TATAKELOLA DATA DAN STATISTIK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan KebudayaanSetjen, KemendikbudJakarta,22 Juni 2020

TATAKELOLA DATA DAN STATISTIK

DAFTAR ISI

A. Payung HukumB. Perubahan/Peningkatan Konsep Tata KelolaC. Mekanisme Penerbitan NPSN SementaraD. Mekanisme Perekaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan BaruE. Perlindungan Data PribadiF. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019, TENTANG SATU DATA INDONESIA

2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

3. PERMENDIKBUD NO 79 TAHUN 2015, TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)(Sedang proses penyusunan ulang dengan bergabungnya Pendidikan Tinggi/ Dikti)

Payung Hukum

A. Tatakelola Data

Pusdatin di setiapKementerian dan Lembaga, sebagai Wali Data.

Integrasi dengan Kementerian dan Lembaga (KL)

Kebijakan Nasional:Satu Data (Perpres Satu Data)

1. Integrasi dengan Kemenag: Data dan Informasi Satuan PendidikanKeagamaan (Islam, Katolik, Kristen dan Hindu, untuk Budha belummemiliki sekolah) melalu DAPODIK, dan EMIS untuk PENDIS

2. Integrasi dengan Kemendagri (DUKCAPIL): Data dan InformasiPenangan Anak Tidak Sekolah

3. Integrasi dengan PTN (Dikti): Program Bidikmisi dan PenerimaanMahasiswa Baru PTN

4. Integrasi dengan Kementan: SMK dibawah Kementan dan programpembinaan dari Kementan ke SMK yang dibawah Kemendikbud

5. Integrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan: Data danInformasi sekolah dibawah pembinaan KKP

6. Integrasi dengan Kemenkes: Data dan Informasi Satuan Pendidikandgn Puskesmas (tahap teknis integrasi) untuk Program Sanitasi(SDGs)

7. Integrasi dengan BPS: Data Statistik Pendidikan bersumber dariDAPODIK untuk Satuan Pendidikan di bawah pembinaanKemendikbud

8. Integrasi dengan BAN-SM dan BAN PAUD-PNF: Data dan Informasi9. Integrasi dengan PUPR: Data dan Informasi10. Integrasi dengan BNPB: Data dan Informasi Bencana11. Integrasi dengan KPK: Support data Jaga Sekolah12. Integrasi dengan Kemensos: Data penduduk miskin13. Integrasi dengan Kemenko Perekonomian: Program Kartu Pra Kerja

Kemendikbud

Kemendagri (Dukcapil)

Kemenag

PTN (Dikti)

Kementan

KKP

Kemenkes

BPS

BAN-SM & BAN PAUD PNF

BNPBKPK

PUPR

online offline

Integrasi dengan Kementerian lain

Kemensos

Proses

KemenkoPerekonomian

Sekolah Sekolah Sekolah

Direktorat Pendidikan

Dasar (Sekretariat)

Pusat Data dan Statistik

Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah

Direktorat Pendidikan Menengah

(Sekretariat)

Kabupaten Kabupaten Kabupaten



Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)




Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)




Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)


Unit-Unit Kerja Kemendikbud

Unit-Unit Kerja Kemendikbud

Provinsi/LPMP/BP PAUDDIKMAS

Pusat Data danTeknologi Informasi

(Pusdatin)

Sekretariat Direktorat

JenderalPAUDDIKMAS

Sekretariat Direktorat

JenderalDikdasmen



Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)


Unit-Unit Kerja Di luar Kemendikbud

ALIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN

ALIRAN DATA PENDIDIKAN



Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)


DAPODIKPAUD-

DIKDASMEN



Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)




Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)


EMISKEMENAG

Data Program Pembangunan

dan Pembinaan



Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)


Eksternal DataDukcapil,

Kemensos, Kemenkes dll

Integrasi(Data Warehouse)

Analytical Analysis

Analytical System

Analytical Data

Verval-Master-Attribut

Manajemen Database Referensi• Master• Operational

Aplikasi

X1 X2X3

X4X5X6X7X8

X9

X.X.

