TATA TERTIB DAN PEDOMAN DESAIN DI KAWASAN SENTUL CITY KHUSUS
UNTUK HUNIANMenimbang :Untuk menunjang pembentukan ciri serta nilai
dari komunitas di Kawasan SENTUL CITY, Pengembang sangat
memperhatikan keharmonisan antara bangunan dan lingkungan
sekitarnya.Untuk memberikan dasar hukum atas perencanaan,
pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembangunan di Kawasan
SENTUL CITY bagi semua pihak.Untuk memberikan pedoman dasar bagi
pengarahan pembangunan di Kawasan SENTUL CITY dari segi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
pembangunan.Untuk memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan
serta meningkatkan kehidupan dan penghidupan Penghuni di Kawasan
SENTUL CITY.Untuk mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta
penyimpangan-penyimpangan pembentukan dari pada rencana yang
ditetapkan oleh PT. SENTUL CITY, Tbk. (untuk selanjutnya disebut
Pengembang).Untuk meningkatkan/mempertahankan kualitas lingkungan
kehidupan dan penghidupan Penghuni di Kawasan SENTUL CITY dalam
mencapai kesejahteraan lebih lanjut.Untuk memberikan perwujudan
pemanfaatan ruang yang sejalan dengan tujuan dan kebijaksanaan
pembangunan Kawasan SENTUL CITY.Untuk mewadahi keterpaduan
kepentingan dan aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,
Pengelola maupun Penghuni Kawasan SENTUL CITY.Mengingat
:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun
2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 1997.Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 416/Menkes/per/IX/90 tentang Pemakaian Air Bersih
dan Pengelolaan Limbah.Kesepakatan Bersama antar Penjual
(pengembang) dan Pembeli (pemilik/penghuni) sebagaimana tercantum
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).Surat Perjanjian
Penunjukan dari Pengembang kepada PT. Sukaputra Grahacemerlang,
beserta addendum-addendumnya.
MEMUTUSKANMenetapkan : TATA TERTIB DAN PEDOMAN DESAIN DI KAWASAN
SENTUL CITY KHUSUS UNTUK HUNIANBAB IU M U MDalam Tata Tertib ini
yang dimaksud dengan :a) Tata Tertib dan Pedoman Desain Di Kawasan
Sentul City (Tatib) adalah seluruh ketentuan/peraturan sebagaimana
dimaksud dalam pasal-pasal pada Tatib ini, yang berlaku dan
mengikat para penghuni/pemilik/pihak yang menerima pengalihan hak
dari pemilik sebelumnya atas tanah dan/atau tanah bangunan yang
berada di kawasan Sentul City.b) Kawasan Sentul City adalah suatu
area yang peruntukannya akan digunakan sebagai suatu kawasan
perumahan, perkotaan/niaga dan daerah komersial yang terletak di
beberapa desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa
Barat yang dikenal dengan nama Sentul City.c) Pengembang adalah PT.
Sentul City Tbk yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengembangkan
sebuah kawasan atau sebagian dari kawasan Sentul City.d) Pengelola
adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pengembang sebagai Pengelola
Lingkungan di kawasan Sentul City yang bertanggung jawab atas
pemeliharaan dan perbaikan lingkungan termasuk kebersihan dan
keamanan lingkungan di kawasan Sentul City, karenanya diberikan hak
untuk menetapkan aturan-aturan dan memonitor ketaatan dari setiap
penghuni/pemilik tanah dan atau tanah dan bangunan di kawasan
Sentul City serta berhak menagihkan Biaya Pemeliharaan dan
Perbaikan Lingkungan termasuk penggunaan fasilitas air bersih
setiap bulannya.e) Pemilik adalah orang atau badan hukum yang telah
melakukan transaksi pembelian atas tanah siap bangun dan/atau Tanah
dan Bangunan di kawasan Sentul City.f) Penghuni adalah setiap
orang, keluarga, badan hukum yang memiliki, dan/atau setiap orang,
keluarga, badan hukum, badan usaha yang menghuni/tinggal dan/atau
siapapun yang melakukan aktifitas di dalam kawasan Sentul City baik
untuk sementara waktu maupun untuk menetap termasuk di dalamnya
Penyewa.g) Lingkungan adalah lokasi yang berada diluar kepemilikan
atas rumah, ruko, rukan, dan kavling siap bangun yang telah
dibangun oleh Pengembang dan semua sarana dan prasarana yang ada
diatas dan/atau didalamnya, seperti : jalan, drainase, listrik PJU,
landscape, jaringan air bersih, jaringan air kotor serta satuan
keamanan dan perlengkapan serta penunjangnya, kebersihan jalan dan
perawatan taman, fasilitas umum, dll.h) Hunian mencakup rumah,
rukan, ruko dan tanah siap bangun yang peruntukannya bukan untuk
kegiatan bersifat komersil.i) Fasilitas Khusus adalah rumah yang
peruntukannya untuk hunian, tetapi mempunyai unsur komersial,
seperti Guest House, Community Center, Panti Asuhan, Panti Jompo,
dll adalah segala sesuatu diluar dari fasilitas umum dan fasilitas
sosial.j) Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dahulu
Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) adalah sejumlah uang yang wajib
dibayar oleh Pemilik atau penghuni kepada Pengelola sehubungan
dengan penggunaan atau pemanfaatan lingkungan termasuk di dalamnya
penggunaan fasilitas air bersih.k) PPJB adalah Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan.l) Berita
Acara Serah Terima (BAST) adalah penyerahan tanah dan atau bangunan
oleh pengembang kepada konsumen dengan menandatangani Berita Acara
Serah Terima sebagaimana diatur dalam PPJB.m) Serah Terima Otomatis
(STO) adalah penyerahan tanah dan atau bangunan oleh pengembang
kepada konsumen secara otomatis sebagaimana diatur dalam PPJB.n)
Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari
yang kualitasnya sesuai standar pemerintah yang berlaku dan dapat
diminum setelah dimasak.o) Daerah Cadangan untuk Kepentingan Umum
(DCKU) adalah daerah bebas bangunan yang terdapat pada sepanjang
batas belakang, depan (bahu jalan) dan/atau samping kavling yang
digunakan sebagai cadangan jalur utilitas umum yang letak dan
besarnya berbeda sesuai lokasi, luas dan bentuk kavling yang dapat
dicapai oleh Pengembang dan/atau Pengelola dan/atau Pejabat
Pemerintah yang berwenang guna pemeliharaan.p) Tanah Siap Bangun
(Kavling Siap Bangun = KASIBA) adalah sebidang tanah yang siap
untuk dilakukan pembangunan sesuai dengan site plan yang ditetapkan
oleh Pengembang.q) Rekomendasi surat pengantar dari Pengembang dan
Pengelola kepada Pemilik/Penghuni guna melakukan pengurusan untuk
mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan.r) Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
perorangan atau Badan untuk membangun sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Bogor nomor 28 tahun 2011
tertanggal 20 Mei 2011 dan atau perubahannya (jika ada).s)
Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun,
memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Bupati
Kabupaten Bogor nomor 28 tahun 2011 tertanggal 20 Mei 2011 dan atau
perubahannya (jika ada).t) Pelanggaran adalah setiap tindakan
penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik/Penghuni terhadap Tatib
ini beserta perubahannya dan/atau
ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan
ada yang ditetapkan oleh Pengembang/Pengelola, Pemerintah Daerah
atau Undang-Undang yang berlaku.u) Utilitas adalah sistem drainase,
lampu penerangan jalan, saluran air bersih, saluran air kotor,
jaringan listrik dan telekomunikasi, serta hal-hal lain yang
digunakan untuk kepentingan umum.v) Beternak Hewan adalah kegiatan
memperbanyak jumlah hewan untuk diperjualbelikan baik hewannya
maupun apa yang dihasilkan oleh hewan tersebut yang mengganggu
kesehatan dan menimbulkan pengaduan seperti kebisingan, bau, dll
dari penghuni lain dan/atau tetangga.w) Hewan Peliharaan Rumahan
adalah hewan yang umum dipelihara di dalam rumah, kecuali hewan
berbisa, buas dan membahayakan diantaranya ular, harimau dan
lain-lain.x) Sampah rumah tangga adalah sampah atau limbah padat
yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga selain sampah hijau.y)
Sampah Hijau adalah potongan tanaman/pohon/rumput dari hasil
pemeliharaan halaman rumah dan/atau kavling penghuni/pemilik.z)
Puing Bangunan adalah material sisa dan/atau bekas kegiatan
pembangunan.aa) Kavling adalah sebidang tanah yang telah jelas
batas-batas dan peruntukannya.bb) Keadaan Darurat adalah keadaan
dan/atau gejala alam yang timbul, sehingga menimbulkan hambatan
untuk menjalankan kewajiban dan/atau mendapatkan hak.cc) Pihak
Ketiga adalah setiap orang yang turut/ikut serta menggunakan
fasilitas umum dan/atau melakukan tindakan/kegiatan menawarkan
jasanya di kawasan Sentul City diluar pemilik, penghuni dan
pengelola seperti kontraktor, konsultan, , tukang ojek,
transportasi dan lain-lain.dd) Estate/Cluster adalah kelompok area
yang mempunyai kondisi tertentu dan sesuai peruntukannya yang
terletak di kawasan Sentul City.ee) Garis Sempadan Bangunan (GSB)
adalah garis yang menunjukan posisi dinding bangunan terluar yang
boleh didirikan pada kavling. Besarnya GSB berbeda menurut lokasi,
luas dan bentuk kavling, dapat dilihat pada Gambar Situasi.ff)
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah menunjukan perbandingan
besarnya luas dasar bangunan maksimum yang boleh dibangun pada
kavling terhadap luas tanah kavling yang diberikan oleh Pengembang.
