PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu - 94117 Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784 Fax : (0451) 454866; 425053 Email : [email protected]Website : www.pt-palu.go.id Nomor Dokumen W21.U/ 1 /APM-DP/SOP/KU/2016 Tanggal Pembuatan 03 Pebruari 2016 Tanggal Revisi 20 Februari 2018 Revisi Ke 3 Tanggal Efektif 1 Maret 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1 Dasar Hukum : 1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakukan Buku I 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 (Strata satu) 2. D-III, SLTA dan sederajat Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan Surat Keluar Subbag. Keuangan dan Pelaporan 2. SOP Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan internet 2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk, peraturan tata persuratan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratan bidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku Pencatatan dan Pendataan : Administrasi tata persuratan keuangan dan Pelaporan NO AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Staf Keu & Lap Kasubbag Keu & Lap Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1 Menerima dan memeriksa kelengkapan surat masuk dari sub bag.TU & RT - Disposisi surat masuk 10 menit Diterimanya disposisi surat masuk 2 Memaraf lembar disposisi/buku kendali dan meneruskan surat masuk ke kasubbag keuangan & Pelaporan - Lembar disposisi dan buku penerimaan surat 5 menit Diterimanya surat masuk oleh kasub bag. Keuangan & Pelaporan 3 Menerima dan mencermati isi dan disposisi surat serta kelengkapan surat yang diterimanya. - Surat masuk dan disposisi surat masuk 30 menit Dipahaminya maksud surat dan disposisi pimpinan 4 Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi atau meneruskan surat - Surat masuk dan disposisi pimpinan - Data dukung yang dibutuhkan untuk menanggapi isi surat 1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk 5 Mengangendakan surat masuk dalam buku angenda surat masuk sub bagian keuangan - Surat masuk - Buku agenda surat masuk sub bagian keuangan 15 menit Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda surat 7 Mengarsipkan surat masuk menurut klasifikasi surat - Surat masuk - Odner surat masuk - Lemari arsip 5 menit Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik.
53
Embed
TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1pt-palu.go.id/images/zona_integritas/area_2/SOP... · - Surat masuk dan disposisi pimpinan - Data dukung yang 1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan Surat Keluar Subbag. Keuangan dan Pelaporan 2. SOP Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet 2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratan bidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan : Administrasi tata persuratan keuangan dan Pelaporan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Keu & Lap
Kasubbag Keu & Lap
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa kelengkapan surat masuk dari sub bag.TU & RT
- Disposisi surat masuk
10 menit Diterimanya disposisi surat masuk
2 Memaraf lembar disposisi/buku kendali dan meneruskan surat masuk ke kasubbag keuangan & Pelaporan
- Lembar disposisi dan buku penerimaan surat
5 menit Diterimanya surat masuk oleh kasub bag. Keuangan & Pelaporan
3 Menerima dan mencermati isi dan disposisi surat serta kelengkapan surat yang diterimanya.
- Surat masuk dan disposisi surat masuk
30 menit Dipahaminya maksud surat dan disposisi pimpinan
4 Menindaklanjuti surat masuk sesuai disposisi surat untuk membalas surat / menanggapi atau meneruskan surat
- Surat masuk dan disposisi pimpinan
- Data dukung yang dibutuhkan untuk menanggapi isi surat
1 hari Terlaksananya disposisi surat masuk
5 Mengangendakan surat masuk dalam buku angenda surat masuk sub bagian keuangan
- Surat masuk
- Buku agenda surat masuk sub bagian keuangan
15 menit Tercatatnya surat masuk dalam buku agenda surat
7 Mengarsipkan surat masuk menurut klasifikasi surat
- Surat masuk
- Odner surat masuk - Lemari arsip
5 menit Tersimpannya arsip surat masuk dengan baik.
