TEMPO - Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaranpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/tempo...sebut kalis dari jerat hukum. "Jika menggunakan Undang-Undang Tin-dak Pidana Pencucian

o Sabtu

TEMPOo Se/asa o Rabu o Kamis 0 Jumato Senin o Minggu

2 317 18 19

4 520

6 721 22

8 9 10 1123 24 25 26

12 1327 28

14 1529 30 31

OJan OPeb ONov ODes

Pokok & Tokoh I Wawancara

oMar OApr OMei OJun OJul 0 Ags OSep OOkt

Muhammad Yusuf:Kenapa Yak PakaiUU Pencucian Uang?

SEIRING dengan berakhir-nya masa jabatan Yunus Hu-sein di Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuang-an (PPATK), estafet kepe-

mimpinan kantor tanpa papan namadi kawasan Harmoni, Jakarta Pusat,itu beralih ke tangan Muhammad Yu-suf. Penunjukan itu tak terlalu me-ngejutkan. Bekas Direktur Hukumdan Regulasi PPATK ini dikenal seba-gai salah satu orang kepercayaan Yu-nus lantaran kecakapan dan integri-tasnya.

BekjasKepala Kejaksaan Tinggi Ja-karta: ini merupakan salah satu pe-nyusun Undang-Undang Tindak Pi-dana Pencucian Uang yang baru. Diaterbiasa menguliti pasal-pasal hukumdan piawai menelusuri aliran danaharam. Dengan bekal itu, Muham-mad Yusuf diharapkan dapat menjagareputasi PPATK sebagai lembaga pe-ngendus uang hasil korupsi yang te-percaya dan independen.

Transaksi keuangan, baik individumaupun perusahaan, memang dapatmenjadi pintu masuk untuk menjeratpelaku korupsi. Hal itu terlihat dalamkasus' cek pelawat dan korupsi wis-ma atlet SEA Games, yang melibat-kan sejumlah politikus Senayan. Sa-yangnya, mereka biasanya hanya dije-rat dengan pasal korupsi, bukan pasalpencucian uang.

Padahal, menurut Muhammad Yu-suf, .penggunaan Undang-Undang'I'indak Pidana Korupsi sering kali ti-dak adil. Hanya penyelenggara nega-ra yang diganjar hukuman, sedang-kan orang yang menikmati uang ter-sebut kalis dari jerat hukum. "Jikamenggunakan Undang-Undang Tin-dak Pidana Pencucian Uang, semuayang terkait dengan aliran dana bisa

dihukum," Yusuf menegaskan.Rabu pagi pekan lalu, Yusuf me-

nerima Nugroho Dewanto, Yophian-di Kurniawan, Yogita Maher, MarthaRuth, dan fotografer Jacky Rachman-syah dari Tempo di kantornya. Priaberjanggut dengan tubuh rampingitu memperlihatkan penguasaan ilmuhukum dan nalar yang runtut dalammenjawab pertanyaan.

Bagaimana Anda akan memimpin lem-baga yang belakangan dikritik sebaglankalangan Dewan Perwakilan Rakyat ti-dak independen dan hanya melayani ke-pentingan penguasa?

Perlu saya tegaskan, mereka keli-ru menilai Pak Yunus (Yunus Husein,Ketua PPATK sebelumnya) tidak net-ra1.Kita lihat produk yang dikirimPPATK. Di situ memuat orang dariberbagai partai politik. Ada Muham-mad Nazaruddin dari Partai Demo-krat. Dalarn kasus cek pelawat, adapolitikus dari Partai Demokrasi Indo-nesia Perjuangan, Golkar, Partai Per-satuan Pembangunan, dan lain-lain.Di lingkungan penegak hukum, adahakim, polisi, dan jaksa yang dilapor-kan. Ada pula birokrat. Jadi saya takmelihat satu pun fakta yang mengin-dikasikan PPATK tidak independenatau memihak satu golongan tertentu.Lalu kenapa kritik itu muncul?Mungkin saja, ini persepsi saya,

saat Pak Yunus sebagai anggota Sat-gas Pemberantasan Mafia Hukum me-nangani kasus korupsi Gayus Tam-bunan, dia melihat ada penangan-an yang tidak proper. Tidak diungkappihak yang diuntungkan dari praktekmanipulasi pajak yang dilakukan Ga-yus. Salah satu temuan Satgas meng-arah pada perusahaan yang dimilikiketua partai tertentu, sehingga dipo-