Besarnya KDB berbeda menurut lokasi, luas dan bentuk kavling. KDB
tidak boleh melebihi rasio maksimum yang diperbolehkan pada Gambar
Situasi.gg) Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah menunjukkan
perbandingan besarnya luas seluruh lantai bangunan maksimum yang
boleh dibangun terhadap luas tanah kavling. Rasio KLB berbeda
menurut lokasi, luas dan bentuk kavling. KLB tidak boleh melebihi
yang ditetapkan pada Gambar Situasi.hh) Daerah Cadangan untuk
Kepentingan Umum (DCKU) adalah Daerah hijau dibuat untuk
penghijauan, sistem irigasi, lampu jalan, petunjuk arah,
penerangan, dinding batu, kayu atau tembok, pagar, jalan setapak
serta segi-segi jalur hijau lainnyaBAB IIKETERTIBAN DI KAWASANII.1.
KETERTIBAN UMUMII.1.a. Dilarang melakukan tindakan-tindakan yang
dapat mengganggu ketertiban umum, yang melanggar
per-Undang-Undangan yang berlaku, tidak terkecuali pada tindakan
:II.1.a.1. Membuat keributan;II.1.a.2. Perkelahian massal;II.1.a.3.
Pertengkaran antar tetangga; atau perbuatan-perbuatan lain yang
mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban khususnya di
lingkungan dan umumnya di Kawasan Sentul City;II.1.a.4. Dan
lain-lain;II.1.b. Seluruh kegiatan keramaian harus mendapatkan ijin
tertulis dari Pengelola. Penghuni/pemilik dilarang melakukan
kegiatan yang mengganggu ketenangan tetangga seperti pesta dengan
musik yang keras dan kegiatan lainnya melewati pukul 22.00 WIB pada
hari kerja (hari Senin sampai dengan Jumat) atau pukul 24.00 WIB
pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional.II.1.c. Penghuni
atau tamunya tidak diperkenankan melakukan sesuatu yang dapat
menimbulkan debu atau asap, bau yang menyengat atau tidak sedap,
membakar sampah, menyimpan benda-benda/obat-obat terlarang dan
bahan-bahan lainnya yang sifatnya mudah meledak/ terbakar dan/atau
tidak terbatas pada bahan racun atau racun.II.1.d. Penghuni hanya
boleh menggunakan Genset sebagai tenaga listrik cadangan, tidak
menimbulkan kebisingan melebihi 55 Disibel pada batas Kavling,
sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
KEP-48/MENLH/11/1996 tertanggal 25 Nopember 1996 dan atau
perubahannya (jika ada).II.1.e. Penghuni/pemilik wajib tunduk pada
seluruh ketentuan yang diatur dalam Tata tertib ini dan
ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan
ada yang ditetapkan oleh Pengembang/ Pengelola.II.1.f. Pihak yang
memiliki hak selanjutnya dari Pemilik berkewajiban mematuhi
ketentuan Tatib.II.1.g. Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan kerja
dengan Penghuni yang tidak memenuhi ketentuan Pengelola, maka
Pengelola berhak untuk menghentikan pekerjaannya.II.2. KERAPIHAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHANII.2.a. Pemilik/Penghuni wajib
menjaga/memelihara kerapihan, kebersihan, keindahan serta
ketertiban di dalam lingkungan kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan
masing-masing, walaupun Tanah dan/atau Bangunan tersebut belum
dihuni.II.2.b. Setiap penghuni diwajibkan menempatkan sampah rumah
tangga pada tempat sampah tertutup (bentuk dan ukuran tertentu)
yang disediakan oleh Pengembang dan/atau Pengelola.II.2.c. Setiap
Pemilik Rumah harus memelihara tempat sampahnya, yang bentuk dan
ukurannya tertentu dan diberikan oleh Pengelola atas biaya pemilik
rumah.II.2.d. Pengambilan sampah rumah tangga dilakukan sesuai
jadwal yang ditentukan oleh Pengembang dan/atau Pengelola.II.2.e
Setiap Penghuni dan/atau Pemilik harus menampung sampah
bangunan/puing dan sampah hijau dalam kavlingnya sendiri.II.2.f
Setiap Penghuni dan/atau Pemilik wajib membuang sendiri sampah
bangunan/puing dan sampah hijau ke lokasi yang di tentukan
pengelola.II.2.g Khusus untuk Hunian yang bukan merupakan fasilitas
khusus, Penghuni dilarang :Untuk menggunakan huniannya sebagai
tempat usaha atau kegiatan usaha.Memasang papan reklame
(billboard), spanduk, umbul-umbul, atau memasang tanda apapun untuk
promosi yang bersifat komersial atau kegiatan usaha.II.2.h.
Penghuni/pemilik dilarang memasang spanduk atau banner yang
bersifat provokatif.II.2.i. Penghuni/Pemilik dilarang
menggantung/menjemur pakaian atau benda-benda lainnya di depan, di
muka jendela, balkon, atap, jalan umum maupun di tempat lain yang
dapat terlihat dari jalan umum.II.2.j. Di daerah Lingkungan yang
belum tersedia jaringan kabel TV, pemasangan antena TV, parabola
hanya dibenarkan di halaman lingkungan yang tidak mengganggu
estetika dan tidak mengganggu tetangga.
II.2.k. Penghuni/pemilik dilarang memanfaatkan koridor/selasar
untuk kegiatan usaha atau menempatkan barang-barang pribadi
dan/atau barang barang lainnya sehingga menghalangi fungsi
koridor/selasar dan membuat lingkungan menjadi kotor.II.2.l.
Penghuni/pemilik dilarang membuang air limbah ke saluran air hujan
dan dilarang membuang air hujan ke saluran air limbah, kecuali
ditentukan lain oleh Pengembang.II.2.m. Penghuni/Pemilik
diperbolehkan menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2011 tentang Pengelolaan Air
Tanah, yaitu : Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter
kurang dari 2 inci (kurang dari 5cm) dengan volume air kurang dari
100m3/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem
distribusi terpusat. Penggunaan air tanah dari sumur gali dengan
volume air kurang dari 100m3/bulan per kepala keluarga.Pelanggaran
tehadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2011 tentang Pengelolaan Air
Tanah.
