TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYELENGGARA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45734/1/FADILATUN...pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYELENGGARA IBADAH UMRAH TERHADAP JAMAAH YANG GAGAL DIBERANGKATKAN

(STUDI ATAS PT. FIRST TRAVEL)

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FADILATUN NISA NIM : 11150480000005

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440H / 2019M

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fadilatun Nisa

Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Desember 1997

NIM : 11150480000005

Fakultas / Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhisalah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di UIN SyarifHidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah sayacantumkan dengan ketentuan yang beraku di UIN Syarif HidayatullahJakarta.

3. Jika dikemudian hari ditemukan hasil karya penelitian ini plagiat makasaya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif HidayatullahJakarta.

Jakarta, 13 Mei 2019

Fadilatun Nisa

(11150480000005)

v

ABSTRAK

Fadilatun Nisa. 11150480000005. “TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PENYELENGGARA IBADAH UMRAH TERHADAP JAMAAH YANG GAGAL DIBERANGKATKAN (STUDI ATAS PT. FIRST TRAVEL)”. Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2018 M.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyelenggara ibdaha umrah terhadap jamaah yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci. Tulisan ini mengkaji mengenai tanggung jawab First Travel baik secara perdata, pidana, maupun administratif atas tindak pidana yang diduga telah dilakukannya tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Jumlah korban mencapai ribuan calon jamaah umrah, dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Pemilik First Travel dikenakan hukuman pidana kurungan 20 tahununtuk Andika Surachman dan 18 tahun untuk Anniesa Desvitasari Hasibuan. Serta denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,00.

Kata kunci : Tanggung Jawab, PT. First Travel, Jamaah, gagal Berangkat

Pembimbing : 1. Dr. Supriyadi Ahmad, M.A

:2. M. Nuzul wibawa, S.Ag., M.H.

Daftar pustaka : Tahun 1976 sampai 2018

vi

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya,

penyusunan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM

PERUSAHAAN PENYEENGGARA IBADAH UMRAH TERHADAP

JAMAAH YANG GAGAL DIBERANGKATKAN (STUDI ATAS PT. FIRST

TRAVEL)” dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala

yang dihadapi saat proses penyusunan skripsi ini. Penelitian skripsi ini tidak dapat

dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh

rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang

terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum Sekretaris Program Studi

Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Supriyadi Ahmad, M.A dan M. Nuzul wibawa, S.Ag., M.H.

pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya serta kesabaran dalam membimbing sehingga peneliti dapat

menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan tepat waktu.

4. Mustolih Siradj, S.H., M.H. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus

Kuasa Hukum jamaah First Travel yang telah banyak membantu peneliti

dalam penulisan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian

skripsi dengan tepat waktu.

5. Kepala dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Kepala dan Staf Perpustakaan Utama UIN Syarif

vii

Hidayatullah Jakarta yang telah menyediakan fasilitas yang memadai guna

menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta Abuyah Muhammad Sidik Mahfudz dan Umi Siti

Fatimah, Abang tersayang Hasan As-Syaziliy, Adik tersayang Hasbiyalloh

As-Shidqiy dan Naura Azitti Shaliha yang selalu memberikan dukungan

serta doa yang tak pernah henti untuk peneliti. Semoga peneliti dapat

selalu membahagiakan dan membanggakan keluarga serta selalu dalam

ridho Allah SWT.

7. Sahabat tersayang Afiyah Qurrota A’yun yang telah mendengarkan keluh

kesan peneliti selama membuat penelitian, juga telah memberi semangat

yang tak henti kepada peneliti. Serta teman kos Nurul Saadah, Nupit, dan

Ulfah yang telah bersedia menerima peneliti beristirahat juga membagi

WiFi di kamar Kos Bu Yasri.

8. Sahabat tercinta Risye, Yola, Anjani, Sari, Iis, Vedita, Safira, Karina,

Puspa, Eka, Safira yang selalu memberikan warna dalam aktifitas

perkuliahan. Serta senior-senior yang telah sangat membantu dalam

memberikan ilmu dan memotivasi peneliti selama perkuliahan, terkhusus

Ka Berlyn, Ka Ismatun Nadhifah, Bang Badruzzaman.

9. Seluruh civitas Ilmu Hukum 2015 terkhusus Ilmu Hukum A yang selalu

memeriahkan dan sangat membantu peneliti selama di bangku perkuliahan

yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Kawan-kawan KKN

Lentera Madani 70 yang telah memberi warna selama sebulan penuh

terkhusus sahabat tersayang Anisa Fitriyani, Fitria Ayuningtyas, Jamsari,

Farhan Yazid, Wahyu Ramadhan.

10. Sahabat Forum Konstitusi dan Demokrasi Terkhusus Wely, Fauzi, Acep,

Tanzil, Tado, Desy yang telah banyak memberikan ilmu dan memotivasi

peneliti. Serta sahabat PMII Ilmu Hukum Komisariat Fakultas Syariah dan

Hukum yang namanya tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

11. Semua Pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang

telah memberikan semangat dan doa tanpa henti kepada peneliti sehingga

viii

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, peneliti berharap

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Terima Kasih.

Jakarta, 2019

Fadilatun Nisa

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv

ABSTRAK ............................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1 B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah .................. 4 C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .............................. 5 D. Metode Penelitian ................................................................... 6 E. Sistematika Penulisan ........................................................... 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB

HUKUM PERUSAHAAN JASA TRAVEL UMRAH

A. Kerangka Konseptual ........................................................... 12

B. Kerangka Teori ..................................................................... 15

C. Rivie Kajian Terdahulu ........................................................ 23

BAB III FIRST TRAVEL DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM

KEGAGALAN PEMBERANGKATAN JAMAAH UMRAH

A. Sejarah PT. First Travel ........................................................ 26

B. Dasar Hukum ........................................................................ 27

C. Praktik Bisnis PT. First Travel ............................................. 28

D. Kegagalan PT. First Travel ................................................... 31

x

BAB IV ANALISIS KASUS TANGGUNG JAWAB PT. FIRST TRAVEL

DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hubungan Hukum antara PT. First Travel dengan Jamaah .. 35

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum yang Dilakukan PT.First

Travel .................................................................................... 48

C. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT. First Travel Menurut

UUPK ................................................................................... 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 62 B. Rekomendasi ......................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 78

xi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Nomor : 83/Pid/B/2018/PN.Dpk ................ Soft Copy 2. Surat Pencabutan Izin Penyelenggara Umrah ....................................... 67 3. Surat Wawancara ................................................................................... 68 4. Surat Permohonan Dosen Pembimbing ................................................. 69 5. Riwayat Hidup Peneliti .......................................................................... 70

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan

perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah

dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Berdasarkan Kamus

Besar Bahasa Indonesia Umrah adalah kunjungan (ziarah) ketempat suci

(sebagai bagian dari upacara naik haji, dilakukan setiba di Mekah) dengan

cara berihram, tawaf, sai, dan bercukur, tanpa wukuf di padang Arafah,

yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan waktu haji atau di luar

waktu haji; haji kecil.1

Sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal

istilah konsumen.Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan

konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun

belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak

konsumen.

Istilah konsumen berasa dan alih bahasa dari kata consumer, secara

harfiyah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang

yang menggunkan barang. Begitupula Kamus Umum Bahasa Indonesia

mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-

barang hasil Industri, bahan makanan, dan sebagainya2.Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Umrah” artikel diakses pada 03 Januari 2019

pukul 11:33 dari https://kbbi.web.id/umrah 2 WJS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta :Balai

Pustaka,1976), h. 124

2

orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk

diperdagangkan.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian lebih, karena

investasi asing telah menjadi bagian pebangunan ekonomi Indonesia,

dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan

hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenal

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakannya

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

secara tidak diskriminatif

8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan

lainnya3

Maraknya penawaran pemberangkatan ibadah umrah, membuat

para pelaku usaha bersaing ketat demi mendapatkan konsumen yang

banyak. Mulai dari penawaran harga yang lebih rendah dengan fasilitas

yang menjanjikan membuat konsumen tergiur untuk menerima tawaran

3 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana,2016), h. 50

3

tersebut. Namun, pelaku usaha lupa dengan kewajibannya sehingga

melakukan penipuan yang dapat merugikan konsumen.

Tingginya animo umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah

tersebut merupakan peluang emas bagi para pebisnis. Tidaklah

mengherankan bila kemudian travel-travel atau biro-biro jasa perjalanan

wisata yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama berlomba-

lomba, bahkan bersaing dengan menawarkan kepada masyarakat sejumlah

paket-paket murah yang menggiurkan. Celakanya adalah, suasana yang

demikian itu (tingginya minat umat Islam melaksanakan ibadah umrah),

juga dimanfaatkan oleh travel-travel nakal yang ilegal, numpang untuk

meraih keuntungan semata dengan cara melakukan rekrutmen sebanyak

mungkin calon jemaah umrah dengan jurusjurus meyakinkan tanpa

memperdulikan kemungkinan dampak negatif atau kerugian yang bakal

diderita oleh para calon jemaah4.

Dalam etika bisnis menyatakan sikap bisnis tanpa tanggung jawab

sebelum kelalaian serta sikap tak acuh bisnis berubah menjadi suatu yang

berbahaya, dan pelanggaran tidak lagi menjadi pelanggaran etika semata-

mata, namun dapat berubah menjadi tindakan kriminal. Selain itu, etika

bisnis sebagai etika terapan memiliki suatu tujuan memberikan dasar

manusia kepada wadah bisnis yang terkadang terlanjur memiliki sikap

negatif, sebelum segalanya terlambat dan malapetaka lain timbul susul

menyusul memakan korban. 5

Dalam catatan Kementrian Agama ada tiga belas travel umrah yang

dicabut izinnya karena telah merugikan Jama’ah, diantaranya ialah PT.

