TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI TERHADAP PELANGGARAN … … · pelanggaran hak konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan No.441 ... Lebih khusus terkait dengan hak konsumen, kewajiban

i

TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI TERHADAP PELANGGARAN

HAK KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.

441/Pdt.G/2013/JKT.PST

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

YUSTISIATA’WIM

D1A 013 396

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

ii

TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI TERHADAP PELANGGARAN

HAK KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.

441/Pdt.G/2013/JKT.PST

OLEH:

YUSTISIATA’WIM

D1A 013 396

Menyetujui;

iii

TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI TERHADAP PELANGGARAN

HAK KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAKARTA PUSAT NOMOR 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

NAMA : YUSTISIATA’WIM

NIM : D1A013396

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTRAK

Berkaitan dengan industri penerbangan, pelaku usaha dalam melakukan usaha

sering melakukan pelayanan terhadap konsumen, umumnya pada masyarakat, pelaku

usaha seringkali melakukan kesalahan ataupun pelanggaran terhadap hak konsumen,

dimana konsumen atau masyarakat merasa tidak nyaman atau tidak puas terhadap

pelayanan yang diterima terhadap jasa angkutan yang ditawarkan. Adapun

pelanggaran hak konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan

No.441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. yaitu telah tebukti secara sah melakukan wanprestasi

atau adanya cedera janji dari pihak Lion Air dan melakukan perbuatan melawan

hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, yang karena perbuatannya tersebut mengahruskannya

mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugika tersebut yaitu konsumen.

kata kunci: Tanggung Jawab PT. Lion Mentari Terhadap Pelanggaran Hak

Konsumen

Responsibility of PT. Lion Mentari against consumer rights violations based on

court verdict No.441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

iv

ABSRACT

related to the aviation industry, bussines actors in doing bussines often perform

service to consumers, generally to the public, bussiness often do mistakes or violation

of consumer right,where consumers or thr public feel unconfortable or not satisfied

with the service received by the transport offered. as for consumer right besed on the

verdictNo.441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. that has been proven to legally conduct

wanprestasi atau the injury of the promise of the Lion Air who committed acts against

the law No. 8 of 1999 on consumer protection because action thet require to replace

the losses suffered by disadvanteged thet is consumers.

Keywords: Responsibility of PT. Lion Mentari against consumer right.

I. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan industri penerbangan, pelaku usaha dalam melakukan

pelayanan terhadap konsumen, penumpang, pelaku usaha terhadap melakukan

kesalahan ataupun pelanggaran terhadap hak konsumen, dimana konsumen atau

masyarakat merasa tidak nyaman atau tidak puas dengan pelayanan yang diterima

atau terhadap jasa yang ditawarkan.

Adanya pelanggaran terhadap hak konsumen tentu terjadi atas kesalahan pelaku

usaha atau pengusaha itu sendiri. Dimana pelaku usaha mengabaikan hak-hak

konsumen terkait dalam penggunaan barang dan atau jasa yang ditawarkan pada

konsumen. Dengan kata lain pelaku usaha tersebut tidak bertanggung jawab atas

barang dan atau jasa yang diterima oleh konsumen, dan tanpa disadari konsumen

hanya menerima begitu saja barang dan atau jasa yang di sediakan.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar dalam memilih

barang, tetapi lebih kompleks yakni menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik

pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya

perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-

hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk

digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang

sesuai.1

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengaturan perlindungan konsumen yang

direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan

secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan

usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan

konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan.2

Lebih khusus terkait dengan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan

perbuatan yang dilarang serta ketentuan kalusula baku, diatur dalam Pasal 4 (h),Pasal

7, Pasal 12 dan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

1http://mardyantongara.wordpres.com/2013/04/16/perlindungankonsumen/,makalah

perlindungan konsumen, disusun oleh Abdul Kabir Bagis.

2Op.Cit. http://mardyantongara.wordpres.com/2013/04/16/perlindungankonsumen/

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab PT. Lion Mentari Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen

Berdasarkan Putusan Pengadilan No.441/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst.

Tanggung jawab secara umum

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau

perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab

juga berarti berbuat sebagai wujudan kasadaran akan kewajibannya. Manusia

pada hakikatnya adalah mahluk yang bertanggung jawab.

Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian.

Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko

atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur

terhadap orang lain, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab,

orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya. Selain

itu juga orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban demi

kepentingan orang lain.3

Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah

sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan

terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab

dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kewajiban dibagi

3Yogiearieffadillah.worldpress.com, Makalah Manusia dan Tanggung Jawab, diakses tanggal

15 agustus 2017

menjadi 2 macam, yaitu : a. Kewajiban Terbatas. Kewajiban ini tanggung

jawab diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya undang-undang larangan

membunuh, mencuri yang disampingnya dapat diadakan hukuman-hukuman. b.

Kewajiban tidak Terbatas. Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan

kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih

tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan.

Berdasarkan putusan pengadilan No. 441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst telah

menjelaskan bahwa Mauliate Sitompul telah melakukan perbuatan melawan

hukum, adapun asas yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang

menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan

hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang

melakukan) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan itu.

Selanjutnya dikatakan dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum

disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya

menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu),

yang : 1. Melanggar hak orang lain. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum

dari yang melakukan perbuatan itu. 3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun

asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau

barang orang lain.

Dengan penafsiran luas atas Putusan pengadilan No.

441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst ini diketahui tentang rumusan perbuatan melawan

hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang dituntut agar tidak

dijatuhi hukuman semena-mena untuk membayar ganti rugi atau dengan kata

lain untuk membatasi pertanggungjawaban atas tuntutan gant rugi yang

dianggap terlalu luas.

Berdasarkan putusan di atas juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pelaku usaha,

tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 4 (h), pasal 7, pasal 12,

serta pasal 18. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan

perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat

perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan

melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain : 1. Adanya suatu pelanggaran

hukum. 2. Adanya kesalahan. 3. Terjadinya kerugian. 4. Adanya hubungan

kausalitas.4

Tanggung Jawab PT. Lion Mentari atau Maskapai Penerbangan Didalam

putusan No.441/pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

Dinyatakan bahwa selaku pelaku usaha, tindakan tergugat tersebut

bertentangan dengan pasal 4 Pasal 7, Pasal 12, Pasal 18 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4Analisis penulis

Kasus posisi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat No.

441/pdt.g/2013/pn.jkt.pst yaitu:

Pertama: Telah terjadi peristiwa hukum perjanjian antra seorang bernama

MAULIATE SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., dengan badan hukum penerbangan

yaitu maskapai AIR ASIA. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 2 Agustus

2013 dimana MAULIATE SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., telah membeli tiket

pesawat Air Asia dengan tujuan Denpasar Bali berangkat dari

Jakarta.Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua belah pihak sama-sama telah

malaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan haknya dengan baik secara

timbal balik sehingga kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi.

Kedua: Telah terjadi peristiwa hukum perjanjian yang sama antara

MAULIATE SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., dengan badan usaha penerbangan

lain yaitu makapai Lion Air. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 3

Agustus 2013, dimna MAULIATE SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., telah membeli

tiket pesawat Lion Air rute Bali-Lombok (Bandara Ngurah Rai Bali) – asal

(Bndara Internasional Lombok).

Dalama pelaksanaan perjanjian tersebut, telah terjadi wanprestasi dari

pihak Maskapai Lion Air yaitu tidak jadi penerbangan pesawat rute Bali-

Lombok, meski demikian tidak adanya penggantian penerbangan dengan

maskapi lainya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penumpang

dibiarkan begitu saja, yang melakukan pindah penerbangan dengan maskapi

lain adalah pihak penumpang sendiri yaitu pindah pada maskapai Trans Nusa

rute Bali-Lombok dengan membeli tiket lalui pada maskapai pesawat Trans

Nusa. Perbuatan Lion Air merupakan perbuatan yang tergolong perbuatan

yang melawan hukum sehingga penumpang menuntut kerugian yang

dialaminya tersebut.

Ketiga: Telah terjadi peristiwa hukum yang sama antara MAULIATE

SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., dengan PT. Lion Air yaitu pada tanggal 4

Agustus 2013 MAULIATE SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., telah membeli tiket

pesawat Lion Air rute Lombok-Bali. dalam perjanjian tersebut juga telah

terjadi cedera janji dari pihak Lion Air karena penerbangan Lion Air tidak ada

rute Lombok-Bali sesuai yang tertera dalam tiket yang dijual. Namun

demikian pihak Lion Air melakukan penggantian pesawat lain yaitu Wings

Air merupakan satu maskapai dengan Lion Air yang artinya pihak Lion Air

tersebut menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap hak penumpang

sehingga penumpang tersebut tidak menderita kerugian meskipun tidak

sebgaimana dengan perjanjian awal.