II.2.n. Penghuni/Pemilik dilarang membuang, menumpuk
kotoran/puing dan/atau bahan-bahan bangunan di jalan, jalur hijau,
taman, tempat umum dan/atau kavling dan/atau rumah yang bukan
merupakan miliknya.II.2.o. Penghuni/Pemilik dilarang membakar
sampah/kotoran dan/atau puing-puing sisa bahan bangunan yang dapat
mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.II.2.p. Penghuni/Pemilik
dilarang merubah fungsi dan/atau menempatkan segala sesuatu di atas
bahu jalan/berm, badan jalan dan DCKU maupun di dalamnya agar
utilitas di dalamnya dapat berfungsi dengan baik dan memudahkan
Pengelola dalam pemeliharaan dan perbaikan.II.2.q. Penghuni/Pemilik
dilarang menebang, menambah dan mengganti pohon-pohon yang ditanam
oleh Pengembang dan/atau Pengelola di DCKU tanpa ijin dari
Pengembang dan/atau Pengelola.II.2.r. Apabila Penghuni/Pemilik
membiarkan rumput dan/atau tanaman tumbuh di areal pekarangan
miliknya baik pekarangan luar maupun dalam sehingga melanggar
estetika keindahan dan/atau menimbulkan pengaduan dari tetangga,
maka pihak Pengelola berhak membersihkan dan seluruh biaya yang
timbul ditanggung sepenuhnya oleh Pemilik/Penghuni.II.2.s. Apabila
Penghuni/Pemilik membiarkan rumput dan/atau tanaman tumbuh di areal
kavling siap bangun miliknya sehingga melanggar estetika keindahan
dan/atau menimbulkan pengaduan dari tetangga, maka pihak Pengelola
berhak membersihkan dan seluruh biaya yang timbul ditanggung
sepenuhnya oleh Penghuni/Pemilik.
II.3. FUNGSI KAWASAN & HUNIANII.3.a. Hunian harus
dipergunakan hanya sebagai tempat tinggal (hunian) sesuai dengan
peruntukan dalam Site Plan Pengembang dan ketentuan Undang-Undang
No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan
perubahannya (jika ada), kecuali telah memperoleh ijin dari
Pengembang/Pengelola selain sebagai tempat tinggal.
II.3.b. Kawasan dan hunian dilarang/tidak diperkenankan untuk
dipergunakan sebagai tempat judi, mabuk-mabukan, perbuatan asusila
atau segala macam perbuatan yang melanggar hukum atau Peraturan
Pemerintah.II.3.c. Kawasan dan hunian dilarang/tidak diperkenankan
untuk dipergunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang
bahan-bahan yang berbahaya, yang mudah terbakar dan meledak dalam
skala yang dapat menimbulkan kerusakan diantaranya seperti petasan,
bensin, minyak tanah, gas dan lain-lain yang dapat berakibat fatal
bagi bangunan sendiri dan kawasan sekitarnya sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun
1999, tertanggal 27 Pebruari 1999, kecuali untuk lingkungan
komersial tertentu yang telah mendapatkan ijin dari Pengembang
dan/atau Pengelola atau dari instansi yang berwenang, termasuk
didalamnya yang dilarang Undang-Undang.II.3.d. Pengelola maupun
petugas yang ditunjuk berhak memasuki kawasan lingkungan Hunian,
bila ditemukan penyimpangan terhadap Ketentuan Perijinan dari
Instansi yang berwenang serta Peraturan Tata Tertib ini, Pengelola
akan mengirim surat teguran. Jika setelah terkirimnya surat
teguran, pemilik tidak merubah dan atau memperbaiki pelanggaran
tersebut, maka petugas yang berwenang dapat penertiban
(Pembongkaran/Penghentian). Biaya yang timbul akibat pelanggaran
tersebut akan ditanggung oleh pemilik.
II.4. KETENTUAN MASUK & KELUAR LINGKUNGANII.4.a. Setiap
Penghuni/Pemilik wajib mengisi dan menyerahkan Formulir Rencana
Pindah baik bagi yang akan memasuki atau yang akan keluar Kawasan
Sentul City kepada Pengelola.
II.4.b. Kepada tamu Penghuni/Pemilik yang akan memasuki gerbang
masuk Kawasan Sentul City wajib mentaati prosedur yang ditetapkan
oleh Pengembang dan/atau Pengelola.II.4.c. Penghuni/Pemilik wajib
melapor kepada petugas keamanan di pintu gerbang lingkungan apabila
terdapat tamu-tamu yang akan bermalam lebih dari 1 (satu) x 24 jam,
tidak terkecuali tamu guest house.II.4.d. Jenis kendaraan angkutan
barang (truk dan/atau sejenisnya) yang masuk dan keluar Kawasan
Sentul City harus mendapat ijin tertulis dari Pengelola dan
mengikuti ketentuan umum yang berlaku.II.4.e. Dilarang melakukan
kegiatan bongkar muat dan angkutan barang proyek pada hari sabtu ,
minggu serta hari libur dan sesudah pukul 18.00 WIB pada hari
kerja, kecuali mendapat ijin tertulis dari pengelola.II.4.f. Untuk
menciptakan rasa aman serta mempermudah kontrol keamanan, maka
didalam pelaksanaannya, Pengelola akan memberi tanda / stiker
kendaraan dengan mengidentifikasikan kendaraan Pemilik/Penghuni dan
Penghuni/Pemilik wajib untuk memiliki dan memasang
identifikasi/stiker tersebut pada bagian kanan bawah kaca depan
kendaraan. Identifikasi/stiker tersebut diganti setiap tahun dan
Penghuni/Pemilik yang dipasangi identifikasi/stiker saja yang boleh
masuk ke lingkungan perumahan (mekanisme akan disesuaikan dengan
keadaan).II.4.g. Dilarang menutup jalan dengan cara membangun
portal (palang) selain yang telah disediakan oleh Pengembang
dan/atau Pengelola. Portal-portal tertentu yang disediakan oleh
Pengembang dan/atau Pengelola akan ditutup (apabila diperlukan dan
sesuai dengan keadaan).II.4.h. Penghuni/Pemilik apabila ingin
menggunakan jasa dari Pihak Ketiga harus mendapatkan ijin dari
Pengelola .
II.5. KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN DAN POLITIKII.5.a. Untuk
menjaga rasa toleransi dan memelihara ikatan sosial yang baik antar
sesama Penghuni/Pemilik maka ketenangan, ketertiban lingkungan
serta kenyamanan setiap Penghuni harus dijaga dan dipelihara.
Apabila Penghuni/Pemilik hendak menyelenggarakan kegiatan sosial
yang melibatkan beberapa orang dan/atau lebih dari 10 peserta, atau
kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman para
Penghuni/Pemilik lainnya karena adanya bunyi-bunyian atau pengeras
suara yang bising (keras) atau akan menggunakan sarana lingkungan
milik umum, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengelola
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dimulai, dan
persetujuan untuk hal itu akan diberikan secara tertulis, tanpa
mengurangi kewajiban Penghuni/Pemilik untuk mendapat/mengurus ijin
terkait lainnya dari pihak-pihak yang berwenang.II.5.b. Dilarang
melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan SARA (Suku,
Agama, Ras, dan Antar Golongan).II.5.c. Dilarang melakukan kegiatan
politik, kegiatan sosial yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan
Pemerintah yang berlaku.II.6. PAPAN REKLAME DAN SPANDUKBentuk dan
lokasi pemasangan papan reklame (billboard), spanduk, umbul-umbul
dan sejenisnya di lingkungan hunian di Kawasan Sentul City, harus
seijin dan mengikuti ketentuan, ukuran, isi materi/kontent (gambar
dan redaksi), letak dan desain yang telah ditentukan oleh
pengembang dan/atau pengelola.II.7. HEWAN PELIHARAANII.7.a.
Penghuni/pemilik diijinkan memiliki hewan peliharaan selama tidak
mengganggu ketenangan dan kenyamanan tetangga dan/atau warga
lainnya. (tidak terbatas pada jumlah hewan, tingkat kebersihan,
tingkat kebisingan dan kebuasan).II.7.b. Penghuni/pemilik yang
memiliki hewan-hewan peliharaan harus menjaga agar hewan-hewan
peliharaan tidak berkeliaran diluar areal lingkungan Tanah dan
Bangunan milik Penghuni serta dilengkapi tanda pengenal.II.7.c.
Penghuni/pemilik wajib bertanggung jawab terhadap kebersihan
(kotoran dan bau) dari hewan-hewan peliharaannya. Penghuni/pemilik
yang membawa anjing di luar areal rumah wajib membersihkan
kotorannya.II.7 d. Penghuni/pemilik diijinkan memiliki hewan
peliharaan selama tidak mengganggu sebagaimana yang dimaksud pada
butir II.7.a diatas (untuk jenis hewan tertentu harus memperloleh
ijin dari Pengelola).II.7.e Segala akibat yang ditimbulkan oleh
hewan peliharaan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain
adalah tanggung jawab pemilik hewan tersebut.II.7.f.