First Anugerah Karya Wisata (First Travel), PT Amanah Bersama Umat,

PT. Mediterania Travel, Mustaqbal Lima, PT. Ronalditya, PT. Kopindo

Wisata, PT. Timur Sarana Tours & Travel, PT. Diva Sakinah, PT. Hikmah

4 Andi Salman Maggalatung, Legal Protection Against Indonesian Umrah

Jemaah,( Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No. 1, 2017), h. 176

5 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 174

4

Sakti Perdana, PT. Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours, PT.

Intercuture Tourindo, PT. Solusi Balad Lumampah, dan PT. Mustaqbal

Wisata Prima.

Sampai November 2018 masih hangat dibicarakan PT. Amanah

Bersama Umat (Abu Tours) yang telah gagal memberangkatkan 86.720

jama’ah ke tanah suci mekah. Serta PT. First Anugrah Karya Wisata (First

Travel) yang gagal memberangkatkan 63.310 calon jama’ah ke tanah suci

mekah, menurut catatan kementrian agama PT. First Tarvel dianggap telah

menggunakan dana calon jama’ah sebesar Rp. 905 miliar.

PT. First Travel menawarkan biaya ibadah umroh yang murah

senilai Rp. 14.300.000. Mereka menjanjikan akan memberangkatkan

calon jama’ah ibadah umroh satu tahun setelah pelunasan pembayaran.

Namun pada kenyataannya, hingga dua tahun berlalu para calon jama’ah

belum juga diberangkatkan ke tanah suci mekah.6

Berkenaan dengan latar belakang di atas, openeliti tertarik untuk

meneliti kasus tersebut dari perspektif hukum dengan mengkajinya ke

dalam skripsi yang berjuduladalah “TANGGUNGJAWAB HUKUM

PERUSAHAAN PENYELENGGARA IBADAH UMRAH

TERHADAP JAMAAH YANG GAGAL DIBERANGKATKAN

(STUDI ATAS PT. FIRST TRAVEL)”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan sebelumnya,

maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

a. PT. First Travel melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 8

tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah

b. PT. First Travel menetapkan biaya umroh dibawah standar

BPIU

6https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag-

evaluasi-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah diakses pada 12 November 2018 pukul 21:23

5

c. PT. First Travel tidak memenuhi hak jamaah untuk

diberangkatkan umrah

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan identifikasi masalah di atas cukup

luas, dikhawatirkan akan ada keterbatasan dari peneliti secara

keseluruhan maka penelitian hanya akan dibatasi seputar :

a. konsekuensi hukum yang harus diterapkan kepada pihak-pihak

yang terlibat dalam kasus jamaah umrah yang gagal berangkat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PT. First Travel didirikan oleh pasangan suami istri yaitu

Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan, yang

berkantor pusat di Green Tower Jl. TB Simatupang Jakarta

Selatan

c. Data yang diteliti yaitu data tahun 2017 sampai dengan 2018.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas perumusan

masalah yang diangkat ialah bagaimana tanggung jawab hukum

perusahaan penyelenggara ibadah umrah terhadap jamaah yang gagal

diberangkatkan?

Dari perumusan masalah tersebut peneliti pertegas dengan

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT. First travel dengan

jamaah?

2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan

PT.First Travel?

3. Bagaimana bentuk tanggungjawab hukum PT. First Travel

menurut UUPK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

6

1. Untuk mengidentifikasi alasan PT. First Travel tidak melaksanakan

tanggung jawab hukum sesuai dengan peraturan yang ada

2. Untuk mendekripsikan hubungan hukum PT. First Travel dengan

jamaah

3. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang

dilakukan PT.First Travel

4. Untuk mendeskripsiikan bentuk tanggungjawab hukum PT. First

Travel menurut UUPK

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sebagai tambahan

dokumentasi segi hukum dalam membahas tanggung jawab

perusahaan penyelenggara ibadah umroh terhadap jama’ah.

2. Secara praktis, penilitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat

ukum Perdata dan praktisi hukum bisnis dalam menganalisis tentang

wanprestasi dalam kasus penyelewengan dana haji dan umroh.

3. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar

Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat

memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan

dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu,

maka diterapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang

bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

yang akan diteiti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan

7

adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian

normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam suatu masyarakat Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris

yang mengacu pada kasus perusahaan penyelenggara ibadah umroh

PT. First Travel yang telah gagal memberangkatkan jama’ahnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif.Penelitian disebut

penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa yang digunakan

bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang

menggunakan penalaran. Penelitian social yang bersifat kualitatif pada

umumnya membeberkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman,

yang pengumpulan datanya dilakukan melalui interview bebas,

mendalam dan kadangkala juga menggunakan metode fokus

group.Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam

terhadap kasus-kasus yang diteliti.7

3. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder

yang artinya data sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data

sekunder ini antara lain : dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, hasil interview,

dan lain-lain. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan

hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-

7Yayan Sopyan, Pengantar Metode Penelitian (Ciputat : Lembaga Penelitian

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 26

8

putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan

hukum primer adalah:

1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018

Tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai

kekuatan mengikat tetapi membahas atau menjelaskan topik terkait

dengan penelitian berupa buku-buku terkait, artikel dalam

majalah/media elektronik, laporan penelitian/jurnal hukum,

makalah yang disajikan dalam pertemuan kuliah dan catatan

kuliah.

a. Bahan Non Hukum

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan bermakna terhadap adanya bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa

dokumen yang didapati dari wawancara kuasa hukum jama’ah umroh

yang gagal diberangkatkan sekaligus ketua Komnas Haji dan Umrah

yaitu Mustolih Siradj, S.H., M.H. yang beralamat di Kantor

Laboratorium Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95

Ciputat, Tangerang Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang

diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat

9

kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research)

yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya mencari dari

penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan,

artikel dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian agar dapat

dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu

masalah.

Selain kepustakaan penelitian ini juga menggunakan penelitian

survey, yakni metode pengumpulan data yang menggunakan

instrument wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden

atau keyinforman yang diteliti, wawancara ini harus dilakukan secara

mendalam antara peneliti dengan responden. 8

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan non-hukum diuraikan dan dihubungkan

sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih

sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan

hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang

akhirnya akan diketahui pentingnya tanggung jawab sebuah

perusahaan penyelenggara umroh terhadap calon jama’ahnya.

7. Teknik Penulisian

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode

penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku

8 Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatuah Jakarta, 2010), h. 55

10

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, tahun 2017.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab terdiri atas sub-sub

bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan

yang diteliti. Adapun urutan setiap bab dan pokok pembahasannya adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahulu yang isinya antara lain

memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, merode penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TANGGUNGJAWAB

PERUSAHAAN TRAVEL UMRAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai :

a. Kerangka Konseptual

b. Kerangka Teoritis

c. Riview studi terdahulu.

BAB III FIRST TRAVEL DAN TANGGUNGJAWAB

HUKUM KEGAGALAN PEMBERANGKATAN

JAMAAH UMRAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai :

a. Sejarah PT. First Travel

b. Dasar Hukum

c. Perkembangan PT. First Travel

d. Praktik bisnis PT. First Travel

e. Kegagalan PT. First Travel

BAB IV ANALISIS TANGGUNGJAWAB PT. FIRST

TRAVEL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-

UNDANGAN

11

Dalam bab ini akan dibahas mengenai :

a. Hubungan hukum antara PT. First Travel dengan

jamaah

b. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan

PT.First Travel

c. Bentuk tanggungjawab hukum PT. First Travel

menurut UUPK

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian dan dilengkapi juga dengan rekomendasi.

12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM

PERUSAHAAN JASA TRAVEL UMRAH

A. Kerangka Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan adalah hasil

meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya): ~ nya meleset; perbuatan meninjau: Umum adalah mengenai

seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang

khusus (tertentu) saja1.

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah

kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh

dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dsb). 2Atau hak fungsi

menerima pembebanan, sebagai akibat setiap pihak sendiri atau pihak lain.

Hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,

yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Patokan (kaidah,

ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu.

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran

manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun

yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai

perwujudan kesadaran akan kewajiban.Adapun definisi tanggung jawab

secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan

atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat

sikapnya oleh pihak lain.

1 https://kbbi.web.id/umum diakses pada 20 Februari 2019 jam 20:00 2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramrdia Pustaka Umum, 2008), h.1398

13

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang

diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan

mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau

membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya). 3

Menurut Sekardono yang dikutip dalam buku Hukum Perusahaan

karangan Mulhadi, perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang

juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum dagang4.

Sedangkan penyelenggaran adalah orang yang menyelenggarakan

(dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana).

Menurut KBBI Daring ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti

kepada Allah Swt, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan

menjauhi larangan-Nya.

Dilihat dari segi bahasa, ‘umrah itu sendiri artinya meramaikan.

Yaitu meramaikan tempat suci Makkah, yang disitu terletak masjidil

haram dan di dalamnya ada Ka’bah. Namun demikian umrah dalam

konteks ibadah tidak sekedar mempunyai arti meramaikna, melainkan

lebih dari itu, yaitu kita dituntut agar bisa mengambil manfaat darinya

(umrah). Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa aktifitas umrah tersebut

merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah (yaitu Nabi

Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail) dalam menegakkan kalimatu tawhid. 5

3https://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perusahaan diakses pada 28 Januari

2019 jam 15:08 4 Mulhadi, Hukum Perusahaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 7 5 Nurcholis Madjid, Perjalanan Religius ‘Umrah dan Haji, (Jakarta:

Paramadina,1997), h.3

14

Umrah adalah kunjungan (ziarah) ke tempat suci (sebagai bagian

dari upacara naik haji, dilakukan setiba di Mekah) dengn cara berihram,

tawaf, sai, dan bercukur, tanpa wukuf di Padang Arafah, yang

pelaksanaannya dapat bersamaan dengan waktu haji atau diluar waktu haji.

Umrah adalah ziarah ke Baitullah hukumnya Fardhu ‘ain bagi setiap laki-

laki maupun peremuan sekali seumur hidup.6

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk

menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang

pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas diatas, terdapat beberapa

unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut 7:

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum

2. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal

3. Didirikan berdasarkan perjanjian

4. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi

dalam saham-saham.

