bencana;

5. Memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Idem Idem 352. pelaksanaan Penanggulangan Bencana, serta

memiliki kemampuan manajerial;

,.

78 ARSIP D

PR RI

353.

354.

355.

356.

6. Berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;

8. Tidak pemah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Pasal 53 .,

( 1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Badan Penanggulangan Bencana mengucapkan sumpah/janj i.

Idem Idem

I

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

79 ARSIP D

PR RI

357. (2) Sumpah/janji anggota Dewan Penanggulangan Bencana adalah ~ebagai

berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanj i:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewaj iban saya sebagai anggota Badan Penanggulangan Bencana dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Idem Idem

80 ARSIP D

PR RI

358.

(1)

359.

360.

361.

362.

363.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan fungsi, akan bekerja dengan sungguhsungguh, jujur, adil, dan cermat demi tercapainya pelaksanaan penanggulangan bencanan, tegaknya demok.rasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 54

Anggota Badan Penanggulangan Bencana berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. melanggar sumpah/janji;

d. melanggar kode etik; dan

e .. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. ..

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

81 ARSIP D

PR RI

364.

365.

366.

367.

(2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. anggota Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pusat dilakukan oleh Presiden;

b. anggota Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi oleh Gubemur dan Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/'i<.ota oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Wewenang Badan Penanggulangao bencana

Pasal 55

Sadan Penanggulangan Bencana berwenang membuat kebijakan penanggulangan bencana, pengoperasian kebijakan, menyediakan pusat infonnasi dan tennasuk mengesahkan pola penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor dan koordinasi antarnegara.

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

82 ARSIP D

PR RI

368. Pasal 56 Idem Idem

I

(1) Bad an Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi yang tidak menjadi kewenangan sektor dan mengoperasika~ penanggulangan bencana.

369. (2) Dal am melakukan pengoperasian Idem Idem penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Badan Penanggulangan Ben can a berwenang melakukan:

370. a. Pengoperasian kebijakan yang mencakup: Idem Idem

371. 1. menyusun pedoman umum Idem Idem penanggulangan bencana;

372. 2. menyusun program penanggulangan Idem Idem bencana;

373. 3. menyusun mengelola dan Idem Idem mempertanggungjawabkan anggaran penanggulangan bencana;

374. 4. menyusun rencana kesiapan darurat Idem Idem bencana;dan

375. 5. menyusun prosedur tetap tentang Idem Idem status kedaruratan .

376. b. penyediaan pusat informasi dan komunikasi Idem Idem meliputi: ..

..

83 ARSIP D

PR RI

375. 376. 377. 378.

379.

380.

I. pusat data penanggulangan bencana; 2. pusat koordinasi peringatan dini;

3. pertemuan rutin dan insidental; dan 4. publikasi dan hubungan mansyarakat.

c. pengendalian operasi tanggap kedaruratan pada saat diperlukan.

Pasal 57

(1) Dalam menjalankan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana (BPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berwenang melakukan koordinasi antar instansi pusat, koordinasi antarPemerintah Daerah, koordinasi antarinstansi pusat dan daerah, koordinasi antamegara-negara asing, ko9rdinasi dengan pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (30 baik dalam maupun luar negeri.

381. (2) Tata cara dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah .

..

Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

84 ARSIP D

PR RI

382.

383.

384.

(1)

Bagiao Ketiga Dewan Penaoggulangan Bencana

Pasal 58

Dalam menjalankan tugas Sadan Penanggulangan Bencana membentuk Dewan Penanggulangan Bencana yang beranggotakan 17 orang anggota terdiri dari Menteri Departemen terkait, Pejabat Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dan para ahli yang memiliki kompetensi.

(2) Anggota Dewan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Badan Penanggulangan Bencana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden .

..

Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

85 ARSIP D

PR RI

385. (3) Dewan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Idem . Idem bertugas memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat: evaluasi kegiatan penanggulangan bencana kepada Sadan Penanggulangan Bencana dan dapac menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa.