sisikan ini pesananPartai Dernokrat.DPR juga menuduh

PPATKtidak adil dalam me-nanganl pengusutan aliran uang

kasus bailout Bank Century?Dewan Perwakilan Rakyat memin-

ta kami melakukan audit. Tapi, ketikakami akan menyerahkan hasilnya (ke-pad a DPR), undang-undang tak meng-izinkan. Menurut undang-undang,kami hanya menyerahkan hasil peme-riksaan kepada kejaksaan, kepolisian,dan Komisi Pemberantasan Korupsi.Dengan scmangat memenuhi keingin-an DPR, kami meminta fatwa Mahka-mah Agung. DPR hanya meminta ha-sil audit bailout Rp 6,7 triliun. Sedang-kan dalarn kasus itu, ada tahap saatmerger, pemberian Fasilitas Penda-naanJangka Pendek (FPJP) pertama,dan pengucuran FPJP kedua.Bukankah dalam kasus Century dite-

mukan aliran dana ke salah satu ketuakomisi DPR saat itu?

Ya,pernah kami bicarakan denganPak Chandra Hamzah dan Pak Tum-pak (Tumpak Hatorangan Pangga-bean, Ketua KPK periode 2009-2010).Tapi saya tidak tahu kelanjutannya.Bola sudah di tangan KPK. Mestinyatak ada lagi hambatan. Kalau prin-sipnya equality before the law, semuamestinya diusut.Bukankah ada pula aliran dana ke sa-

lah satu Deputi Gubernur Bank Indone-sia?

Aliran dana ke Pak Budi Mulia ti-dak berkaitan dengan audit PPATK.Bailout dilakukan pada 2009,se-mentara aliran dana terjadi pada2008.Jadi beda waktu, kan? Kernudi-an yang kami audit adalah uang Cen-tury sebagai bank. Uang untuk PakBudi tidak masuk neraca bank. Uangitu dari kantong pribadi Robert Tan-tular. Tidak serta-merta transaksi itumenjadi sesuatu yang mencurigakan.Perlu dilihat kausalitasnya, hubung-an sebab-akibat, dan konteksnya.Kembali ke soal Century, mengapa au-

dit tak sampai lapisan ketujuh?Ada kekeliruan pemahaman ten-

tang ma kna layer. Kalau aliran danaterjadi pada satu bank, it's easy. Tapi,bila dengan bank lain, apalagi bankasing atau bank di luar negeri, pas-

IUlplDg Humaa ODpad 2011

ti memakan waktu. Instrumen tekno-logi informasi tiap bank tidak sama.Yang kedua, mekanisme penyimpananarsipnya, ada yang bagus ada yang ti-dak. Anda bisa bayangkan kalau sam-pai layer ketujuh, dalam konteks tek-nologi informasi, profesionalisme, pe-nyimpanan arsip yang tak sama. Pa-dahal DPR dan penyidik dikejar wak-tu, kan, Makanya kami sederhanakan,sampai dua layer saja, dan yang kamikejar yang Rp 2 miliar ke atas.

Bukankah bank asing punya sumberdaya manusia dan teknologl yang bagus?

Belum tentu. Tergantung siapa pe-ngelola banknya.

Atau memang ada kebijakan bank ituuntuk tidak transparan?

Eisa jadi seperti itu. 'I'ak bisa dibilangbank asing pasti hebat. Saya tidak se-but nama banknya. Tapi ada satu bankyang sebelumnya saya pik ir bagus ter-nyata banyak ketidakpatuhan di banktersebut, sehingga menyulitkan kami.

Apakah Undang-Undang PencucianUang yang baru lebih memudahkan kerjaPPATK?

Masih ada kendala, tapi tidak seberatdulu. Misalnya, di undang-undang adaaudit umum dan khusus. Secara seder-hana, di Bank X ada rekening dan ser-tifikat atas nama Tuan Yyang tak dila-porkan kepada kami tertangkap tanganKPK. Jika kami curiga, karni langsungmelakukan audit khusus. 'l'api ini masihbergantungpada welcome atau tidakbank itu. Sebab, membuka data perluproses, password, dan sebagainya. Ke-dua, ada perbedaan teknologi inform a-si bank. Bank swasta, pemerintah, danasing; bank pembangunan daerah; sertabank perkreditan rakyat kerap tak samateknologinya.

Tetap sulitkah menelusuri rekeningyang menggunakan nama fiktif?

