Prospekus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020 Tanggal Efektif : 31 Januari 2020 Masa Penawaran Umum : 3 – 5 Februari 2020 Tanggal Penjatahan : 7 Februari 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 Februari 2020 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 11 Februari 2020 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 12 Februari 2020 Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Februari 2020 – 8 Februari 2021 Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai : 12 Februari 2020 – 10 Februari 2021 Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021 Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I : 11 Februari 2021 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK’) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. PT AGRO YASA LESTARI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (‘BEI’). PT AGRO YASA LESTARI Tbk. Kegiatan Usaha Utama: Perdagangan Besar Aspal, Geosintetik dan Bungkil Kedelai (Soya Beans Meal). Kantor Kedudukan: Gedung Gondangdia Lama 25 Lt 3 R 1B-1C Jl. RP Soeroso No 25 Jakarta 10330 Jakarta Pusat Telp: 021-3918838 Faks: 021-3918838 Email : [email protected]Website: www.agroyasalestari.com PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah). Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma - cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 Saham mendapatkan 4 Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak – banyaknya Rp 31.044.384.000,- (tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”). PROSPEKTUS
235
Embed
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : Tanggal Distribusi ... · tanggal pengembalian uang pemesanan : 11 februari 2020 ... perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham hasil penawaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Prospekus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020
Tanggal Efektif : 31 Januari 2020 Masa Penawaran Umum : 3 – 5 Februari 2020 Tanggal Penjatahan : 7 Februari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 Februari 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 11 Februari 2020 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 12 Februari 2020 Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Februari 2020 – 8 Februari 2021 Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai : 12 Februari 2020 – 10 Februari 2021 Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021 Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I : 11 Februari 2021
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK’) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI.
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
Sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma - cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 Saham mendapatkan 4 Waran Seri I.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak – banyaknya Rp 31.044.384.000,- (tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).
Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN
RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT
PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM,
TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM
TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).
Afiliasi : Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah:
a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau
Komisaris dari pihak tersebut;
c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau
lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
Perseroan tersebut;
e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik : Berarti Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang
melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan periode 7
(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1
ayat (2) UUPM.
BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora adalah
Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan
pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan
Efek.
Bank Kustodian : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk
memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya.
Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara
mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti
dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.
iv
Bursa Efek : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.
BUMD : Berarti Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Berarti Badan Usaha Milik Negara
Daftar Pemegang Saham
(DPS) : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian
Saham (DPPS) : Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah
yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan
No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/
BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum nomor 4, yakni sebagai berikut:
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan
yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan
Penawaran Umum; atau
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir
yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi;
atau
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.
Emisi : Berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau
diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum
Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
Formulir Konfirmasi
Penjatahan Saham (FKPS) : Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas
nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang
Ditawarkan di pasar perdana.
Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (FPPS) : Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham
Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-
masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda
tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para
Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu
memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
v
Harga Penawaran : Berarti harga tiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum
yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu
Rp100,- (seratus Rupiah).
Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur
nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik
Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari
Kerja.
Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Konfirmasi Tertulis : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang
dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan
Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum : Berarti Bakhriatin & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan
atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan
hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham.
KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta,
yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang
dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham
berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada
penitipan kolektif.
Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan : Berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab
atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan
dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan
Peraturan No. IX.A.7.
vi
Masa Penawaran Umum
Perdana Saham : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan
pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa
Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1
(satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara
Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing
baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun
bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah
nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau
OJK
: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang
independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan
wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal
55 UU OJK.
Pemegang Rekening : :Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek
dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan
Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung
memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh
Perseroan.
Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum atau
Penawaran Umum Perdana
Saham
: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh
Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
vii
Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang
berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana
dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek : Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas
nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan
berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan
pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana
kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai
dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi
Efek : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini
adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata
Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi
Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
viii
Peraturan OJK No.8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit
Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal
Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21,- tanggal 10
Oktober 2019, junctis Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT
Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 03 Tanggal 8 November 2019,
: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, yang
melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017.
Prospektus Awal : Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham
Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan
dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Penawaran,
penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait
syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu,
x
sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang
Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan
pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana
milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek
yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau
Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank
penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima
puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima
puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) Saham Baru atau
sebanyak-banyakanya 30,31% (Tiga puluh koma tiga puluh satu
persen), yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para
Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya
akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS : Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan,
pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara
elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian
didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan
pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek
kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada
Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa
Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi.
xi
Tanggal Pengembalian Uang
Pemesanan : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian
Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui
Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau
seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan
atau dalam hal Penawaran Umum saham Perdana dibatalkan atau
ditunda. Tanggal pengembalian uang pemesanan paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak tanggal penjatahan atau 2 (dua) hari kerja sejak
tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya
masa penawaran umum perdana saham
TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UU Pasar Modal/UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal
10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UU Perseroan Terbatas/UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
xii
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. UMUM PT Agro Yasa Lestari, Tbk (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Agro Yasa Lestari yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Yasa Lestari No. 13 tanggal 15 Febuari 2010, dibuat di hadapan Ineu Mauleni, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010. Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Agro Yasa Lestari No. 6 tanggal 22 Juli 2019 dibuat di hadapan Teddy Yunadi SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-0042612.AH.01.02 Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-AH.01.03-0304415 dan No. AHU-AH.01.03-0304416 Tahun 2019, ketiganya tertanggal 26 Juli 2019. Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Agro yasa Lestari Tbk No. 20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari Menkumham.
KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN
1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan.
2. Persentase Penawaran Umum : 30,31% dari Modal Disetor setelah Penawaran
Umum
3. Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
5. Total Penawaran Umum : sebanyak Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima
miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua
puluh ribu Rupiah).
Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum sebagai berikut :
Jumlah Nilai Nominal Jumlah Nilai Nominal
Saham (Rp) Saham (Rp)
Modal Dasar 2.200.000.000 110.000.000.000 2.200.000.000 110.000.000.000
- Masyarakat - - - 258.703.200 12.935.160.000 30,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 594.720.000 29.736.000.000 100.00 853.423.200 42.671.160.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portapel 1.605.280.000 80.264.000.000 1.346.576.800 67.328.840.000
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Keterangan
% %
Sebelum Rencana Penawaran Umum
Perdana
Sesudah Rencana Penawaran Umum
Perdana
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan PENERBITAN WARAN SERI I
1. Rasio Saham dengan Waran
Seri I
: 5 : 4 setiap pemegang 5 (lima) saham baru akan
memperoleh 4 (empat) waran Seri I.
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 206.962.560 (dua ratus enam juta
sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus
enam puluh) waran Seri I
3. Harga Pelaksanaan Waran
Seri I
: Rp 150 ,- (seratus lima puluh Rupiah)
4. Total Hasil Pelaksanaan
Waran Seri I
: Sebanyak Rp31.044.384.000,- (tiga puluh satu
miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu Rupiah) Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen). Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:
Jumlah Nilai Nominal Jumlah Nilai Nominal
Saham (Rp) Saham (Rp)
Modal Dasar 2.200.000.000 110.000.000.000 2.200.000.000 110.000.000.000
- Masyarakat 258.703.200 12.935.160.000 30,31 258.703.200 12.935.160.000 24,40
- Waran - - - 206.962.560 10.348.128.000 19,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 853.423.200 42.671.160.000 100,00 1.060.385.760 53.019.288.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portapel 1.346.576.800 80.264.000.000 1.139.614.240 56.980.712.000
Keterangan
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Sebelum Rencana Penawaran Waran Sesudah Rencana Penawaran Waran
% %
xiv
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
PT Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana
yang akan diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan
dipergunakan, untuk:
1. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua delapan persen) untuk kebutuhan modal
kerja Perseroan.
2. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk pembayaran sebagian
hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah.
Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh
pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja operasional
Perseroan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun
berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Perseroan untuk untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan
keuangan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi
Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman,
Wawan, Pamudji dan Rekan yang ditandatangani Drs.Pamudji, Ak., CPA. dengan opini wajar
tanpa modifikasian.
