Tata Kelola Masyarakat Majemuk Dalam Bingkai Keadilan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5305/2/ART_Sunaryo_tata...Membaca Liberalisme Politik Rawls Sunaryo Abstract ... sama

TATA KELOLA MASYARAKAT MAJEMUK DALAM BINGKAI KEADILAN

Membaca Liberalisme Politik Rawls

Sunaryo

Abstract

This paper starts from Rawls's view about the concept of justice in political liberalism. Rawls's view about political justice is a respons to some basic questions about the management of pruralistic society within the framework of being justice to all. Though the concept of political justice, he offers several substantial principles which are needed to build an everlasting coexistence. Those principles are the assurance of having fairness basic structure, no suppression of one convictions the others in the public area. Based on Rawls's view the author try to make some avaluation on the pruralistic reality which are experienced in our society today.

Keywords: Political Conception of Justice, Well Ordered Society, Public Reasonable,

Public Consensus, a Comprehensive Doctrine.

Ekspansi kelompok agama garis keras yang merangsek ke kehidupan publik

menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pada bulan-

bulan tertentu mereka melakukan 'sweeping' atas tempat-tempat hiburan dan restoran,

dan di sepanjang waktu mereka merespon hal yang dianggap maksiat atau yang

bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini dengan cara kekerasan dan

melawan prinsip 'kepublikan'. Benturan pandangan dan nilai di ranah publik adalah

sesuatu yang niscaya. Fenomena ini tidak hanya ada pada relasi antar-kelompok yang

dilatari oleh keyakinan agama tertentu, tetapi juga bisa terjadi karena perbedaan etnis,

suku dan pandangan atau doktrin yang lain. Kenyataan ini menyiratkan dua hal penting

terkait dengan demokrasi kita: yang pertama kolonisasi pandangan tertentu dalam

kehidupan publik adalah masalah serius yang harus diatasi karena mengancam

kelangsungan hidup bersama; dan yang kedua, karenanya kita perlu mencari model dan

inspirasi mengenai tata kelola kemajemukan masyarakat secara adil.

Dalam realitas, hampir tidak ada komunitas politik di muka bumi ini yang luput

dari fakta kemajemukan, baik yang didasarkan pada keyakinan agama, nilai etnik atau

"Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

suku, pandangan politik dan lain-lain. Pandangan-pandangan ini, satu sama lain tidak

selalu sejalan, kadang atau malah sering, saling bertentangan. Upaya untuk menata

kemajemukan secara adil bukanlah sesuatu yang mudah bagi masyarakat dan negara

mana pun.1 Dalam banyak pengalaman, perbedaan pandangan tidak jarang melahirkan

konflik yang mematikan. Meski tentu saja, konflik itu tidak selalu dilatari oleh faktor

perbedaan pandangan semata, ada kepentingan politik dan ekonomi yang kerap

menyusup di dalamnya dan kemudian dibungkus argumen agama atau etnisitas.

Pencarian model tata kelola yang adil menjadi sesuatu yang penting dan model yang

dihasilkan tidak selalu bersifat final karena dalam kenyataannya masyarakat selalu

mengalami perkembangan.

Lewat pemikiran Rawls, filsuf politik Amerika kontemporer, penulis akan

mencoba menelaah bagaimana seharusnya kita menata masyarakat majemuk dengan

dasar keadilan. Buku Political Liberalism, 1993 (PL) adalah salah satu karya penting

Rawls yang mengeksplorasi persoalan ini. Dan tentu saja, betapa pun komprehensifnya,

karya ini tetap tidak luput dari kritik dan catatan yang diajukan oleh pemikir-pemikir

lain. Melalui karya ini, Rawls berupaya mencari dasar dan model bagi tata kelola

komunitas politik yang majemuk dengan cara yang ia anggap adil.2 Bentuk dari tata

kelola yang ia anggap adil atau fair itu adalah dengan tidak menjadikan salah satu (atau

beberapa) doktrin komprehensif yang ada dalam komunitas politik sebagai pondasi

dalam menata hidup bersama. Dengan menjadikan salah satu prinsip dari doktrin

komprehensif sebagai fondasi kehidupan publik berarti telah terjadi kolonisasi satu

1 Masalah tata kelola kemajemukan bukan hanya masalah Indonesia, karena hampir setiap negara di dunia memiliki masalah yang sama. Dalam merespon masalah itu, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengelola perbedaan yang ada. Bahkan di antara sesama negara sekuler misalnya juga ada perbedaan dalam mengelola kemajemukan. Perancis misalnya adalah salah satu contoh di mana mereka melarang warganya untuk menggunakan simbol agama di ruang publik, seperti sekolah pemerintah dan kantor-kantor pemerintah. Sementara negara seperti Inggris dan Kanada yang juga sama-sama menganut sekularisme tidak menjadikan simbol agama sebagai persoalan, sebagaimana di Perancis. Lih. Kosmin dan Keysar dalam Secularism and Seculahty (Hartford: International for the Study of Secularism in Society and Culture, Trinity College, 2007).

2 Dalam A Theory of Justice (1971, 1999) dan juga Justice as Fairness: A Restatement (2001) Rawls mengajukan dua prinsip dasar dalam teori keadilan. Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap orang/warga memiliki klaim tak terbatalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dalam prinsip kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dimungkinkan untuk memenuhi dua hal: yang pertama, peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan yang fair, dan yang kedua memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Lih. Rawls, 2001, Justice as Fairness: A Restatement (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001), 42-43, bdk. Rawls, A Theory of Justice (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 52-53.

