Tata kelola Perguruan Tinggi Yang Baik - UMM

Tata kelola Perguruan Tinggi Yang Baik (Good University Governance)

Workshop Penyusunan Statuta PTS Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII KEMRISTEKDIKTI Denpasar, 2 April 2019

Rizal Z. Tamin

IKHTISAR

1. Pengantar 2. Tatanan Pemerintahan Baru 3. Sistem Pendidikan Tinggi & Kedudukan PTS 4. Good University Governance 5. Kerangka Akuntabilitas Perguruan Tinggi 6. Organisasi PTS 7. Kepemimpinan & Pemilihan Pimpinan 8. Penutup Lampiran: a. Pengaturan PTS dalam UU 12, 2012 Pendidikan Tinggi b. Mission Differentiation Perguruan Tinggi

DirektoratKelembagaandanKerjasamaDitjenDiktiKemdikbud-Page 2

PENGANTAR (1/2)

1.  PTS merupakan institusi pendidikan tinggi milik masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan mandat akademik yang diberikan pemerintah dan pendelegasian wewenang pengelolaan sumber daya dari Yayasan.

2.  Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel perlu pengaturan tata kelola PTS yang benar & baik (good university governance).

3.  Reformasi pemerintahan 1998, dan terbitnya UU 12, 2012 Pendidikan Dikti mengantarkan penyesuaian konstruksi baru Pendidikan tinggi, ditandai oleh: a.  Peralihan pengaturan pemerintahan totalitarian menjadi pemerintahan

partisipatif (good governance) & pemerintahan daerah; b.  Desentralisasi pelayanan mempertimbangkan luasnya wilayah (L2DIKTI); c.  Otonomi PT.


PENGANTAR (2/2)

4. Untuk memahami Good University Governance perlu dibahas: -  sistem pendidikan tinggi & kedudukan PTS; -  harkat perguruan tinggi; -  governance & kerangka akuntabilitas PTS; -  organisasi & tata kelola; -  kepemimpinan & pemilihan pimpinan perguruan tinggi.

5. Presentasi membahas hal tersebut di atas untuk mempersiapkan tata kelola PTS yang dapat mendukung pengembangan PTS secara berkelanjutan.


TATANAN PEMERINTAHAN BARU

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN (1/2) (DARI TOTALITARIAN MENJADI DEMOKRATIK PARTISIPATIF)

PENDIDIKAN TINGGI

1945  -2000

Yudi- katf

Legis- latif

PENDIDIKAN TINGGI

PTN BH & PTS

> 2000 Mandat/Funding

Legis- latif

Yudi- katf

Mandat/ Funding

Pemerintah PEMERINTAH (KEMENTERIAN)

- Demand; - Supply

GOOD GOVERNANCE

MASYARAKAT PROFESIONAL

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi ALumni LSM

Lembaga Semi

Pemerintah

Good Governance

Pemerintahan Demokratik Partisipatif

Pemerintahan Totalitarian

Reformasi (1998): - HAM

- Demokratisasi

Pemerintah

DirektoratJenderalKelembagaanIPTEK&DIKTI,Kemristekdikti-Page 6

Supply (2045): 1. Komposisi PT (mission differentiation). 2. Komposisi vokasi/akademik/profesi (50/30/20). 3. Jumlah PT tidak dibatasi (memenuhi syarat;

dorongan akreditasi). 4. Target binaan pemerintah – 2045 (25 unggulan

riset, 500 unggulan profesional; 1.000 unggulan pengajaran).

5. Komposisi PTN/PTS (80%/20%; 70%/30%; 50%/50%).

6. Distribusi regional: fungsi PDRB; pemihakan pemerintah (50% Barat; 30% Tengah; 20% Timur).

Demand (2045): 1. APK 70%. 2. Bidang ilmu (diprediksi bersama sektor).