• Laporan Posisi Keuangan
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
31 Juli
2019 2018 2017 2016
ASET 65.944 50.153 52.178 64.276
LIABILITAS 33.159 30.074 33.655 45.598
EKUITAS 32.784 20.079 18.523 18.678
KETERANGAN
31 Desember
Penyajian kembali
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Penjualan 27.110 21.907 37.555 32.216 74.925
Laba kotor 5.958 4.364 7.480 6.576 13.868
Laba Usaha 3.328 2.203 3.776 2.501 7.019
Laba bersih 2.106 751 1.277 445 3.620
KETERANGAN
31 Juli 31 Desember
Penyajian kembali
xv
• Rasio-rasio Penting
FAKTOR RISIKO Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1) Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana
Saham
2) Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3) Risiko Pembagian Dividen
2019 2018 2018 2017 2016
Pertumbuhan
Penjualan 24% *tdp 17% -57% *tdp
Beban Pokok Penjualan 21% *tdp 17% -58% *tdp
Laba Kotor 37% *tdp 14% -53% *tdp
Aset 31% *tdp -4% -19% *tdp
Liabilitas 11% *tdp -11% -28% *tdp
Ekuitas 63% *tdp 8% -1% *tdp
Profitabilitas
Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE) 6,42% *tdp 6,36% 2,40% 19,38%
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (ROA) 3,19% *tdp 2,55% 0,85% 5,63%
Laba Bersih terhadap Jumlah Penjualan 7,77% 3,43% 3,40% 1,38% 4,83%
EBITDA terhadap Penjualan 13,50% 11,70% 11,70% 10,23% 10,28%
Laba Bruto terhadap Penjualan 21,98% 19,92% 19,92% 20,41% 18,51%
Solvabilitas
Liabilitas terhadap Aset 0,50x *tdp 0,60x 0,64x 0,71x
Liabilitas terhadap Ekuitas 1,01x *tdp 1,50x 1,82x 2,44x
Persediaan terhadap beban pokok penjualan
Likuiditas 1,64x *tdp 1,33x 1,22x 1,19x
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek
*tidak dapat diperbandingkan
31 DesemberKETERANGAN
31 Juli
xvi
KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dan didukung oleh 3 (tiga) komponen utama dalam bisnis yaitu Teknik, Trading dan Jasa, dengan spesifik bidang khusus Aspal, Geosintetik dan juga bungkil kedelai (Soya Beans Meal), dimana menitik beratkan pada lingkup Desain, Pengadaan Barang, dan Pemasangan/Installer. Prinsip bisinis Perseroan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam penyediaan desain, kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu pengiriman. Sasaran penggunaan produk-produk Aspal dan Geosintetik adalah untuk menunjang proyek-proyek pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN), proyek-proyek swasta, pertambangan dan perminyakan, serta industri terkait lainnya. Adapun untuk bungkil kedelai (soya beans meal) sasaran penjualan produknya ditujukan untuk pabrik pengolahan susu yang ada di Indonesia. PROSPEK USAHA Bitumen/Aspal Kebutuhan aspal di Indonesia mencapai 1 juta ton per tahun yang dipasok dari domestik dan impor. Sebagai satu-satunya produsen aspal di Indonesia, PT Pertamina hanya mampu memasok sekitar 300-350 ribu ton per tahun. Kebutuhan lainnya terpaksa harus didatangkan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan dari Timur Tengah. Dengan jumlah pemain aspal sekitar 38 perusahaan di Indonesia, Perseroan fokus untuk market Indonesia timur yang secara potential masih membutuhkan banyak sekali pembangunan jalan dan jembatan. Didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan hubungan baik dengan BUMN karya, saat ini Perseroan mensupplai sekitar 15 ribu ton per tahun kepada BUMN karya dan swasta. Dengan berubahnya status perusahaan menjadi terbuka, diharapkan secara gradual dalam lima tahun ke depan Perseroan dapat mensupplai sekitar 100 ribu ton per tahun. Bahan bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, Perseroan dapat memproduksi aspal di Indonesia. Ditambah dengan kerjasama dengan produsen aspal terkemuka di dunia seperti ESSO dan SHELL, perseroan ditunjuk menjadi agen pemasaran di Banda Aceh dan Padang. Modal ini menjadikan perseroan mempunyai keunggulan kompetitif di sisi produk. Geosintetik Hubungan baik Perseroan dengan beberapa prinsipal utama produsen Geosynthetis yang mempunyai kualitas produk yang sangat baik menjadikan perseroan mempunyai keunggulan kompetitif dari sisi kualitas. Ditambah juga dengan penunjukkan sebagai agent untuk proyek tertentu di Indonesia menjadikan perseroan sebagai supplier utama untuk BUMN karya. Soya Bean Meal (SBM)/ Dried Distillers Grains With Soluble (DDGS) PT Nestle Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Perseroan sebagai supplier bahan baku ternak untuk koperasi susu mereka. Saat ini, Perseroan mensupplai kurang lebih 500 MT bahan baku ternak PT Nestle Indonesia walaupun mereka meminta untuk lebih. Target yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah mampu mensupplai 4000 MT dalam 5 tahun kedepan. Sampai saat ini , Indonesia masih membutuhkan bahan baku pakan ternak yang harus diimpor dari negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil. Iklim yang kurang sesuai untuk
xvii
memproduksi kedelai, biji matahari, gandum dan sebagainya mengharuskan Indonesia harus mengimpor dari negara tersebut. Beberapa faktor dibawah merupakan pendorong prospek industri konstruksi di Indonesia:
1) Anggaran Infrastruktur yang konsisten naik
2) Indonesia masih tertinggal secara infrastruktur dengan negara tetangga Malaysia dan
Singapura di kawasan ASEAN
3) Indonesia mempunyai sumber daya yang kuat dalam pembangunan infrastruktur
1
I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 258.703.200
(dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan
Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau
sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari portepel, yang
ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp Rp100,- (seratus Rupiah)
setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp.
Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh
ribu Rupiah).
Saham Biasa Atas Nama Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”),hak atas pembagian
saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
PT AGRO YASA LESTARI Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan Besar Aspal, Geosintetik dan Bungkil Kedelai (Soya Beans Meal)
- Masyarakat 258.703.200 12.935.160.000 30,31 258.703.200 12.935.160.000 24,40
- Waran - - - 206.962.560 10.348.128.000 19,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 853.423.200 42.671.160.000 100,00 1.060.385.760 53.019.288.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portapel 1.346.576.800 80.264.000.000 1.139.614.240 56.980.712.000
Keterangan
Nilai Nominal Rp 50,- per saham
Sebelum Rencana Penawaran Waran Sesudah Rencana Penawaran Waran
% %
A. DEFINISI
a) Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak
206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam
puluh) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
b) Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan
tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran
Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
c) Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh
Pemegang Waran Seri I.
d) Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat
pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
e) Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan
sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor
penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan
kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan
hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
4
sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) yang berlaku.
B. HAK ATAS WARAN SERI I
a) Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran
Umum Perdana Saham melekat 4 (empat) Waran Seri I secara cuma-cuma.
b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan
saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak
mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan
dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.
C. BENTUK DAN DENOMINASI
Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
a) Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara
kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I,
melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan
Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat
Konfirmasi Waran Seri I;
b) Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara
kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif
Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran
yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan
keterangan lain yang diperlukan.
Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum
dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan
apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun
kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan
Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil
Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh
Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka
Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara
dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam
bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.
D. HAK UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN DAN JANGKA WAKTU WARAN SERI I
Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri
I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan
Pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama masa berlaku pelaksanaan dengan
membayar harga pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.
E. JANGKA WAKTU WARAN SERI I
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah
6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal
12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021.
F. PROSEDUR PELAKSANAAN WARAN SERI I
a) Pada jam kerja yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB selama Jangka
Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan
Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang
5
dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan
dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
b) Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di Kantor pusat Pengelola Administrasi
Waran Seri I.
c) Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk
melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan
Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I :
i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan
memperhatikan ketentuan KSEI.
ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga
Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib
menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut
“Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
a) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri
I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
b) Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama
masa Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaanya Waran Seri I
menjadi saham.
c) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri
I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan
melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta
kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang
Waran Seri I.
Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi
dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas
Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta
persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan
Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada
Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola
Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri
I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
Selambat-lambatnya 4 (empat) hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I
menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan
Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada
Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib
menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang
bersangkutan.
d) Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain
sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan
apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola
Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan
kepada Pemegang Waran Seri I.
e) Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif
Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka
pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang
bersangkutan. Pengelola Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran
Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran
6
Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan
Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
f) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang
sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
g) Perseroan berkewajiban untuk menanggung biaya sehubungan dengan pencatatan
saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
h) Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana
diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran
Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola
Adminstrasi Waran Seri I mengenai rasio pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan
singkat mengenai faktafakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut).
Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut,
penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi
Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
i) Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan
maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun
kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
j) Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa
Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro,
bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening
Perseroan.
PT Bank Mayapada
Cabang: Mayapada Tower, Sudirman, Jakarta
Atas nama: PT Agro Yasa Lestari Tbk
No. Rekening: 10030035623
G. PENYESUAIAN HARGA PELAKSANAAN DAN JUMLAH WARAN SERI I
Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:
a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan saham (reverse
stock) atau pemecahan saham (stock split), maka :
Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham
x A Harga Nominal Lama setiap saham
Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal Baru setiap saham
x B Harga Nominal Lama setiap saham
A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar
Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa
Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
b) Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi
menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang
berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:
7
Harga Pelaksanaan Baru = A
x X (A + B)
A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham
bonus, saham dividen
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil
pembagian saham bonus atau saham dividen
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai
berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan
saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I
tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar
Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari
harga teoritis saham.
H. PENGALIHAN HAK ATAS WARAN SERI I
a) Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan
jual beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang
dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang
Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b) Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan
akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang
mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama
Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan
bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang
dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat
persetujuan dari Perseroan.
c) Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas
yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan
maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama
tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka
sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan
ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai
pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk
melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran
Seri I.
d) Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar
Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan
disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
e) Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan
melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama
Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam
Daftar Pemegang.
f) Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan
hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah
8
disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. F.
Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I
maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah
pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
I. PENGGANTIAN WARAN SERI I
a) Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang
ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan
tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus
mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi
Waran Seri I.
b) Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian
Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan baru, dimana
Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui
Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.
c) Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang
baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup
dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola
Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan
Peraturan Pasar Modal.
d) Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan
meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian
pihak yang mengajukan permintaan penggantian kerugian pihak yang mengajukan
permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu
untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.
e) Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa
Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau
rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian
Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang
mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
J. PENGELOLA ADMINISTRASI WARAN SERI I
Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sesuai dengan akta
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 24, tanggal 10 Oktober 2019 yang
telah diubah sebagaimana Akta Perubahan I No. 20 tanggal 12 Desember 2019, sebagai
berikut:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961
Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan
pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil
pelaksanaan Waran Seri I.
K. STATUS SAHAM HASIL PELAKSANAAN
Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan
sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh
Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada
pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang
mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak
9
pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya
dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.
L. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN LIKUIDASI USAHA
a) Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan
Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana
Perseroan sebagai perusahaaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian
aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar
Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri
I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum suatu tindakan yang
mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif.
Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.
b) Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk
melaksanakan Waran Seri I.
M. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I
Setiap pemberitahuan mengenai Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Usaha kepada
Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan sesuai dengan yang tercantum pada
pasal L huruf a., sedangkan pemberitahuan mengenai Pengubahan Penerbitan Waran Seri
I adalah sah jika sesuai dengan yang tercantum pada pasal O poin ii. Pemberitahuan
tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.
N. PERNYATAAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
a) Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri
I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut
dalam Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan KSEI.
b) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I baik sebagian
maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan,
Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil
Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan
Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi dan
ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.
c) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat
berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat
mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap
saham.
e) Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan
Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana
Perseroan sebagai perusahaaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian
asset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan
Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang
Waran Seri I sesuai dengan Pasal L poin a.
f) Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk
melaksanakan Waran Seri I.
g) Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas
Waran Seri I dan semua saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati
semua syaratsyarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.
h) Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu)
Pengelola Administrasi Waran Seri I.
10
i) Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada setiap Pemegang Waran Seri
I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Saham dan/atau jumlah Waran
Seri I dengan Syarat dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan yang
berlaku, kecuali Jangka waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan mengacu pada pasal
pasal O dengan memperhatikan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran
Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan
pembulatan ke bawah.
j) Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua
kewajibankewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-
lampirannya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, dalam rangka
Penawaran Umum, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
O. PENGUBAHAN
Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali
mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari Waran Seri I.
b) Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I,
dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah
pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan
keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka
pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
c) Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta
yang dibuat secara Hak Atas dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan
Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan
memperhatikan syarat dan ketentuanketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan
syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek
Indonesia.
