Page 1
1
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
SEKRETARIAT JENDERAL
1 Implementasi E-
Performance pada
Seluruh Unit Pusat
Kementerian
Hukum dan HAM
Terlaksananya 50% E-
Performance di Level
Eselon IV Pada Unit
Pusat Kementerian
Hukum dan HAM
Seluruh Unit Pusat
Kementerian
Hukum dan HAM
menggunakan
aplikasi E-
Performance
B03:
Pendampingan & penyesuaian
pengisian aplikasi E-
Performance sesuai Indikator
Kinerjanya s.d Level Eselon IV
B03:
Dokumentasi dan sosialisasi
Sekretariat Jenderal
B06:
Pengisian realisasi capaian
kinerja Triwulan II s.d Level
Eselon IV
B06:
Capture
B09:
Pengisian realisasi capaian
kinerja Triwulan III s.d Level
Eselon IV
B09:
Capture
B12:
Pengisian realisasi capaian
kinerja Triwulan IV s.d Level
Eselon IV
B12:
Capture
2 Pembangunan Data
Warehouse
Kementerian
Hukum dan HAM
Terbangunnya gudang
data (data warehouse)
Kementerian Hukum dan
HAM
Tersajinya data
Kementerian
Hukum dan HAM
secara cepat dan
terintegrasi dalam
satu dashboard
executive
B03:
Pembentukan Tim Pembangunan
Data Warehouse
B03:
SK Tim Pembangunan Data
Warehouse
Sekretariat Jenderal
Page 2
2
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06:
Terselesaikannya 30%
pembangunan dashboard
executive
B06:
1. Capture 30% Progress
Pembangunan dashboard
Executive
2. Laporan pelaksanaan
pembagunan dashboard
executive
B09:
Terselesaikannya 70%
pembangunan dashboard
executive
B09:
1. Capture 70% Progres
Pembangunan dashboard
Executive
2. Laporan pelaksanaan
pembangunan dashboard
executive
B12:
Dapat dioperasikannya
dashboard executive secara
penuh (100%)
B12:
1. Capture 100% Progress
Pembangunan dashboard
Executive
2. Laporan pelaksanaan
pembangunan dashboard
executive
3 e-LAPOR
(Layanan Aspirasi
dan Pengaduan
Online Rakyat)
Optimalisasi penanganan
e-LAPOR
Kualitas tanggapan
aduan yang tuntas
selambat-lambatnya
5 hari kerja
B03:
1. Pemetaan dan identifikasi
aduan dan penanganan
pengaduan dalam e-LAPOR
2. Percepatan penanganan
pengaduan
B03:
1. Dokumen identifikasi
aduan
2. Dokumen mitigasi
penanganan pengaduan
3. Surat Sekretaris Jenderal
kepada Pimpinan Unit
Eselon I dan Kepala
Kantor Wilayah untuk
percepatan penanganan
pengaduan
Sekretariat Jenderal
Page 3
3
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06:
Pemetaan dan identifikasi aduan
dan penanganan pengaduan
dalam e-LAPOR
B06:
1. Dokumen identifikasi
aduan
2. Laporan perkembangan
tindak lanjut aduan
B09:
Pemetaan dan identifikasi aduan
dan penanganan pengaduan
dalam e-LAPOR
B09:
1. Dokumen identifikasi
aduan
2. Laporan perkembangan
tindak lanjut aduan
B12:
1. Pemetaan dan identifikasi
aduan dan penanganan
pengaduan dalam e-LAPOR
2. Monitoring dan Evaluasi
B12:
1. Dokumen mitigasi
penanganan pengaduan
2. Laporan dan evaluasi
4 e-KDN (Kerjasama
Dalam Negeri)
Optimalisasi pelaporan
data Kerjasama Dalam
Negeri (KDN)
Publikasi data
Kerjasama Dalam
Negeri yang
dilaksanakan
B03:
Identifikasi, Inventarisasi dan
Pemetaan kegiatan Kerjasama
Dalam Negeri Pemerintah dan
Non Pemerintah
B03:
Laporan Identifikasi,
Inventarisasi dan Pemetaan
kegiatan Kerjasama Dalam
Negeri Pemerintah dan Non
Pemerintah
Sekretariat Jenderal
B06:
Pelaksanaan kegiatan Kerjasama
Dalam Negeri Pemerintah dan
Non pemerintah Triwulan I dan
II
B06:
1. Laporan pelaksanaan
kegiatan Kerjasama
Dalam Negeri Pemerintah
dan Non Pemerintah
Triwulan I dan II
2. Capture pengisian e-
KDN Triwulan I dan II
Page 4
4
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
Pelaksanaan kegiatan Kerjasama
Dalam Negeri Pemerintah dan
Non pemerintah Triwulan III
B09:
1. Laporan pelaksanaan
kegiatan Kerjasama
Dalam Negeri Pemerintah
dan Non Pemerintah
Triwulan III
2. Capture pengisian e-
KDN Triwulan III
B12:
Evaluasi kegiatan Kerjasama
Dalam Negeri
B12:
Laporan Evaluasi Kerjasama
Dalam Negeri
5 e-KLN (Kerjasama
Luar Negeri)
Optimalisasi pelaporan
kegiatan kerja sama luar
negeri (KLN)
Meningkatnya
jumlah data kerja
sama luar negeri
yang dilaporkan
B03:
Identifikasi, Inventarisasi dan
Pemetaan kegiatan Kerjasama
luar negeri dalam lingkup
regional dan bilateral yang
dilaporkan dalam e-KLN
B03:
Laporan Identifikasi,
Inventarisasi dan Pemetaan
kegiatan Kerjasama Luar
Negeri dalam lingkup
regional dan bilateral
Sekretariat Jenderal
B06:
Pelaksanaan kegiatan Kerjasama
luar negeri dalam lingkup
regional dan bilateral yang
dilaporkan dalam e-KLN
Triwulan I dan II
B06:
1. Laporan pelaksanaan
kegiatan Kerjasama Luar
Negeri dalam lingkup
regional dan bilateral
Triwulan I dan II
2. Capture pengisian e-KLN
Triwulan I dan II
B09:
Pelaksanaan kegiatan Kerjasama
luar negeri dalam lingkup
regional dan bilateral yang
dilaporkan dalam e-KLN
Triwulan III
B09:
1. Laporan pelaksanaan
kegiatan Kerjasama Luar
Negeri dalam lingkup
regional dan bilateral
Triwulan III
2. Capture pengisian e-KLN
Triwulan III
Page 5
5
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B12:
Evaluasi kegiatan Kerjasama
Luar Negeri
B12:
Laporan Evaluasi Kerjasama
Luar Negeri
6 Penyusunan
Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Negara
(RKBMN)
Kemenkumham
Berbasis TI
Tersusunnya dokumen
Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara
Kementerian Hukum dan
HAM Berbasis Teknologi
Informasi (TI)
Seluruh satuan kerja
menyusun Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Negara
(RKBMN)
B03:
Pembuatan aplikasi Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara
(RKBMN) Non Sistem
Informasi Manajemen Aset
Negara (SIMAN)
B03:
1. Modul aplikasi
2. Capture aplikasi
Sekretariat Jenderal
B06:
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara (RKBMN)
Non Sistem Informasi
Manajemen Aset (SIMAN)
Tahun 2019
B06:
Dokumen RKBMN Non
SIMAN Tahun 2019
B09:
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara (RKBMN)
Sistem Informasi Manajemen
Aset Negara (SIMAN) Tahun
2019
B09:
Dokumen RKBMN SIMAN
Tahun 2019
B12:
Penelaahan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara (RKBMN)
Kemenkumham Tahun 2019
B12:
Laporan penelaahan
RKBMN Kemenkumham
Tahun 2019
Page 6
6
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
7 Manajemen
Kepegawaian
berbasis Teknologi
Informasi (TI)
dalam bidang
kinerja
Terselenggaranya
Penilaian Prestasi Kinerja
(PPK) Pegawai dalam
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG)
Data based aplikasi
SIMPEG
B03:
1. Terekamnya data Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) tahun
2018 seluruh pegawai dalam
SIMPEG
2. Terekamnya data jurnal
harian seluruh pegawai
triwulan I
3. PPKP Tahun 2017 seluruh
pegawai
B03:
1. Capture data SKP seluruh
pegawai
2. Capture jurnal harian
seluruh pegawai triwulan
I
3. Dokumen PPKP Tahun
2017 seluruh pegawai
Sekretariat Jenderal
B06:
Terekam realisasi capaian target
SKP dan penilaian perilaku kerja
dalam jurnal harian triwulan II
B06:
1. Capture data SKP seluruh
pegawai
2. Capture jurnal harian
seluruh pegawai triwulan
II
B09:
Terekam realisasi capaian target
SKP dan penilaian perilaku kerja
dalam jurnal harian triwulan III
