TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN …

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yangMenimbulkan Pembangunan Daerah

:: Haris Faozan

297 Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 4 Desember 2010

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN PERTUMBUHANEKONOMI LOKAL YANG MENIMBULKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Haris FaozanPusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara,

Jalan Veteran 10, JakartaTelepon: (021) 3848217; E-mail: [email protected]

Good Local Governance and Local Economic Growth for Local Development

AbstractEconomic development serves as one of the indicators of success to development. It should be directed to the real and basic

economic development at local level, so the economic and social development of a region reaches its goals. The accomplishment ofa local government is often linked to the existence of good local governance where there is a synergy between local government,business, and society in governing a region. Good local governance is a concept. Its manifestation is represented in a form ofdevelopment and public services at local level that truly benefit the majority or whole society. The successes and the failures ofdevelopment in a region are always linked to the performance of regional apparatus organizations. Because the regionalapparatus organizations are always linked with various affairs concerned with local development, it is believed that regionalapparatus organizations play vital and strategic roles in development. In relation to that, the regional apparatus organizationsmust be designed comprehensively and holistically so that the can perform accordingly. It is a high time to avoiding havoc andsporadic management of regional apparatus organizations. It is as well a high time to rectifying this nationwide chaos.

Key words: Good local governance, local ecomonic growth, local development, regional apparatus organization, organizationrestructuring.

A. PENDAHULUANTerwujudnya tata kelola pemerintahan daerah

yang baik merupakan bagian penting bagiterwujudnya pembangunan suatu daerah. Hal inibisa dipahami karena terwujudnya pembangunanhakiki suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari tigapemangku kepentingan, yaitu pemerintahan daerah,pihak dunia usaha, dan masyarakat daerah itusendiri. Oleh karena itu, sinergisitas di antara tigapemangku kepentingan tersebut harus digalangsedemikian rupa agar pembangunan daerah mampumencapai tujuan utamanya yaitu terciptanyakesejahteraan mayarakat daerah yang bersangkutan.

Dewasa ini, persoalan tata kelola pemerintahandaerah yang baik masih tetap menjadi suatupersoalan yang sulit diwujudkan. Bahkan karenasulitnya menciptakan tata kelola pemerintahandaerah dimaksud, kerapkali aparatur daerahcenderung melihat hal itu dari single perspective yaitudari sudut pandang pemerintahan daerah itu sendiri.Kondisi demikian inilah yang menjadi pemicumengapa tata kelola pemerintahan daerah tidakkunjung membaik dan tidak mampu mencapaitujuannya secara mendasar.

Untuk menggalang sinergisitas para pemangkukepentingan kelola pemerintahan pada realitanyamembutuhkan penggagas sekaligus integrator.Penggagas dan integrator dalam konteks tersebutbukanlah pemain satu-satunya dan bukan juga peranabadi. Memainkan peran sebagai penggagas danintegrator merupakan peran sementara sebagailangkah awal untuk menyatupadukan tigapemangku kepentingan. Peran sebagai penggagas

dan integrator inilah yang sesungguhnya sangatmendasar bagi pemerintahan daerah, khusunyapemerintah daerah (Kepala Daerah danperangkatnya) untuk mengawali terjalinnyasinergisitas tiga pemangku kepentingan tata kelolapemerintahan daerah yang baik. Meskipuntampaknya sederhana, tetapi peran inilah yang belummampu dilakukan secara optimal dan elegan olehsebagian besar pemerintah daerah di penjuru tanahair sejak kemerdekaan bangsa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) dalam konteks nasional dan tata kelolapemerintahan daerah yang baik (good local governance)dalam konteks daerah merupakan terminology yangrelatif baru dalam sistem pemerintahan bangsa-bangsa di dunia. Tetapi perlu dicatat bahwa sejakorde lama, sistem pemerintahan di Indonesia telahdiperkenalkan dengan konsepsi tripartite dalamrangka pembangunan daerah dan nasional. Haltersebut dapat disimak dari berbagai kebijakanmengenai otonomi daerah.

Dalam konsepsi otonomi daerah sendiri, salahsatu langkah yang dicanangkan untuk menuju padakesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerjasamaatau kemitraan yang semaik luas dan intens. Olehkarenanya konsepsi tata kelola pemerintahan yangbaik menitikberatkan pada sinergisitas tigapemangku kepentingan, yaitu negara, masyarakat,dan dunia usaha bagi bangsa Indonesia bukanlahbarang baru. Esensi tata kelola pemerintahan yangbaik dan tata kelola pemerintahan daerah yang baiktersebut sudah dikenal sangat lama di dalamkonsepsi kebijakan otonomi daerah dan konsepsi


:: Haris Faozan

298Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 4 Desember 2010

B. PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL DANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAHYANG BAIKPertumbuhan ekonomi adalah salah satu bidang

kajian yang telah lama digeluti oleh para ahli ekonomidunia. Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukankemudian muncul berbagai teori pertumbuhanekonomi dari beragam mashab. Adam Smith sebagaipenganut aliran klasik menyatakan bahwa terdapatempat faktor yang memengaruhi pertumbuhanekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stokbarang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam,dan tingkat teknologi yang digunakan. Sementara itu,Schumpeter yang menganut neoklasik dalam teoripertumbuhan ekonominya menekankan tentangpentingnya peranan pengusaha dalam menciptakanpertumbuhan ekonomi. Schumpeter menambahkanbahwa para pengusaha juga merupakan pihak yangkonsisten dalam membuat inovasi di bidang ekonomisecara berkelanjutan.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah,Subekti menyatakan bahwa pertumbuhan outputdaerah menurut aliran neoklasik, di dasari oleh tigakomponen yaitu: pertumbuhan kapital stok,pertumbuhan tenaga kerja, dan perkembanganteknologi. Subekti menjelaskan bahwa pertumbuhankapital stok daerah didorong dengan adanyainvestasi baik dari daerah itu sendiri atau daerah lain,pertumbuhan tenaga kerja didorong oleh adanyamigrasi tenaga kerja dari daerah lain karena adanyaperbedaan upah relatif terhadap daerah laindisamping akibat tumbuhnya angkatan kerja barukarena pertumbuhan populasi, dan pertumbuhanteknologi dipengaruhi oleh masuknya sumberdayadari daerah lain dan perkembangan pendidikan ataupengetahuan melalui penelitian dan pengembangan(Subekti dalam www.nanangsubekti.blogspot.com)

Selanjutnya Subekti menambahkan bahwa secaraumum dalam menghitung pertumbuhan daerahdapat dilakukan dengan cara menghitungpertumbuhan output, pertumbuhan output perpekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Dalamuraiannya berikutnya, Subekti menjelaskan bahwapertumbuhan output digunakan untuk mengetahuiindikator kapasitas produksi, pertumbuhan outputper pekerja seringkali digunakan untuk mengetahuiindikator dari perubahan tingkat daya saing daerah,sedangkan pertumbuhan output per kapitadigunakan sebagai indikator perubahan darikesejahteraan (Subekti dalam www.nanangsubekti.blogspot.com).