Penghuni/pemilik dilarang Beternak Hewan.II.7.g. Pengelola
bersama-sama petugas berwenang untuk melakukan segala tindakan yang
dipandang perlu untuk menertibkan hewan-hewan peliharaan dan segala
biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Penghuni/ Pemilik.
BAB IIIKEAMANAN LINGKUNGANIII.1. KEAMANANIII.1.a. Pengelola
menyediakan petugas-petugas keamanan yang bertugas berdasarkan
jumlah dan jadwal yang ditetapkan oleh Pengelola, dengan sistem
pengamanan lingkungan terpadu untuk seluruh Lingkungan Sentul
City.III.1.b. Penghuni/Pemilik ikut bertanggung jawab untuk menjaga
keamanan barang-barang miliknya.III.1.c. Apabila terjadi kejahatan
atau tindak pidana seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain
Penghuni/Pemilik wajib membuat laporan polisi di Kepolisian
setempat.III.1.d. Laporan atas terjadinya kejahatan atau tindak
pidana akan dianggap resmi oleh pihak Pengelola apabila dilampirkan
laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.c.III.1.e. Apabila
terjadi kejahatan atau tindak pidana yang pelakunya tertangkap
tangan oleh Penghuni/Pemilik, maka pihak Penghuni/Pemilik wajib
untuk segera melaporkan kepada Satuan Pengamanan setempat dan
bersama-sama menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib.III.1.f.
Apabila Penghuni/Pemilik mencurigai adanya kegiatan
kejahatan/tindak pidana di Lingkungan Sentul City, maka
Penghuni/Pemilik harus segera melaporkan kepada Satuan Pengamanan
setempat atau pihak yang berwajib.III.1.g. Segala kehilangan dan
kerusakan yang timbul akibat suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi
beban Penghuni/Pemilik.III.1.h. Walaupun Pengelola telah
menyediakan petugas seperti butir III.1.a tersebut diatas,
Penghuni/Pemilik berkewajiban untuk mengamankan harta benda
miliknya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya
tindak kejahatan dan/atau tindak pidana yang tidak diinginkan
(pencurian/pengrusakan).III.2. LALU LINTASIII.2.a. Dilarang
melanggar rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas yang
berlaku di seluruh Kawasan Sentul City.III.2.b. Kecepatan maximum
kendaraan dalam cluster di Kawasan Sentul City sesuai dengan
rambu-rambu yang terpasang, bila tidak ada rambu-rambu, maka
kecepatan maximum adalah 20 km/jam.III.2.c. Segala kerusakan
fasilitas umum seperti taman, papan reklame, rambu-rambu lalu
lintas, patung, dan sebagainya diseluruh Kawasan Sentul City yang
ditimbulkan oleh pengendara baik disengaja maupun tidak disengaja
menjadi tanggung jawab pihak pengandara dan harus membayar ganti
rugi yang besarnya ditetapkan oleh Pengelola.III.2.d. Kendaraan
besar seperti truk, bus dan sejenisnya-dilarang parkir di
lingkungan hunian.III.2.e. Setiap kendaraan dilarang parkir
ditempat yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan
umum.III.2.f. Pemilik dan/atau Penghuni dilarang memperbaiki
kendaraan di fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya
kenyamanan lingkungan.III.2.g. Pengendara dilarang membunyikan
klakson, knalpot dan/atau bunyi-bunyian yang dikeluarkan dari
kendaraan dengan keras - sehingga dapat mengganggu kenyamanan
Penghuni.III.2.h. Dilarang membuat polisi tidur di jalan yang
berada di kawasan sentul city, tanpa ijin dari Pengelola.III.2.i.
Penghuni wajib memarkirkan kendaraannya di dalam carport yang
terdapat di dalam lokasi tanah miliknya.
BAB IVPROSES PERSETUJUAN PEMBANGUNAN & IMBSetiap mendirikan
bangunan dan/atau bangun bangunan, baik perorangan atau badan hukum
wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Untuk memperoleh IMB,
pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala
dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.Unsur dinas tersebut akan
mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan.IV.1.
Tahapan-tahapan proses persetujuan pembangunan dan IMB, terdiri
dari:IV.1.a. PROSEDUR PENGURUSAN PEMBANGUNANIV.1.a.1.
Penghuni/Pemilik harus mengajukan desain pembangunan kepada
Pengelola pada bagian/divisi yang ditunjuk oleh Pengelola.IV.1.a.2.
Penghuni/Pemilik sebelum membangun, modifikasi dan renovasi
bangunan harus menyerahkan isian formulir yang telah disediakan
oleh Pengelola, termasuk isian formulir persetujuan dari tetangga
yang berbatasan dengan batas kepemilikan tanahnya. Atas gambar
arsitektur yang akan dimodifikasi/direnovasi maka Penghuni/Pemilik
harus memperoleh ijin tertulis dari Pengembang/pengelola.IV.1.a.3.
Penghuni/Pemilik sebelum mengajukan/pengurusan IMB ke instansi yang
berwenang, harus mendapatkan rekomendasi dari Pengelola.IV.1.b.
PEDOMAN DESAIN DAN PEMBANGUNANKetentuan-ketentuan Pedoman Desain
& PembangunanIV.1.b.1. GSB, KDB, KLB dan DCKU mengacu dan
mengikuti ketentuanyang ditetapkan oleh Pengembang dan/atau
Pengelola.IV.1.b.2. Untuk di beberapa kavling khusus di cluster
perumahan, Pengembang berhak untuk menempatkan daerah terbuka
sebagai penempatan utilitas umum di dalam unit kepemilikan kavling
dengan lebar maksimum 2,5 (dua setengah meter pada umumnya
sepanjang sisi dalam pembatas kavling, di belakang dan atau di
samping sebagai cadangan jalur pembuangan air (Drainage Right
Reserve = DRR), untuk instalasi sistem pembuangan air limbah bawah
tanah. Beberapa kavling mempunyai bak kontrol (Inspection Chamber =
IC) berukuran maksimum 1000 mm x 1000 mm dalam DRR ini, yang harus
dapat dicapai oleh petugas dari pengembang dan/atau Pengelola.
Bilamana saluran tersebut memerlukan perbaikan, maka Pemilik Rumah
harus mengijinkan petugas dari Pengembang dan/atau Pengelola untuk
melakukan perbaikan yang diperlukan. Pada jalur ini hanya boleh
ditanami rumput.IV.1.b.3. Pagar pembatasPemilik kavling
diperkenankan membangun pagar pembatas, baik sendiri maupun dengan
pemilik kavling yang bersebelahan, dengan ketentuan sebagai berikut
:Pagar belakang bersifat masif, tinggi maksimum 2,5 m dari muka
tanah kavling yang sudah ditata pengembang.Pagar depan pada batas
kavling, untuk masing-masing cluster ditentukan oleh
pengembang/pengelola sesuai aturan setiap cluster. Pagar samping
sampai dengan posisi terdepan bangunan bersifat masif tinggi
maksimum sampai 2,5 m dari muka tanah yang direncanakan
Pengembang.Khusus pagar belakang kavling yang berbatasan langsung
dengan lapangan golf , Pemilik dan/atau Penghuni wajib membangun
jaring pengaman. Apabila akan membangun Pagar belakang, harus
dibuat pagar transparan.IV.1.b.4. Pembatas KetinggianTinggi
bangunan berbeda tiap lokasi peruntukannya sesuai dengan aturan
pemerintah yang berlaku dan buku panduan standar desain yang
ditentukan oleh pengelola/pengembang.IV.1.b.5. Tipe Bangunan dan
Warna atap rumahTipe bangunan dan warna atap rumah diatur dalam
buku panduan standart desain yang ditentukan oleh pengelola/
pengembang untuk masing-masing cluster.IV.1.b.6. Atap CarportPada
bangunan hunian, diijinkan memasang atap carportdibagian depan
bangunan yang diatur dalam buku panduan standart desain yang
ditentukan oleh pengelola/ pengembang.IV.1.b.7. Penghuni dilarang
membangun dan merubah fungsi di area kepentingan umum dan DCKU.