P. HUKUM YANG BERLAKU
Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham
ini sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus)
saham baru atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan
juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran
Umum Perdana Saham sejumlah 594.720.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus
dua puluh ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:
1. Tn. Akam sebanyak 298.380.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus
delapan puluh ribu) lembar saham;
2. Tn. Hidayat Winardi sebanyak 296.340.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus
empat puluh ribu) lembar saham.
Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak
853.423.200 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus)
11
saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh
sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di
BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek apabila memenuhi persyaratan
pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik
perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-
kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham
tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah
diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.
PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM
Berdasarkan Akta No tanggal 22 Juli 2019 pemegang saham Perseroan yaitu Tn Akam dan
Tn Hidayat Winardi melakukan tambahan modal disetor melalui konversi saldo laba sejumlah
Rp. 18.000.000.000,- dan setoran modal sejumlah Rp. 10.600.000.000,- masing-masing
sebesar Rp. 5.300.000.000,-. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap
perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan
terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai
dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka berdasarkan
hal-hal di tersebut, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan
menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran
menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh
saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam, Surat Pernyataan
Pemegang Saham PT Agro Yasa Lestari Tbk tanggal 30 September 2019.
PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN
SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM
WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.
12
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari
Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, untuk:
1. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua puluh delapan persen) untuk kebutuhan
modal kerja Perseroan.
2. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk pembayaran sebagian
hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah, dengan tambahan
keterangan sebagai berikut:
a. Hubungan Afiliasi
Antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah tidak
terdapat hubungan afiliasi.
b. Nilai Pinjaman
Nilai pinjaman Perseroan per tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar
Rp. 20.658.620.542,-
c. Tingkat Bagi Hasil
Tingkat bagi hasil atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah
adalah equivalent sebesar 10,5% per tahun.
d. Jatuh Tempo
Jatuh tempo atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah
adalah hingga tanggal 21 Maret 2020.
e. Penggunaan Pinjaman
Penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembelian
bahan baku.
f. Riwayat Utang
Pada tahun 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon
Indonesia Unit Usaha Syariah dengan denominasi Rupiah rinciannya adalah sebagai
berikut:
1) OMNIBUS TRADE FINANCE LC/SKBDN SUB LIMIT TR 2019 4,5 miliar untuk
penerbitan LC.
2) MUDHORABAH MENURUN 13 miliar untuk proyek.
3) MUDHORABAH OAF 4,5 miliar untuk pembukaan akun pembiayaan.
g. Prosedur dan persyaratan pembayaran
Perseroan akan membayar kewajiban sejumlah 15% dari dana yang terkumpul dari
Penawaran Umum Saham Perdana.
h. Saldo hutang (setelah dibayar sebagian)
Sisa saldo utang Perseroan setelah dilakukan pelunasan dengan menggunakan dana
penawaran umum sebesar Rp.3,5 miliar menjadi Rp.17,1 miliar.
Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh
pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja operasional
Perseroan.
Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:
1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran
Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6
(enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Juli dan 31 Desember.
13
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum
direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam Instrumen
keuangan yang aman dan likuid.
Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil
Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh
Perseroan adalah sekitar 10,50% (sepuluh koma lima puluh) dari nilai Penawaran Umum
Saham Perdana yang meliputi:
a) Biaya jasa penjamin pelaksana emisi efek sekitar 3,87% (tiga koma delapan puluh tujuh
persen) yang terdiri dari
- Biaya jasa penyelenggaraan (manajemen fee) sekitar 2,71% (dua koma tujuh puluh
satu persen);
- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,77% (nol koma tujuh puluh tujuh
persen); dan
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,39% (nol koma tiga puluh sembilan
persen).
b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,81% (satu koma delapan satu persen)
yang terdiri dari biaya jasa:
- Akuntan Publik sekitar 0,77% (nol koma tujuh puluh tujuh persen);
- Konsultan Hukum sekitar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen); dan
- Notaris sekitar 0,58% (nol koma lima puluh delapan persen).
c) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek
sekitar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen).
d) Biaya pencatatan BEI sekitar 0,17% (nol koma tujuh belas persen).
e) Biaya pendaftaran KSEI sekitar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
f) Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen).
g) Biaya Lain-lain sekitar 4,19% (empat koma sembilan belas persen) yang terdiri dari,
iklan surat kabar, percetakan Prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum
dan biaya lainnya.
PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH
KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.
14
III. PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan laporan keuangan Perseroan Periode 7 bulanan per tanggal 31 Juli 2019 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani oleh
Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA. Sebagai Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa
modifikasian, per tanggal 31 Juli 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp.
33.159 juta dengan rincian sebagai berikut:
Perincian lebih lanjut mengenai akun-akun liabilitas adalah sebagai berikut :
LIABILITAS JANGKA PENDEK
1. Utang usaha
Saldo utang usaha pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 6.075 juta dengan rincian
sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN Jumlah
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha 6.075
Pinjaman bank 21.762
Utang pajak 4.363
Utang-utang lain pihak berelasi -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 32.200
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Imbalan Kerja 959
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 959
Jumlah Liabilitas 33.159
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN Jumlah
Utang usaha
PT Now Indonesia 2.342
PT Inti Abadi Kemasindo 2.070
PT Humpuss 916
PT Jakson Niagatama 429
PT Geesan Indonesia 192
PT Maju Kreasi Prima 91
PT Oto Kredit Mobil 25
PT Mitsui Indonesia 9
Jumlah Utang usaha 6.075
15
2. Pinjaman Bank
Saldo utang bank pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 21.762 juta yang merupakan
utang kepada PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. dan utang kepada
PT Bank Danamon Indonesia Tbk., adapun rincian hutang bank sebagai berikut:
Bank Danamon
Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan nomor: B.185/HK/EB-Syariah/0319 tanggal 21 Maret 2019, PT Bank Danamon Indonesia,Tbk memberikan persetujuan atas Fasilitas Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Fasilitas 1
Mudharabah (KB) – Tutup Fasilitas Jumlah Pembiayaan : 5.000.000.000 OS Pokok Mudharabah : 3.754.634.694 Pengalihan ke Mudharabah (menurun) : 3.754.634.694 dirubah Sisa nilai pembayaran : 281.970.091 dilunasi Covernant : Tutup fasilitas Mudharabah dengan limit
Dan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Hanya dapat digunakan untuk
pembelian asphall dan geosynthelic
(Non Woven Geotextile, Woven
Geotextile, Geomembrane dan Geogrid.
b. Debitur wajib menyerahkan underlying
Mudharabah OAF sbb: Import Supplier
dan local Supplier
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN Jumlah
Pinjaman Bank
Danamon Syariah 20.659
Bank Syariah Mandiri 1.104
Jumlah Pinjaman Bank 21.762
16
c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai
PO/Invoice (incl.PPN)
d. Tanggal invoice atau PO maksimum 1
bulan sebelum disbursement
e. Seluruh dokumen yang terkait telah
diserahkan seluruhnya ke Bank
f. Pencairan Mudharabah OAF langsung
ditransfer ke rekening Supplier
berdasarkan standing instruction yang
telah ditandatangani Nasabah.
g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan
penalty
h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan
Bank
Covenant : O/S Mudharabah OAF total sebesar Rp
5.394.690.000,-
O/S Pokok Mudharabah OAF sebesar Rp
894.690.000, Fasilitas Mudharabah
(menurun).
O/S Pokok Mudharabah OAF sebesar Rp
4.500.000.000, close rebook menjadi 1
promes OAF tanpa underlying jangka
waktu 6 bulan sejak perjanjian ini.
Tunggakan margin Mudharabah OAF sampai dengan efektif dibayar seluruhnya (atau sebesar Rp 90.294.420,-).
Denda dihapuskan seluruhnya.
c. Fasilitas 3
Limit pembiayaan awal : 20.000.000.000
s/u LC/SKBDN max : 20.000.000.000
TR max : 14.000.000.000
Penurunan limit pembiayaan : 15.500.000.000
Sisa limit pembiayaan : 4.500.000.000
s/u LC/SKBDN max : 4.500.000.000
TR max : 4.500.000.000
Tenor limit : Tanggal 21 Maret 2019 s/d
21 Maret 2020
Tenor transaction : - Tenor LC usance max 6 bulan
- FART max 3 bulan dgn ketentuan tenor
LC+FATR tidak melebihi 6 bulan
Magin Deposit : ‘25% dari setiap nilai LC/SKBDN yang
diterbitkan. Untuk Usance LC dengan TR
Margin Deposit akan diblokir sampai
dengan TR dilunasi.
Profit sharing : Margin equivalent 10,5 % p.a
Rasio Nisbah : Nisbah Bank Nisbah Nasabah 4,97% 95,07
17
Dan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. LC dan SKBDN Hanya dapat digunakan untuk pembelian asphalt dan geosynthelic (Non Woven Geotextile, Woven Geotextile, Geomembrane dan Geogrid.
b. Debitur wajib menyerahkan underlying LC/SU dan SKBDN berupa kontrak dengan approved supplier/PO dan menyerahkan kontrak PO dari buyer
c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai PO/Invoice (incl.PPN).
d. Tanggal invoice atau PO maksimum 1 bulan sebelum disbursement.
e. Seluruh dokumen yang terkait telah diserahkan seluruhnya ke Bank.
f. Underlying FART adalah LC yang diterbitkan oleh Bank.
g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty.
h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
d. Fasilitas 4
Mudharabah (menurun) – baru / Pengalihan dari sebagian O/S pokok Mudharabah, Mudharabah OAF dan O/S TR.
Limit Pembiayaan : Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar
Rupiah)
Tenor Limit : Sejak tanggal persetujuan pembiayaan
baru sampai dengan tanggal 20 Maret
2022.
Tenor Transaksi : Tenor LC usance max 6 bulan dan FATR
max 3 bulan tidak melebihi 6 bulan.