Itu kendala berikutnya. Begitu kamitelusuri, ternyata nama pemilik reke-ning itu fiktif. Kami kehilangan jejak.Karena itu, salah satu rekomendasi Ko-mite Tindak Pidana Pencucian Uang,yang ketua hariannya Ketua PPATK,adalah meminta Kementeiian DalamNegeri segera menerapkan single iden-tity number. Kementerian sekarang se-dang melaksanakan proyek KTP elek-tronik.

Dalam kasus korupsi Nazaruddin, ada-tidaknya perusahaan fiktif kan bisa dite-lusuri?

Nah, 49perusahaan yang terlibat ter-sebut fiktif atau tidak, itu wewenangpenyidik. Kami tak punya otoritas.Tapi, menurut Undang- Undang TindakPidana Pencucian Uang baru, kalaukami analisis, kurang informasi, kamibisa minta. Jika tak diberi, kami bisadatangi alamatnya.

6 NOVEMBER 2011 TEMPO I 117

WAWANCARA

KPK kerap tak menggunakan Undang-Undang Pencuclan Uang untuk kasus se-perti lnl, Apakah sudah ada pemblcaraandengan KPK?

Seeara formal belum. Tapi, seea-ra informal, saya sudah berbieara de-ngan komisionernya, Chandra Ham-zah. Saya bilang, di Undang-UndangTindak Pidana Peneueian Uang, KPKdiberi wewenang menyelidiki peneu-eian uang. Kenapa ini tak dipakai? Se-bab, kalau si A melakukan korupsi, laluuangnya diberikan kepada si B, si B takbisa dituduh korupsi. Tapi, jika yangdigunakan Undang-Undang Peneuei-an Uang, si penerima uang atau yangmenggunakan bisa terkena pidana ka-rena termasuk pencueian uang. Jikahanya menggunakan Undang- UndangTindak Pidana Korupsi, ada ketidak-adilan. Sering kali hanya para pengelo-la negara yang dihukum, tapi penerimauang tidak dihukum.

PPATKsudah biasa menelusuri transak-si lewat bank. Bagaimana dengan trans-aksi secara tunai atau menggunakanemas dan berlian?

Kami sudah mengusulkan saat pe-nyusunan Undang- Undang PeneueianUang dan Undang- Undang Lalu LintasDevisa agar transaksi tunai dibatasi Rp100juta saja. Kalau mau beli mobil Al-phard, boleh tunai Rp 100juta. Selebih-nya harus lewat bank. Tapi usul itu di-tolak di DPR. Tentang emas sudah di-atur dalam undang-undang baru. Pi-hak yang melapor ke PPATK tak eumaperbankan, tapi juga penyedia jasa, se-perti penjual emas. Aturan ini mulaiberlaku pada Oktober 2012karena per-lu sosialisasi supaya pedagang tidakshocked. Kami sedang membangun in-strumennya, laporan on line atau tidak,bentuk laporannya, dan siapa regula-tornya. Sementara perbankan diaturoleh Bank Indonesia dan sekuritas olehBapepam, pedagang emas serta berli-an diatur oleh PPATK, sehingga emasdan berlian tidak menjadi alat transak-si tak benar.

Single Identity number mestinya men-cakup rekening bank, pajak, dan lain-lain,tapi sekarang dikerdilkan hanya menjadiKTP elektronik ....

Iya, betul. Saya enggak tahu kenapajadi seperti itu. Tapi minimal ada no-mor induk penduduk (NIP) yang bisadiketahui milik satu orang saja, sehing-ga saat orang membuka rekening, kamibisa minta ke bank. Patokannya NIP.Begitu pula ke pedagang emas, berli-an, dan mobil agar, saat orang membeli,mereka tereatat.

Anda berasal dari kejaksaan. Apakahpekerjaan di PPATK lebih berat ketlmbangdl kejaksaan?

Sebetulnya lebih berat di kejaksaan.

Di sana kami bekerja tak kenal waktu.Pulang pukul10 atau 11malam itu ru-tin. Mengapa seperti itu? Karena kamidiburu masa penahanan. Berkas mestiselesai. Kalau tidak, tersangka akan le-pas. Tapi gaji keeil dan tak ada perlin-dungan. Tak ada senjata karena sulit-nya birokrasi di kepolisian. Di PPATK,gaji kami eukup. Untuk level pimpin-an, ada pengawalan dan perlindunganyangeukup.

Apakah pengawasan di PPATK lebih ke-tat ketimbang di kejaksaan?