B09:
1. Capture data SKP seluruh
pegawai
2. Capture jurnal harian
seluruh pegawai triwulan
III
B12:
Terekam PPKP tahun 2018
seluruh pegawai ( SKP, Realisasi
SKP dan perilaku kerja pegawai)
dalam SIMPEG sebagai bahan
laporan evaluasi Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)
kepada MENPAN RB dan BKN
(sesuai surat edaran Menpan dan
Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN)
B12:
Capture PPKP dan seluruh
SKP seluruh pegawai
Page 7
7
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
8 Pelaksanaan
Pelatihan
Fasilitator dan
Pembangunan
Budaya Tunas
Integritas pada Unit
Pusat
Terselenggaranya
Pelatihan Fasilitator dan
Pembangunan Budaya
Tunas Integritas
Adanya fasilitator
dan terbangunnya
budaya tunas
integritas
B03:
1. Terbentuk Tim Fasilitator
Tunas Integritas
2. Terlaksananya Workshop
Tunas Integritas
B03:
1. SK Tim Fasilitator Tunas
Integritas
2. Laporan Pelaksanaan
Workshop Tunas
Integritas
Sekretariat Jenderal
B06:
Pelaksanaan Pembangunan
Budaya Tunas Integritas di
Ditjen Pemasyarakatan,Ditjen
Imigrasi dan Setjen serta Kantor
wilayah
Yogyakarta,Bengkulu,Banjarma
sin dan Gorontalo
B06:
Dokumentasi dan laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Budaya Tunas Integritas di
Ditjen
Pemasyarakatan,Ditjen
Imigrasi dan Setjen serta
Kantor wilayah
Yogyakarta,Bengkulu,Banjar
masin dan Gorontalo
B09:
Pelaksanaan Pembangunan
Budaya Tunas Integritas di
Ditjen KI,BPHN,BPSDM serta
Kantor wilayah Sulawesi tengah,
NTB, Maluku, Maluku Utara
B09:
Dokumentasi dan laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Budaya Tunas Integritas di
Ditjen KI,BPHN,BPSDM
serta Kantor wilayah
Sulawesi tengah, NTB,
Maluku, Maluku Utara
B12:
Pelaksanaan Pembangunan
Budaya Tunas Integritas di
Ditjen PP, Itjen serta Kantor
wilayah Papua, Papua Barat
B12:
Dokumentasi dan laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Budaya Tunas Integritas di
Ditjen PP, Itjen serta Kantor
wilayah Papua, Papua Barat
Page 8
8
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
9 Penyusunan
pedoman
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi (RB)
Kemenkumham
Tersusunnya pedoman
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (RB)
Kemenkumham
Unit Pusat dan
kantor wilayah
melaksanakan
Reformasi Birokrasi
(RB) sesuai dengan
pedoman
B03:
1. Pembentukan Tim Penyusun
Pedoman Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (RB)
Kemenkumham
2. Tersusunnya pedoman
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (RB)
Kemenkumham
3. Sosialisasi melalui
teleconference
B03:
1. SK Tim
2. Pedoman pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
3. Laporan sosialisasi
teleconference
Sekretariat Jenderal
10 Implementasi
Gerakan Nasional
Sadar Tertib Arsip
(GNSTA) pada
Kantor Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
Terselenggaranya
GNSTA pada Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM
Terciptanya arsip
yang tertib dan
terpelihara pada
Kantor Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
B03:
1. Penguatan pemahaman
GNSTA pada 33 Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM
2. Pemberian Bimtek
Pembuatan Daftar Arsip
Aktif dan Daftar Arsip
Inaktif pada 33 Kantor
Wilayah
B03:
1. SK Tim Pemahaman
GNSTA
2. Laporan pelaksanaan
kegiatan Bimtek
Sekretariat Jenderal
B06:
Daftar Arsip Aktif dari 33
Kantor Wilayah
B06:
Laporan Pelaksanaan
B09:
Daftar Arsip Inaktif dari 33
Kantor Wilayah
B09:
Laporan Pelaksanaan
B12:
Monitoring dan Evaluasi
penerapan GNSTA pada Unit
Utama dan 33 Kantor Wilayah
B12:
Laporan Monev
Page 9
9
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
11 Pembinaan dan
tindaklanjut
Pengadaan
barang/jasa
Kementerian
Terlaksananya
Pembinaan dan layanan
pengadaan barang/jasa
Kementerian
Layanan pengadaan
yang sinergi antara
KPA, ULP, PPK
dan Pelaksana
kegiatan
B03:
1. Tersusunya RUP
2. Laporan BMN Semester II
dan Tahunan Penyusunan
Tahun 2017
B03:
Laporan/dokumen
Sekretariat Jenderal
B06:
Terlaksananya Matrikulasi
Sertifikasi
B06:
Laporan/dokumen
B09:
1. Terlaksananya
pendistribusian BMN Setjen
2. Penyusunan Laporan BMN
Semester I 2018
B09:
Laporan/dokumen
B12:
1. Terlaksananya survey,
Monitoring dan evaluasi
pengadaan barang/jasa
2. Penelaahan data RUP 2019
B12:
Laporan/dokumen
12 Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pengamanan dan
Pemeliharaan BMN
Terselenggaranya
kegiatan Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pengamanan dan
Pemeliharaan BMN di
lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM
Optimalnya
pelaksanaan analisis
dan penyiapan
pembinaan status
penggunaan,
pemanfaatan serta
pengamanan dan
pemeliharaan BMN
Kementerian
B03 :
Tersusunnya regulasi
(Keputusan Menteri Hukum dan
HAM) tentang Pelimpahan
sebagian wewenang dan
tanggung jawab Menteri Hukum
dan HAM selaku Pengguna
Barang kepada Kepala Kanwil di
lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM untuk dan atas nama
Menteri Hukum dan HAM
mengajukan usulan kepada
Pengelola Barang
B03:
Dokumen SK Menkumham
Sekretariat Jenderal
Page 10
10
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06 :
Tersusunnya regulasi (Keputusan
Menteri Hukum dan HAM)
tentang :
1. Pedoman Pelaksanaan Sewa
BMN di lingkungan
Kementerian Hukum dan
HAM.
2. Pedoman Pelaksanaan
Pengamanan dan
Pemeliharaan BMN di
lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.
B06:
Dokumen SK Menkumham
B09 :
Tersusunnya modul :
Sewa BMN di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
B09:
Dokumen
B12:
Pengamanan dan lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
B12:
Laporan/dokumen
13 Pemindahtanganan
dan penghapusan
BMN
Terselenggaranya
kegiatan
Pemindahtanganan dan
Penghapusan BMN
Optimalnya
terbitnya Surat
Persetujuan
Penjualan BMN dan
Surat Keputusan
Penghapusan BMN
B03:
Terlaksananya Satuan Kerja
Mengusulkan Permohonan
Persetujuan Penjualan BMN dan
Penghapusan BMN
B03:
Usulan Permohonan
Persetujuan Penjualan BMN
dan
Penghapusan BMN
Sekretariat Jenderal
B06:
Terlaksananya Monitoring
Pembinaan Pemindahtanganan
dan Penghapusan BMN
B06:
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
Pembinaan
Pemindahtanganan dan
Penghapusan BMN
Page 11
11
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
Terselesainya Usulan
Permohonan Persetujuan
Penjualan BMN dan Penghapusan
BMN dalam bentuk Surat
Persetujuan Penjualan dan Surat
Keputusan Penghapusan BMN
B09:
Surat Persetujuan Penjualan
BMN dan Surat Keputusan
Penghapusan BMN
B12:
Evaluasi dan Laporan Pelaksanan
Kegiatan Pemindahtangan dan
Penghapusan BMN
B12:
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
BADAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
14 Penyelenggaraan
Diklat Sistem
Peradilan Pidana
Anak (SPPA) (9
angkatan)
Terselenggaranya Diklat
SPPA (9 angkatan)
Meningkatnya
Pemahaman peran
Aparat Penegak
Hukum dan Instansi
Lainnya dalam
Penanganan Sistem
Peradilan Pidana
Anak
B06:
Persiapan Pelaksanaan Diklat
SPPA Angkatan I s.d V
B06:
Laporan kegiatan &