Travel adalah pergerakan orang antara lokasi geografis yang relatif

jauh, dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, mobil,

kereta api, kapal, pesawat, atau cara lain, dengan atau tanpa bagasi, dan

dapat menjadi salah satu cara atau round trip. Travel juga dapat mencakup

menginap yang relatif singkat.8

Fungsi umum dalam hal ini travel merupakan suatu badan usaha

yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu

6 Zurinal Z dan Aminudin, Fiqih Ibadah, (Jakarta, Lembaga Penelitian

Universitas Islam Negeri Jakarta), 2008, h. 204 7 Mulhadi, Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia,

(Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h. 81 8 http://harmonitravel.com/pengertian-travel/ diakses pada 17 Februari

2019 jam 20:42

15

yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan

wisata pada khususnya. Sedangkan fungsi khusus: travel adalah dalam

kegiatannya ia bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa

perusahaan yang diwakilinya. Karena itu ia bertindak di antara wisatawan

dan industri wisata. Biro perjalanan wisata sebagai badan usaha yang

merencanakan dan menyelenggarakan tour dengan tanggung jawab dan

resikonya sendiri. Biro perjalanan wisata sebagai pengorganisasi yaitu

dalam menggiatkan usaha, BPW aktif menjalin kerjasama dengan

perusahaan lain baik dalam dan luar negeri. Fasilitas yang dimiliki di

manfaatkan sebagai dagangannya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang dimaksud dengan

judul skripsi yang berbunyi “Tanggungjawab Hukum Perusahaan

Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah yang Gagal

Diberangkatkan (studi atas PT.First Travel)” adalah kewajiban

menanggung segala sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang harus ditanggung oleh lembaga yang mencari

keuntungan dibidang penyelenggaraan umrah terhadap peserta ibadah

umroh yang gagal diberangkatkan ke tanah suci.

B. Kerangka Teori

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang menggambarkan sistem

tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia,

yaitu ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

16

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya

unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori,

yaitu:9

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang

dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability),

didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang

berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur

baur (interminglend).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum

tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan

pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja,

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti,2010), , h.503.

17

artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung

jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang

Dokumen Perusahaan Pasal 1 Ayat (1) Perusahaan adalah setiap bentuk

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan

tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan

oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum

atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Republik Indonesia.

Molengraaff mengemukakan bahwa baru dikatakn perusahaan jika

secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan

dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan

perjanjian perdagangan10.

Unsur-unsur perusahaan diantaranya ialah :

1. Badan usaha

2. Kegiatan dalam bidang perekonomian

3. Terus menerus dan tidak terputus-putus

4. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak

ketiga)

5. Mengadakan perjanjian perdagangan

6. Harus bermaksud memperoleh laba

7. Melakukan pembukuan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

perlindungan konsumen Pasal 1 Ayat (3) Pelaku usaha adalah setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

10 Farida Hasyim, Hukum Dagang,(Jakarta: Sinar grafika, 2009), h.91

18

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

Tahun 2007 pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dasar hukum berdirinya perseroan terbatas ialah 11:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang

Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan

Terbatas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger,

Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Benuk-

bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai

setoran saham

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tanggal 4

Oktober 2000 tentang Pembentukan Sistem Adminitrasi Badan

Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia

Umrah menurut ahli bahasanya ialah “ziarah”. Sedangkan menurut

istilah syar’i adalah mengunjungi Baitullah untuk melakukan tawaf 7 kali

11 Farida Hasyim, Hukum Dagang,(Jakarta, Sinar grafika), h. 149

19

putaran di Ka’bah dan melakukan sa’i antara bukit shafa dan marwah serta

diakhiri dengan tahlul (mencukur rambut). 12

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

penyelenggaraan ibadah haji Pasal 1 Ayat (16) Ibadah Umrah adalah

umrah yang dilaksanakan di luar musim haji. Dalam Peraturan Menteri

Agama Nomor 8 Tahun 2018 pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Jemaah

Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang

beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah

Umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh Pemerintah

dan/atau PPIU. PPIU harus memenuhi persyaratan:

1. telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari

kementerian/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang pariwisata;

2. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan

wisata;

3. memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan

Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia,

manajemen, serta sarana dan prasarana;

4. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan

Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;

5. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang

memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan

12 Moh Naf’I, Haji dan Umrah Sebuah Cerminan Hidup, (Surabaya:

Erlangga, 2015), h. 136

20

6. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah

Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan

oleh Menteri.

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396

Tahun 2003, Syarat penyelenggara perjalanan ibadah umrah ialah :

1. Surat permohonan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah

yang ditujukan kepada direktur jenderal penyelenggara haji dan umrah;

2. Pemilik dalam akta perusahaan,Warga Negara Indonesia yang

beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;

3. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan;

4. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata

setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;

5. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau

perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang

keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan

dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah

daerah setempat yang masih berlaku;

7. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib pajak

(NPWP)atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;

8. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun

terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan

opini minimal Wajar Dengan Pengecualian(WDP);

9. Memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah

provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi

pariwisata yang masih berlaku;

10. Memiliki surat rekomendasi asli dari kanwil setempat yang

dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan

11. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro

Perjalanan Wisata,yang diterbitkan oleh Bank Syari’ah dan/atau

21

Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang

ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

12. Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud,

paling sedikit memenuhi ketentuan :

a. Memiliki sumber daya manusia di bidang

tiketing,keuangan,akuntansi,pemasaran,dan pembimbing

ibadah;

b. Memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro

Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;

c. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;

d. dan memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun

terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar

dengan opini minimal WDP.13

Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018,

biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau

perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah

satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah

yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

2. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta

notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang

beragama Islam

13 https://batam.kemenag.go.id/halaman/detail/persyaratan-pendirian-

travel-umrah diakses pada 06 Januari 2019

22

3. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang

dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan

Ibadah Umrah

4. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat

keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan

melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat

4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi

dari Notaris

5. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata

6. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro

perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha

7. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori

biro perjalanan wisata yang masih berlaku

8. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan

Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia,

manajemen, serta sarana dan prasarana

9. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan

telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian

Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian

10. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok

wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan

11. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa

berlaku 3 (tiga) bulan, dan

12. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas

nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah

dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah

dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.

Masa berlaku izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama

adalah 3 tahun dan dapat mengajukan perpanjangan atau registrasi sesuai

23

ketentuan yang berlaku. Bagi PPIU yang telah memperoleh izin resmi

tersebut, beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yakni :

1. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melaporkan pelaksanaan paket program; dan

3. Melaporkan keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah.

Sebagai antisipasi agar tidak menimbulkan masalah yang berakibat

pada sanksi administrasi14, bahkan pencabutan izin usaha, maka para

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah perlu menghindari hal-hal

sebagai berikut:

1. Menelantarkan jemaah umrah dan gagal berangkat ke Arab Saudi.

2. Menelantarkan jemaah umrah dengan tidak menyiapkan tiket

penerbangan sesuai jadwal.

3. Tidak memberangkatkan jemaah umrah sejumlah yang ditentukan.

4. Meninggalkan jemaah overstay yang diketahui oleh perwakilan

RI di Arab Saudi.

4. Melakukan transit lebih dari sekali yang berakibat keamanan dan

keselamatan jemaah.

C. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan skripsi ini,

maka penulis mereview beberapa skripsi terdahulu yang pernah ada

sebelumnya mengenai tanggungjawab perusahaan penyelenggara ibadah

umrah yang pertama ialah skripsi yang dibuat oleh Irmawati

(50400113084), Pengelolaan Travel Haji-Umrah Pada PT. Wahyu

Abadi Wisata Kabupaten Takalar Fakultas dakwah dan Komunikasi

UIN Alaudin Malang Membahas tentang bagaimana cara pengelolaan

travel haji dan umrah pada PT. Wahyu Abadi Wisata Kabupaten Takalar,

14 Andi Salman Maggalatung, Legal Protection Against Indonesian

Umrah Jemaah,( Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No. 1, 2017), h.178

24

bimbingan pengelolaan Haji dan Umrah pada PT. Wahyu Abadi Wisata

di Kabupaten Takalar dan faktor yang menghambat travel haji dan

umrah.

Perbedaan skripsi ini dengan peneliti ialah pada bagian penjelasan

dimana peneliti lebih memfokuskan pada tanggung jawab perusahaan

penyelenggara ibadah umrah terhadap jamaah dan bagaimana realisasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2018.15

Yang kedua ialah skripsi yang dibuat oleh Qurratul Aini

(11140450000067), Tindak Penipuan Dengan Modus Travel Umrah

Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Membahas

tindak pidana penipuan yang berkedok travel umrah, dan pertimbangan

hakim dalam meberi putusan pengadilan negeri Nomor

1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst16

Perbedaan skripsi ini dengan peneiliti ialah pada bagian

penjelasan dimana peneliti lebih mefokuskan kepada tanggungjawab

hukum First Travel terhadap jamaah dan bagaimana peraturannya

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan

KOnsumen.

