TATA KELOLA WISATA DI DATARAN TINGGI DIENG … · Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 12 stakeholder yang terlibat dalam ... Perumusan Masalah ... Dataran Tinggi Dieng terletak

TATA KELOLA WISATA DI DATARAN TINGGI DIENG

PROVINSI JAWA TENGAH

PRAMITAMA BAYU SAPUTRO

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

TATA KELOLA WISATA DI DATARAN TINGGI DIENG

PROVINSI JAWA TENGAH

PRAMITAMA BAYU SAPUTRO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

RINGKASAN

PRAMITAMA BAYU SAPUTRO. E34061021. Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah. Di bawah bimbingan E. K. S. HARINI MUNTASIB dan RINEKSO SOEKMADI

Perkembangan wisata di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia. Banyak stakeholder dengan beragam kepentingan yang berbeda-beda terlibat dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng. Sehingga perlu diketahui mekanisme hubungan para stakeholder dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur berdasarkan panduan wawancara kepada informan yang mewakili stakeholder. Data yang diambil adalah identitas stakeholder, besarnya pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder, keterlibatan masyarakat, kebijakan yang berkaitan dan berita atau isu yang berkaitan dengan Dataran Tinggi Dieng. Data dianalisis menggunakan analisis stakeholder dan analisis isi.

Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 12 stakeholder yang terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Stakeholder yang termasuk ke dalam key player adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Dieng Pandhawa", Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banjarnegara dan Paguyuban Pengemudi Dieng Batur (PPDB). Stakeholder yang termasuk dalam kuadran subject adalah Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD), Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) Wonosobo, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Dispertan) Banjarnegara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Wonosobo, Dishutbun Banjarnegara dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Stakeholder yang termasuk ke dalam kuadran crowd adalah Asosisasi Pedagang Carica (APC) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng adalah Keputusan Bersama No. 485 Tahun 2002 dan No. 17 Tahun 2002 Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Hubungan kerjasama antar stakeholder hanya dilakukan oleh stakeholder yang memiliki kepentingan yang sama. Stakeholder yang telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance adalah Pokdarwis "Dieng Pandhawa".

Kata Kunci : Tata Kelola, Wisata, Dataran Tinggi Dieng, Stakeholder, Kebijakan.

SUMMARY PRAMITAMA BAYU SAPUTRO. E34061021. Tourism Governance in the Dieng Plateau, Central Java Province. Under supervision of E.K.S. HARINI MUNTASIB and RINEKSO SOEKMADI.

Government, private sectors and the community plays important role in

tourism development in Indonesia, as well as in tourism development at Dieng Plateau as one of Indonesia’s tourism destinations. The success of tourism development could not be separated from the relationship mechanism of the stakeholders involved. There are various stakeholders with different interests involved in Dieng Plateau tourism governance. Therefore, identification of relationship mechanism of the stakeholders was important.

Data, which was collected through semi-structured interview with informants which represent each stakeholder, included the identity of stakeholders, the level of influence and interests of each stakeholder, community involvement, policies and news or issues related to the Dieng Plateau. Data were analyzed using stakeholder analysis and content analysis.

The result showed that there were 12 stakeholders involved in the governance of tourism at Dieng Plateau. Stakeholder analysis had classified the stakeholders involved into the key player, subject, and crowd quadrants. Stakeholders which fell into key player quadrant were Tourism Conscious Group (Pokdarwis) "Dieng Pandhawa", Tourism and Culture Agency of Wonosobo Regency, Culture and Tourism Agency of Banjarnegara Regency, and Dieng Batur Drivers Association (PPDB). Stakeholders which fell into the subject quadrant were Dieng Recovery Working Team (TKPD), Agriculture and Food Crops Agency (Dispertan) of Wonosobo Regency, Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries Agency (Dispertan) of Banjarnegara Regency, Forestry and Plantation Agency (Dishutbun) of Wonosobo Regency, Forestry and Plantation Agency (Dishutbun) of Banjarnegara Regency, and Natural Resources Conservation Office (BKSDA) of Central Java Province. Stakeholders which fell into crowd quadrant were the Carica Seller Association (APC) and Indonesian Hotel and Restaurant Association (PHRI).

There were two policies related to tourism governance in Dieng Plateau, which were the joint decision No. 485 Year 2002 and No. 17 Year 2002 between Banjarnegara Regent and Wonosobo Regent on the Cooperation in Dieng Plateau Area Management and Development, and the Governor Regulations No.5 Year 2009 on Environmental Control of Dieng Plateau Area. Cooperation was carried out by stakeholders with same interest, which was establishment of ticket price and parking rates. There was only one stakeholder which implemented good governance principles, which was Pokdarwis "Dieng Pandhawa".

Keywords: Governance, Tourism, Dieng Plateau, Stakeholder, Policy.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Tata Kelola Wisata di

Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah" adalah benar-benar hasil karya

sendiri dengan dibimbing oleh dosen pembimbing dan belum pernah digunakan

sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Mei 2011 Pramitama Bayu Saputro

E34061021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa

Tengah

Nama Mahasiswa : Pramitama Bayu Saputro

NIM : E34061021

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Ketua, Anggota,

Prof. Dr. Dra. E.K.S Harini Muntasib, MS Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F

NIP : 195504101982032002 NIP. 196406221988031002

Mengetahui :

Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS

NIP. 195809151984031003

Tanggal Lulus :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah

yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang

berjudul “Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah”.

merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas

Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna bagi

berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna,

oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya

ilmiah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Mei 2011

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 6 Maret

1988 dari pasangan Bambang Subandriyo, S.Pd dan Sri

Endrastuti, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan di SD N 2

Wonosobo, SMP N 1 Wonosobo, dan SMA N 1 Wonosobo.

Penulis diterima di IPB melalui jalur Ujian Saringan Masuk

IPB (USMI) pada tahun 2006 dan memilih Departemen

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata pada tahun 2007.

Selama kuliah, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Konservasi

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) sebagai anggota Fotografi

Konservasi (FOKA) dan Kelompok Pemerhati Mamalia (KPM) "Tarsius" pada

tahun 2008 serta menjadi Ketua FOKA pada tahun 2009. Pada saat aktif di

HIMAKOVA, penulis mengikuti beberapa rangkaian kegiatan seperti Gebyar

Himakova 2008, Eksplorasi Fauna, Flora dan Ekowisata (Rafflesia) di CA

Gunung Simpang (2008) dan CA Rawa Danau (2009), Studi Konservasi

Lingkungan (Surili) TN Bukit Baka-Bukit Raya (2008) dan TN Manupeu Tanah

Daru (2009) serta sebagai Asisten Peneliti dalam Survey Keanekaragaman Hayati

di PT Sukses Tani Nusa Subur, Astra Agro Lestari, Kalimantan Timur (2011).

Pada tahun 2011, penulis menjadi pemateri dalam pelatihan desain grafis yang

diadakan oleh HIMAKOVA. Untuk mengisi waktu luang, penulis biasa

melakukan beberapa kegiatan, yaitu sepakbola, futsal, bermain game, serta

mendaki gunung.

Penulis melakukan kegiatan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH)

di Cilacap dan Baturaden pada tahun 2008, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di

Hutan Pendidikan Gunung Walat pada tahun 2009 dan Praktek Kerja Lapang

Profesi di TN Gunung Merbabu pada tahun 2010. Untuk memenuhi gelar Sarjana

Kehutanan, penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Tata Kelola Wisata di

Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah" di bawah bimbingan Prof. Dr. Dra.

E.K.S. Harini Muntasib, MS dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas

rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih pada berbagai pihak yang telah

membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih

dan penghargaan yang tinggi penulis ucapkan kepada :

1. Bambang Subandriyo, S.Pd (Bapak), Sri Endrastuti, S.Pd (Ibu), Rivki Novita

Putri (adik) dan Sigit Nova Putra (adik) serta keluarga besar tercinta atas segala

bentuk dukungan yang tiada habisnya.

2. Prof. Dr. Dra. E.K.S. Harini Muntasib, MS dan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi,

M.Sc.F selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingan selama

penyusunan proposal, penelitian hingga selesainya skripsi.

3. Bapak Dr. Ir Agus Hikmat, M.Sc selaku Ketua Sidang dan Bapak Ir. Ahmad

Hadjib, MS selaku dosen penguji.

4. Pemerintah Daerah Wonosobo, Pemerintah Daerah Banjarnegara, TWA Telaga

Warna, Pokdarwis “Dieng Pandhawa”, Asosiasi Pedagang Carica,

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atas segala bantuan dan informasi

yang diperlukan dalam penelitian.

5. Seluruh Staff Pengajar, TU dan Bibi di DKSHE yang telah membimbing dan

membantu sejak menjadi mahasiswa DKSHE hingga tercapainya gelar Sarjana

Kehutanan.

6. Yunus, ToO_cOoL, Dinen, Ijul, Arga, Junef, Avroh, Oby, Muis, Reni, Fiona,

Dono, Fitri, AUTIS, FORPUSI, serta Keluarga Besar Cendrawasih 43 atas

pengalaman, kebrutalan dan kebersamaan selama ini.

7. Seluruh penghuni tetap maupun penghuni gelap PONDOK WINA.

8. Fela Aditina Puspa Ayu atas kebersamaan, ketidakbersamaan, motivasi dan

keribetan yang telah diberikan.

9. Seluruh anggota IKAMANOS IPB, HIMAKOVA, FOKA, KPM-Tarsius.

Bogor, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah ...................................................................... 2 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................... 2 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................ 3 1.5. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pariwisata, Ekowisata dan Prinsip Ekowisata .............................. 4 2.2. Pelaku Kegiatan Pariwisata ........................................................... 4 2.3. Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata ....................................... 5 2.4. Good Governance dan Tata Kelola Wisata Alam ......................... 6 2.5. Analisis Stakeholder ..................................................................... 8

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................ 11 3.2. Alat dan Bahan .............................................................................. 11 3.3. Jenis Data ...................................................................................... 11 3.4. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 12 3.5. Analisis Data ................................................................................. 15

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1. Sejarah dan Letak .......................................................................... 17 4.2. Aksesibilitas .................................................................................. 17 4.3. Potensi Wisata ............................................................................... 18 4.4. Sosial dan Budaya ......................................................................... 20

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Identifikasi Stakeholder ................................................................. 21 5.2 Pemetaan Stakeholder .................................................................... 27 5.3 Mekanisme Kerjasama antar Stakeholder ...................................... 40 5.4 Kebijakan Pengelolaan Dataran Tinggi Dieng ............................... 44 5.5 Berita dan Isu yang Berkaitan dengan Tata Kelola Wisata di

Dataran Tinggi Dieng .................................................................... 47 5.6 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Wisata

di Dataran Tinggi Dieng ............................................................... 48 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan .................................................................................... 54 6.2 Saran .............................................................................................. 55

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 56 LAMPIRAN ...................................................................................................... 58

DAFTAR TABEL

No Halaman

1 Matrik pengumpulan data ............................................................................... 13

2 Hasil penghitungan nilai kepentingan ............................................................. 27

3 Hasil penghitungan nilai pengaruh ................................................................. 28

4 Hubungan kerjasama antar stakeholder ......................................................... 40

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1 Kerangka pemikiran ........................................................................................ 3

2 Sistem kepariwisataan ..................................................................................... 6

3 Matriks kepentingan pengaruh (Reed et al., 2009) ......................................... 10

4 Matriks kepentingan pengaruh (Reed et al., 2009) ......................................... 15

5 Pemetaan stakeholder ..................................................................................... 28

6 Mekanisme hubungan antar stakeholder ........................................................ 41

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1 Panduan wawancara untuk lembaga pemerintahan ......................................... 59

2 Panduan wawancara untuk organisasi non pemerintah ................................... 61

3 Panduan scoring untuk mengetahui tingkat kepentingan ............................... 62

4 Panduan scoring untuk mengetahui besarnya pengaruh ................................. 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia yang

didukung oleh kekayaan alam, keanekaragaman hayati flora dan fauna,

peninggalan sejarah serta keanekaragaman budaya yang memiliki potensi wisata

yang sangat besar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan

yang tersebar di seluruh nusantara. Kegiatan pariwisata yang umum berkembang

di Indonesia adalah kegiatan wisata alam.

Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu lokasi di Indonesia dengan

potensi wisata yang sangat berlimpah, baik wisata alam, wisata sejarah maupun

wisata budaya. Dataran Tinggi Dieng telah menjadi daerah tujuan wisata selama

puluhan tahun dan dikenal oleh wisatawan domestik bahkan oleh wisatawan

mancanegara. Secara administratif, Dataran Tinggi Dieng terletak di enam

kabupaten. Hal ini menyebabkan kebijakan masing-masing kabupaten dalam

pengelolaan Dataran Tinggi Dieng juga berbeda. Manfaat Dataran Tinggi Dieng

sebagai daerah tujuan wisata telah dirasakan oleh berbagai pihak pengelola.

Selain memiliki potensi wisata yang melimpah, Dataran Tinggi Dieng juga

memiliki hasil pertanian yang sangat melimpah. Tanaman pertanian yang menjadi

unggulan daerah tersebut adalah tanaman kentang. Akan tetapi kegiatan pertanian

di Dataran Tinggi Dieng kurang memperhatikan manfaat jangka panjang yang

berujung pada kerusakan keindahan alam yang ada di Dataran Tinggi Dieng.

Perkembangan wisata alam di Indonesia tidak terlepas dari peran pihak

pengelola, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, perusahaan

swasta, biro jasa wisata serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Masing-masing

pihak memiliki peran dan kegiatan yang berbeda-beda dalam mengelola kawasan

wisata alam. Peran dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut

mencerminkan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik itu

untuk tujuan pengembangan wisata maupun untuk tujuan yang lain. Masing-

masing pihak juga mempunyai pengaruh terhadap Dataran Tinggi Dieng. Baik itu

pengaruh positif maupun negatif terhadap pengembangan wisata di Dataran

2  

Tinggi Dieng. Oleh sebab itu, perlu diketahui mekanisme hubungan para pihak

dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng.

1.2 Perumusan Masalah

Dataran Tinggi Dieng terletak di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara,

Pekalongan, Batang, Kendal dan Temanggung. Hal ini menyebabkan kebijakan

yang diberlakukan masing-masing pemerintah daerah pun berbeda. Beragamnya

pemahaman dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam tata kelola

wisata Dataran Tinggi Dieng dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih

kepentingan. Sehingga dalam hal ini koordinasi antar pihak sangat penting dalam

pengembangan wisata. Penyedia produk dan jasa wisata pun berbeda-beda pada

masing-masing kabupaten. Selain itu, perlu diketahui pula sejauh mana

masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji tata kelola wisata di Dataran

Tinggi Dieng. Hal tersebut dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai

berikut :

1. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana peran masing-masing pihak tersebut

dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng?

2. Seberapa besar kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak?

3. Kebijakan apa yang diberlakukan oleh masing-masing pemerintah daerah serta

bagaimana pelaksanaan dari setiap kebijakan yang diberlakukan?

4. Bagaimana mekanisme hubungan para pihak yang terlibat dalam tata kelola

wisata Dataran Tinggi Dieng?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola wisata di Dataran

Tinggi Dieng yang meliputi:

1. Pihak-pihak yang terlibat serta kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak

dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

2. Kebijakan yang diberlakukan oleh masing-masing pemerintah daerah serta

pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

3  

3. Mekanisme hubungan para pihak dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi

Dieng.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah diketahuinya tata kelola wisata alam

Dataran Tinggi Dieng yang mencakup pihak-pihak yang terlibat, kepentingan dan

pengaruh masing-masing pihak, kebijakan yang berlaku serta mekanisme

hubungan para pihak dalam pengelolaan pariwisata alam di Dataran Tinggi Dieng.

Sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak tersebut untuk

menyusun strategi pengelolaan yang lebih baik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka pemikiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata, Ekowisata dan Prinsip Ekowisata

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara

waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk

menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang,

memenuhi rasa ingin tahu dan menghabiskan waktu senggang atau waktu libur

(Zalukhu 2009).