Dokumentasi Rapat
Koordinasi Persiapan
penyelenggaraan diklat
SPPA, SK Pengajar, SK
Peserta Diklat SPPA
Angkatan I s.d V
BPSDM Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
B09:
Pelaksanaan Diklat SPPA
Angkatan I s.d V
B09:
Laporan kegiatan dan
dokumentasi pelaksanaan
penyelenggaraan Diklat
SPPA Angkatan I s.d V
B12:
Pelaksanaan Diklat SPPA
Angkatan VI s.d IX
B12:
Laporan kegiatan &
dokumentasi Pelaksanaan
Diklat SPPA Angkatan VI
s.d IX
Page 12
12
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
15 Penyelenggaraan
Diklat PK BAPAS
sebanyak 8
Angkatan
Terselenggaranya Diklat
PK BAPAS (8 angkatan)
Terpenuhinya
Pembimbing
Kemasyarakatan
(PK) BAPAS yang
handal dan
kompeten dalam
melaksanan tugas
dan fungsinya
B03:
Persiapan Pelaksanaan Diklat PK
BAPAS
B03:
Laporan kegiatan &
dokumentasi Rapat
Koordinasi Persiapan
penyelenggaraan diklat PK
BAPAS, SK Pengajar, SK
Peserta Diklat PK BAPAS
BPSDM Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
B06:
Pelaksanaan Diklat PK BAPAS
Angkatan I dan II
B06:
Laporan kegiatan &
dokumentasi Pelaksanaan
Diklat PK BAPAS
Angkatan I dan II
B09:
Pelaksanaan Diklat PK BAPAS
Angkatan III s.d V
B09:
Laporan kegiatan dan
dokumentasi Jadwal
Pelaksanaan Diklat PK
BAPAS Angkatan III s.d V
B12:
1. Pelaksanaan Diklat PK
BAPAS Angkatan VI s.d VIII
2. Laporan Pelaksanan Diklat PK
BAPAS 8 Angkatan
B12:
Laporan kegiatan &
dokumentasi Pelaksanaan
Diklat PK BAPAS
Angkatan VI s.d VII
16 Penyelenggaraan
Diklat Pelatihan
Dasar (Latsar) bagi
17.528 CPNS
Kemenkumham
Terselenggaranya Diklat
Pelatihan Dasar (Latsar)
bagi 17.528 CPNS
Kemenkumham
17.528 orang
meningkat
kompetensinya
pada pelatihan
dasar CPNS
Golongan II dan III
tahun 2018 di
bidang tugas
Pemasyarakatan, PK
Pertama, Imigrasi, Kantor Wilayah, Unit
Pusat dan Penjaga
Tahanan
B03:
Persiapan Pelaksanaan Diklat
ToT dan ToF
B03:
SK Peserta Diklat ToT dan
ToF
BPSDM Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
Page 13
13
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06 :
Pelaksanaan Diklat ToT dan ToF
Latsar CPNS (pelaksanaan di
BPSDM)
B06:
1. Laporan dan
dokumentasi
pelaksanaan
2. Dokumentasi kegiatan
B09:
Pelaksanaan Diklat Pelatihan
Dasar (Latsar) bagi 17.528 CPNS
Kemenkumham
B09:
1. Laporan dan
dokumentasi
pelaksanaan Latsar
CPNS
2. Dokumentasi Kegiatan
B12:
Pelaksanaan Diklat Pelatihan
Dasar (Latsar) bagi 17.528 CPNS
Kemenkumham
B12:
Laporan dan dokumentasi
Pelaksanaan Latsar CPNS
INSPEKTORAT JENDERAL
17 Penguatan,
Pengawasan, dan
Pengendalian
Internal
Implementasi SPIP pada
seluruh satuan kerja
Kementerian Hukum dan
HAM
Terselengggaranya
SPIP di Lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
RI
B03:
1. Persiapan pelaksanaan evaluasi
SPIP melalui koordinasi, rapat,
dan Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS)
2. Audit kinerja atas tusi imigrasi
dan pemasyarakatan
B03:
Dokumentasi kegiatan
Inspektorat
Jenderal
B06:
Pelaksanaan evaluasi SPIP pada
satuan kerja dilingkungan
kemenkumham
B06:
Dokumentasi kegiatan
B09 :
1. Pendampingan manajemen
resiko
2. Laporan evaluasi dan penilaian
kegiatan implementasi SPIP
dilingkungan Kemenkumham
B09:
Laporan.
Page 14
14
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B12:
1. Audit kinerja atas tusi
Pemasyarakatan
2. Laporan kompilasi dan
pelaksanaan SPIP
B12:
Laporan.
18 Terwujudnya
survei kepuasan
masyarakat di
Lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
Meningkatnya Survei
Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan
publik di Lingkungan
Kementerian Hukum dan
HAM RI
Menurunnya
pengaduan dari
masyarakat terhadap
pelayanan publik di
Lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
RI
B03:
Persiapan audit pelayanan publik
dan pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat melalui koordinasi
rapat, dan Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS)
B03:
Dokumentasi kegiatan
Inspektorat
Jenderal
B06:
Audit pelayanan publik dan
pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat
B06:
Capture IKM
B09:
Audit pelayanan publik dan
pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat
B09:
Capture IKM
B12:
Laporan dan evaluasi pelaksanaan
audit pelayanan publik dan
pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat
B12:
Laporan pelaksanaan
19 Meningkatnya
jumlah Satuan kerja
berpredikat
WBK/WBBM di
Lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
Terbentuknya Zona
Integritas menuju satuan
kerja WBK/WBBM
Penetapan jumlah
satuan kerja yang
diusulkan dengan
berpredikat
WBK/WBBM
B03:
1. Itjen membuat surat kepada
satker untuk berkoordinasi
dengan perwakilan
Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) di masing-
masing wilayah
2. MoU Kemenkumham dg
Kemenpan RB dan ORI dalam
hal penilaian WBK/WBBM
B03:
Dokumen kegiatan
Inspektorat
Jenderal
Page 15
15
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06:
1. masing-masing satker di
wilayah melaporkan hasil
koordinasi dengan Perwakilan
ORI
2. Melakukan PKS dengan
narasumber dari Kemenpan
RB
3. Melakukan pendampingan ke
masing-masing satker yang
diusulkan WBK/WBBM
B06:
Dokumen Kegiatan
B09:
Evaluasi pelaksanaan
pendampingan/pembinaan dan
penilaian zona integritas satuan
kerja menuju WBK/WBBM
B09:
Dokumen Kegiatan (ST)
B12:
Laporan pembinaan, evaluasi,
penilaian dan usulan satuan kerja
yang mendapatkan predikat
WBK/WBBM
B12:
Laporan evaluasi
20 Laporan Keuangan
Kementerian
Hukum dan HAM
sesuai dengan SAP
Laporan keuangan sesuai
dengan SAP melalui
audit, pendampingan, dan
reviu
Laporan Keuangan
Kementerian
Hukum dan HAM
memenuhi WTP
B03:
1. Memetakan temuan dan
tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan
2. Laporan Hasil Reviu
Kementerian Hukum dan
HAM tahun 2017
3. Persiapan, rapat koordinasi
pelaksanaan reviu laporan
keuangan dan laporan BMN
B03:
Laporan Kegiatan
Inspektorat
Jenderal
B06:
Pelaksanaan pengawasan
melalui pendampingan dan audit
B06:
Laporan pelaksanaan
Page 16
16
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
1. Pelaksanaan pengawasan
melalui pendampingan dan
audit
2. Pelaksanaan reviu semester I
tahun 2017
B09:
Laporan pelaksanaan dan
hasil audit
B12:
Laporan hasil pendampingan
laporan keuangan dan laporan
BMN tahun 2017
B12:
Laporan
21 Reviu Laporan
kinerja
Kemenkumham
dalam rangka
memberikan
informasi kinerja
terukur dan upaya
perbaikan kinerja
yang
berkesinambungan
dan melakukan
evaluasi SAKIP
mendorong
mewujudkan
kinerja yang
akuntabel dan
berorientasi hasil
1. Meningkatkan
kualitas kinerja
Kemenkumham
2. Evaluasi
implementasi SAKIP
mendorong
mewujudkan kinerja
yang berakuntabel
dan berorientasi hasil
1. Data/informasi
kinerja yang
disampaikan
dlam laporan
kinerja
Kemenkumham
handal dan akurat
2. SAKIP
Kemenkumham
berpredikat
sangat
memuaskan
memimpin
perubahan,
berkinerja tinggi
dan sangat
akuntabel
B03:
1. Rapat persiapan dan latihan
Kantor Sendiri (PKS)
2. Reviu laporan Kinerja
Kemenkumham
B03:
Notulen Rapat dan PKS,
Laporan Hasil Reviu atas
laporan kinerja
Kemenkumham