12

Sunaryo, "Tata Kelola Masyarakat Majemuk..."

doktrin komprehensif atas doktrin komprehensif yang lain. Tidak berhenti di situ,

Rawls juga menekankan prinsip reasonableness yang dapat saya terjemahkan sebagai

nilai kewarasan. Melalui prinsip ini, hubungan antar kelompok harus didasari pada nilai

kepublikan yang mutualistik. Mereka yang memiliki nilai kewarasan macam ini tidak

mungkin memaksakan pandangannya kepada orang lain, karena pada saat yang sama

kita juga tidak menghendaki hal itu terjadi pada kita.

Pertanyaan Dasar Liberalisme Politik

Persoalan yang hendak dijawab lewat Political Liberalism (PL) adalah seberapa

mungkin kita dapat membangun masyarakat yang adil dan stabil dengan prinsip

kebebasan dan kesetaraan sementara warga yang hidup di dalamnya memiliki

perbedaan agama, budaya dan sebagainya. Di dalam pengantar PL dia bertanya "how is

it possible that there may exist over time a stable and just society of free and equal citizens

profoundly divided by reasonable though incompatible religious, philosophical, and moral

doctrines?".3 Ada dua hal yang hendak ditegaskan Rawls dalam pertanyaan ini. Pertama

adalah soal fakta keragaman dalam komunitas politik yang dapat bertolak belakang satu

sama lain. Kedua adalah upaya mencari prinsip yang adil untuk merespon realitas

keragaman tersebut. Melalui ide liberalisme politik ia mencoba mencari struktur dan isi

macam apakah yang dapat menjadi dasar bagi proyek besarnya itu.

Namun sebelum menemukan struktur dan isi yang menjadi dasar bagi

proyeknya ini, harus ada kondisi yang sudah diandaikan di dalam masyarakat, yakni

pengakuan akan demokrasi dan status kebebasan yang setara bagi semua warga.

Dengan pengakuan ini, warga sudah tidak lagi mempersoalkan bahwa yang disebut

legitimasi adalah kekuasaan yang berasal dari para warga yang memiliki kebebasan

yang setara4. Pengakuan akan pandangan ini menjadi landasan pokok yang harus

3 Pertanyaan ini sebenarnya terdiri dari dua pertanyaan dasar: yang pertama (1) konsepsi keadilan macam apakah yang paling tepat untuk memapankan kerja sama sosial yang fair di antara warga negara yang bebas dan setara, dan kerja sama tersebut dapat bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Pertanyaan ini kemudian dikontraskan dengan pertanyaan kedua mengenai (2) toleransi macam apakah yang dapat ditegakkan di tengah keragaman pandangan hidup dan moral yang ada dalam masyarakat? Dari dua pertanyaan ini, maka kombinasi keduanya menjadi pertanyaan 'seberapa mungkin masyarakat yang stabil dan adil yang semua warganya adalah bebas dan setara dapat hadir sepanjang masa sementara masyarakat itu sendiri terdiri dari doktrin moral, filsafat dan agama yang berbeda- beda?' Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press), 3-4.

4 Rawls mendefinisikan legitimasi sebagai kekuasaan yang diasalkan dari para warga. Kekuasaan itu didasarkan pada sebuah konstitusi yang menjamin seluruh warga negara sebagai warga yang bebas dan

13

'Wasfiita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

diandaikan agar kita dapat bergerak lebih jauh membincangkan hal-hal lain yang terkait

dengan tata kelola hidup bersama. Tanpa pengandaian ini, seluruh upaya untuk

membangun tatanan masyarakat majemukyang adil menjadi sesuatu yang sulit. Setelah

adanya pengandaian ini, kemudian kita bertanya 'seberapa mungkin masyarakat yang

stabil dan adil yang semua warganya adalah bebas dan setara dapat hadir sepanjang

masa sementara masyarakat itu sendiri terdiri dari doktrin moral, filsafat dan agama

yang berbeda-beda?' Melalui pertanyaan ini, Rawls sebenarnya hendak mencari apa

yang ia sebut sebagai konsepsi politik keadilan (political conception of justice) untuk

masyarakat demokratis.

Konsepsi politik keadilan menjadi semacam konsep dasar yang akan menjadi

landasan untuk menata kemajemukan pandangan dalam masyarakat. Kata Rawls, paling

tidak ada tiga karakteristik konsepsi politik keadilan.5 Pertama ia adalah konsepsi yang

menata institusi politik, sosial dan ekonomi atau yang disebut sebagai struktur dasar

dalam masyarakat. Struktur dasar ini harus memiliki kesinambungan dengan sistem

kerja sama sosial yang berlangsung dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Hal yang dimaskud dengan adanya kesinambungan adalah bahwa struktur

dasar itu dapat menata cara kerja sama sosial yang ada. Kedua, konsepsi politik ini

harus lepas atau independen dari salah satu atau beberapa doktrin komprehensif yang

ada dan diyakini oleh masyarakat. Dengan demikian, konsepsi politik ini bukan derivasi

dari doktrin komprehensif tertentu. Ketiga, isi dari konsepsi politik itu diekspresikan

dalam pengertian ide fundamental yang secara implisit mengandung budaya politik

publik dari masyarakat demokratis. Di dalam budaya politik publik kita menjaga

prinsip kepantasan mutualistik yang dengannya sistem kerja sama sosial yang fair

dapat dibangun secara langgeng. Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsip

kepantasan mutualistik adalah pengakuan kewarga negaraan yang bebas dan setara,

serta ide masyarakat yang tertata baik (well-ordered society).

Dengan demikian, tiga karakteristik konsep politik keadilan itu terkonsentrasi

pada struktur dasar masyarakat, kepastian bahwa tidak ada kolonisasi satu pandangan

atas pandangan yang lain, dan yang terakhir di dalam konspesi politik keadilan itu

setara, dan setiap mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi di ranah publik dalam bingkai yang dapat diterima oleh nalar manusia secara umum. Ia menyebut legitimasi ini sebagai legitimasi yang sesuai dengan prinsip liberal. Rawls, Political Liberalism, 136-137.

