1 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
1
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
Penghapusan adalah
tindakan menghapus BMN
dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang
3
Pasal 80
PP 27/2014
Penyempurnaan
PMK 50/2014
PMK 83/PMK.06/2016
4
Penghapusan
adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang
- Oleh Pengelola, untuk BMN yang ada di Pengelola
- Oleh Pengguna, untuk BMN yang ada di Pengguna setelah
disetujui Pengelola
Obyeknya seluruh jenis BMN termasuk Aset Tidak Berwujud
yang tercantum dalam DB Pengelola dan DBP/DBKP
5
Dasar penghapusan DB Pengelola 1. Penyerahan kepada
Pengguna 2. Pemindahtanganan 3. Adanya putusan inkracht 4. Menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan
5. Pemusnahan 6. Sebab-sebab lain
Dasar Penghapusan DBP/DBKP 1. Pengalihan status
penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain
2. Pemindahtanganan 3. Pemusnahan 4. Penyerahan kepada
Pengelola Barang 5. Adanya putusan inkracht 6. Menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan
7. Sebab-sebab lain
6
1. Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair
2. Mati untuk hewan, ikan dan tanaman
3. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain
atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan
4. Harus dihapuskan untuk ATR atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat
dilakukan Pemindahtanganan
5. Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau
membahayakan lingkungan sekitar
6. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi
objek pemanfaatan dalam bentuk KSP, BGS/BSG atau KSPI, setelah
bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah
7. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran
8. Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)
Sebab-sebab lain pada Aset Berwujud
7
1. Tidak sesuai dengan perkembangan teknologi 2. Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 3. Rusak berat 4. Masa manfaat/kegunaan telah berakhir
Sebab-sebab lain pada Aset Tidak Berwujud
Pelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengelola
9
1. Karena penyerahan ke PB, pemindahtanganan, atau pemusnahan
- BAST pemindahtanganan/BA Pemusnahan
- BAST penyerahan kepada Pengguna Barang
SK paling lama 2 bulan sejak BA
Pengelola menghapus dari Daftar Barang
Pengelola dan Daftar Barang Milik Negara
10
2. Karena putusan inkracht, ketentuan UU, atau sebab-sebab lain
Pengelola meneliti fisik dan dokumen
serta membuat Laporan Hasil Penelitian
SK paling lama 2 bulan sejak Laporan
Hasil Penelitian
Pengelola menghapus dari Daftar Barang
Pengelola dan Daftar Barang Milik Negara
Pelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengguna
1. Karena penyerahan ke Pengelola, alih status, pemindahtanganan, atau pemusnahan
1. Penyerahan
BMN Idle ke
Pengelola
2. Permohonan
alih status, dll
1. Keputusan
penyerahan
kepada
Pengelola
2. Persetujuan
alih status,
dll
1. BAST
penyerahan
kepada
Pengelola
2. Persetujuan
alih status, dll
Permohonan Persetujuan Penyerahan Pelaporan
1. Keputusan
Penghapusan
paling lama 2
bulan sejak BA
2. Laporan
Penghapusan
paling lama 1
bulan sejak SK
13
2. Karena putusan inkracht, ketentuan UU, atau sebab-sebab lain
Permohonan Penghapusan
Penelitian Pengelola
Persetujuan Pengelola
Keputusan Penghapusan
Laporan Penghapusan
8 SEBAB-SEBAB LAIN DALAM Pelaksanaan Penghapusan BMN
Pada Pengguna
15
1. Karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, atau mencair
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Fotokopi dokumen kepemilikan,
untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan
3. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan KIB
4. m
16
2. Karena mati untuk hewan, ikan atau tanaman
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Surat keterangan kematian dari
pihak atau instansi yang berwenang
17
3. Karena harus dihapuskan untuk BMN berupa bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemda karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Fotokopi perjanjian antara PB dengan pihak
lain atau Pemda, jika ada 5. Surat Pemberitahuan dari pihak lain atau
Pemda terkait Penghapusan BMN yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemda
18
4. Karena harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi pada BMN milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB,
sekurang-kurangnya memuat: • Identitas PB/KPB • Pernyataan tanggung jawab
penuh • Pernyataan bahwa BMN berupa
ATR pada BMN milik pihak lain tidak dapat dipindahtangankan
19
5. Karena harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Surat keterangan dari instansi yang
berwenang yang menyatakan bahwa BMN berupa bangunan berada dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar
20
6. Karena anggaran bangunan pengganti sudah tersedia
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Fotokopi dokumen penganggaran
21
7. Karena harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk KSP, BGS/BSG atau KSPI, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Salinan surat perjanjian KSP,
BGS/BSG atau KSPI
22
8. Karena keadaan kahar (force majeure)
Dokumen kelengkapan usulan: 1. Surat pernyataan dari PB/KPB 2. Fotokopi dokumen kepemilikan 3. KIB 4. Surat keterangan dari instansi yang
berwenang
23
Dalam hal Penghapusan BMN dimaksud terdapat bongkaran, Pengguna Barang melakukan Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan