Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmad taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar makruf nahi mungkar. Rapat Dewan yang kami hormati ; Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna I tanggal, 21 April 2011 Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, para Pejabat Eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan Materi LKPJ dan semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diperoleh gambaran dan kondisi obyektif kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010. Rapat Dewan yang kami hormati Dari hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut : I. PENDAHULUAN Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
karena atas segala limpahan rahmad taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat
menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo dalam keadaan sehat wal afiat.
Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW, yang memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar makruf nahi mungkar.
Rapat Dewan yang kami hormati ;
Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan
Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan Laporan
hasil pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010.
Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada saudara
Bupati yang telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Sidoarjo
Tahun Anggaran 2010 pada Rapat Paripurna I tanggal, 21 April 2011
Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang telah
memberikan dukungan terhadap pembahasan LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010, para
Pejabat Eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan Materi
LKPJ dan semua pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat
diperoleh gambaran dan kondisi obyektif kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
2010.
Rapat Dewan yang kami hormati
Dari hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan
yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan
efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi
LPPD sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.
Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam
Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD
mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan
bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya
kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan
DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang
antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah
berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka
kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya
tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.
Rapat Dewan yang terhormat ;
Pada kesempatan yang lalu Sdr. Bupati Sidoarjo telah memaparkan hasil kinerjanya dalam dekade
satu tahun anggaran 2010, dengan demikian kiranya patut kita berikan apresiasi dan penghargaan
yang setinggi-tingginya terhadap hasil kinerja tersebut, akan tetapi dengan melihat kondisi realita
dilapangan masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam mengimplementasikan
kebijakan pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadikan kita semua sebagai lembaga
penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban untuk melakukan penyempurnaan. Oleh karenanya
perkenankan Panitia khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas LKPJ Bupati Sidoarjo tahun
anggaran 2010 untuk menyampaikan hasil laporan dan temuan dilapangan yang perlu mendapatkan
perhatian serius dan tindak lanjut yang konkrit dari Sdr. Bupati Sidoarjo. Hal ini dilakukan semata-
mata dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam mengemban amanat
masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
II. DASAR
A. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27; ( 2 ), Pasal 42;
( 1 ) butir h ;
B. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati, Pasal 15 – 25 ;
C. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Panitia Khusus DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo Tahun
Anggaran 2010.
III. ANGGOTA PANSUS LKPJ DPRD KABUPATEN SIDOARJO
1. ISWAHYUDI, SE ( Ketua )
2. Drs. MASHURI, BS ( Wakil Ketua )
3. ADHI SAMSETYO, SH ( Anggota )
4. ARIS FIRMANSYAH ( Anggota )
5. H. KUSMAN ( Anggota )
6. SUSANTO ( Anggota )
7. ISA HASANUDIN, S.Hi ( Anggota )
8. TARKIT ERDIANTO ( Anggota )
9. H. SULKAN WARIONO ( Anggota )
10. Drs. Ec. H. UNGGUL PRABAWA, MM ( Anggota )
11. EMIR FIRDAUS, ST. MM ( Anggota )
12. Drs. HERU, SH ( Anggota )
13. H. USMAN, M.Kes ( Anggota )
IV.MATERI DAN WAKTU PEMBAHASAN
Materi pembahasan Pansus adalah LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2010 yang pembahasannya
dilaksanakan tanggal 21 April s/d 21 Mei 2010 sebagai rincian kegiatan sebagaimana tercantum
dalam jadwal kegiatan Pansus ( sebagaimana terlampir ) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
laporan ini.
V. METODE PENILAIAN
Metode penilaian LKPJ Bupati Sidoarjo tahun Anggaran 2010 merujuk pada UU No. 32 Th. 2004 dan
PP No. 3 Th. 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD, dan Informasi Laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta kajian Pansus terhadap :
A. Kebijakan Pemerintah Daerah ;
B. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
C. Penyelenggaran Urusan Pemerintah daerah ;
D. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
E. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
VI. PROSES PENILAIAN
Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis program dan kegiatan yang tercover dalam
APBD Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan yaitu RPJPD,
RPJMD, KUAPPAS, RKPD dan LAKIP tahun 2010.
VII. HASIL PENILAIAN
Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 maka dengan
ini Pansus menyampaikan laporan sebagai berikut :
A. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah
Sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2010 maka ditetapkanlah prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Pengentasan kemiskinan penduduk miskin dan penggangguran melalui peningkatan
aksesebilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dan sarana
prasarana ekonomi local.
2. Pemberdayaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik
dan keamanan serta perwujudan tata pemerintahan yang baik guna menciptakan pelayanan public
yang optimal.
3. Pemanfaatan sumberdaya alam potensial yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;
4. Penguatan pembangunan infrastruktur perhubungan dan energi serta perluasan investasi dalam
bidang pertanian dan UMKMK guna meningkatan pertumbuhan ekonomi.
B. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan
Belanja Daerah. Posting anggaran yang tercover dalam APBD diklasifikasikan dalam tiga pos, yaitu
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan adalah sebagai berikut :
I . PENDAPATAN
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 356.166.930.409,32
2. Dana Perimbangan Rp. 969.298.842.540,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 349.385.830.183,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.674.851.603.132,32
II. BELANJA
1. Belanja operasi Rp. 1.397.926.081.785,19
2. Belanja Modal Rp. 174.710.771.486,00
3. Belanja tidak terduga Rp. 549.100.000,00
Jumlah belanja Rp. 1.573.185.953.271,19
Surplus / Defisit Rp. 101.665.649.861,13
III. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan daerah Rp. 152.466.496.700,70
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 29.897.414.946,00
Pembiayaan Netto Rp. 122.569.081.754,70
Sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 213.049.655.974,83
Besarnya SILPA ini dikarenakan perencanaan yang kurang maksimal (lemah), sehingga banyak
program dan kegiatan yang gagal dilaksanakan.
Rapat dewan yang terhormat :
Setelah mencermati kerangka anggaran tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah :
1. Tidak diperolehnya data mengenai potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan
yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah. Baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan
Asli Daerah Lainnya. Dan hal ini menyebabkan :
a. Tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan yang tersedia yang belum dapat dicapai
pada masing-masing jenis pendapatan, sehingga dibutuhkan analisa pendapatan Retribusi pada
setiap obyek Retribusi dan Pajak Daerah.
b. Tidak ada parameter obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi peningkatan
pendapatan.
c. Penarikan Retribusi harus diikuti dengan pelayanan yang lebih baik.
2. Tidak diperoleh informasi valid mengenai kekuatan dan kelemahan dari sistem dan prosedur
pemungutan pendapatan pada setiap jenis pendapatan, hal ini menyebabkan tidak dapat diperoleh
respon untuk memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang variabel-variabelnya
terdiri dari organisasi pemungutan, prosedur pemungutan, serta kapasitas kemampuan sumber daya
manusia.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
perlu dilakukan.
a. Pengukuran secara obyektif atas potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan yang
dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah melalui kegiatan penelitian yang dapat dilakukan
kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten.
b. Secara berkelanjutan terus memperbaharui dan mengembangkan sistem serta prosedur
pemungutan pada setiap jenis pendapatan.
Besarnya anggaran aparatur tersebut, belum dapat mempengaruhi perbaikan pelayanan publik di
Kabupaten Sidoarjo.
C. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kami sampaikan dalam bentuk Tabel yang menampilkan permasalahan pada 26 urusan wajib dan
urusan khusus beserta rekomendasi yang perlu mendapatkan tindak lanjut dan tindakan serius dari
Sdr. Bupati untuk perbaikan kinerja ke depan adalah sebagai berikut :
1. URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH
Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan Rekomendasi
1
Pendidikan
a. Menurunnya trend Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka
1. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan
Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010 dibandingkan pada tahun-tahun
sebelumnya pada tingkat pendidikan SD/MI, menunjukkan masih
terdapat siswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
bersekolah pada jenjang SD/MI.
Pendukung :
Data tahun 2008, APM sebesar 113,15%, tahun 2009 sebesar
101,50% dan tahun 2010 sebesar 98,72. Untuk APK, tahun 2008
sebesar 139,22%, tahun 2009 sebesar 114,49% dan tahun 2010
sebesar 109,96%
b. Trend APM dan APK tahun 2010 pada tingkat SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK yang tidak konsisten menuju trend yang meningkat
menunjukkan masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan ke
tingkat pendidikan selanjutnya dan masih terdapat siswa yang
putus sekolah pada masing tingkat pendidikan tersebut.
Pendukung :
Data APS, untuk SMP/MTs, tahun 2008 sebesar 0,02%, tahun 2009
sebesar 0,05% dan tahun 2010 sebesar 0,15%
Data APS, untuk SMA/MI/SMK, tahun 2008 sebesar 0,05%, tahun
2009 sebesar 0,51% dan tahun 2010 sebesar 0,47%
c. Berdasar kepada pencapaian kinerja APM, APK dan APS,
menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan Program
Rintisan Wajib Belajar 9 tahun.
d. Tidak tersedianya data base bangunan sekolah di setiap
Kecamatan, pada masing-masing tingkat pendidikan, yang dapat
menunjukkan kondisi dan jumlah sekolah untuk kemudian dapat
diketahui kualitas ruang kelas yang digunakan, sampai kemudian
diketahui rasio daya tampung ruang kelas terhadap jumlah murid.
e. Terjadinya ketimpangan dalam penyebaran daya tampung
yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas wajib
balajar 9 tahun, dengan tujuan program dan target output
kegiatan yang jelas dan terukur untuk kemudian dapat
mempermudah pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.