Resource (2045): Anggaran Pendidikan & Riset 4 – 5% PDB: 1.  APBN: 33% X 20% X 25% X PDB = 1,65% PDB. 2.  APBD (Beasiswa; Hibah; Penmas) = 0.5% PDB. 3.  Mahasiswa mampu (& luar negeri) = 1% PDB. 4.  Riset: Kemenristekdikti 1% PDB; potential

industri/masyarakat 1% PDB.

1.  Pada tahun 1998, sejalan dengan berkembangnya informasi dan demokrasi dunia terjadi reformasi: a. Dari pemerintahan totalitarian menjadi

pemerintahan partisipatif (demokratik). b. Menjadi Good Governance yang

ditandai oleh prinsip berikut: -  Transparency, Accountability,

Responsiveness, Independent, Fair (TARIF);

-  Participatory, Rule of Law, Equitable & Inclusive; Consensus, dll,

2.  Peralihan peran pemerintah: a. Dari Regulator & operator menjadi

Regulator, fasilitator, & pengawas. b. Tanggung jawab pemerintah: melindungi

kepentingan rakyat kecil & menjamin kemajuan bangsa.

3.  Peningkatan peran swasta sebagai operator: a.  Menyerap tenaga kerja;

membayar pajak, maju lebih cepat;

b.  Mekanisme ko-operasi & kompetisi; kreatifitas & inovasi lebih berorientasi pasar; risiko kapitalisme, tanpa pemerintah yang kuat; & etika.

4.  Peningkatan peran masyarakat profesional yang sudah berdaya sebagai pengontrol; ditandai dengan kehadiran badan semi pemerintah (peran pemberi masukan – DPT/MPT, sertifikasi BSNP & BAN-PT, & contracting agency-HEFC).

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN (2/2) (DARI TOTALITARIAN MENJADI DEMOKRATIK PARTISIPATIF)


KELEMBAGAAN RISTEK-DIKTI

DirektoratJenderalKelembagaanIPTEK&DIKTI,Kemristekdikti–Page 9

KEMRISTEKDIKTI

PTN BH/PTS/ Badan Usaha

Masyarakat Profesional Organisasi Profesi & Industri

Lembaga Pengujian Standar

Konsultan IPTEK

Presiden

Kantor Paten & Sentra HKI

KEMENTERIAN/LPNK LAIN & PEMDA Ditjen

PRP Ditjen

PI

PTN Satker PTN BLU PT & Lembaga

Litbang

Lembaga Litbang

AIPI

LIPI LAPAN BATAN BAPETEN

BPPT BIG BSN

Lembaga Konsumen LSM

Lembaga Informasi

IPTEK

Lembaga Pendanaan

IPTEK

L2DIKTI

LEMBAGA SEMI PEMERINTAH:

- DPT/MPT - BSNP

- BAN PT - DRN/D

Ditjen P&K

Ditjen KID

Ditjen SDID

Institusi Otonom

Alumni


Peran Masyarakat

Waktu/ Step

PEM

PEM

PEM

PEM + Forum Stakeholders

+ Badan (dlm pemerintah)

+ Badan independen

Independent Regulatory Board

PENGALAMAN BIDANG KONSTRUKSI LPJK, UU 18, 1999 TERLALU CEPAT

- DPT/MPT - BSNP

- BAN PT - INSTITUSI PENDANAAN

TAHAPAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT (LEMBAGA SEMI PEMERINTAH)

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI & KEDUDUKAN PTS

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DAN KEDUDUKAN PTS (1/8)

1.  Sistem pendidikan tinggi – bagian dari Sisdiknas - merupakan sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi.

2.  Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi & unsur-unsurnya; yang mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, tanggung-jawab, & mekanisme koordinasi.

3.  Perancangan proses pendidikan tinggi dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi dengan efektif sesuai dengan sistem nilai (dasar, azas) dan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi.



4. Konsepsi Pendidikan Tinggi menurut UU 20/2003 Sisdiknas & UU 12, 2012 Pendidikan Tinggi: a. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pendidikan tinggi; b. Memberikan otonomi kepada perguruan tinggi; c. Meningkatkan secara luas partisipasi masyarakat; d. Nirlaba.