Berdasarkan kasus ini kasus posisi tersebut diatas, terdapat tiga

maskapai yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1. Maskapai Air Asia Rute Jakarta-Dnpasar Bali

2. Maskapai Lion Air Rute Denpasar-Lombok

3. Maskapai Transnusa Rute Lombok-Denpasar.

Dari ketiga maskapi tersebut, dalam perjanjian yang telah melakukan

perbuatan yang belawan hukukum atau dengan kata lain wamprestasi yang

menimbulkan kerugian bagi penumpang adalah maskapi penerbangan Lion

Air Rute Denpasar-lombok dengan perjanjian penerbangan tanggal 3 Agustus

2013.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, telah terjadi perbuatn melawan

hukum yang dilakukan PT. Lion Air, oleh karena perbuatan itu telah

menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saudara MAULIATE

SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., atas kerugian yang dideritanya tersebut, maka ia

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang pada pokoknya tersebut:

1. MAULIATE SITOMPUL,Amd,S.E,S.H., pekerjaan Advokat/ pengacara

berkantor pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Hemat II No.2

RT.009 RW.003 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,

Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

2. PT. Lion Air diwakili oleh Rusdi Kirana selaku Direktur Utama PT. Lion

Mentari, beralamat di Gedung Lion Air Tower Jalan Gajah Mada No.7,

Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili

hukum dan diwakili oleh Kuasanya Dr. Harris Arthur

Hedar,S.E.,S.H.,M.H., Achmad Fauzan,S.H.,LL.M,

Nusirwin,S.H.,M.Hum, Nancy Syavois Allen Wondal,S.H., dan Ricko

Nugraha, S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum ARTHUR-

MISY’AL & ASSOCIATES, beralamat di Lion Air Tower lantai 5 Jl.

Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bila mana Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan

mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon agar putusan dijatuhkan seadil-

adilnyamenurut hukum Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah

ditetapkan para pihaktelah hadir dipersidangan yaitu pihak Penggugat datang

menghadap sendiri,sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasanya

Nusirwin,S.H.,M.Hum,Advokat pada Kantor Hukum ARTHUR-MISY’AL &

ASSOCIATES, beralamat diLion Air Tower lantai 5 Jl. Gajah Mada No.7

Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013 .

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan kepada kedua

belahpihak yang bersengketa untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil,

sehinggaselanjutnya dipersilahkan kepada pihak yang bersengketa untuk

bermediasi,dengan mediator yang telah disepakati, yaitu : Aroziduhu

Waruwu,S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun juga

tidak berhasilsehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

ugatanPenggugat, dalam hal mana Penggugat mengatakan ada perubahan

dalamgugatannya, sebagaimana dalam surat perubahan gugatan Nomor :

005/MS&P/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013.

Selanjutnya atas gugata Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut

oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut, telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Adapun putusan yang berisikan tentang tanggung jawab PT. Lion Mentari

terhadap pengguna jasa angkutan berdasarkan Putusan

No.441/pdt.G/2013/PN.JKT.PST, yakni : 1. Menolak eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan Penggugat. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian

yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga

ratus rupiah). 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). 6. Menolak gugatan

Penggugat selain dan selebihnya.

Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor

441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berlaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Berdasarkan putusan pengadilan No. 441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst telah

menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

kemudian Pengertian perbuatan melawan hukum sendiri adalah akibat dari suatu

perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun

akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukumharus

mengganti kerugian yangdiderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut.

Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbulah suatu

ikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Hal ini

sudah di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan

melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian

tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa setelah tahun 1919

perbuatan melawan hukum seperti tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata

bukan saja yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan

dengan kaedah-kaedah norma sosial dan norma-norma yang lain.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan perkara mengenai

Tanggung Jawab PT. Lion Mentari terhadap pengguna jasa angkutan

berdasarkan Putusan No.441/pdt.G/2013/PN.JKT.PST, yakni : 1. Menolak

eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

yang merugikan Penggugat. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian

yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga

ratus rupiah). 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). 6. Menolak gugatan

Penggugat selain dan selebihnya.

Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.Pengadilan menjatuhkan

putusan atas ha-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang

digugat.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang

diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data

yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi,

persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.

Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung

jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas

fakta yang terungkap dipersidangan.Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa

peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak

tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun

doktrin atau ajaran para ahli.5

5Pn-tilamuta.go.id. tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata

Dengan Menggunakan Trjemahan Burgerlinjk Wetboek.diakses pada hari senin tanggal 28 agustus

2017.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara apakah telah sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan

adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang

berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim

akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka

hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim

merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai

pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka

persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para

pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu

perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.

441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst telah menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan

karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan

hukum maka timbulah suatu ikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh

yang dirugikan. Hal ini sudah di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang

berbunyi : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya atas gugata Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut oleh

Majelis Hakim Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas

fakta yang terungkap dipersidangan.Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa

peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak

tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun

doktrin/ajaran para ahli.6

Berdasarkan putusan diatas maka maka dapat disimpulkan bahwa Putusan

Pengadilan Negeri No.441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku karena dari beberapa proses yang dilakukan

oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu

dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan. Oleh karena itu penulis akan

menguraikan secara lebih detail bagaimana dan tata cara dan syarat-syarat yang

harus dipenuhi oleh hakim dalam memutuskan puatu putusan. Karena apabila

terdapat sesuatu atau yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan syarat

6Pn-tilamuta.go.id. tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata

Dengan Menggunakan Trjemahan Burgerlinjk Wetboek.diakses pada hari senin tanggal 28 agustus

2017.

yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka putusan yang dihasilkan

menjadi cacat hukum dan bahkan akan menjadi batal demi hukum.

III PENUTUP

Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang telah dibahas diatas dapatlah diambil kesimpulan

sebagai berikut: 1. Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti secasa sah tergugat telah melakukan

wanprestasi atau cedera janji dan melakukan perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh PT. Lion Air yang bertentangan dengan pasal 4 (h), pasal 7, pasal 12,

pasal 18. Yang mengharuskan tergugat bertanggung jawab dengan membayar ganti

rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen, adapun ganti kerugian

dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan No.441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst adalah

mengharuskan Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat

sebesar Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan Menghukum

Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam

belas ribu rupiah). 2. Putusan Pengadilan No. 441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. sudah

sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal mana

pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa telah dirugikan

karena pelaku usaha terbukti secara sah dan bertentangan dengan Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 pasal 4 (h), pasal 7, pasal 12, pasal 18 tentang Perlindungan

Konsumen dan dalam perjanjian tersebut terbukti telah terjadi wanprestasi yang

dilakukan oleh PT. Lion Air yang mengharuskan tergugat bertanggung jawab dengan

mengganti kerugian yang telah diderita konsumen tersebut sesuai dengan pasal 1365

KUH Perdata yang menjelaskan tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa

kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, dan menggantikerugian tersebut.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka Peneliti memberiakan saran sebagai

berikut : 1. Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat

dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam

menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.Dengan

lahirnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diharapkan upaya perlindungan konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan.

Lebih khusus terkait dengan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan perbuatan

yang dilarang serta ketentuan kalusula baku, diatur dalam Pasal 4 (h),Pasal 7, Pasal

12 dan Pasal 18. 2. Berdasarkan isi putusan hakim yang sudah dijelaskan dalam

putusan pengadilan negeri No. 441/pdt.G/2013/Jkt.Pst adapun tanggung jawab PT.

Lion Mentari terhadap pengguna jasa angkutan berdasarkan Putusan

No.441/pdt.G/2013/PN.JKT.PST, yakni : 1. Menolak eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 3. Menyatakan

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. 4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat

sebesar Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah). 5. Menghukum

Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam

belas ribu rupiah). 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DAFTAR PUSTKA

Peraturan Perundang-Undagan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Internet

Pn-tilamuta.go.id. tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara

Perdata Dengan Menggunakan Trjemahan Burgerlinjk Wetboek.diakses pada

hari senin tanggal 28 agustus 2017.

http://mardyantongara.wordpres.com/2013/04/16/perlindungan konsumen/,makalah

perlindungan konsumen, disusun oleh Abdul Kabir Bagis.

Op.Cit. http://mardyantongara.wordpres.com/2013/04/16/perlindungankonsumen

Yogiearieffadillah.worldpress.com, Makalah Manusia dan Tanggung Jawab, diakses

tanggal 15 agustus 2017.