TANGGUNG JWB BHP (Weesen Boedelkamer ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_Tanggung Jawab BHP.pdf · 2.Insolvensi Likuidasi berangsur -angsur Makalah di sampaikan dalam bentuk

TANGGUNG JWB BHP (Wees en Boedelkamer) dlm Pelayanan Hukum selaku kurator setelah

berlakunya UU N.37/2004 tentang kepailitan

Oleh:Dr.H.Budi Untung,SH,CN,MM.

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Apa itu kepailitan ?

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaanDebitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini.

Sedangkan dalam Pasal 1 AK 4 dalam R.u.u

Kepailitan adalah sita umum atas segenap hartakekayaan seseorang atau badan hukum yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim.

(Tdk termakub tgs n tjnya Ps 10 RUU)

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Unsur – unsur Kepailitan :vSita umum

vSemua / Segenap Harta Kekayaan

Debitur. ( 1131 YO 1132 BW )

vPengurusan & Pemberesan

dilakukan Oleh Kurator

vDibawah Pengawasan Hakim

Pengawas

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Syarat untuk dapat dinyatakan Pailit :

vDebitur memiliki 2/lebih kreditur

vDebitur tidak membayar sedikitnya 1 utang yang

telah jatuh waktu tagihnya

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Akibat Hukum Pernyataan Pailit

vKehilangan Hak Mengurus & Menguasai Harta

v Akibat Hukum Terhadap Hibah

v Akibat Hukum Terhadap Pembayaran Utang

v Akibat Hukum Terhadap Surat-surat Berharga

v Akubat Hukum Terhadap Orang yang Punya Utang & Piutang

v Akibat Hukum Terhadap Hak Tanggungan Gadai

v Akibat Hukum Bagi S I yang Melakukan Perjanjian Pisah

Harta Maupun Campur

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Tugas dan Tanggung Jawab BHP dalam Ps 69 UU No : 37/2004 tentang kepailitan Yo Ps 42 RUU BHP selaku Kurator

Yang Tugasnya melakukanPengurusan dan atau Pemberesan

Harta Pailit

Tujuannya HartaKepailitan Tersebuttidak di Pindahkan PadaPihak ke 3 yang dapatMerugikan Kreditur

Bagaimana Tanggung jwbnya ?

Kurator bertanggung jawab Terhadap kesalahan / kelalaiannya dalam melakukan tugas Pengurusan danatau Pemberesan Harta yang Menyebabkan Kerugianterhadap Harta Pailit. (Pasal 72)

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Hukum Keluarga

Hukum Benda

Hukum Perjanjian

Hukum Kepailitan

Tugas-tugas Wewenang BHP

1131 BW 1132 BW

Yang Menjadi Jaminan Utang Seseorang / Badan bukanhanya Harta yang Sudah ada Saja akan tetapi yang akanada dikemudian hari menjadi jaminan kredit

Pengurusan

•Mengumumkan Kepailitan

• Pencatatan Hukum dr Debitur Pailit

• Memanggil Debitur Pailit

• Mengirim Surat

Pemberesan

•Mengajukan Permohonan kepada Hakim

Pengawas untuk dapat menjual secara lelang harta

Kekayaan Debitur Pailit

• menyusun daftar Pembayaran untuk dimintakan

Persetujuan Hakim Pengawas

• Melaksanakan Pembagian

• Mengumumkan Bahwa Telah Berakhirnya Kepailitan

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Berakhirnya Kepailitan

1.Perdamaian yang ditawarkan Debitur Pailit kepada semua Kreditur ( Pasal 166 )

2.Insolvensi Likuidasi berangsur - angsur

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Bagaimana Dengan Sanksi Hukumannya ?Dalam Pasal 72 UUK tidak dijelaskan BagaimanaBentuk tanggung jwbnya ?

Pasal 80 STB 1872 N : 66Ketentuan tentang Pembuatan Perhitungan & Pertanggung jawaban

v Mengganti Kerugian yang diambil di Harta BHP

v Karena Kelalaian Teguran dan Diberhentikan selaku Kurator

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Bagaimana Rewardnya ?

Belum ada Peraturan yang Baru jadi Masih MenggunakanPP No : 26 / 1999 Tanggal 25 Mei 1999 Tentang PNBP

v Penjualan Barang Tetap 2,5 % dari Hasil Penjualan

v Penjualan Barang Bergerak 2,5 % dari Hasil Penjualan

Jika Damai

v Nilai Modal 50 M 4 %

v Nilai Modal Lebih dari 50 M 2 %

Di luar Perdamaian

v Nilai Modal 50 M 8 %

v Nilai Modal Lebih dari 50 M 4 %

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Handicap BHP Selaku Kurator :1.Hambatan Birokratis ,perlu adanya

bts wkt penyelesaiaan

2.Hambatan Yuridis, perlu adanya PP, Permen

3.Hambatan Administratif, perluadnya sop.

4.Hambatan SDM, perlu adanya w shop u update knowledge.

Makalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHPwww.djpp.depkumham.go.id

Di mana BHP berada ?

Pasal 415 BW , YO 416 BW , YO Pasal 4 RUU

vJakartavSemarangvSurabayavMedan vPadang vMakasar

•Aceh• Sumatra Utara• Sumatra Selatan• Pekan Baru

• Riau & Bengkulu

Luasnya Wilayah KerjaUnsur Pelayanan Menjadi

tidak EfektifMakalah di sampaikan dalam bentuk PowerPoint dalam rangka Pembahasan RUU BHP

www.djpp.depkumham.go.id