Sewaktu saya di Kejaksaan Ting-gi DKI Jakarta, saya memasukkanuang ke kas negara sampai Rp 2,fitrili-un pada 2006-2008. Banyak kasus besarberarti godaan besar, apalagi gaji kamikeeil. Banyak orang melobi kami kare-na sistemnya terbuka. Berbeda dengandi sini. Semua yang mau ketemu sayamesti melalui pengamanan dan peng-awasan berlapis. Sebaliknya, di kejak-saan, tahu-tahu bungkusan suap sudah

ada di meja saya. Saya tanya kepadasekretaris, "Ini apa?" Sekretaris sayamenjawab, "Katanya orang itu sudahmenelepon Bapak." Saya marah, "Ku-rang ajar. Kembalikan!" Tapi orang itumalah datang ke rumah. Untung, istridan pembantu saya waspada. Saat si-dang di pengadilan, pengaeara datangdengan mobil bagus. Maka, ketika sayamenjadi Asisten Pidana Khusus, sayapegang dana kejaksaan untuk trans-portasi para jaksa. Saya kasih merekaRp 200ribu untuk naik taksi mengha-diri sidang.

Besarkah risiko bekerja di PPATK?Risiko di sini tidak besar. Data yang

karni kirim semua bersifat rahasia. Tapidi kejaksaan, ketika saya menetapkanseseorang menjadi tersangka, bisa lang-sung ada yang datang menggebrak mejasambil mengatakan, "Saya keberatan!"Saatmenanganikasussengketatanah

118 I TEMPO 6 NOVEMBER 2011

di Ciraeas, saya pernah dianeam akandikeroyok 10ribu orang dari sebuah or-mas. Saya katakan, "Silakan saja!" Ma-kanya banyak jaksa lebih ingin beker-ja di KPK atau PPATK. Saya merasakasihan kepada Jaksa Agung. Bagaima-napun dia berbuat, kalau aspek kesejah-teraan tak diperbaiki, berat.

Bagaimana sistem pengawasan internaldi sini? Jika ada pegawai curang, bukan-kah masih bisa bertemu dengan orang diluar kantor, misalnya di pesta ....

Lingkungan di sini sudah tertib. Jadiakan terasa aneh bila ada pegawai yangtidak tertib. Kami punya mekanismewhistle blower. Jika ada satu pegawaiyang nakal, berita itu langsung menye-bar di e-mail. Kemudian ada laporantanpa nama ke pimpinan. Di sini jugaada auditor internal, pengawasan in-ternal kami. Saat di mobil, supaya sopirtak tahu, kami berbieara memakai do-kumen. Saya menunjuk di dokumen, inisalah. Sopir mendengarnya. tapi kanenggak tahu apa yang salah. Sewaktusaya menjadi Direktur Hukum dan Re-gulasi, saya enggak bisa masuk ruanganalisis. Dan sesama analis tak bisa sa-ling tahu apa yang sedang dianalisis.Bahkan, ketika saya menjadi DirekturHukum, Pak Yunus cuma memperl i-hatkan dokumen saat meminta penda-pat hukum kepada saya. Kemudian do-kumen itu dia ambillagi. Semula sayaberpikir saya tak dipereaya di sini. Tapilama-lama saya tahu, oh, begini etikakerjanya.

Ketika di kejaksaan, kami mendengarAnda pernah membuka jasa konsultan hu-kum?

Tidak, bukan begitu. Mana boleh jak-sa membuka jasa konsultan hukum.Jadi begini, saya mengajar d iberba-gai tempat, seperti kursus dan konsul-tan hukum, karena kurangnya pengha-silan sebagai jaksa. Saya juga membe-rikan nasihat kepada polisi. Ada jugaorang asing yang meminta nasihat hu-kurn. Sepanjang tak mengganggu jamkerja dan bertemu di luar jam kerja,saya bersedia. Saya menjual ilmu, bu-kan protest atau informasi.

Anda dari kejaksaan, apakah berani me-nindak jika ada teman dari kejaksaan yangtransaksi keuangannya mencurigakan?

Anda bisa bertanya kepada Pak Dar-mono (Wakil Jaksa Agung) tentang si-kap saya sewaktu saya di kejaksaan.Ketika saya sedang menyidik, ada ke-ponakan pejabat kejaksaan yang terli-bat kasus itu. Langsung saya sampai-kan kepada pejabat itu, "KeponakanAnda tersangkut, dansaya takragu un-tuk memprosesnya." Kalau dulu sajasaya tak ambil pusing, kenapa sekarangsaya harus pusing?

•