Profit Sharing : Margin equivalent rate 10,5% p.a
Margin : 25 % dari dari setiap nilai LC/SKBDN
Grace Period : -
Principal : a. 20 April 2019 – 20 Desember 2019 : Rp
250.000.000/bulan
b. 20 Jan 2020 – 20 Des 2020 : Rp
400.000.000/bulan
c. 20 Maret 2022 : Rp 350.000.000,-
Rasio Nisbah : Nisbah Bank Nisbah Nasabah 14,36% 85,64%
Jaminan : 1. Tanah dan bangunan di parum, imperial
Gading (komplek pelindo II Sukapura)
Blok G-1, Kav. 39 Celincing Jakarta
Utara – dengan bukti kepemilikan
berupa SHM Nomor 6091 an. Dian
Kumiasih (Istri Ade Suherman) APHT I
Rp. 3.349.000.000 (tetap)
2. Tanah dan bangunan di Jln. Cibanteng
II, Nomor 26A, RT 003 RW 07,
Kelurahan Rawa Badak, Kec. Koja,
Jakarta Utara bukti kepemilikan berupa
SHM nomor 199 an. Akam APT I Rp.
18
448.000.000,- (tetap) APHT II dengan
nilai Rp. 816.000.000,- (baru)
3. Tanah dan bangunan di Jln. Eka Wati IX
B, Nomor 10, Kelurahan Gadung Johar,
Kecamatan Medan Johar, Medan
dengan bukti kepemilikan berupa SHM
nomor 1099 an. Akam APHT I Rp.
1.086.000.000,- (Tetap)
4. Tanah dan bangunan terletak di Perum
Depok Maharaja, Blok M-10, Nomor 9,
Kelurahan Rangkapan Raya, Kec.
Pncoran Mas, Depok dengan bukti
kepemilikan berupa SHM nomor 9324
an. Akam APHT I Rp. 271.000.000,-
(Tetap)
5. Tanah dan bangunan terletak di jln.
Mahoni Blok D Bang IV, Nomor 40, RT
009 RW 010, Kelurahan Lagoa, Kec.
Koja, Jakarta Utara , dengan bukti
kepemilikan berupa SHM nomor 1677
an. Akam APHT I Rp. 1.163.000.000,-
(Tetap)
6. Tanah dan bangunan terletak di jln.
Balai Pustaka Barat Nomor 27 Kel.
Rawamangun Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur , dengan bukti
kepemilikan berupa SHM nomor 2826
an. Hidayat Winardi APHT I Rp.
5.456.000.000,- (Tetap)APHT II dengan
nilai Rp.6.703.000.000,- (Baru).
7. Tanah dan bangunan terletak Perum
Jatinegara Jl. Gunung Semeru, Blok F-
2 Kav. Nomor 1 Kel. Jastinegara Kec.
Cakung Jakarta Timur , dengan bukti
kepemilikan berupa SHGB nomor
01017 an. Angraini Iriani (Istri Hidayat
Winardi) APHT I Rp. 1.116.000.000,-
(Tetap), APHT II dengan nilai
Rp.1.317.000.000,- (Baru).
8. Tanah dan bangunan
terletakPerumahan Depkes 2, Jl.
Durian Blok G Nomor 7, Kel. Jatibening,
Kec. Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat
, dengan bukti kepemilikan berupa SHM
nomor 1009 an. Nuly Sadar. APHT I
Rp. 202.000.000,- (Tetap).
9. Tanah dan bangunan terletak di
Perumahan Limus Pratama Regensy, jl.
Surabaya Blok D-5 Nomor 31 Desa
Limusnunggal Kec. Cileungsi, Bogor,
Jawa Barat dengan bukti kepemilikan
19
berupa SHM nomor 2291 an. Akam
APHT I Rp. 852.000.000,- (Tetap).
Status pinjaman yang diperoleh Perseroan saat ini masih berlaku sesuai dengan dengan Addendum Perjanjian Kredit dengan Bank Danamon nomor 066/PP/EB-Syariah/0319 dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2020. PT Bank Syariah Mandiri
Berdasarkan Akad Perjanjian Prinsip Musharakah Line Fasility antara PT Bank Syariah
Mandiri dengan PT Agro Yasa Lestari sesuai Akta No. 10 tanggal 29 Agustus 2017, Notaris
Jonifa, SH Notaris Jakarta, bahwasanya Bank menyetujui permohonan nasabah untuk
menyediakan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah :
Pembiayaan dan Penggunaan :
PT Bank Mandiri Syariah menyediaakan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Prinsip
Musyarakah sebesar Rp. 1.450.000.000 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah)
atau senilai 15,25% (lima belas koma dua puluh lima persen) dari total modal Musyarakah
untuk proyek.
Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan :
a. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan sejak penandatangan akad b. Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung
mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 8 Februari 2019. c. Perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan
1) Jangka waktu Line Facility selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus 2019
sampai dengan 24 Februari 2020. 2) Jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus 2019
sampai dengan 24 Februari 2020. 3) Jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus 2019
sampai dengan 24 Februari 2020.
Perjanjian pembiayaan ini dijamin dengan aset-aset penjamin (pihak ketiga) dalam bentuk :
Agunan :
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1024/Karang Timur yang terletak di Kelurahan
Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, luas 84
m3 atas nama Yurike Laksmita Nugraha Ningtyas (Istri Bp. Arief Darmawan).
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 388/Tugu Utara yang terletak di Komplek
Perumahan Pertamina Tugu Blok X Nomor 12, Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Kodja,
luas 126 m3 atas nama Bpk akam.
Status pinjaman yang diperoleh Perseroan saat ini masih berlaku sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit No 21/502/0741/0035/VIII/ADDN dan No 21/502/0741/0035/VIII/ADDN dan akan berakhir pada tanggal 24 Februari 2020.
3. Utang pajak
Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 4.363 juta dengan rincian
sebagai berikut:
20
LIABILITAS JANGKA PANJANG
1. Liabilitas imbalan paska kerja
Perusahaan menunjuk aktuaris independent untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja
sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja
Perseroan pada 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung oleh PT Sentra Jasa Aktuaria
No. 122779/BPA/VI/19 tanggal 1 Mei 2019 Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas
imbalan pascakerja tersebut telah memadai untuk menutup kewajiban yang dimaksud.
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai
berikut: (dalam jutaan Rupiah)
Manajemen berpendapat bahwa pencadangan / provisi tersebut cukup untuk memenuhi
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2019 TELAH
DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA
PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH
JATUH TEMPO.
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN Jumlah
Utang Pajak
Pajak penghasilan pasal 25 (9)
Pajak penghasilan pasal 21 (9)
Pajak penghasilan pasal 29 652
Pajak pertambahan nilai - keluaran 3.729
Jumlah Utang usaha 4.363
31 Juli
2019
Tingkat Diskonto 8%
Tingkat Kenaikan Gaji 8%
Tingkat Pensiun Normal 56 Tahun
Tabel Mortalita TMI'11
Tingkat Cacat 10%
Tingkat Pengunduran Diri Karyaw an 6%
Biaya Jasa Kini 247
Biaya Bunga -
Penerapan pertama 730
Saldo Aw al 978
Beban tahun berjalan 259
Penghasilan komprehensif lain (278)
Saldo akhir 959
Mutasi Liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai
berikut :
Jumlah imbalan paska kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah
sebagai berikut :
KETERANGAN
21
SETELAH TANGGAL 31 JULI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI
DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI
LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS
YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL
LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS
SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN
MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH
LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT
PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN
HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK
22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk
untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Akuntan melakukan pemeriksan terhadap
Perseroan pada tahun 2018 dengan menggunakan standar PSAK, sedangkan pemeriksaan yang
dilakukan oleh akuntan lain pada tahun 2017 dan 2016 masih menggunakan SAK ETAP. Atas dasar
itu harus dilakukan penyajian kembali secara retrospective untuk tahun 2017 dan 2016, sehingga
akuntan melakukan penyajian kembali tersebut. Laporan audit Perseroan tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 telah diterbitkan oleh kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji yang
ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan dan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul
dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa
modifikasian.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Juli
2019 2018 2017 2016
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 187 792 2.514 1.736
Piutang usaha 18.396 7.646 6.540 12.362
Persediaan 25.401 27.284 28.583 32.728
Pajak dibayar dimuka 4.012 2.681 2.334 7.239
Uang muka 2.128 - - -
Jumlah Aset Lancar 50.123 38.402 39.971 54.065
Aset Tidak Lancar
Aset tetap 12.909 11.146 11.957 10.211
Aset pajak tangguhan 255 255 249 -
Piutang lain-lain 2.656 349 - -
Jumlah Aset Tidak Lancar 15.820 11.750 12.206 10.211
JUMLAH ASET 65.944 50.153 52.178 64.276
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha 6.075 5.583 10.000 18.161
Pinjaman bank 21.762 19.512 19.865 19.371
Utang pajak 4.363 2.776 2.412 7.334
Utang lain-lain - 1.245 400 732
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 32.200 29.115 32.677 45.598
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas imbalan paska kerja 959 959 978 -
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 959 959 978 -
JUMLAH LIABILITAS 33.159 30.074 33.655 45.598
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal 29.736 1.136 1.136 1.136
Penghasilan Komperehensif Lain 278 278 - -
Saldo laba:
Telah ditentukan penggunaannya - 18.000.000 - 600.000
Belum ditentukan penggunaannya 2.771 665.049 17.387 16.942
EKUITAS 32.784 20.079 18.523 18.678
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 65.944 50.153 52.178 64.276
KETERANGAN
31 Desember
Penyajian kembali
23
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
RASIO KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Penjualan 27.110 21.907 37.555 32.216 74.925
Beban pokok Penjualan (21.152) (17.544) (30.075) (25.640) (61.057)
Laba Kotor 5.958 4.364 7.480 6.576 13.868
Beban Usaha (2.630) (2.161) (3.704) (4.075) (6.849)
Laba Usaha 3.328 2.203 3.776 2.501 7.019
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha (604) (1.167) (2.001) (1.838) (2.006)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2.724 1.036 1.775 662 5.013
Pajak Penghasilan (618) (285) (498) (217) (1.392)
Laba Bersih 2.106 751 1.277 445 3.620
Penghasilan komprehensif lain
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas
imbalan pasca kerja - - 278 - -
Laba Komprehensif Periode Berjalan 2.106 751 1.556 445 3.620
KETERANGAN Penyajian kembali
31 Juli 31 Desember
2019 2018 2018 2017 2016
Pertumbuhan
Penjualan 24% *tdp 17% -57% *tdp
Beban Pokok Penjualan 21% *tdp 17% -58% *tdp
Laba Kotor 37% *tdp 14% -53% *tdp
Aset 31% *tdp -4% -19% *tdp
Liabilitas 11% *tdp -11% -28% *tdp
Ekuitas 63% *tdp 8% -1% *tdp
Profitabilitas
Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE) 6,42% *tdp 6,36% 2,40% 19,38%
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (ROA) 3,19% *tdp 2,55% 0,85% 5,63%
Laba Bersih terhadap Jumlah Penjualan 7,77% 3,43% 3,40% 1,38% 4,83%
EBITDA terhadap Penjualan 13,50% 11,70% 11,70% 10,23% 10,28%
Laba Bruto terhadap Penjualan 21,98% 19,92% 19,92% 20,41% 18,51%
Solvabilitas
Liabilitas terhadap Aset 0,50x *tdp 0,60x 0,64x 0,71x
Liabilitas terhadap Ekuitas 1,01x *tdp 1,50x 1,82x 2,44x
Persediaan terhadap beban pokok penjualan
Likuiditas 1,64x *tdp 1,33x 1,22x 1,19x
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek
*tidak dapat diperbandingkan
31 DesemberKETERANGAN
31 Juli
24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar
Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan
keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam
Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.
Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016. Akuntan melakukan pemeriksan terhadap Perseroan pada tahun 2018 dengan
menggunakan standar PSAK, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan lain pada
tahun 2017 dan 2016 masih menggunakan SAK ETAP. Atas dasar itu harus dilakukan penyajian
kembali secara retrospective untuk tahun 2017 dan 2016, sehingga akuntan melakukan
penyajian kembali tersebut. Laporan audit Perseroan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 telah diterbitkan oleh kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji yang
ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan dan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi,
Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar
tanpa modifikasian.
1. GAMBARAN UMUM
Perseroan didirikan dengan nama PT Agro Yasa Lestari yang berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 15 Febuari 2010, dibuat di hadapan Ineu Mauleni, S.H.,
Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21
Mei 2010.
Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar tetapi, tidak ada
perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham
Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan Akta
No. 06,- tanggal 22 Juli 2019, dibuat di hadapan Teddy Yunadi, SH. Notaris di Jakarta,
dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.
Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. AHU-0042612-AH.01.02.Tahun
2019 pada tanggal 26 Juli 2019 dan telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0304415 & AHU-AH.01.03-0304416 tanggal 26 Juli 2019.
Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No.
20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H.,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari
Menkumham.
Berdasarkan pasal 3 pada Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan pada saat didirikan
adalah :
25
a) Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, menjalankan usaha-usaha di
bidang perdagangan, ekspor, import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier,
leveransir, comission house, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-
badan perusahaan, meliputi :
- Berdagang hasil pertanian, seperti berdagang jagung, kedelai, soya bean meal,
lada, pala, kacang-kacangan, palawija, rempah-rempahdan lain sebagiannya;
- Hasil perkebunan, hasil hutan dan bumi hutan;
- Buah-buahan dan sayuran;
- Cocoa (cacao) dan coklat, kelapa (coconut), kelapa sawit, kopi dan biji kopi.
b) Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi :
- Industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian;
- Industri karet dan barang-barang dari karet;
- Industri karet mentah/alam;
- Industri pengolahan biji-bijijan;
- Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran;
- Industri pengolaha cocoa dan coklat;
- Industri pengolahan hasil bumi;
- Industri pengolahan hasil hutan (non tanaman industry);
- Industri pengolahan hasil perikanan;
- Industri pengolahan hasil-hasil laut;
- Industri pengolahan kelapa (coconut);
- Industri pengolahan kelapa sawit;
- Industri pengolahan kopi dan biji kopi;
- Industri pengolahan rumput laut;
- Industri pengolahan tembakau;
- Industri teh dan bio kopi.
c) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, meliputi :
- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
- Agrobisnis industri;
- Budidaya mutiara;
- Industri pertanian;
- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;
- Pembenihan dan budi daya biota air tawar;
- Pembenihan dan budi daya biota laut;
- Pembenihan tanaman hias;
- Perikanan darat/laut dan pertambakan;
- Perkebunan coklat (cocoa/cacao);
- Perkebunan karet;
- Perkebunan kelapa (coconut);
- Perkebunan kelapa sawit;
- Perkebunan kopi;
- Perkebunan tanaman pangan;
- Perkebunan tanaman keras (palawija);
- Perkebunan tanaman jatrova (jarak pagar).
d) Menjalankan usaha dalam bidang jasa :
- Jasa konsultasi di bidang pertanian, dan lain sebagiannya kecuali jasa dalam
bidang hukum dan pajak.
26
Perseroan telah memperbaharui maksud dan tujuan perusahaan sesuai Akta Notaris No. 06
Tahun 2019 yaitu :
berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar
Produk Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
Lainnya.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan :
a. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya :
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang
belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik,
formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan
pipa saluran --asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater);
dan
b. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL :
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup
dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar
serat atau fiber --tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir
dan lain-lain).
c. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman - Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil
pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah - rempah.
Kegiatan usaha utama perseroan :
1) Perdagangan besar bahan konstruksi
Perusahaan menjual aspal yang diimpor dari negara tetangga seperti Singapore,
Malaysia dan Timur Tengah ataupun melalui pembelian lokal, untuk selanjutnya dijual
kepada pelanggan BUMN karya dan swasta lainnya.
2) Perdagangan besar produk lainnya YTDL
Perseroan menjual produk geosynthetis yang diimpor dari negara tetangga seperti
China, Korea ataupun melalui pembelian lokal untuk selajutnya dijual kepada pelanggan
BUMN karya dan swasta lainnya.
3) Perdasangan besar bahan makanan dan hasil pertanian
Perseroan menjual bahan baku pakan yang dibeli dari lokal untuk dijual kepada pembeli
swasta seperti PT Nestle Indonesia.
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA
a. Kontrak-kontrak infrastruktur yang didapat Perseroan
Sebagai perusahaan supplier dan trading dengan produknya berupa aspal dan geosintetis,
Perseroan dalam memperoleh penjualan bergantung terhadap proyek – proyek
infrastruktur yang didapat oleh Perseroan. Melalui hubungan baik yang dimiliki Perseroan
yang sudah terjalin lama kurang lebih 10 tahun dengan kontraktor BUMN seperti Hutama
Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya dan dengan pengalaman
yang dimiliki oleh Perseroan, perseroan mempunyai nilai jual tersendiri dalam memperoleh
proyek-proyek tersebut.
27
Terlebih melalui program pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur untuk
mengejar ketertinggalan Indonesia di kawasan regional khususnya. Menurut data dari
World Economic Forum (WEF) tahun 2018, keseluruhan pembangunan telah secara
agregat meningkatkan daya saing Infrastruktur Indonesia naik sebanyak 20 peringkat. Daya
Saing Infrastruktur Indonesia pada 2014-2015 berada di urutan 72 naik pada 2017-2018 ke
posisi 52. Daya Saing Global di peringkat 36 untuk tahun 2017-2018.
Namun prestasi tersebut masih jauh dari beberapa negara tetangga yakni Thailand,
Malaysia dan Singapura. Indonesia adalah yang lebih dulu membangun jalan tol. Bahkan,
Indonesia membantu Filipina dan Malaysia dalam membangun tol. Daya Saing Infrastruktur
Malaysia saat ini berada di posisi 22 sementara Daya Saing Global di peringkat 23 untuk
tahun 2017-2018. Begitu juga dengan Thailand yang menduduki Daya Saing Infrastruktur
di peringkat 43. Daya Saing Global Thailand untuk 2017-2018 adalah 32.
Melalui holding BUMN Karya yang dicanangkan pemerintah dimana PT Hutama Karya
menjadi holdingnya, Perseroan mempunyai nilai yang sangat tinggi dari sisi kompetisi
mengingat selama ini Perseroan sudah melakukan kerjasama dengan Hutama Karya
selama 9 tahun.
b. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan Pemerintah yang mencanangkan pembangunan proyek infrastruktur besar-
besaran turut mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Diharapkan kebijakan ini akan secara
konsisten dijalankan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia. Perubahan
kebijakan yang drastis dalam hal visi dan misi pemerintah turut mempengaruhi usaha
Perseroan.
Dalam hal terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, Perseroan akan selalu siap dan
disiplin melakukan aksi untuk menyeimbangkan portfolio perusahaan seperti menaikkan
penjualan bahan paku pakan dan mencari terobosan lain.
c. Kondisi makroekonomi
Kondisi makroekonomi secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan perusahaan.
Dengan telah selesainya pemilihan umum yang berlangsung aman , diharapkan dapat
memicu pertumbuhan ekonomi diatas target pemerintah.
Perubahan makroekonomi dapat mempengaruhi alokasi dana infrastruktur yang
dicadangkan pemerintah. Perseroan juga bersiap untuk melakukan penetrasi pasar proyek
swasta untuk menyeimbangkan portfolio perusahaan.
d. Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Nestle
Indonesia sebagai salah satu produsen susu terbesar di Indonesia dan dunia.
Kerjasamanya meliputi pengadaan pakan ternak untuk koperasi susu PT Nestle yang
tersebar di pulau Jawa. Dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang terus naik
karena pengurangan kemiskinan masyarakat, diharapkan kerjasama Perseroan dengan PT
Nestle Indonesia dapat berkembang lebih besar.
Perseroan juga menargetkan untuk melakukan kerjasama dengan produsen susu lain di
Indonesia dan juga mengincar pasar lain selain produsen susu, seperti produsen pakan
28
ternak dan peternak langsung. Kebutuhan bahan baku pakan terhadap produksi susu atau
peternakan lainnya masih sangat terbuka lebar. Susu sapi perah merupakan salah satu
bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, karena
susu bernilai gizi tinggi dan mempunyai komposisi zat gizi lengkap dengan perbandingan
gizi yang sempurna, sehingga mempunyai nilai yang sangat startegis. Susu sebagai salah
satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh generasi muda terutama usia sekolah.
Penduduk Indonesia pada usia wajibsekolah cukup besar yaitu 38% dan laju pertumbuhan
1,49% per tahun, Diperkirakan kebutuhan susu untuk memenuhi konsumsi generasi
usiawajib sekolah tersebut sebanyak 4,6 juta ton pertahun, sedangkan penyediaan susu
baru dapat mencapai 2,1 juta ton. Hal ini merupakan indikasi bahwa peluang untuk
mengembangkan industri susu di masa mendatang cukup baik. Namun demikian produksi
susu sapi perah sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan susu dalam negeri,
sehingga masih melakukan import susu sebanyak 60% sampai dengan 70%.