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yangberkembang pada kenyataannya mendapat banyaksanggahan. Hal ini memberi sinyal bahwa terminologipertumbuhan ekonomi bukanlah sebuah istilah yangsederhana, sehingga membutuhkan pencermatansecara jeli atas teori-teori pertumbuhan ekonomi yangberkembang. Dengan pencermatan yang seksamaatas teori-teori tersebut, diharapkan pembangunan

demokrasi ekonomi di Indonesia. Tetapipersoalannya, instrumen kerjasama atau kemitraanyang semaik luas dan intens dimaksud belummampu dioperasionalkan secara memadai.Instrumen kerjasama atau kemitraan yang memadaidalam konteks ini adalah suatu instrumen yang secarakonkret dapat dijadikan petunjuk bagi pihak-pihakyang berkepentingan dan benar-benar memberikankemudahan dalam pelaksanaannya. Melihatkeadaan seperti ini, maka sebaiknya pemerintahdaerah berani mengambil sikap dan melakukanterobosan dengan cerdas dalam rangka menyiasatiketerbatasan instrumen tersebut.

Sebagaimana dengan pembangunan daerah,dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomilokal juga mensyaratkan hadirnya tata kelolapemerintahan daerah yang baik. Pertumbuhanekonomi yang mendasar sebagai salah satu indikatorkeberhasilan pembangunan, harus bersama-samadikembangkan oleh para pemangku kepentingansecara solid. Dari pertumbuhan ekonomi lokal yangmendasar dan semakin menguat, selanjutnya akanmembuka peluang terciptanya kesejahteraanmasyarakat lokal. Dari sini dipahami bahwa untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi lokal danmencapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki,dibutuhkan sinergisitas para pemangku kepentingandalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam upayamenggalang sinergisitas para pemangku kepentingandimaksud, pemerintah daerah harus bisa melakukanberbagai terobosan secara cerdas dan intensif. Olehkarena itu, keberadaan organisasi perangkat daerahmenjadi faktor kunci yang akan menentukanterwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yangbaik.

Tulisan ini secara umum bertujuan untukmendeskripsikan pentingnya peran organisasiperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelolapemerintahan daerah yang baik —khususnya dalammenginisiasi, mendorong, dan mengkatalissinergisitas tiga pemangku kepentingan tata kelolapemerintahan daerah— dalam rangka menciptakanpertumbuhan ekonomi lokal yang mendasar danmencapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki.Lebih spesifik tulisan ini bertujuan untukmenggambarkan bagaimana sebaiknya penataanorganisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkantata kelola pemerintahan daerah yang baik. Tulisanakan diawali dengan pembahasan mengenaiketerkaitan pertumbuhan ekonomi lokal dan tatakelola pemerintahan daerah yang baik. Berikutnyaakan dijelaskan mengenai peran penting organisasiperangkat daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang baik. Selanjutnyaakan dibahas tentang perlunya penataan organisasiperangkat daerah yang berorientasi pada kinerjapenyelenggaraan dan tata kelola pemerintahandaerah yang baik. Tulisan akan ditutup dengankesimpulan.


:: Haris Faozan


daerah yang dilaksanakan akan mampu mencapaitujuan mendasarnya, yaitu terciptanya kesejahteraanmasyarakat daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi, pada umum diartikansebagai penjelasan tentang faktor-faktor yangmenentukan kenaikan output per kapita dalam jangkapanjang dan sekaligus penjelasan mengenaibagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satusama lain hingga proses pertumbuhan dimaksuddapat berjalan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiridinyatakan dengan kenaikan output (produkdomestik bruto) dan pendapatan riil per kapita. Tetapibagi penganut mashab struktural, pengertian tersebutdipandang terlalu sederhana dan justrumenyesatkan.

Menurut Dudley Seers sebagaimana dikutip olehArief (1998:54), bahwa tolok ukur pembangunanbukan hanya pendapatan per kapita, tetapi juga harusdisertai oleh membaiknya distribusi pendapatan,berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkatpengangguran. Hal tersebut sejalan pernyataanChenery yang menyebutkan bahwa pertumbuhanekonomi haruslah diiringi dengan pemerataan hasil-hasil pertumbuhan untuk dianggap sebagaipembangunan ekonomi (Arief, 1998: 54). Kritikkalangan strukturalis tersebut bukan tidak beralasan.Arif (1998: 55) menyatakan bahwa “proposisipemikiran neoklasik yang mengantisipasi bahwaakan terjadi proses tetesan ke bawah dalam prosespembangunan ternyata tidak menjadi kenyataan.”.Sehubungan dengan hal itu Amartya Sen mengangkatdefinisi perkembangan ekonomi dengan kandunganpengertian yang bukan hanya terjadinya peningkatanpendapatan per kapita, tetapi seiring dengan hal ituterjadi pula peningkatan kapabilitas rakyat yangdiwujudkan dengan meluasnya kepemilikan hartaatau sumber-sumber ekonomi di kalangan rakyat(Arief, 1998: 55).

Kalangan strukturalis lainnya yang melihatpertumbuhan ekonomi dalam perspektif yang lebihluas di antaranya adalah Sukhamoy Chakavarty danGunnar Myrdal. Chakavarty menetapkan unsur-unsur pokok dalam mendefinisikan perkembanganekonomi, yang meliputi formulasi pertumbuhanpendapatan per kapita, distribusi pendapatan yangadil, dan peningkatan kemampuan rakyat untukberkreasi (Arief, 1998). Adapun ciri-ciri pokokperkembangan ekonomi yang dikemukakan olehGunnar Myrdal yaitu terjadinya peningkatan kualitaskeseluruhan sistem sosial yang mencakup ekonomi,politik dan struktur sosial yang merefleksikankeadilan sosial dan partisipasi rakyat secarademokratis (Arief, 1998).

Berdasarkan uraian di atas, pertumbuhanekonomi lokal secara sederhana dapat diartikansebagai suatu proses kegiatan perekonomian di suatudaerah yang menyebabkan barang dan/ atau jasayang diproduksi di suatu daerah semakin bertambahdan kemakmuran masyarakat daerah yang

bersangkutan semakin meningkat dalam jangkapanjang. Proses kegiatan perekonomian di suatudaerah itu sendiri sangat terkait denganperkembangan ekonomi yang bersifat tangible ataunyata, seperti diantaranya perkembanganinfrastruktur, rumah sakit, sekolah, barangmanufaktur, produksi barang industri-industri didaerah. Pertumbuhan ekonomi local, oleh karenanyadapat digambarkan sebagai berkembangnya potensi-potensi ekonomi di tingkat local yang mampumengangkat derajat perekonomian masyarakat yangbersangkutan, sehingga masyarakat mampubertahan dan bahkan bersaing di bidang ekonomidengan masyarakat daerah lain.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah,pertumbuhan ekonomi harus benar-benarmerepresentasikan indikator keberhasilanpembangunan daerah. Oleh karena itu, makapertumbuhan ekonomi lokal harus dibangun secarasadar, penuh komitmen, konsistensi, danberkesinambungan antara berbagai komponenutama daerah otonom, yang tidak lain adalahpemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakatdaerah itu sendiri. Hal inilah yang seharusnyamenjadi dasar atau esensi orientasi, mengapa daerah-daerah otonom di seluruh penjuru nusantaraberlomba-lomba untuk mendorong pertumbuhanekonomi lokal.