386. Pasal 59

Idem Idem Dewan Penanggulangan Bencana wajib menyampaikan la po ran pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pemerintah mengusulkan judul alten:iatif:

BAB VII "'" BAB VII

387. PENDANAAN PENDANAAN DANPENGELOLAAN DANBANTUANBENCANA BANTUAN BENCANA

..

86 ARSIP D

PR RI

388.

389.

Bagian Pertama Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 60

(1) Pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah utuk kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

.,

Jika usul Pemerintah diterima pada DIM 387, maka j udul bagian kesatu mengenai pendanaan dihapus.

' Pemerintah alteroatif:

Bagian Kesatu Pendanaan

mengusulkan

Pasal 60

rumusan

·'

(I) Pemerintah dan pemerintah daerah mengaJokasikan anggaran dana penanggulangan bencana sebesar jumlah tertenn1 yang cukup dan berasal dari APBN/APBD untuk keperluan darurat yang diakibatkan bencana nasional dan/atau peristiwa Juar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah;

(2) Pemerintah mengalokasikan dana untuk Pemerintah mengusuJkan agar DIM 390 390. kegiatan rutin pembangunan sosial dalam dihapus karena sudah ditampung DIM 389

kebijakan penanggulangan bencana .

...

Karena dalam situasi darurat bencana diperlukan dana khusus untuk penanggulangan bencana secara cepat.

87 ARSIP D

PR RI

391. (3) Pemerintah mengalokasikan dana dari Pemerintah mengusulkan rumusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan alternatif: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program I penanggulangan bencana.

392. (4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai dana darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah

393. (I)

394. (2)

Pasal 61

Pemerintah dapat memberi ij in pengumpulan uang dan barang bersifat nasional. ·-

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan kegiatan keantariksaan menjadi tanggung jawab negara peluncur.

...

(2) Dalam kondisi darurat, Menteri Sosial diberi kewenangan mengeluarkan Dana Darurat Penanggulangan Bencana seteJah mendapat persetujuan Presiden.

Tetap

Pemerintah mengusulkan untuk dihapus

Pemerintah mempertanyakan mengapa terdapat ketentuan khusus mengenai kegiatan keantariksaan, karena ketentuan ini pada dasamya terkait dengan masalah ganti rugi yang diatur KUHPerdata ( Pasal 1365 ). Untuk itu DIM 394 diusulkan dihapus .

Yang dimaksud kondisi darurat adalah keadaan yang sangat mendesak untuk segera ditangani dan j ika tidak ditangani segera akan mengakibatkan dampak kerusakan dan korban yang lebih besar.

Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

88 ARSIP D

PR RI

395.

396.

(1)

Bagian Kedua Bantuan Bencana

Pasal 62 .,

Setelah ditetapkan status keadaan darurat bencana oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah dapat melakukan pemanfaatan sumberdaya termasuk bantuan darurat, sukarelawan dan bantuan internasional.

..

Pemerintah mengusulkan judul alternatif dan menyarankan agar seluruh ketentuan bagian kedua ditempatkan pada bagian terakhir BAB V sehingga menjadi bagian keenam. Jika usulan Pemerintah disepakati, sekaligus Pemerintah menawarkan rumusan alternatif

! (lihat DIM nomor 396 sampai dengan 398 ). Dengan demikian BAB VII hanya mengatur pendanaan ( lihat DIM 387)

Bagian Kedua Pengelolaan Buntuan Bencana

Pasal 62 Masalah pengelolaan bantuan bencana diatur dalam Pasal 54

(I) Setelah status keadaan darurat bencana RUU DPR. ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meJakukan pemanfaatan sumber daya tennasuk bantuan darura~ sukarelawan, dan bantuan intemasional.

89 ARSIP D

PR RI

397.

398.

399.

(2) Bantuan dan/atau pelayanan kemanusiaan dapat disediakan secara bersama, berkeadilan, mandiri, terbuka dan tanpa pilih kasih, berdasarkan pada kerentanan dan kebutuhan dari . orang-perorangan atau kelompok-kelompok yang terkena bencana.