5.  Asas Pendidikan Tinggi: - Kebenaran ilmiah; - Manfaat; - Penalaran; - Kebajikan; - Kejujuran; - Tanggung-jawab; - Keadilan; - Keterjangkauan.




(A)  KEMDIKNAS, DIKTI, LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI:

(Regulator, Policy Maker, Sponsor, Facilitator, Controller,& Evaluator)

(D) -  PTN -  PTS

(E) Masyarakat Profesional ASOSIASI PROFESI - ALUMNI LSM

(C) LEMBAGA SEMI PEMERINTAH:

- DPT/MPT - BSNP

- BAN PT

Pemerintah

Institusi Otonom

Masyarakat

’Buffer Body’

ASOSIASI INDUSTRI

(B) KEMENTERIAN LAIN , LPNK, DAN

PEMDA

UU 12, 2012 Pendidikan Tinggi


1.  Ketentuan Umum 2.  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3.  Penjaminan Mutu 4.  Perguruan Tinggi 5.  Pendanaan dan Pembiayaan 6.  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Lembaga Negara Lain 7.  Peran serta masyarakat 8.  Sanksi Administratif 9.  Ketentuan Pidana 10.  Ketentuan Lain-Lain 11.  Ketentuan Peralihan 12.  Ketentuan Penutup



1. Karakteristik sistem pendidikan tinggi: a.  Peran regulator & fasilitator pemerintah. b.  Kehadiran lembaga semi pemerintah (DPT, MPT, BNSP, BAN

PT) yang melibatkan stakeholders. c. PTN & PTS yang otonom: d. Peningkatan peran pengawasan, penyelenggaraan, &

partisipasi pendanaan oleh masyarakat.



2. Penanggung-jawab pendidikan tinggi: -  Menteri bertanggung-jawab atas penyelenggaraan pendidikan

tinggi: -  Mencakup: pengaturan; perencanaan; pengawasan;

pemantauan & evaluasi, serta pembinaan & koordinasi.

3. Perguruan tinggi otonom: a.  PTN & PTS mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri

lembaganya. b.  Otonomi akademik merupakan kodrat perguruan tinggi untuk

mencari dan menyampaikan kebenaran; kebutuhan dasar perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsinya.



c. Otonomi non-akademik (pengelolaan): untuk meningkatkan mutu pendidikan; prinsip good university governance: (1) mengatur organisasi & mengambil keputusan sendiri: (2) pengelolaan SDM; (3) pengelolaan aset; (4)  pengelolaan keuangan.

d. Organisasi penyelenggaraan perguruan tinggi (akademik dan non-akademik) diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Catatan: - PTS dengan pelimpahan dari Yayasan dapat mempunyai seluruh otonomi non-kademik di

atas; - Dalam UU 12, 2012 kewenangan pengaturan otonomi non-akademik diserahkan sepenuhnya

kepada yayasan; - Untuk PTN diberikan opsi PTN PKBLU dan PTN BH.



4. Harkat Perguruan tinggi: a. Perguruan tinggi merupakan lembaga ilmiah yang berfungsi

sebagai pusat budaya, pilar bangsa, dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis maju.

b. Perguruan Tinggi menjadi: - wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; - wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; - pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -  pusat kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan

menemukan kebenaran. c. Penyelenggara Perguruan tinggi mengutamakan prinsip-prinsip

academic governance bukan aspek birokrasi, politik, ataupun hanya efisiensi manajemen.



d. Networking antara unsur lebih penting;bukan struktur hirarki vertikal (power satu unit terhadap yang lain).

e. Senat (perguruan tinggi & fakultas) mempunyai kewenangan terbesar.

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (1/5)


Prinsip Good University Governance: a.  Transparansi; b.  Akuntabilitas (terutama kepada stakeholders); c.  Responsiveness (partisipasi); d.  Independensi (dalam berpendapat dan pengambilan

keputusan); e.  Fairness (adil); f.  Penjaminan mutu & relevansi; g.  Efektifitas & efisiensi; h.  Nirlaba.