Selain penelitian karya ilmiah, peneliti juga mengambil dari

sebuah judul buku yang menjadi kajian review penulis yakni buku

karangan Agus Arijanto yang diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada

pada tahun 2011 berjudul Etika Bisnis Bagi Pelaku Usaha. Buku ini

menjelaskan bagaimana beretika yang baik, konsep-konsep dan faktor-

faktor dalam beretika bisnis di dunia perbisnisan yang merupakan

landasan dalam penelitian ini. Dunia bisnis tidak hanya menyangkut

hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, namun mempunyai

ikatan secara nasional maupun internasional. Perbedaannya dengan

15 Irmawati, Pengelolaan Travel Haji-Umrah Pada PT. Wahyu Abadi

Wisata Kabupaten Takalar (UIN Malang, 2017), h.1 16 Qurratul Aini, Tindak Pidana Dengan Modus Travel Umrah (Analisis

kasus First Travel), (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h.12

25

skripsi yang peneliti teliti yaitu peneliti lebih menonjolkan pada

pembahasan tanggungjawab perusahaan penyelenggara ibadah umrah.17

Selain penelitian karya ilmiah dan buku, penelitian ini juga

mengambil tinjauan pustaka dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Jeremi

Korayan, dan Gunawan Djayaputra, yang berjudul Tanggung Jawab

Hukum Biro Perjaanan Umrah Terhadap Calon Jama’ahnya Fakultas Huum Universitas Tarumanegara. Pembahasan yang diangkat

dalam jurnal ini adalah tanggungjawab biro perjalan umrah dalam

prespektif hukum. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep

kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban)

hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Penjelasannya fokus kepada penjatuhan hukuman terhadap biro

perjalanan umrah, yang menjadi pembeda antara pembahasan jurnal ini

dengan pembahasan yang akan peneliti angkat, terletak pada

tanggungjawabnya peneliti lebih memfokuskan kepada tanggungjawab

perusahaan penyelenggara ibadah umrah terhadap jamaah nya yang telah

dirugikan oleh perusahaan, dan hak-hak jamaah yang tidak dipenuhi. 18

17 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Usaha, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 3 18 Jeremi Korayan, Gunawan Djayaputra, Tanggung Jawab Hukum Biro

Perjaanan Umrah Terhadap Calon Jama’ahnya, (Universitas Tarumanegara), h. 3

26

BAB III

FIRST TRAVEL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KEGAGALAN

PEMBERANGKATAN JEMAAH UMRAH

A. Sejarah PT. First Travel

PT. First Anugerah Karya Wisata terdaftar sebagai PPIU di

Kementerian Agama sejak mengkantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor:

D/746 Tahun 2013, beralamat di Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok,

Jawa Barat, telepon 021-87705858, email [email protected]. Mereka

membuka kantor pelayanan di dua tempat, yakni GKM Green Tower

Lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav 89G, Jakarta Selatan dan Gedung

Atrium Mulia Suite 101 Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11 Jakarta Selatan.

Izin tersebut sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri

Agama Nomor 723 Tahun 2016. Bertindak sebagai Direktur Utama

Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Komisaris Utama.1

First Travel adalah biro perjalanan wisata, di bawah bendera CV

First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Biro

perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan

perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan

maupun perusahaan.

Sementara Anniesa Hasibuan adalah desainer pakaian muslim yang

dikenal sejak 2015. Nama keduanya melambung naik bersamaan dengan

meningkatnya angka jamaah dari biro perjalanan ibadah umrah yang

didirikan. Perusahaan First Travel bergerak dalam penyelenggaraan

ibadah umrah swasta yang berjenis Ongkos Naik Haji Plus, yang

dimaksud disini yaitu berupa plus pelayanan dalam hal perlengkapan

penginapan, transportasi dan konsumsi. Para jamaah ibadah umrah

1 Diakses dari https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-

izin-first-travel-sebagai-ppiu

27

menginap di hotel bintang empat dan bintang lima, makanan dengan menu

masakan internasional, transportasi full AC yang selalu siap mengantar

para jamaah baik dalam waktu keberangkatan maupun ketika sudah berada

di tanah suci dan para pembimbing ibadah yang dengan setia dan tekun

membimbing para jamaah dalam melakukan ibadah.

Perusahaan First Travel bergerak dalam penyelenggaraan ibadah

umrah swasta yang berjenis ONH Plus, yang dimaksud disini yaitu berupa

plus pelayanan dalam hal perlengkapan penginapan, transportasi dan

konsumsi. Para jamaah ibadah umrah menginap di hotel bintang empat,

makanan dengan menu masakan internasional, transportasi full AC yang

selalu siap mengantar para jamaah baik dalam waktu keberangkatan

maupun ketika sudah berada di tanah suci, dan para pembimbing ibadah

yang dengan setia dan tekun membimbing para jamaah dalam melakukan

ibadah.

Tahun 2012, First Travel sukses memberangkatkan jamaah umrah

hingga 800 orang. Jumlahnya kian melesat di tahun 2013menjadi 3.600

orang. Makin berlipat di tahun 2014, dengan memberangkatkan 14.700

jamaah. Saatulang tahun ke tujuh di 2015, Andika yakin bisa

memberangkatkan 35.000 jamaah. 2

Akhir tahun 2016, target Andika kesampaian, ia berhasil

memberangkatkan 35.000 jamaah. Bahkan, Museum Rekor Indonesia

(MURI) menyematkan First Travel dengan sebutan Manasik Akbar Umrah

Terbesar di Indonesia. Dengan catatan rekor Omzet tersebut Andika yakin

bisa mengempit omzet hingga US$ 40 juta atau setara Rp 528 miliar

dengan kurs Rp 13.200 per rupiah.

B. Dasar Hukum

2Dikutip dari https://www.kontan.co.id pada 07 Februari jam 16:50

28

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018

3. Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013

C. Praktik Bisnis PT. First Travel

Dalam masalah pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan

tidak akan terlepas dari namanya pelayanan ketika di dalam perusahaan

tersebut ataupun ketika sudah akan diberangkatkan, adapun manajemen

pelayanan umrah yang ada pada PT First Travel adalah:

a. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh PT First Travel meliputi

pendaftaran. Prosedur pendaftaran di Perusahaan First Travel adalah

sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran

2. Membayar DP sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

3. Paspor asli, dengan nama minimal 3 kata yang masih

berlaku. Minimal 8 (delapan) bulan sebelum tanggal

keberangkatan. CONTOH: MUHAMMAD ARDI

FIRDAUS

4. Menyerahkan dokumen-dokumen paling lambat 1 ½ bulan

sebelum berangkat, sebagai berikut:

Jamaah Dokumen

Suami+istri Paspor Asli, BukuNikah

Asli KK Asli, Fotocopy

KTP, Buku Kuning

Miningitis

Suami+istri+anak Paspor Asli, Buku Nikah

Asli KK Asli, Fotocopy

KTP, Akte Kelahiran Anak

Asli, Buku Kuning

29

Miningitis

Wanita sendiri usia dibawah

45 tahun

Paspor Asli, KK Asli,

Fotocopy KTP, Akte

Kelahiran Asli, Buku

Kuning Miningitis

Wanita sendiri usia di atas

45 tahun

Paspor Asli, KK Asli,

Fotocopy KTP, Buku

Kuning Miningitis

Laki-laki sendiri Paspor Asli, KK Asli,

Fotocopy KTP, Akte

Kelahiran Asli, Buku

Kuning Miningitis

5. Pas photo berwarna: dengan latar belakang putih & posisi

kepala/muka 80% (wanita mengenakan jilbab selain putih &

tidak memakai seragam dinas)

a. Ukuran 4x6: 8 lembar

b. Ukuran 3x4: 8 lembar

6. Bila yang berangkat usianya kurang dari 45 tahun tanpa

didampingi suami/muhrim (syarat dan ketentuan berlaku)

7. Pembatalan umrah dikenakan potongan, sebagai berikut:

a. Terhitung 1 bulan sebelum keberangkatan dikenakan

biaya 25% dari harga paket.

b. Terhitung 14 hari sebelum keberangkatan dikenakan

biaya 50% dari harga paket.

c. Terhitung 9 s/d hari keberangkatan dikenakan biaya

90% dari harga paket.

Pembayaran dianggap sah apabila:

30

1) Pembayaran dilakukan langsung di kantor First

Travel Lounge Gedung Atrium Mulia Suite 101

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav B10-11 Jakarta

Selatan

2) Pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank

yang ditunjuk Bank Mandiri : No. Rek: 157-000-

323-9945 A.N PT. First Anugerah Karya Wisata

b. Pembinaan Jamaah Umrah PT First Travel

Pembinaan jamaah umrah yang dilakukan adalah rangkaian

yang kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan penerangan serta

bimbingan tentang ibadah umrah yang dilakukan sejak jamaah

mendaftarkan diri sampai kembali selesai menunaikan ibadah

umrah. Pembinaan dilakukan demi keselamatan, ketertiban dan

kesejahteraan jamaah umrah serta kesempurnaan ibadah umrah.

PT. First Travel memberikan perhatian khusus kepada

jamaah yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umrah.

Dengan memberikan penyuluhan dan penerangan seputar

situasi, kondisi selama pelaksanaan ibadah, bahkan sampai

kepada etika yang harus dimiliki oleh jamaah selama berada di

tanah suci, serta perlengkapan-perlengkapan yang harus di

bawa oleh jamaah. Perbedaan kultur dan budaya Indonesia dan

Arab Saudi harus diketahui oleh jamaah dalam rangka

mempersiapkan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang

akan terjadi pada saat pelaksanaan ibadah nantinya, penyuluhan

dan penerangan dalam hal ini sangat membantu kepada para

jamaah untuk bisa mempersiapkan diri.

c. Perlindungan

Perlindungan merupakan sebuah harapan yang dimiliki

masing-masing jamaah dalam menunaikan ibadah umrah di

tanah suci dan semua itu terfasilitasi dengan cara menggunakan

asuransi ketika jamaah umrah masih berada dalam pesawat,

31

akan tetapi disaat jamaah sudah berada di tanah suci

keselamatan jiwa masing-masing sudah menjadi tanggung

jawab individu jamaah umrah tersebut dan PT. First Travel.

FT bisa memberikan harga yang murah jauh di bawah pasar.

Sejumlah pihak pun menengarai bahwa itu bisa dilakukan karena FT

menjalankan bisnisnya menggunakan model skema ponzi3. Secara

sederhana, skema ponzi ialah kemampuan untuk mengatur arus cash (cash

flow) tanpa didukung dengan underlying asset dan manajemen risiko yang

baik.

Selama masih ada dana baru (fresh money) yang masuk, maka

piramida ponzi ini akan tegak berdiri dan pemilik dana menikmati

keuntungan. Dana segar dari nasabah baru ini dipakai untuk membayar

nasabah lama. Kondisi ini akan terus terjadi. Pendek kata, semakin banyak

nasabah baru yang masuk, maka semakin kuatlah piramida itu. Sebaliknya,

ketika nasabah baru tersendat, maka goyahlah fondasi piramida ini.

