Tata Laksana Statistik Sektoral - bulelengkab.go.id · •Ciri-ciri: lintas sektor, makro berskala nasional •Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi

Tata Laksana Statistik Sektoral

Jakarta, 10 Oktober 2018

OUTLINE

Dasar Hukum

Sistem Statistik Nasional

Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dasar Hukum

1

4

UU No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah

UU No. 16 Tahun 1997tentang Statistik

Pasal 12 ayat 2n

Statistik merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib

non pelayanan dasar

Pasal 11 ayat 1

BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar

Pasal 12 ayat 1

Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral

Keterkaitan Undang-Undang

5

PP No. 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah

PP No. 51 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Statistik

Pasal 2 Ayat 2

BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar

Keterkaitan Peraturan Pemerintah

Pasal 23 Ayat 1

Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral sesuai Tupoksinya

Dibentuk Organisasi Statistik Sektoral di Prov/Kab/Kota

BPS merupakan lembaga yang berwenang atas urusan statistik

(Persandian oleh Lemsaneg;Informatika oleh Kemenkominfo)

Pasal 18 Ayat 4e dan Pasal 37 Ayat 4n

Statistik satu rumpun dengan Persandian maupun dengan Informatika.

Membangun Sistem Statistik Nasional

Turunan UU No. 16 Tahun 1997 Turunan UU No. 23 Tahun 2014

Sistem Statistik Nasional (SSN)

2

7

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan

yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur

saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas

dalam penyelenggaraan statistik.

Pengertian

UU No 16 Tahun 1997, pasal 1

8

Sistem Statistik Nasional

StatistikSektoral

StatistikDasar

BPS

K/L/I/D

StatistikKhusus

Masyaraka

t

9

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisisserta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Dengan kata lain, statistik merupakan hasil dari penyelenggaraan kegiatan statistik

Statistik Dasar Statistik Sektoral Statistik Khusus

• Dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat

• Ciri-ciri: lintas sektor, makroberskala nasional

• Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut

• Dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain

A B CBPS

Stat. Sektoral Stat. Sektoral Stat. SektoralStat. Dasar Stat. Khusus

Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)

Swasta/Individu

UU No. 16 Tahun 1997 & PP No. 51 Tahun 1999

Pengertian dan Jenis Statistik

10

Kegiatan Statistik berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 1

Cara Pengumpulan Data Penjelasan

Sensus Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasitersebut pada saat tertentu

Survei Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakankarakteristik populasi tersebut pada saat tertentu

Kompilasi Produk Administrasi

Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkanpada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat

Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya

penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu

statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional

Strategi Nasional PengembanganStatistik Indonesia (SNPSI)

3

12

o Kerangka kerja ini dikenal sebagai Strategi Nasional

Pengembangan Statistik Indonesia (SNPSI))

o SNPSI dapat digunakan untuk memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan SDGs di Indonesia (Agenda

2030)

o SNPSI sejalan dengan Satu Data Indonesia (SDI)

Sebagai upaya untuk mewujudkan SSN, diperlukan kerangkakerja nasional yang mengatur koordinasi antara K/L/D/I danstrategi pengembangan statistik di Indonesia

Pengantar

13

Fungsi SNPSI

• memungkinkan peningkatan statistik (kegiatan, pengembangan kapasitas, dan infrastruktur) dapatterencana dengan baik

SNPSI sebagai suatu "Framework"

• memungkinkan koordinasi antara pemangkukepentingan di dalam SSN dengan mitrateknis/keuangan

SNPSI sebagai suatu "Process"

• menyediakan visi, misi, dan rencana aksi yang rinciuntuk Official Statistics selama 5-10 tahun

SNPSI sebagai suatu "Product"

14

Aktor Di Dalam SNPSI

Produsen danPengguna Data

PengambilKebijakan

Unit Teknis danPendanaan

Masyarakat Sektor SwastaAkademisi,

Universitas, dll

15

SSN, SDI, dan SNPSI

Khusus

SektoralDasar

BPS K/L/D/I Non K/L/D/I

Produsen Data

Strategi Nasional Pengembangan Statistik Indonesia

Kolaborasi Integrasi Pendanaan

SistemStatistikNasional

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

4

09-Oct-18 17

Produsen DataPerangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing

WalidataPerangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan

bidang statistik

Penyelenggara

1818

Prinsip Penyelenggaraan Statistik (1)

• Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan

masyarakat

• Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah

• Statistik mengacu pada standar ilmiah

• Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan

• Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari

beban atau kejenuhan responden

1919

Prinsip Penyelenggaraan Statistik (2)

• Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi

individu dan sumbernya

• Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan

• Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi dalam mencapai

sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif

• Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua

tingkatan

• Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan

dalam rangka perbaikan statistik nasional

20

NORMA

Harus diselenggarakan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel

Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual lainnya

Menghindari konflik kepentingan politik, keuangan, dan lainnya

09-Oct-18 21

Penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah wajibmemenuhi standar sebagai berikut :

Memiliki sumberdaya manusia yang terlatih;

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;

Menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku;

Menggunakan kerangka penjaminan kualitas; dan

Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.

STANDAR

22

Kewajiban Penyelenggara Statistik Sektoral

1

Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS2

Meminta rekomendasi dengan didahului

pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kepada

BPS

3 Menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS

23

Penyebarluasan Data

• Data hasil penyelenggaraan statistik sektoral, terbuka pemanfaatannya

untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan

• Produsen data wajib menyerahkan data hasil kegiatan statistik sektoral

kepada walidata

• Walidata merupakan satu-satunya unit kerja yang berperan dalam

penyebarluasan data di lingkup Instansi Pemerintah

24

Relevan

Akurat

Tepat Waktu

MudahDiakses

MudahDitafsirkan

Konsisten

Keberlanjutan

Kriteria Data Berkualitas

TERIMA KASIH