Inspektorat
Jenderal
B06:
Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan
forum panel
B06:
Laporan Hasil evaluasi
implementasi SAKIP
Unit/Satker
B09:
Kompilasi laporan hasil evaluasi
B09:
Ikhtisar hasil evaluasi
(laporan kompilasi)
Page 17
17
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
22 Mengoptimalisasi
Pelaporan
Gratifikasi di
Lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
RI
Implementasi Pelaporan
Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Hukum dan
HAM
Pelaksanaan
pelaporan gratifikasi
di Lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
B03:
1. Sosialisasi UPG dan
pengendalian gratifikasi
2. Pelaporan gratifikasi TW I
B06:
Dokumen sosialisasi dan
laporan gratifikasi triwulan I
Inspektorat
Jenderal
B06:
1. Sosialisasi UPG dan
pengendalian gratifikasi di
Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM
2. Pelaporan gratifikasi triwulan
II
B06:
Dokumen sosialisasi dan
laporan gratifikasi triwulan
II
B09:
1. Sosialisasi UPG dan
pengendalian gratifikasi di
Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM
2. Pelaporan graitifikasi
Triwulan III
B09:
Dokumen sosialisasi dan
laporan gratifikasi Triwulan
III
B12:
Laporan evaluasi Pelaporan
Gratifikasi
B12:
Laporan evaluasi
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
23 Kebijakan dalam
mendorong Iklim
Investasi
Terlaksananya
Penyusunan Kebijakan
terkait Badan Usaha
dalam rangka mendukung
Kemudahan Berusaha
Tersusunnya
kebijakan terkait
Badan Usaha dalam
rangka mendukung
Penyusunan RUU
Badan Usaha
B03:
Persiapan Konsepsi Kebijakan
terkait Badan Usaha
B03:
Notulen Rapat/Laporan
Direktorat Jenderal
Administrasi
Hukum Umum
B06:
Pembentukan TIM Penyusunan
Kebijakan terkait Badan Usaha
B06:
1. Notulen Rapat
2. SK TIM
B09:
1. Pembahasan Draft Awal
Kebijakan terkait Badan
Usaha
2. Sosialisasi Kebijakan terkait
Badan Usaha
B09:
1. Notulen Rapat
2. Laporan Sosialisasi
Page 18
18
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B12:
Kebijakan terkait Badan Usaha
yang mendukung Penyusunan
RUU Badan Usaha
B12:
Penyerahan Kebijakan terkait
Badan Usaha kepada BPHN
(NA) dan Ditjen PP (RUU)
Terlaksananya
Penyusunan Kebijakan
terkait Fidusia dalam
rangka mendukung
Kemudahan Berusaha
Tersusunnya
Kebijakan terkait
Fidusia dalam
rangka mendukung
Penyusunan RUU
Fidusia
B03:
Persiapan Konsepsi Kebijakan
terkait Fidusia
B03:
Notulen Rapat/Laporan
B06:
Pembentukan TIM Penyusunan
Kebijakan terkait Fidusia
B06:
1. Notulen Rapat
2. SK TIM
B09:
1. Pembahasan Draft Awal
Kebijakan terkait Fidusia
2. Sosialisasi Kebijakan terkait
Fidusia
B09:
1. Notulen Rapat
2. Laporan Sosialisasi
B12:
Kebijakan terkait Fidusia yang
mendukung Penyusunan RUU
Fidusia
B12:
Penyerahan Kebijakan terkait
Fidusia kepada BPHN (NA)
dan Ditjen PP (RUU)
Terlaksananya
Penyusunan Kebijakan
terkait Kepailitan dalam
rangka mendukung
Kemudahan Berusaha
Tersusunnya
Kebijakan terkait
Kepailitan dalam
rangka mendukung
Penyusunan RUU
Kepailitan
B03:
Persiapan Konsepsi Kebijakan
terkait Kepailitan
B03:
Notulen Rapat/Laporan
B06:
Pembentukan TIM Penyusunan
Kebijakan terkait Kepailitan
B06:
1. Notulen Rapat
2. SK TIM
B09:
1. Pembahasan Draft Awal
Kebijakan terkait Kepailitan
2. Sosialisasi Kebijakan terkait
Kepailitan
B09:
1. Notulen Rapat
2. Laporan Sosialisasi
B12:
Kebijakan terkait Kepailitan
yang mendukung Penyusunan
RUU Kepailitan
B12:
Penyerahan Kebijakan terkait
Kepailitan kepada BPHN
(NA) dan Ditjen PP (RUU)
Page 19
19
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
24 Penelitian terhadap
Dampak HAM
Perubahan atas UU
Nomor 39 tahun
1999 tentang HAM
yang dapat
digunakan sebagai
bahan naskah
akademik
Hasil penelitian Digunakannya hasil
penelitian tentang
dampak perubahan
RUU tentang
Perubahan atas UU
Nomor 39 tahun
1999 tentang HAM
B03:
Tersusunnya desain (proposal)
dan instrumen penelitian
Analisis Dampak terhadap RUU
tentang Perubahan atas UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM
B03:
1. Desain penelitian
2. Instrumen penelitian
Balitbang Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
B06:
1. Pelaksanaan Pengumpulan
data lapangan Penelitian
Dampak Perubahan atas UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM
2. Pengolahan dan analisis data
lapangan Penelitian Analisis
Dampak Perubahan atas UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM
B06:
1. Data lapangan
2. Laporan hasil penelitian
B09:
Tersusunnya hasil penelitian
dampak Perubahan atas UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM dan/atau rekomendasi
kebijakan
B09:
Tersusunnya bahan naskah
akademik
B12:
Stakeholder meeting dalam
rangka sosialisasi penyampaian
hasil penelitian sebagai bahan
naskah akademik dan/atau
rekomendasi kebijakan
B12:
Laporan pelaksanaan
stakeholder meeting
Page 20
20
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
25 Karya tulis ilmiah
yang
dipublikasikan
dalam jurnal
terakreditasi
Hasil karya tulis ilmiah
terpublikasikan dalam
jurnal terakreditasi
Jumlah karya tulis
ilmiah yang
dipublikasikan
dalam jurnal
terakreditasi
B03:
1. Tersusunnya SK Tim
Pengelola Jurnal
2. Terpublikasi 8 karya tulis
ilmiah dalam jurnal
terakreditasi
B03:
1. SK Tim Pengelola Jurnal
2. Capture publikasi jurnal
terakreditasi
Balitbang Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
B06:
Terpublikasi 8 karya tulis ilmiah
dalam jurnal terakreditasi
B06:
Capture publikasi jurnal
terakreditasi
B09:
Terpublikasi 8 karya tulis ilmiah
dalam jurnal terakreditasi
B09:
Capture publikasi jurnal
terakreditasi
B12:
1. Terpublikasi 8 karya tulis
ilmiah dalam jurnal
terakreditasi
2. Monitoring dan evaluasi
B12:
1. Capture publikasi jurnal
terakreditasi
2. Laporan hasil monitoring
dan evaluasi
26 Hasil survei Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
dan Indeks Persepsi
Korupsi (IPK)
Hasil survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan Indeks
Persepsi Korupsi (IPK)
yang dimanfaatkan
sebagai bahan
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Kementerian Hukum dan
HAM
Peningkatan
Kualitas pelayanan
publik dan integritas
pegawai di
lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
B03:
Tersusunnya desain dan
instrumen pengkajian survey
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan Indeks Persepsi
Korupsi (IPK)
B03:
1. Desain penelitian
2. Instrumen penelitian
Balitbang Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
Page 21
21
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06:
1. Pelaksanaan Pengumpulan
data lapangan survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan Indeks Persepsi Korupsi
(IPK)
2. Pengolahan dan analisis data
lapangan hasil survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan Indeks Persepsi Korupsi
(IPK)
B06:
1. Data lapangan
2. Laporan hasil pengkajian
B09:
Tersusunnya rekomendasi
kebijakan hasil survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan Indeks Persepsi Korupsi
(IPK)
B09:
Tersusunnya rekomendasi
kebijakan.