Sebagai informasi, kasus skema ponzi dengan kerugian terbesar di

dunia terjadi di AS tahun 2008 yang dilakukan oleh Bernard Madoff.

Ditambah lagi, kalau dana baru yang masuk itu disalahgunakan oleh

pemiliknya karena dana ini langsung ditransfer ke rekening operasional

perusahaan, seperti yang terjadi pada kasus First Travel. Moral hazard

akan selalu muncul ketika uang dalam jumlah besar dipegang oleh orang

yang tidak memiliki integritas tinggi. Dana itu akan dianggap sebagai

milik sendiri. Padahal, itu dana nasabah.

D. Kegagalan PT. First Travel

Kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai

mengemuka ketika terjadi kegagalan pemberangkatan jemaah pada 28

3 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "First Travel dan Skema Ponzi", https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/23/093110226/first-travel-dan-skema-ponzi?page=all

32

Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar

Bandara Soekarno Hatta. Sejak saat itu, kata Mastuki, Kementerian

Agama telah melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga

mediasi dengan jemaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April

2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Selain itu,

setidaknya sudah empat kali diupayakan mediasi antara jemaah dengan

First Travel. Namun upaya tersebut tidak berbuah hasil dikarenakan

pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

Biro First Travel tersebut memulai penipuannya semenjak tanggal

28 Maret 2017 yang ditandai dengan penyelenggara umrah tersebut

gagal memberangkatkan jamaah. Muasalnya adalah kabar penelantaran

calon jemaah umrah First Travel. Kabar ini terus bergulir dan korban-

korban mulai buka suara di awal tahun 2017. Sejak saat itu, tudingan

miring makin santer terhadap First Travel, yang diduga melakukan

penipuan lewat promosi biaya umrah super murah. Isu penipuan ini

terus membesar selama pertengahan Juli, beberapa pekan setelah

Lebaran. Polemik ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk turun

tangan.

Hal ini dikarenakan PTFirst Travel diduga telah melakukan

penipuan dengan modus menawarkan paket promo umrah yang sangat

murah yaitu Rp14,3 juta untuk paket regular dan Rp54 juta untuk paket

VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon

jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai

72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal

berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Sejak

Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu

memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah

lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut

33

menyampaikan laporannya ke crisis centre Bareskrim Polri. Total

pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang

disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan.4

Dalam kasus penipuan umrah oleh First Travel tersebut, jamaah

dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah sekelas VIP dengan biaya

umrah hanya sebesar Rp14,3 juta. Biaya tersebut jauh di bawah harga

standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim.

Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan Kemenag RI

yaitu sebesar 1.700 USD atau setara dengan Rp22,61 juta per orang.

Selisih biaya Rp8,31 juta tidak diperoleh dari hasil keuntungan

perusahaan, melainkan ditutupi dengan menggunakan uang yang

terkumpul dari jamaah umrah periode berikutnya. First Travel sengaja

memberangkatkan jamaah dalam jumlah kecil sehingga ada tenggang

waktu untuk dapat menggunakan uang yang ada untuk

memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu mendaftar.

Kerugian calon jamaah umrah mencapai Rp839,12 miliar. Angka

tersebut belum termasuk biaya tambahan Rp2,5 juta yang diminta First

Travel pada bulan Mei dengan dalih biaya carter pesawat. First Travel

juga menawarkan paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp3 juta

hingga Rp8 juta per jamaah. Total kerugian jamaah dengan dalih ini

mencapai Rp9,54 miliar. Tidak hanya merugikan jamaah, Bareskrim

Polri juga telah menerima aduan utang sebesar Rp9,7 miliar First

Travel ke provider visa, tiga hotel di Mekah dan tiga hotel di Madinah

dengan total Rp24 miliar, serta ke penyedia tiket penerbangan sebesar

Rp85 miliar.

Keberadaan uang calon jamaah umrah First Travel masih ditelusuri

oleh polisi. Penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang

4 Dian Cahyaningrum, Tanggung Jawab Hukum First Travel

Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017), h.2

34

menyelidiki 40 rekening bank atas nama perusahaan dan pribadi, yang

diduga menerima aliran dana First Travel. Hal itu dilakukan untuk

membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus First

Travel. Untuk itu penyidik mengirim surat permohonan kepada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna

menelusuri sejumlah rekening yang digunakan First Travel sehingga

seluruh aset yang diduga terlibat dalam kasus penipuan First Travel

akan terlacak. Dari hasil penelusuran aset, polisi juga telah

menemukan sejumlah mobil, aset gedung dan rumah, serta sebuah

restoran di Inggris yang dibeli pada tahun 2016 seharga 700 ribu

poundsterling.

Pada 21 Juli, OJK akhirnya menghentikan penghimpunan dana dan

investasi yang dilakukan First Travel. OJK menilai praktik yang

dijalankan First Travel berpotensi merugikan masyarakat. Usai

mendapatkan sanksi dari OJK, Kementerian Agama secara resmi

mencabut izin operasional First Travel sebagai Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah pada tanggal 1 Agustus 2017.Pada tanggal 4

Agustus, 15 orang plus agen First Travel melaporkan Andika

Surachman dan Anniesa Hasibuan ke kepolisan. Enam hari usai polisi

melakukan pemeriksaan maraton terhadap sebelas saksi, pada Rabu

siang, 9 Agustus 2017, pasangan itu digelandang penyidik Direktorat

Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri

untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya langsung ditetapkan sebagai

tersangka dugaan melakukan penipuan dan penggelapan serta

pencucian uang.

35

BAB IV

ANALISI TANGGUNG JAWAB PT. FIRST TRAVEL DALAM

PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hubungan Hukum Antara PT. First Travel dengan jamaah

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum1.

Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara

subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat

terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan

hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak

apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda

berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak2. Dalam hubungan

hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan

kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum antara PT. First Travel dengan

Jamaah ialah hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan

antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum bersifat

publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat privat atau

publik yang menjadi indikator bukanlah subjek hukum yang melakukan

hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan hukum itu atau hakikat

transaksi yang terjadi. 3

Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu :

1. Bevoegdheid atau kewenangan, yang disebut hak

2. Plicht atau kewajiban adalah segi pasif dari hubungan hukum

1 Soeroso R., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,

2006), h. 269 2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada

Media Grup, 2012), h. 254 3 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Prenada

Media Grup, 2008), h. 254

36

Adapun unsur-unsur hubungan hukum ada 3 (tiga) yaitu :

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan.

Contoh dalam kasus ini, First Travel menawarkan biaya umrah yang

murah terhadap calon jamaah, First Travel wajib memberangkatkan

calon jamaah ke tanah suci, First Travel berhak meminta bayaran

terhadap calon jamaah, Calon jamaah wajib membayar biaya

administrasi kepada First Travel, calon jamaah berhak menagih

pemberagkatan ke Tanah Suci setelah melunasi biaya administrasi

kepada First Travel.

2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam kasus first Trave objeknya adalah kekayaan.

3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau

adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan

Dalam kasus ini, First travel dan calon jamaah mengadakan hubungan

jual beli jasa pemberangkat ibadah umrah. First travel dan calon

jamaah sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Sedangkan

kekayaan adalah objek yang dijadikan dasar untuk First Travel dan

calon jamaah mengadakan hubungan hukum.

Untuk mewujudkan suatu hubungan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat

sebagai berikut.

1. harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur

hubungan hukum tersebut, dan

2. harus menimbulkan peristiwa hukum.

Contoh First Travel dan calon jamaah mengadakan perjanjian jual beli

jasa pemberangkatan ibadah umrah. Dasar hukumnya adalah Pasal 1474

dan Pasal 1513 KUH Perdata. Pasal 1474 KUH Perdata berbunyi :

“Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.” Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi :

37

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Berdasarkan contoh tersebut, tampak adanya suatu perjanjian jual

beli. Dari perjanjiang adanya perjanjian jual beli itu, timbul peristiwa

hukum (jual beli), yaitu suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh

hukum.

Hubungan hukum memiliki tiga jenis, diantaranya yaitu :

1. Hubungan hukum yang bersegi satu. Dalam hal ini hukum yang

bersegi satu hanya satu pihak yang berwenang. Pihak lain hanya

berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang satu ini hanya

adasatu pihak saja berupamemberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau

tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata)

2. Hubungan hukum bersegi dua

3. Hubungan antara “satu” subyek hukum dengan “semua” subyek

hukum lainnya. Seain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua di

atas acapkali masih ada hubungan antara satu subyek hukum dengan

semua subyek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal

“eigendomsrecht”(hak milik)4

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument / konsument (Belanda). Secara harafiyah arti kata

consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan

barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan nanti

termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitupula kamus

bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau

konsumen.5

4 Soeroso R., Pengantar Ilmu Hukum, h. 272 5 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2011), h. 22

38

Dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen karangan Celina Tri Siwi

Kritiyanti, Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen

yaitu :

3. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau

jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

4. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang

dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat

barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

5. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi

kentuhan hidupnya pribadi,keluarga dan/atau rumah tangga dan

tidak diperdagangkan kembali (nonkomersial).6

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan

hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen berkaitan dengan aspek

hukum. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to informed )

3. Hak untuk memilih (the right to choose)

4. Hak untuk didengar (the right to be heard )

Empat hak ini diakui secara internasional. Dalam

perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam

The Interational Organization of Consumer Union (IOUC) menambahkan

lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak

mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hak-hak

konsumen antara lain :

6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h.25

39

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan atau jasa.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan

jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu

tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga

konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan

oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan

konsumen. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan

secara ketat. 7

Satu hal yang juga sering dilupakan dalam kaitan dengan

hak untuk mendapatkan keamanan adalah penyediaan fasilitas

umum yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini tidak

saja bagi pengguna produk barang atau jasa (konsumen) yang

bersifat normal pada umumnya, tetapi juga terlebih-lebih

mereka yang cacat fisik dan lanjut usia. Akibatnya, besar

kemungkinan mereka tidak dapat leluasa berjalan dan naik

tangga di tempat-tempat umum karena tingkat resiko yang

sangat tinggi.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak untuk memilik ini erta kaitannya dengan situasi pasar.