McIntosh dan Gupta (1980) dalam Pendit (1999) mendefinisikan pariwisata

adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan,

bisnis, pemerintah, tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses

menarik dan melayani wisatawan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 mendefinisikan istilah Pariwisata

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah

daerah.

The International Ecotourism Society (TIES) (2000) dalam Damanik dan

Weber (2006) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat lokal. Beberapa prinsip ekowisata antara lain 1) mengurangi dampak

negatif terhadap lingkungan dan budaya, 2) kesadaran terhadap lingkungan dan

budaya, 3) memberikan pengalaman bagi wisatawan, 4) keuntungan ekonomi

untuk kegiatan konservasi, 5) keuntungan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat

dengan mengedepankan nilai-nilai lokal, 6) meningkatkan kepekaan terhadap

situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata serta 7) menghormati

hak asasi manusia dan perjanjian kerja serta mengikuti aturan dan kesepakatan

yang berlaku dalam transaksi wisata.

2.2 Pelaku Kegiatan Pariwisata

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata

dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

5  

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan

pengusaha (UU No. 10 Tahun 2009).

Pelaku dalam kegiatan pariwisata antara lain wisatawan, industri pariwisata,

pendukung jasa wisata, pemerintah, masyarakat lokal dan LSM. Industri

pariwisata berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa pariwisata. Adapun

pendukung jasa wisata dapat berupa penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan,

olahraga, penjualan BBM dan sebagainya (Damanik dan Weber 2006)

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan

pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan

kegiatan usaha pariwisata (UU No. 10 Tahun 2009).

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 menyebutkan beberapa mitra kerja

pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata, yaitu badan

promosi pariwisata pusat dan daerah serta gabungan industri pariwisata Indonesia.

2.3 Kelembagaan dan Kebijakan Pariwisata

Steck et al. (1999) dalam Damanik dan Weber (2006) menguraikan

mengenai sistem pariwisata. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata

merupakan fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks.

Pariwisata terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan

individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pariwisata harus membangun hubungan

kerjasama. Sehingga pihak-pihak pengelola tersebut dapat saling mempengaruhi

dan menjalankan fungsi tertentu sehingga pariwisata dapat berjalan semestinya.

Kaitan antar pihak tersebut membentuk sebuah sistem pariwisata. Pariwisata

muncul dari empat unsur pokok, yaitu permintaan atau kebutuhan, penawaran atau

pemenuhan kebutuhan wisata, pasar dan kelembagaan yang berperan untuk

memfasilitasi permintaan dan penawaran, serta pelaku yang menggerakkan ketiga

elemen tersebut. Hubungan antara unsur pokok dalam sistem kepariwisataan dapat

digambarkan ke dalam Gambar 2.

6  

Gambar 2 Sistem kepariwisataan (Steck et al. 1999 dalam Damanik dan Weber

2006).

Kelembagaan pariwisata diartikan sebagai kebijakan ataupun kegiatan-

kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata. Kebijakan mencakup politik

pariwisata yang digagas oleh pemerintah, seperti kebijakan pemasaran, jaminan

keamanan, pembebasan visa, dukungan terhadap event budaya, standarisasi

produk dan jasa wisata, sertifikasi sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya.

Pemerintah dapat menarik keuntungan berupa pajak dan retribusi (Damanik &

Weber 2006).

Pendit (1999) menjelaskan secara khusus bahwa kebijakan pariwisata adalah

segala sesuatu tindakan pemerintah dan badan atau organisasi masyarakat yang

mempengaruhi kehidupan kepariwisataan.

2.4 Good Governance dan Tata Kelola Wisata Alam

UNDP (1997) dalam Widodo (2001) menjelaskan bahwa governance

(kepemerintahan) merupakan suatu institusi, mekanisme, proses dan hubungan

yang kompleks melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang

mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya serta

menengahi atau memfasilitasi perbedaan diantara mereka.

Good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan

sosial untuk tujuan pembangunan. Sedangkan good governance adalah

7  

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan

penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil secara efisien dan

merata (Krina 2003).

UNDP (1997) dalam Widodo (2001) menjelaskan secara lebih lanjut

mengenai unsur-unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : the state

merupakan pemerintahan itu sendiri, the private sector merupakan pasar dan

sektor swasta serta civil society organization merupakan organisasi masyarakat

yang mewakili masyarakat dalam keterlibatannya dengan suatu sistem

kepemerintahan.

Kemudian Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000) dalam Widodo

(2001) mendefinisikan good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan

yang solid dan bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga

kesinergisan diantara unsur-unsur pemerintahan, yaitu : the state, the private

sector dan civil society organization.

Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Widodo (2001)

mengemukakan beberapa karakteristik good governance, antara lain :

1. Participation. Masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,

baik itu secara langsung maupun melalui intermediasi institusi atau lembaga

yang mewakili kepentingannya.

2. Rule of Law. Kerangka hukum dijalankankan tanpa memberikan toleransi

kepada siapapun yang melakukan penyimpangan.

3. Transparency. Transparansi yang dimaksud adalah kebebasan arus informasi.

Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi dapat diterima dengan mudah

oleh siapa saja yang membutuhkan.

4. Responsiveness. Pelayanan kepada para stakeholder oleh lembaga-lembaga.

5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara untuk beberapa

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan

yang lebih luas.

6. Equity. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga

kesejahteraan mereka.

7. Effectiveness and efficiency. Mencapai tujuan sesuai dengan yang telah

direncakanan menggunakan sumberdaya yang tersedia.

8  

8. Accountability. Tanggung jawab kepada publik

9. Strategic vision. Pemimpin dan publik mempunyai perspektif good

governance.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "tata" sebagai aturan

(biasa dipakai dalam kata majemuk), kaidah, susunan, sistem. Sedangkan "kelola"

berarti mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan), mengurus

(perusahaan, proyek). Tata kelola dalam konteks pemerintahan dan pariwisata

alam dapat diartikan sebagai aturan, kaidah, susunan atau sistem yang

diselenggarakan oleh pemerintah untuk keperluan wisata alam.

Muntasib (2009) menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata adalah suatu

mekanisme pengelolaan pariwisata alam secara kolaboratif yang melibatkan

sektor pemerintah dan non pemerintah dalam suatu usaha yang kolektif. Dalam

tata kelola tersebut banyak pihak yang terlibat dimana pihak-pihak tersebut

membentuk sebuah hubungan kerjasama, tujuan pengelolaan ditentukan bersama-

sama serta masyarakat memberikan perannya dalam pengelolaan.

Pengelolaan secara kolaboratif didefinisikan sebagai sebuah bentuk resolusi

konflik yang mengakomodasikan sikap bekerjasama (Tadjudin 2000).

Pengelolaan kolaboratif dapat dikatakan sebagai sebuah situasi dimana beberapa

atau semua pihak terlibat dalam aktivitas pengelolaan. Hal ini juga menghasilkan

sebuah kesepakatan kerjasama antara para pihak yang terkait dengan menjamin

dan memperjelas fungsi, hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam sistem

pengelolaan tersebut (Borrini & Feyerabend 1995).

2.5 Analisis Stakeholder

Reed et al. (2009) mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan individu,

kelompok atau institusi yang memiliki kepentingan dalam suatu proses atau

peristiwa. Sedangkan analisis stakeholder adalah suatu proses yang

mendefinisikan aspek dari kejadian atau gejala alami dan sosial yang dipengaruhi

oleh suatu pengambilan keputusan, mengidentifikasi individu, kelompok dan

organisasi yang dipengaruhi atau mempengaruhi aspek atau gejala-gejala tersebut

serta prioritas individu atau kelompok atau organisasi dalam keterlibatannya

dalam suatu pengambilan keputusan.

9  

Lindenberg dan Crosby (1981) dalam Reed et al. (2009) menjelaskan bahwa

analisis stakeholder berguna untuk mengidentifikasi stakeholder yang memiliki

peran dalam pengambilan keputusan, mengetahui kepentingan dan pengaruh

stakeholder, memetakan hubungan antar pihak berdasarkan besarnya pengaruh

dan kepentingan masing-masing stakeholder serta pemahaman stakeholder dalam

pengembangan organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepentingan mempunyai arti

kebutuhan sedangkan pengaruh adalah daya yang dimiliki untuk mengubah

keputusan, kebiasaan. Reed et al. (2009) mengkategorikan stakeholder

berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya menjadi :

1. Key Player

Key player merupakan stakeholder yang paling aktif dalam pengelolaan

dikarenakan stakeholder tersebut memiliki kepentingan dan pengaruh yang

besar. Besarnya kepentingan dan pengaruh stakholder ini mencerminkan

bahwa stakeholder dalam kuadran ini mendapatkan manfaat yang besar dan

mampu mengendalikan sistem yang telah ada.

2. Subject

Subject memiliki kepentingan yang besar, tetapi pengaruhnya kecil.

Stakeholder jenis ini mungkin bersifat supportive, tetapi memiliki kapasitas

yang kecil untuk mengubah keadaan. Stakeholder ini dimungkinkan akan

memiliki pengaruh yang jauh lebih besar jika bekerjasama dengan stakeholder

lain.

3. Context Setter

Context setter memberikan pengaruh yang besar, tetapi memiliki kepentingan

yang kecil. Stakeholder pada kuadran ini mungkin akan memberikan gangguan

yang signifikan terhadap suatu system pengelolaan. Sehingga dalam suatu

pengelolaan, stakeholder jenis ini harus selalu berdayakan supaya besarmya

pengaruh yang dimilikinya tidak digunakan untuk menentang sistem yang telah

ada.

4. Crowd

Crowd merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil.

Stakeholder ini akan mempertimbangkan segala kegiatan yang mereka

10  

lakukan. Dalam pelaksanaan suatu sistem, stakeholder dalam kuadran ini harus

selalu diberikan informasi (keep inform).

Gambar 3 Matriks kepentingan-pengaruh (Reed et al. 2009).

11  

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dataran Tinggi Dieng yang meliputi wilayah

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Penelitian dilaksanakan pada

bulan Juli sampai Agustus 2010.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, panduan

wawancara, tape recorder dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah stakeholder yang terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran

Tinggi Dieng.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis.

Adapun jenis data yang diambil adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang

diperoleh langsung dari informan. Data yang termasuk ke dalam jenis data primer

adalah identitas stakeholder yang terlibat, baik itu instansi pemerintahan, swasta

maupun organisasi masyarakat serta kepentingan dan pengaruh stakeholder.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini meliputi undang-undang,

peraturan daerah, SK Pemerintah, tupoksi instansi pemerintahan, AD/ART yang

dimiliki oleh organisasi masyarakat, rencana pengelolaan yang dimiliki oleh

setiap stakeholder serta berita atau isu yang dikeluarkan oleh surat kabar.

12  

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Data primer

3.4.1.1 Penentuan informan

Informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini ditentukan

sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui stakeholder yang terlibat

dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Informan yang dimaksud

merupakan key person dari masing-masing stakeholder, yaitu kepala dinas,

direktur perusahaan dan ketua organisasi masing-masing stakeholder atau orang-

orang yang ditunjuk oleh para pemimpin stakeholder tersebut untuk mewakili

stakeholder yang bersangkutan dalam memberikan informasi yang lebih akurat

mengenai stakeholder tersebut dalam hubungannya dengan Dataran Tinggi Dieng.

3.4.1.2 Pengumpulan data dari informan

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam (in-depth

interview) dengan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara

dilakukan dengan cara berdiskusi langsung dengan informan sesuai dengan

panduan wawancara yang telah dibuat. Informan diberikan kebebasan untuk

memberikan informasi secara luas. Adapun panduan wawancara yang digunakan

adalah panduan wawancara untuk instansi pemerintah (Lampiran 1) dan panduan

wawancara untuk lembaga non pemerintah (Lampiran 2).

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan dengan cara penelusuran dokumen.

Dokumen tersebut berupa undang-undang, peraturan daerah, SK Pemerintah,

tupoksi instansi pemerintahan, AD/ART yang dimiliki oleh organisasi masyarakat

serta rencana pengelolaan yang dimiliki oleh setiap stakeholder.

Untuk mengetahui isu atau fakta yang terjadi dalam tata kelola wisata di

Dataran Tinggi Dieng dilakukan dengan cara penelusuran berita yang dikeluarkan

oleh surat kabar.

13  

Tabel 1 Matriks pengumpulan data No Jenis Data Variabel Metode 1 Instansi pemerintahan ‐ Identitas stakeholder

‐ Aspek yang dikelola ‐ Tujuan ‐ Kegiatan yang dilakukan ‐ Kebijakan atau aturan yang ditetapkan ‐ Hubungan dengan stakeholder yang lain

Wawancara menggunakan panduan wawancara instansi pemerintahan (lampiran 1)

2 Lembaga swasta ‐ Identitas organisasi ‐ Bentuk keterlibatan dan aspek yang dikelola ‐ Tujuan ‐ Kegiatan yang dilakukan ‐ Hubungan dengan stakeholder lain

Wawancara menggunakan panduan wawancara lembaga swasta (Lampiran 2)

3 Organisasi masyarakat ‐ Identitas organisasi ‐ Bentuk keterlibatan dan aspek yang dikelola ‐ Tujuan ‐ Kegiatan yang dilakukan ‐ Hubungan dengan stakeholder lain

Wawancara menggunakan panduan wawancara organisasi masyarakat (Lampiran 3)

4 Kepentingan masing-masing pihak dalam pengelolaan dataran tinggi dieng

‐ Aspek kepentingan ‐ Manfaat yang diperoleh ‐ Sumberdaya yang dimiliki ‐ Kapasitas sumberdaya ‐ Prioritas kegiatan

Penghitungan nilai kepentingan dengan menggunakan panduan penghitungan nilai kepentingan (Lampiran 4)

5 Besarnya pengaruh masing-masing pihak terhadap pengelolaan dataran tinggi dieng

‐ Bentuk keterlibatan ‐ Kebijakan ‐ Kontribusi ‐ Kerjasama dengan stakeholder lain ‐ Kemampuan yang dimiliki

Penghitungan nilai kepentingan dengan menggunakan panduan penghitungan nilai kepentingan (Lampiran 5)

13

14  

Tabel 1 Matriks pengumpulan data (lanjutan)

No Jenis Data Variabel Metode 6 Kebijakan / aturan ‐ Instansi yang mengeluarkan

‐ Tujuan ‐ Pihak yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan ‐ Kaitannya dengan Tata Kelola Wisata

Penelusuran dokumen

7 Berita dan Isu ‐ Media massa yang mengeluarkan ‐ Isi berita/ isu ‐ Kaitannya dengan Tata Kelola Wisata

Penelusuran Berita

14

15  

3.5 Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis

stakeholder dan analisis isi.

3.5.1 Analisis stakeholder

Analisis stakeholder digunakan untuk menganalisis data mengenai

stakeholder. Model analisis stakeholder yang digunakan adalah model yang

diperkenalkan oleh Reed et al. (2009). Tahapan dalam melakukan analisis

stakeholder adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi stakeholder dan perannya.

2. Membedakan dan mengkategorikan stakeholder berdasarkan kepentingan dan

pengaruhnya.

3. Mendefinisikan hubungan antar stakeholder.

Stakeholder dipetakan ke dalam matriks analisis stakeholder berdasarkan

besarnya kepentingan dan pengaruh. Besarnya kepentingan dan pengaruh diberi

nilai sesuai dengan panduan yang telah dibuat. Untuk menilai besarnya

kepentingan digunakan panduan penilaian untuk mengetahui tingkat kepentingan

(Lampiran 3) sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan panduan

penilaian untuk mengetahui besarnya pengaruh (Lampiran 4).

Jumlah nilai yang didapatkan oleh masing-masing stakeholder adalah 25

poin untuk besarnya kepentingan dan 25 poin untuk besarnya pengaruh. Setelah

diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder

dipetakan ke dalam matriks kepentingan pengaruh (Gambar 4).

Gambar 4 Matriks kepentingan-pengaruh (Reed et al. 2009).

16  

3.5.2 Analisis isi

Analisis isi digunakan untuk menganalisis kebijakan atau aturan-aturan dan

berita atau isu yang berkaitan dengan tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud

dan tujuan dari adanya kebijakan dan berita/isu serta kaitannya dengan tata kelola

wisata di Dataran Tinggi Dieng.