B12:
Stakeholder meeting dalam
rangka penyampaian hasil
pengkajian yang dimanfaatkan
sebagai bahan rekomendasi
kebijakan
B12:
Laporan pelaksanaan
stakeholder meeting
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
27 Pelaksanaan
Analisis dan
Evaluasi Hukum
Nasional
Tersusunnya 12 dokumen
hasil Analisis dan
Evaluasi Hukum
Meningkatnya
jumlah peraturan
perundang-
undangan yang
direkomendasikan
dalam rangka
memperbaiki
kualitas peraturan
perundang-
undangan
B03:
Analisis dan Evaluasi Hukum
PUU berdasarkan kesesuaian
antara jenis dan hirarki dan
materi muatan PUU
B03:
Laporan hasil analisis dan
evaluasi
Badan Pembinaan
Hukum Nasional
Page 22
22
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06:
1. Analisis dan Evaluasi Hukum
PUU berdasarkan kejelasan
rumusan
2. Analisis dan Evaluasi Hukum
PUU berdasarkan penilaian
terhadap materi muatan PUU
B06:
Laporan hasil analisis dan
evaluasi
B09:
1. Analisis dan Evaluasi Potensi
disharmoni ketentuan PUU
2. Analisis dan Evaluasi Hukum
PUU berdasarkan efektivitas
dan implementasi PUU
B09:
Laporan hasil analisis dan
evaluasi
B12:
Tersusunnya rekomendasi
Analisis dan Evaluasi Hukum
B12:
Laporan rekomendasi
28 Monitoring dan
evaluasi
perkembangan
penyusunan
Rancangan
Undang-Undang
(RUU) yang
menjadi prakarsa
Pemerintah,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah (RPP),
dan Rancangan
Peraturan Presiden
(RPerpres), yang
tercantum dalam
Terpantaunya
perkembangan
penyusunan RUU
khususnya yang menjadi
prakarsa Pemerintah,
RPP, dan RPerpres, yang
tercantum dalam daftar
program perencanaan
pembentukan RUU, RPP,
dan RPerpres tahun 2018
1. Meningkatnya
peran serta
Kementerian/
LPNK dalam
melakukan
pelaporan
pembentukan RUU
khususnya yang
menjadi prakarsa
Pemerintah, RPP,
dan RPerpres,
yang tercantum
dalam daftar
program
B03:
Tersedianya data perkembangan
penyusunan RUU khususnya
yang menjadi prakarsa
Pemerintah, RPP, dan RPerpres,
yang tercantum dalam daftar
program perencanaan
pembentukan UU, PP, dan
Perpres tahun 2018
B.03 :
Rekapitulasi hasil pelaporan
kementerian/LPNK sebagai
pemrakarsa dengan kriteria
target capaian :
1. RUU:
Tersampaikannya
draft RUU kepada
Presiden;
Tersampaikannya
Surat Presiden
Kepada DPR
2. RPP/RPerpres:
Tersedianya draft awal
RPP/Rperpres
Badan Pembinaan
Hukum Nasional
Page 23
23
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN
DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
daftar program
perencanaan
pembentukan UU,
PP, dan Perpres
tahun 2018
perencanaan
pembentukan
RUU, RPP, dan
RPerpres tahun
2018
2. Akuratnya data
penyusunan RUU
khususnya yang
menjadi prakarsa
Pemerintah, RPP,
dan RPerpres,
yang tercantum
dalam daftar
program
perencanaan
pembentukan UU,
PP, dan Perpres
tahun 2018
B06:
Tersedianya data perkembangan
penyusunan RUU khususnya
yang menjadi prakarsa
Pemerintah, RPP, dan RPerpres,
yang tercantum dalam daftar
program perencanaan
pembentukan UU, PP, dan
Perpres tahun 2018
B. 06:
Rekapitulasi hasil pelaporan
kementerian/LPNK sebagai
pemrakarsa dengan kriteria
target capaian :
1. RUU:
Tersedianya laporan
perkembangan
pembahasan RUU di
DPR
2. RPP/RPerpres:
Tersedianya Surat
Keputusan Panitia
Antar Kementerian
dan/atau
antarnonkementerian
(PAK);
Proses pembahasan
draft RPP/RPerpres di
Panitia
Antarkementerian
dan/atau
Nonkementerian
B09:
Tersedianya data perkembangan
penyusunan RUU khususnya
yang menjadi prakarsa
Pemerintah, RPP, dan RPerpres,
yang tercantum dalam daftar
program perencanaan
pembentukan UU, PP, dan
Perpres tahun 2018
B.09:
Rekapitulasi hasil pelaporan
kementerian/LPNK sebagai
pemrakarsa dengan kriteria
target capaian :
1. RUU:
Tersedianya laporan
perkembangan
pembahasan RUU di
DPR
Page 24
24
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
2. RPP/RPerpres:
Terselesaikannya
pembahasan draft
RPP/RPerpres di
Panitia
Antarkementerian
dan/atau
Nonkementerian
(PAK)
Tersampaikannya
Surat Permohonan
Harmonisasi ke
Menteri Hukum dan
HAM
Tersedianya laporan
perkembangan proses
harmonisasi
RPP/Rperpres
B12:
Tersedianya data perkembangan
penyusunan RUU khususnya
yang menjadi prakarsa
Pemerintah, RPP, dan RPerpres,
yang tercantum dalam daftar
program perencanaan
pembentukan UU, PP, dan
Perpres tahun 2018
B.12 :
Rekapitulasi hasil pelaporan
kementerian/LPNK sebagai
pemrakarsa dengan kriteria
target capaian :
1. RUU:
Tersedianya laporan
perkembangan
pembahasan RUU di
DPR,yang meliputi
antara lain :
sudah disahkan dalam
Rapat Paripurna
masih dalam
pembahasan
Page 25
25
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
2. RPP/RPerpres:
Terselesaikannya
pembahasan draft
RPP/RPerpres di
Harmonisasi
Tersampaikannya
RPP/RPerpres kepada
Presiden
29 Evaluasi Website
Anggota JDIHN
Terlaksananya evaluasi
website Anggota JDIHN
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas anggota
JDIH dalam
B03:
1. Tersedianya data inventarisasi
website Anggota JDIHN
2. Tersedianya kriteria evaluasi
website JDIH
B03:
Dokumen
1. Matrik data alamat
website Anggota JDIHN
2. Kriteria evaluasi website
JDIH
Badan Pembinaan
Hukum Nasional
B06:
Tersedianya data evaluasi
website Anggota JDIHN tingkat
Pusat dan Daerah (DKI, Banten,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur)
B06:
Dokumen Matrik data hasil
evaluasi website Anggota
JDIHN
B09:
Tersedianya data evaluasi
website Anggota JDIHN tigkat
Daerah (Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Bali)
B09:
Dokumen Matrik data hasil
evaluasi website Anggota
JDIHN
B12:
1. Tersedianya data evaluasi
website Anggota JDIHN
tigkat Daerah (Nusa
Tenggara, Maluku, Papua)
2. Tersedianya Laporan Hasil
Evaluasi website Anggota
JDIHN
B12:
Dokumen
1. Matrik data hasil evaluasi
website Anggota JDIHN
2. Laporan hasil evaluasi
Page 26
26
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
30 Penyuluhan Hukum
secara secara
langsung dan tidak
langsung
Terlaksananya
Penyuluhan Hukum
Langsung dan Tidak
Langsung, meliputi:
a. Penyuluhan hukum
serentak dengan
Tema Sistem
Peradilan Pidana
Anak
b. Penyuluhan hukum
terpadu
c. Penyuluhan hukum
keliling
d. Konsultasi hukum
e. Pameran Penyuluhan
hukum
f. Dialog Perbincangan
Penyuluhan Hukum
di RRI dan Radio
Swasta
Meningkatnya
pemahaman hukum
di masyarakat
B03:
1. Penyuluhan hukum serentak
16 kegiatan
2. Penyuluhan hukum terpadu 2
kegiatan
3. Penyuluhan hukum keliling 2
kegiatan
4. Konsultasi hukum
B03-B12:
1. Surat Tugas
2. Notula Rapat
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi Foto
Badan Pembinaan
Hukum Nasional
B06:
1. Penyuluhan hukum terpadu 3
kegiatan
2. Penyuluhan hukum keliling
sebanyak 3 kegiatan
3. Konsultasi hukum
4. Dialog interaktif di Radio
Swasta dan RRI
B09:
1. Penyuluhan hukum terpadu 4
kegiatan
2. Penyuluhan hukum keliling
sebanyak 4 kegiatan
3. Konsultasi hukum
B12 :
1. Penyuluhan hukum terpadu 3
kegiatan
2. Penyuluhan hukum keliling
sebanyak 3 kegiatan
3. Konsultasi hukum
4. pameran penyuluhan hukum
(Legal Expo)
Page 27
27
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
31 Penyempurnaan
aplikasi layanan KI
yang
diharmonisasikan
dengan PP PNBP
dan Penyediaan
akses aplikasi
layanan KI bagi
stakeholder
1. Penambahan layanan
untuk dapat
dionlinekan seusuai
dengan PP PNBP
2. Penambahan lingkup
akses pengguna
aplikasi
Tersedianya fasilitas
e-Filing yang
mengakomodasi
seluruh permohonan
online sesuai PP
PNBP dan dapat
diakses stakeholder
terkait
B03:
Tersedianya analisa kebutuhan,
spesifikasi terkait dengan
pengembangan sistem
B03:
1. Laporan kegiatan
koordinasi dengan
pemangku kepentingan
beserta lampiran berupa
surat undangan rapat
koordinasi, notula rapat
koordinasi, daftar hadir
dan dokumentasi foto
2. Laporan analisa
kebutuhan sistem dan
spesifikasi
pengembangan
Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual
B06:
Pengembangan sistem aplikasi
B06:
Laporan terkait
pengembangan aplikasi
(penambahan fitur,
penyelesaian temuan
masalah-bug)
B09:
Tersedianya laporan uji coba
dengan pengguna
B09:
laporan pelaksanaan uji coba
(UAT) beserta lampiran
berupa surat undangan uji
coba, formulir uji coba dan
hasil uji coba serta
dokumentasi foto
B12:
Tersedianya aplikasi e-Filing
dengan layanan yang sesuai