5 Rawls, Political Liberalism, 11-14.

14


terkandung nilai kewarasan (reasonableness) yang mutualistik. Ketiga karakteristik ini

saling berpaut dan saling mengandaikan dalam upaya menata masyarakat majemuk

secara adil.

Struktur Dasar Masyarakat

Menurut Rawls, subjek utama dari keadilan adalah struktur dasar yang ada

dalam masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan struktur dasar adalah satu model

di mana institusi sosial dan institusi politik bersinambung dengan sistem kerja sama

sosial, dan sistem kerja sama ini kemudian menata pengaturan hak-kewajiban serta

pembagian manfaat yang dihasilkan.6 Konsep keadilan Rawls memiliki perhatian besar

pada cara bagaimana institusi sosial besar harus mendistribusikan hak dan kewajiban

dasar, serta pembagian sumber daya di dalam suatu kerja sama sosial.7 Yang

dimaksudkan dengan institusi besar misalnya adalah konstitusi politik, prinsip ekonomi

dan aturan sosial. Konsep keadilan menata struktur dasar dalam kerja sama sosial, dan

secara tidak langsung ia kemudian menata proses yang berjalan dalam organisasi

masyarakat.8

Ide dasar yang menata kerja sama sosial memiliki tiga ciri berikut. Pertama, kerja

sama sosial diatur oleh aturan yang dapat diterima oleh masyarakat bersangkutan.

Aturan yang dijalankan bukanlah produk dari satu otoritas yang sama sekali tidak

berangkat dari masyarakat (yang menjadi pelaku aturan) itu sendiri. Kedua, kerja sama

sosial harus bertopang pada prinsip kerja sama yang fair. Tidak ada satu bagian dari

pelaku kerja sama sosial yang merasa dipaksa karena dominasi yang lain. Itu artinya

dalam kerja sama harus ada relasi mutualistis dan resiprokal yang setara. Dalam kerja

sama sosial yang fair, kebebasan dan kesetaraan warga negara harus dijamin dan tidak

dikorbankan untuk kepentingan apapun9. Sementara yang ketiga, kerja sama harus

bertujuan untuk mencapai tujuan atau manfaat/kebaikan bersama10.

Dalam Justice as Fairness: A Restatement (2001), Rawls menegaskan bahwa salah

satu tujuan praktis dari konsep keadilan sebagai fairness adalah untuk memberikan

6 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 10. 7 Rawls, A Theory of Justice, 6. 8 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 10. 9 Rawls, A Theory of Justice, 3. 10 Bdk. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 6.

15

'Wasfiita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

dasar moral dan filosofis dari institusi demokrasi dan untuk menjawab pertanyaan

bagaimana kebebasan dan kesetaraan dipahami dalam kerangka itu.11 Untuk tujuan itu,

maka kita perlu melihat hubungan antara kultur publik politis yang berlangsung dalam

masyarakat dengan prasyarat-prasyarat yang diandaikan dalam ide keadilan politis.

Dalam masyarakat demokratis diasumsikan bahwa mereka tidak asing dengan

pandangan bahwa konstitusi dan hukum harus didasarkan pada prinsip kebebasan dan

kesetaraan. Tanpa pengandaian pemahaman itu akan sangat sulit untuk membayangkan

satu kerja sama sosial yang adil bagi semua yang terlibat di dalamnya.

Salah satu peran penting dari prinsip keadilan adalah untuk menspesifikkan

terma fair dalam kerja sama sosial. Prinsip ini menjelaskan lebih lanjut masalah

kewajiban dan hak dasar yang harus ditegakkan oleh satu institusi sosial dan politik

tertentu. Prinsip ini juga mengatur pembagian manfaat yang dihasilkan dari kerja sama

tersebut.12 Dalam masyarakat demokratis, warga negara dilihat secara politis sebagai

orang-orang yang bebas dan setara. Dengan demikian konsepsi keadilan dalam

demokrasi sebagaimana yang dipahami oleh Rawls terkait dengan pemahaman

mengenai konsep kewarga negaraan yang bebas dan setara. Gagasan ini memiliki

hubungan dengan apa yang ia sebut sebagai masyarakat yang tertata baik (well-ordered

society). Dua ide ini, yakni ide tentang kewarga negaraan yang bebas dan setara, serta

masyarakat yang tertata baik menjadi ide sentral dalam memandu institusi demokrasi

yang didasarkan pada konsep keadilan politis yang dibayangkan oleh Rawls.13

Masyarakat Yang Tertata Baik

Melalui konsep keadilan sebagai fairness, kerja sama masyarakat dimapankan

oleh dua ide fundamental yang saling terkait: pertama ide tentang warga yang bebas

dan setara, dan kedua ide masyarakat yang tertata baik (well-ordered society). Menurut

Rawls, ada tiga hal yang terkandung di dalam ide masyarakat yang tertata. Pertama,

setiap orang dari masyarakat tersebut menerima dan mengetahui bahwa orang lain juga

menerima prinsip keadilan yang sama. Kedua, struktur dasar masyarakat dapat

diketahui secara publik dan diyakini bahwa mereka mampu memenuhi tuntutan yang

ada dalam struktur dasar tersebut. Ketiga, setiap warga yang ada dalam masyarakat

11 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 5. 12 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 7. 13 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 5.