1.  Transparansi: - diterapkan melalui mekanisme checks & balances dan

upaya menghindari conflict of interest & jabatan rangkap;

- Senat Akademik Perguruan Tinggi dan Senat Fakultas mengontrol Rektor dan Dekan;

-  kewenangan tertinggi perguruan tinggi ada di tangan Senat (wakil masyarakat akademik).

2. Akuntabilitas: - kejelasan misi dan tujuan PTS; sejalan dengan

mandat pemerintah (masyarakat) dan badan penyelenggara;

- adanya izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi;



- berfungsinya SPM; - tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan dalam Renstra &

RKA; - adanya satuan audit (SPI) di bawah Rektor; - diterapkannya sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan

yang dapat diaudit; -  adanya laporan tahunan akademik dan laporan tahunan

keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

3. Responsiveness (partisipasi): - semua pihak wajib ikut serta dalam membangun institusi; - melalui statuta perguruan tinggi - penjabaran kedudukan, fungsi,

tugas, kewenangan dan tanggung jawab setiap unsur organisasi; adanya job description personel & SOP yang jelas.



4. Independensi (dalam pengambilan keputusan): - check & balance harus terjadi; conflict of interest harus dihindari;

jangan sampai pihak yang mengontrol mengalami conflict interest;

- pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah atau badan hukum nirlaba yang memilikinya; perguruan tinggi bukan kepanjangan tangan birokrasi.

5. Fairness (adil): - setiap kontribusi harus diakui dan dihargai; - merit system (insentif & dis-insentif) yang tepat sebaiknya

diterapkan dalam pengelolaan pegawai; - pengangkatan pegawai & pejabat harus berdasarkan kompetensi

dan track record.



6. Penjaminan mutu & relevansi: - melalui sistem penjaminan mutu (SPM) internal & eksternal

(akreditasi program studi & perguruan tinggi); PDPT; - sertifikasi profesi dosen; terutama post secondary (D1, D2, D3); - feed back mahasiswa; - tracer study (lulusan); - survei pengguna.

7. Efektifitas & efisiensi: - melalui sistem perencanaan jangka panjang (Renip), menengah

(Renstra) & tahunan (RKAT).

8.  Nirlaba: - seluruh anggaran sisa kegiatan tidak boleh dibagikan, harus

diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.

KERANGKA AKUNTABILITAS PERGURUAN TINGGI

KERANGKA AKUNTABILITAS PERGURUAN TINGGI


1. Pemberian otonomi disertai dengan tanggung jawab (transparansi & akuntabilitas); dua sisi mata uang.

2. Perguruan tinggi harus akuntabel kepada stakeholders: - Internal: mahasiswa, dosen, karyawan; - External: Pemerintah, Pemerintah Daerah, BSNP, BAN-PT, DPT,

MPT, Badan Hukum Penyelenggara (Yayasan), Asosiasi profesi, Masyarakat, dll.

3. Stakeholders menuntut PTN & PTS untuk akuntabel dalam 4 hal: a. Dilaksanakannya mandat (amanah) serta arah & kebijakan strategis

yang telah ditetapkan; b. Terjaminnya mutu & relevansi outputs; adanya sistem penjaminan mutu;

PT harus dikelola sesuai standard (SPM) untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi.

c. Akuntabilitas, transparansi, efisiensi, & efektivitas pengelolaan keuangan; d. Terwujudnya manajemen operasional yang baik.

MANDAT SERTA ARAH & KEBIJAKAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI


1. Dari perspektif Pemerintah: - konsentrasi kegiatan (pendidikan, penelitian, & pengabdian kepada

masyarakat) serta bidang ilmu yang diamanahkan untuk dikembangkan; mandat yang diberikan dalam perijinan dan identitas yang dinyatakan dalam statuta;

- ada kebijakan serta sasaran strategis nasional: mission differentiation; bidang prioritas ilmu, peningkatan & penjaminan mutu, perluasan akses, kesempatan bagi kelompok miskin.