dengan PP PNBP dan dapat
diakses oleh stakeholder terkait
B12:
1. Printscreen aplikasi yang
diakses melalui website
2. Statistik penggunaan
aplikasi
Page 28
28
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
32 Diseminasi
pemahaman dan
pemanfaatan KI
bagi Agen-Agen
Diseminasi
kekayaan
intelektual
Peningkatan Pemahaman
dan Pemanfaatan KI oleh
Agen-Agen Diseminasi
kekayaan intelektual
Jumlah Agen-Agen
Diseminasi
kekayaan intelektual
yang mengikuti
kegiatan Diseminasi
Kekayaan
Intelektual
B06:
Action Plan Diseminasi
kekayaan intelektual
B06:
Laporan Action Plan
Diseminasi kekayaan
intelektual
Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual
B09 :
Agen-Agen Diseminasi
kekayaan intelektual yang
mengikuti kegiatan Diseminasi
Kekayaan Intelektual
B09:
Laporan terkait pelaksanaan
kegiatan Diseminasi
Kekayaan Intelektual
B12:
Agen-Agen Diseminasi
kekayaan intelektual yang
mengikuti kegiatan Diseminasi
Kekayaan Intelektual
B12:
Laporan terkait pelaksanaan
kegiatan Diseminasi
Kekayaan Intelektual
33 Penambahan
Sarana Penerimaan
Laporan/Pengaduan
Pelanggaran di
bidang Kekayaan
Intelektual dengan
menggunakan
media elektronik
Tersedianya Sarana
Penerimaan Laporan/
Pengaduan Pelanggaran
di bidang Kekayaan
Intelektual
Penyempurnaan
Aplikasi penerimaan
pengaduan
pelanggaran KI
secara online yang
dapat diakses oleh
masyarakat
B03:
Persiapan penyempurnaan
aplikasi
B03:
Laporan penyempurnaan
aplikasi
Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual
B06 :
User Acceptance Test
B06:
Laporan User Acceptance
Test
B09:
Tersedianya aplikasi penerimaan
pengaduan pelanggaran
Kekayaan Intelektual yang dapat
diakses oleh masyarakat
B09:
Laporan penggunaan aplikasi
penerimaan pengaduan
pelanggaran Kekayaan
Intelektual
Page 29
29
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B12:
Evaluasi penanganan pengaduan
pelanggaran Kekayaan
Intelektual
B12:
Laporan Evaluasi
penanganan pengaduan
pelanggaran Kekayaan
Intelektual
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
34 Aplikasi Data dan
Penilaian Angka
Kredit Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
1. Terupdatenya data
perancang peraturan
perundang-undangan
pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM, Pemerintah
Daerah,
Kementerian/Lembaga
dan Unit Eselon I di
Lingkungan
Kementerian Hukum
dan HAM
2. Terselenggaranya
penilaian angka kredit
perancang peraturan
perundang-undangan
melalui aplikasi pada
Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah,
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM, dan Unit
Eselon I Kementerian
Hukum dan HAM
Tersosialisasinya
aplikasi data
perancang peraturan
perundang-
undangan dan
penilaian angka
kredit perancang
peraturan
perundang-
undangan pada
kantor wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
B03:
Sosialisasi aplikasi data dan
penilaian angka kredit perancang
peraturan perundang-undangan
tingkat Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM, dan Unit Eselon I
Kementerian Hukum dan HAM
B03:
Print out data perancang
peraturan perundang-
undangan
Direktorat Jenderal
Peraturan
Perundang-
undangan
B06:
Terinputnya Aplikasi Data dan
Penilaian Angka Kredit
Perancang Peraturan Perundang-
undangan pada tingkat kantor
wilayah Kementerian Hukum
dan HAM
B06:
Laporan Kegiatan sosialisasi
Data Peracang Peraturan
Perundang-undangan dan
Penilaian Angka Kredit
Perancang Peraturan
Perundang-undangan pada
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM
Page 30
30
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
Uji Coba Aplikasi Data dan
Penilaian Angka Kredit
Perancang Peraturan Perundang-
undangan serta terupdate nya
data Perancang Peraturan
Perundang-undangan pada
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM
B09:
Screenshot uji coba Aplikasi
Data dan Penilaian
Perancang Peraturan
Perundang-undangan pada
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM dalam
bentuk Surat Pernyataan,
DUPAK dan PAK
B12:
Terlaksananya Aplikasi Data dan
Penilaian Angka Kredit
Perancang Peraturan Perundang-
undangan pada
Kementerian/Lembaga dan Unit
Eselon 1, kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
B12:
Laporan Perancang
Kementerian/Lembaga dan
Unit Eselon I Kementerian
Hukum dan HAM yang telah
terdata dan melakukan
penilaian melalui Aplikasi
Data dan Penilaian
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
35 Aplikasi e-
pengundangan
Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan
secara elektronik
Tersosialisasikannya
Pelayanan
Administrasi dari
Pengundangan
Peraturan
Perundang-
undangan secara
elektronik kepada
seluruh K/L
B03:
Penyusunan Aplikasi
Pengundangan
B03:
Dokumentasi rapat, Laporan
progres penyusunan
Direktorat Jenderal
Peraturan
Perundang-
undangan B06:
Penyusunan Aplikasi
Pengundangan
B06:
Laporan progres penyusunan
B09:
Uji Coba dan pelatihan aplikasi
e-Pengundangan
B09:
Screenshot ujicoba aplikasi
B12:
20 KL mendapatkan sosialisasi
e-Pengundangan
B12:
Laporan K/L yang telah
menerima sosialisasi
Page 31
31
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
36 Mendorong
Kementerian/Lemb
aga dan Pemerintah
Daerah
melaksanakan Aksi
HAM dan
melaporkannya
melalui sistem
monitoring serambi
Kantor Staf
Presiden
https://serambi.ksp.
go.id
Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah
melaksanakan Aksi HAM
dan melaporkannya
melalui sistem
monitoring serambi
Kantor Staf Presiden
https://serambi.ksp.go.id
Kementerian/Lemba
ga dan Pemerintah
Daerah telah
melaporkan Aksi
HAM
B03:
Koordinasi dengan Sekretariat
Bersama tentang pelaksanaan
Aksi HAM
B03:
1. Dokumen kesepakatan
antara setber dan K/L
terkait
2. Terbitnya SE Mendagri
tentang pelaksanaan dan
pelaporan aksi HAM Tahun
2018 dan 2019
3. Laporan koordinator
sekretariat bersama kepada
kemenko
4. Laporan koordinator
sekretariat bersama kepada
presiden menganai capaian
aksi HAM Tahun 2017
5. Rekapitulasi capaian Tahun
sebelumnya
Direktorat Jenderal
Hak Asasi Manusia
B06:
Koordinasi dengan K/L dan
Pemda untuk melaporkan
capaian Aksi HAM per Juni
2018
B06:
1. Laporan koordinator
sekretariat bersama kepada
kemenko dengan tembusan
ke K/L terkait tentang
capaian Aksi HAM B03
Tahun 2018
2. Laporan koordinator
sekretariat bersama kepada
Kemendagri dengan
tembusan ke Kantor
Wilayah tentang capaian
Aksi HAM B03 Tahun
2018
3. Rekapitulasi capaian Aksi
HAM B03 Tahun 2018
Page 32
32
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
Koordinasi dengan K/L dan
Pemda untuk melaporkan
capaian Aksi HAM per
September 2018
B09:
1. Laporan koordinator
sekretariat bersama
kepada kemenko dengan
tembusan ke K/L terkait
tentang capaian Aksi
HAM B06 Tahun 2018
2. Laporan koordinator
sekretariat bersama
kepada Kemendagri
dengan tembusan ke
Kantor Wilayah tentang
capaian Aksi HAM B06
Tahun 2018
3. Rekapitulasi capaian Aksi
HAM B06 Tahun 2018
B12:
pelaksanaan verifikasi dan
penilaian terhadap Daerah
Kabupaten/Kota Peduli HAM
B12:
Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM tentang
Penetapan Kabupaten/Kota
Peduli HAM pada Tahun
2017
37 Penanganan dugaan
pelanggaran/perma
salahan HAM
Terlaksananya
penelaahan dan
koordinasi ke instansi
terkait
220 kasus dugaan
pelanggaran HAM
telah ditelaah dan
dikoordinasikan
dengan instansi
terkait
B03:
55 kasus
B03 – B12 :
Laporan hasil penelaahan
dan hasil koordinasi
penanganan dugaan
pelanggaran/ permasalahan
HAM
Direktorat Jenderal
Hak Asasi Manusia
B06:
55 kasus
B09:
55 kasus
B12:
55 kasus
Page 33
33
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
38 Pemberian Hak
kepada Narapidana
melalui online
sistem
Pemberian hak WBP
tepat waktu
Meningkatnya
layanan pemberian
Remisi, Asimilasi,
PB, CB dan CMB
secara Online pada
Lapas dan Rutan
B03:
1. Pemetaan UPT Pemasyarakatan
yang sudah melaksanakan
layanan pemberian Asimilasi,
PB, CB dan CMB secara Online
2. Terlaksananya pemberian Remisi
secara Online
3. Terlaksananya pemberian
Asimilasi, PB, CB dan CMB
secara Online sebanyak 6.000
orang
4. Tersedianya Laporan Litmas
untuk Warga Binaan yang akan
memperoleh Asimilasi, PB, CB
dan CMB sebanyak 6.000 orang
B03:
1. Laporan hasil
pemetaan
2. Laporan Pelaksanaan
layanan pemberian