16

Sunaryo, "Tata Kelola Masyarakat Majemuk.

tersebut memiliki pengertian yang efektif mengenai keadilan sehingga mereka bisa

mencapai pengertian yang sama dengan warga negara yang lain.14

Ide mengenai masyarakat yang tertata baik mengupayakan satu hubungan antar

kelompok yang memiliki 'cita rasa keadilan'. Dalam hal ini yang saya maksud dengan

cita rasa keadilan adalah kemampuan untuk melampaui kepentingan kelompok atau

doktrin komprehensif tertentu. Dengan kemampuan ini, maka kemungkinan terjadinya

konflik kepentingan antar kelompok dapat ditekan karena setiap kelompok memiliki

nilai kewarasan publik (reasonable pluralism). Rawls menyebut bahwa pada dasarnya

setiap warga memiliki dua daya moral dasar, daya kewarasan publik (reasonable) dan

daya rasional. Daya kewarasan publik (reasonable) didefinisikan sebagai elemen sosial

yang memungkinkan kerja sama berada dalam hubungan yang fair. Satu hubungan

dapat dikatakan reasonable jika setiap pihak dapat menerimanya secara timbal balik.

Dengan demikian sesuatu yang reasonable terkandung nilai imparsialitas dan saling

menguntungkan. Seseorang dapat dikatakan bertindak reasonable jika ia

mempertimbangkan sesuatu yang dapat diterima oleh pihak lain yang sama-sama

memiliki kebebasan yang setara. Dalam prinsip reasonable, nilai timbal balik

mendapatkan tekanan cukup besar. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak memiliki

daya reasonable jika tidak memperhatikan prinsip timbal-balik dengan pihak lain yang

juga memiliki kebebasan yang setara.15

Sementara yang dimaksud dengan daya rasional adalah kemampuan untuk

menilai dan kemampuan deliberasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam

mencari tujuan akhir dan kepentingan mereka sendiri. Daya rasional akan menentukan

tujuan dan juga kepentingan yang akan diambil serta sarana yang dianggap efektif

untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sudah diambil. Namun kata Rawls, meski

kemampuan ini berkaitan dengan tujuan dan kepentingan serta sarana yang dapat

dipilih oleh seseorang atau satu kelompok, tidak berarti bahwa kepentingan itu hanya

kepentingan diri atau kelompoknya saja. Dalam menentukan tujuan dan

kepentingannya, subjek rasional juga memiliki afeksi yang dapat mempertimbangkan

komunitas dan tempat sehingga mereka dapat memilih tujuan dalam banyak cara.

Menurut Rawls, hal yang dianggap kurang dari agen rasional adalah sensibilitas moral

yang dapat menuntun proses pelibatan dalam cara yang fair. Karena alasan itulah maka

14 Rawls, Political Liberalism, 35. 15 Rawls, Political Liberalism, 49-50.

17

"WaskitCL, )urnal Studi Agama dan Masyarakat

daya reasonable menjadi sangat penting dalam teori keadilan.16 Dalam pandangan

Rawls, dua daya ini berbeda satu sama lain namun saling mengandaikan. Karena

pembedaan dua daya ini maka salah satu dari keduanya bukan derivasi dari yang lain.

Hal yang paling membedakan keduanya adalah bahwa daya reasonable bersifat publik

sementara daya rasional tidak memiliki hal tersebut.

Dengan demikian daya kewarasan publik (reasonable) memainkan peran yang

teramat penting dalam membangun hubungan antar-kelompok yang adil. Rawls

menegaskan bahwa ada dua aspek dasar dalam daya reasonable: yang pertama

kehendak untuk mengajukan model kerja sama yang fair dan menjadikannya sebagai

model yang berlaku untuk semua; yang kedua adalah kehendak untuk mengakui adanya

tanggung jawab penilaian yang bersifat publik sehingga harus menerima

pendayagunaan nalar publik dalam melegitimasi kekuasaan politik konstitusional.17

Tentang aspek dasar yang kedua, Rawls menjelaskan lebih lanjut dengan mengingatkan

kembali bahwa di dalam komunitas politik terdapat fakta pluralitas pandangan dengan

tujuan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Pertanyaannya, bagaimana

ketidaksepakatan atau perbedaan yang waras itu mungkin? Untuk menjawab

pertanyaan ini, Rawls kembali pada dua daya moral yang dimiliki setiap warga. Katakan

saja bahwa setiap orang atau kelompok memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri

yang berbeda satu sama lain, namun dalam melegitimasi kerja sama yang fair dari

warga yang memiliki kebebasan dan kesetaraan, tujuan dan kepentingannya harus

dilihat secara imparsial dan mendayagunakan nalar publik.18

Dengan pendayagunaan nalar publik, perbedaan tujuan dan kepentingan yang

ada di dalam doktrin komprehensif yang begitu beragam dapat dibuat 'waras'. Fakta

bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan tujuan diakui, namun pada saat yang sama

perbedaan itu juga harus mempertimbangkan tujuan kelompok atau doktrin

komprehensif yang lain. Dengan demikian, ide masyarakat yang tertata baik (well-

ordered society) hanya memberikan tempat kepada doktrin komprehensif yang

memiliki daya kewarasan publik sehingga hanya dengan cara ini hubungan antar-

16 Rawls, Political Liberalism, 50-51. 17 Tentang aspek kedua ini Rawls menyinggung sebuah konsep mengenai tanggung jawab penilaian

publik (the burdens of judgement). la memahami konsep itu sebagai sumber atau penyebab dari ketidaksepakatan yang waras. Setiap orang atau kelompok bisa saja saling tidak sepakat dalam banyak hal, namun setiap mereka (yang memiliki kebebasan dan kesetaraan] dituntut untuk mempertimbangkan gagasannya dengan mendayagunakan nalar publik yang bersifat imparsial.

18 Rawls, Political Liberalism, 54-55.

18


doktrin komprehensif secara fair menjadi mungkin. Doktrin komprehensif yang

memiliki kecenderungan untuk memaksakan tujuan dan kepentingannya kepada pihak

lain akan disebut sebagai doktrin komprehensif yang tidak waras (unreasonable

comprehensive doctrine). Doktrin komprehensif macam ini tidak memiliki kehendak

untuk membangun kerja sama yang fair dan juga tidak memiliki kemampuan untuk

mendayagunakan nalar publiknya. Dengan kata lain, doktrin komprehensif semacam ini

adalah ancaman bagi kemungkinan untuk membangun masyarakat yang tertata baik

(well-ordered society).