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Letak

Dieng berasal dari bahasa sansekerta yaitu "Di" yang berarti tempat yang

tinggi atau gunung dan "Hyang" dari kata khayangan yang artinya tempat para

dewa dewi. Maka dieng berarti daerah pegunungan dimana para dewa dan dewi

bersemayam.

Secara administratif, Dataran Tinggi Dieng terletak di enam kabupaten,

yaitu Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung, Pekalongan, Batang dan

Kendal. Dataran Tinggi Dieng merupakan dataran tertinggi di Jawa yang terletak

pada ketinggian 2. 093 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 100- 150 C.

Luas Dataran Tinggi Dieng adalah 619,846 ha, yang dikelilingi oleh gugusan

gunung antara lain Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Perahu, Gunung

Rogojembangan serta Gunung Bismo (Tjugianto 2006).

Batas-batas administratif Dataran Tinggi Dieng adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kendal

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo

3. Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara

4. Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung

4.2 Aksesibilitas

Dataran Tinggi Dieng dapat diakses melalui beberapa jalur. Jalur tersebut

adalah melalui Banjarnegara, Batang dan Wonosobo. Namun, diantara jalur-jalur

tersebut, yang paling efektif dan efisien adalah melalui Wonosobo. Jarak Dataran

Tinggi Dieng dengan pusat pemerintahan Wonosobo adalah 26 km yang dapat

dilalui dengan sepeda motor, kendaraan roda empat dan mikro bus. Jalan untuk

menuju Dataran Tinggi Dieng tidak dapat dilalui dengan menggunakan bus yang

berukuran besar. Hal ini dikarenakan jalan menuju Dieng sangat sempit dengan

medan yang berkelok-kelok dan menanjak (Tjugianto 2006).

18  

4.3 Potensi Wisata

Dataran Tinggi Dieng merupakan objek wisata andalan Kabupaten

Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Tjugianto (2006) menyebutkan beberapa

objek wisata yang ada di Dataran Tinggi Dieng antara lain :

1. Candi Dieng

Candi-candi yang berada di Dieng dibangun sebagai tempat pemujaan bagi

Dewa Siwa dan Sakti Siwa. Candi-candi tersebut merupakan peninggalan Dinasti

Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Dataran Tinggi Dieng merupakan pusat

pendidikan Hindu tertua di Indonesia. Jumlah keseluruhan candi yang ada di

Dataran Tinggi Dieng adalah delapan buah candi. Candi-candi tersebut adalah

Candi Semar, Candi Arjuna, Candi Srikandhi, Candi Sembadra dan Candi

Puntadewa yang biasa disebut dengan kompleks Candi Pandawa serta Candi

Gathotkaca, Candi Dwarawati dan Candi Bima yang merupakan candi terbesar di

Dataran Tinggi Dieng.

2. TWA Telaga Warna-Pengilon

TWA Telaga Warna merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang

terletak di Dataran Tinggi Dieng. TWA ini ditunjuk berdasarkan SK Menteri

Pertanian No 740/Kpts/Um/11/1978 pada 30 November 1978 dengan luas 39,5 ha.

Telaga Warna-Pengilon merupakan dua buah telaga atau danau yang saling

berdekatan. Telaga Warna merupakan sebuah telaga yang memperlihatkan

beberapa warna jika terkena cahaya matahari. Sedangkan Telaga Pengilon

merupakan telaga yang berkilau seperti pengilon (cermin) jika terkena cahaya

matahari.

Telaga Warna memiliki beberapa gua kecil di sekitarnya. Gua-gua tersebut

antara lain: Gua Semar dengan panjang kurang lebih 4 m yang biasa digunakan

untuk bermeditasi, Gua Sumur yang terdapat sumber air suci yang disebut "Tirta

Prawitasari" yang biasa digunakan oleh umat Hindu untuk mengadakan upacara

ritual Muspe / Mubakti serta Gua Jaran.

Selain itu, di dalam kawasan TWA Telaga Warna-Pengilon terdapat Kawah

Sikendang. Dinamakan demikian karenakadang-kadang mengeluarkan bunyi

seperti kendang.

19  

3. Telaga Merdada

Telaga Merdada merupakan telaga yang terluas di Dataran Tinggi Dieng.

Luas telaga ini kurang lebih 25 m2 dengan kedalam antara 2 - 10 m.

4. Kawah

Kawasan Dieng Plateu merupakan area gunung yang masih aktif. Terdapat

banyak kawah yang setiap saat mendidih dan mengeluarkan asap putih tebal

dengan aroma khas belerang. Salah satu yang terkenal yaitu kawah Sikidang.

Disebut Kawah Sikidang karena munculnya kawah di permukaan tanah sering

berpindah-pindah. Selain Kawah Sikidang terdapat beberapa kawah lain, yaitu

Kawah Candradimuka yang merupakan lubang rekahan yang terus menerus

mengeluarkan solfatara dan Kawah Sileri yang merupakan kawah terluas di

Dataran Tinggi Dieng.

5. Sumur Jalatunda

Sumur ini mempunyai diameter kurang lebih 90 m. Sumur ini merupakan

bekas kawah yang telah lama mati dan tergenang air sehingga menyerupai sumur.

Berdasarkan kepercayaan penduduk setempat, jika berhasil menyeberangi sumur

ini, maka segala keinginan dapat tercapai.

6. Museum Purbakala

Museum ini terletak dekat Candi Gatutkaca. Museum ini menyimpan

seratus buah temuan lepas yang berasal dari kompleks Candi Dieng berupa arca,

relief, komponen bangunan dan prasasti yang umumnya terbuat dari bahan batu

andesit. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti dari bagian mana temuan

lepas itu berasal.

7. Tuk Bimalukar

Tuk Bimalukar adalah sebuah mata air dengan pancuran yang terbuat dari

batu purba. Nama Bimalukar berasal dari kisah bahwa Sang Bhima Sena melukar

(melepas) pakaiannya untuk disucikan. Sedang “tuk” adalah sebuah kata dalam

bahasa jawa yang artinya mata air. Mata air ini merupakan mata air utama dari

salah satu sungai besar di Jawa yaitu Sungai Serayu.

20  

8. Dieng Plateau Theater (DPT)

DPT merupakan sarana informasi wisata berupa bioskop yang menyajikan

film dokumenter berupa peristiwa alam yang pernah terjadi di Dataran Tinggi

Dieng yaitu letusan kawah Sinila pada tahun 1979.

4.4 Sosial dan Budaya

1. Ruwatan Rambut Gembel

Daerah Dataran Tinggi Dieng memiliki keunikan yaitu anak berambut

gembel. Menurut cerita, anak berambut gembel ini merupakan titipan Kyai

Kolodite. Untuk mencukur gembel ini, harus melalui upacara ruwatan. Upacara

ini, dilakukan setelah anak gembel tersebut mengajukan permintaan khusus

kepada orang tuanya, yang disebut jejaluk.

2. Kesenian Daerah

Kesenian daerah merupakan pertunjukkan yang bermanfaat untuk menarik

minat wisatawan. Terdapat beberapa kesenian daerah berupa tarian yang terdapat

di Kabupaten Wonosobo yaitu Tari Jaran Kepang, Tari Bangilun, Tari Lengger,

Tari Cepetan dan Tari Angguk serta sebuah kesenian tradisional yang sangat khas

yaitu Kesenian Bundengan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh 12 stakeholder dalam pengelolaan

Dataran Tinggi Dieng, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi non

pemerintah. Stakeholder tersebut dibedakan menjadi stakeholder yang

mempunyai kepentingan dan memberikan pengaruh secara langsung terhadap

kegiatan pariwisata serta stakeholder yang mempunyai kepentingan lain dan

memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan pariwisata.

5.1.1 Stakeholder yang memiliki kepentingan pada aspek pariwisata dan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan pariwisata di Dataran Tinggi Dieng

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo

Disparbud Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu key player dalam

tata kelola Dataran Tinggi Dieng yang mempunyai kepentingan pada aspek

pariwisata. Meskipun begitu, Dataran Tinggi Dieng bukan satu-satunya daerah

tujuan wisata yang harus dikelola oleh Disparbud Kabupaten Wonosobo. Daerah

tujuan wisata lain di Wonosobo yang harus ditangani oleh Disparbud antara lain

Telaga Menjer dan Air Terjun Sikarim. Adapun objek wisata yang dikelola oleh

Disparbud Kabupaten Wonosobo di Dataran Tinggi Dieng adalah Telaga Warna –

Pengilon dan DPT.

Tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten Wonosobo diuraikan di

dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008. Adapun tugas dari

Disparbud Kabupaten Wonosobo adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang pengembangan pariwisata, promosi dan kebudayaan,

pengelolaan administrasi dan ketatausahaan serta pengawasan pelaksanaan unit

pelaksana teknis dinas.

Disparbud Kabupaten Wonosobo tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis.

Jumlah pegawai yang dilibatkan dalam penanganan Dataran Tinggi Dieng masih

mengalami kekurangan dan bukan merupakan orang-orang yang ahli dalam hal

pariwisata.

22  

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banjarnegara

Disbudpar Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu key player dalam

tata kelola Dataran Tinggi Dieng yang memiliki kepentingan pada aspek

pariwisata. Daerah tujuan wisata yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten

Banjarnegara tidak hanya Dataran Tinggi Dieng saja. Daerah tujuan wisata

lainnya yang dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Banjarnegara adalah Taman

Rekreasi Margasatwa Serulingmas.

Disbudpar Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi

yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 163 tahun 2009

tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan. Adapan tugas pokok

Disbudpar Kabupaten Banjarnegara adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.

Disbudpar Kabupaten Banjarnegara memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT),

yaitu UPT Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Tugas Pokok dan Fungsi UPT

tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 185 tahun 2009.

Tugas pokok dari UPT Dieng adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penelitian,

pengkajian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan dan evaluasi serta

pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Jumlah seluruh pegawai

yang ada di UPT Dieng adalah 37 orang pada tahun 2010.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Banjarnegara

secara umum adalah promosi, mengadakan event dan pembinaan terhadap

masyarakat di daerah wisata. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah melalui

website dan leaflet. Event yang diadakan oleh Disbudpar Kabupaten Banjarnegara

adalah pemotongan rambut gimbal yang bekerja sama dengan masyarakat

setempat. Sedangkan pembinaan terhadap masyarakat adalah melalui

pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Dieng Pandhawa”.

3. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah

Keterlibatan BKSDA Jawa Tengah di kawasan Dataran Tinggi Dieng hanya

terbatas pada kawasan Taman Wisata Alam Telaga Warna – Pengilon saja.

Pengelolaan BKSDA Jawa Tengah di kawasan ini dimulai sejak tahun 1978

dengan adanya SK Menteri Pertanian No 740/Kpts/Um/11/1978 pada 30

23  

November 1978 tentang Penetapan Telaga Warna – Pengilon sebagai Taman

Wisata Alam dengan luas 39,5 ha.

Pengelolaan TWA Telaga Warna – Pengilon sempat diserahkan kepada

Perum Perhutani pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2001, izin usaha tersebut

dicabut dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1652/Kpts-II/2001

tentang pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam yang diberikan kepada

Perum Perhutani pada delapan Taman Wisata Alam di Pulau Jawa. Dengan

adanya keputusan tersebut, pengelolaan TWA Telaga-Warna dikembalikan

kepada BKSDA.

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola TWA Telaga Warna – Pengilon

antara lain penataan tapal batas, reboisasi dan patroli pengamanan kawasan.

Beberapa fasilitas yang ada di kawasan TWA adalah gedung visitor center,

mushola dan toilet. Kerjasama yang dilakukan oleh TWA Telaga Warna –

Pengilon adalah dengan Disparbud Kabupaten Wonosobo. Kerjasama yang

dilakukan adalah kerjasama dalam hal ticketing.

4. Paguyuban Pengemudi Dieng Batur (PPDB)

PPDB merupakan organisasi yang bergerak dalam pemenuhan jasa

transportasi. Organisasi ini dibentuk atas dasar kesamaan profesi, yaitu pengemudi

bus dengan trayek Wonosobo – Dieng – Batur. Organisasi ini ditetapkan

berdasarkan SK Dinas Perhubungan. Jumlah seluruh armada yang terdaftar dalam

organisasi ini adalah 14 Perusahaan Otobus (PO) yang terdiri dari 153 anggota.

PPDB menetapkan harga sewa untuk memenuhi kebutuhan jasa transportasi

dalam kegiatan pariwisata sebesar Rp 350.000,00 tiap unit bus untuk 5 jam. Dari

harga sewa tersebut, setiap anggota wajib menyisihkan Rp 25.000,00 untuk kas

organisasi. Seluruh uang kas yang dimiliki oleh organisasi nantinya akan

dipergunakan untuk membantu anggota dalam hal pengurusan surat ijin

mengemudi dan bantuan jika terjadi kecelakaan.

5. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

PHRI merupakan organisasi tingkat nasional, dimana memiliki cabang di

berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah pengurus cabang

Wonosobo. Organisasi ini merupakan perkumpulan dari pengusaha hotel dan

24  

restoran. Tugas dari organisasi ini adalah menyalurkan informasi kepada

wisatawan mengenai hotel dan restoran.

6. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Dieng Pandhawa”

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” berdiri pada tanggal 27 November 2007 dan

ditetapkan oleh Disbudpar Kabupaten Banjarnegara dengan SK Nomor 556/36. a

Tahun 2007. Kegiatan Dieng Pandhawa sudah dimulai sejak tahun 2003, akan

tetapi bukan sebagai pokdarwis. Pada awalnya, Dieng Pandawa adalah organisasi

pemuda di Desa Dieng Kulon. Kegiatan yang dilakukan oleh Dieng Pandhawa

mulai memasuki aspek pariwisata sejak tahun 2005, karena Dieng Pandhawa

beranggapan bahwa aspek pariwisata adalah masa depan bagi masyarakat Dieng.

Visi dari Pokdarwis “Dieng Pandhawa” adalah Terwujudnya Pariwisata

Dieng yang bermutu, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat Dieng pada

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sedangkan misi dari Pokdarwis

“Dieng Pandhawa” adalah 1) mengembangkan ekowisata demi terciptanya

lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, 2) mengkampanyekan sapta pesona

(aman, tertib, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan) kepada masyarakat Dieng, 3).

meningkatkan SDM masyarakat Dieng terutama hal kepariwisataan, 4).

memanfaatkan / menggali potensi SDA Dieng dalam mendukung pariwisata

sehingga kedepan bisa lebih baik.

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” memiliki delapan kelompok kerja (pokja),

yaitu pokja souvenir / kerajinan, pokja home industry makanan khas Dieng, pokja

home stay, pokja pramuwisata dan angkutan, pokja seni dan budaya, pokja

keamanan, pokja agrotourism dan lingkungan hidup serta pokja promosi dan

pemasaran. Jumlah anggota dari Pokdarwis “Dieng Pandhawa” adalah 200 orang

yang seluruhnya adalah masyarakat Dieng Kulon.

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” merupakan pokdarwis yang mempunyai

prestasi tingkat provinsi. Beberapa penghargaan yang diperoleh Pokdarwis “Dieng

Pandhawa” antara lain juara 3 Pokdarwis Tingkat Provinsi pada tahun 2008 dan

juara 1 Pokdarwis Tingkat Provinsi pada tahun 2009 melalui program menjadikan

desa Dieng Kulon menjadi desa wisata. Pada tahun 2010, Pokdarwis “Dieng

Kulon” mengadakan acara yaitu “Dieng Culture Festival”. Acara ini mengangkat

25  

citra Dieng sebagai objek wisata yang memiliki nilai kebudayaan yang sangat

tinggi.

5.1.2 Stakeholder yang memiliki kepentingan pada aspek lain tetapi memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan pariwisata di Dataran Tinggi Dieng

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Wonosobo

Dishutbun Kabupaten Wonosobo merupakan stakeholder yang memberikan

perhatian terhadap Dataran Tinggi Dieng pada aspek kehutanan. Dengan kondisi

Dataran Tinggi Dieng yang semakin kritis, Dishutbun Kabupaten Wonosobo

melakukan beberapa kegiatan rehabilitasi lahan baik di kawasan Dataran Tinggi

Dieng maupun di kawasan Lembah Dieng.