Asimilasi, PB, CB,
CMB secara Online
3. Dokumen
Rekapitulasi Jumlah
Laporan Litmas
untuk Asimilasi, PB,
CB, CMB
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
B06:
1. Tersusunnya Surat Edaran
Pelaksanaan layanan pemberian
Asimilasi, PB, CB dan CMB
secara Online
2. Terlaksananya pemberian Remisi
secara Online
3. Terlaksananya pemberian
Asimilasi, PB, CB dan CMB
secara Online sebanyak 12.000
orang
4. Tersedianya Laporan Litmas
untuk Warga Binaan yang akan
memperoleh Asimilasi, PB, CB
dan CMB sebanyak 12.000 orang
B06:
1. Dokumentasi
penyampaian Edaran
Pelaksanaan layanan
pemberian Asimilasi,
PB, CB, CMB secara
Online
2. Laporan Pelaksanaan
3. Dokumen
Rekapitulasi Jumlah
Laporan Litmas
untuk Asimilasi, PB,
CB, CMB
Page 34
34
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
1. Bimtek dan Sosialisasi
Layanan pemberian Asimilasi,
PB, CB dan CMB secara
Online (lama layanan dari hari
menjadi hitungan menit)
2. Terlaksananya pemberian
Remisi secara Online
3. Terlaksananya pemberian
Asimilasi, PB, CB dan CMB
secara Online sebanyak 18.000
orang
4. Tersedianya Laporan Litmas
untuk Warga Binaan yang akan
memperoleh Asimilasi, PB,
CB dan CMB sebanyak 18.000
orang
B09 :
1. Laporan Pelaksanaan
2. Dokumen Rekapitulasi
Jumlah Laporan Litmas
untuk Asimilasi, PB, CB,
CMB
B12:
1. Terlaksananya pemberian
Remisi secara Online
2. Terlaksananya pemberian
Asimilasi, PB, CB, CMB
secara Online sebanyak 24.000
orang
3. Tersedianya Laporan Litmas
untuk Warga Binaan yang akan
memperoleh Asimilasi, PB,
CB dan CMB sebanyak 24.000
orang
4. Monitoring dan Evaluasi
B12:
1. Laporan Pelaksanaan
2. Laporan Monev
3. Dokumen Rekapitulasi
Jumlah Laporan Litmas
untuk Asimilasi, PB, CB,
CMB
Page 35
35
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
39 Optimalisasi
pelaksanaan
asimilasi melalui
penempatan pada
Lapas terbuka/open
camp serta kegiatan
industri
Optimalisasi penempatan
Narapidana pada Lapas
terbuka/open camp yang
melaksanakan kegiatan
industri
Meningkatnya
jumlah WBP yang
melaksanakan
kegiatan industri
melalui program
asimilasi di Lapas
Terbuka/opencamp
B03:
Surat Edaran Optimalisasi
penempatan asimilasi di Lapas
terbuka
B03:
Surat Edaran Optimalisasi
penempatan asimilasi di
Lapas terbuka
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
B06:
1. Terlaksananya asimilasi pada 7
Lapas Terbuka dan 24 Lapas
yang melaksanakan kegiatan
Industri sesuai kapasitas yang
ada
2. Terlaksananya Pengawasan
Program asimilasi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan
pada 7 Lapas Terbuka dan 24
Lapas yang melaksanakan
kegiatan Industri sesuai
kapasitas yang ada
B06:
1. Laporan Pelaksanaan
2. Laporan Pengawasan
Program asimilasi
B09:
1. Terlaksananya asimilasi pada 7
Lapas Terbuka dan 24 Lapas
yang melaksanakan kegiatan
Industri sesuai kapasitas yang
ada
2. Terlaksananya Pengawasan
Program asimilasi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan
pada 7 Lapas Terbuka dan 24
Lapas yang melaksanakan
kegiatan Industri sesuai
kapasitas yang ada
B09:
1. Laporan Pelaksanaan
2. Laporan Pengawasan
Program asimilasi
Page 36
36
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B12:
Monitoring dan Evaluasi
B12:
1. Laporan Monev
Pelaksanaan Asimilasi
2. Laporan Monev
Pelaksanaan Pengawasan
Asimilasi
40 Penyelesaian
overstaying dengan
penerapan TI dan
pertukaran data
antar institusi
penegak hukum
pada Kantor
Wilayah:
1. DKI Jakarta
pada Rutan
Salemba
2. Sumatera Utara
pada Pematang
Siantar
3. Sulawesi Selatan
pada Lapas
Narkotika
Sungguminahasa
4. Jawa Barat pada
Lapas Narkotika
Bandung
5. Jawa Timur pada
Lapas Sidoarjo
(Sesuai
penetapan
Menkopolhukam
Terlaksananya transparansi
data perkara pidana antar
instansi penegak hukum
Terselenggaranya
pertukaran data
perkara pidana
berbasis Teknologi
Informasi yang
trasnparan, efektif,
efisien di lima
wilayah
B03:
SK Tim Penyusunan SOP,
mekanisme atau prosedur
pelaksanaan SPPT TI di 5 (lima)
UPT pada 5 (lima) wilayah
(Sumut, Jabar, DKI, Jatim dan
Sulsel)
B03:
SK Tim, SOP
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
B06:
Penyampaian SOP, mekanisme
atau prosedur pelaksanaan SPPT
TI di 5 (lima) UPT pada 5 (lima)
wilayah (Sumut, Jabar, DKI, Jatim
dan Sulsel)
B06:
Dokumentasi penyampaian
SK Tim, SOP
B09:
Pelaksanaan pertukaran data
perkara pidana berbasis Teknologi
Informasi antar instansi penegak
hukum di 5 (lima) UPT pada 5
(lima) wilayah (Sumut, Jabar,
DKI, Jatim dan Sulsel)
B09:
Laporan pelaksanaan
petukaran data
B12:
Monitoring dan evaluasi
B12:
Laporan monev
Page 37
37
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
41 Penyelenggaraan
Pengelolaan Benda
Sitaan dan Barang
Rampasan Negara
berbasis IT
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
Benda Sitaan dan Barang
Rampasan hasil tindak
pidana
Terselenggaranya
Kegiatan Penilaian,
Pemeliharaan dan
Klasifikasi di 50
Rupbasan
B03:
Terselenggaranya Kegiatan
Penilaian, Pemeliharaan dan
Klasifikasi di 5 Rupbasan
B03:
Laporan pelaksanaan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
B06:
Terselenggaranya Kegiatan
Penilaian, Pemeliharaan dan
Klasifikasi di 15 Rupbasan
B06:
Laporan pelaksanaan
B09:
Terselenggaranya Kegiatan
Penilaian, Pemeliharaan dan
Klasifikasi di 20 Rupbasan
B09:
Laporan pelaksanaan
B12:
Evaluasi dan Pelaporan pada 50
Rupbasan
B12:
Laporan monev
Page 38
38
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
42 Penyelenggaraan
pembinaan
narapidana khusus
high risk
Meningkatnya keamanan
dan ketertiban di
Rutan/Lapas
Terlaksananya
pemisahan
narapidana high risk
dan non high risk
B03:
1. Menetapkan metode penilian
narapidana high risk
2. Melakukan kerjasama
dengan instansi terkait untuk
melakukan penilaian
narapidana high risk
3. Melakukan penilaian
terhadap usulan narapidana
high risk
4. penetapan narapidana high
risk
5. Menyiapkan Pembimbing
Kemasyarakatan yang akan
melaksanakan Litmas
Pembinaan Awal bagi
Narapidana High Risk
B03:
1. Dokumen Penetapan
metode penilaian
narapidana high risk
2. Laporan pelaksanaan
kerjasama penilaian
3. Laporan pelaksanaan
4. Surat Perintah
Pembimbing
Kemasyarakatan yang
akan melaksanakan
Litmas Pembinaan Awal
bagi Narapidana High
Risk
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Page 39
39
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B06:
1. Terlaksananya 50%
pemindahan narapidana high
risk ke Lapas high risk
2. Pelaksanaan Litmas
Pembinaan Awal untuk
Narapidana High Risk
B06:
1. Laporan pelaksanaan
pemindahan narapidana
High Risk
2. Dokumen Pelaksanaan
Laporan Litmas
Pembinaan Awal untuk
Narapidana High Risk
3. Dokumen Pelaksanaan
Pengawasan Program
Pembinaan untuk
Narapidana High Risk
B09:
1. Terlaksananya 100%
pemindahan narapidana high
risk ke Lapas high risk
2. Pelaksanaan Litmas
Pembinaan Awal untuk
Narapidana High Risk
3. Pengawasan Program
Pembinaan untuk
Narapidana High Risk
B09:
Laporan pelaksanaan
B12:
Monitoring dan Evaluasi
B12:
Laporan monev
Page 40
40
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
43 Penyelenggaraan
kegiatan
pencegahan
gangguan
keamanan dan
ketertiban di UPT
Pemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan
pencegahan gangguan
keamanan dan ketertiban
di UPT Pemasyarakatan
Terlaksananya
kegiatan
pencegahan
gangguan keamanan
dan ketertiban di
UPT
Pemasyarakatan
B03:
Pelaksanaan kegiatan
pencegahan gangguan Kamtib
(Razia Satgas Kamtib) pada 3
UPT
B03:
Laporan pelaksanaan
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
B06:
Pelaksanaan kegiatan
pencegahan gangguan Kamtib
(Razia Satgas Kamtib) pada 6
UPT
B06:
Laporan pelaksanaan
B09:
Pelaksanaan kegiatan
pencegahan gangguan Kamtib
(Razia Satgas Kamtib) pada 9
UPT
B09:
Laporan pelaksanaan
B12:
Pelaksanaan kegiatan
pencegahan gangguan Kamtib
(Razia Satgas Kamtib) pada 13
UPT
B12:
Laporan pelaksanaan dan
evaluasi
Page 41
41
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
44 Pelaksanaan
Layanan
Rehabilitasi WBP
Penyalahguna
Narkotika di UPT
Pemasyarakatan
Terlaksananya Layanan
Rehabilitasi WBP
Penyalahguna Narkotika
di UPT Pemasyarakatan
yang ditetapkan
Jumlah UPT
Pemasyarakatan
yang melaksanakan
Layanan
Rehabilitasi WBP
Penyalahguna
Narkotika
B03.