IV.1.b.8. TerasPada bangunan hunian, teras terbuka dibagian
belakang kavling diijinkan sampai batas GSB yang ditentukan lain
oleh Pengembang.IV.1.b.9. Jalan Masuk Kendaraan (Drive
Way)Penghuni/Pemilik dilarang mengubah jalan masuk kendaraan tanpa
seijin tertulis dari pengembang.IV.1.b.10. Kolam RenangKolam renang
diijinkan dibuat hanya sesuai persetujuan pengembang. Gambar
struktural dan perhitungan yang telah ditandatangani oleh ahli
struktur bersertifikat harus disampaikan untuk melengkapi
persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pengembang sebelum
pembangunan dimulai.IV.1.b.11. Penggalian dan Pengurukan tanah
(Grading)Standar ketinggian urukan permukaan tanah maksimal 3 meter
dari muka tanah kavling yang sudah dibuat oleh pengembang. Bila
diperlukan pekerjaan gali dan timbun (cut & fill) terbatas
hanya pada kavling rumahnya sendiri dan pemilik kavling bertanggung
jawab menjaga kestabilan tanah disekitarnya berkaitan dengan
pekerjaan gali dan timbun yang dilakukan.Kemiringan tanah tidak
boleh melebihi perbandingan 3 horizontal : 1 vertikal.IV.1.c.
BANGUNAN DAN KAVLING SIAP BANGUNIV.1.c.1. Penghuni/Pemilik
berdasarkan ketentuan PPJB wajib mendirikan bangunan sesuai dengan
jangka waktu yang diatur dalam PPJB ;IV.1.c.2. Pembangunan untuk
bangunan baru atau renovasi hanya dapat diijinkan setelah
Penghuni/Pemilik mendapatkan IMB dari instansi yang berwenang.
Untuk itu sebelum diajukannya rencana Desain Pembangunan ke
instansi yang berwenang harus terlebih dahulu mendapatkan
rekomendasi atau pengantar dari Pengelola, sepanjang renovasi atau
perluasan tersebut dibangun sesuai dengan ketentuan GSB bagian
depan, samping dan belakang untuk masing-masing kavling.IV.1.c.3.
Pembangunan pembatas dinding atau pagar hanya dapat dilakukan di
dalam/ di atas tanah/kavling milik sendiri.IV.1.c.4.
Penghuni/Pemilik wajib memelihara area terbuka yang telah
ditetapkan di dalam huniannya dan ruang di atas area tersebut tidak
boleh ditutup/dibangun.IV.1.c.5. Penghuni/Pemilik yang hendak
merenovasi atau membangun baru pada kavling harus memenuhi hal-hal,
sebagai berikut :Mendapatkan persetujuan tertulis dari pengembang/
pengelola.Memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur
dalam pedoman desain dan pembangunan.Membayar uang jaminan
pembangunan sebesar ketentuan yang berlaku kepada Pengelola dan
uang tersebut akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan denda
penggantian kerusakan fasilitas umum akibat pekerjaan konstruksi
dan denda pelanggaran (apa bila ada).Wajib memasang plang
keterangan pembangunan yang berisikan informasi tentang pembangunan
serta ijin yang dimiliki sesuai standar PEMDA dan/atau
Pengelola.Memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)Wajib menjaga
kebersihan area kerjanya dan wajib menyediakan tempat sampah sesuai
yang ditentukan oleh Pengelola.IV.1.c.6. Kontraktor dan para
pekerja konstruksi bangunan hanya diperkenankan bekerja dari jam
08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB pada hari kerja. Untuk hari
sabtu, minggu dan hari libur pekerjaan konstruksi tidak
diperbolehkan . Diluar ketentuan tersebut diatas harus mendapat
ijin tertulis dari pengelola.IV.1.c.7. Pekerja yang diperbolehkan
tinggal atau menjaga bangunan tersebut maksimum 3 (tiga) orang
dengan terlebih dahulu melaporkan dan mendapat ijin tertulis dari
Pengelola.IV.1.c.8. Penghuni/Pemilik berkewajiban membongkar bedeng
paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak pembangunan selesai
atau terhentinya pembangunan oleh sebab apapun dan apabila tidak
segera dilakukan pembongkaran maka Pengelola akan membongkarnya
dengan beban biaya sepenuhnya dari Penghuni/Pemilik.Pembangunan
yang terhenti oleh sebab apapun dan atau terbengkalai maka
pengelola akan mengirimkan surat teguran dan apabila dalam jangka
waktu 12 bulan tidak ada tanggapan dan progress pembangunan di
lapangan maka akan diberlakukan ketentuan kavling tidak bangun
sebagaimana diatur dalam PPJB.IV.1.c.9. Kendaraan truk besar dan
sejenisnya yang mengangkut bahan bangunan tidak diperkenankan
memasuki Lingkungan tanpa ijin tertulis dari Pengelola.IV.1.c.10.
Kontraktor atau pekerja konstruksi berkewajiban untuk mematuhi
ketentuan Tata Tertib dan Pedoman Desain di Kawasan Sentul
CityIV.1.c.11. Bagi Penghuni/Pemilik yang akan membangun di atas
tanah kavling siap bangun maka kontraktor pelaksana harus
menyediakan fasilitas penunjang MCK bagi para pekerja Bangunan di
dalam area kepemilikannya.IV.1.c.12. Bagi Penghuni/Pemilik yang
akan membangun di atas tanah kavling siap bangun harus membuat
pagar sementara sekeliling tanah kavling siap bangun tersebut
dengan bahan dari seng dengan cat warna hijau.IV.2.
PERBAIKANIV.2.a. Apabila terjadi kerusakan pada sarana dan
prasarana umum yang disebabkan oleh Penghuni/pemilik dan
kontraktornya, baik disengaja maupun tidak disengaja maka
penghuni/pemilik tersebut wajib membiayai seluruh biaya perbaikan
atas kerusakan tersebut.IV.2.b. Apabila Penghuni/pemilik atau
kontraktornya tidak memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada
butir di atas, maka pengelola atau petugas yang ditunjuk oleh
Pengelola akan melakukan perbaikan yang seluruh biayanya ditanggung
dan dibayar oleh Penghuni/pemilik.IV.2.c. Apabila terjadi perbaikan
atap atau dinding bersama yang unit rumahnya bersebelahan maka
Penghuni/pemilik yang melakukan renovasi wajib mendapatkan ijin
tertulis dari tetangganya.
BAB VBIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN LINGKUNGAN (BPPL) DAN
BIAYA PENGGANTIAN PRODUKSI AIR BERSIHV.1. PENGERTIANV.1.a BPPL
adalah sejumlah uang yang wajib dibayar sehubungan dengan
penggunaan atau pemanfaatan fasilitas lingkup BPPL oleh
Penghuni/Pemilik kepada Pengelola.V.1.b Biaya Penggantian Produksi
Air Bersih adalah uang yang wajib dibayar sehubungan dengan
pemakaian air bersih setiap bulannya.
V.2. LINGKUP BPPL DAN BIAYA PENGGANTIAN PRODUKSI AIR
BERSIHPemeliharaan, perbaikan dan pengamanan lingkungan yang
mencakup prasarana yang telah dibangun oleh pengembang, antara lain
: jalan, saluran, listrik PJU, kebersihan jalan dan perawatan
taman, fasilitas umum serta penggunaan Air bersih dan pemeliharaan
jaringan air bersih.V.3. KEWAJIBANV.3.a. Pemilik dan/atau Penghuni
berkewajiban membayar Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan
(BPPL) serta penggunaan air bersih setiap bulan, yang besarnya
ditetapkan oleh Pengembang dan/atau Pengelola.V.3.b. Semua
fasilitas didalam lingkup BPPL dan biaya penggantian distribusi air
bersih tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Jikapemilik dan/atau penghuni tidak memenuhi
kewajibannya membayar tagihan atas salah satu dari fasilitas BPPL
dan/atau biaya penggantian distribusi air bersih tersebut, maka
Pengelola berhak untuk mengenakan sanksi berupa denda dan/atau
penghentian fasilitas pelayanan yang diberikan pengelola tidak
terbatas pada penghentian distribusi air bersih.
V.3.c. Pembayaran seperti dimaksud pada butir di atas dimulai
sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
Tanah siap bangun dan/atau Tanah dan Bangunan atau sejak tanggal
Serah Terima Otomatis (STO), paling lambat dibayarkan setiap
tanggal 20 pada bulan berikutnya untuk setiap bulan berjalan.V.3.e.