Belum terpenuhinya kebutuhan susu diakibatkan dari rendahnya produktivitas sapi perah
(Anggraeni etal., 2001). Menurut Schmidt et al (1988), bahwa produktivitas sapi perah yang
masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas genetik ternak, tata
laksana pakan, umur beranak pertama, periode laktasi, frekuensi pemerahan, masa kering
kandang dan kesehatan.penyebab rendahnya produksi susu adalah pakan (kualitas dan
kuantitas), tata cara pemerahan.
Untuk itu dikarenakan factor kebutuhan pakan ternak sapi perah untuk tata laksana pakan
masih harus terus dibenahi dengan diberikannya pakan yang kaya akan protein dan
karbohidrat. SBM dan DDGS serta pakan alternative lainnya masih sangat terbuka lebar
untuk pasar di Indonesia. Sehingga Perseroan yang memang konsentrasi salah satunya
bisnisnya sebagai penyedia pakan ternak diprediksi masih sangat bagus untuk di masa
depan.
e. Sosialisasi manfaat teknologi Soil Improvement di Indonesia
Saat ini pemerintah Indonesia melakukan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur
untuk menunjang pertumbuhan dan kemajuan. Teknologi soil improvement di Indonesia
perlu terus dilakukan dan disosialisasikan agar dapat meningkatkan daya dukung tanah
terhadap umur dari konstruksi tersebut. Dengan adanya sosialiasi manfaat teknologi soil
improvement dengan diantaranya pemanfaatan design material yg menggunakan material
geoshintetik diapat dipastikan menambah volume penjualan Perseroan yang dimana salah
satu konsentrasi bisnisnya adalah design engineering dan supply atau pengadaan material
geosintetik. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dermaga merupakan
sebagian bentuk pembangunan infrastruktur. Namun keadaan tanah yang sering
dimanfaatkan untuk pembangunan sarana infrastruktural sebagian besar berupa rawa-
rawa, tanah gambut, tanah labil ataupun daerah rawan longsor. Perkuatan tanah dengan
geosintetik dapat menambah atau memberikan kekuatan dan daya dukung tanah asli yang
kurang baik seperti tanah lembek dan tanah labil. Penerapannya mempertimbangkan teknis
dan prinsip mekanis dalam memilih tipe, merancang dan membangun suatu bangunan di
bawah pondasi suatu struktur. Geosintetik terdiri dari beberapa jenis bahan yang
mempunyai bentuk dan fungsi berbeda yaitu: geotekstil, geogride, geolinier, PVD,
geomembrane, geocell. Lahan lahan gambut yang ada di Indonesia masih belum banyak
tersentuh dengan teknologi geosintetik sehingga penggunaan atau kebutuhan geosintetik
dinndonesia masih sangat terbuka lebar .
29
3. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari
dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas
laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab IV dari Prospektus ini. Laporan
keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani
Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Budiman Wawan Pamudji dan Rekan yang ditandatangani Drs.Pamudji, Ak.,
CPA. dengan opini wajar tanpa modifikasian sesuai dengan standar Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK).
ANALISA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Penjualan 27.110 21.907 37.555 32.216 74.925
Beban pokok Penjualan (21.152) (17.544) (30.075) (25.640) (61.057)
Laba Kotor 5.958 4.364 7.480 6.576 13.868
Beban Usaha (2.630) (2.161) (3.704) (4.075) (6.849)
Laba Usaha 3.328 2.203 3.776 2.501 7.019
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha (604) (1.167) (2.001) (1.838) (2.006)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2.724 1.036 1.775 662 5.013
Pajak Penghasilan (618) (285) (498) (217) (1.392)
Laba Bersih 2.106 751 1.277 445 3.620
Penghasilan komprehensif lain
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas
imbalan pasca kerja - - 278 - -
Laba Komprehensif Periode Berjalan 2.106 751 1.556 445 3.620
KETERANGAN Penyajian kembali
31 Juli 31 Desember
30
PENJUALAN
Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 naik sebesar
Rp 5.204 juta atau sebesar 24% dari Rp 21.907 juta menjadi Rp 27.111 juta Kenaikan ini
menunjukan perusahaan sudah menaikkan pendapatan pada periode 7 (tujuh) bulan dari
tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjualan Geotekstil dan SBM.
Adapun kenaikan Geotekstil disebabkan karena adanya penambahan permintaan dari
proyek tol trans Sumatra khususnya project padang – sicincin dari seksi 1 sampai seksi 6,
sedangkan untuk SBM Perseroan mulai mendapatkan permintaan lebih banyak dari Nestle
untuk mensuply persediaan pakan ternak.
Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan
dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar
Rp 5.340 juta atau sebesar 16,57% dari Rp 32.216 juta pada 31 Desember 2017 menjadi
Rp 37.556 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjualan
aspal dan Geotekstil proyek tambahan yang didapat dari PT Hutama Karya Infrastruktur
melalui proyek tol trans sumatra khususnya pekanbaru – dumai seksi 1. Adapun untuk Aspal
Perseroan mendapatkan proyek APBN Padang – Bengkulu.
Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan
dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar
Rp 42.709 juta atau sebesar 57% dari Rp 74.925 juta pada 31 Desember 2017 menjadi
Rp 32.216 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2016
banyak proyek-proyek yang sudah selesai pekerjaanya sehingga jika dibandingkan dengan
2017 maka akan terilhat sangat signifikan penurunan nilai omset perusahaan.
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Penjualan
Aspal 11.607 17.377 29.790 18.800 64.123
Geotextile 11.407 4.245 7.277 11.588 6.502
Geogrid 100 119 204 1.553 2.688
Geomembrane - - - 274 144
SBM & DDGS 3.998 88 151 - 1.187
Wetfix - - - - 171
Lainnya - 78 134 - 110
Jumlah Pendapatan 27.111 21.907 37.556 32.216 74.925
KETERANGAN
31 Juli 31 Desember
Penyajian kembali
31
BEBAN POKOK PENJUALAN
Beban Pokok Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31
Juli 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
Beban pokok penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli
2019 naik sebesar Rp 3.608 juta atau sebesar 21% dari Rp 17.544 juta pada 31 Juli 2018
menjadi Rp 21.152 juta pada 31 Juli 2019. Kenaikan ini menunjukan perusahaan sudah
menaikkan pendapatan pada periode 7 (tujuh) bulan dari tahun sebelumnya sehingga beban
pokok penjualan juga meningkat efek dari pendapatan yang meningkat. Kenaikan ini
disebabkan beban pokok pendapatan produk geotextile yang meningkat.
Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik
sebesar Rp 4.435 juta atau sebesar 17,27% dari Rp 25.640 juta pada 31 Desember 2017
menjadi Rp 30.075 juta pada 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan kenaikan beban pokok
untuk produk aspal dan geomembrane.
Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun
sebesar Rp 35.417 juta atau sebesar 58% dari Rp 61.057 juta pada 31 Desember 2017
menjadi Rp 25.640 Miliar pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan beban pokok
produk geogrid yang turun signifikan.
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Beban Pokok Penjualan
Aspal 9.803 14.972 25.666 17.021 53.453
Geotextile 7.865 2.443 4.188 7.633 5.125
Geogrid 78 105 180 796 1.251
Geomembrane - - - 191 85
SBM & DDGS 3.406 23 40 - 1.001
Wetfix - - - - 143
Jumlah Beban Pokok Penjualan 21.152 17.544 30.075 25.640 61.057
KETERANGAN
31 Juli 31 Desember
Penyajian kembali
32
BEBAN OPERASI
Beban Operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
Beban operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 naik
sebesar Rp 469 juta atau sebesar 21,7% dari Rp 2.161 juta pada 31 Juli 2018 menjadi
Rp 2.630 juta pada 31 Juli 2019. Kenaikan ini disebabkan beban jasa profesional yang naik
signifikan.
Beban Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 turun sebesar
Rp 371 juta atau sebesar 9,10% dari Rp 4.075 juta pada 31 Desember 2017 menjadi Rp
3.704 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan beban imbalan pasca kerja
yang menurun.
Beban Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar
Rp 2.774 juta atau sebesar 40.5% dari Rp 6.849 juta pada 31 Desember 2016 menjadi
Rp 4.075 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan beban operasi yang
menurun dikarenkan penjualan yang menurun.
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Beban Operasi
Jasa Profesional 914 17 30 - 58
Penyusutan 459 473 811 854 803
Bongkar muat 428 369 633 676 1.751
Gaji dan tunjangan 346 455 780 707 651
Pengangkutan 195 453 776 528 2.274
Sew a Gedung 110 - - - 676
Jasa dan Komisi 64 61 104 36 66
Perlengkapan Kantor 34 70 120 173 56
Perjalanan Dinas 33 15 27 44 107
Pajak 3 65 111 52 22
Imbalan Paska Kerja - 151 259 978 -
Jamuan - 2 4 10 -
Biaya Penyisihan Piutang - 26 44 19 -
Lain-Lain 44 3 6 - 384
Jumlah Beban Operasi 2.630 2.161 3.704 4.075 6.849
31 Desember
Penyajian kembaliKETERANGAN
31 Juli
33
PENDAPATAN DAN (BEBAN) DI LUAR USAHA
Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal
31 Juli 2018
Pendapatan dan (Beban) di luar usaha Lain-lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Juli 2019 turun sebesar Rp 563 juta atau sebesar 48,24% dari Rp 1.167 juta
pada 31 Juli 2018 menjadi Rp 604 juta pada 31 Juli 2019. Penurunan ini disebabkan adanya
pendapatan lain – lain sebesar Rp. 44 juta yang diperoleh Perseroan dari pelanggan atas
penyisihan Cadangan Penurunan nilai piutang tahun 2018 dan turunnya beban bunga.
Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal
31 Desember 2017
Pendapatan dan (Beban) di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 naik sebesar Rp 163 juta atau sebesar 8.87% dari Rp 1.839 juta pada 31 Desember
2017 menjadi Rp 2.001 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan sumbangan
yang naik.
Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
Pendapatan dan (Beban) di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 turun sebesar Rp 168 juta atau sebesar 8.37% dari Rp 2.006 juta pada 31 Desember
2016 menjadi Rp 1.839 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan penurunan
beban bunga.
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha
Selisih Kurs - (2) (3) (44) -
Pendapatan Bunga 8 16 27 164 (38)
Pendapatan (beban) lain-lain 44 - - - 165
Beban Bunga (526) (1.002) (1.719) (1.849) (1.990)
Sumbangan (130) (178) (305) (110) (143)
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha (604) (1.167) (2.001) (1.839) (2.006)
KETERANGAN
31 Juli 31 Desember
Penyajian kembali
34
LABA SEBELUM PAJAK
Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018
Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Juli 2019 naik sebesar Rp 1.355 juta atau sebesar 180% dari Rp 751 juta pada 31 Juli
2018 menjadi Rp 2.106 juta pada 31 Juli 2019. Kenaikan ini disebabkan proyek proyek yang
diterima antara lain proyek trans Sumatra padang – sicincin, proyek APBN tanjung pinang,
proyek jalan APBN teluk Piyai, Riau dan pakan ternak dari Nestle.
Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
naik sebesar Rp 833 juta atau sebesar 187% dari Rp 445 juta pada 31 Desember 2017
menjadi Rp 1.277 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan penambahan
proyek yang diterima perusahaan yaitu proyek tol trans Sumatra Pekanbaru – Dumai.
Laba Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
turun sebesar Rp3.175 juta atau sebesar 88% dari Rp 3.620 juta pada 31 Desember 2016
menjadi Rp 445 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan berakhirnya proyek
yang diterima perusahaan pada tahun 2016.
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2.724 1.036 1.775 662 5.013
Pajak Penghasilan: -
Kini (618) (285) (504) (466) (1.392)
Tangguhan 6 249
Laba Bersih 2.106 751 1.277 445 3.620
KETERANGAN
31 Juli 31 Desember
Penyajian kembali
35
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Saldo pada Penghasilan komprehensif lain disebabkan oleh perhitungan Liabilitas imbalan
kerja yang dilakukan oleh aktuaris dan dihitung pada tahun 2018 sehingga sampai saat ini
hanya ada selisih dari hasil perhitungan Liabilitas imbalan kerja.
ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
Tidak
di audit
2019 2018 2018 2017 2016
Penghasilan komprehensif lain
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas
imbalan pasca kerja - - 278 - -
Laba Komprehensif Periode Berjalan 2.106 751 1.556 445 3.620
Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi (9.988) (1.962) (2.214) (3.816) (6.820)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pembelian aset tetap (2.222) (2.600) (3)
(Kenaikan)/penurunan pada aset lain-lain
Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi (2.222) - - (2.600) (3)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan/(penurunan) pada utang lain-lain (1.245) - 845 (332) (4.015)
(Kenaikan)/penurunan pinjaman bank 2.250 - (353) 494 8.611
Pembayaran Deviden - - - (600) -
Tambahan modal disetor 10.600 - - - -
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas pendanaan 11.605 - 492 (438) 4.596
Kenaikan/(penurunan) bersih pada kas dan setara kas (604) (1.962) (1.723) 777 (2.227)
Kas dan setara kas, aw al tahun 792 2.514 2.514 1.737 3.964
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 187 552 792 2.514 1.736
KETERANGAN
31 Juli 31 Desember
Penyajian kembali
42
Pada tahun 2017, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp. 33.858
juta, terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, sedangkan kas
yang diperoleh dari pelanggan sebesar Rp 38.157 juta. Pada tahun 2016 Perseroan
memperoleh banyak proyek besar yang sudah banyak diselesaikan sehingga penerimaan
meningkat sangan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2017.
Pada tahun 2016, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp. 76.731
juta, terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, sedangkan kas
yang diperoleh dari pelanggan sebesar Rp 70.117 juta.
Pembayaran kas kepada pemasok pada periode 31 Juli 2019, 31 Juli 2018, 31 Desember
2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 secara historis mengikuti trend penjualan
tahun yang bersangkutan. Kecuali tahun 2016 dimana Perseroan mengalami pendapatan
pada proyek aspal di Kendari, tahun yang lainnya terlihat konstan.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari perolehan aset tetap.
Untuk periode 7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, kas dari aktivitasi
investasi digunakan untuk membeli aset tetap sebesar Rp. 2.222 juta
Pada tanggal 31 Desember 2017, kas dari aktivitasi investasi digunakan untuk membeli aset
tetap sebesar Rp. 2.600 juta
Pada tanggal 31 Desember 2016, kas dari aktivitasi investasi digunakan untuk membeli aset
tetap sebesar Rp. 3 juta
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Aliran kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari peningkatan modal disetor,
penerimaan atau pembayaran utang pihak berelasi, pembayaran sewa guna usaha,
pembayaran utang bank, pembayaran utang pembiayaan konsumen, penerimaan utang
bank, penerimaan atau pembayaran piutang usaha - pihak berelasi, penambahan modal
lainnya dan penerimaan utang sewa guna usaha.
Untuk periode 7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, kas dari aktivitasi
pendanaan terdapat kenaikan pada piutang berelasi sebesar Rp. 1.245 juta, kenaikan pada
setoran modal sebesar Rp. 10.600 dan Penurunan Pinjaman Bank sebesar Rp. 2.250.
Penurunan utang berelasi terjadi karena pembayaran kepada pihak berelasi. Kenaikan pada
setoran modal terjadi karena untuk meningkatkan struktur permodalan Perseroan sebelum
Penawaran Umum Saham Perdana. Penurunan pinjaman bank terjadi karena adanya
pembayaran hutang kepada Bank Danamon.
Pada tanggal 31 Desemeber 2018, kas dari aktivitasi pendanaan terdapat penurunan pada
piutang berelasi sebesar Rp. 845 juta, kenaikan pinjaman bank sebesar Rp. 353 juta.
Kenaikan utang berelasi terjadi karena terjadi proyek kerjasama dengan pihak berelasi.
Kenaikan pinjaman bank terjadi karena adanya kebutuhan pendanaan jangka pendek.
Pada tanggal 31 Desember 2017, kas dari aktivitasi pendanaan terdapat kenaikan pada
piutang berelasi sebesar Rp. 332 juta, penurunan pinjaman bank sebesar Rp. 494 juta,
43
pembayaran deviden sebesar Rp. 600 juta. Penurunan pada utang berelasi terjadi karena
terdapat pembayaran kepada pihak beelasi. Penurunan pinjaman bank terjadi karena
Perseroan membayar sebagian hutang bank jangka pendek.
Pada tanggal 31 Desember 2016, kas dari aktivitasi pendanaan terdapat kenaikan pada
piutang berelasi sebesar Rp. 4.015 juta, penurunan pinjaman bank sebesar Rp. 8.611 juta, Penurunan pada utang berelasi karena adanya pembayaran kepada pihak berelasi.
Kenaikan pinjaman bank disebabkan karena membutuhkan pembiayaan untuk proyek aspal
di Kendari.
4. ANALISA RASIO KEUANGAN
Pertumbuhan
Profitabilitas
Imbal Hasil Ekuitas (return on equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk
memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah
sebesar 6,42%, 6,36%, 2,40% dan 19,38%.
Imbal Hasil Aset (return on asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk
menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah
sebesar 3,19%, 2,55 %, 0,85% dan 5,63%.
2019 2018 2018 2017 2016
Pertumbuhan
Pendapatan Usaha -28% *tdp 17% -57% *tdp
Beban Pokok Pendapatan -30% *tdp 17% -58% *tdp
Laba Bruto -20% *tdp 14% -53% *tdp
Aset 31% *tdp -4% -19% *tdp
Liabilitas 11% *tdp -11% -28% *tdp
Ekuitas 63% *tdp 8% -1% *tdp
*tidak dapat diperbandingkan
31 DesemberKETERANGAN
31 Juli
2019 2018 2018 2017 2016
Profitabilitas
Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE) 6,42% *tdp 6,36% 2,40% 19,38%
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (ROA) 3,19% *tdp 2,55% 0,85% 5,63%
Laba Bersih terhadap Jumlah Penjualan 7,77% 3,43% 3,40% 1,38% 4,83%
EBITDA terhadap Penjualan 13,50% 11,70% 11,70% 10,23% 10,28%
Laba Bruto terhadap Penjualan 21,98% 19,92% 19,92% 20,41% 18,51%
*tidak dapat diperbandingkan
31 DesemberKETERANGAN
31 Juli
44
Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio
solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:
1) Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2) Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).
Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016 masing-masing sebesar 1,01x, 1,50x, 1,82x dan 2,44x.
Rasio utang terhadap aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016 masing-masing sebesar 0,50x, 0,60x, 0,64x dan 0,71x.
Likuiditas
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal
kerja, dan belanja modal Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan
dari pinjaman perbankan, penambahan modal disetor dan laba ditahan.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,
kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau
penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan
yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk
memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak
terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui
dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
2019 2018 2018 2017 2016
Solvabilitas
Liabilitas terhadap Aset 0,50x *tdp 0,60x 0,64x 0,71x
Liabilitas terhadap Ekuitas 1,01x *tdp 1,50x 1,82x 2,44x
Persediaan terhadap beban pokok penjualan
*tidak dapat diperbandingkan
31 DesemberKETERANGAN
31 Juli
2019 2018 2018 2017 2016
Likuiditas 1,64x *tdp 1,33x 1,22x 1,19x
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek
*tidak dapat diperbandingkan
31 DesemberKETERANGAN
31 Juli
45
5. SEGMEN OPERASI
Operasional Perseroan dibagi atas segmen Aspal, Geosintetik, SBM/DDGS. Berikut adalah
informasi segmen pada 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2019 :
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Segmen Operasi
Aspal Geosintetik SBM/DDGS Total
Pendapatan 11.607 11.507 3.998 27.111
Kontribusi pada Pendapatan 42,81% 42,44% 14,75% 100%
Laba (Rugi) Usaha 1.804 3.720 592 5.960
Margin laba (rugi) usaha 15,54% 32,33% 14,81% 100%
Pada periode ini, segmen usaha yang memberikan kontribusi pendapatan Perseroan
terbesar adalah Aspal dengan kontribusi sebesar 42,81%, segmen Geosintetik sebesar
42,44% dan SBM/DDGS memberikan 14,75% dari total pendapatan Perseroan sebesar
Rp 27.111 Juta.
6. INVESTASI BARANG MODAL
Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang
material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat investasi barang modal yang
dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.
7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan
penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan
Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016.