Jika seseorang atau suatu golongan diberikan hak monopoli

untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka

besar kemungkinan kehilangan hak untuk memilih produk yang

satu dengan produk yang lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi

7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,h. 33

40

dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu

oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan mengenal

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus

disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar

konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas

produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan

dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melaui

iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan

produk (barang).

Menurut Troelstup dalam buku Hukum Perlindungan

Konsumen karangan Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum.

konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang

relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun lalu.

Alasannya, saat ini :

a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja

penjualnya

b. Daya beli konsumen makin meningkat

c. Lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran,

sehingga belum banyak diketahui semua orang

d. Model-model produk lebih cepat berubah

e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga

membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-

macam produsen penjual

Hak untuk mendapatkan informasi menurut Hans W.

Micklitz seorang ahli hukum konsumen dari Jerman yang

dikutip dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen karangan

Celina Tri Siwi Kristiyanti8,dalam ceramah di Jakarta 26-30

Oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini, ia

8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,h. 34

41

menyatakan sebelum kita melangkah lebih detail dalam

perlindungan konsumen, terlebih dahulu harus ada persamaan

persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan

perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan

dua tipe konsumen yaitu :

a. Konsumen yang terinformasi (well informed).

b. Konsumen yang tidak terinformasi.

Ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe pertama adalah :

a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu mempunyai

sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat

berperan dalam ekonomi pasar, dan

b. Lancar berkomunikasi.

Ciri konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe kedua

adalah :

a. Kurang berpendidikan.

b. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah.

c. Tidak lancar berkomunikasi.

Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi

barang dan/atau jasa akan menybabkan makin banyaknya

informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Apa

yang dikenal dengan consumer ignorance, yaitu

ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat

kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan

dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku

usaha. Itulah sebabnya, hukum perlindungan konsumen

memberikan hak konsumen atas informasi yang benar, yang

didalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proporsional

dan diberikan secara tidak diskriminatif.

4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakannya.

42

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran dinyatakan lembaga penyiaran wajib meralat

isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau

terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. Penyanggah

berita itu adalah mungkin konsumen dari produk tertentu. Ralat

atau pembetulan wajib dilakukan dalam waktu selambat-

lambatnya satu kali 24 jam berikutnya atau pada kesempatan

pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk

serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau

berita yang disanggah.9

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini

sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan gani rugi,

tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk

memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus

menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya, setiap

upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh

ganti kerugian oelh salah satu pihak. Tentu ada beberapa

karakteristik tuntutan yang tidak memperbolehkan tuntutan

ganti kerugian ini, seperti dalam upaya Legal standing LSM

yang dibuka kemungkinannya dalam Pasal 46 ayat (1) Huruf c

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

6. Hak untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat.

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat

penting bagi setiap konsumen dan lingkungan10. Hak untuk

mendapatkan lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk

9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 36 10 Ahadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perindungan Konsuen,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45

43

memperoeh informasi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2009 melalui Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia diundangkanlah Undang-

Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolahan Lingkungan Hidup.11Undang-Undang ini

dianggap sebagai penyempurnaan dan pelengkap dari Undang-

Undang yang sudah ada sebelumnya, yaitu No.23 Tahun 1997

tentang pengelolahan lingkungan Hidup. Selanjutnya UU No

32 tahun 2009 ini menjadi harapan baru bagi keberlanjutan

lingkungan hidup. Penguatan dan idealisme UU baru tersebut

olehbeberapa kalangan dipandang sebagai terobosan yang

sangat berdasar secara filosofis dan sangat tidak berlebihan

apalagi politis, terlebih lagi bahwa undang-undang ini

merupakan jelmaan dari jaminan konstitusional yang diberikan

oleh UUD 1945 (amandemen).

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

secara tidak diskriminatif.

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari

permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas

dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai

dengan nilai uang yang dibayarkan sebagai penggantinya.

Namun, dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja

mendikte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen

menjadi korban dari ketiadaan pilihan.

Konsumen dihadapkan pada kondisi take it of leave it. Jika

setuju silakan beli, jika tidak silahkan mecari temoat yang lain

(padahal ditempat lain pun pasar sudah dikuasainya). Dalam

situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk

11 Ashabul Kahpi, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas

Lingkungan Hidup di Indonesia, Vol.2/ No. 2/ Desember 2013, h.144

44

alternatif (bila masih ada), yang boleh jadi kualitasnya

malahan lebih buruk.

8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya12. Inilah

inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen

yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh

kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan

dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah

untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula,

seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak

terjadi.

Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang

dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai

tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian

yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas

kesepakatan masing-masing pihak.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan

lainnya.

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus

bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi

pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang

tidak diatur pada ketentuan diatas.

Persaingan usaha yang yang tidak sehat itu sangat menodai

kesucian perjalanan spritual dan menimbulkan dampak yang

tidak sehat terhadap iklim keberlangsungan bisnis umrah yang

seyogianya para pebisnis dalam bidang Penyelenggara

12 M. Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha, h.8

45

Perjalanan Ibadah Umrah ini menyadari sepenuhnya bahwa,

melayani para tamu-tamu Allah dengan baik dan memuaskan

ke tanah suci, selain akan mendapatkan keuntungan material

duniawi, juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT,

yang boleh jadi dengan melayani para tamu Allah itu dengan

baik dan memuaskan akan memudahkan dan melancarkan

usaha selanjutnya.13

Artinya, diperlukan panggilan nurani dan tanggung jawab

moral untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para

tamu Allah itu tanpa ada gangguan-gangguan dan keresahan-

keresahan atau ketidaknyamanan yang dirasakan, sehingga para

jemaah umrah dapat menjalankan ibadah dengan khusyu’

sesuai dengan ketentuan ajaran agama (manasik).

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikandan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 produsen

disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut14 :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad tidak baik

13 Andi Salman Maggalatung, Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah,( Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No. 1, 2017), h.176

14 Diakses dari http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/ pada 8 April 2019 pukul 21:55

46

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajban pelaku usaha sebagi berikut 15:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

15M. Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha, h. 10

47

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus

memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha

dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang

dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang

atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dilihat dari jenis-jenis hubungan hukum, pada kasus ini dapat

diidentifikasikan sebagai hubungan hukum bersegi dua atau tweezijdige

rechtsbetrekkingen. Dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa)

berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. Seperti pihak

First Travel dan para calon Jamaah yang sama-sama berhak meminta

sesuatu dari masing-masing pihak. Namun keduanya juga wajib untuk

memberikan sesuatu kepada pihak lain. Seperti pihak First Travel yang

berhak memberikan jasa pelayanan dan para calon Jemaah yang berhak

memberikan bayaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku

usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan

janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena

sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha

dan konsumen. 16Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320

dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana

pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat

memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur,

sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undangundang bagi para

pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku

16 Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta, Anak Agung Sri Utari, Hubungan

Hukum Antar Pelaku Usaha Dengan KOnsumen,( Fakultas Hukum Universitas Udayana), h.4

48

usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun

jasa.

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh PT. First

Travel

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan PT. First

Travel ialah :

1. PT. First Travel telah melakukan tindak pidana penipuan (menipu)

terhadap jamaah atau konsumen. Melanggar Pasal 378 KUHP jo

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah

melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan

lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta

Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut. 17

Adapun bunyi Pasal 378 sebagai berikut “Barang siapa dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberikan utang ataupun menghapuskan

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling

lama empat tahun”.

17 Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor :

83/Pid.B/2018/PN.Dpk diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2

49

Bunyi daripada pasal 2 ayat (1) ialah “Hasil tindak pidana

adalah Harta kekayaan yang diperoleh oleh tindak pidana :

a. Korupsi

b. Penyuapan

c. Narkotika

d. Psikotoprika

e. Penyelundupan tenaga kerja

f. Penyelundupan migran

g. Di bidang perbankan

h. Di bidang pasar modal

i. Di bidang perasuransian

j. Kepabeanan

k. Cukai

l. Perdagangan orang

m. Perdagangan senjata gelap

n. Terrorisme

o. Penculikan

p. Pencurian

q. Penggelapan

r. Penipuan

s. Pemalsuan uang

t. Perjudian

u. Prostitusi

v. Di bidang perpajakan

w. Dibidang kehutanan

x. Dibidang lingkungan hidup

y. Di bidang kelautan dan perikanan atau

z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4

(empat) tahun atau lebih.

50

Yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut

hukum Indonesia”.

Gaya hidup glamor dan fashion mewah terlihat kental dari

seorang Direktur Utama perusahaan First Travel Annisa Hasibuan.

Selain foto saat berada di ruang pesawat kelas VVIP, ia juga

memperlihatkan sejumlah pose sembari menenteng tas mewah.

Setidaknya ada lebih 20 tas mewah bermerek berbagai varian yang

terpajang di akun media sosial Direktur Annisa Hasibuan.

Diantara tas bermerek seperti Hermes, Chanel, Moschino,

Valentino, Fendi, Dior, Louis Vuitton hingga MCM. Untuk tas

Small Boy Channel Handbag yang ditenteng Direktur Utama

Annisa Hasibuan dibanderol dengan harga kisaran Rp 50.000.000

(lima puluh juta rupiah). Sementara, satu satu tas Hermes Birkin

berkisar antara Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jadi jika ditotal

harga lebih 20 koleksi tas mewah Direktur Anniesa mencapai angka

miliaran rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dana yang

disetorkan oleh calon jamaah umrah selain digunakan untuk

memberangkatkan umrah juga digunakan untuk kepentingan-

kepentingan pembelian aset-aset pribadi. Diketahui bahwa

Direktur Utama perusahaan First Travel ibu Annisa Hasibuan lebih

dikenal publik sebagai perancang kondang pakaian muslimah.