2. Dari perspektif Badan Hukum Penyelenggara: - Diembannya misi Yayasan.

3. Dari perspektif global: - Penerapan model pembelajaran modern; interaksi global untuk

perdamaian dan kemajuan bersama; pentingnya relevansi terhadap kebutuhan nasional, regional, & global.

MUTU & RELEVANSI OUTPUT PERGURUAN TINGGI


1. Output perguruan tinggi: output tri dharma yang bermutu: - pendidikan: lulusan vokasi,

akademik, profesi; outcome based education;

- penelitian: publikasi ilmiah, paten, HKI;

- pengabdian/layanan (services): teknologi tepat guna, rekomendasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dll.

2. Output tersebut harus relevan dengan:

- kebutuhan lokal, nasional, regional, & global;

-  perkembangan IPTEKS. -  memenuhi Standar Pendidikan

Tinggi.

3.  Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a.  Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SNDIKTI); meliputi: (1) Standar Pendidikan (2) Standar Penelitian (3) Standar pengabdian kepada

masyarakat- b.  Standar Pendidikan Tinggi yang

ditetapkan oleh setiap PT; menimal sesuai SNDIKTI; meliputi: (1)  Standar dalam bidang akademik. (2)  Standar dalam bidang non

akademik (mahasiswa, keuangan, sarana prasarana, SDM, tata pamong, kerjasama).

4. Output tersebut wajib dijamin (SPM).

SPM PERGURUAN TINGGI


1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): - sebagai kebutuhan (bukan kewajiban) à internally drive; diikuti secara

disiplin dan sebagai bagian dari budaya organisasi mengikuti pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan); akademik & juga non-akademik (manajemen organisasi, keuangan, informasi, SDM, aset).

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME): - akreditasi program studi & institusi perguruan tinggi à jaminan atas

pemenuhan standar berdasarkan SNPT (pendidikan, penelitian, & pengabdian masyarakat);

- adanya peer review: misalnya untuk publikasi jurnal; salah satu bentuk akuntabilitas publik.

3. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT): - mekanisme pemantauan dan pengendalian oleh otoritas pusat; - memberikan akses informasi bagi masyarakat.

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI & EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI


1.  Diterapkannya sistem perencanaan perguruan tinggi: -  RENIP – 25 tahun: jangka panjang; masterplan akademik dan fisik;

dengan sasaran yang jelas kondisi yang ingin dicapai; -  Renstra – 5 tahun; jangka menengah; bersifat programming &

budgeting; dengan outcome yang terukur; -  RKA Tahunan: jangka pendek; programming & budgeting; dengan

indikator output yang terukur. 2. Diterapkannya sistem akuntansi & pengelolaan keuangan yang

dapat diaudit (Sistem Akuntansi Badan Nirlaba). 3. Adanya laporan keuangan tahunan yang diaudit & dapat

diakses oleh publik: - meliputi keuangan PT dan Badan Hukum Penyelenggara; - general audit: oleh auditor yg independen; - specific audit: jika dipandang adanya irregularity.

MANAJEMEN OPERASIONAL YANG BAIK (1/2)


1. Sistem tatakelola partisipatif: a.  Kerangka institusi yang baik;

- adanya pembagian peran; kedudukan, fungsi, tugas, & tanggung jawab;

- terjaminnya checks & ballances; menghindari conflict of interest; -  shared governance & kolegialitas.

b. Kerangka regulasi yang baik & lengkap (Statuta/ART, Peraturan PT);

2. Diterapkannya sistem manajemen yang: -  meminimumkan terjadinya praktek KKN; conflict of interest; -  menghindari jabatan rangkap; - efisien & efektif; -  dilandasi prinsip meritokrasi dan terbuka untuk pengangkatan/

pemberhentian pejabat struktural dan promosi/demosi staff.