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Peraturan MENPAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas3. Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakukan Buku I4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penanganan Surat Masuk Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan2. SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Buku agenda surat masuk,
peraturan tata persuratanPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi persuratanbidang keuangan tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOPakan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 danperaturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Administrasi tata persuratan keuangan dan pelaporan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu & Lap
Staf Keu& Lap
Kabag.Um & Keu
Sekretaris/KPT
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima danmencermati isi disposisisurat yang harus ditindaklanjuti
- Surat Masuk- Disposisi
Surat Masuk
10Menit
Disposisi suratyang telah cermati
2 Membuat konsep suratbalasan/ tanggapan suratkeluar sesuai disposisipimpinan
- Surat Masuk- Data dukung
yg diperlukanuntukmembalassurat
1 Jam Konsep suratbalasan/tanggapan
3 Menyampaikan Konsepsurat keluar ke stafkeuangan untuk diketikdan diproses lebih lanjut
- KonsepKonsep suratkeluar
10menit
Diterimanyakonsep konsepsurat keluar
4 Mengetik konsep suratkeluar sesuai dengantata naskah dinas
- Konsep suratkeluar
- Referensipenunjang
- Komputer danATK
2 Jam Tersedianyakonsep suratkeluar yangterketik rapihsesuai tatapersuratan
5 Menerima, menelitikembali dan mengoreksikonsep surat keluar
- Konsep suratkeluar danlampiran
30menit
Konsep suratkeluar yang telahdiparaf olehkasubbag keu &Lap sertaKabag.Um & Keu
6 Menerima danmengoreksi ataumenandatangani konsepsurat keluar yang telahdiparaf oleh kasubbagkeu & Lap serta Kabag.Um & Keu
- Konsep suratkeluar danlampiran yangsudah diparaf
10menit
Konsep suratkeluar yang telahdisetujui danditandatangani
7 Memberi nomor,mencatat dalam bukuagenda surat keluar danmengirimkan melalui subbag.TU & RT
- Surat keluardan lampiran
- Buku agendasurat keluarkeuangan
- Buku agendasurat keluarbag TU&RT
10menit
Surat keluartercatat dalan bukuagenda suratkeluar dan bukuexpedisipengiriman surat
8 Mengarsipkan pertinggalsurat keluar menurutklasifikasi surat
- Surat keluardan lampiran
- File box arsipsurat keluar
- Lemari arsip
5menit
Tersimpannyaarsip surat keluardalam file arsipsurat
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar, DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan SuratPerintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar, DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 2 | 2
7 Menerima danmengajukan SPM-UPyang telahditandatangani dandivalidasi olehPPSPM ke KPPN.Mengarsipkandokumen pertinggalMemprosespencairan UP di BankPersepsi
- DokumenPengajuan UP
- SPP-UP, SPM-UP- ADK SPM, KIPS- Buku Expedisi- File box UP- Buku Ceq
1 hari Terkirimnya berkasUP ke KPPNTersimpanya arsipberkas UPTersedianya uangmuka kerja padabend. Pengeluaran
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan danmengajukanpermintaan GUPdisertai dokumenpendukung yanglengkap dan benar
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan
Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPABP Bend. PPK PPSPM Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat,menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,daftar perubahan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP) gaji, SPTJMdan SPP-LS Gaji sertadokumen pendukungnya
- Komputer, Printer- Aplikasi GPP- SK Perubahan Data
Pegawai- DIPA/POK/BAS- SKPP- ATK- Aplikasi SPP
5 hari Daftar Gaji danlampirannya,SSP, SPTJMdan SPP-LSGaji serta ADKSPP
2 Memeriksa danmenandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gajidan Surat Setoran Pajak(SSP) gaji
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP- DIPA/POK/BAS
1 hari Ditandatanganinya daftar gaji,Rekap Gaji,halaman luardaftar Gaji danSSP gaji
3 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dan seluruhdokumen pendukungnya;Menandatangani daftargaji, Rekapitulasi gaji,halaman luar daftar gaji,SPP-LS Gaji,SPTJM
- Daftar Gaji danlampirannya yangtelah ditandatanganiPPABP danBendahara- Draft SPP-LS dan