Sejumlah karyanya sudah go international hingga Eropa dan

Amerika Serikat. Bahkan salah satu karyanya bertajuk “Pearl Asia”

telah menembus New York Fashion Week pada tahun 2016.

51

Pimpinan perusahaan tersebut lewat akun media sosialnya juga

kerap menampilkan foto-foto pengalamannya saat berlibur keliling

dunia. Melihat foto-foto pimpinan perusahaan First Travel saat

mereka holiday di beberapa Negara Eropa dengan latar belakang

perbukitan salju, di Grand Canyon Amerika Serikat dengan

tampilan sejumlah helicopter, Dubai, Islandia hingga saat berada di

hotel bintang lima dengan memegang iphone berlatar belakang

ka’bah.

2. First Travel telah mengabaikan dan menghapus jejak hak jamaah

atau konsumen. First Tarvel terbukti telah melanggar pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ialah

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membawa keluar negeri, mengubah bentuk, penukaran dengan mata

uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana sebagimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana

penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Di awal perjalanannya, First Travel masih mampu memenuhi

janjinya dengan memberangkatkan jamaahnya untuk memenuhi

ibadah umrah. Namun, seiring berjalannya waktu, First Travel

mengingkari janjinya. Ketika jamaah menanyakan status

keberangkatannya yang sudah seharusnya dilakukan, First Travel

52

hanya memberikan janji-janji manis. Namun, janji itu tida pernal

direalisasikan sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kuasa hukum jamaah

First Travel yang gagal diberangkatkan, lebih dari 70.000 jamaah

yang telah mendaftar dan membayar, baru sekitar 14.000 yang

diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah. Dengan kata lain

First Travel masih harus meberangkatkan 50.000 lebih calon

jamaah dan dana yang belum dipakai lebih dari Rp.

500.000.000.000,00.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa sekitar

30% dari dana umrah tersebut telah disalahgunakan oleh pemilik

PT. First Tarve untuk kepentingan pribadi. 18

Kerugian calon jamaah umrah mencapai Rp839,12 miliar.

Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan Rp2,5 juta yang

diminta First Travel pada bulan Mei dengan dalih biaya carter

pesawat. First Travel juga menawarkan paket Ramadhan dengan

biaya tambahan Rp3 juta hingga Rp8 juta per jamaah. Total

kerugian jamaah dengan dalih ini mencapai Rp9,54 miliar. Tidak

hanya merugikan jamaah, Bareskrim Polri juga telah menerima

aduan utang sebesar Rp9,7 miliar First Travel ke provider visa, tiga

hotel di Mekah dan tiga hotel di Madinah dengan total Rp24 miliar,

serta ke penyedia tiket penerbangan sebesar Rp85 miliar.

PT. First Travel terbukti menggunakan dana jamaah umroh

untuk membelanjakan keperluan pribadi atau keperluan rumah

tangga, juga menggunakan dana jamaah terseut untuk berlibur

keluar negeri. Biro perjalanan umrah ini diduga telah melakukan

penyalahgunaan trhadap dana umrah yang dimiliki nasabahnya.

Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 500.000.000.000,00. Dengan

demikian bos First Travel yaitu Andika Surachman dan Annisa

18 Artikel diakses dari www.detik.com pada 28 Maret 2019 jam 20:26

53

Desvitasari Hasibuan diancam hukuman pidana penjara 20 tahun

dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

3. First Travel menetapkan biaya dibawah harga biaya harga

penyelenggaraan ibdah umrah (BPIU) referensi yang berlaku. First

Travel telah melanggar Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama

Nomor 8 Tahun 2018.

Adapun isi Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor

8 Tahun 2018 ialah “Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah

BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada

Direktur Jenderal”.

PT. First Travel memiliki 3 (tiga) produk perjalanan umrah,

yaitu paket promo umrah, regular, dan VIP. OJK menghentikan

kegiatan penghimpunan dana di paket promo umrah. Sebab, paket

promo biaya umrah yang dipatok First Travel harganya Rp.

14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Sementara

dipatokan Kementerian Agama, biaya umrah normalnya berkisar

Rp. 21.000.000 sampai Rp. 22.000.000.

Paket promo umroh dari First Travel diselenggarakan dengan

biaya sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu

rupiah). Calon jamaah diwajibkan untuk melakukan pembayaran

uang muka (down payment) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah) yang mana diberikan tenggang waktu pelunasan biasanya

selama 6 (enam) bulan setelah DP dilakukan. Paket promo tersebut

dibuka dengan estimasi pemberangkatan 1 (satu) tahun berikutnya,

hal ini ditujukan agar pihak First Travel memiliki cukup waktu

untuk bernegosiasi dengan pihak vendor agar mendapatkan harga

terbaik (murah).19

19 Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor :

83/Pid.B/2018/PN.Dpk, h.941 diakses dari

54

Selisih harga yang lebar inilah yang memikat masyarakat untuk

berbondong-bondong mendaftar sebagai calon jamaah di PT. First

Travel. Apalagi, sejumlah pesohor (artis) turut dilibatkan sebagai

endorsement agar lebih meyakinkan calon jamaah.

PT. First Travel memberangkatkan jamaah umrah dengan sistem

ponzi. Skema investasi ini pertama kali dicetuskan oleh Charlez

Ponzi pada 1920. Skema ini adalah investasi palsu yang

membayarkan keuntungan untuk investor dari uang sendiri atau

dibayarkan oleh investor berikutnya. Bukan dari keuntungan yang

diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.

Modus ini mengimingimingkan investor baru dengan menawarkan

keuntungan yang lebih tinggi dibanding investasi lain dalam jangka

pendek dengan keuntungan yang sangat tinggi.

Kelangsungan dari keuntungan yang tinggi itu membutuhkan

pemasukan dari investor atau jamaah baru, ini untuk terus menjaga

skema agar terus berjalan. Satuan tugas (satgas) waspada investasi

OJK menemukan skema yang mirip dilakukan oleh PT. First Travel.

Bedanya kalau investasi dijanjikan keuntungan tinggi, maka di First

Travel dijanjikan umrah dengan harga murah, karena

kekurangannya ditutup oleh jamaah lain yang masuk belakangan.

Menurut Tongam yang dikutip dalam detik.com mengatakan,

First Travel mengaku memberikan subsidi kepada jamaah. Namun,

akibat subsidi ini lama-lama pihak travel merekrut jamaah baru

untuk mebiayai dan memberangkatkan jamaah yang sudah bayar.

Ini artinya, First Trvel mendapatkan dana jamaah lama dari jamaah

baru yang menjadi anggota dipaket promo umrah tersebut.

4. First Travel tidak menepati janjinya kepada jamaah atau konsumen

untuk memberangkatkannya ke Tanah suci 6 bulan setelah

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2

55

pembayaran. First Travel melanggar Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

ialah “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa

melalui pesanan dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau

prestasi.

PT. First Travel tidak menepati janji atas suatu pelayanan

dan/atau prestasi. Dalam perjanjiannya, First Travel akan

memberangkatkan jamaah enam bulan setelah pelunasan

pembayaran. Namun, pada kenyataannya jamaah tidak juga

diberangkatkan sampai pada waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan data wawancara dengan kuasa hukum jamaah First

Travel.20 First Travel juga menelantarkan jamaah umrah ditanah

suci. Karena ketidakjelasan First travel dalam memesan tiket pulang

jamaah. Sehingga jamaah telambat untuk pulang ke Indonesia.

5. First Travel telah menelantarkan jamaah sehingga jamaah gagal

diberangkatkan ke Tanah suci. First Tarvel melanggar Pasal 65 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun bunyi Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 79 tahun 2012 ialah “PPIU dilarang menelantarkan jamaah

umrah yang mengakibatkan jamaah umrah gagal berangkat ke arab

Saudi”.

20 Hasil wawancara dengan Mustolih Siradj selaku kuasa hukum jamaah

sekaligus ketua Komnas Haji dan Umrah, yang dilakukan pada 26 Maret 2019 pukul 17:04 di LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

56

PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang gagal

memberangkatkan 63.310 calon jama’ah ke tanah suci mekah, PT.

First Tarvel dianggap telah menggunakan dana calon jama’ah

sebesar Rp. 905 miliar. Jaksa dalam surat dakwaan memaparkan

63.310 calon jamaah itu dijanjikan berangkat umrah dengan jadwal

keberangkatan November 2016 sampai Mei 2017.

Andika Surrahman dan istrinya Anniesa Desvitasari

Hasibuan dan adiknya Kiki Hasibuan dituntut telah menipu

mentah-mentah sekitar 58.682 calon jamaah umrah, periode

Desember 2016 hingga Mei 2017. Dua puluh ribuan jamaah yang

tidak jelas keberangkatannya itu, First Travel mengantongi Rp.

848.700.100.000. Menurut data kepolisian, jumlah calon jamaah

dalam kurun waktu tersebut berjumlah 72.682, namun baru 14.000

orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci.

Penipuan oleh biro perjalanan umrah First Travel ini

terungkap ketika sejumlah jamaah gagal berangkat pada 28 Maret

2017. Ketika itu para jamaah diinapkan di hotel sekitar Bandara

Soekarno-Hatta, Tangerang. Akibat hal ini, Kementerian Agama

melakukan klarifikasi hingga melakukan mediasi dengan jamaah.

Namun, upaya klarifikasi pada18 April tak diindahkan oleh pihak

First Travel. Setelah terus berupaya melakukan mediasi, First

Travel akhirnya dapat memenuhi permintaan mediasi tersebut.

C. Bentuk Tanggungjawab Hukum PT. First Travel Menurut UUPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang menggambarkan sistem

tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia,

yaitu ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

sebagai berikut :

57

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya

unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dapat

dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek perdata,

First Travel telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon

jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechmatige daad dalam Bahasa Belanda dan Tort dalam Bahasa

Inggris). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk

memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umrah

ke tanah suci.

Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh First

Travel karena ijin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah

umrah telah dicabut oleh Kemenag RI. Pemenuhan kewajiban First Travel

tersebut dapat diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya,

58

namun atas biaya First Travel. Alternatif lainnya, First Travel dapat

dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan

uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah untuk berangkat ke

tanah suci. 21

Terkait dengan pertanggungjawaban perdata tersebut, Majelis

Hakim sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan First Travel memiliki hutang

ke penggugat dan mengabulkan gugatan PKPU dari 3 nasabah First

Travel. Ketiga nasabah tersebut adalah Hendarsih, Ananda Perdana Saleh,

dan Euis Hilda Ria. Berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UU No.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, Majelis menganggap permohonan PKPU beralasan untuk

dikabulkan. Dengan dikabulkannya PKPU maka First Travel dinyatakan

“hidup” dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata untuk

memberangkatkan calon jamaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

83/Pid.B/2018/PN.Dpk harta First Travel disita oleh Negara. Beberapa

asset milik direktur First Travel yang disita oleh Negara diantaranya

adalah :

a. 2 unit Ac 1 pk merek Panasonic

b. Kursi, kaca, cermin, meja, lampu gantung, perabotan rumah

tangga

c. Mobil Daihatsu sirion

d. Kartu NPWP Anniesa Desvitasari Hasibuan

e. 1 bundel akta pendirian First Travel

21 Dian Cahyaningrum, Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam

Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah,

(Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017), h.3

59

f. 1 lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang pengesahan badan hukum perseroan

g. 2 buah kacamata Swarvoksi

h. 17 buah kacamata Dior

i. 6 buah kacamata Chanel

j. 19 buah kacamata Louis Vuitton

k. 7 buah kacamata Fendi

l. 15 buah ikat pinggang dari berbagai merek diantaranya Louis

Vuitton dan Hermes Mountblanc.

Serta menyita dokumen kwitansi pembayaran, diantaranya ialah :

a. Unit apartemen Puri Park View

b. Mobil Nissan

c. Mobil Honda B-19-EL

d. Mobil Toyota Hiace DK-9282-AH

e. Uang tunai Rp. 326.500.000

f. Uang tunai Rp. 994.237.434 atas nama PT. Interculture

Tourindo

g. Tanah dan bangunan di Cluster Vesa Kebagusan, Jakarta

Selatan

Dari aspek pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan

kepada First Travel karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan

merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di

dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (geen

straf zonder schuld)”. PPATK menduga dana milik calon jamaah umrah

First Travel selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah

umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk

kepentingan pribadi.

Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun untuk Andika

Surachman. dan kepada Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana

60

penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-

masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari aspek administratif, pertanggungjawaban administratif telah

dikenakan kepada First Travel karena telah melakukan pelanggaran

kebijakan atau ketentuan hukum administratif. First Travel telah dikenai

sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kementerian

Agama Republik Indonesia. Dengan adanya pencabutan izin tersebut, First

Travel tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.

Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif

pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First

Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Mastuki, sanksi itu ditetapkan

melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per

tanggal 1 Agustus 201722. Hal ini terungkap lewat surat yang ditujukan

kepada Direktur First Travel, Andika Surachman. Surat bertanggal 3

Agustus itu menyatakan Kemenag mencabut izin penyelenggaraan umrah

oleh PT First Travel. Surat tersebut menjadi pengantar atas Keputusan

Menteri Agama. Surat bernomor B-3005/Dj/DT.II.I/4/Hj.09/08/2017

tersebut ditandatangani oleh Plt Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan

Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M Ach Halim. Kementerian Agama

mempersilakan pihak PT First Travel untuk menyanggah keputusan

tersebut paling lama dua minggu sejak diterbitkan

22 Diakses dari https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-

izin-first-travel-sebagai-ppiu pada 8 April 2019 pukul 22:05

61

Pada 21 Juli 2017 Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) memerintahkan First Travel untuk menghentikan

penjualan paket promo yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk

menggunakan jasa mereka. Perintah diterbitkan karena kuatnya indikasi

investasi illegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk First

Travel pun dicabut Kementerian Agama karena terbukti melanggar Pasal

65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan UU 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.

Kementerian Agama lantas memerintahkan First Travel untuk

mengembalikan seluruh biaya jemaah umrah yang telah mendaftar atau

melimpahkan seluruh jemaah tersebut kepada Penyelenggara Perjalanan

Ibadah Umra (PPIU) lain tanpa menambah biaya apapun.

62

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa peneliti pada bab-bab sebelumnya maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara First Travel dengan jamaah. Pada kasus ini dapat

diidentifikasikan sebagai hubungan hukum bersegi dua atau tweezijdige

rechtsbetrekkingen. Dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa)

berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. Seperti pihak

First Travel dan para calon Jamaah yang sama-sama berhak meminta

sesuatu dari masing-masing pihak. Namun keduanya juga wajib untuk

memberikan sesuatu kepada pihak lain. Seperti pihak First Travel yang

berkewajiban memberikan jasa pelayanan dan para calon Jemaah yang

berhak memberikan bayaran.Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan

hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku

usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang

dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak,

baik pelaku usaha dan konsumen.

2. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan First Travel. Pasal penipuan

378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan

Telah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta

Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut. Melanggar pasal 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1

63

KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Melanggar Pasal 10 Ayat (2) Peraturan

Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Melanggar Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melanggar

Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Berdasarkan perdata maka first travel wajib memberangkatkan jamaah ke

tanah suci, atau mengembalikan uang jamaah yang gagal diberangkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ancaman pidana bagi pemilik First Travel adalah 20 Tahun penjara

kurungan dan denda paling banayak Rp. 10.000.000.000,00. Dalam kasus

ini, pemilik First Travel Andika Surachman dan Anniesa Devitasari

Hasibuan berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik

Indonesia Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang telah berkedudukan hukum

tetap, masing-masing dihukum 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara serta

denda Rp. 10.000.000.000,00. Berdasarkan administrasi izin penyelenggra

perjalanan ibadah umrah dicabut oleh Kementerian Agama.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa peneliti pada bab-bab sebelumnya maka dapat

diambil rekomendasi sebagai berikut :

1. Direkomendasikan agar Kementerian Agama Republik Indonesia dalam

hal ini bertindak sebagai Direketorat Jendral Haji dan Umrah memperketat

pengawasan terhadap travel-travel umrah agar tidak ada lagi kasus sepertii

jamaah First Travel.

2. Direkomendasikan agar semua travel umrah menaati program Lima pasti

Kementerian Agama, yaitu pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti

terbangnya, pasti hotelnya, pasti visanya.

3. Adanya kerjasama antara PPATK dengan Kementrian Agama.

64

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, Muhammad Fahmi dan Arifin Jaenal, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatuah Jakarta, 2010

Arijanto, Agus, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, Jakarta, PT. Rajagrafind Persada

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Edisi Keempat, PT. Gramrdia Pustaka Umum, Jakarta, 2008 Hasyim, Farida, Hukum Dagang, Jakarta, Sinar grafika, 2009 Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada Media Grup,

2008 Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada Media Grup,

2012

Miru Ahadi, Sutarman Yodo, Hukum Perindungan Konsuen, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010

Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

Naf’I Moh, Haji dan Umrah Sebuah Cerminan Hidup, Surabaya, Erlangga, 2015

Madjid, Nurcholis, Perjalanan Religius ‘Umrah dan Haji, Jakarta, Paramadina 1997

Soeroso R., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada , 2006

65

Sopyan, Yayan, Pengantar Metode Penelitian, Ciputat, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

WJS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,1976

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana, 2016

Z Zurinal dan Aminudin, Fiqih Ibadah, Jakarta, Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Jurnal

Aini, Qurratul, Tindak Pidana Dengan Modus Travel Umrah (Analisis kasus First Travel), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

66

Dian Cahyaningrum, Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta, Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antar Pelaku Usaha Dengan KOnsumen, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Irmawati, Pengelolaan Travel Haji-Umroh Pada PT. Wahyu Abadi Wisata Kabupaten Takalar, UIN Malang, 2017

Kahpi Ashabul, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia, Vol.2/ No. 2/ Desember 2013

Korayan Jeremi, Gunawan Djayaputra, Tanggung Jawab Hukum Biro Perjaanan Umroh Terhadap Calon Jama’ahnya, Universitas Tarumanegara

Maggalatung Salman, Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah, Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No. 1

M. Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha

Website

https://batam.kemenag.go.id/halaman/detail/persyaratan-pendirian-travel-umrah diakses pada 06 Januari 2019

http://detik.com diakses pada 28 Maret 2019 pukul 20:26

http://harmonitravel.com/pengertian-travel/ diakses pada 17 Februari 2019 jam 20:42

http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/ pada 8 April 2019 pukul 21:55

67

https://kbbi.web.id/umrah diakses pada 03 Januari 2019 pukul 11:33

https://kemenag.go.id/berita/read/505159/kemenag-cabut-izin-first-travel-sebagai-ppiu

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag-evaluasi-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah diakses pada 12 November 2018 pukul 21:23

https://www.kontan.co.id pada 07 Februari jam 16:50

68

LAMPIRAN

69

70

71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FadilatunNisa. Peniliti dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24

Desember 1997. Yang merupakan anak kedua dari tiga

bersaudara, pasangan Buyah Muhammad Sidik Mahfudz dan

Umi Siti Fatimah, serta satu abang bernama Hasan As-

Syaziliy dan satu adik bernama Hasbiyalloh As-Shidqi.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 05 Pagi

Cipete Selatan pada tahun 2009 . Madrasah Tsanawiyah di MTs Manaratul Islam

pada tahun 2012 dan Madrasah Aliyah Manaratul Islam pada tahun 2015.

Peneliti diterima di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

pada tahun 2015 melalui jalur seleksi SNMPTN dan mengambil minat Ilmu

Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Peneliti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja

Nyata (KKN) di Desa Sarakan Tangerang.

Peneliti mengikuti organisasi sebagai bendahara di Forum Konstitusi dan

Demokrasi (FOKDEM) pada tahun 2017 sampai sekarang, juga anggota

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Fakultas Syariah dan

Hukum.