MANAJEMEN OPERASIONAL YANG BAIK (2/2)


3. Pimpinan PTS berkewajiban untuk: a. Menaati peraturan per-UU-an yang berlaku, b.  Mengikuti kerangka kebijakan strategis yang ditetapkan

badan hukum penyelenggara (RENIP, Renstra, dll.), c.  Melaksanakan dengan efektif dan efisien RKA yang telah

disetujui badan hukum penyelenggara pada awal tahun anggaran,

d. Memenuhi target kinerja (KPI) yang diusulkan oleh pimpinan dan disetujui oleh badan hukum penyelenggara,

e. Memenuhi standar penjaminan mutu (internal & eksternal) f. Menyampaikan laporan tahunan:

- Laporan keuangan tahunan yang diaudit; - Laporan akademik tahunan.


ORGANISASI PTS


YAYASAN: - Pembina - Pengurus - Pengawas

PIMPINAN PTS SA PT

Badan Hukum Penyelenggara

DIKTI

Mandat akademik; melalui ijin

pendirian PTS & Program Studi

Mandat manajemen sumber daya (kewenangan Yayasan); diatur dalam Statuta

KAP

Pelaksana Akademik

GOVERNANCE PTS

ORGANISASI PTS (1/3)


1. Pimpinan (Rektor & Wakil) dan Senat Akademik Universitas (SAU) merupakan unsur utama: a.  SAU mempunyai kewenangan utama, bukan saja akademik, tetapi

juga arah dan kebijakan perguruan tinggi; Organisasi Senat Akademik Universitas bersifat kolektif; pengambilan keputusan dilakukan bersama.

b.  Rektor merupakan eksekutif yang bertanggung-jawab atas tindakan operasional; melindungi kepentingan perguruan tinggi; mengambil keputusan eksekusi.

c.  Interaksi dalam kampus merupakan interaksi akademik (otoritas keimuan); bukan kekuasaan eksekutif, atau birokrasi.

Catatan: -  perlu terjadi check & balance terhadap kewenangan eksekutif (Rektor &

Dekan); dapat dilakukan oleh SAU dan SA Fakultas; -  conflict of interest harus dihindari; juga jabatan rangkap. -  SAU sebaiknya tanpa pembatasan masa jabatan.



2.  Pimpinan perlu dilengkapi dengan unsur SPI & SPM. 3.  Organisasi perguruan tinggi umumnya bersifat matriks; perlu

membedakan organisasi sumber dan organisasi program: a. Organisasi sumber: mengelola sumber daya (dosen, tenaga

kependidikan; fasilitas pendidikan); umumnya mempunyai badan normatif (mis. Fakultas memiliki Senat Fakultas) dan mengelola program.

b Organisasi program: hanya melaksanakan program (program studi, penelitian, & pengabdian kepada masyarakat); meminjam sumber daya terutama dosen dari organisasi program; misal Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Organisasi sumber menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen; harus se-efisien mungkin; tidak harus ada Fakultas dan Jurusan kalau tidak perlu.



YAYASAN DA

Pimpinan SPI/SPM SA

Unit Pelaksana Akademik Unit Penunjang

Akademik Unit Pelaksana Administrasi

-  Fakultas -  Departemen/

Jurusan -  Perpustakaan -  Laboratorium

dll -  Direktorat

-  Biro

-  Program Studi - Program Penelitian

- Program Pengabdian Masyarakat

-  Lembaga/Pusat Penelitian

- Lembaga/Pusat Pengabdian Masyarakat

Program Penelitian & Pengabdian Masyarakat

Lintas Keilmuan


KEPEMIMPINAN DAN PEMILIHAN PIMPINAN DI PERGURUAN TINGGI

KEPEMIMPINAN & PEMILIHAN PEMIMPIN DI PERGURUAN TINGGI


1. Kepemimpinan membedakan managers dengan leaders: a. Manager: plan, organize, direct, coordinate,

& control. b. Leader: manager +; vision, align, coach &

trust, empower, and care.