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran BPPL dan biaya penggantian
distribusi air bersih sebagaimana yang ditentukan pada butir
diatas, maka akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam tagihan
pembayaran BPPL dan biaya penggantian distribusi air bersih setiap
bulannya.V.3.f. Tarif BPPL dan biaya penggantian distribusi air
bersih dapat berubah sebagaimana ditetapkan oleh
Pengembang/Pengelola setiap tahun yang besarnya disesuaikan dengan
perubahan komponen biaya seperti adanya kenaikan upah minimum
kabupaten, terjadinya inflasi, perubahan moneter dan sebagainya,
dan Pemilik/Penghuni wajib mentaati perubahan tarif BPPL
tersebut.V.3.g. Perusakan/pemakaian asset Pengelola tanpa ijin dari
Pengelola akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.V.4
TATA CARA PEMBAYARANPembayaran dilakukan pada PT. Sukaputra
Grahacemerlang selaku Pengelola, melalui cara pembayaran yang
tertera dalam lembar pemberitahuan tagihan BPPL dan Biaya dan/atau
Air Bersih.
BAB VIKEADAAN DARURATVI.1. Dalam keadaan darurat Pengelola atau
petugas-petugas yang bekerja untuk Pengelola dapat memasuki
Lingkungan dengan atau tanpa izin ataupun pemberitahuan terlebih
dahulu.VI.2. Yang dimaksud dengan keadaan darurat antara lain
adalah bilamana terjadi bencana alam, kebakaran di dalam hunian,
halaman hunian, atau lingkungan penghuni lainnya yang bersebelahan,
terjadi keributan/perkelahian, termasuk di dalamnya ketentuan pasal
II.2.n.VI.3. Pengelola diberikan hak untuk masuk ke lingkungan
Penghuni apabila dicurigai dan / atau diketahui telah terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh Penghuni terhadap ketentuan Tata
Tertib
BAB VIIINFRASTRUKTUR DAN PELAYANANVII.1. Pelayanan Listrik
Kebutuhan listrik disediakan oleh PLN, instansi listrik pemerintah.
Biaya untuk pelayanan tersebut akan ditagih oleh dan dibayarkan
kepada PLN.VII.2. Parabola milik perorangan dan tiang pemancar
frekuensi radio tidak diperbolehkan tanpa ijin tertulis dari
Pengelola.VII.3. Air Bersih dan Air KotorVII.3.a. Air bersih akan
disuplai oleh Pengelola dan/atau wakilnya yang sah, dan
penghuni/pemilik rumah wajib membayar biaya penyambungan dan /atau
penggunaan air setiap bulannya sesuai yang ditagih oleh Pengelola
dan/atau wakilnya yang sah.VII.3.b. Penghuni/penghuni wajib
mengijinkan petugas pencatat meter air bersih untuk memeriksa dan
mencatat pemakaian air bersih yang dilakukan setiap bulannya sesuai
jadwal yang telah ditentukan.VII.4.c.VII.3.c. penghuni/pemilik
wajib mengalirkan air hujan ke saluran air hujan yang disediakan
oleh Pengembang.VII.3.d. Penghuni/pemilik wajib melengkapi
fasilitas pembuangan air kotor dari closet dengan unit septic tank
tipe biofill, overflow septic tank dialirkan ke saluran pembuangan
air hujan.
BAB VIIIS A N K S IVIII.1. HAK PENGEMBANG DAN/ATAU PENGELOLA
LINGKUNGANVIII.1.a. Apabila pemilik/penghuni tidak memenuhi
ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini, Pengembang dan/atau
Pengelola berhak untuk memberikan sanksi dan menuntut ganti rugi
kepada Pemilik/Penghuni sesuai dengan tingkat pelanggaran yang
diatur dalam Tata Tertib ini.VIII.1.b. Setiap pelanggaran Tata
Tertib dan Pedoman desain di Kawasan Sentul City ini akan dikenakan
sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan,
yang didahului dengan pemberian Surat Peringatan dan/atau
Teguran.VIII.1.c. Pada tingkat dan jenis pelanggaran tertentu,
sanksi dapat dilakukan tanpa adanya Surat Peringatan dan/atau
Teguran.VIII.2. SANKSISanksi yang ditetapkan meliputi :VIII.2.a.
Denda dan/atau Ganti RugiBerlaku pada pelanggaran yang dimaksud
dalam ketentuan Pasal II.2.m, III.2.c , Pasal IV.1.b.7, Pasal
IV.2.a, Pasal V.3.b, Pasal V.3.e, Pasal V.3.g, Pasal VII.b, Pasal
VII.c, Pasal VII.e,VIII.2.b. Merusak Fasilitas Umum Mengganti objek
yang rusak atau denda sesuai dengan kerugian yang
ditimbulkanVIII.2.c. Besarnya tarif denda dan/atau keterlambatan
pembayaran atas tagihan yang dikeluarkan oleh Pengelola sesuai
dengan yang tercantum dalam lembar tagihan (rekening
bulanan).VIII.3.d. Hewan peliharaan milik Penghuni/Pemilik yang
berkeliaran bebas akan ditertibkan oleh pengelola, dan
Penghuni/Pemilik akan dikenakan ganti rugi berupa penggantian biaya
yang dikeluarkan pengelola atas penertiban dan perawatan hewan
tersebut.VIII.3. Pemberhentian/pemutusan terhadap fasilitas yang
diberikan oleh Pengembang dan/ atau Pengelola diantaranya tetapi
tidak terbatas pada fasilitas air bersih (Pelanggaran terhadap
Pasal V.3).VIII.4. Pemberhentian aktifitas pembangunan terhadap
tindakan pelanggaran ketentuan/aturan yang telah ditetapkan oleh
Pengelola/Pengembang dan atau Berkoordinasi dengan instansi terkait
untuk melakukan penertiban bangunan apabila terdapat pelanggaran
ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah dan/ atau
Pengelola/Pengembang ; (Pelanggaran terhadap Bab IV).VIII.5.
Menghentikan operasional dari usaha yang bersifat komersial/non
komersial di lingkungan hunian, menghentikan atau membubarkan
kegiatan yang dilarang dan tidak memperoleh ijin dari pihak yang
berwenang/Pengelola/Pengembang, meminta dan/atau memaksa untuk
meninggalkan lokasi apabila diketahui telah melakukan suatu
pelanggaran dan apabila diperlukan menyerahkan pelanggaran tersebut
kepada pihak yang berwajib dan memprosesnya sesuai hukum yang
berlaku; (Pelanggaran terhadap Bab II).VIII.6 Menghentikan dan
memberikan teguran kepada pengemudi kendaraan yang telah melakukan
pelanggaran lalu lintas di sepanjang jalan Sentul City;
(Pelanggaran terhadap Pasal III.2).VIII. 7 Setiap pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Tatib ini akan dikenakan sanksi berupa
penghentian salah satu fasilitas yang disediakan pengelola.VIII.8
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal VIII. 7 diberlakukan
setelah melalui proses peneguran dan mediasi.BAB IXPENUTUPIX.1.
PERUBAHANPengembang dan/atau Pengelola berhak untuk setiap saat
merubah (menambah dan/atau mengurangi) untuk memperbaiki Peraturan
Tata Tertib ini.IX.2. KETENTUAN LAINTata Tertib dan Pedoman Desain
di Kawasan Sentul City ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan dan mengikat bagi setiap Penghuni dan/atau pihak yang
menerima pengalihan hak selanjutnya.Dengan berlakunya Tata Tertib
dan Pedoman Desain di Kawasan Sentul City, maka segala ketentuan
yang mengatur tentang Tata Tertib dan Pedoman Desain Sentul City
sebelumnya, sepanjang tidak diatur dan atau tidak bertentangan
dengan peraturan ini masih tetap berlaku.Ditetapkan di Sentul City,
tanggal 31 Juli 2012
HISTORY
Perseroan didirikan dengan nama PT. Sentragriya Kharisma,
berdasarkan Akta No. 311 tanggal 16 April 1993 yang dibuat
dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Keputusan Nomor C2-4350.HT.01.01.TH.93 tanggal 8 Juni 1993,
didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah
No.552/A.PT/ HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 24 Juni 1993 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13
Agustus 1993, Tambahan No. 3693.Pada tanggal 9 Agustus 1993,
Perseroan melakukan perubahan nama dari PT. Sentragriya Kharisma
menjadi PT. Royal Sentul Highlands, sebagaimana dinyatakan dalam
Akta No. 27 tanggal 9 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Dr.