X.Xn

Y1Y2

Y3

YX

Z1Z2

Z3

Z4

Z



Dasar (Sekretariat)


Pendidikan(PDSP)

Provinsi

Sekolah


(Sekretariat)


Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Y = Transaksional / Program PembangunanY1 = Variabel Data untuk Program 1Y2 = Variabel Data untuk Program 2dst

X = Analytical AnalysisX1 = Indikator Komposit untuk Program 1X2 = Indikator Komposit untuk Program 2dst

Optimalisasi Sistem Validasi (PerencanaanProgram):Penguatan Analytical Analysis untuk pendekatanimplementasi program, dalam konteks lokus danvariabel tambahan yang diperlukan (Y)

Z = Hasil ProgramZ1 = Data Hasil/Capaian Program 1Z2 = Data Hasil /Capaian Program 2dst

Optimalisasi Sistem Validasi (Pengelolaan Data):Penguatan Analytical System dan Analytical Data

DATA PENDIDIKAN

Perubahan/Peningkatan Konsep Tata Kelola

Data PokokPendidikan

Data Pendidikan

Perubahan konsep Tatakelola Data, dariTatakelola pengumpulan data pelaporan(Potret Pendidikan) menjadi Tatakelola DataPendidikan (Pembangunan Pendidikan),

Tatakelola Data Pendidikan yang terintegrasidengan:1. Tatakelola Perencanaan,2. Tatakelola Penganggaran,3. Tatakelola Implementasi, dan4. Tatakelola Monitoring Evaluasi.

Untuk integrasi ini diperlukan TatakelolaReferensi yang terintegrasi, sebagai integratordata.

Perubahan/Peningkatan Konsep Tatakelola Data dan Informasi(Berdasarkan kebutuhan perkembangan Pembangunan Pendidikan)

Potret Pendidikan

Pembangunan Pendidikan

Empat bagian dalam Manajemen

1. Harus berdasarkan pada data yang sama• Dimulai dengan Master Referensi yang sama

(NPSN, NISN dan NUPTK)• Mekanisme pengelolaan yang terintegrasi

2. Harus berdasarkan data valid• Integrasi Data Pelaporan dan Program

(sebagai bentuk verifikasi secara system)• Koordinasi secara vertical dan horizontal yang

terkontrol dalam satu dashboard.

Analytical Analysis

Analytical System

Analytical Data

Pengumpulan Data Pokok

Verval-Master-Attribut

Manajemen Database Referensi• Master• Operational

Aplikasi

Integrasi(Data Warehouse)

PORTAL DATA PENDIDIKAN(Ekosistem Data)

X1 X2X3

X4X5X6X7X8

X9

X.X.

X.Xn

Y1Y2

Y3

Y1Y2

Y3

YX

Y = Transaksional / Program PembangunanY1 = Variabel Data untuk Program 1Y2 = Variabel Data untuk Program 2dst

X = Analytical AnalysisX1 = Indikator Komposit untuk Program 1X2 = Indikator Komposit untuk Program 2dst

Optimalisasi Sistem Validasi (Perencanaan Program):Penguatan Analytical Analysis untuk pendekatanimplementasi program, dalam konteks lokus danvariabel tambahan yang diperlukan (Y)

Y1 Fitur penambahan variabel untuk mendukungkebutuhan data dan informasi Program Y1

Verval: Verifikasi ValidasiVerval attribute di kontrol dengan Referensi Operational

Z1Z2

Z3

Z4

Z

Z = Hasil ProgramZ1 = Data Hasil/Capaian Program 1Z2 = Data Hasil /Capaian Program 2dst

Optimalisasi Sistem Validasi (Pengelolaan Data):Penguatan Analytical System dan Analytical Data

DATA PENDIDIKAN

A A

BB1

A1 A1

A1 dan B1 merupakan Analytical Data, Analytical System dan Analytical Analysis yang disebabkan kebutuhan analisis yang mengaitkan dengan data diluar Kemendikbud

Wisdom(W)

Knowledge(K)

Information(I)

Data(D)

*) Rowley, Jennifer (2007). "The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy". Journal of Information and Communication Science 33 (2): 163–180