Nalar Publik dan Konsensus Bersama

Untuk menjawab pertanyaan dasar dalam Liberalisme Politik, di atas sudah

dijelaskan konsep kunci yang hendak dituju, yakni strukur dasar masyarakat yang

sesuai dengan prinsip keadilan dan mengupayakan satu masyarakat yang tertata baik

(well-ordered society) di mana relasi antar-doktrin komprehensif berlangsung secara

waras. Namun menurut Rawls, dalam masyarakat yang tertata baik belum ada jaminan

dapat melahirkan dasar kesatuan sosial (basis of social unity) dan juga belum

memberikan isi dari nalar publik.19 Karena itu, agar hubungan antar-doktrin

komprehensif yang waras dapat menciptakan dasar kesatuan sosial, kita perlu masuk

pada satu ide yang disebut konsensus bersama atau overlapping consensus. Namun

sebelum masuk pada uraian mengenai konsensus bersama, Rawls menjelaskan

pengandaian penting yang membuat liberalisme politik menjadi mungkin.

Menurut Rawls ada dua ciri hubungan politis dalam rezim konstitusional.

Pertama, hubungan setiap orang selalu sudah dalam kerangka struktur dasar yang kita

memasukinya melalui kelahiran dan keluar lewat kematian, tidak ada pilihan yang lain.

Kita tidak bisa mengatakan kepada komunitas politik semacam itu: saya bisa masuk

atau keluar secara sukarela. Kedua, kekuasaan politik dari institusi itu bersifat memaksa

dan ditopang oleh adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi hukum yang ada.

Dalam rezim konstitusional, kekuasaan politik itu berasal dari publik di mana setiap

warga memiliki kebebasan yang setara.20 Ciri ini menyiratkan kecenderungan Rawls

pada peran sentral negara dalam bentuk jaminan keadilan, kebebasan dan kesetaraan

19 Rawls, Political Liberalism, 133-134. 20 Rawls, Political Liberalism, hal. 135-136.

19

"Was&ita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

bagi seluruh warga sekaligus juga kemampuan negara untuk menghukum mereka yang

melangkahi prinsip-prinsip tersebut.

Dalam komunitas politik semacam itu, setiap orang/warga atau kelompok

dituntut untuk memiliki kemampuan bertindak waras (reasonable) dan rasional.

Dengan cara ini, relasi antar-kelompok atau doktrin komprehensif didasari pada

sensibiltas keadilan. Kepada mereka yang gagal untuk bertindak sesuai dengan prinsip

keadilan, negara memiliki hak legal untuk memaksa atau menghukum. Rawls juga

menegaskan bahwa kerja sama sosial yang dibangun adalah kerja sama sosial yang

didasarkan pada prinsip keadilan: setiap orang memiliki kebebasan yang setara;

memiliki kesetaraan kesempatan yang fair; memiliki nilai timbal balik ekonomi dan

memiliki rasa saling hormat di antara warga. Selain itu nilai yang juga penting untuk

dibangun dalam masyarakat semacam ini adalah nilai nalar publik (public reason).21

Dengan nilai nalar publik, kita hendak menuntun setiap nilai partikular yang ada untuk

menggunakan nalar yang dapat diterima secara publik.

Hal yang dimaksudkan dengan nalar publik bukanlah nalar agama atau nalar

moral dari komunitas tertentu. Menurut Freeman, dalam komunitas politik yang

mendasarkan pada demokrasi konstitusional, warga negara atau pegawai-pegawai

resmi dari kantor pemerintahan biasanya memiliki kelayakan nalar yang pantas

disampaikan dalam forum-forum tersebut. Salah satu kepantasannya adalah bahwa

mereka tidak menggunakan bahasa yang berasal dari nalar kelompok doktrin

komprehensif tertentu. Itu artinya, dalam forum-forum publik, argumen yang

mendasarkan pada doktrin komprehensif tertentu akan dibatasi. Freeman mengambil

salah satu contoh mengenai hal ini, yakni ketika Martin Luther King menyampaikan

deklarasi hak-hak sipil dan politik yang diinspirasi oleh keyakinan agama. Meski hal itu

diinspirasi dari keyakinan agamanya, ia menyampaikan dalam bahasa dan argumen

yang dapat dicerna oleh kelompok yang lain.22

Ide mengenai nalar publik kadang disalahpahami sebagai nalar bersama yang

disepakati. Misalnya dalam negara teokrasi yang mendasarkan konstitusinya pada kitab

suci tertentu, menurut Freeman tidak bisa disebut sebagai nalar publik. Gagasan

mengenai nalar publik terkait dengan masyarakat demokratis yang mengakui

21 Rawls, Political Liberalism, hal. 139. 22 Freeman, Rawis (New York: Routledge, 2007), hal. 382-383.

20


kesetaraan dan kebebasan semua warga negara tanpa melihat latar belakangnya.23

Dalam pandangan Rawls, tidak semua nalar dapat langsung disebut sebagai nalar

publik. la menyebut nalar publik sebagai karakteristik masyarakat demokratis di mana

semua warganya memiliki status kewarga negaraan yang setara.24 Isi dari nalar publik

adalah nalar yang memiliki nilai 'kepublikan', atau persisnya adalah nalar yang

mengandung konsepsi politik keadilan. Selain tidak memiliki ciri partikular, nalar

publik juga memiliki tujuan untuk menjaga agar status kesetaraan tetap terjaga. Isinya

bukan hanya sekadar merefleksikan kesepakatan tertentu tetapi lebih dari itu adalah

nalar yang didasari pada prinsip kewarasan (reasonableness).