SPTJM/DIPA- POK/BAS/ATK
2 hari Ditandatanga-ninya SPP-LSGaji, SPTJM,Daftar Gaji danseluruhdokumenpendukung olehPPK
4 Memeriksa, mengoreksiSPP-LS Gaji dandokumen pendukungnyaserta melakukanpengujian gaji;Menandatangani SPP–LSGaji dan Surat SetoranPajak (SPP) serta HasilPengujian Gaji
- SPP-LS Gaji,SPTJM, Daftar Gajidan lampirannyayang telah ditanda-tangani oleh PPK,bendahara danPPABP, SKPerubahan dataPegawai
- Aplikasi GPP
2 hari Disetujui danditandatanganinya SPP-LS Gaji,SSP serta Hasilpengujian gaji
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan UmumPeraturan Sekretaris
MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan danPertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan menelitiAbsensi dan menyerah kePPABP untuk membuatdaftar permintaan uangmakan
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
30menit
Diterima dandiserahkannyaabsensi yangsudah valid
2 Membuat dan menandata-ngani rekapitulasi dandaftar pembayaran uangmakan;Membuat Surat PotonganPajak (SSP), SPTJM danSPP-LS beserta seluruhdokumen pendukungnya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) BELANJA PEGAWAI
( PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG LEMBUR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan RKA-K/L2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap/ PPSPM
PPABP Bend. PPK Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Rekapdaftar hadir Lembur danSPK Lembur yangditerbitkan oleh KPA danmenyerahkan ke PPABPuntuk membuat daftarpermintaan uang lembur
- Absensi danrekap daftarhadir yang telahditandatanganioleh pimpinan
1 jam diterimanyaabsensi, SPK danabsensi lemburyang valid olehPPABP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA (PREPAID) / PERSEKOT GAJI
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. UU No 14 Tahun 2015 Tentang APBN5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Sub Bagian Kepegawaian- SOP Penyusunan Laporan Keuangan
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka seluruh hakim dan pegawaiterlambat menerima gaji; dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP.nomor 53 tahun 2010 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Daftar gaji yang ada di GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penerbitan SPP-LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian4. SOP Sub Bagian TU dan RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeuangan/PPSPM
PPABP PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti SKMutasi/SK Pensiun dariKepegawaian.Meneruskan ke PPABPuntuk pembuatan SKPPGaji
- SK Mutasi / SKPensiun
30menit
SK Mutasi/Pensiun yangtelah diteliti
2 Menerima SKMutasi/Pensiun, menelitidan membuat konsep/netSKPP Gaji sertalampirannya
- SK Mutasi / SKPensiun- Komp, Printer- Aplikasi GPP- Dosir Pegawai
1 hari Konsep/netSKPP Gaji danSurat PengantarPengesahan
3 Menerima, meneliti danmemaraf konsep/netSKPP Gaji dan SuratPengesahan
- SKPP Gaji- Surat
Pengesahan- Dosir Pegawai
1 jam Konsep/netSKPP Gaji yangsudah diparaf
4 Menerima, meneliti danmenandatanganikonsep/net SKPP Gaji,surat pengatarpengesahaan dan dosirpegawai
- SKPP Gaji yangsudah diparaf- Surat
Pengesahan- DosirPegawai
30menit
Suratpengesahan danSKPP yangtelahditandatangani
5 Menerima dan memberinomor surat pengantarpengesahan dan nomorsurat penerbitan SKPP
- Surat Pengantarpengesahan danSKPP sertalampiran yangtelah ditandatangani
- Buku Agenda
30menit
TercatatnyaSKKP dalamBuku AgendaSurat
6 Mengantar SKPP sertalampirannya ke KPPNuntuk mendapatPengesahan
- Surat pengesahandan SKPP yangtlh ditandatangani
- KIPS- Buku ekspedisi
surat keluar
2 jam DiterimanyaSKPP danlampiranya olehKPPN
7 Mengambil SKPP yangtelah disahkan oleh KPPNdan membuat suratpengantar untukditeruskan ke SatkerTujuan
- KIPS- Bukti penerimaan
SKPP oleh KPPN
2 jam SKPP yangtelah disahkanKPPN
8 Memberi nomor suratpengantar dan mengirimSKPP serta dosir pegawaike satker tujuan melaluisub bagian TU & RT
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SPPD DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalan Dinas DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran2. SOP Penerbitan SPP-LS/UP/TUP3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan4. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap Bend. PPK KPA Pelaks.
PerjadinPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima,meneliti surattugas dan meneruskanke Bendahara untukdiproses
- Surat tugasperjadin- DIPA/POK- ATK
30menit
Koreksi surattugas perjadin
2 Menerima,meneliti surattugas, membuat SPPD,kwitansi, rincian biayaperjadin danmengagendakan dalampengawasan perjadin
- Surat tugas- Kartu
Pengawasan- DIPA/POK/BAS/
SBU- ATK
1 hari Draft SPPD danseluruhlampirannya
3 Menerima, meneliti danmenandatanganikwitansi, rincian biayaperjadin dan memarafkonsep/net SPPD
- Surat tugas- Draft SPPD dan
lampirannya- DIPA/POK/BAS/
SBU/ATK
1 jam Ditandatanganinya Kwitansi danRBP sertadiparafnya draftSPPD
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahSOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) BENDAHARA
(PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Bend. PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan daftarnominatif pembayaranhonorarium tidaktetap, perjadin dan LSbend. lainnya
- SK, surat tugas,dan dokumenyangdipersyaratkanlainnya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
2 Menerima dan menelitidraft daftar nominatifpembayaran perjadi,honorarium tidak tetapdan daftar nomintaiflainnya
- Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya
1 hari Draft daftarNominatifpembayaran danlampirannya yangvalid
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
PPK Staf Keu& Lap PPSPM Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, meneliti Tagihan daripara penerima hakMeneruskan dokumen tagihanke sub bagian keuangan.
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TKT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di LingkunganMA dan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP LS Belanja Pegawai2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan3. SOP Sub Bagian Kepegawaian & IT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan Jaringan
internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
MBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu&Lap
StafKeu &Lap
Bend. KPAKetua/WakilKetua
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, memeriksarekap daftar hadir daribagian kepegawaianMeneruskan ke stafkeuangan untukpengajuan TKK
- Rekap.kehadiranpegawai- Daftar
kehadiranpegawai
30menit
Rekap daftarhadir yang telahdiverifikasi
2 Membuat daftarperhitunganpembayaran TKKberikut lampirannya.
- Rekap. Absen- Daftar Hadir- Aplikasi
Komdanas- Internet- ATK
1 hari Perhitunganpembayarantunj. Khususkinerjaberdasarkanabsensipegawai
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP VERIFIKASI TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (TKK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/ 2014tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MAdan Peradilan di Bawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Permintaan TKK Tingkat Satker2. SOP Surat Masuk dan Keluar Sub Bag. Keu & Lap3. SOP Sub Bagian TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPAKasubbag
Keu&Lap
VerifiktorKabagUm &
KuPersyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dokumenpermintaan TKK dari PN se-Sulteng dan mendisposisi kekasubbag. Keu & Lap untukdiproses
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN DAN VALIDASI PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 |1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetorandan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran danPenundaan Pembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayarandan Penyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran Pajaktidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PengeluaranKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Memungut pajak dari pengelolanAPBN
Perhitungan pajak 1 hari Uang hasilpemungutan pajak
2. Membuat SSP elektronik melaluie-billing website pajak go.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar id e-billing
3 Memeriksa validitas lembar id e-billing
Lembar id e- billing 1 jam Lembar id e-billingtelah diperiksa
4 Menyetor Pajak ke Bank Persepsiatau ATM
Uang setoran danLembar id e- billing
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) ke aplikasikonfirmasi dan mengirim ADKKonfirmasi ke KPPN untuk divalidasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran Pajak dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
6 Mencatat setoran kedalamaplikasi SILABI dan Komdanas
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
1 hari Dibukukannya datapajak
7 Mengarsipkan file setoran pajakdan lampirannya ke dalam filearsip
Lembar BPNFile box
30menit
Terselesaikanyaproses penyetoranPajak
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada MahkamahAgung dan. Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
3. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
4. PMK No. 80/Pmk.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal JatuhTempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak
5. PMK No : 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran danPenyetoran Pajak
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Koneksi Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penyetoran PNBP tidakbisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Laporan Pajak
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Bend. PenerimaanKasubbag
Keuangan danPelaporan
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima setoran PNBP dariKasir atau pihak lain