.,,

Pasal 63

( 1) Bantuan dapat berupa bahan pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau rel a wan.

400. (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang

• dan/atau barang

(2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal, baik dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.

Pemerintah mengusulkan ayat (3) baru, dengan rum usan alternatif :

(3) Pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terkoordinasi melalui sistem manajemen terpadu, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan di bawah koordinasi Menteri Sosial.

Tetap

Tetap

Pemerintah memandang koordinasi sangat penting agar penanggulangan bencana yang bersifat sektoral dapat dilaksanakan secara sinergi dan terpadu.

90 ARSIP D

PR RI

401.

403.

404.

..

Pemerintah alternatif :

mengusulkan

Pasal ....

rumusan

( l) Pemerinrah menyediakan bantuan santunan dukacica dan kecacatan bagi korban bencana sesuai dengan persyaratan tertentu;

Pemerintah aJternatif:

mengusulkan rumusan

Karena salah satu tu gas pem,erintah adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negaranya yang mengalami musibah sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Karena masyarakat korban (2) Karban bencana yang kehilangan mata bencana pada umumnya sudah

pencaharian dapat diberikan pinjaman kehilangan mata pencaharian dan lunak untuk usaha; membutuhkan bantuan.


mengusulkan rumusan

(3) Besarnya pengadaan dana sebagaimana dimaksud ayat ( l) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kab/kota;

Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi setiap warganegaranya yang terkena bencana.

91 ARSIP D

PR RI

405.

406

407.

408

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanj ut dengan Peraturan Pemerintah.

. ,

BAB VIII PENGERAHANSUMBERDAYA

Pasal 64

( 1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah mengerahkan asset pertahanan, perlinctungan masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

..


mengusulkan rumusan

1 ( 4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan j sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan

I, ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah;

Perlu ada aturan lebih lanjut

Pemerintah meogusulkan agar DIM 401 Jika disetujui usulan Pemerintah, menjadi Pasal tersendiri sistematika penulisan pasal

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah .


Tetap

mengusulkan

Pasal 64

rumusan

( l) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

disesuaikan.

Penyempumaan redaksional

92 ARSIP D

PR RI

409.

410.

(2) Pengerahan aset pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden.

Pasal 65

kewenangannya mengerahkan aset pertahanan, perlindungan masyarak.at, badan usaha milik negara (B UMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

(2) Pengerahan aset pe11ahanan, perlindungan masyarakat, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelaksanaan pengerahan asset pertahanan Pemerintah menyarankan untuk dihapus negara berdasarkan Undang-Undang tentang karena sudah tertampung dalam DIM 409. Pertahanan Negara.

411. (2) Pengerahan asset pertahanan negara dibiayai dari anggaran Pemerintah Pusat.

410. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya untuk pengerahan aset pertahanan negara melalui Pemerintah .

..

Idem

Idem

93 ARSIP D

PR RI

411. { 4) Pengerahan asset pertahanan negara Idem dilaksanakan oleh pimpinan Tentara Nasional '

Indonesia, dimulai dan diakhiri atas permintaan pejabat sipil.

412. (5) Komando operasi pengerahan asset pertahanan negara dilaksanakan oleh pimpinan Tentara Idem Nasional Indonesia dan dilaporkan kepada Presiden melalui Bad an Penanggulangan Bencana.

413. (6) Badan Penanggulangan Bencana wajib Lihat usu Ian Pemerintah pada DIM 340 melaporkan pelaksanaan dalam pengerahan mengenai BAB VI Lembaga Koordinasi asset terse but kepada Dewan Perwakilan Nasional Penanggulangan Bencana Rakyat sesuai dengan tingkatan pemerintahan.