Tugas pokok dan fungsi Dishutbun Kabupaten Wonosobo secara rinci

terdapat dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 tahun 2008. Tugas pokok

Dishutbun Kabupaten Wonosobo adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang produksi, perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya alam,

kelembagaan dan usaha, pengelolaan administrasi, ketatausahaan serta

pengawasan pelaksanaan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas. Wilayah kerja

Dishutbun Wonosobo adalah meliputi seluruh kabupaten wonosobo.

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Banjarnegara

Dishutbun Kabupaten Banjarnegara merupakan stakeholder yang

mempunyai kepentingan di Dataran Tinggi Dieng dalam hal rehabilitasi lahan.

Dishutbun Kabupaten Banjarnegara melakukan beberapa kegiatan dengan jangka

waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2008, misalnya penanaman beberapa

jenis pohon di daerah-daerah yang kritis.

Tugas pokok dan fungsi Dishutbun Kabupaten Wonosobo secara rinci

terdapat dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 163 tahun 2009. Tugas pokok

Dishutbun Kabupaten Wonosobo adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang kehutanan dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo merupakan

salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan pada aspek pertanian di

Dataran Tinggi Dieng. Beberapa kegiatan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada kelompok tani mengenai

26  

budidaya tanaman kentang dan batas-batas pengusahaan lahan pertanian pada

area-area tertentu, serta inventarisasi hasil pertanian yang ada di Kecamatan

Kejajar. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Kabupaten Wonosobo tidak memiliki bagian atau unit pelaksana teknis yang

berkonsentrasi dalam penanganan pertanian di kawasan Dieng.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dijelaskan

dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008. Tugas pokok dari

dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura serta

pengelolaan administrasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

Unit Pelaksana Teknis Dinas. Wilayah kerja dari Dinas Pertanian dan Tanaman

Pangan meliputi seluruh Kabupaten Wonosobo.

4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara

memiliki kepentingan pada aspek pertanian, yaitu produksi hortikultura. Dispertan

Banjarnegara mengenalkan program “Good Agricultural Practice” kepada

masyarakat di kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Dispertan Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi

yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 163 tahun 2009

tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan. Adapan tugas pokok

Dispertan Kabupaten Banjarnegara adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dibidang pertanian, peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan

daerah.

5. Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD)

TKPD ditetapkan secara resmi melalui SK Bupati Wonosobo Nomor 180 /

25/ 2007 pada tanggal 25 Januari 2007. TKPD mempunyai tugas melakukan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi di antara satuan kerja perangkat daerah

Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait dalam upaya pemulihan Kawasan

Dieng dalam konteks Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu. TKPD terdiri dari Tim

Pengarah dan Tim Teknis, dimana masing-masing tim tersebut mempunyai tugas.

Dalam melaksanakan kegiatannya, TKPD dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja

(Pokja). Pokja tersebut adalah pokja lingkungan, pokja ekonomi, pokja sosial, serta

pokja kelembagaan dan legalitas.

27  

Kinerja TKPD hingga saat ini masih belum terlihat. Kegiatan yang

dilakukan TKPD masih dalam tahap survei dan penyusunan rencana pengelolaan.

TKPD dibentuk dengan tujuan agar dapat terwujudnya hubungan kerjasama antar

stakeholder yang berbeda kepentingan dalam pengelolaan DAS Serayu pada

umumnya dan Dataran Tinggi Dieng pada khususnya.

6. Asosiasi Pedagang Carica (APC)

APC merupakan organisasi perkumpulan para pedagang carica yang ada di

seluruh Kabupaten Wonosobo. Organisasi ini bergerak dalam hal penyediaan

oleh-oleh khas. Organisasi ini belum ditetapkan sebagai organisasi legal, akan

tetapi sudah diakui oleh instansi pemerintahan dan organisasi lainnya. APC

merupakan organisasi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah

seluruh UKM yang menjadi anggota APC adalah 25 UKM yang tersebar di

seluruh Wonosobo. Kerjasama dengan organisasi lain hanyalah sebatas

penyampaian informasi kepada wisatawan mengenai keberadaan lokasi penyedia

oleh-oleh khas.

5.2 Pemetaan Stakeholder

Stakeholder yang telah teridentifikasi memiliki nilai kepentingan dan

pengaruh. Hasil penghitungan nilai kepentingan dan pengaruh tiap stakeholder

berdasarkan panduan penilaian (Lampiran 4 dan Lampiran 5).

Tabel 2 Hasil penghitungan nilai kepentingan

No Nama stakeholder Nilai TotalI II III IV V 1 Pokdarwis “Dieng Pandhawa” 5 3 5 4 5 22 2 PPDB 3 4 5 5 5 22 3 TKPD 5 3 5 3 3 19 4 Disbudpar Kabupaten Banjarnegara 3 2 5 5 3 18 5 Dispertan Kabupaten Banjarnegara 3 3 5 4 3 18 6 BKSDA Jawa Tengah 3 2 3 5 5 18 7 Disparbud Kabupaten Wonosobo 3 2 5 4 2 16 8 Dishutbun Kabupaten Wonosobo 2 3 5 3 3 16 9 Dishutbun Kabupaten Banjarnegara 2 3 5 3 3 16

10 Dispertan Kabupaten Wonosobo 2 2 4 4 3 15 11 PHRI 2 1 3 3 3 12 12 APC 2 3 3 2 2 12

Keterangan : I: Aspek kepentingan; II : Manfaat yang diperoleh; III: Sumberdaya; IV: Kapasitas sumberdaya; V: Prioritas kegiatan

28  

Tabel 3 Hasil penghitungan nilai pengaruh

No Nama stakeholder Nilai Total I II III IV V 1 Disparbud Kabupaten Wonosobo 4 3 5 3 3 18 2 Disbudpar Kabupaten Banjarnegara 4 3 5 3 3 18 3 PPDB 2 2 3 2 4 13 4 Pokdarwis “Dieng Pandhawa” 2 2 3 2 4 13 5 Dispertan Kabupaten Wonosobo 3 2 3 1 3 12 6 Dispertan Kabupaten Banjarnegara 3 2 3 1 3 12 7 Dishutbun Kabupaten Wonosobo 3 2 2 1 3 11 8 Dishutbun Kabupaten Banjarnegara 3 2 2 1 3 11 9 TKPD 2 2 2 1 3 10

10 BKSDA Jawa Tengah 2 2 1 1 3 9 11 PHRI 2 2 1 2 2 9 12 APC 2 2 1 1 3 9

Keterangan : I: Keterlibatan; II: Kebijakan; III: Kontribusi; IV: Kerjasama; V : Kemampuan

Stakeholder yang telah diketahui besarnya nilai kepentingan dan pengaruh

kemudian dipetakan ke dalam matrik kepentingan-pengaruh. Hasil pemetaan

stakeholder adalah sebagai berikut :

Gambar 5 Pemetaan stakeholder.

Keterangan : 1. Disparbud Wonosobo 2. Disparbud Banjarnegara 3. PPDB 4. Pokdarwis "Dieng Pandhawa" 5. Dispertan Wonosobo 6. Dispertan Banjarnegara 7. Dishutbun Wonosobo 8. Dishutbun Banjarngera 9. TKPD

10. BKSDA Jawa Tengah 11. APC 12. PHRI

29  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepentingan sebagai

kebutuhan. Stakeholder dengan nilai kepentingan tertinggi adalah Pokdarwis

“Dieng Pandhawa” dan PPDB dengan nilai 22 poin. TKPD memiliki nilai 19

poin, Disbudpar Banjarnegara, Dispertan Banjarnegara dan BKSDA Jawa Tengah

dengan nilai 18 poin, Disparbud Wonosobo, Dishutbun Wonosobo dan Dishutbun

Banjarnegara dengan nilai 16 poin, Dispertan Wonosobo dengan 15 poin serta

PHRI dan APC dengan nilai 12 poin. Unsur-unsur penilaian yang digunakan

adalah aspek kepentingan, manfaat yang diperoleh, sumberdaya, kapasitas

sumberdaya dan prioritas kegiatan.

Sedangkan Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti

daya yang dimiliki untuk mengubah suatu keadaan. Stakeholder yang memiliki

nilai pengaruh tertinggi adalah Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara

dengan nilai 18 poin. PPDB dan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” memiliki nilai

pengaruh sebesar 13 poin, Dispertan Wonosobo dan Dispertan Banjarnegara

dengan nilai 12 poin, Dishutbun Wonosobo dan Dishutbun Banjarnegara dengan

nilai 11 poin, TKPD dengan nilai sepuluh poin, serta BKSDA Jawa Tengah, PHRI

dan APC dengan nilai sembilan poin. unsur-unsur yang digunakan untuk penilaian

pengaruh adalah keterlibatan, kebijakan, kontribusi, kerjasama dan kemampuan

yang dimiliki oleh stakeholder.

5.2.1 Key player

Key player merupakan stakeholder yang paling aktif dalam tata kelola

wisata di Dataran Tinggi Dieng karena stakeholder tersebut memiliki kepentingan

dan pengaruh yang besar. Stakeholder ini memiliki pengaruh yang besar untuk

mengendalikan pengelolaan Dataran Tinggi Dieng. Selain itu, stakeholder

tersebut juga memiliki kepentingan yang besar dalam hal pariwisata, kebudayaan

serta transportasi sehingga stakeholder tersebut bersifat supportive dalam tata

kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Besarnya kepentingan dari stakeholder

tersebut dikarenakan sumberdaya yang dimiliki serta kapasitas sumberdaya

tersebut. Di dalam kuadran ini, PPDB memiliki nilai kepentingan yang terbesar

tetapi memiliki nilai pengaruh yang terkecil diantara stakeholder yang berada

pada kuadran key player.

30  

1. Kepentingan

Berdasarkan hasil penghitungan nilai kepentingan (Tabel 2) yang dihitung

menggunakan panduan penilaian untuk mengetahui nilai kepentingan (Lampiran

3), Disparbud Wonosobo memiliki nilai 16 poin, Disbudpar Banjarnegara

memiliki nilai 18 poin serta Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan PPDB dengan

nilai masing-msing 22 poin. Perbedaan perolehan nilai tersebut dipengaruhi oleh

beberapa unsur penilaian.

Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara memiliki nilai yang

sama yaitu tiga poin, dalam hal aspek pengelolaan, yaitu stakeholder tersebut

hanya fokus pada aspek pariwisata dan kebudayaan saja. Bahkan Disparbud

Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara cenderung kurang peduli pada aspek lain.

PPDB memiliki tiga poin dalam hal ini, yaitu PPDB terlibat dalam aspek

Pariwisata dan Transportasi. Sedangkan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” memiliki

nilai lima poin dalam hal ini karena memiliki kepentingan baik itu pada aspek

pariwisata, kebudayaan, pertanian, keamanan, pertanian dan lingkungan hidup

serta transportasi. Hal ini terlihat dengan adanya delapan kelompok kerja (pokja)

yang dimiliki, yaitu pokja souvenir dan kerajinan, pokja home industry makanan

khas, pokja pramuwisata dan angkutan, pokja seni dan budaya, pokja keamanan,

pokja agrotourism dan lingkungan hidup serta pokja promosi dan pemasaran.

Tata kelola dataran tinggi wisata di Dataran Tinggi Dieng, keempat

stakeholder tersebut memperoleh manfaat ekonomi. Perolehan manfaat,

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan PPDB memiliki nilai yang lebih besar, yaitu

tiga poin. Pokdarwis “Dieng Pandhawa” tidak hanya mendapatkan keuntungan

ekonomi saja, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar dan

anggotanya. Hal ini dikarenakan, Pokdarwis “Dieng Pandhawa” aktif dalam tata

kelola wisata di Dataran Dieng untuk membantu masyarakat sekitar. Masyarakat

yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat Desa Dieng Kulon. PPDB

memberikan manfaat secara sosial, karena tujuan dari organisasi ini adalah untuk

saling membantu antar sesama anggotanya. Disparbud Wonosobo dan Disbudpar

Banjarnegara memperoleh manfaat ekonomi dengan adanya pengadaan tiket

masuk kawasan yang besarnya masing-masing adalah Rp 6.000,-.

31  

Nilai yang sama yaitu lima poin juga diperoleh dalam hal sumberdaya yang

dimiliki oleh keempat stakeholder tersebut. Seluruh stakeholder tersebut memiliki

sumberdaya yang sama, yaitu SDM, dana, fasilitas serta informasi. Dalam hal

pemilikan SDM. manajemen SDM pada Disbudpar Banjarnegara lebih baik

daripada Disparbud Wonosobo dan Pokdarwis “Dieng Pandhawa”. Perbedaannya

adalah penempatan SDM pada Disbudpar Banjarnegara sudah sesuai dengan

bidang keahlian masing-masing. Berbeda dengan Disparbud Wonosobo dan

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dengan pemilikan SDM yang penempatannya

belum sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga stakeholder tersebut

memberikan pelatihan terhadap SDM yang dimiliki. Sehingga meskipun

penempatan SDM tidak sesuai dengan bidang keahliannya, SDM yang dimiliki

oleh Disparbud Wonosobo dan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dapat

menyesuaikan diri. Bagi Disbudpar Banjarnegara, kualitas SDM yang telah

ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya menjadi lebaih baik. Pelatihan

yang diberikan kepada SDM yang dimiliki oleh Disparbud Wonosobo dan

Disbudpar Wonosobo berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan pelatihan yang

diperoleh oleh Pokdarwis “Dieng Pandhawa” berasal dari Disparbud Wonosobo

dan Disbudpar Banjarnegara dalam bentuk pembinaan secara intensif. Jumlah

SDM yang dimiliki oleh Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara

relatif lebih sedikit atau kekurangan SDM jika dibandingkan dengan Pokdarwis

“Dieng Pandhawa” yang memiliki SDM yang lebih banyak. Selain itu, jumlah

SDM yang dimiliki oleh Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dibagi ke dalam delapan

pokja yang dimilikinya. Lain halnya dengan PPDB, SDM yang dimiliki, memliki

kesamaan profesi, yaitu sama-sama sopir bus. Jumlah SDM yang dimiliki adalah

153 orang.

Masing-masing stakeholder memiliki kantor atau sekretariat, Disparbud

Wonosobo memiliki nilai yang terkecil, karena kantor yang dimiliki berada di

Kelurahan Wonosobo yang terletak hampir 30 km dari Dataran Tinggi Dieng.

Sekretariat yang dimiliki oleh PPDB juga berada di Kelurahan Wonosobo. PPDB

memiliki fasilitas berupa armada bus untuk keperluan wisata, yaitu berjumlah 153

unit bus. Lain halnya dengan Disbudpar Banjarnegara yang meskipun lokasi

kantor berada di Kecamatan Banjarnegara, akan tetapi Disbudpar Banjarnegara

32  

memiliki kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dieng yang berada di Dataran

Tinggi Dieng. Sedangkan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” memiliki kantor

sekretariat di Desa Dieng Kulon yang berada di Dataran Tinggi Dieng. Adanya

kantor atau skretariat yang berada di Dataran Tinggi Dieng akan memudahkan

stakeholder tersebut dalam melakukan kegiatan di Dataran Tinggi Dieng. Dalam

hal pariwisata, keempat stakeholder tersebut merupakan sumber informasi bagi

stakeholder lainnya maupun bagi wisatawan yang mengunjungi Dataran Tinggi

Dieng.

Pokdarwis “Dieng Pandawa” dan PPDB telah mampu mancari dana

mandiri. Dana mandiri yang dimiliki Pokdarwis “Dieng Pandhawa” berasal dari

keuntungan yang diperoleh dari adanya pokja suvenir dan pokja home industry

makanan khas. Selain itu, dana yang dimiliki juga berasal dari keuntungan yang

diperoleh dari pengadaan kegiatan, seperti “Dieng Culture Festival” yang

diadakan pada 11 Juli 2010. Sumber dana lainnya dari Pokdarwis “Dieng

Pandhawa” berasal dari sponsor. Sumber pendanaan yang dimiliki oleh PPDB

berasal dari iuran anggota sebesar Rp 2.500,- per orang setiap bulannya dan

keuntungan dari penyewaan bus untuk keperluan wisata yaitu sebesar Rp 25.000,-

dari sewa kendaraan sebesar Rp 350.000,-. Disparbud Wonosobo dan Disbudpar

Banjarnegara dalam melakukan kegiatannya hanya mengandalkan dana APBN

maupun APBD. Secara umum, dana yang dimiliki oleh masing-masing

stakeholder untuk kegiatannya masih kurang.