Terkait dengan pentingnya pertumbuhan ekonomilokal, Pemerintah telah menerbitan Inpres No. 3Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan IklimInvestasi. Tujuan Inpres tersebut adalah untukmendorong pertumbuhan ekonomi melaluipeningkatan investasi, dengan memberikanperhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro,kecil dan menengah. Kebijakan tersebut merupakansalah satu kebijakan yang sangat penting dandirasakan mendesak mengingat rendahnya tingkatinvestasi di daerah-daerah di Indonesia. Dalamkajian PKP2A I-LAN disebutkan bahwa penyebabrendahnya tingkat investasi di Indonesia diantaranya adalah lambat dan mahalnya prosesperijinan (Jubaedah, Gunawan, Nugraha, danFaozan, 2007). Kalangan dunia usaha mikro, kecildan menengah kerap mengeluhkan proses pelayananperijinan yang dilakukan pemerintah tidak memilikikejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan,waktu penyelesaian yang tidak berkepastian, dantingginya biaya yang harus dikeluarkan, yangkesemuanya menjadi penyebab terjadinya high costeconomy.

Dalam kajiannya, The Asia Foundation & B-Trustsebagaimana dikutip Jubaedah, Gunawan, Nugraha,dan Faozan (2007), mengidentifikasi beragammasalah yang dikeluhkan oleh pelaku usahaberkaitan dengan proses perijinan, yaitu:1. Biaya Perijinan. Biaya pengurusan perijinan

sangat memberatkan pelaku usaha kecil, karenabiaya ini cukup signifikan bila dibandingkan aset


:: Haris Faozan


maupun omsetnya. Adapun penyebab besarnyabiaya tersebut adalah karena pemohon tidakmengetahui besar biaya resmi yang harusdikeluarkan untuk pengurusan ijin dan adanyapungutan liar.

2. Waktu. Proses yang berbelit menyebabkan waktuyang diperlukan untuk mengurus perijinan relatiflama, tidak ada kepastian waktu kapan ijin akandiselesaikan, dan lamanya waktu proses perijinantergantung pada pola birokrasi setempat.

3. Persyaratan. Seringkali persyaratan yang samadan diminta berulang-ulang untuk berbagai jenisijin, persyaratan-persyaratan yang ditetapkanseringkali sulit untuk diperoleh dan informasiyang dibutuhkan tidak tersedia sehingga terdapatbeberapa persyaratan yang sulit dipenuhikhususnya oleh pengusaha kecil.

Dengan mencermati persoalan yang mendasartersebut, maka reformasi pelayanan publik di bidangperijinan yang langsung bersentuhan denganprogram peningkatan investasi —khusunya bagiusaha mikro, kecil dan menengah— merupakanprioritas utama yang perlu dilakukan secara lebihserius. Hal ini tidak terbantahkan karena usahamikro, kecil dan menengah justru menjadi aktor-aktorpenting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomilokal. Langkah-langkah serius dalam reformasipelayanan publik dimaksud merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelolapemerintahan daerah yang baik berkaitan denganpertumbuhan ekonomi lokal.

Sebagaimana diketahui bahwa desentralisasidalam penyelenggaraan pemerintahan, padadasarnya bukanlah semata-mata desentralisasiadministratif, tetapi juga desentralisasi di bidangekonomi, social dan budaya. Oleh karena itu dengandiberikannya otonomi kepada daerah, makaorientasinya bukan organisatoris atau administratifhanya kepada lembaga-lembaga pemerintahan didaerah, tetapi juga kepada masyarakat dan duniausaha. Hal demikian juga dinyatakan olehMohammad Hatta bahwa otonomisasi tidak sajaberarti melaksanakan demokrasi, tetapi jugamendorong berkembangnya prakarsa sendiri, yangberarti pengambilan keputusan sendiri danpelaksanaan sendiri kepentingan masyarakat(masyarakat umum dan dunia usaha) setempat.

Untuk mendorong berkembangknya prakarsatersebut, maka sinergisitas antara pemerintah daerah,dunia usaha, dan masyarakat mutlak perlu dibangun.Dalam rangka membangun sinergisitas tersebut,upaya yang dapat dilakukan adalah melaluikemitraan di antara tiga pemangku kepentingantersebut secara solid. Dewasa ini cukup banyak topikkajian yang mengangkat mengenai kerjasama ataukemitraan antar berbagai jenis institusi, baik ituswasta, nirlaba, maupun pemerintah (Reuer danKoza, 2000). Berbagai alasan mengapa suatu

organisasi atau institusi melakukan kerjasama ataukemitraan dengan organisasi atau institusi lainmenurut Powell, Blake dan Ernst sebagaimanadikutip Kale, Singh dan Perlmutter (2000) adalahuntuk mencapai competitive advantage di pasaran,mengakses pengetahuan baru dan teknologi know-how, meningkatkan skala dan lingkup ekonomis,berbagi resiko atau ketidakpastian dengan mitramereka. Dalam konteks ini isu penting konsepkemitraan di berbagai organisasi atau institusi, lebihmemfokuskan pada aspek sumberdaya manusia danilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan berbagai konsep kemitraan,Gulati, Nohria, dan Zaheer (2000) mengemukakanbahwa konsep kemitraan yang potensial adalahsebuah sistem jaringan yang dilengkapi denganakses-akses informasi, sumberdaya, pasar, danteknologi, dengan keunggulan dari suatupembelajaran, skala dan skop ekonomis, dan memberipeluang kepada suatu organisasi atau institusi untukmencapai tujuan strategis. Organisasi-organisasi atauinstitusi-institusi yang berada di dalam sistemkemitraan dikondisikan menjadi fokus sentral dalampengembangan strategi dan kinerja suatu organisasiatau institusi.

Adapun kerjasama atau kemitraan dalam kontekskhusus public-private partnership membuka peluangmenarik dalam menyediakan fasilitas publik yangdapat memberikan keuntungan bagi pemerintahdaerah. Secara umum, kerjasama atau kemitraanseperti itu ditandai oleh pembagian investasi, resiko,tanggung jawab dan memberikan penghargaanterhadap sesama mitra usaha —pemerintah dansektor swasta yang bermitra. Dari sini dapat diketahuibahwa sesungguhnya banyak alternatif yang dapatditempuh oleh pemerintah daerah untukmewujudkan kerjasama dengan pihak-pihak duniausaha dalam rangka meningkatkan pembangunandan pelayanan publik yang dibutuhkan olehmasyarakat daerah yang bersangkutan.

Terwujudnya keselarasan dan keserasian antarakegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah —terutamadalam penyelenggaran urusan otonomi daerah—dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usahamerupakan landasan bagi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan yang berorientasipada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Denganmemberikan otonomi kepada daerah, diharapkanpelayanan akan lebih cepat terwujud, danpengambilan keputusan setiap kebijakan di daerahakan lebih cepat dilakukan. Selain itu dengan otonomidaerah akan mendorong timbulnya prakarsa danpartisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan.

Hal demikian selaras dengan inti otonomi daerahyaitu kebebasan masyarakat setempat untukmengatur dan mengurus kepentingan sendiri yangbersifat lokalitas demi terwujudnya kesejahteraan.


:: Haris Faozan


Melalui mekanisme otonomi diharapkan dapatdiperkuat struktur ekonomi daerah danmeningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitasdaerah. Pertumbuhan ekonomi kedaerahan yangmampu diakselerasi melalui otonomi diharapkandapat mendukung terbentuknya sifat kemandiriandaerah. Dengan kondisi demikian, pada tahapberikutnya akan mendukung terwujudnyaperekonomian nasional yang mandiri dalam rangkameningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat.

Tata kelola pemerintahan daerah yang baikmemiliki cakupan bidang-bidang yang sangat luas.Tetapi meskipun demikian, konsepsi tata kelolapemerintahan daerah pada dasarnyadilatarbelakangi oleh proses interaksi sosial-politikantara pemerintah daerah dengan masyarakatmadani. Selain itu, konsepsi tata kelola pemerintahandaerah juga merujuk pada proses berfungsinyapemerintahan daerah dalam rangka memenuhikebutuhan masyarakat daerah di bidang ekonomi,sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dalam prosestata kelola pemerintahan daerah tersebut terdapat tigapemangku kepentingan yang memiliki peran utamamasing-masing. Tiga pemangku kepentingan tersebutyaitu pihak dunia usaha, masyarakat, dan pemerintahdaerah. Dengan digalakkannya otonomi daerahdewasa ini, diharapkan dapat menumbuhkansinergisitas antara pemerintah, masyarakat dandunia usaha. Untuk menciptakan sinergisitas tersebutdibutuhkan peran stratejik pimpinan pemerintahdaerah sebagai pemicunya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsepsi tatakelola pemerintahan daerah dalam kontekspenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandaerah, sebaiknya dipandang sebagai kerjasama ataukemitraan antar tiga pemangku kepentingan —pihak dunia usaha (badan usaha maupunperorangan), unsur masyarakat (organisasikemasyarakatan maupun para individu), danpemerintahan daerah— secara aktif dan dinamis.Pelaksanaan kerjasama atau kemitraan di bidangekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain dapatdidasarkan atas inisiatif pemerintah daerah sendiriataupun konsensus bersama dengan pemangkukepentingan yang lain.

C. PERAN PENTING ORGANISASI PERANGKATDAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANGBAIKDalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik,

masing-masing pihak — dunia usaha, masyarakat,dan pemerintah — memiliki peran tertentu. Duniausaha memiliki peran di antaranya yaitumenciptakan nilai tambah keunggulan komparatifyang tersedia; menciptakan beragam usaha, inovasiproduk, dan lapangan kerja; menciptakan

pendapatan daerah; dan menumbuhkan ekonomilokal berkelanjutan.

Adapun peran yang dimiliki masyarakat,diantaranya yaitu: menggerakan berbagai kelompokdalam masyarakat untuk berpartisapasi aktif dalamkegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik;memfasilitasi interaksi dalam kegiatan ekonomi,sosial, budaya, dan politik; dan menumbuhkanbudaya baru yang berorientasi pada peningkatannilai-nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yangdianut.

Sehubungan dengan peran dunia usaha danmasyarakat tersebut, maka pemerintahan daerahmemiliki berbagai peran strategis dalam membangunsinergisitas tripartite sebagai bagian tak terpisahkandari keberadaannya untuk mewujudkan tujuanotonomi daerah. Konsekuensi atas peran strategisyang dimiliki pemerintah daerah, maka pemerintahdaerah juga dituntut untuk dapat melakukan berbagaihal sangat mendasar guna tercapainya sinergisitastripartite tersebut, di antaranya yaitu:1. Kebijakan Daerah atau pemerintah daerah

dituntut mampu mengatur secara handaleksistensi peran dunia usaha dan masyarakat.

2. Kebijakan Daerah atau pemerintah daerahdituntut mampu memberdayakan danmengoptimalkan peran dunia usaha danmasyarakat.

3. Pemerintah daerah dituntut mampu memberikanpelayanan terbaik kepada dunia usaha danmasyarakat selaku kastamer.

4. Pemerintah daerah dituntut mampu melakukanperubahan, sejalan dengan tuntutan yangdikehendaki oleh dunia usaha dan masyarakatselaku customer.

Tuntutan-tuntutan dimaksud bisa dimaklumikarena kesemuanya merupakan bagian yangmenyatu dengan keberadaan suatu pemerintahandaerah. Alasan dibentuknya suatu pemerintahandaerah adalah karena Pemerintah Pusat tidakmungkin mampu mewujudkan pengelolaanpemerintahan secara efisien dan efektif jika hanyadilakukannya sendirian. Oleh karena itu, eksistensipemerintah daerah secara mendasar adalah gunamendukung pelaksanaan otonomi daerah secaramaksimal.

Tetapi permasalahan yang berkembang padaumumnya justru menunjukkan bahwa keberadaanpemerintah daerah belum mampu memberikandukungan optimal terhadap pelaksanaan otonomidaerah yang dicanangkan selama ini. Penataankelembagaan atau restrukturisasi organisasi yangdilakukan oleh pemerintah daerah pada umumnyabelum mampu memberikan dampak signifikanterhadap perubahan tata kelola pemerintahan daerahsebagaimana diharapkan. Tata kelola pemerintahandaerah yang tidak memadai tersebut berdampaksecara nyata kepada pembangunan daerah dan


:: Haris Faozan


pelayanan publik yang tidak memenuhi harapansebagian besar masyarakat daerah itu sendiri.

Mencermati hal di atas, para elit pemerintahdaerah seharusnya menyadari dan memahamibahwa organisasi perangkat daerah yang dibentukakan berpengaruh sangat besar terhadap kinerjapenyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.Kesadaran dan pemahaman tersebut kemudianharus ditindaklanjuti dengan penataan organisasiperangkat daerah secara sangat serius. Hal demikianmerupakan langkah yang sangat penting danmendasar untuk tercapainya tujuan-tujuanpembangunan daerah dalam berbagai aspek danmeningkatnya kualitas pelayanan publik daerah, baikyang bersifat administratif maupun non administratif.

Karena restukturisasi organisasi atau penataanorganisasi perangkat daerah seringkali dipandangsebagai sesuatu yang kurang penting atau bahkantidak penting, maka dalam proses penataannyadilakukan secara tidak cermat, tidak komprehensif,tambal sulam, dan bahkan semaunya pihak-pihaktertentu. Kondisi umum seperti ini cukup banyakmenimbulkan masalah-masalah mendasar. Faozan(2005) memilah permasalahan-permasalahan dalampenataan organisasi perangkat daerah dari tigastrategi utama, yaitu:1. Strategi struktural. Pendekatan desain organisasi

pemerintahan daerah belum dikonsistensikansecara maksimal dengan visi, misi, dan tujuanorganisasi. Hal ini dapat dicermati darikecenderungan sebagian besar pemerintahandaerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) untukmemperbanyak posisi jabatan strukturalnya tanpamempertimbangkan korelasi pencapaian kinerjasebelumnya.