414. Pasal 66 Pemerintah menyarankan untuk di ha pus

(1) Ketua Badan Penanggulangan Bencana karena sudah tertampung dalam DIM 340-berwenang melakukan dan/ atau meminta DIM 348 usulan Pemerintah pengerahan sumber daya:

415. a. masyarakat dan relawan; Idem 416. b. sumberdaya antar daerah; Idem 417. c. lembaga intemasional yang Idem

bertugasmenangani bencana lainnya. 418. d. Search And Rescue (SAR); Idem

94 ARSIP D

PR RI

419. e. Polisi Republik Indonesia (POLRI); Idem ,

420. f. Palang Merah Indonesia (PMI); Idem

421. g. Tentara NasionaJ Indonesia (TNI); dan I Idem I

422. h. Perlindungan Masyarakat (Linmas) I Idem

423. (2) Ketentuan dan tatacara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Idem ayat (I) diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Presiden. ·.·

424. (3) Pengerahan aset sumber daya dibiayai dari anggaran Pemerintah dan/atau sumbangan Idem Pemerintah Daerah.

425. (4) Pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana selambat- Idem lambatnya dua mirnnm setelah berakhir.

426. (5) Dalam melakukan pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Idem melalui Peraturan Presiden.

427. Te tap BABIX

PENGAWASAN

--.. ..

95 ARSIP D

PR RI

428. (1)

429. (2)

430. a.

431. b.

432. c.

433. d.

434. e.

PasaJ 67

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. dilakukan dalam bentuk kegiatan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi: Sumber ancaman atau bahaya bencana;

Kebijakan pembangunan yang berpotensi berisiko bencana;

Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayas~ dan rancang bangun dalam negeri; konservasi lingkungan;

..

Pemerintah alternatif :

mengusulkan

Pasal 67

rumusan

( J ) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tetap

Jika usulan Pemerintah pada DIM 428 disepakati maka DIM 430 disarankan dihapus.


Tetap

Tetap

Tetap

memberikan

e. kegiatan konservasi lingkungan;

rumusan

96 ARSIP D

PR RI

435 f. penataan ruang; 436. g. pengelolaan lingkungan hidup dan

rekJamasi; dan 437. h. keuangan Pemerintah

alternatif:

Tetap Tetap

memberikan

h. penggunaan keuangan.

rumusan

438. (3) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana Pemerintah berpendapat bahwa mengenai dimaksud pada ayat (2) temyata ditemukan sanksi administratif telah ditentukan dalam adanya potensi risiko bencana yang secara peraturan perundang-undangan khususnya, tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur dapat mengenai kepegawaian. Untuk itu Pemerintah menimbuJkan bencana dapat dikenai sanksi menyarankan dihapus. -· admini~tratif berupa:

439. a. peringatan secara tertulis; dan

440. b. · pencabutan izin

..

Pemerintah menyarankan agar ayat (3) ini ditentukan mengenai pengaturan pengawasan yang berbunyi:

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mengusuJkan dihapus, lihat DIM 438

Idem

97 ARSIP D

PR RI

441.

442.

443.

444.

(4) Tata cara dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 68

( 1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan masyarakat dapat meminta laporan tentang basil pengumpulan sumbangan dimaksud;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan auditing.

(3)Apabila berdasarkan hasil auditing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

..

I

Idem

Pemerintah mengusulkan agar dihapus karena ketentuan ini sudah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Idem

Idem

98 ARSIP D

PR RI

445.

446

. 447.

448.

BABX PENYELESAIANSENGKETA

Pasal 69

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan. asas musyawarah mufakat ;

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melahfr pengadilan;

(3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

..

Pemerintah mengusulkan agar dihapus karena ketentuan ini sudah diatur dalain peratran

. perundang-undangan

Idem

Idem

Idem

99 ARSIP D

PR RI

449.

450.

451.

452.

Pasal 70

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselesaikan melalui Peraturan Presiden.

Pasal 71

(I) Masyarakat yang dirugikan akibat pelbagai masalah manajemen risiko bencana berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.'

Pasal 72

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana dan · pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh

masyarakat. ·•

Idem

Idem

Idem

Idem

Agar diketahui pelaksanaan penanggulangan bencana secara transparan.

100 ARSIP D

PR RI

453.

454.

Pasal 73

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana dan pelaku penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

(3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku 456. penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:

..