Widjojo Wilami, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C2-2518 HT.01.04.Th.94 tanggal 16 Pebruari 1994.Dalam
rangka penawaran umum sekaligus penyesuaian dengan Undang-undang
Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perseroan telah diubah
seluruhnya dengan Akta No. 42 tanggal 7 Mei 1997 yang dibuat
dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Nama Perseroan berubah menjadi PT. Royal Sentul Highlands Tbk yang
telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. C2-3643 HT.01.04.Th.97 tanggal 12 Mei
1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
71 tanggal 5 September 1997, Tambahan No. 3842.Pada tanggal 30 Juni
1997, berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan
surat No. S-1511/PM/1997, Perseroan melakukan Penawaran Saham
Perdana (IPO) kepada masyarakat atas 400.000.000 saham Seri A
dengan harga penawaran Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham,
sehingga mendapatkan dana hasil IPO Rp. 200.000.000.000,- (dua
ratus milyar rupiah). Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 28 Juli
1997.Selanjutnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 26 tanggal
11 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi
Warsito, SH, Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT.
Bukit Sentul Tbk. Akta ini telah mendapat persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-33
HT.01.04.Th.98 tanggal 14 Januari 1998.Pada tanggal 29 Juli 1999,
Perseroan telah memperoleh pengesahan RUPSLB serta pernyataan
efektif dari Ketua Bapepam sesuai Surat Keputusan No.
S-1379/PM/1999, untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas sejumlah 4.004.000.000
(empat milyar empat juta) saham Seri B. Harga penawaran adalah Rp.
200,- (dua ratus rupiah) per saham, sehingga total dana hasil PUT I
yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp. 800.800.000.000,-
(delapan ratus milyar delapan ratus juta rupiah). Saham-saham
tersebut dicatatkan di BEJ dan BES pada tanggal 3 Agustus
1999.Perseroan kemudian melakukan perubahan nama sekali lagi
menjadi PT. Sentul City, Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.
26 tanggal 19 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 2006
dengan Keputusan No. C2-21373 HT.01.04.Th.2006.Perseroan kembali
melakukan penawaran atas saham-sahamnya pada tanggal 8 September
2006, melalui Penawaran Umum Terbatas II atas 8.151.000.000
(delapan miliar seratus lima puluh satu juta) saham Seri C dengan
harga nominal Rp. 100,- (seratus rupiah )per saham. Saham-saham
tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek
Surabaya (BES) pada tanggal 22 September 2006.Perseroan telah
menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Perseroan
Terbatas berdasarkan Akta tertanggal 15 Januari 2009, nomor 1, yang
dibuat oleh Sherley Ikawati Tambunan, SH., Notaris di Kabupaten
Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 29 Juli 2009, nomor AHU-36025.AH.01.02.Tahun 2009. Pada
tanggal 8 September 2009, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi
Rp.1.981.250.859.800, sesuai akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT SENTUL CITY Tbk, Nomor 1, tanggal 08 September
2009, yang dibuat oleh Widijono, SH., MM., Notaris di Kabupaten
Bogor, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum sesuai surat tertanggal 14 Oktober 2009, Nomor :
AHU-AH.01.10-17742, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT. SENTUL CITY Tbk.Pada tanggal 29 Desember 2009,
Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 15.025.512.897 saham seri C
dengan nilai nominal Rp.100 atau seluruhnya Rp.1.502.551.289.700,
sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
SENTUL CITY Tbk, Nomor 122, tanggal 29 Desember 2009, yang dibuat
oleh Dr Misahardi Wilamarta, SH., M.H., M.Kn., LLM., Notaris di
Jakarta. Berkaitan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa tersebut dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
SENTUL CITY Tbk Nomor 54, tangal 28 Januari 2010, oleh Notaris yang
sama, akta mana telah disampaikan ke Kementrian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum sesuai surat tertanggal 10 Februari 2010, Nomor :
AHU-AH.01.10-3485, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk.Berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT SENTUL CITY Tbk, nomor 93, tanggal 15 Februari
2010, yang dibuat oleh Dr Misahardi Wilamarta, SH., M.H., M.Kn.,
LLM., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menyesuaikan anggaran
dasarnya dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM dan LK), nomor IX.J.1, lampiran Keputusan Ketua
BAPEPAM dan LK nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, akta mana telah
diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat
tertanggal, 05 Maret 2010, Nomor AHU-AH.01.10-05577, Perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. SENTUL CITY
Tbk.Perseroan pada tanggal 9 Maret 2010, telah memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk meningkatkan
Modal Dasar Perseroan menjadi Rp.13.500.000.000.000,- yang dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SENTUL CITY Tbk, Nomor 36,
tanggal 9 Maret 2010, yang dibuat oleh Dr Misahardi Wilamarta, SH.,
M.H., M.Kn., LLM., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
pada tanggal 05 April 2010 dengan Keputusan No.
AHU-16924.AH.01.02.Th.2010.Sesuai Akta tertanggal 24 September
2010, Nomor 36, yang dibuat Stephanie Wilamarta, SH., Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL
CITY, Tbk., tertanggal 7 Oktober 2010 nomor AHU-AH.0110-25389,
setelah pelaksanaan waran seri I, modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan menjadi Rp.3.833.840.501.000,-Perseroan pada
tanggal 3 Agustus 2011, telah memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa untuk meningkatkan modal ditempatkan dan
modal disetor Perseroan, Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
menjadi Rp 4.119.240.501.000,- sebagaimana dimuat dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT SENTUL CITY Tbk., Nomor 49, tanggal
22 Agustus 2011, yang dibuat oleh Dr Misahardi Wilamarta, SH.,
M.H., M.Kn., LLM., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan
dicatat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY, Tbk., tertanggal 23
September 2011 nomor AHU-AH.01.10-30301.VISI & MISIV I S I
Menjadi perusahaan properti pilihan pertama bagi pelanggan dan
pihak yang berkepentingan lainnya karena kami meningkatkan kualitas
hidup.M I S I Mengembangkan Sentul City dengan perumahan bermutu
dan inovatif yang selaras dengan lingkungan alam. Menyediakan
fasilitas pendidikan terbaik dan layanan kesehatan bertaraf
internasional. Memadukan perencanaan dan pembangunan fasilitas
komersial, hiburan dan wisata. Memperkaya pertumbuhan Sentul City
dengan fasilitas seni dan budaya.
Antonius Prijohandojo KristantoPresiden Komisaris Perseroan
sebelumnya menjabat posisi yang sama. Karirnya dimulai dengan
menjadi Konsultan Pajak pada tahun 1971 setelah sebelumnya berkarir
sebagai Akuntan di perusahaan Farmasi selama 4 tahun. Saat ini
beliau merupakan Chairman dari PB Taxand dan aktif mengikuti
program-program pendidikan manajemen, keuangan, entrepreneurship
dan perpajakan dari perguruan tinggi dan institusi lainnya di dalam
dan di luar negeri. Beliau juga aktif di berbagai organisasi
seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagai Ketua Dewan
Pengawas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai Wakil
Ketua Komite Tetap Perpajakan periode 2010 - 2015, Singapore
Chamber of Commerce Indonesia sebagai Bendahara, Certified Wealth
Managers Association sebagai Anggota Dewan Pembina, sebagai
pembicara dan narasumber pada konferensi atau seminar perpajakan
baik di dalam maupun di luar negeri serta kontributor tetap untuk
jurnal perpajakan. Pertama kali menjabat sebagai Presiden Komisaris
Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Sentul City Tbk., No. 10 (19-12-2011) yang dibuat oleh
Sherley Ikawati Tambunan, SH., Notaris di Kabupaten Bogor.
Pendidikan: Sarjana Muda Ekonomi Perusahaan, Unika Atmajaya,
Semarang dan gelar Doktorandus Ekonomi Perusahaan diperoleh dari
Universitas Tarumanagara, Jakarta.