Dalam komunitas yang majemuk, hal terpenting yang perlu ditekankan adalah

adanya hubungan antar doktrin komprehensif yang waras (reasonable comprehensive

doctrines'). Hal ini menjadi salah satu dari dua poin yang diingatkan oleh Rawls ketika

membahas ide mengenai konsensus bersama (overlapping consensus). Dua poin itu

adalah, yang pertama tentang pencarian konsensus dari doktrin komprehensif yang

waras, dan yang kedua dalam demokrasi konstitusional, konsepsi keadilan politik harus

bebas dari doktrin tertentu di dalam masyarakat.25 Tanpa pengandaian adanya relasi

yang waras, setiap doktrin komprehensif hanya akan memusatkan perhatiannya pada

tujuan dan kepentingannya saja. Sulit untuk membayangkan tercapainya konsensus

bersama jika setiap kelompok hanya memperhatikan tujuan dan kepentingannya.

Karena itu kemampuan setiap kelompok untuk berelasi secara waras (reasonable)

menjadi sesuatu yang mutlak.

Urgensi sikap waras dari setiap kelompok didasari oleh pandangan bahwa

konsensus yang hendak dicapai bukan semata kesepakatan yang bersifat sementara

saja. Rawls memahami overlapping consensus bukan sekadar konsensus untuk

menerima otoritas tertentu atau mematuhi kesepakatan institusional yang didasari

pada titik temu di antara berbagai kelompok dan kepentingan. Konsensus bersama

bukan semata kesepakatan yang muncul di antara berbagai kelompok. Konsensus

semacam itu baru sebatas modus Vivendi, bukan overlapping consensus. Rawls

23 Freeman, Rawls, hal. 383 24 Rawls, Political Liberalism, hal. 213. Dalam pandangan Freeman, konsep mengenai nalar publik

sebenarnya tidak sederhana. Di dalam Collected papers [CP] (hal. 575] Rawls menyebut bahwa tuntutan untuk mengaplikasikan nalar publik hanya ada pada forum politik yang bersifat publik, bukan di dalam budaya latar (background culture). Di tempat yang sama misalnya Rawls juga menekankan pentingnya kriteria resiprositas dalam nalar publik, yakni bahwa kita berpikir secara waras di mana pada saat yang sama pihak lain juga dapat menerimanya dengan cara yang waras, dan mereka semua akan sampai pada satu kesimpulan yang dapat diterima secara waras. Lib. Freeman, Rawls, 383-384.

25 Rawls, Political Liberalism, 144

21

"Wasklta, JurnaJ Studi Agama dan Masyarakat

memahami modus Vivendi sebagai kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak [atau

lebih) di mana masing-masing pihak hanya memerhatikan tujuan dan kepentingannya.

Dalam proses negosiasi, masing-masing pihak berupaya melindungi tujuan dan

kepentingannya itu hingga sampai pada titik ekuilibrium. Hal yang ingin digarisbawahi

oleh Rawls, dan ini menjadi pembeda dengan konsep konsensus bersama adalah bahwa

di dalam modus Vivendi, kesatuan sosial (social unity) hanya ada di permukaan dan

stabilitasnya bersifat kontingen. Padahal, tujuan penting dalam konsensus bersama

adalah hadirnya stabilitas dalam waktu yang langgeng.26

Lantas bagaimana kita membangun sebuah konsensus bersama? Pertama-tama

yang dimaksud dengan konsensus bersama adalah kesepakatan yang bersandar pada

prinsip kebebasan dan muncul dari doktrin komprehensif yang reasonable (waras) di

mana tujuannya adalah untuk melahirkan satu konsepsi keadilan yang paling pas untuk

masyarakat demokratis.27 Kesepakatan di antara keragaman itu diikat oleh hukum yang

adil dan 'waras' dan mendukung isi dari konsepsi politik keadilan. Kesepakatan itu bisa

saja berangkat dari perspektif doktrin komprehensif masing-masing, dan kesepakatan

itu sendiri tidak membuat mereka menjadi 'kurang' religius, karena doktrin

komprehensif yang bisa sampai pada konsensus bersama adalah mereka yang

menempatkan prinsip kewarasan sebagai bagian integral.28 Dengan demikian,

kesepakatan ini tidak hanya melahirkan stabilitas yang bersifat sementara tetapi juga

langgeng. Tujuan pada hadirnya stabilitas yang langgeng menjadi perbedaan antara apa

yang disebut dengan modus Vivendi dan konsensus bersama (overlapping consensus).

Tujuan Politik konsensus bersama

Konsep Masyarakat Masyarakat yang tertata baik

Model Relasi Relasi antar-doktrin komprehensif yang waras

Pengakuan Dasar ■ Penerimaan akan sistem

demokrasi ■ Jaminan kebebasan yang

setara

Ganibar 1. Tabel Konsepsi Politik Keadilan

26 Rawls, Political Liberalism, 147 27 Freeman, Rawls, 370 28 Rawls, Political Liberalism, 147

I


Kemungkinan Aplikasi Politik Liberalisme

Bertitik tolak dari gagasan yang ada di dalam liberalisme politik, kita akan

mencoba melihat bagaimana bila gagasan itu diaplikasikan dalam masyarakat majemuk

sebagaimana yang kita alami. Namun sebelum kita menguji beberapa kasus yang terjadi

dalam masyarakat kita, pertanyaan dasar yang perlu kita jawab di awal adalah apakah

sebagai sebuah komunitas politik kita sudah mengakui prinsip demokrasi sebagai

proses mencari legitimasi dan menjamin kebebasan yang setara untuk semua warga.

Kiranya, kita patut bersyukur bahwa jika kita merujuk pada konstitusi, dua hal ini sudah

tertulis dengan jelas. Pertama, kekuasaan di negeri ini tidak didasarkan pada keturunan

atau legitimasi yang bersifat ilahiah, melainkan melalui sistem kerakyatan, yakni bahwa

kekuasaan berasal dari rakyat atau warga29. Kedua, negeri ini juga menjamin bahwa

setiap warga memiliki hak yang setara tanpa melihat latar belakang agama atau suku30.