Fokus pengelolaan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan PPDB memiliki nilai

lima poin, diikuti oleh Disbudpar Banjarnegara dengan nilai empat poin serta

Disparbud Wonosobo dengan tiga poin. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan

oleh Pokdarwis “Dieng Pandhawa” untuk mengembangkan Dataran Tinggi Dieng,

terutama Desa Dieng Kulon. Sedangkan fokus PPDB adalah transportasi dari

Wonosobo menuju Dataran Tinggi Dieng. Fokus pengelolaan Disbudpar

Banjarnegara terbagi ke dalam dua bagian, yaitu objek wisata Seruling Mas dan

Dataran Tinggi Dieng itu sendiri. Sedangkan fokus pengelolaan Disparbud

Wonosobo terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu objek wisata Telaga Menjer,

benda-benda bernilai sejarah yang berada di seluruh Kabupaten Wonosobo,

Gelanggang Renang Kalianget dan Mangli serta Dataran Tinggi Dieng.

33  

Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara memiliki nilai yang

sedikit berbeda. Disparbud Banjarnegara memiliki SDM yang jumlahnya lebih

besar serta SDM yang dimiliki telah sesuai kompetensinya. Disbudpar

Banjarnegara juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dieng, yangmenyebabkan

Disbudpar Banjarnegara lebih fokus dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng.

Sehingga Disbudpar Banjarnagera memiliki nilai kepentingan yang lebih besar

dibandingkan dengan Disparbud Wonosobo.

2. Pengaruh

Berdasarkan hasil analisis stakeholder, diperoleh hasil bahwa Disparbud

Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara memiliki pengaruh dengan nilai 18 poin.

Sedangkan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan PPDB memiliki nilai 13 poin.

Masing-masing stakeholder memiliki keterlibatan yang berbeda-beda. Disparbud

Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara mempunyai nilai keterlibatan sebesar

empat poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa tata kelola wisata di Dataran

Tinggi Dieng tidak dapat berjalan tanpa kehadiran, arahan dan pengawasan dari

Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara namum, Pokdarwis “Dieng

Pandhawa” dan PPDB hanya memiliki nilai dua poin,yaitu kedua organisasi

tersebut hanya terlibat dalam bentuk kehadiran saja.

Keempat stakeholder yang ada di kuadran key player tidak mengeluarkan

kebijakan yang dapat mempengaruhi tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara hanya melaksanakan tupoksi,

sedangkan Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan PPDB hanya melaksanakan

AD/ART yang telah dibuat. Nilai masing-masing stakeholder dalam hal kebijakan

adalah tiga poin, karena tidak mengeluarkan kebijakan atau aturan yang dapat

mempengaruhi tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Kontribusi yang diberikan oleh Disparbud Wonosobo dan Disbudpar

Banjarnegara adalah nilai lima poin, yaitu berupa bantuan dana, SDM dan

fasilitas. Akan tetapi kontribusi yang diberikan hanya ditujukan pada aspek

pariwisata saja. Pokdarwis “Dieng Pandhawa” berkontribusi dalam hal SDM dan

dana sehingga nilai yang dimiliki adalah tiga poin. PPDB berkontribusi dalam hal

SDM berupa awak bus dan fasilitas berupa bus wisata.

34  

Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara bekerjasama dalam hal

pengadaan tiket terusan serta melakukan pembinaan kepada Pokdarwis “Dieng

Pandhawa”. Nilai yang dimiliki oleh Disparbud Wonosobo dan Disbudpar

Banjarnegara dalam hal kerjasama masing-masing adalah tiga poin. Sedangkan

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” adalah dua poin, karena tidak dapat mempengaruhi

stakeholder lainnya. PPDB juga memiliki nilai dua poin, karena PPDB melakukan

kerjasama dengan beberapa biro perjalanan, seperti FOX, Panorama, Asia Link

dan Evergreen.

Keempat stakeholder tersebut memiliki kemampuan berupa kewenangan

dan perijinaan dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Pokdarwis

“Dieng Pandhawa” terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng

karena kesadaran dari masyarakat Desa Dieng Kulon dengan membentuk

organisasi tersebut. PPDB terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi

Dieng karena kesadaran untuk memberikan jasa berupa transportasi untuk

keperluan wisata. Sedangkan Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Banjarnegara

mempunyai kepentingan di Dataran Tinggi Dieng karena melaksanakan tupoksi

yang telah ditetapkan.

5.2.2 Subject

Subject memiliki kepentingan yang besar, akan tetapi memiliki pengaruh

yang kecil untuk mengendalikan atau mengubah suatu keadaan atau peristiwa.

Stakeholder dalam kuadran subject memiliki kepentingan-kepentingan seperti

kehutanan dan pertanian. Akan tetapi, stakeholder ini memiliki kemampuan yang

kecil untuk mengendalikan tata kelola di Dataran Tinggi Dieng. Kecilnya

pengaruh yang dimiliki oleh stakeholder dalam kuadran ini dipengaruhi oleh

kurangnya kerjasama dengan stakeholder lain serta kurangnya kemampuan untuk

mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian dengan baik.

Secara tidak langsung, kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dalam kuadran

ini memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan pariwisata di Dataran

Tinggi Dieng. Stakeholder yang termasuk ke dalam jenis ini adalah Dishutbun

Wonosobo, Dishutbun Banjarnegara, Dispertan Wonosobo, Dispertan

Banjarnegara, BKSDA Jawa Tengah dan TKPD.

35  

1. Kepentingan

Berdasarkan hasil analisis stakeholder, diperoleh hasil bahwa stakeholder

pada kuadran subject yang memiliki nilai kepentingan tertinggi adalah TKPD

dengan nilai 19 poin. Nilai ini lebih besar atau sama dengan stakeholder pada

kuadran key player. Stakeholder lainnya dalam kuadran ini adalah BKSDA Jawa

Tengah dan Dispertan Banjarnegara dengan nilai 18 poin, Dishutbun Wonosobo

dan Dishutbun Banjarnegara dengan nilai 16 poin serta Dispertan Wonosobo

dengan nilai 15 poin.

Jika dilihat dari aspek yang dikelola oleh masing-masing stakeholder dalam

kuadran subject, TKPD mempunyai poin terbesar, yaitu lima poin. Hal ini

dikarenakan TKPD memiliki kepentingan hampir pada semua aspek yang ada di

Dataran Tinggi Dieng, yaitu pariwisata, pertanian, kehutanan dan lingkungan

hidup serta perkebunan. Kemudian Dispertan Banjarnegara dan BKSDA Jawa

Tengah dengan nilai tiga poin. Dispertan Banjarnegara mempunyai kepentingan

pada aspek pertanian dan pelestarian lingkungan serta BKSDA mempunyai

kepentingan pada aspek pariwisata dan pelestarian lingkungan. Dishutbun

Wonosobo dan Banjarnegara serta Dispertan Wonosobo hanya mempunyai satu

aspek kepentingan saja, yaitu sesuai Dishutbun pada aspek kehutanan serta

Dispertan Wonosobo pada aspek pertanian saja.

Dishutbun Wonosobo dan Banjarnegara serta Dispertan Banjarnegara

memiliki nilai tiga poin dalam hal manfaat yang diperoleh maupun yang diberikan

dari keterlibatannya dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng, yaitu

manfaat sosial dan mendapatkan kepercayaan publik. TKPD memiliki nilai tiga

poin dalam hal manfaat. Akan tetapi TKPD memperoleh manfaat lain, yaitu

politik dan kepercayaan publik. TKPD merupakan lembaga yang baru didirikan,

sehingga berusaha menarik perhatian stakeholder lain karena tugas TKPD adalah

mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan di Dataran

Tinggi Dieng. Dispertan Wonosobo dan BKSDA Jawa Tengah memiliki dua poin

dalam hal manfaat. Dispertan Wonosobo memberikan manfaat sosial bagi

masyarakat sedangkan BKSDA Jawa Tengah hanya mendapatkan manfaat secara

ekonomi yaitu dengan adanya pemungutan tiket masuk TWA Telaga Warna-

36  

Pengilon sebesar Rp 2.000,- yang akan masuk ke dalam kas negara berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketersedian sumberdaya merupakan salah satu hal yang menjadikan

stakeholder dalam kuadran subject memiliki nilai kepentingan yang besar.

Dishutbun Wonosobo dan Banjarnegara, Dispertan Banjarnegara, TKPD memiliki

nilai lima poin karena memiliki sumberdaya dalam hal SDM, dana, fasilitas dan

infromasi. SDM yang dimiliki oleh stakeholder tersebut telah ditetapkan sesuai

dengan bidang keahliannya meskipun beberapa stakeholder masih mengalami

kekurangan jumlah SDM. Stakeholder yang merupakan instansi pemerintahan,

dalam hal pendanaan kegiatan hanya mengandalkan APBN dan APBD saja.

Fasilitas yang dimiliki oleh BKSDA Jawa Tengah mempunyai nilai yang

paling tinggi, karena memiliki pelaksana teknis di Dataran Tinggi Dieng, yaitu

TWA Telaga Warna–Pengilon. Stakeholder lainnya memiliki fasilitas berupa

kantor hanya sebatas di pusat pemerintahan masing-masing kabupaten saja. TKPD

belum memiliki fasilitas berupa kantor secara tetap. Pusat kegiatan TKPD masih

dilakukan bersama dengan Bappeda Wonosobo.

Penyampaian informasi dari pemerintah pusat ke masyarakat maupun dari

masyarakat ke pemerintah pusat dilakukan dengan baik oleh Dishutbun dan

Dispertan masing-masing kabupaten. Informasi yang dimiliki oleh BKSDA Jawa

Tengah hanya sebatas informasi tentang pariwisata di dalam kawasan TWA

Telaga Warna – Pengilon saja. TKPD memiliki informasi yang lebih besar

dibandingkan dengan stakeholder lainnya. Informasi yang dimiliki oleh TKPD

bersifat umum, yaitu mencakup semua aspek pengelolaan di DAS Serayu

termasuk Dataran Tinggi Dieng karena merupakan sumber mata air bagi Sungai

Serayu yang bermuara di Selat Nusakambangan, Cilacap. Sesuai dengan tugas

yang dimiliki oleh TKPD, informasi yang dimiliki tersebut disampaikan kepada

stakeholder-stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap DAS Serayu.

Fokus pengelolaan masing-masing stakeholder dalam kuadran ini besarnya

berbeda-beda. BKSDA Jawa Tengah memiliki nilai tertinggi, yaitu lima poin.

Seluruh kegiatan yang dilakukan BKSDA Jawa Tengah melalui TWA Telaga

Warna-Pengilon hanya fokus di dalam kawasan Telaga Warna saja.

37  

Stakeholder lainnya dalam kuadran subject ini tidak menjadikan Dataran

Tinggi Dieng sebagai fokus pengelolaannya. Dishutbun Wonosobo dan

Banjarnegara, Dispertan Wonosobo dan Banjarnegara serta TKPD memiliki nilai

tiga poin dalam hal fokus pengelolaan. Stakeholder tersebut memiliki wilayah

kerja yang luas. Dishutbun dan Dispertan memiliki wilayah kerja di seluruh

wilayah masing-masing kabupaten sedangkan TKPD dengan wilayah kerja

sepanjang DAS Serayu. Akan tetapi fokus pengelolaan stakeholder tersebut

terhadap Dataran Tinggi Dieng masih lebih besar dibandingkan dengan

kegiatannya di wilayah selain Dataran Tinggi Dieng. Hal ini dikarenakan

kesadaran dari stakeholder-stakeholder tersebut bahwa Dataran Tinggi Dieng

merupakan kawasan penyangga bagi wilayah-wilayah di bawahnya yang harus

selalu dijaga kelestariannya.

2. Pengaruh

Besarnya pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder dalam

kuadran subject adalah Dispertan Wonosobo, Dispertan Banjarnegara dengan nilai

12 poin, Dishutbun Wonosobo dan Dishutbun Banjarnegara dengan nilai sebelas

poin, TKPD memiliki nilai sepuluh poin serta BKSDA Jawa Tengah memiliki

sembilan poin.

Dispertan dan Dishutbun masing-masing kabupaten memiliki nilai tiga poin

dalam hal keterlibatan, yaitu berupa pengawasan dan aturan. Salah satu aturan

yang ditetapkan adalah larangan kegiatan bertani pada kemiringan lereng yang

curam. Tetapi masyarakat kurang peduli terhadap aturan tersebut. Sedangkan

stakeholder lainnya di dalam kuadran subject hanya memiliki nilai dua poin dalam

hal keterlibatan. Bentuk dari keterlibatannya adalah kehadiran masing-masing

stakeholder tersebut di dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Seluruh stakeholder yang berada dalam kuadran subject tidak mengeluarkan

kebijakan yang dapat mengubah tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Instansi pemerintah yang masuk ke dalam kuadran ini hanya melaksanakan

tupoksi dan menjalankannya sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Kontribusi yang diberikan oleh Dishutbun Wonosobo, Dishutbun

Banjarnegara dan TKPD hanyalah SDM, sehingga nilai yang dimiliki adalah dua

poin. Dispertan Wonosobo dan Dispertan Banjarnegara berkontribusi dalam hal

38  

SDM dan fasilitas. SDM yang diberikan oleh Dispertan berbentuk penyuluh

pertanian.

Stakeholder yang berada di dalam kuadran subject tidak melakukan

kerjasama dengan stakeholder lain, baik dengan stakeholder di dalam kuadran itu

sendiri maupun di luar kuadran subject. Seluruh stakeholder di dalam kuadran ini

memiliki nilai kemampuan sebesar tiga poin, yaitu memiliki kewenangan dan

perijinan untuk terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

5.2.3 Crowd

Crowd merupakan stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil.

Stakeholder ini akan mempertimbangkan segala kegiatannya untuk terlibat lebih jauh

dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Stakeholder yang berada di dalam

kuadran crowd memiliki kepentingan dan pengaruh yang sangat kecil.

Stakeholder yang berada pada kuadran ini adalah APC dan PHRI Cabang

Wonosobo (PHRI Wonosobo).

1. Kepentingan

Berdasarkan hasil analisis stakeholder, besarnya nilai kepentingan APC dan

PHRI Wonosobo adalah 12 poin. perbedaannya adalah APC memiliki

kepentingan pada aspek perdagangan sedangkan PHRI Wonosobo pada aspek

pariwisata. Dalam hal manfaat yang diperoleh, APC memiliki nilai lebih besar,

yaitu tiga poin. sedangkan PHRI Wonosobo hanya mendapatkan nilai satu poin

yang berarti bahwa PHRI Wonosobo tidak mendapatkan manfaat apapun dalam

tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. APC memperoleh manfaat secara

ekonomi, yaitu dari hasil penjualan oleh-oleh khas Wonosobo. Oleh-oleh tersebut

berupa sirup carica dan keripik jamur. Selain itu, APC juga bermanfaat sosial bagi

anggota-anggotanya.

Masing-masing stakeholder memiliki nilai yang sama dalam hal

sumberdaya, yaitu tiga poin. APC memiliki sumberdaya berupa dana dan fasilitas.

Dana yang dimiliki oleh APC berasal dari keuntungan yang diperoleh dalam

penjualan oleh-oleh dan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) Wonosobo. Fasilitas yang dimiliki oleh APC berupa alat yang

digunakan untuk mengolah carica dari bahan mentah menjadi produk siap saji.

39  

Kondisi dari alat tersebut tergolong masih baru yang merupakan bantuan dari

Disperindag Wonosobo. SDM yang dimiliki oleh APC sangat terbatas.