2. Strategi perilaku. Pendekatan pelatihan danpengembangan pegawai pemerintahan daerahbelum diorientasikan secara memadai padapemerolehan dan pengembangan knowledge, skillsand attitudes secara sistematis. Hal ini bisadirasakan karena implemetasi pelatihan danpengembangan dilakukan secara parsial, tidakkonsisten, dan jauh selaras dari pencapaian visi,misi, dan tujuan organisasi. Dalam konteks ini,pembelajaran pegawai semestinya mengandungpemerolehan knowledge, skills and new attitudes yangakan mengarah pada perilaku yang baru. Perilakubaru inilah yang kemudian akan mengarah padapeningkatan kualitas dan kinerja individu,kelompok, dan bahkan organisasi.

3. Strategi teknis. Bagi pemerintah daerah padaumumnya, strategi teknis tidak menjadi prioritasutama dalam strategi penataan organisasinya.Kondisi demikian dapat ditelusuri dari belummaksimalnya fokus pada masyarakat, pemberianlayanan, dukungan, dan kemitraan. Lebih jauhlagi, penggunaan teknologi masih dianggapsebagai barang mewah, sehingga konsumsi

teknologi seringkali dikelompokkan dalam daftarbelanja paling akhir.

Selain permasalahan di atas, terdapat jugapermasalahan lama yang tetap eksis dan melekatpada organisasi perangkat daerah di Indonesia padaumumnya. Faozan dan Mansoer (2008) menyebutkanbahwa permasalahan-permasalahan tersebut dapatdilihat dari karakteristik-karakteristik sebagai berikut:1. Besarnya ukuran organisasi. Penyusunan struktur

organisasi perangkat daerah pada umumnyabelum melalui kajian akademis yang memadai.Kecenderungan pemerintah daerah selama inilebih mendasarkan pada formasi maksimal yangditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Bahkanpada umumnya pemerintah daerah memintaformasi yang lebih besar dari yang ditentukan.

2. Tumpang tindih tugas dan fungsi yangberlebihan. Meskipun untuk menghindari samasekali overlapping tugas dan fungsi antar satuanunit kerja pemerintah daerah tampaknya sesuatuhal yang sulit dilakukan, selayaknya overlappingyang berlebihan harus dihindari. Overlappingyang berlebihan tentu juga menyebabkaninefisiensi yang berlebihan. Inefisiensi dimaksudbukan hanya menyangkut dana, tetapi jugatenaga, materi, dan waktu. Pada keadaan tertentubahkan dapat memicu konflik ,karena masing-masing merasa punya kewenangan dantanggungjawab.

3. Peranannya lebih bersifat rowing daripada steering.Ukuran organisasi perangkat daerah yang besarmerupakan cerminan dari banyaknya fungsirowing yang dikembangkan oleh pemerintahdaerah. Sementara pergeseran paradigmapemerintahan daerah mengarah pada fungsisteering. Fungsi rowing tersebut selainmenyebabkan pemborosan baik dari sisi biaya,tenaga, material dan waktu juga kurangberdampak signifikan terhadap pemberdayaanmasyarakat dan dunia usaha. Energi dan danapemerintah akan terkuras untuk mengerjakan hal-hal yang sebetulnya dapat dilaksanakan olehmasyarakat maupun dunia usaha sendiri. Akibatlain yang lebih mengkhawatirkan adalahperhatian pemerintah untuk mengerjakan hal-halyang strategis —seperti mengembangkan tatakelola pemerintahan daerah yang handal—menjadi terbengkalai.

Dalam restrukturisasi organisasi perangkatdaerah perlu memperhatikan berbagai hal krusial,mulai dari perubahan paradigma dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah hingga hal-hal yang bersifat teknis. Salah satu hal penting yangperlu dilakukan dalam penataan organisasiperangkat daerah adalah mencermati dimensi-dimensi suatu struktur organisasi perangkat daerah.Dimensi-dimensi yang dikembangkan seharusnya


:: Haris Faozan


sejalan dengan perubahan lingkungan yangberkembang. Dimensi-dimensi tersebut yaitu sebagaiberikut:1. Dimensi kompleksitas. Kompleksitas diferensiasi

vertikal dan horizontal perlu disesuaikan denganisu strategis yang berkembang. Karakter demikianmembutuhkan penyesuaian menjadi strukturorganisasi yang memiliki visi sukses yang jelasdengan memperhatikan secara cermat isu strategisyang berkembang.

2. Dimensi formalisasi. Formalisasi penataan aturan,kebijakan, prosedur dan sebagainya perludirancang lebih fleksibel agar mampu mengambilrespon-respon kreatif terhadap tantangan-tantangan kekinian. Selain itu perlu disusunkerangka kerja baru yang lebih luas danmerepresentasikan nilai-nilai bersama. Kerangkakerja baru tersebut selanjutnya didesentralisasikandalam pelaksanaannya.

3. Dimensi sentralisasi. Kewenangan danpengambilan keputusan yang semulaterkonsentrasi pada pusat kekuasaan atau pucukpimpinan, saatnya didesentralisasikan sesuaidengan proporsinya, baik itu dalam kontekskelembagaan pemerintah daerah maupun dalamkonteks instansional. Dengan kerangka kerja yangkomprehensif dan jelas, desentralisasikewenangan akan berjalan sesuai denganskenarionya. Dengan melakukan penyesuaianseperti ini, unit-unit yang tersebar akan merasalebih tertantang dalam menghasilkan kinerja yanglebih optimal.

Pesatnya perubahan lingkungan di berbagaiaspek sekarang ini, diyakini membutuhkan antisipasimemadai dari kalangan birokrasi pemerintah daerah.Agar mampu melakukan antisipasi, perilaku dankinerja organisasi perangkat daerah harus mengarahdan sejalan dengan tuntutan lingkungan yangberkembang, mengarah pada inovasi berkelanjutandan meningkatkan keunggulan daya saing.Eksistensi dan keberlangsungan organisasi perangkatdaerah terletak pada sejauhmana tata kelolapemerintahan daerah diarahkan pada pencapaiantujuan otonomi daerah. Oleh karenanya,permasalahan organisasi perangkat daerah mutlakdiurai satu per satu dan ditata kembali secara lebihbaik dan benar.

D. PENATAAN ORGANISASI PERANGKATDAERAH YANG BERORIENTASI PADAKINERJA PENYELENGGARAAN DAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANGBAIKMengingat pentingnya organisasi perangkat

daerah, maka pemerintah daerah harusmentransformasi organisasi perangkat daerahnyasecara optimal agar dapat menghasilkan kinerja

optimal sesuai dengan fungsi yang diembannya.Dalam upaya melakukan penataan organisasiperangkat daerah, para perancang harusmenekankan pemahamannya bahwa organisasimerupakan open system. Nadler & Tushman (1997)dengan congruence model-nya menyatakan bahwasubsistem-subsistem organisasi terpengaruh olehlingkungan luar. Subsistem organisasi sebagai sistemterdiri dari: masukan ke dalam system —yang meliputilingkungan, sumberdaya organisasi, dan sejarah;proses transformasi atau strategi bisnis; dan keluaranyang meliputi pola aktivitas organisasi, perilaku, dankinerja.