Dengan pendasaran ini, cukuplah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa dua

pengandaian dasar yang disyaratkan oleh Rawls sudah tersedia di negeri ini.

Masalahnya memang tidak cukup sampai di situ, karena kita harus menguji

seberapa jauh pengandaian itu bersinambung dengan tata kelola kehidupan majemuk

yang berlangsung di negeri ini. Terhadap fenomena yang penulis ajukan di muka,

bagaimana fenomena itu dilihat dalam perspektif konsepsi politik keadilan {political

conception of justice)? Pemaksaan pandangan satu kelompok di dalam kehidupan publik

sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras mengabaikan tiga hal

mendasar dalam konsepsi politik keadilan: pertama mereka melupakan asumsi dasar

mengenai kebebasan yang setara yang dimiliki semua warga; kedua, terjadi upaya

kolonisasi pandangan di dalam kehidupan publik; dan ketiga mereka tidak memiliki

kewarasan publik {reasonableness). Tindak pemaksaan semacam 'sweeping' di tempat

hiburan dan rumah makan di bulan Ramadhan mengabaikan prinsip dasar bahwa setiap

29 Para pendiri bangsa seperti Sukarno dan Hatta menyadari bahwa Indonesia merdeka dibentuk oleh satu semangat baru, yakni kekuasaan yang didasari pada kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan berdasarkan keturunan. Lib. Sukarno, Lahirnya Panca Sila (pidato 1 Juni Bung karno] dan juga Hatta, Kedaulatan rakyat (Surabaya-CV Usaha Nasional, 1946).

30 Komitmen pada kesetaraan untuk semua warga negara dapat kita lihat dalam polemik mengenai tujuh kata dalam piagam Jakarta yang akan dimasukan ke dalam undang-undang dasar. Dalam sidang BPUPK, pada presentasi Sukarno mengenai piagam Jakarta yang sudah dibuat oleh panitia Sembilan, Latuharhary mengajukan keberatan atas pencantuman tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di dalam hukum dasar. Polemik ini akhirnya berhasil dipecahkan setelah Bung Hatta melakukan pendekatan ke kelompok Islam dengan pertimbangan yang lebih besar, yakni persatuan nasional. Lib. perdebatan ini dalam Risalah BPUPK, hal. 238-241 dan Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (JakartaiGramedia Pustaka Utama, 2011), 23-39.

23

"Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

warga memiliki kebebasan yang setara. Selama seorang warga tidak melakukan

tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak ada kekuatan legal apapun yang

berhak untuk memaksanya. Di dalam tindakan itu juga terdapat upaya kolonisasi

pandangan partikular (doktrin komprehensif) terhadap pandangan kelompok lain,

yakni menderivasi konsep 'maksiat' yang bersifat partikular ke dalam aturan yang

bersifat publik. Hal yang terakhir tentu saja upaya pemaksaan di ranah publik dalam

bentuk apapun mengabaikan prinsip kewarasan publik yang menjadi jantung dari

konsepsi politik keadilan.

Kompleksitas tata kelola kehidupan publik tidak hanya ada pada kasus yang

jelas-jelas bertentangan dengan konsepsi politik keadilan. Ada banyak praktik budaya

yang mengandung kerumitan hidup bersama seperti azan yang menggunakan pengeras

suara dan tradisi membangunkan sahur yang menggunakan alat-alat bising. Tentu ada

banyak contoh lain yang juga berasal dari agama lain. Dan kerumitan semacam itu

bukan monopoli agama, tetapi juga ada pada kelompok-kelompok lain, seperti perilaku

kelompok yang dilatari oleh etnisitas atau suku, dan kelompok politik. Perbedaan

tradisi pada beberapa suku yang hidup bersama kadang menimbulkan gesekan-gesekan

yang jika tidak direspon secara bijak bisa menciptakan konflik terbuka. Bahkan masalah

tata kelola hidup bersama juga bukan khas Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara-

negara Eropa. Misalnya tradisi sembelih hewan dan juga khitan tradisional yang

dilakukan oleh komunitas muslim di Jerman menjadi masalah karena tindakan itu

dilihat sebagai tindakan yang melukai [harmful). Begitu juga pemakaian cadar di tempat

publik seperti di pengadilan dan sekolah menjadi masalah karena mengganggu proses

investigasi hukum dan proses mengajar.

Terhadap kompleksitas semacam itu, PL menawarkan sebuah model pemecahan

masalah. Namun, apa yang diajukan oleh PL bukan tanpa masalah karena pada level

tertentu tawaran PL cenderung rigid sehingga bisa berdampak pada tingkat

kemungkinan aplikasi dalam realitas masyarakat. Salah satu gagasan Rawls yang kerap

dikritik adalah soal keharusan bertindak waras bagi seluruh doktrin komprehensif di

dalam ruang publik (reasonable comprehensive doctrines). Tuntutan untuk memiliki

kemampuan bertindak waras secara publik sangatlah ideal. Keharusan memang

mengandaikan kemampuan [ought implies can) namun mewujudkan keharusan menjadi

kenyataan bukan pekerjaan mudah. Ada begitu banyak keharusan yang tidak mewujud

24


menjadi kenyataan. Masalah ini merupakan sesuatu yang rumit. Namun lepas dari

kerumitan itu, pada prinsipnya banyak pemikir yang sepakat bahwa kemajemukan

dalam masyarakat memang harus ditata dan konsep nalar publik sebagai sesuatu yang

penting. Hanya saja setiap pemikir memiliki jalan yang berbeda dalam menata

kemajemukan dan dalam memahami konsep kepublikan. Habermas misalnya

cenderung menawarkan dialog dalam menyikapi perbedaan31. Dialog mengandaikan

adanya kemauan dari masing-masing pihak dan kemampuan untuk membahasakan

ulang bahasa partikularnya agar menjadi lebih publik. Hal yang sama juga diajukan oleh

Sen32 dan Dostert33. Keduanya menilai dialog sebagai sarana efektif untuk sampai pada

kesepakatan bersama.