Sumberdaya yang dimiliki oleh PHRI Wonosobo berupa fasilitas dan

informasi. Fasilitas yang dikelola oleh PHRI Wonosobo adalah 20 unit hotel dan

restoran dari kelas melati I hingga hotel bintang 4. Informasi yang dimiliki oleh

PHRI Wonosobo berupa informasi tentang wisata di Dataran Tinggi Dieng. SDM

yang dimiliki oleh PHRI Wonosobo hanya satu orang yang bertugas sebagai

koordinator bagi para pengusaha hotel-hotel dan restoran-restoran yang ada di

Wonosobo.

Kedua stakeholder pada kuadran ini tidak menjadikan Dataran Tinggi Dieng

sebagai fokus kegiatannya. PHRI Wonosobo memiliki nilai tiga poin dan APC

hanya dua poin. Para pengusaha hotel dan restoran memiliki hotel yang tersebar di

seluruh Kabupaten Wonosobo. Sedangkan fokus kegiatan APC hanya berjualan

makanan khas saja. APC memiliki anggota yang tersebar di wilayah Kabupaten

Wonosobo, hanya beberapa anggota saja yang berjualan di Dataran Tinggi Dieng.

2. Pengaruh

Berdasarkan hasil analisis stakeholder besarnya nilai pengaruh yang

dimiliki oleh APC adalah sebesar sembilan poin, sedangkan PHRI adalah

sembilan poin. Keterlibatan kedua stakeholder ini hanyalah sebatas kehadiran

dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Sehingga dalam hal

keterlibatan, kedua stakeholder ini memiliki nilai dua poin. Kedua stakeholder ini

juga sama-sama memiliki nilai dua poin dalam hal kebijakan, karena tidak

melaksanakan kebijakan dari siapapun. Kedua stakeholder ini hanya

melaksanakan kegiatan berdasarkan AD / ART-nya sendiri.

Kontribusi kedua stakeholder ini terhadap tata kelola wisata di Dataran

Tinggi Dieng hampir tidak ada, sehingga hanya memiliki nilai satu poin dalam hal

kontribusi. Dalam hal kerjasama, PHRI memiliki nilai dua poin, karena PHRI

sering bekerjasama dengan biro perjalanan. Sedangkan APC tidak melakukan

kerjasama apapun dengan stakeholder lain, sehingga nilai yang dimiliki dalam hal

kerjasama adalah satu poin, dalam keterlibatannya di tata kelola wisata di Dataran

Tinggi. Dieng PHRI hanya memiliki nilai dua poin, karena hanya memiliki

kemampuan berupa perijinan, sedangkan APC memiliki nilai tiga poin karena

40  

memiliki kemampuan berupa perijinan dan kesadaran untuk ikut serta dalam tata

kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

5.3 Mekanisme Kerjasama antar Stakeholder

Hubungan kerjasama antar stakeholder yang berbeda kepentingan sangat

kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya

koordinasi antar stakeholder yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Stakeholder yang mempunyai kepentingan pada aspek pariwisata kurang peduli

terhadap aspek lain yang ada di Dataran Tinggi Dieng. Hubungan kerjasama antar

stakeholder disajikan dalam Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 Hubungan kerjasama antar stakeholder

No Bentuk kerjasama Stakeholder yang melakukan kerjasama Tujuan

1 Pungutan tiket masuk dan parkir kawasan Dataran Tinggi Dieng berupa Tiket Terusan

- Disparbud Wonosobo - Disbudpar Banjarnegara - BKSDA Jawa Tengah - Pokdarwis “Dieng

Pandhawa”

Meningkatkan kenyamanan wisatawan

2 Pembinaan Pokdarwis “Dieng Pandhawa”

- Disparbud Wonosobo - Disbudpar Banjarnegara - Pokdarwis “Dieng

Pandhawa”

Memberikan pengarahan kepada Pokdarwis “Dieng Pandhawa”

3 Pembinaan “APC” - Disperindag Kabupaten Wonosobo

- APC

Memberikan pengarahan dan bantuan alat kepada APC

4 Pembinaan kepada beberapa kelompok tani

- Dispertan Kabupaten Wonosobo

- Kelompok Tani “Manunggal”

- Kelompok Tani “Sprayer”

Memberikan pelatihan dan pengarahan dalam penggunaan lahan dan pertanian di kawasan Dataran Tinggi Dieng

5 Pembinaan kepada beberapa kelompok tani

‐ Dispertan Banjarnegara ‐ Asosiasi Penangkar Benih

Kentang

Memberikan pelatihan dan pengarahan dalam menangkarkan benih kentang

6 Kerjasama dibidang transportasi

- PPDB - Biro Perjalanan

Memperoleh keuntungan dalam hal persewaan bus.

41  

Mekanisme hubungan antar stakeholder tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 6 Mekanisme hubungan antar stakeholder.

1. Kerjasama Tiket Masuk Objek Wisata dan Tarif Parkir

Kerjasama berupa pengadaan tiket masuk yang dilakukan oleh Disparbud

Wonosobo, Disbudpar Banjarnegara dan BKSDA Jawa Tengah diberlakukan

mulai tanggal 10 September 2010. Sebelum ditetapkannya kerjasama ini,

Disparbud Wonosobo, Disbudpar Banjarnegara dan BKSDA Jawa Tengah

melakukan pungutan secara terpisah untuk masing-masing objek wisata.

Disbudpar Banjarnegara menetapkan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olahraga, Disparbud Kabupaten Wonosobo menetapkan tarif retribusi

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga, sedangkan BKSDA menetapkan tarif berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan

42  

Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi

wisatawan, sehingga antara Disparbud Wonosobo, Disbudpar Banjarnegara dan

BKSDA Jawa Tengah berinisiatif untuk melakukan kerjasama.

Kerjasama ini merupakan kerjasama dalam menentukan harga tiket terusan

dan bagi hasil dari penetapan harga tiket terusan tersebut. Total harga tiket yang

diberlakukan dalam kerjasama tersebut adalah Rp 14.000,00 untuk wisatawan

nusantara dan Rp 50.000,00 untuk wisatawan mancanegara. Objek wisata yang

dapat dikunjungi dengan tiket tersebut adalah Kompleks Candi Pandhawa, Kawah

Sikidang, Dieng Plateau Theatre dan TWA Telaga Warna-Pengilon. Pembagian

hasil dari tiket terusan tersebut adalah Rp 6.000,00 (wisatawan nusantara) dan Rp

20. 000,00 (wisatawan mancanegara) untuk Disbudpar Kabupaten Banjarnegara

dengan objek wisata Candi Pandawa dan Kawah Sikidang, Rp 6.000,00

(wisatawan nusantara) dan Rp 20.000,00 (wisatawan mancanegara) untuk

Disparbud Kabupaten Wonosobo dengan objek wisata Dieng Plateau Theatre dan

Telaga Warna serta Rp 2.000 (wisatawan nusantara) dan Rp 10.000,00 (wisatawan

mancanegara) untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan

oleh BKSDA dengan objek TWA Telaga Warna-Pengilon.

Selain dalam hal penetapan tiket masuk objek wisata dalam bentuk tiket

terusan, Disparbud Kabupaten Wonosobo dan Disbudpar Kabupaten Banjarnegara

menetapkan tarif retribusi berupa tarif parkir. Jumlah tarif parkir yang harus

dibayarkan oleh wisatawan setiap mengunjungi satu objek wisata adalah Rp

1.000,- untuk kendaraan roda dua, Rp 2.000,- untuk kendaraan roda 4 dan Rp

3.000,- untuk kendaraan roda 6 atau lebih. Petugas parkir diserahkan kepada

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” melalui pokja keamanan yang dimilikinya.

2. Pembinaan kepada Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan APC

Pembinaan dilakukan oleh Disparbud Wonosobo dan Disbudpar Wonosobo.

Pembinaan yang dilakukan adalah dalam bentuk pelatihan pembuatan souvenir

khas, pelatihan guide dan pramuwisata serta pelatihan keamanan. Selain itu,

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” mengadakan pelatihan bersama dengan Pusat Studi

Pariwisata (PUSPAR) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Hasil

pelatihan-pelatihan yang dilakukan, Pokdarwis “Dieng Pandhawa” sukses meraih

penghargaan juara III Pokdarwis tingkat Jawa Tengah pada tahun 2008, juara I

43  

Pokdarwis tingkat Jawa Tengah dengan program pengembangan Desa Dieng

Kulon menjadi desa wisata pada tahun 2009, serta pada tahun 2010 mendapat

penghargaan dari kementrian kebudayaan dan pariwisata melalui PNPM Mandiri.

Pembinaan kepada APC dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag) Wonosobo. Bentuk pembinaan yang dilakukan berupa

pelatihan pengolahan industri carica dari bahan mentah hingga menjadi makanan

khas yang siap dijual. Disperindag Wonosobo juga memberikan bantuan berupa

peralatan yang digunakan untuk membuat makanan khas tersebut.

3. Pembinaan kepada Kelompok Tani

Pembinaan dilakukan oleh Dispertan masing-masing kabupaten. Dispertan

Wonosobo melakukan pembinaan kepada kelompok tani “Manunggal” dan

“Sprayer” sedangkan Dispertan Banjarnegara memberikan pembinaan kepada

Asosiasi Penangkar Benih Kentang. Pembinaan yang dilakukan umumnya adalah

dalam bentuk seminar dan pelatihan, serta pemberian bantuan berupa alat-alat

pertanian. Dispertan Banjarnegara memiliki program yang bernama Good

Agricultural Practice (GAP). Program tersebut berisi tentang cara-cara bertani

dengan baik serta batasan-batasan dalam melakukan kegiatan pertanian. Program

GAP kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

4. Kerjasama Transportasi

Kerjasama dalam bidang transportasi dilakukan antara PPDB dengan

beberapa biro perjalanan. Beberapa biro perjalanan yang melakukan kerjasama

dengan PPDB antara lain FOX, Panorama, Asia Link dan Evergreen. Biro-biro

perjalanan tersebut membawa wisatawan dari luar Kabupaten Wonosobo. FOX

merupakan biro perjalanan yang sering membawa wisatawan mancanegara. Biro-

biro perjalanan tersebut menggunakan bus besar untuk menuju Kabupaten

Wonosobo. Jalan yang dilalui untuk menuju Dataran Tinggi Dieng tidak dapat

dilalui dengan menggunakan bus berukuran besar, sehingga PPDB menyewakan

bus-bus berukuran kecil (mikro bus) untuk menuju Dataran Tinggi Dieng. Selain

itu, PPDB juga memiliki sopir yang mempunyai kemampuan berbahasa inggris

dengan baik dan memiliki pengetahuan tentang Dataran Tinggi Dieng yang lebih

baik dibandingkan pemandu wisata yang dimiliki oleh biro perjalanan dari luar

44  

Wonosobo. Dengan memiliki kemampuan tersebut, sopir-sopir mikro bus yang

dimiliki PPDB mendapatkan penghasilan tambahan.

5.4 Kebijakan Pengelolaan Dataran Tinggi Dieng

1. Keputusan Bersama No. 485 Tahun 2002 dan No. 17 Tahun 2002 Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng

Kebijakan ini ditetapkan bersama-sama antara bupati Wonosobo dan

Banjarnegara pada 1 Agustus 2002 atas dasar bahwa Dataran Tinggi Dieng

terletak di wilayah Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara serta memiliki potensi

alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi wisatawan,

potensi pertanian dan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan

masyarakat. Sehingga perlu dilakukan kerjasama pengelolaan dan pengembangan

kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan bahwa beberapa kegiatan yang menjadi

pokok kerjasama adalah 1) bidang pariwisata dan kebudayaan yang meliputi

kegiatan promosi terpadu, pengelolaan produk wisata dan budaya dan

pengembangan produk wisata, budaya dan penunjangnya, 2) konservasi alam dan

cagar budaya, meliputi rehabilitasi dan pengelolaan kawasan hutan, lahan

pertanian dan cagar budaya, 3) bidang sarana dan prasarana, meliputi pengadaan,

pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan failitas

umum, 4) bidang pertanahan, meliputi inventarisasi dan penyelesaian status

kepemilikan tanah serta pemetaan tanah, 5) bidang pemberdayaan masyarakat,

yaitu memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat, peningkatan kemampuan

kelompok dan penguatan kelompok, 6) bidang keamanan, yaitu penanganan

keamanan akbiat bencana alam dan ulah manusia, dan 7) bidang pendanaan,

meliputi penyediaan dana lewat APBD masing-masing yang seimbang dan upaya

bersama menggali dana dari sumber-sumber dalam maupun luar forum.

Pasal 4 dalam kebijakan ini menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang

dimaksud adalah dalam bentuk forum. Peserta dari forum ini adalah dewan

penasehat yaitu wakil bupati dan sekretaris daerah serta pelaksana yaitu semua

instansi yang terkait dengan aspek pengelolaan yang telah disebutkan. Tugas

pokok dari forum tersebut adalah (a) dewan penasehat bertugas memberikan

45  

arahan dan mengambil kebijakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan

pengembangan kawasan, dan (b) Pelaksana bertugas mengkoordinasikan,

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program-program pengelolaan

dan pengembangan kawasan. Jangka waktu kerjasama tersebut adalah 5 tahun.

Beberapa stakeholder yang dilibatkan dalam Pengelolaan Dataran Tinggi

Dieng dalam kebijakan ini antara lain Disparbud, Dipertan dan Dishutbun.

Masing-masing stakeholder tersebut mengelola sesuai bidangnya masing-masing.

Setelah jangka waktu pelaksanaan kebijakan tersebut berakhir, tidak

diadakan tindak lanjut. Sehingga kedua kabupaten kembali melaksanakan

kebijakannya masing-masing dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng sesuai

dengan kepentingan masing-masing.

2. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng

Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada 23 Januari 2009.

Dasar ditetapkannya peraturan ini adalah bahwa Dataran Tinggi Dieng sebagai

kawasan lindung dan kawasan budidaya telah mengalami penurunan kualitas

akibat pencemaran dan kerusakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan fungsi

lingkungan dan pembangunan daerah. Selain itu, potensi Dataran Tinggi Dieng

perlu didayagunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat disertai

dengan upaya pengendalian lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang

sehingga dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

Tujuan dari pengendalian lingkungan hidup di Dataran Tinggi Dieng adalah

1) menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung dengan tetap memperhatikan

pengembangan fungsi kawasan budidaya secara rasional dan berkelanjutan, 2)

menjamin tetap berlangsungnya konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya, 3) menjamin tetap berlangsungnya pelestarian nilai-nilai kearifan

lokal, budaya lokal serta benda cagar budaya, 4) mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 5) mencegah dan menanggulangi

serta meminimalkan dampak terjadinya bencana gas beracun dan gerakan tanah

longsor, 6) menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata,

permukiman, industri dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup, 7) memulihkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak

dan tercemar dengan menerapkan budidaya yang ramah lingkungan agar berfungsi

46  

sesuai dengan peruntukkannya, 8) mencegah perkembangan kegiatan budidaya

yang tidak ramah lingkungan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung secara

bertahap dan 9) pengembangan sikap, perilaku dan budaya masyarakat yang

selaras dengan upaya memanfaatkan, memelihara, menjaga, melestarikan serta

melindungi sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Wilayah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kawasan Dataran Tinggi

Dieng yang meliputi enam kabupaten, yaitu: Wonosobo, Banjarnegara,

Temanggung, Batang, Kendal dan Pekalongan. Beberapa stakeholder yang

dilibatkan dalam peraturan ini adalah Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian

Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Wonosobo dan Banjarnegara, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa

Tengah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Tengah, Dinas

Pariwisata Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan dan Batang serta

Perum Perhutani.

Pasal 5 dan dan pasal 6 pada peraturan ini membagi kawasan Dataran

Tinggi Dieng ke dalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan

budidaya. Kawasan lindung terdiri dari 1) kawasan yang memberikan

perlindungan kawasan di bawahnya, 2) kawasan perlindungan setempat, 3)

kawasan pelestarian alam, 4) kawasan cagar budaya, 5) kawasan rawan bencana

alam dan 6) kawasan lindung lainnya yaitu sebagai perlindungan plasma nutfah.

Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari 1) kawasan hutan produksi terbatas, 2)

kawasan produksi tetap, 3) kawasan hutan rakyat, 4) kawasan pertanian, 5)

kawasan pertambangan, panas bumi dan wilayah cekungan bawah tanah, 6)

kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi, 7) kawasan pariwisata, 8)

kawasan permukiman, 9) kawasan perkebunan dan 10) kawasan waduk/telaga.

Dilihat dari pengamatan di lapangan, tujuan-tujuan tersebut belum

seluruhnya tercapai. Hal tersebut dikarenakan, peraturan ini masih tergolong baru.

Selain itu, sosialiasi peraturan yang masih kurang, sehingga beberapa stakeholder

masih ada yang belum mengetahui tentang adanya peraturan ini.

47  

5.5 Berita dan Isu yang Berkaitan dengan Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng

Berita dan isu dalam penelitian ini menggambarkan kondisi tata kelola

wisata di Dataran Tinggi Dieng. Berita dan isu diperoleh dari surat kabar Suara

Merdeka (SM). SM merupakan salah satu media masa yang memberitakan tentang

Jawa Tengah. Berita mengenai Dataran Tinggi Dieng yang dimuat dalam harian

SM sebagian besar berisi tentang kondisi lingkungan di Dataran Tinggi Dieng

yang sangat memprihatinkan. Sehingga perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam

penyelamatan Dataran Tinggi Dieng.

Artikel yang berjudul "Penyelamatan Dieng Perlu Kesamaan Persepsi 6

Daerah" bulan Januari 2008 memberitakan bahwa persepsi masing-masing daerah

dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng masih berbeda-beda. Dalam artikel

tersebut ditegaskan bahwa permasalahan di Dataran Tinggi Dieng sangatlah

kompleks. Tidak hanya masalah konservasi, tetapi masalah lainnya seperti

pariwisata, kebudayaan dan pertanian.

Tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng terinci dengan cukup jelas

dalam artikel SM yang berjudul "Sinergi Pengelolaan Dataran Tinggi Dieng” pada

November 2009 yang ditulis oleh Miskiyya. Artikel tersebut menggambarkan

kekecewaan wisatawan ketika mengunjungi Dataran Tinggi Dieng. Dataran

Tinggi Dieng dikenal memiliki keindahan alam. Akan tetapi keindahan alam di

Dataran Tinggi Dieng dirusak oleh kumuh dan kotornya daerah tersebut.

Pengunjung hanya menyaksikan candi sebagai bangunan tua yang roboh tanpa

memiliki nilai prasejarah sama sekali. Selain itu, retribusi, baik itu tiket masuk

maupun tarif parkir, untuk mengunjungi masing-masing objek wisata juga kurang

diatur dengan baik. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemda Kabupaten

Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara.

Kondisi Dataran Tinggi Dieng yang memprihatinkan kembali muncul dalam

pemberitaan SM. Dalam Artikel dengan judul "Diperlukan Langkah Pengamanan

Dieng" pada Maret 2010, Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, menyatakan

sangat miris terhadap kondisi Dataran Tinggi Dieng. Gubernur Jawa Tengah

menyatakan bahwa untuk mengamankan kawasan Dataran Tinggi Dieng hanya

diperlukan kegiatan penghijauan. Selain itu, petani juga dihimbau untuk tidak

hanya menanam kentang saja tetapi juga ikut melestarikan lingkungan dengan

48  

tanaman keras. Kepedulian dan kesadaran dari masyarakat sangat penting dalam

upaya pengamanan Dataran Tinggi Dieng.

Artikel dalam harian SM seringkali memuat tentang bencana yang sering

terjadi di Dataran Tinggi Dieng, yaitu tanah longsor, kekurangan air bersih,

degradasi lahan, ancaman gunung berapi dan menurunnya kualitas hasil pertanian.

Bencana yang paling menjadi perhatian adalah tanah longsor. Salah satu bencana

tanah longsor terjadi pada 20 Januari 2010 yang mengakibatkan beberapa orang

meninggal dunia serta terputusnya jalur transportasi dari Wonosobo menuju

Dieng. Putusnya jalur transportasi tersebut mengakibatkan menurunnya

produktivitas pertanian maupun pariwisata.

5.6 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Widodo (2001) good

governance memiliki beberapa karakteristik, yaitu: participation, rule of law,

transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and

efficiency, accountability, strategic vision.

1. Participation

Masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik itu secara

langsung maupun melalui intermediasi institusi atau lembaga yang mewakili

kepentingannya. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam tata kelola wisata di

Dataran Tinggi Dieng, beberapa stakeholderyang melibatkan masyarakat dalam

kegiatannya adalah Pokdarwis “Dieng Pandhawa”, Dishutbun Wonosobo dan

Dishutbun Banjarnegara, Dispertan Wonosobo dan Dispertan Banjarnegara serta

APC. Pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Dishutbun Wonosobo dan

Banjarnegara sangatlah kecil, yaitu hanya sebatas mengajak masyarakat untuk

melakukan penanaman pohon peneduh di pinggir jalan. Dispertan Wonosobo dan

Dispertan Banjarnegara sangat kecil intensitasnya, hanya sebatas sosialisasi dan

pelatihan.

Komunitas masyarakat yang dilibatkan oleh Pokdarwis “Dieng Pandhawa”

adalah masyarakat Desa Dieng Kulon. Pokdarwis “Dieng Pandhawa” berusaha

memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Dieng Kulon bahwa pariwisata

merupakan masa depan bagi masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Pokdarwis “Dieng

49  

Pandhawa” bermaksud memulai segala bentuk kegiatannya mulai dari lingkup

yang kecil, yaitu masyarakat Desa Dieng Kulon saja. Hal ini dikarenakan,

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” merupakan organisasi yang dibentuk oleh para

pemuda Desa Dieng Kulon. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah

pengembangan industri makanan khas berskala rumah tangga, kerajinan khas

Dieng, pengembangan agrotourism serta kesenian dan kebudayaan Dieng.

Masyarakat yang semula gemar menanam kentang diajak untuk berubah menjadi

menanam carica. Selain bermanfaat secara ekonomi, tanaman carica juga

bermanfaat secara konservasi. Oleh karena itu, Pokdarwis “Dieng Pandhawa”

mengembangkan industri rumah tangga berupa pengolahan carica dan makanan

khas lainnya seperti keripik jamur. Harapannya, kegiatan yang dilakukan oleh

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” dan masyarakat Desa Dieng Kulon dapat menjadi

contoh dan ditiru oleh masyarakat di Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya.

APC melibatkan masyarakat dalam bentuk pembelian bahan-bahan

pembuatan oleh-oleh khas, yaitu buah carica. Seperti halnya Pokdarwis “Dieng

Pandhawa”, APC melibatkan masyarakat masih dalam skala yang kecil. APC

mendorong sekelompok masyarakat di Dataran Tinggi Dieng untuk menanam

carica. Hal ini dikarenakan, masih sulit mengubah citra masyarakat Dieng

terhadap kentang. APC bermaksud membuka peluang pasar bagi petani carica,

karena selama ini pasar buah carica masih belum terbuka. Harapannya, peluang

pasar bagi para petani carica terbuka lebar, sehingga petani ketang dapat beralih

menjadi menanam carica.

2. Rule of Law

Kerangka hukum dijalankan tanpa memberikan toleransi kepada siapapun

yang melakukan penyimpangan. Seluruh stakeholder yang berbentuk instansi

pemerintahan memberlakukan aturan-aturan bagi PNS secara tegas. Bagi PNS

yang melakukan pelanggaran, instansi pemerintahan terkait memberikan sanksi

mulai dari peringatan hingga dilakukan mutasi atau bahkan diberhentikan sebagai

PNS. Dalam melakukan mutasi, instansi pemerintahan melakukannya dengan

hati-hati, karena PNS belum tentu melakukan pelanggaran karena faktor-faktor

internal dari PNS itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal

yang menyebabkan PNS tersebut bekerja kurang optimal.

50  

Kerangka hukum yang diberlakukan di organisasi swasta hampir sama

dengan instansi pemerintahan, yaitu mulai dari diberikannya peringatan atau

teguran hingga diberhentikan dari status keanggotaan. Contoh nyata dari

pemberlakuan kerangka hukum adalah pada PPDB. PPDB memberikan sanksi

berupa larangan mengemudi bagi sopir yang ketahuan secara diam-diam

menyewakan busnya untuk keperluan wisata. Biasanya, sopir tersebut

menyewakan bus dengan harga sewa yang lebih murah, misalnya Rp 250.000,00

dari harga normalnya yaitu Rp 350.000,00 Sopir yang menyeleweng tersebut

dapat dipastikan tidak akan membayar iuran wajib Rp 25.000,00 yang diwajibkan

jika busnya disewa untuk keperluan wisata.

3. Transparency

Transparansi yang dimaksud adalah kebebasan arus informasi. Dalam tata

kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng, informasi mengalir dengan baik. Baik itu

dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya. Adapun arus informasinya

adalah dari pemerintah pusat memberikan informasi kepada pemerintah daerah,

kemudian pemerintah daerah memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Begitu juga sebaliknya aliran informasi dari masyarakat ke pemerintah pusat

adalah melalui pemerintah daerah. Akan tetapi, arus informasi dalam tata kelola

wisata di Dataran Tinggi Dieng hanya berjalan bagi stakeholder-stakeholder yang

mempunyai kepentingan yang sama. TKPD diharapkan dapat menjadi instansi

pemerintah yang menyalurkan informasi kepada stakeholder-stakeholder yang

berbeda kepentingan. Berdasarkan hasil pengamatan, Pokdarwis “Dieng

Pandhawa” merupakan stakeholder yang paling efektif dalam menyalurkan

informasi kepada masyarakat.

4. Responsiveness

Masing-masing stakeholder memberikan pelayanan kepada stakeholder

lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terlihat adanya pelayanan kepada

stakeholder lain yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pelayanan hanya

sebatas kepada stakeholder yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam tata

kelola wisata Dataran Tinggi Dieng, kegiatan saling melayani hanya terlihat

antara Disbudpar Banjarnegara, Disparbud Wonosobo, dan Pokdarwis “Dieng

Pandhawa" dalam bentuk pembinaan kepada Pokdarwis "Dieng Pandhawa".

51  

5. Consensus orientation

Good governance menjadi perantara untuk beberapa kepentingan yang

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil analisis stakeholder, stakeholder yang memiliki nilai tertinggi

dalam hal aspek kepentingan di DataranTinggi Dieng adalah Pokdarwis “Dieng

Pandhawa” dan TKPD. Kedua stakeholder tersebut merupakan stakeholder yang

masih tergolong baru, yaitu berdiri pada tahun 2007. TKPD memiliki tugas

mengkoordinasikan stakeholder-stakeholder yeng mempunyai kepentingan di

sepanjang DAS Serayu dimana mata Sungai Serayu berada di Dataran Tinggi

Dieng. Sedangkan Pokdarwis "Dieng Pandhawa" memiliki divisi (cluster) yang

masing-masing divisi mewakili kepentingan yang berbeda-beda.

6. Equity

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga

kesejahteraan mereka. Masyarakat mendirikan beberapa organisasi untuk dapat

ikut terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Organisasi-

organisasi tersebut adalah PPDB, APC dan Pokdarwis “Dieng Pandhawa”.

Pemerintah memberikan dukung kepada organisasi-organisasi tersebut dengan

cara memberikan legalitas terhadap organisasi-organisasi tersebut, memberikan

pelatihan dan memberikan bantuan alat-alat yang dibutuhkan.

Selain dalam bentuk organisasi, masyarakat juga mempunyai kebebasan

untuk mengelola tanah yang mereka miliki menjadi lahan pertanian kentang. Akan

tetapi, kebebasan yang dimiliki masyarakat kurang bertanggung jawab. Lahan-

lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat merambah masuk ke lahan-lahan

milik negara. Hampir seluruh lahan yang ada di Dataran Tinggi Dieng dan

sekitarnya dirubah menjadi lahan pertanian kentang oleh masyarakat. Bahkan

pada lahan-lahan yang seharusnya tidak ditanami tanaman pertanian pun ikut

digarap, misalnya lahan-lahan dengan kemiringan yang curam. Oleh karena itu,

berkembanglah isu-isu tentang kerusakan lahan.

7. Effectiveness and efficiency

Setiap stakeholder dalam good governance berusaha untuk mencapai tujuan

sesuai dengan yang telah direncakanan menggunakan sumberdaya yang tersedia.

Seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam tata kelola

52  

wisata Dataran Tinggi Dieng memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam

keterlibatannya. Tujuan tersebut tertera di dalam TUPOKSI masing-masing dinas

pemerintahan dan rencana kegiatan masing-masing organisasi masyarakat.

Walaupun dengan sumberdaya yang kurang memadai, masing-masing

stakeholder berusaha untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala sumberdaya yang paling banyak

dihadapi oleh masing-masing stakeholder adalah keuangan, kurangnya jumlah

SDM, SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya serta

fasilitas. Seringkali, tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai karena

masalah kurangnya sumberdaya, baik itu dana, SDM maupun fasilitas.

8. Accountability

Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Widodo (2001) menjelaskan

bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban perorangan atau sekelompok orang

dalam suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bentuk pertanggungjawaban setiap penggunaan sumberdaya yang telah

digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan, masing-masing stakeholder

membuat laporan keuangan setiap akhir tahun maupun membuat laporan kegiatan

dan laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan.

9. Strategic Vision

Stakeholder diharapkan memiliki perspektif good governance dan

pengembangan manusia yang luas dan jangka panjang. Setiap stakeholder yang

terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng menerapkan prinsip ini

dalam bentuk memberikan pelatihan kepada SDM yang dimilikinya untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Instansi pemerintahan

biasa meningkatkan kualitas SDM dengan cara melakukan study banding.

Pengembangan SDM yang dilakukan oleh stakeholder non-pemerintahan biasanya

dilakukan dengan adanya pelatihan dan seminar yang diberikan oleh instansi

pemerintahan yang bersangkutan.

53  

Stakeholder yang terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng

belum seluruhnya melaksanakan prinsip good governance. Stakeholder yang telah

melaksanakan seluruh prinsip good governance tersebut adalah Pokdarwis "Dieng

Pandhawa". Akan tetapi, wewenang yang dimiliki oleh Pokdarwis "Dieng

Pandhawa" tidak sebesar yang dimiliki oleh instansi pemerintahan lainnya.

Sehingga keberadaan Pokdarwis "Dieng Pandhawa" kurang berpengaruh dalam

tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

Stakeholder yang potensial dapat menjalankan seluruh prinsip good

governance dengan baik adalah TKPD. TKPD merupakan stakeholder masih

baru, yaitu baru dibentuk pada tahun 2007. Prinsip yang telah dijalankan oleh

TKPD adalah rule of law dan consensus orientation. Dengan dijalankannya

prinsip consensus orientation berarti TKPD telah menjadi perantara bagi beberapa

kepentingan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya TKPD

adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergiskan kinerja

perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak lainnya yang terkait

dalam upaya pemulihan Kawasan Dieng dalam konteks Daerah Aliran Sungai (DAS)

Serayu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Teridentifikasi sebanyak 12 stakeholder yang terlibat dalam tata kelola

wisata di Dataran Tinggi Dieng. Stakeholder tersebut termasuk ke dalam

kuadran key player, subject dan crowd. Stakeholder yang termasuk ke

dalam kuadran key player adalah 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

(Disparbud) Wonosobo, 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)

Banjarnegara, 3) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Dieng Pandhawa”

dan 4) Paguyuban Pengemudi Dieng Batur (PPDB). Stakeholder dalam

kuadran key player mampu mengendalikan arah pengelolaan dalam tata

kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Stakeholder yang berada dalam

kuadran subject adalah 1) Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)

Provinsi Jawa Tengah, 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)

Wonosobo, 3) Dishutbun Banjarnegara, 4) Dinas Pertanian dan Tanaman

Pangan (Dispertan) Wonosobo, 5) Dinas Pertanian, Peternakan dan

Perikanan (Dispertan) Banjarnegara dan 6) Tim Kerja Pemulihan Dieng

(TKPD). Stakeholder yang ada dalam kuadran subject memiliki

kemampuan yang kecil untuk mengubah siatuasi di Dataran Tinggi Dieng.