Manajemen Pengetahuan

Proses Perubahan Relasi

DIMENSI SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Kebijakan Terintegrasi

Informasi Terintegrasi

Data Terintegrasi

Proses Perubahan Pola

Proses Perubahan Prinsip

Strategi Pembangunan Yang Terintegrasi

Derivatif Strategi Pembangunan

1

2

3

Satu Referensi• Satuan Pendidikan = NPSN

(NPSN = Nomor Pokok Sekolah Nasional)

• Peserta Didik = NISN(NISN = Nomor Identitas Siswa Nasional)

• Guru dan Tenaga Kependidikan = NUPTK(NUPTK = Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Program PembangunanSarpras

Program PembangunanPeserta Didik

Program PembangunanGTK

Legalitas dan Faktual Data

NUPTK

NISN

NPSN

TATAKELOLA DATA

Peran NPSN, NISN dan NUPTK dalam Tatakelola Data, sebagai kunci Management Pendidikan

Dalam management pendidikan (Perencanaan, Penganggaran, Implementasidan Monitoring Evaluasi) diperlukan mekanisme pengelolaan data yangberdasarkan pada legalitas dan faktual data, sebagai sarana EvaluasiPendidikan yang lebih luas.

Memiliki Ijin Operational oleh yang berwewenang

Tercatat pada Satuan Pendidikan

Diakui oleh Pembinanya• Yayasan (Swasta)• Dinas (Negeri)

AnggaranPendidikan

Tiga master referensi pendidikan yang saling menguatkandalam proses manajemen pendidikan. NPSN dikuatkan olehlegalitas ijin operational, NISN dikuatkan oleh NPSN (siswatercatat di Satuan Pendidikan yang dilindungi), dan NUPTKdikuatkan oleh NISN (guru mengajar di rombongan belajar).

Maka secara system bisasebagai kontrol untukmanajemen pendidikan.

KUANTITAS DATA

• Kondisi data yang masuk dalam ODS Pusdatin mencapai99,88 % data Peserta Didik

• Kondisi residu Peserta Didik mencapai 12,21 %

• Perlu verifikasi dan validasi dari sumber data untukmemastikan validitas data

KUALITAS DATA

• 1. Kelengkapan : Lengkap dalam mengisi seluruh variable Dapodik

• 2. Kebenaran : Benar sesuai dengan kondisi real yang adad lapangan

• 3. Kesesuaian : Sesuai antar variable dalam dapodikmisalnya : Tahun lahir dengan tingkat/kelas siswa. Ejaannama sesuai dengan dokumen sah yang ada.

Mekanisme Penerbitan NPSN Sementara

PERATURAN KEPALA PUSAT DATA DAN

STATISTIK

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1287/I3.1/HM/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA

REFERENSI NOMOR IDENTITAS

PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN

PENDIDIKAN NONFORMAL

MEKANISME PENGELOLAAN DATA SATUAN PENDIDIKAN/LEMBAGA

SATU

AN

PE

ND

IDIK

AN

DIS

DIK

KAB

/K

OTA

PD

SPK

SE

TD

IJE

N P

AU

D

DA

N D

IKM

AS

TAHAPAN PENAMBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

MULAI

PENGISIAN

FORMULIR DAN

MENUNJUKAN

DOKUMEN YANG

DIMILIKI

VALID ?

YA

TIDAK

TAMBAH DATA

SATUAN

PENDIDIKAN

VALID ?

YA

TIDAK

NPSN

SEMENTARA

INFORMASI KODE

REGISTRASI

SATUAN PENDIDIKAN

LENGKAPI

DATA DAPODIK

SINKRONISASI

DATA DAPODIKSELESAI

PENERBITAN KODE

REGISTRASI

SATUAN PENDIDIKAN

REGISTRASI AKUN

DAPO-PAUDDikmas

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

/

Mekanisme Perekaman Pendidik danTenaga Kependidikan Baru

B. Perubahan/Peningkatan Mekanisme Perekaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baru

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telahdiintegrasikan dengan data kependudukansehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dannomor KK yang sesuai dengan databasekependudukan nasional