Meski ada banyak kritik dan catatan atas PL, namun jantung dari konsepsi politik

keadilan tentang pentingnya prinsip kewarasan publik dalam kehidupan bersama

sebenarnya secara implisit diakui nilai pentingnya oleh banyak pihak. Kemampuan

untuk menilai apakah sesuatu tertentu layak diletakan di ruang publik dan kelayakan

itu harus dapat dilihat posisi sebaliknya. Artinya penilaian layak atau tidaknya juga

sudah mempertimbangkan jika kita berada pada posisi pihak lain. Kemampuan ini tentu

saja sangat penting dalam merawat harmoni kehidupan bersama yang di dalamnya ada

begitu banyak perbedaan. Setiap masyarakat, sebagaimana yang juga ditegaskan oleh

Rawls, pada dasarnya memiliki untuk bertindak waras. Hanya saja yang berbeda adalah

soal batasan kepantasan yang berlaku di setiap komunitas politik. Latar budaya

bersama turut menentukan perbedaan batas kepantasan publik. Dalam kultur

masyarakat yang cukup cair, batasan kepantasan publiknya menjadi berbeda dengan

31 Habermas menyinggung soal hubungan antara kelompok agama dan kelompok sekuler. Menurutnya sikap kelompok sekuler yang tidak mau berdialog dengan kelompok agama adalah sikap yang kurang tepat. Meski di masa lalu agama banyak banyak menorehkan sejarah kelam, tetapi kemampuan mereka untuk bertahan hingga kini menandai bahwa peran agama tidak bisa diabaikan bag! kehidupan masyarakat. Karenanya ia menyerukan untuk membangun dialog antara mereka yang disebut sekuler dan kelompok agama. Lih. Habermas, Between Naturalism and Religion (Cambridge: Polity, 2008), hal. 4-5. Juga bisa dilihat dalam Paul Kleden dan Adrianus Sunarko, 2010, Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan (Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero, 2010).

32 Dalam The Idea of Justice Amartya Sen juga kerap menyinggung soal peran diskusi publik yang terbuka. Dalam diskusi publik, setiap pihak berhak untuk mengajukan pandangannya sambil mencari kemungkinan untuk sampai pada pandangan yang lebih baik. Lih. Sen, The Idea of Justice (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009).

33 Secara khusus Dostert menulis buku (disertasi) untuk merespon Political Liberalism dengan judul Beyond Political Liberalism. Menurutnya model PL, cenderung mengeksklusifkan pandangan yang dianggap kurang waras (unreasonable). Alih-alih mengajukan model semacam itu, Dostert menawarkan model dialog yang lebih merangkul (politics of engagement). Lih. Dostert, Beyond Political Liberalism (Indiana: University of Notre Bame Press, 2006) dan Sunaryo "Etika Pasca Sekularisme: Kritik Dostert atas Liberalisme Politis Rawls" dalam Jurnal Titi-Temu, Volume 4, Nomor 2, Januari-Juni 2012.

25

"Was kit a, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat

masyarakat yang agak kaku.34 Dan dalam soal ini, batasan yang diajukan oleh Rawls

cenderung kaku atau rigid.

Daftar Pustaka

Dostert, Troy. Beyond Political Liberalism: Toward a Post-Secular Ethics of Public Life. Notre Dame, Indian: University of Notre Dame Press, 2006.

Freeman, Samuel. Rawls. New York: Routledge: 2007.

Habermas, Juergen. Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays, diterjemahkan oleh: Ciaran Cronin. Cambridge: Polity, 2008.

Hatta, Mohammad 1946, Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja, Solo, 7 Pebruari 1946, dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia 1950, Surabaya-CV Usaha Nasional (Maret 1950)

Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko. Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas- Ratzinger dan Tanggapan. Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero, 2010.

Kosmin, Barry A. dan Ariela Keysar. Secularism and Secularly: Contemporary International Perspectives. Hartford-International for the Study of Secularism in Society and Culture: Trinity College, 2007.

Latif, Yudi. Negara Pripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Rawls, John. A Theory of Justice (edisi revisi). Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999.

Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2001.

Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.

Sekretariat Negara Republik Indonesia 1998. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945.

Sen, Amartya. The Idea of Justice. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2009.

Sukarno, (ed) H. Amin Arjono, SH "Lahirnya Panca Sila" (Pidato 1 Juni 1945), dalam Tjamkan Pantja Sila, diterbitkan oleh Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila, 1945.

Sunaryo. "Etika Pasca Sekularisme: Kritik Dostert atas Liberalisme Politis Rawls" dalam Jurnal Titik Temu, Volume 4, Nomor 2, Januari-Juni 2012.

34 Misalnya dalam pengalaman komunitas Islam dan komunitas Katholik di Jawa, perbincangan bersama di antara mereka kadang banyak disisipi oleh pengalaman-pengalaman keagamaan yang bersifat partikular dari masing-masing kelompoknya. Masing-masing pihak tidak merasa tereksklusi satu sama. lain dan tidak mempersoalkan cara seperti itu. Menurut saya, yang memungkinkan hal itu adalah adanya kebudayaan yang lebih cair dalam masyarakat tersebut.

26

Tata Kelola Masyarakat Majemuk Dalam Bingkai Keadilan ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5305/2/ART_Sunaryo_tata...Membaca Liberalisme Politik Rawls Sunaryo Abstract ... sama

Documents