Basyir Ahmad BarmawiMenjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris
merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau sebelumnya
menjabat posisi yang sama.Karirnya dimulai pada tahun 1974 sebagai
Inspektur Dinas Poltabes Bandung Polda Jabar, Wadan Unit I Serse
Poltabes Bandung Polda Jabar (1975), Dan Siko Cibeuying Poltabes
Bandung Polda Jabar (1976 & 1978), Dansek Bobonaro Tim-tim
(1976), Dan Siko Polresta Regol Polda Jabar(1979), Kasubsi
Kejahatan Reserse Poltabes Bandung Polda Jabar (1981), Kasub Unit
khusus Serse Polda Jabar (1981), Dansat Serse Polres Bandung
Bandung Polda Jabar (1983), Kabag Ops Polres Bandung Polda Jabar
(1983), Kasubbag Kurikulum Rendalik PTIK (1985), Pasdep Jemen PTIK
(1988), Paban Madya Srena Polri (1989), Kabag Dalkar Dit. Pers
Polda Metro Jaya (1990), Kapolres Bekasi Polda Metro Jaya (1992),
Ses Spri Kapolri (1994), Koor Spri Kapolri (1995), Ka Secapa
Lemdiklat Polri (1996), Waka Polda Metro Jaya (2000), Kapolda
Kalsel (2000), Kadiv Humas Polri (2002), Gubernur AKPOL (2004),
Deputi Kapolri bidang SDM (2005), Direktur Jendral Imigrasi (2006).
Pertama kali menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan
berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
Sentul City Tbk., No. 106 (22-6-2011) yang dibuat oleh DR Misahardi
Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta. Pendidikan: AKABRI (1973), PTIK
(1985), SESKOAD (1990), Lemhanas (2000).
Reina Kumala KweeMenjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris
Perseroan,dan sebelumnya menjabat posisi yang sama dan
pernahmenjabat sebagai Direktur.Karirnya dimulai pada tahun pada
tahun 2004 sebagaiAsisten Direktur di PT Kaestindo Group, saat ini
beliau jugamenjabat sebagai Direktur di PT Nature Best. Pertama
kali menjabat sebagai Direktur Perseroanberdasarkan Berita Acara
Rapat Umum Pemegang SahamTahunan PT Sentul City Tbk., No. 1
(25-6-2009) yang dibuatoleh Widijono, SH., MM., Notaris di
Kabupaten Bogor.Pendidikan: Business Administration Loyola
MarymountUniversity (2003).Beliau merupakan putri dari anggota
Direksi Perseroanyaitu Bapak Kwee Cahyadi Kumala dan keponakan
anggotaDireksi Ibu Kwee Liana Kumala serta kakak dari anggotaDewan
Komisaris Perseroan yaitu Ibu Laurie Kumala.
Laurie KumalaMenjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris
Perseroan, dansebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden
Komisarisdan Komisaris.Karirnya dimulai pada tahun pada tahun 2003
di MTVNetworks, pernah juga menjabat sebagai Advisor PT
MuaraSecuritas dan sampai sekarang sebagai Presiden DirekturPT
Padang Golf Bukit Sentul.Pertama kali menjabat sebagai Komisaris
IndependenPerseroan berdasarkan Berita Acara Rapat UmumPemegang
Saham Tahunan PT Sentul City Tbk., No. 1 (25-6-2009) yang dibuat
oleh Widijono, SH., MM., Notaris diKabupaten Bogor.Pendidikan:
Bachelor of Science Universitas SouthernCalifornia (2003).Beliau
merupakan putri dari anggota Direksi Perseroanyaitu Bapak Kwee
Cahyadi Kumala dan keponakan anggotaDireksi Ibu Kwee Liana Kumala
serta adik dari anggotaDewan Komisaris Perseroan yaitu Ibu Reina
Kumala Kwee.
Soemarso Slamet RahardjoMenjabat sebagai Komisaris Independen
Perseroan,sebelumnya juga menjabat posisi yang sama.Pernah menjadi
Country Managing Partner KAP Prasetio,Utomo & Co. dan Chairman
KAP Purwantono, Sarwoko,Sanjaya. Beliau aktif di berbagai penugasan
sebagaiakuntan publik dan penugasan lain sebagai PegawaiNegeri
Sipil di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Memperoleh Piagam
Satya Lancana Karya 20 dan 30 tahundari Presiden Republik
Indonesia. Sampai saat ini beliauaktif pada kegiatan
kemasyarakatan, aktif melakukanpenelitian dan menulis buku.Pertama
kali menjabat sebagai Komisaris IndependenPerseroan berdasarkan
Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Tahunan PT Sentul City Tbk.,
No. 96(22-6-2010) yang dibuat oleh Humberg Lee, SH., SE.,
MKn.,Notaris di Jakarta.Pendidikan: Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia,Jurusan Akuntansi (1975), Magister Ekonomi bidangEkonomi
Perencanaan (1996) dan Doktor KekhususanEkonomi Moneter, Fakultas
Ekonomi UI (2012).
SumarsonoMenjabat sebagai Komisaris Perseroan, dansebelumnya
menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.Karirnya dimulai
pada tahun 1974 sebagai SupervisorHousekeeping Department pada PT
Bhakti Ksatria Utama(1974-1984), kemudian bekerja sebagai Auditor
Eksternalpada Kantor Akuntan Publik Drs O.Pieter Arifin
(1982-1988),sebagai General Manager Finance & Accounting
masing-masingpada PT Linolen Sari Nabati Murni (1988-1991), PTToyo
Diptana Mas (1991-1997), PT Royal Ostrindo (1997-2000) dan PT Dayu
Bahtera Kurnia (2000-2002), kemudianbergabung dengan Perseroan
sebagai Internal Audit (Juni2002- Juni 2005), sebagai Asisten
Direktur (Juli 2005-Juni2007), sebagai anggota Komite Audit (Juli
2007-Juni 2008).Pertama kali menjabat sebagai Komisaris
IndependenPerseroan berdasarkan Berita Acara Rapat UmumPemegang
Saham Tahunan PT Sentul City Tbk., No. 1 (25-6-2009) yang dibuat
oleh Widijono, SH., MM., Notaris diKabupaten Bogor.Pendidikan:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,Jurusan Akuntansi (1986).
Edison MawikereMenjabat Sebagai Komisaris IndependenKarirnya
dimulai pada tahun 1978 sebagai Akuntan pada PT. Badak Natural Gas
Liquefaction, sebagai Senior Credit Analist pada PT Ficorinvest
(19791980), sebagai Marketing Manager pada PT. Wardley Summa
Leasing (1982-1983), sebagai Vice President pada Chase Manhattan
Bank NA (19841988), sebagai Finance Director pada PT. Dharmala
Sakti Sejahtera (1988), Managing Director pada Bank Danamon
(19881998), sebagai Komisaris pada Danamon Finance And Danamon
Usaha Pembiayaan (19902000), sebagaiSenior Advisor pada PT Serinco
Djaja MArmer (19982000), sebagai Financial Consultant pada EM
AUSTRALIA CONSULTING PTY LTD/ARTHA INDO KONSULTAMA (20002008),
sebagai Finance Director pada PT. Jakarta Setia Budi(2003), sebagai
Senior Advisor pada PT. Asmin Koalindo Tuhup (20092010), sebagai
Komisaris pada Padang Karunia Group (20112012), sebagai Komisaris
pada PT. Bumi Resources Tbk, sebagai Wakil Direktur pada PT. Berau
Coal Energy Tbk dan PT Berau Coal (2012-2013), sebagai Komisaris
Dharma Poly Metal Group (2010sekarang), sebagai Managing Director
pada PT AAA Securities/AAA Investment (2012-sekarang).Menjabat
sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Berita Acara
Rapat Umum Pemegang SahamTahunan PT Sentul City Tbk No. 89 tanggal
14 Juni 2013 yang dibuat oleh DR. Misahardi Wilamarta,
S.H.,M.H.,M.HUM.,M.KN.,M.PD.,LLM.,S.E.,M.M.,MBA Notaris di
Jakarta.Pendidikan : Strategy and Organization - Stanford Business
School, San Francisco, Executive Development Program - Wharton
Business School, Philadelphia, Financial Management Course -
Harvard Business School-Boston, Marketing Management Course -
Harvard Business School, Boston, Master of Business Administration
(MBA) - Andrews University, Michigan.
KONTAK
PT. Sentul City Tbk.Sentul City Building JL. MH. Thamrin Kav.8,
Sentul City Bogor 16810, Indonesia Telp : +62 21 87926555 Fax : +62
21 87926565 [email protected]