2.  Managers: diangkat, otoritas (kewenangan) diberikan untuk melaksanakan fungsi & tugasnya.

3.  Academic Leaders: -  mempunyai otoritas akademik; - otoritasnya diakui karena dipercaya (trust)

oleh rekannya - berdasarkan kapasitasnya yang tinggi & track record-nya yang sangat baik;

- kepemimpinannya diraih (earned); - pemimpin akademik diminta untuk

memimpin, tidak meminta untuk dipilih; tidak memerlukan kampanye & pencitraan;

- berbeda dengan pemimpin politik.

3. PT menerapkan kepemimpinan akademik (fungsional) ada dimana-mana: - semua lektor, lektor kepala, dan Guru Besar

adalah pemimpin; terutama bagi mahasiswa; - amanah, menjadi contoh, melihat ke depan;

dimensi luas (alam, manusia, sosial); wisdom yang tinggi.

4.  Pemimpin eksekutif (Rektor & Dekan) perguruan tinggi: - gabungan kemampuan pemimpin akademik &

manajer: - yang paling penting adanya jaminan kompetensi

(kapasitas untuk memimpin) dan track record;

5. Pemilihan pemimpin: -  karena terbuka dan calonnya banyak (dari semua

dosen); maka perlu dicari (searching); biasanya melalui selection committee.

-  acceptability perlu yaitu pengakuan kompetensi dan prestasi yang diraih (earned); bukan acceptability melalui surat suara; dapat pula ditunjukkan melalui dukungan SA Perguruan Tinggi & SA Fakultas.

7 PRINCIPLES ON UNIVERSITY GOVERNANCE TO ENSURE RELIABLE PERFORMANCE


1. Not everything is improved by making it democratic; 2.  There are basic differences between the rights of citizenship in a

nation and the rights that are attained by joining a voluntary organization;

3. Rights and responsibilities in university should reflect the length of commitment to the institution;

4.  Those with knowledge are entitled to a greater say; 5.  The quality of decisions is improved by continuously preventing

conflict of interest; 6. University governance should improve the capacity for teaching and

research; 7.  To function well, a hierarchical system of governance requires explicit

mechanism of consultation and accountability. Henry Rosousky, An Owner’s Manual, 1990

PENUTUP (1/3)


1.  Otonomi merupakan kodrat perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan fungsinya mencari kebenaran & meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

2.  Peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui otonomi perguruan tinggi hanya dapat diwujudkan jika perguruan tinggi melaksanakan good university governance (GUG).

3.  GUG pada dasarnya adalah pengaturan struktur organisasi, proses ‘bisnis’, serta program dan kegiatan dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas (kepada stakeholders), responsiveness (partisipasi), independensi (check & balance, menghindari conflict of interest dalam pengambilan keputusan), fairness (adil), penjaminan mutu & relevansi, efektifitas & efisiensi, serta nirlaba.

PENUTUP (2/3)


4.  Prinsip-prinsip good university governance (GUG) di atas perlu dikembangkan dalam seluruh kegiatan akademik dan manajemen perguruan tinggi;

5.  Kejelasan mandat (identitas) dan misi; pemenuhan ijin dan akreditasi perguruan tinggi, akreditas program studi; serta keberadaan Senat Perguruan Tinggi, Satuan Audit, SPI dan SPM, sistem perencanaan, SOP manajemen, tracer study, laporan akademik & manajemen (keuangan), merupakan indikator penerapan good university governance.

6.  Ketentuan GUG di atas perlu dituangkan dalam Statuta (kerangka legal) perguruan tinggi.

7.  Leader berbeda dengan manager; leader dipilih sementara manager diangkat; kepemimpinan akademik-nya diraih (earned); otoritasnya diperoleh karena diakui oleh rekannya; pemimpin akademik diminta untuk memimpin, bukan meminta untuk dipilih.