Alur Rekam

PTK berjalan saat ini

MULAI

ENTRI PTK DI MANAJEMEN

MASTER REFERENSI

ENTRI DATA RINCI PTK & PENUGASAN DI ROMBEL

SYNC DAPO SEKOLAH (LOKAL)

SELESAI

MULAI


SELESAI

DATA MASTER PTK BARU

TIDAK DITEMUKAN

MENYIAPKAN DOKUMEN PTK BARU

CEK NIKREKOMENDASI:

TARIK PTK

DITEMUKAN

SERVER DAPO (MANAJEMEN)

Alur Tambah

PTK Dinas (Pusdatin)

Kata Kunci:Entri data PTK baru harus mengacu pada data kependudukan (Dukcapil-Kemdagri)

MULAI


MASTER REFERENSI



SELESAI

MULAI


SELESAI

ODS PUSDATIN

CEK IDENTITAS BY

NIK

DATABASE PENDUDUK (KEMDAGRI)


TIDAK DITEMUKAN

TIDAK SESUAI


CEK NIKREKOMENDASI:

TARIK PTK

DITEMUKAN


SESUAI

Alur Tambah

PTK Yayasan

(Pusdatin)

Kata Kunci:Entri data PTK baru harus mengacu pada data kependudukan (Dukcapil-Kemdagri)

MULAI


MASTER REFERENSI



SELESAI

MULAI


SELESAI

ODS PUSDATIN

CEK IDENTITAS BY

NIK

DATABASE PENDUDUK (KEMDAGRI)


TIDAK DITEMUKAN

TIDAK SESUAI


CEK NIKREKOMENDASI:

TARIK PTK

DITEMUKAN


SESUAI

1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019, TENTANG SATU DATA INDONESIA

2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

3. PERMENDIKBUD NO 79 TAHUN 2015, TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)(Sedang proses penyusunan ulang dengan bergabungnya Pendidikan Tinggi/ Dikti)

A.1. Tatakelola Data

Pusdatin di setiapKementerian dan Lembaga, sebagai Wali Data.

C. Perlindungan Data Pribadi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan Pasal 8

2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

A.2 Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlu perhatian bagi pengeloladata di Pusat, Provinsi, Kab-Kota dan Sekolah

Point h :Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon InformasiPublik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis

seseorang;3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan

rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 17

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2

D. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

• Verval SP• Verval PD• Verval PTK

RESIDU SP

Belum melakukan update SK Operasional Sekolah

a. Koordinat

b. Citra/Foto Sekolah

c. Kode Desa

d. SK Operasional/ Surat Keterangan Masih Aktif

Koordinat tidak diisi sehingga disetting pada posisi (0,0) oleh sistem

Koordinat terisi namun letak koordinat sekolah masih belum tepat

Belum melakukan update Citra/Foto Sekolah

Belum melakukan update/mengisi kode desa

• Pilih Desa/Kelurahan• Lintang dan Bujur• Foto Sekolah

Laman: http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/spatribut/

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SATUAN PENDIDIKAN

RESIDU PD

a. NIK

b. NISN i. Kosong

ii. Ganda

Tidak diterbitkan NISN karena: entrian nama siswamengandung spesial karakter/angka atau kurang dari 3 huruf, entrian nama ibu kandung mengandung spesialkarakter/angka atau kurang dari 3 huruf, entrian tanggallahir tidak logis, dan entrian tempat lahir mengandungspesial karakter/angka atau kurang dari 3 huruf.

Sesama siswa Kemdikbud atau dengan siswa Kemenag(NISN digunakan oleh lebih dari satu siswa).

Konfirmasi kebenaran NIK yang dientrikan/mengisi kolom NIK yang masih kosong

Laman: http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA DIDIK (Rekap Residu Tiap Kabupaten Kota)

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA DIDIK

Perbaikan data NUPTK, Nama, NIK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandungdilakukan melalui laman http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id

Catatan:Pastikan entrian NIK sudah sesuai dengan yang tertulis padadokumen kependudukan

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/

http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/

TERIMAKASIH

TATAKELOLA DATA DAN STATISTIK

Documents