Sedangkan stakeholder yang termasuk dalam kuadran crowd adalah

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Pedagang

Carica (APC). Stakeholder yang ada dalam kuadran crowd akan

mempertimbangkan segala kegiatan mereka untuk ikut terlibat dalam tata

kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng.

2. Kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan tata kelola wisata di

Dataran Tinggi Dieng adalah Keputusan Bersama No. 485 Tahun 2002

dan No. 17 Tahun 2002 Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo

tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran

Tinggi Dieng serta Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2009 tentang

Pengendalian Lingkungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

55  

3. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yang berbeda

kepentingan belum ada. Kerjasama hanya dilakukan oleh stakeholder yang

memiliki kepentingan yang sama. Salah satu kerjasama antar stakeholder

yang dilakukan adalah penetapan harga tiket masuk objek wisata, yaitu

antara Disparbud Wonosobo, Disbudpar Wonosobo dan BKSDA Jawa

Tengah.

6.2 Saran

1. Kerjasama atau koordinasi antar stakeholder yang memiliki kepentingan

yang berbeda harus ditingkatkan untuk mencapai kesamaan visi dalam

pengembangan wisata di Dataran Tinggi Dieng. Kinerja TKPD perlu

ditingkatkan agar dapat mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang

mempunyai kepentingan terhadap Dataran Tinggi Dieng, baik itu instansi

pemerintahan, swasta maupun organisasi masyarakat. Peningkatan kinerja

TKPD dapat dilakukan dengan menambah jumlah SDM dan fasilitas. 2. Partisipasi sektor swasta dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng

perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha agar pihak-

pihak swasta dan investor tertarik untuk berinvestasi di Dataran Tinggi

Dieng. Dieng Culture Festival (DCF) yang diadakan oleh Pokdarwis

"Dieng Pandhawa" pada tahun 2010 perlu dijadikan agenda rutin tahunan

yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Kabupaten Wonosobo

dan Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, kegiatan yang dilakukan dalam

DCF tidak hanya dalam ruang lingkup pariwisata dan kebudayaan saja,

tetapi mengangkat masalah-masalah lingkungan yang terjadi di Dataran

Tinggi Dieng. 3. Untuk mencegah terjadinya bencana-bencana seperti tanah longsor dan

kekurangan air bersih seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media

cetak, masyarakat disarankan untuk mengubah pola pertaniannya. Lahan-

lahan yang memiliki kelerengan yang curam dan daerah sempadan sungai

harus ditanami dengan tumbuhan berkayu yang memiliki perakaran yang

kuat dan merupakan tumbuhan pionir, seperti Ficus spp., Macaranga dan

Casuarina junghuhniana.

DAFTAR PUSTAKA

[BLH] Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. 2009. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Semarang : BLH.

[Depbudpar] Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2009. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Jakarta : Depbudpar.

[Depdiknas]. 2008. Pusat Bahasa : Kamus Besar Bahasa Indonesia. www. pusatbahasa.diknas.go.id [9 April 2010]

[Disparbud] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. 2002. Keputusan Bersama Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. wonosobo : Disparbud

Borrini-Feyerabend G. 1995. Collaborative management of Protected Areas: Tailoring the Apporach to the Content. Sosial Policy group IUCN. Di dalam Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif. 2006. Apa itu pengelolaan Kolaboratif. http://www. kolaboratif. org/ [10 April 2010]

Damanik J, Weber HF. 2006. Perencanaan Ekowisata : Dari Teori ke Aplikasi. Jogjakarta : Pusat Studi Pariwisata UGM dan Penerbit Andi Jogjakarta.

Krina LL. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. http://www. solex-un. net [10 April 2010]

Muntasib H. 2009. Tata Kelola Pariwisata Alam di Indonesia. Di Dalam Seminar Kebijakan, Tantangan dan Peluang Pariwisata Alam di Indonesia. Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia (APAI). Gedung Manggala Wanabakti. Jakarta. 21-22 Juli 2009.

Pendit, NS. 1999. Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana. Cetakan Keenam. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Reed M, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, dan Stringer LC. 2009. Who’s nad why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. Journal of Environmental Management.

Sembiring E. 2010. Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat [Tesis]. Bogor : Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

57  

Tadjudin D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Di dalam Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif. 2006. Apa itu Pengelolaan Kolaboratif. http://www. kolaboratif. org/ [7 April 2010]

Tim Redaksi. 29 Januari 2008. Penyelamatan Dieng Perlu Kesamaan Persepsi 6 Daerah. Suara Merdeka Cyber News : Suara Pantura. http://suaramerdeka. com/v1/index. php/read/cetak/2008/01/29/92/Penyelamatan-Dieng-Perlu-Kesamaan-Persepsi-6-Daerah [20 September 2010]

Tim Redaksi. 14 November 2009. Sinergi pengelolaan Dieng Plateau. Suara Merdeka Cyber News : Wacana. http://suaramerdeka.com/v1/index.php/ read/cetak/2009/11/14/88097/Sinergi. Pengelolaan. Dieng. Plateau [20 September 2010]

Tjugianto LA. 2006. Dieng Plateau. Jogjakarta : Jentera Intermedia.

Utama AC. 2006. LSM vs LAZ : Bermitra atau Berkompetisi. Mencari Model Kemitraan bagi Optimalisasi Potensi Filantropi Menuju Keadilan Sosial. Depok : Piramedia.

Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Jogjakarta : Andi Offset.

Widodo J. 2001. Good Governance. Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya : Insan Cendekia.

Zalukhu S. 2009. Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Selatan. http://unesdoc. unesco. org [12 April 2010]

L A M P I R A N

59  

Lampiran 1 Panduan Wawancara Untuk Lembaga Pemerintahan

Nama instansi / lembaga :

A. Kepentingan Instansi 1. Apakah instansi bapak / ibu / saudara memiliki kepentingan di Dataran

Tinggi Dieng? 2. Instansi bapak / ibu / saudara memiliki kepentingan pada aspek apa? 3. Apakah ada divisi atau bagian khusus untuk penanganan Dataran Tinggi

Dieng? 4. Apa tujuan instansi bapak / ibu / saudara dalam pengelolaan Dataran

Tinggi Dieng? 5. Apakah instansi bapak / ibu / saudara mendapatkan manfaat dari

pengelolaan Dataran Tinggi Dieng?

B. Ketersediaan Sumberdaya 1. Sumberdaya apa saja yang bapak / ibu / saudara sediakan untuk

pengelolaan Dataran Tinggi Dieng?(sumberdaya manusia, dana, fasilitas, informasi)

2. Apakah sumberdaya manusia yang disediakan sesuai dengan tujuan dan bidang keahlian?

3. Adakah pelatihan bagi sumberdaya manusia? 4. Berasal dari manakah dana yang digunakan instansi bapak / ibu / saudara

yang digunakan untuk mengelola Dataran Tinggi Dieng? 5. Apakah dana yang digunakan sesuai dengan sasaran dan tujuan? 6. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh intansi bapak / ibu / saudara untuk

pegelolaan Dataran Tinggi Dieng? 7. Apakah fasilitas tersebut telah digunakan sesuai dengan fungsinya? 8. Bagaimana kondisi fasilitas tersebut? 9. Bagaimana instansi bapak / ibu / saudara menyediakan informasi untuk

kepentingan publik? 10. Berapa besar kapasitas dari sumberdaya yang bapak / ibu / saudara

siapkan? 11. Fasilitas apa yang disediakan oleh instansi bapak / ibu / saudara dalam

pengelolaan Dataran Tinggi Dieng? 12. Bagaimana kondisi fasilitas tersebut?

C. Kebijakan

1. Apakah instansi bapak / ibu / saudara menetapkan kebijakan / aturan dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng?

2. Bagaimana implementasi dari kebijakan / aturan tersebut? 3. Apakah kebijakan / aturan tersebut telah berjalan? 4. Apakah kebijakan / atau aturan tersebut telah mencapai tujuan? 5. Kegiatan apa yang dilakukan dalam rangka menjalankan kebijakan / aturan

tersebut? 6. Adakah keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan yang di

tetapkan? 7. Siapa saja yang dilibatkan?

60  

8. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang kepada setiap pihak yang terlibat?

9. Bagaimana dampak dari implementasi kebijakan yang bapak / ibu / saudara tetapkan?

D. Kerjasama dengan Instansi Lain 1. Dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng, apakah instansi bapak / ibu /

saudara bekerjasama dengan pihak lainnya? Siapa pihak-pihak tersebut? 2. Apa bentuk kerjasama instansi bapak / ibu / saudara dengan instansi lain? 3. Media apa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pihak

lain? 4. Bagaimana respon pihak lain dalam berkomunikasi dengan instansi bapak

/ ibu / saudara?

61  

Lampiran 2 Panduan Wawancara Untuk Organisasi non Pemerintah Nama organisasi / kelompok :

1. Apakah organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara mempunyai

kepentingan di Dataran Tinggi Dieng? 2. Organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara mempunyai kepentingan pada

aspek apa? 3. Apa tujuan organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara dalam pengelolaan

wisata? 4. Apakah organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara menyediakan produk

atau jasa wisata? 5. Produk atau jasa wisata apa yang disediakan? 6. Sumberdaya apa yang disediakan untuk mendukung keterlibatan dalam

pengelolaan di Dataran Tinggi Dieng? (SDM, dana, fasilitas, Waktu) 7. Bagaimana kondisi dari sumberdaya tersebut? 8. Apakah organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara mempunyai izin

operasi? 9. Adakah wilayah kerja bagi organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara?

10. Apakah organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara memiliki program kerja atau aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan?

11. Bagaimana pelaksanaan dari program kerja / aturan tersebut? 12. Apakah kegiatan yang dilakukan dikoordinasi oleh sebuah organisasi? 13. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang yang ada di dalam organisasi

tersebut? 14. Adakah kerjasama dengan pihak lain? 15. Apa bentuk kerjasama yang di lakukan dengan pihak-pihak tersebut? 16. Bagaimana organisasi / kelompok bapak / ibu / saudara melakukan

kerjasama tersebut? 17. Bagaimana respon pihak lain dalam berkomunikasi dengan instansi bapak /

ibu / saudara?

62  

Lampiran 3 Panduan Scoring untuk Mengetahui Tingkat Kepentingan

1. Untuk kepentingan apakah instansi bapak / ibu / saudara melakukan pengelolaan dataran tinggi dieng? Skor 5 : pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan, kepentingan lain : Skor 4 : jika mempunyai 3 aspek kepentingan Skor 3 : jika mempunyai 2 aspek kepentingan Skor 2 : jika hanya mempunyai salah satu aspek kepentingan saja Skor 1 : tidak memiliki kepentingan

2. Apakah instansi / lembaga bapak / ibu / saudara mendapatkan manfaat di Dataran Tinggi Dieng? Skor 5 : ekonomi, sosial, politik, kepercayaan publik, manfaat lain : Skor 4 : hanya mendapatkan manfaat dari tiga sektor saja Skor 3 : hanya mendapatkan manfaat dari dua sektor saja Skor 2 : hanya mendapatkan manfaat dari salah satu sektor saja Skor 1 : tidak mendapatkan manfaat

3. Sumber daya apa saja yang disediakan oleh instansi bapak / ibu / saudara? Skor 5 : sumberdaya manusia, dana, fasilitas, informasi Skor 4 : hanya menyediakan tiga sumberdaya saja Skor 3 : hanya menyediakan dua sumberdaya saja Skor 2 : hanya menyediakan salah satu sumberdaya saja Skor 1 : tidak menyediakan sumberdaya apapun

4. Bagaimana kapasitas / kondisi sumberdaya yang disediakan ? Keterangan : SDM : jika penempatannya sesuai dengan bidang dan keahliannya, jika

diberikan pelatihan, ada reward and punishment, Dana : jika dapat menghasilkan dana mandiri, penggunaan sesuai dengan

tujuan, tidak mengalami defisit Fasilitas : jika fasilitasnya lengkap, sesuai kebutuhan, terawat. Informasi : jika dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain, informasi yang

diberikan sesuai dengan bidang pengelolaannya, informasinya akurat

Skor 5 : sangat baik, jika menyebutkan lebih dari 10 point tersebut di atas Skor 4 : baik, jika instansi menyebutkan 7 - 9 point Skor 3 : cukup, jika menyebutkan 4 - 6 point Skor 2 : kurang, jika hanya menyebutkan 3 point saja Skor 1 : jika tidak menyediakan sumberdaya apapun

5. Jika dibandingkan dengan kegiatan instansi / lembaga bapak / ibu / saudara yang lain, apakah mengelola kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi prioritas? Skor 5 : sangat menjadi prioritas, jika seluruh kegiatannya hanya fokus untuk

pengelolaan Dataran Tinggi Dieng saja Skor 4 : prioritas, jika jika 80% dari kegiatannya untuk pengelolaan Dataran Tinggi

Dieng Skor 3 : cukup menjadi prioritas, jika 60% dari kegiatannya untuk pengelolaan

Dataran Tinggi Dieng Skor 2 : kurang menjadi prioritas, jika 40% kegiatannya untuk pengelolaan Dataran

Tinggi Dieng Skor 1 : tidak menjadi prioritas sama sekali, jika kurang dari 20% dari seluruh

kegiatannya yang digunakan untuk pengelolaan Dataran Tinggi Dieng

63  

Lampiran 4 Panduan Scoring untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh

1. Apakah instansi / lembaga bapak / ibu / saudara memberikan pengaruh terhadap instansi / lembaga lain dan terhadap pengelolaan Dataran Tinggi Dieng pada umumnya? Skor 5 : jika pengelolaan di dataran tinggi dieng hanya dapat berjalan dengan

kehadiran, arahan, pengawasan dan aturan instansi bapak / ibu / saudara Skor 4 : jika menyebutkan tiga saja Skor 3 : jika menyebutkan dua saja Skor 2 : jika menyebutkan salah satu saja Skor 1 : tidak berpengaruh sama sekali

2. Apakah instansi / lembaga bapak / ibu / saudara menetapkan aturan atau kebijakan dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng? Bagaimana pelaksanaannya?

Skor 5 : menetapkan kebijakan, melaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran, mendapatkan manfaat

Skor 4 : menetapkan kebijakan, melaksanakan sesuai tujuan dan sasaran atau mendapatkan manfaat

Skor 3 : melaksanakan kebijakan yang ditetapkan stakeholder lain. Melaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran, mendapatkan manfaat

Skor 2 : melaksanakan kebijakan yang ditetapkan stakeholder lain. Melaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran atau mendapatkan manfaat

Skor 1 : tidak melaksanakan apapun.

3. Bagaimana peran dan partisipasi instansi atau lembaga bapak / ibu / saudara dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pengelolaan wisata Dataran Tinggi Dieng? Skor 5 : sangat besar, memberikan kontribusi berupa dana, SDM, fasilitas dan dalam

pelaksanaannya Skor 4 : besar, jika berkontribusi terhadap ketiga point Skor 3 : cukup besar, jika hanya berkontribusi terhadap kedua point saja Skor 2 : kurang, jika hanya berkontribusi terhadap salah satu point saja Skor 1 : sangat kecil, tidak mempunyai kontribusi sama sekali

4. Berapa besar kemampuan instansi / lembaga bapak / ibu / saudara dalam berinteraksi dengan instansi / lembaga lain? Skor 5 : mengadakan forum untuk membahas rencana pengelolaan, mengadakan

kerjasama, saling mempengaruhi antara stakeholder yang bekerjasama, mengubah arah pengelolaan

Skor 4 : hanya menyebutkan tiga saja Skor 3 : hanya menyebutkan dua saja Skor 2 : hanya menyebutkan salah satu saja Skor 1 : jika tidak melakukan apapun

5. Berapa besar kemampuan bapak / ibu / saudara dalam tata kelola wisata di dataran tinggi dieng? Skor 5 : ada kewenangan, fasilitas keamanan, perijinan, kesadaran atau motivasi Skor 4 : hanya tiga saja Skor 3 : hanya dua saja Skor 2 : hanya salah satu saja Skor 1 : tidak sama sekali