PENUTUP (3/3)


8. Perguruan tinggi sebaiknya menerapkan kepemimpinan akademik ada di mana-mana (role model bagi mahasiswa).

9. Rektor merupakan gabungan antara pemimpin akademik dan manager; pemilihannya lebih bersifat selection dibanding election; lebih baik dilakukan melalui suatu selection committee.

10. Hal-hal di atas perlu mendapat perhatian dalam merancang governance dan pengembangan serta melaksanakan pemilihan pimpinan perguruan tinggi.

TERIMAKASIH

PENGATURAN PTS DALAM UU 12, 2012 PENDIDIKAN TINGGI

1. PTS didirikan masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum (Yayasan) berprinsip nirlaba.

2.  PTS wajib memperoleh izin Menteri; harus memenuhi standar minimum akreditasi.

3.  PT wajib memiliki statuta; ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

4.  Penyelenggaraan otonomi PTS diatur oleh Badan Penyelenggara.

5.  Penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing dan dapat mengikuti penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

6.  Dana pendidikan tinggi bersumber dari APBN/D dialokasikan untuk PTS sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi & pengembangan (Pasal 89 ayat (1) b.

Pengaturan PTS Dalam UU 12, 2012 (1/2)


7. Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam APBD dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

8.  Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

9.  Berlaku Umum: - Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi; - Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; - Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir; jika tidak dapat dicabut izinnya; - Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Pengaturan PTS Dalam UU 12, 2012 (2/2)


MISSION DIFFERENTION PERGURUAN TINGGI

•  Engineering, science, & technology connect to—and influence—each other.

•  Scientists use the technologies that engineers create (such as microscopes, monitors, & meters) to conduct their research.

•  When engineers start to design a new technology, they call on the knowledge of the natural world developed by scientists (for example, the law of gravity or how fluid flows).

HOW SCIENCE RELATE TO ENGINEERING, & TECHNOLOGY

Science Engineering Technology


51

MISSION DIFFERENTIATION PERGURUAN TINGGI INDONESIA

PTfokus padaRiset yangrelevan

PTfokus padaKeunggulanprofesional

ORIEN

TASIFU

NDAM

ENTA

LKEIL

MUA

N

ORIENTASIAPLIKASIPTfokus pada

Pembelajaran berkualitas

UNGG

ULAN

NAS

IONA

LUn

iversitasR

iset

UNGG

ULAN

PR

OFESIONA

Lan

tara

lain:

Polite

knik,

Sekolah

Tinggi,

Akad

emiKom

unita

sDirektoratKelembagaandanKerjasamaDitjenDiktiKemdikbud-Page 51

Science Engineering Technology . . . is the body of knowledge of the physical and natural worlds.

. . . is the application of knowledge in order to design, build, and maintain technologies.

. . . is the body of knowledge, systems, processes, and artifacts that results from engineering

. . . seeks to describe and understand the natural world and its physical properties.

. . Seeks solutions for societal problems, needs, and wants

. . . can be used to describe almost anything made by humans to solve a problem or meet a need.

. . . uses varied approaches—scientific methods such as controlled experiments or longitudinal observational studies—to generate knowledge.

. . . uses varied approaches—for example, engineering design processes or engineering analyses—to produce and evaluate solutions & technologies.

. . . results from the process of engineering

Scientific knowledge can be used to make predictions

Engineering aims to produce the best solutions given resources and constraints

Technologies are anything made by humans to fill a need or desire

Source: www.eie.org/overview/science-engineering-technology

RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE, ENGINEERING, & TECHNOLOGY


PENGEMBANGAN RISET, APLIKASI, & DESIGN DI PERGURUAN TINGGI

53

Orientasi Fundamental

Keilmuan

Orientasi Aplikasi

Orientasi Design

Universitas Riset

Universitas Pendidikan

Politeknik

Universitas Teknologi/ Entrepreneur


Tata kelola Perguruan Tinggi Yang Baik - UMM

Documents