Tersusunnya usulan Standar
Biaya Keluaran Rehabilitasi
WBP Penyalahguna Narkotika di
UPT Pemasyarakatan
B03:
Dokumen Standar Biaya
keluaran rehabilitasi WBP
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
B06.
Terlaksananya Koordinasi
Teknis tentang Rehabilitasi
WBP Penyalahguna Narkotika di
UPT Pemasyarakatan
B06:
Laporan Koordinasi Teknis
B09.
Terlaksananya Pemantauan
pelaksanaan Layanan
Rehabilitasi WBP Penyalahguna
Narkotika di UPT
Pemasyarakatan
B09:
Laporan Rehabilitasi
B12.
Tersusunnya Evaluasi dan
Pelaporan Layanan Rehabilitasi
WBP Penyalahguna Narkotika di
UPT Pemasyarakatan
B12:
Laporan monev
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
45 Penguatan
Pengawasan
keimigrasian
melalui penguatan
Tim PORA
Terlaksananya penegakan
hukum keimigrasian
melalui penguatan Tim
PORA di tingkat pusat
Terlaksananya
kegiatan
pengawasan Orang
Asing melalui Tim
PORA di tingkat
pusat
B03:
Pembentukan Tim PORA
tingkat pusat
B03:
1. SK Tim PORA
2. Laporan dan dokumen
Direktorat Jenderal
Imigrasi
B06:
Pelaksanaan operasi bersama
Tim PORA di tingkat pusat
B06:
Laporan dan dokumen
pelaksanaan
Page 42
42
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
Pelaksanaan Rakor Tim PORA
tingkat pusat
B09:
Laporan dan dokumen
pelaksanaan
B12:
Operasi bersama dan evaluasi
pelaksanaan Tim PORA tingkat
pusat
B12:
Laporan dan dokumen
pelaksanaan
46 Pelaksanaan
penegakan hukum
di
bidang
keimigrasian
dan terlaksananya
penempatan PPNS
Terlaksananya penegakan
hukum keimigrasian
berupa penyidikan
Tindak Pidana
Keimigrasian dan
Tindakan Administratif
Keimigrasian
80 % LHK dalam
penyidikan dari
target Perjanjian
Kinerja Tahun 2018
sebesar 293 LHK
dan Tindakan
Administratif
Keimigrasian
(TAK) dari target
Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 sebesar
13.116 orang
B03:
Penyidikan sejumlah 10 LHK
(4,3%) dan Tindakan
Administratif Keimigrasian
2.000 orang (19,5%)
B03:
Laporan Hasil Kegiatan
(LHK) dan dokumensi
Direktorat Jenderal
Imigrasi
B06:
Penyidikan sejumlah 100 LHK
(42,5%) dan Tindakan
Administratif Keimigrasian
5.000 orang (47,6%)
B06:
Laporan Hasil Kegiatan
(LHK) dan dokumentasi
B09:
Penyidikan sejumlah 180 LHK
(76,5%) dan Tindakan
Administratif Keimigrasian
9.000 orang (67,4%)
B09:
Laporan Hasil Kegiatan
(LHK) dan dokumentasi
B12:
1. Penyidikan sejumlah 235
LHK (100%) dan Tindakan
Administratif Keimigrasian
10.493 orang (100%); dan
2. Pengevaluasian dan Laporan
B12:
Laporan Hasil Kegiatan
(LHK) dan dokumentasi
Page 43
43
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
47 Peningkatan
Pengawasan Orang
Asing berbasis IT
Terbangunnya sistem QR
(Quick Response) Code
untuk pengawasan Orang
Asing
Terimplementasikan
nya sistem QR
(Quick Response)
Code untuk
pengawasan Orang
Asing di 5 (lima)
Tempat
Pemeriksaan
Imigrasi (TPI) besar
B03:
1. Pembentukan Tim
2. Koordinasi dan Internalisasi
dengan Kantor Imigrasi
yang membawahi 5 (lima)
TPI
B03:
1. SK Dirjen pembentukan
TIM implementasi QR
Code pengawasan Orang
Asing
2. SK Penetapan 5 (lima)
TPI
3. Dokumen pembuatan
barcode
Direktorat Jenderal
Imigrasi
B06:
1. Instalasi aplikasi dan
perangkat QR Code di 5
(lima) TPI
2. Sosialisasi penggunaan
sistem QR Code pengawasan
orang asing
B06:
1. Standar Operasional
Prosedur (SOP)
2. Laporan dan dokumen
pelaksanaan sosialisasi
B09:
Ujicoba dan Pelaksanaan
penggunaan sistem QR Code
pengawasan Orang Asing di 5
(lima) TPI
B09:
Laporan dan dokumen
ujicoba
B12:
Evaluasi pelaksanaan
penggunaan sistem QR Code
pengawasan Orang Asing di 5
(lima) TPI
B12:
Laporan dan dokumen
evaluasi
Page 44
44
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
48 Peningkatan
pengawasan
keimigrasian dalam
penerbitan paspor
dan
keberangkatan
WNI di
TPI
Terlaksananya supervisi
pada Kantor Imigrasi dan
TPI dalam penerbitan
paspor dan pengawasan
WNI di TPI
Kompilasi data
penolakan
penerbitan paspor
dan penundaan
keberangkatan di
TPI
B03:
1. Koordinasi dan internalisasi
kepada seluruh Kepala
Divisi Keimigrasian
2. Laporan data penolakan
penerbitan paspor dan
penundaan keberangkatan di
TPI
B03:
1. Surat Dirjenim ke Kanwil
penguatan peran divisi
dalam supervisi kantor
imigrasi dan TPI
2. Laporan dan dokumen
Direktorat Jenderal
Imigrasi
B06:
Data penolakan penerbitan
paspor dan penundaan
keberangkatan di TPI
B06:
Laporan dan dokumen
B09:
Data penolakan penerbitan
paspor dan penundaan
keberangkatan di TPI
B09:
Laporan dan dokumen
B12:
Data penolakan penerbitan
paspor dan penundaan
keberangkatan di TPI
B12:
Laporan dan dokumen
49 Restrukturisasi
SIMKIM
Terbarukan
Terwujudnya
pembaharuan arsitektur
SIMKIM Terbarukan
Terimplementasikan
nya SIMKIM
terbarukan dengan
arsitektur terbaru di
10 (sepuluh) UPT
sebagai lokasi Pilot
Project
B03:
Persiapan dokumentasi
Pengembangan SIMKIM
terbarukan
B03 :
Dokumen Persiapan
pengembangan SIMKIM
Terbarukan
Direktorat Jenderal
Imigrasi
B06:
Pengembangan SIMKIM
terbarukan
B06:
1. Dokumen pengembangan
SIMKIM terbarukan
2. SK Dirjen Penetapan 10
(sepuluh) UPT sebagai
lokasi Pilot Project
Page 45
45
NO TARGET
KINERJA
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
TARGET
CAPAIAN DATA DUKUNG
PENANGGUNG
JAWAB
B09:
1. Pengiriman perangkat keras
SIMKIM terbarukan ke
lokasi 10 (sepuluh) UPT
2. Intalasi aplikasi dan
perangkat keras SIMKIM
terbarukan
B09:
Dokumen Kegiatan
Pengiriman dan Instalasi
Konfigruasi Aplikasi dan
Perangkat
B12:
Implementasi Aplikasi SIMKIM
terbarukan di 10 (sepuluh) UPT
B12:
Laporan Kegiatan
Implementasi SIMKIM
terbarukan
50 Penerapan Kantor
Imigrasi Penerbit
Paspor Elektronik
Bertambahnya Kantor
Imigrasi yang
menerbitkan paspor
elektronik
Terlaksananya
penerbitan paspor
elektronik di 18
(delapan belas)
Kantor Imigrasi
B03:
Terbitnya SK Dirjen Imigrasi
tentang penunjukkan 9
(sembilan) Kantor Imigrasi yang
menerbitkan paspor elektronik
B03:
SK Dirjenim tentang
Kebijakan Penerbitan Paspor
Elektronik di 9 (sembilan)
Kantor Imigrasi
Direktorat Jenderal
Imigrasi
B06:
Ujicoba pelaksanaan penerbitan
paspor elektronik di 9 (sembilan)
Kantor Imigrasi
B06:
Laporan dan dokumen
ujicoba
B09 :
Implementasi pelaksanaan
penerbitan paspor elektronik di 9
(sembilan) Kantor Imigrasi
B09:
Laporan dan dokumen
implementasi
B12:
Evaluasi pelaksanaan penerbitan
paspor elektronik di 9 (sembilan)
Kantor Imigrasi
B12:
Laporan dan dokumen
evaluasi