Uang setoran 1 hari Uang setoran dancatatan perkaraputus
2. Membuat SSBP melaluiwebsite simponi.kemenkeugo.id
Uang setoran dankoneksi internet
30menit
Lembar SSBP
3 Memeriksa validitas lembarSSBP
Draft lembar SSBP 1 jam Lembar SSBP telahdiperiksa dan valid
4 Menyetor PNBP ke BankPersepsi atau ATM
Uang setoran danLembar SSBP
1 hari Lembar BPN (BuktiPenerimaanNegara) dan NTPN
5 Menginput data BPN (BuktiPenerimaan Negara) keaplikasi konfirmasi danmengirim ADK Konfirmasi keKPPN untuk di validasi
Lembar BPN (BuktiPenerimaan Negara)dan NTPN
30menit
Terekam datasetoran PNBP dandivalidasinya datasetoran oleh KPPN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. PP No 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangBerada di Bawahnya
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja NegaraDilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum3. Perdirjen Pajak No. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP OrangPribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisian
4. Perdirjen Pajak No. PER - 01/PJ/2017 tentang penyampaiansurat pemberitahuan elektronik
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Belanja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Laporan SPT tidakbisa terlaksana dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf BendaharaPengeluaran
Pegawai/Wajip Pajak
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data awalseluruh pegawai sebagai WP
Rekap penghasilantahun dan dan buktipotong dari apl GPP
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN KOREKSI DATA / RALAT SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PANGAJUAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16/Pb/2014.Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum :1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan KerjaPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang PedomanPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POK
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaananggaran tidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akandiberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Bend. KasubagKeu&Lap PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pembukuanberdasarkan dokumensumber/transaksi
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT SATKER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan Akun
Standar DIPA, POKPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Laporan Keuangantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK) TINGKAT WILAYAH
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;]2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat4. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Kualifikasi Pelaksana :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :1. SOP Penyusunan LK Tkt Satker2. SOP Penyusunan BMN Tkt. Wilayah3. SOP Sub Bag TU & RT
Peralatan/Perlengkapan :1. Peralatan Komputer/Laptop, scanner, printer dan
Jaringan internet2. Buku-buku referensi, Standar Biaya Umum, Bagan
Akun Standar DIPA, POKMBPeringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggarantidak terlaksana dengan baik; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KasubbagKeu &Lap
PetugasSAI Tkt.Wilayah
KabagUm&Lap KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan meneliti LKberikut ADK dari UAKPAsatkerMeneruskan ke UAPPAWilayah untuk diproseslebih lanjut
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN (MANUAL)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Laporan SAKPA/SAIBA
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer (Terinstal Aplikasi SAIBA danKOMDANAS).
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyerapan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Mengupload backupSAIBA ke Komdanasdan menginput datarealisasi per MAKsecara manual keKomdanas
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Laporan Penyerapan Anggaran3. PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat4. PMK No. 270/PMK.01/2014 tentang penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada PemerintahPusat
5. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer dan Internet
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak bisaterkontrol dengan baik, dan pelaksana SOP akan diberikan sanksisesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data realisasi anggaran.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Usulan
Penetapasn status
penggunaan BMN
dari Satker
Laporan SIMAK-
BMN, Daftar Barang
yang akan
ditetapkan
penggunaannya
1 hari Diterimanya
surat usulan
PSP
2 Memeriksa/koreksi
kelengkapan usul
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari lengkapnya
data usulan
yg diperlukan
3 Mengesahkan
usulan PSP BMN
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari Ditandatanga-
ninya usulan
4 Membuat surat
pengantar dan
Mengajukan usulan
PSP ke BUA untuk
BMN < 100 Jt dan
KPKNL untuk BMN
> 100 Jt
Surat Pengantar,
Data Usulan1 hari terbitnya surat
pengantar
usulan PSP
dari PT
5 Mengirimkan Surat
Usulan PSP Melalui
TU&RT dan
mengarsipkan
pertinggal dlm file
arsip
Surat Pengantar,
Data Usulan1 jam terselesaikan
proses usul
PSP
T
Y
T
Y
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Tuntutan GantiRugi BMN akan terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/ KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima usulanTuntutan Ganti RugiBMN dari Satker