Idem

Idem

Idem

. Masalah sengketa telah ada peraturan yang mengatumya, sehingga tidak perlu diatur dalam Undang-undang ini.

Masalah sengketa kewenangan telah ada undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang altematif penyelesaian sengketa sehingga tidak perlu diatur dalam Undangundang ini.

101 ARSIP D

PR RI

457.

458.

459.

460.

a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;

b. cantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana;dan

c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA




Tetap

461. Pasal 74 Pemerintah mengusulkan agar ketentuan pidana dalam DIM 461 dikaji ulang untuk

(I) Setiap orang dengan sengaja melakukan dibandingkan dengan KUHP. kegiatan yang mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan senga ja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana dipidana dengan pidana penjara paling Jama 9 {sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar Hrna ratus juta rupiah)

..

102 ARSIP D

PR RI

462. (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan/atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Idem

463. ( l) Setiap orang yang dengan sengaja Pemerintah mempertanyakan mengenai izin menyewakan atau memindahtangankan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. sebagian atau seluruhnya hak guna wilayah rawan bencana atau dengan Pemerintah berpendapat bahwa secara hukum sengaja melakukan pengusahaan pemberian izin tersebut tidak sepatutnya manjemen risiko bencana tanpa izin dari dikeluarkan dan siapa yang dipidana. pihak yang berwenang atau dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan Pemerintah juga menginginkan penjeJasan konstruksi prasarana manajemen risiko mengenai makna "hak guna wilayah rawan bencana yang tidak didasarkan pada becana". nonna, standar, pedoman, dan manual atau dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada daerah rawan bencana tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. j00.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

103 ARSIP D

PR RI

464. Pasal 75

( l) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan manajemen risiko bencana dan prasarananya, menggan_ggu upaya peredaman dan pencegahan bencana dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan · belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

465. (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan wilayah rawan bencana dan/atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

...

Pemerintah mempertanyakan mengenai makna "kerusakan manajemen risiko bencana" dan makna ';upaya peredaman".

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan perkara perdata, kecuali DPR mengkriminalisasi perkara perdata terse but.

104 ARSIP D

PR RI

466.

467.

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya Pemerintah mempertanyakan makna melakukan pengusahaan manajemen risiko ~'pengusahaan manajemen risiko· bencana" bencana tan pa ij in dari pihak yang berwenang dan selama ini untuk memperoleh izin atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pengusahaan tersebut dimana? pelaksanaan konstruksi prasarana manajemen risiko bencana yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual dan karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada wilayah rawan bencana tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 6 ( enam bulan) dan denda paling banyak Rp. I 00.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Pasal 75

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya Pemerintah mempertanyakan makna mengakibatkan kerusakan manajemen risiko "kerusakan manajemen risiko bencana" dan bencana dan prasarananya, mengganggu upaya "upaya peredaman". peredaman dan pencegahan bencana dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

105 ARSIP D

PR RI

l. Setiap orang yang karena kelalaiannya 469. melakukan kegiatan yang mengakibatkan

kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan wilayah rawan bencana dan/acau I karena kelalaiannya ~elakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana manajemen risiko bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya 470. rrielakukan pengusahaan manajernen risiko

bencana tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana rnanajemen risiko bencana yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual dan karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada wilayah rawan bencana tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 6 ( enam bulan) dan denda paling banyak Rp. I 00.000.000.00 (seratus juta rupiah).

BAB XII 480. .KETENTUAN PERALIHAN

...

Idem

Idem

Tetap

106 ARSIP D

PR RI

Pasal 76 Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belurn dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini

Tetap

481. Pasal 77 Pemerintab mengusulkan rumusan Penyempumaan redaksional

482.

Program kegiatan berkaitan dengan alternatif: penanggulangan bencana yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini Pasal 77 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Program kegiatan berkaican dengan

BAB XIII KETENTUANPENUTUP

penanggulangan bencana yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya undangundang ini dinyatakan tetap berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang ini.

Tetap

107 ARSIP D

PR RI

TENT ANG - DPR RI

Documents