Kesemua subsistem organisasi yang terdiri darimasukan, proses transformasi, dan keluaran tersebutharus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibatdalam penataan organisasi perangkat daerah. Halini dirasakan semakin penting manakala penataanorganisasi perangkat daerah dituntut untukmemberikan dampak signifikan kepada terwujudnyatata kelola pemerintahan daerah yang baik. Tuntutanseperti itu tidak berlebihan karena keberadaanpemerintah daerah memiliki peran strategis dalammendorong terbangunnya sinergisitas parapemangku kepentingan dalam tata kelolapemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa agendapokok yang perlu dikaitkan secara erat dengan desainorganisasi perangkat daerah, yaitu sebagai berikut:1. Menghadirkan rencana strategis daerah, rencana

strategis pemerintah daerah, dan rencana strategissatuan kerja perangkat daerah yang mantap,kokoh, konsisten dan selaras.

2. Menyiapkan rumusan tugas dan fungsi setiapsatuan kerja perangkat daerah yang mengarahdan fokus pada rencana strategis satuan kerjaperangkat daerah masing-masing, dan selarasdengan rencana strategis pemerintah daerah danrencana strategis daerah.

3. Menyiapkan sistem dan prosedur, sumber dayamanusia dan sumber daya lainnya untukoptimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi setiapsatuan kerja perangkat daerah.

4. Menyiapkan sistem dan prosedur, sumber dayamanusia dan sumber daya lainnya dalam rangkamengajak, mendorong, dan mengkatalis pihakdunia usaha dan masyarakat untuk melangkahbersama mewujudkan tata kelola pemerintahandaerah yang baik.

Menyimak beberapa agenda pokok di atas, makalangkah paling awal penataan organisasi perangkatdaerah harus berdasarkan hasil analisis lingkunganyang memadai (mencakup lingkungan organisasiperangkat daerah, sumber daya organisasi perangkatdaerah, dan historis organisasi perangkat daerah).Analisis lingkungan tersebut akan menentukanstrategi yang akan diputuskan. Keputusan-keputusanstratejik yang diambil, kemudian akan menentukan


:: Haris Faozan


bagaimana organisasi perangkat daerah dijalankanberdasarkan komponen-komponen organisasinya.

1. Analisis lingkunganAnalisis lingkungan organisasi perangkat daerah

merupakan bagian dari masukan (input) sebagaisubsistem organisasi perangkat daerah. Analisissecara memadai dilakukan terhadap tiga faktorkontekstual, yaitu lingkungan organisasi perangkatdaerah, sumber daya organisasi perangkat daerah,dan historis organisasi perangkat daerah. Ketigafaktor tersebut, masing-masing menunjukkanseperangkat hal spesifik bagi organisasi (Nadler &Tushman, 1997; Nadler, 1992, 1998).

Faktor kontekstual pertama adalah lingkunganatau factor-faktor di luar organisasi perangkat daerah.Lingkungan organisasi perangkat daerah meliputiDPRD, LSM, pemerintah pusat dan pemerintahdaerah yang lain, lembaga-lembaga pemerintahlainnya, pemasok, kondisi teknologi, pesaing,lembaga keuangan, dan kelompok kepentingantertentu. Menurut Nadler & Tushman (1997) terdapattiga ciri penting lingkungan yang mempengaruhikeberfungsian organisasi, yaitu:a. Lingkungan mampu membuat permintaan pada

organisasi. Hal ini misalnya dapat dilihat ketikalingkungan memerlukan produk dan jasa padatingkat kuantitas dan kualitas tertentu. Dalam halini maka tekanan dari para pemangkukepentingan merupakan hal yang sangat penting.

b. Dalam lingkungan mungkin terdapat berbagaihambatan sehingga organisasi kesulitan untukmelakukan tindakan sebagaimana yangdiharapkan. Cakupan hambatan-hambatandemikian mulai dari keterbatasan modal danteknologi hingga seperangkat larangan yangdiberlakukan oleh peraturan perundanganataupun pemerintah.

c. Lingkungan membuka peluang bagi organisasiuntuk melakukan eksplorasi.

Manakala melakukan analisis organisasiperangkat daerah, oleh karenanya para perancangharus mempertimbangkan ketiga factor lingkunganini dan menentukan bagaimana eksistensi ketigafactor tersebut, apakah sendiri-sendiri atau eksissecara berbarengan, apakah menimbulkanpermintaan, hambatan atau peluang.

Faktor kontekstual kedua adalah sumberdayaorganisasi perangkat daerah. Sumberdaya meliputitangible dan intangible. Tangible resources meliputipegawai, keuangan dan asset pemerintah daerah,teknologi dan informasi. Adapun intangible assets didalamnya adalah misalnya persepsi mengenaipemerintah daerah dalam pandangan pemangkupara kepentingan atau persepsi mengenai iklim positiforganisasi perangkat daerah. Untuk keperluananalisis, menurut Nadler & Tushman (1997) terdapat

dua ciri utama perlu diperhatikan, yaitu kualitasyang dimiliki sumberdaya tersebut atau nilai-nilaisumberdaya itu sendiri dalam konteks lingkungansekarang dan masa yang akan datang, dansejauhmana sumberdaya dapat dihasilkan kembaliatau sejauhmana fleksibilitas sumberdaya tersebut.

Faktor kontekstual ketiga adalah historipemerintah daerah. Bukti perkembangan pemerintahdaerah yang dilakukan dengan cara sekarang inibesar dipengaruhi oleh kejadian-kejadian masa lalu.Oleh karenanya penting untuk memahami sebagianbesar tahap-tahap pengembangan organisasi dariwaktu ke waktu, dan memahami sebaik mungkindampak yang ada saat ini dari kejadian masa lalu,misalnya keputusan stratejik sebelumnya, perilakupara pimpinan kunci, ciri berbagai krisis di waktulalu dan bagaimana respon organisasi terhadap haltersebut, dan evolusi norma dan nilai-nilai inti(Nadler & Tushman, 1997).

2. Rencana strategisDalam suatu strategi terkandung keputusan-

keputusan mengenai alokasi sumberdaya yangterbatas untuk mengantisipasi ancaman dan peluangyang ditimbulkan oleh lingkungan. Nadler &Tushman (1997) mendefinisikan strategi sebagai“specific choices of markets, offerings, technology, anddistinctitve competence.” Dalam upaya memberikanperhatian konkret terhadap peluang dan ancamanlingkungan, kekuatan dan kelemahan organisasi, danhistori organisasi, maka para pimpinan organisasiperlu mengambil keputusan jangka panjang terhadapkinerja berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban,pemangku kepentingan yang memakai keluarannyaatau hasilnya, dan berbagai hal yang membedakanorganisasinya dengan organisasi yang lain. Sasaranjangka panjang tersebut kemudian harusdibarengkan secara konsisten dengan sasaran jangkapendek dan strategi pendukung atau taktik.

Keputusan secara tepat untuk menentukan siapasaja yang menjadi pemangku kepentingan, targetkinerja yang ditawarkan, teknologi yang akandigunakan, dan kepemilikan kompetensi spesifikmerupakan keputusan-keputusan paling pentingbagi Kepala Daerah dan jajaran elit perangkat daerah.Apabila Kepala Daerah dan jajaran elitnya tidak tepatmengambil keputusan-keputusan stratejik, makacapaian kinerjanya bisa jadi berada pada tingkat yangrendah atau bahkan disebut gagal. Dengan strategiyang layak dan sasaran yang konsisten secarainternal, tantangan Kepala Daerah dan jajaran elitnyaadalah meningkatkan intesitas organisasi untukmencapai sasaran-sasaran stratejik tersebut. Dengandemikian, maka strategi menentukan bentuk,kualitas, dan karakter suatu pekerjaan (tugas danfungsi) dan juga menentukan keluaran atau hasilorganisasi yang dinilai penting.