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SIMAK BMN
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Orga nisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik5. PMK No.246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,Jaringan Internet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pendistribusian surat masykterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuaidengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yangberlaku
Pencatatan dan Pendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data LaporanPersediaan Semester /Tahunan
Data aplikasiPersediaan
1 Hari Terhimpunnyadata mentahlaporan
2. Menginput data persediaandan menginput data masukkeluar
Data keluar masukPersediaan
1 Hari Terekamnyadata barangpersediaan
3. Menunjuk Panitiapemeriksaan barang
SK Panitia 1 Hari Diauatnya SKPanitiaPemeriksanBarang
4. Memeriksa barangpersediaan dengan mengecekbarang riil digudang
Laporan Persediaan 1 Hari Diperiksannyabarangpersediaan
5. Membuat Berita AcaraOpname Fisik Persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
6. Menandatangani berita acaraopname fisik
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
7. Menghimpun Berita acaraopname dan menginput keaplikasi persediaan
BA Opname Barang 1 Hari BA OpnameBarang
8. Membuat Laporan persediaan Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaan
9. Menandatangani LaporanPersediaan
Laporan Persediaan 1 Hari LaporanPersediaanyang telahditandatangani
10 Menjilid Laporan Persediaanyang telah selesai
Laporan Persediaan 1 Hari TerjilidnyaLaporanPersediaan
11 Back Up data dan pengirimanLaporan ke Korwil, KPKNLdan aplikasi SIMAK -BMN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK BMN TINGKAT SATUAN KERJA DAN REKONSILIASI (SEMESTER DAN TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan SIMAK – BMN TktSatker menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun bahan LaporanSemester atau Tahunan
Data SP2DdanPersediaan
1 Hari Tersedianya datainventarisasibarang
2. Menginput data ke dalamaplikasi SIMAK-BMN danmengkompilasi dengan datapersediaan
Datainventarisasibarang
1 Hari Terekamnya datainventarisasibarang
3. Mengirim ADK SIMAK-BMNke SAKPA untuk rekonsiliasiinternal dan ke KPKNLuntuk rekon eksternal
ADK barangpersediaan
1 HariTerselesaikannyarekonsiliasi data
4. Membuat Berita AcaraRekonsiliasiInternal/eksternal semesterdan tahunan
Data hasilrekon yangvalid
1 Hari Tersedianya BeritaAcara Rekonsiliasiinternal/eksternal
5. Mengupload ADK BMN keKomdanas dan mendowloaddraft Lap.BMN dan CRBMNdari Komdanas
ADK SIMAKBMN yangValid
1 HariTerunduhnya draftlaporan BMN danCRBMN
6. Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang diunduhdari komdanas
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN SIMAK-BMN KORWIL DIPA 03 DAN REKONSILIASI (SEMESTER/TAHUNAN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
DasarHukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara
Rekonsiliasai Barang Milik Negara dalam Rangka PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :MesinTelp., Fax, PC, Printer, Scanner, MesinFotokopi, JaringanInternet, ATK , buku register agenda surat
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan BMN Tingkat WilayahKorwil 03 menjadi terhambat; dan pelaksana SOP akan diberikansanks isesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturanlainnya yang berlaku
PencatatandanPendataan :Perekaman/input data ke komputer
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun data SIMAK-BMN Semesteran/TahunanPT dan PN se-Sulteng
Lap.BMN,BAR Internal,BAR KPKNL,ADK SIMAK-BMN
5 Hari Terhimpunnyabahan laporanSemesteran dantahunan
2. Menginput bahan laporankedalam aplikasi SIMAK-BMN Wilayah dan rekonsiliasiinternal dengan UAPPA-W
ADK SIMAKBMN PT danPN se-Sulteng
1 Hari Terekamnyadata BMNWilayah danterbitnya BARInternal
3. Rekonsiliasi data SIMAKBMNwilayah ke DJKN
ADK SIMAK-BMN Wilayah
1 Hari BAR Eksternal
4.Mengupload ADK SIMAKBMN Wilayah ke KomdanasMA-RI
ADK SIMAK,apl.Komdanaskon. Internet
1 Hari TerekamnyaADK SIMAKBMN padaKomdanas
5.Mendownload LaporanUAPPB-W dari KomdanasMA-RI
Komdanas, koneksi Internet
1 Hari draft lap.BMN,CRBMN danlampirannya
6.Mengedit draft laporan BMNdan CRBMN yang telahberhasil di download
Laporan hasilrekonsiliasi
1 Hari Tereditnya draftlap.BMN,CRBMN danlampirannya
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI TANAH PEMERINTAH (SIMANTAP)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan5. SE DJKN Nomor SE-2/KN/2013 tentang Identifikasi dan
Pendataan Serta Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi BarangMilik Negara Berupa Tanah Pada Kementerian/ Lembaga
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Laporan SIMAK Tingkat Satuan Kerja
Peralatan/Perlengkapan :1. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internet2. Laporan SIMAK BMN Tahunan3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka laporan Aset TanahPemerintah tidak bisa diketahui secara akurat; dan pelaksanaSOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan SIMANTAP
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM & KU
Sekretaris/KPB Ketua
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Menghimpun danmenginput BahanLaporan Aset BarangMilik Negara berupahtanah kedalam aplikasiSIMANTAP
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya danterekamnya datatanah BMN.