Dimana program dan kegiatan tersebut dititik beratkan pada
pendekatan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, baik orang
tua maupun siswa, tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun.
2. Membangun data base (sistem informasi) pendidikan, yang
dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi urusan
pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari jumlah sekolah,
kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid, rasio murid dan
daya tampung ruang kelas, rasio jumlah guru mata pelajaran
siswa di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan tidak meratanya
standar mutu sarana dan prasarana sekolah.
f. Rendahnya tingkat SDM dengan indikator masih banyaknya
penduduk pada tingkat pendidikan akhir SD dapat menjadi
penyebab lemahnya daya saing SDM di Kabupaten Sidoarjo dalam
menghadapi era globalisasi.
Pendukung :
Data Dispenduk Capil September Tahun 2010, sebesar 407.200
orang dari total jumlah penduduk sebesar 2.031.362 orang yang
artinya bahwa 20% penduduk di Sidoarjo tingkat pendidikan
tertinggi adalah SD.
g. Masih banyak biaya tambahan yang menjadi kebijakan Kepala
Sekolah pada murid yang dikemas dengan istilah dana partisipasi.
tertentu dengan murid dan informasi lainnya yang dapat menjadi
tolok ukur keberhasilan urusan pendidikan.
3. Membuka kesempatan bagi semua pihak baik pemerintah
daerah maupun swasta untuk membangun tempat-tempat
pelatihan ketrampilan khusus guna mempersiapkan sumber daya
manusia yang handal menghadapi era globalisasi.
4. Mewajibkan kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala
sekolah untuk tidak memberlakukan biaya-biaya tambahan yang
tidak sesuai ketentuan.
2 Kesehatan a. Meningkatnya Prevelensi Gizi Kurang untuk balita pada tahun
2010 sebesar 9,36% (meski kurang dari target 11%) dapat
memicu meningkatnya tingkat balita dengan gizi buruk, yang
kemudian bila tidak diperhatikan secara serius dapat
meningkatkan angka kematian balita di Kabupaten Sidoarjo pada
waktu yang akan datang.
b. Menurunnya kualitas atau mutu pelayanan rumah sakit ditandai
dengan meningkatnya angka NDR (Net Death Rate) pada tahun
2010 sebesar 2,7 % dibanding tahun 2009 sebesar 2,49%.
c. Masih belum cukupnya tenaga dokter dan tenaga para medis
dibandingkan dengan rasio penduduk yang dilayani menyebabkan
1. Memperbanyak komunikasi secara langsung kepada
masyarakat dalam memberikan informasi tentang pentingnya gizi
balita yang cukup melalui media Posyandu.
2. Melakukan pelatihan mengenai standar mutu pelayanan
kepada tenaga medis dan para medis baik yang tugas di rumah
sakit maupun puskesmas
3. Melakukan perbaikan pelayanan di rumah sakit dan
puskesmas dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap
pelayanan rawat jalan yang belum optimal.
d. Jam kerja puskesmas tidak sesuai dengan ketentuan.
e. Belum semua puskesmas di Kabupaten Sidoarjo melakukan
pelayanan rawat inap yang dilengkapi dokter jaga.
f. Belum meratanya ponkesdes di setiap desa menyebabkan
lambatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa yang
sudah seharusnya mendapatkan pelayanan cepat dan cermat.
standar dan prosedur pelayanan rumah sakit dan puskesmas
terhadap pasien. Dimana standar dan prosedur tersebut mampu
menjelaskan bagaimana peran rumah sakit, puskesmas beserta
tenaga medis maupun para medisnya terhadap pasien.
4. Melakukan pendataan terhadap jumlah dan lokasi ponkesdes
yang sudah tersedia, serta melakukan pendataan terhadap tenaga
medis yang tersebar di seluruh desa di wilayah Kabupaten
Sidoarjo.
5. Setelah melakukan pendataan secara akurat terhadap jumlah
ponkesdes dan tenaga medis diupayakan untuk segera menambah
ponkesdes dan tenaga medis pada lokasi yang kurang.
3 Kepemudaan dan Olahraga a. Pengalihan fungsi stand-stand GOR sudah tidak sesuai dengan