:: Haris Faozan


3. Proses transformasiEmpat komponen penting organisasi dalam

congruence model menurut (Nadler, 1998; Nadler &Tushman, 1997), yaitu work, people, formalorganizational arrangement, dan informal organization.Tantangan fundamental bagi para pejabat ataupimpinan yang terlibat dalam penataan organisasiperangkat daerah yaitu bagaimana cara memadukansecara pas komponen-komponen organisasi tersebutagar mampu menciptakan hasil yang diharapkansesuai dengan sasaran stratejik yang dicanangkan.Keseluruh komponen tersebut harus saling terpadusecara pas (congruence/fit) antara satu dengan yanglain (Nadler, 1998; Nadler & Tushman, 1997).

Komponen-komponen organisasi perangkatdaerah dapat diuraikan sebagai berikut:a. Pekerjaan utama. Dalam konteks organisasi

perangkat daerah, “pekerjaan utama” mencakuptugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.Tugas dan fungsi adalah alasan utama bagikeberadaan organisasi perangkat daerah. Tugasdan fungsi merupakan aktivitas dasar dan melekatyang melibatkan organisasi dan unit-unitnya.Berkaitan dengan desain organisasi, makamasing-masing tugas dan fungsi organisasiperangkat daerah tersebut perlu dilakukananalisis lebih lanjut. Analisis demikian perludilakukan agar ditemukan pemahamanmendalam mengenai ciri-ciri dasar tugas yangdilaksanakan dan pola alur pekerjaan. Selain itu,analisis terhadap tugas dan fungsi juga perludilakukan untuk mendapatkan deskripsimengenai pengetahuan dan keterampilan apayang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas danfungsi, penghargaan apa yang mestinya dapatditawarkan oleh tugas dan fungsi, danketidakpastian yang terjadi dalam pelaksanaantugas dan fungsi dimaksud.

b. Sumber daya manusia aparatur. Mengidentifikasiberbagai karakteristik penting dari sumber dayamanusia aparatur (SDM aparatur) yangbertanggungjawab dalam rentang tugas padapekerjaan inti (core work) merupakan langkah yangpenting. Karena tugas pada pekerjaan intitersebutlah, maka SDM aparatur yang dicari harussesuai dengan knowledge, skills, pengalaman,ekspektasi, pola perilaku, dan demografis yangdibutuhkan.

c. Pengaturan formal. Pengaturan organisasi secaraformal meliputi struktur, proses, system, danprosedur yang dikembangkan secara formal untukmengatur pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi perangkat daerah secara sistematisguna memandu aktivitas SDM aparatur dalampelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya agarkonsisten terhadap strategi yang dicanangkan.

d. Organisasi informal. Organisasi informal dalamkaitannya dengan organisasi perangkat daerah

merupakan seperangkat panduan informal atautidak tertulis yang pada umumnya merujuk padabudaya organisasi yang ada. Organisasi informalmenyatu dalam pola proses-proses, praktek-praktek, dan hubungan-hubungan politik yangberisi nilai-nilai, keyakinan, dan norma-normaperilaku yang diterima individu-individu yangbekerja pada organisasi perangkat daerah.Sehubungan dengan hal itu maka panduaninformal atau tidak tertulis tersebut berpengaruhsangat kuat terhadap perilaku kelompok danindividu-individu dalam organisasi perangkatdaerah yang bersangkutan.

Fokus utama proses transformasi organisasiperangkat daerah adalah pada hubungan daninteraksi diantara komponen-komponen organisasidan pada cara bagaimana hubungan tersebutmempengaruhi kinerja. Di antara komponen-komponen organisasi terdapat berbagai tingkatkongruensi, yang ditentukan oleh sejauhmanakebutuhan, permintaan, tujuan, sasaran, dan/ataustruktur satu komponen adalah konsisten dengankebutuhan, permintaan, tujuan, sasaran, dan/ataustruktur komponen yang lain. Konsistensi sepasangkomponen demikian inilah yang disebut dengan“congruence atau fit together.”

Merefer pendapat Nadler & Tushman (1997)dalam congruence model, maka transformasikomponen-komponen organisasi perangkat daerahdapat dirinci dalam konsistensi pasangan-pasangansebagai berikut:a. Konsistensi SDM aparatur dengan pengaturan

organisasi secara formal, meliputi pertanyaan:Bagaimana kebutuhan SDM aparatur dapatdipenuhi dengan pengaturan organisasional?Apakah SDM aparatur mendukung caramemahami hubungan organisasional? Apakahterdapat kesamaan tujuan-tujuan antara SDMaparatur dan organisasi?

b. Konsistensi SDM aparatur dengan tugas & fungsi,meliputi pertanyaan: Bagaimana kebutuhan SDMaparatur dapat dipenuhi dengan tugas & fungsi?Apakah SDM aparatur memiliki keterampilan dankemampuan untuk memuhi tekanan permintaantugas & fungsi?

c. Konsistensi SDM aparatur dengan organisasiinformal, meliputi pertanyaan: Bagaimanakebutuhan SDM aparatur dapat dipenuhi denganorganisasi informal? Bagaimana organisasiinformal mengambil manfaat dari SDM aparaturyang konsisten dengan tujuan informal?

d. Konsistensi tugas & fungsi dengan pengaturanorganisasi secara formal, meliputi pertanyaan:Apakah pengaturan organisasional memadaiuntuk memenuhi tekanan permintaan dari tugas& fungsi? Apakah pengaturan organisasionalmemotivasi perilaku yang konsisten dengantekanan permintaan tugas & fungsi?


:: Haris Faozan


e. Konsistensi tugas & fungsi dengan informal,meliputi pertanyaan: Apakah hubunganorganisasi informal memudahkan tindakan untukmelaksanakan tugas dan fungsi? Apakahhubungan organisasi informal membantumemenuhi tekanan permintaan dari tugas danfungsi?

f. Konsistensi pengaturan organisasi secara formaldengan organisasi informal, meliputi pertanyaan:Apakah tujuan, penghargaan, dan hubunganorganisasi informal konsisten dengan tujuan,penghargaan, dan hubungan organisasi formal?

4. KeluaranKeluaran sebagai subsistem organisasi, dalam

konteks ini mencakup apa yang organisasi hasilkan,bagaimana organisasi berfungsi, dan bagaimanaefektivitasnya. Mengingat definisi efektivitasorganisasi begitu banyak, maka berkaitan dengan halitu diperlukan identifikasi beberapa aspek kritiskeluaran atau hasil organisasi. Identifikasi yangdirasa penting Menurut Nadler & Tushman (1997)adalah perlunya memikirkan keluaran atau hasil apasaja yang fundamental dari sistem pada tingkat yangberbeda-beda. Lebih lanjut Nadler (1998) berpendapatbahwa selain pada tipe keluaran dasar suatu sistem,seperti misalnya produk atau pelayanan, jugadiperlukan untuk memikirkan tipe-tipe keluaran lainyang memberikan kontribusi pada kinerja organisasi,misalnya keberfungsian kelompok-kelompok atauunit-unit dan individu-individu dalam organisasi.