2. Memeriksa danmengoreksi draft laporandata tanah BMN
Data laporanAset tanahBMN
1 Hari Lengkapnyadata SIMANTAPyang Valid
3. Mengesahkan draftLaporan data tanah BMNdan dokumenpendukungnya
SuratPengantar,Laporan
1 HariditandatanginyaLap. SIMANTAP
4. Membuat Suratpengantar LaporanSIMANTAP BMN ke BUAcq. Biro Perlengkapandan KPKNL
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Tersedianyadraft SuratPengatar Lap.SIMANTAP
5. Menandatangani suratpengantar
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Ditandatanganinya suratpengantar Lap.SIMANTAP
6. Mengirimkan LaporanSIMANTAP melalui SubBagian UM & RT danmengarsipkan pertinggalkedalam file arsip.
SuratPengantar,Laporan
1 Hari Terselesaikannya laporan asetbarang miliknegara berupatanah
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (WASDAL BMN)
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah3. Permenpan nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik4. PMK No. 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan & Pengendalian BMN5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :a. Mesin Telp., Fax, PC, Printer, Scanner, Mesin Fotokopi,
Jaringan Internetb. Laporan SIMAK BMN Tahunanc. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengawasan internal BMN akanterhambat; dan pelaksana SOP akan diberikan sanksi sesuai dengan PPnomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :1. Laporan Wasdal Tahunan
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KasubagKU & LAP
KabagUM&KU
Sekretaris/KPB Ketua Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menghimpun bahan danmembuat draft laporanPengawasan danpengendalian (Wasdal)BMN tahunan
LaporanSIMAK-BMN
1 Hari Tersedianya draftlaporan WasdalBMN dari AplikasiSIMAN
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier
T
Y
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No.1 Palu-94117Telp.: (0451) 454866; 425053; 424784
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENGAJUAN PERUBAHAN / PENONAKTIFAN DATA SUPPLIER
Dilarang Mengandakan/Mencopy Dokumen ini tanpa persetujuan manajeman TAPM PT-SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum :1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. PP No. 82 tentang Penyelanggaran sistem dan transaksi
elektronik3. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan4. PMK No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting sistem
perbendaharaan dan Anggaran Negara5. Perdirjen Perbendaharaan No Per-58/PB/2013 tentang
Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SistemPerbendaharaan dan Anggaran Negara
Kualifikasi :1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan :- SOP Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan :Peralatan Komputer
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan perubahan datasupplier tidak bisa terkontrol, dan pelaksana SOP akan diberikansanksi sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 dan peraturan lainnyayang berlaku
Pencatatan dan Pendataan :Data supplier
NO AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf KU&LAP /PPABP PPK / KPA Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menginventarisir data suplieryang mengalami perubahan
- SK Mutasi- Data perubahan
Nama dan ataurekening suplier
1 hari Hasil Inventarisirperubahan /penonaktifan datasuplier
2. Membuat surat PengajuanPerubahan/penonaktifan datasuplier ke KPPN
- Data Inventarisirsuplier
1 jam Draft SuratPengajuan
3 Memeriksa dan menandatanganidraft surat pengajuanpenonaktifan data suplier
- Draft Suratpengajuan
1 jam Surat Pengajuan
4 Mencatat surat pengajuan kedalam buku agenda surat keluarkeuangan
- Surat Pengajuanyang sudahditandatangani
30menit
Tercatatnya surat kebuku agenda suratkeluar keuangan
5 Mengantar surat Pengajuanpenonaktifan data supplier keKPPN
- Surat Pegajuan 1 hari Diterimanya suratpengajuanperubahan/ penon-aktifan data supplieroleh KPPN
6 Mengarsipkan file suratPengajuan penonaktifan datasupplier ke dalam file arsip
- Surat perubahan/penonaktifan datasupplier.
- File box
15menit
Terselesaikanyaperubahan / penon-aktifan data suplier