Menurut Nadler & Tushman (1997), pada levelorganisasi, terdapat tiga faktor yang perludiperhatikan secara seksama dalam mengevaluasikinerja organisasi, yaitu:a. Pencapaian tujuan, atau seberapa baik organisasi

mencapai sasaran-sasarannya (biasanyadispesifikasikan dengan strategi).

b. Penggunaan sumberdaya, atau seberapa baikorganisasi menggunakan sumberdaya yangtersedia (tidak hanya apakah penggunaansumberdaya dimaksud mencapai tujuannya,tetapi apakah organisasi menyadari semuapotensi sumberdaya dan mencapai tujuannyadengan meningkatkan ukuran atau intensitasnyadari waktu ke waktu.

c. Kemampuan beradaptasi, atau apakah organisasimelanjutkan posisinya dalam posisi yangdikehendaki dengan mempertimbangkanlingkungannya, apakah organisasi mampuberadaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disarikanbahwa keberfungsian unit-unit organisasi akanmemberikan berkontribusi pada keluaran atau hasilorganisasi. Keluaran organisasi atau hasil jugadipengaruhi oleh perilaku individual, dan keluaranindividual tertentu (reaksi-reaksi yang berdampakpada kejiwaan seperti kepuasan, stress, atau

kehidupan kerja dengan kualitas yang baik) mungkinmerupakan keluaran yang diinginkan dalam dan daridirinya sendiri.

E. PENUTUPTata kelola pemerintahan daerah yang baik —

dengan sinergisitas dunia usaha, masyarakat danpemerintah daerah— merupakan bekal utama untukmencapai beragam tujuan penyelenggaranpemerintahan daerah, yang mana di dalamnyatercakup pertumbuhan ekonomi, pembangunanekonomi dan sosial, pelayanan publik di tingkat lokaldan sebagainya. Organisasi perangkat daerahdengan segala peran strategisnya memiliki hamparanpeluang yang sangat besar untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah secara optimal. Karenatata kelola pemerintahan daerah yang baik mampumemberikan kontribusi yang luar biasa, maka secaramendasar eksistensi organisasi perangkat daerahmemiliki kedudukan penting dan sangat istimewa.

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwakedudukan penting dan sangat istimewa organisasiperangkat daerah tersebut secara umum belummampu memainkan peran optimal dan memberikankontribusi kinerja sepadan. Berbagai bidangpembangunan dan pelayanan publik di daerahbelum beranjak secara signifikan dari permasalahanlama. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahdi Indonesia pada umumnya masih harus diungkitsekuat-kuatnya agar pembangunan di tingkat lokalsemakin dirasakan oleh masyarakat setempat.

Menyikapi hal itu, oleh karenanya perlu melihatsecara cermat keberadaan pemerintah daerah itusendiri. Perwujudan pemerintah daerah secara lebihkonkret dapat dicermati dari peran yang dimainkanoleh organisasi perangkat daerahnya. Laju kinerjapemerintah daerah sangat ditentukan oleh kinerja dilingkungan organisasi perangkat daerahnya. Kinerjaorganisasi perangkat daerah sendiri, pada realitanyadapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Keterbatasankeuangan, tidak memadainya kualifikasi SDMaparatur, minimnya sarana dan prasaranapenunjang adalah pernyataan klasik dan tidakelegan, yang seringkali dijadikan alasan atasrendahnya kinerja organisasi perangkat daerah.

Uraian di atas cukup menjelaskan bahwa muarapermasalahan terletak pada dan di dalam bangunanorganisasi perangkat daerah itu sendiri. Olehkarenanya, penataan organisasi perangkat daerahsecara lebih serius merupakan sebuah keniscayaan.Dalam penataan organisasi perangkat daerahdiperlukan keterlibatan para ahli. Pengalamanselama ini menunjukkan bahwa penataan organisasiperangkat daerah seringkali dianggap final ketikabesaran organisasi perangkat daerah tidak melebihibatas maksimal yang ditentukan dan titelatur Dinasdan Lembaga Teknis Daerah telah disepakati.Adapun berbagai aspek penting lainnya dianggap


:: Haris Faozan


tidak terlalu penting. Kondisi yang seperti ini, penulismenyebutnya sebagai “musibah daerah berskalanasional”.

Organisasi perangkat daerah harus dirancangsecara hati-hati dan cermat. Dalam prosesnyamembutuhkan keterlibatan banyak pihak internalpemerintah daerah yang dipandang dapatmemberikan sumbangan pemikiran konkret, parakonsultan yang ahli di bidang arsitektur organisasi,para pemerhati pemerintahan daerah, dan/ ataupihak-pihak lain yang concern terhadappermasalahan daerah yang bersangkutan. Denganketerlibatan intensif pihak-pihak tersebut, rancanganorganisasi perangkat daerah yang disusun akanmemliki peluang kinerja jauh lebih baik jikadibandingkan manakala penataan organisasiperangkat daerah hanya ditekuni oleh Biro atauBagian Organisasi di lingkungan Sekretaris Daerahsemata-mata.

REFERENSIArief, S. 1998. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan.

Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.Faozan, H. dan M.M. Mansoer. 2008. “Organisasi Pemerintahan

Daerah”. Dalam Adi Suryanto (Editor), ManajemenPemerintahan Daerah. Jakarta: Pusat Kajian KinerjaOtonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara.

Faozan, H. 2005. “Bureaucratic Structure Perestroika:Memperbarui Lahan Bagi Pertumbuhan KinerjaKelembagaan Pemerintah”. Jurnal Ilmu Administrasi,Vol 2 (4) pp.335-346.

Gulati, R., N. Nohria dan A. Zaheer. 2000. “StrategicNetwork”. Strategic Management Journal, Vol. 21.

Jubaedah, E., S. Gunawan, Nugraha, dan H. Faozan. 2007.Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance diPemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: PusatKajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I-Lembaga Administrasi Negara.

Kale, P., H. Singh dan H. Perlmutter. 2000. “Learning andProtection of Proprietary Assets in StrategicAlliances: Building Relational Capital”. StrategicManagement Journal, 21, pp. 217-237.

Nadler, D.A. 1992. “Key Leverage Points for ImprovingCompetitive Performance”. Dalam D.A. Nadler,M.S. Gerstein, R.B. Shaw and Associates,Organizational Architecture: Designs for ChangingOrganizations. San Francisco: Jossey-Bass.

Nadler, D.A. dan M.L. Tushman. 1997. Competing by Design:The power of organizational architecture. New York:Oxford University Press.

Nadler, D. A. 1998. Champions of Change: How CEOs andTheir Companies Are Mastering the Skills of RadicalChange. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Reuer, J.J. dan M.P. Koza. 2000. “Asymmetric InformationAnd Joint Venture Performance: Theory AndEvidence For Domestic And International JointVenture”. Strategic Management Journal, Vol 2.

Subekti, N. Pertumbuhan Ekonomi Regional (dalamwww.nanangsubekti.blogspot.com; diunduh 6

September 2010).

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN …

Documents