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan
penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan
Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016:
● Amanemen PSAK 67 : "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas".
● Amanemen PSAK 70 : "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".
46
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2017: ● Amanemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan" tentang " Prakarsa
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018: ● Amanemen PSAK No. 2 : "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
● Amanemen PSAK No. 15 (Penyesuaian 2018 : "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
● Amanemen PSAK No. 46 : "Pajak Penghasilan tentang Pengukuran Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum direalisasikan".
● Amanemen PSAK No. 53 : "Kopensasi Berbasis Saham Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Berbasis Saham".
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2019: ● Amanemen PSAK No. 33 : "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka ".
Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020: ● Amanemen PSAK No. 15 : "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama :
"Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
Dalam menjalankan kegiatan usaha nya, Perseroan tunduk pada beberapa peraturan
yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Apabila Perseroan tidak dapat
memenuhi peraturan yang ada termasuk perubahannya, maka dapat berdampak bagi
Perseroan yaitu tidak dapat terealisasi proyek-proyek yang telah dicanangkan.
Sehingga dapat berpengaruh pada arus kas (cash flow) Perseroan.
51
ii. RISIKO UMUM
1. Risiko Terkait Kondisi Makroekonomi
Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja
perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau
pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat
permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara
tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan
dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian
tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada
Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan
Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.
2. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam mematuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari kegagalan tersebut dapat berupa
teguran dari instansi terkait, pemberhentian sementara kegiatan pengerjaan proyek
atau denda. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam industrinya dapat memberikan dampak negatif bagi
kelangsungan usaha Perseroan.
3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
Perseroan dalam melakukan pekerjaannya senantiasa berdasarkan kesepakatan
kontrak dengan pelanggan dan pemasok yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Walaupun demikian, terdapat potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan
dari masing-masing pihak seperti adanya pelanggaran kesepakatan. Kejadian seperti
ini dapat mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan hukum yang
berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.
Selain pelanggan dan pemasok, tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan
juga dapat berasal dari masyarakat di sekitar lokasi proyek, atau pemerintah.
iii. RISIKO BAGI INVESTOR
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum
Perdana Saham
Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar
untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena
terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan
sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di Negara-
negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar
pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga
cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainya. Dengan
demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan
akan terjaga.
52
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan
sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek
Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.
Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham
Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:
- Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja
yang diharapkan oleh investor;
- Perubahan rekomendasi para analis;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang
saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha
Perseroan.
Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di
pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif
terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya
untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek
yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk
menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.
3. Risiko Pembagian Dividen
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja
keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas,
kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang.
Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan
juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian
dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak
membagikan dividen.
Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang
dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang
sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.
53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 25 November 2019 untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan audit Perseroan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diterbitkan oleh kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji yang ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.
54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA DAN PROSPEK
USAHA
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan dengan nama PT Agro Yasa Lestari yang berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 15 Febuari 2010, dibuat di hadapan Ineu Mauleni, S.H.,
Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21
Mei 2010.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah
sebagai berikut :
Perseroan mulai aktif di tahun 2010, pertama kalinya Perseroan berusaha dibidang
perdagangan aspal, geosintetik dan agri bisnis dalam hal ini menjadi pemasok bungkil
kedelai untuk pakan ternak ke PT Nestle Indonesia di Kejayan, Malang. Untuk diversifikasi
produk aspal, Perseroan melakukan impor terutama dari Timur Tengah (Bahrain dan
Dubai) dan Singapura. Selain itu Perseroan merupakan salah satu agen dari perusahaan
besar ESSO dan SHELL untuk penjualan aspal di Indonesia. Untuk geosintetik sendiri
Perseroan membeli dari lokal dan juga melakukan impor terutama dari Korea dan China,
selain itu Perseroan menjual dan mendistribuiskan produk - produk tersebut ke beberapa
proyek BUMN, BUMD dan Swasta.
Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Rapat Umum
Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 06,- tanggal 22 Juli 2019 telah
memutuskan untuk menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan
Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/ Publik. Setelah itu Perseroan melakukan
perubahan akta lagi terkait penawaran umum perdana saham sebanyak 258.703.200 (dua
ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan
Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan perubahan Direksi
serta Komisaris yang dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang
Saham Perseroan No. 20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG
IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan
memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.03-0344217 dari Menkumham, keduanya tertanggal 10 Oktober 2019. dibuat
di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persen (%)
500 500.000.000
- Tn. Akam 200 200.000.000 66,67
- Ny. Titik Harumi 100 100.000.000 33,33
300 300.000.000 100,00
200 200.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
Pemegang SahamNilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
55
telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari Menkumham, keduanya tertanggal 10 Oktober
2019.
Perkembangan Kepemilikan Perseroan
Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali
perubahan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan yaitu sebagai berikut :
a. Tahun 2015
1. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 79 Tanggal 7 Agustus 2012 juncto Akta Jual Beli Saham No. 80 tertanggal 7 Agustus 2012, antara Tn. Akam dan Ny. Harumi ke Tn. Hidayat Winardi yang keduanya dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta, telah disetujui dan dilakukan jual beli 100 (seratus) saham milik Ny. Titik Harumi kepada Tn Hidayat dan 47 (empat puluh tujuh) saham milik Tn. Akam kepada Tn Hidayat. Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham Nominal
(Rp.) Jumlah Saham
%
1. Akam 153.000.000 153 50.26
2. Hidayat Winardi 147.000.000 147 49.74
Jumlah saham yang telah dikeluarkan /diambil bagian
300.000.000 300 100,00
Saham dalam Portepel 200.000.000 200 -
2. Berdasarkan Akta No. 3/2015, pada tanggal 29 Agustus 2015, dilakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan/disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal dasar : Rp 2.000.000.000,- Modal ditempatkan/disetor : Rp 1.136.000.000,- Modal dasar Perseroan terbagi atas 2.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham. Adapun susunan pemegang saham Perseroan sebagai akibat peningkatan permodalan tersebut adalah sebagai berikut:
No. Nama Pemegang Saham Nominal
(Rp.) Jumlah Saham
%
1. Akam 571.000.000 571 50.26
2. Hidayat Winardi 565.000.000 565 49.74
Jumlah saham yang telah dikeluarkan /diambil bagian
1.136.000.000 1.136 100,00
Saham dalam Portepel 864.000.000 864 -
Peningkatan modal disetor dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 1.136.000.000,- yaitu sejumlah Rp. 836.000.000,- telah dilakukan penyetoran oleh pemegang saham telah sesuai dengan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan akta No. 3/2015. Hal tersebut pada angka1 telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum Nomor Ref. No. 026/X/LUT-AYL/BP/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, yang
56
kemudian pengungkapan mana telah disesuaikan dengan POJK dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 7/ POJK.04/ 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
b. Tahun 2017 dan 2016
Tidak ada perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan
kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Susunan
pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Akta No. 03,- tanggal 29 Agustus 2015, dibuat di hadapan Andari
Wijayanti, S.E., S.H. Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut
Surat Keputusan No. AHU-0942081.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 11 September
2015, dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-35532029.AH.01.11.TAHUN 2015
tanggal 11 September 2015. Perseroan juga telah menyetujui untuk meningkatkan
modal dasar dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000
(dua miliar Rupiah).
c. Tahun 2019
Perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham
Perseroan pada tahun 2019 sesuai Akta Peryataan Keputusan Rapat Perseroan
Nomor 6 tanggal 22 Juli 2019. Akta perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan No. AHU-0042612-AH.01.02.Tahun 2019 pada tanggal 26 Juli 2019.
Perubahan data Perseroan telah diberitahukan sesuai dengan Surat penerimaan
perubahaan anggaran dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0304415 dan Surat
penerimaan perubahaan anggaran dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0304416
keduanya tertanggal 26 Juli 2019.
Akta Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta Pernyataan
Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 20,- tanggal 10 Oktober
2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta
Selatan, yang telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari
Menkumham, keduanya tertanggal 10 Oktober 2019.
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persen (%)
2.000 2.000.000.000
- Tn. Akam 571 571.000.000 50,26
- Tn. Hidayat Winardi 565 565.000.000 49,74
1.136 1.136.000.000 100,00
864 864.000.000
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel
Pemegang SahamNilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham
57
2. PERIZINAN
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional :
NO. JENIS IZIN KETERANGAN
1. Surat Keterangan Domisili Nomor 016/CI/VII/2019
Perseroan
2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 9120003541871
Tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh
Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS
3. NPWP Nomor: 02.938.577.0-071.000
Terdaftar sejak tanggal 19 Maret 2010.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 180/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018
Terdaftar sejak tanggal 16 Maret 2018.
5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Nomor S-5039KT/WPJ.06/KP.0803/2019
(diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
tanggal 31 Juli 2019).
6. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak
Nomor : S-916PKP/WPJ.06/KP.0803/2019
(diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
pada tanggal 31 Juli 2019).
8. Angka Pengenal Importir Nomor: 090206340-P tanggal 29 Juni 2016
Umum (API–U)
dikeluarkan Oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta Kementerian Perdagangan
Menteri Perdagangan
9. Nomor Identitas Nomor: 01.026590 tanggal 10 Agustus 2016
Kepabean
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Teknis Kepabeanan
10. Kepesertaan Dalam Badan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Nomor : 170000000294436
tanggal 21 November 2017
(“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
Kesehatan Nomor: 01148971 tanggal 7 Oktober 2015
11. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Nomor: 9120003541871
Tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh
Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS
Adapun beberapa izin yang sudah tidak berlaku saat ini sudah diperbarui dengan peraturan
terbaru dimana Perseroan sudah terdaftar dan memiki nomor Nomor Induk Berusaha (NIK).
Supplier Lokal : tenor promes Mudharabah OAF mask 4
bulan
Margin Deposit 0%
Profit sharing Margin equivalent 10,5% p.a
Rasio Nisbah Nisbah Bank : 4,97 %
Nisbah Nasabah : 95,03%
Dan berlaku ketentuan
sebagai berikut
a. Hanya dapat digunakan untuk pembelian ashpall
dan goesynthelic (NonWoven Geolextile, Woven
Geolextile, Geomembrane dan Geogrid)
b. Debitur wajib menyerahkan underlying Mudharabah
OAF sbb : Import Supplier, Local Supplier
c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai Po/Invoice
(incl.PPN)
d. Tanggal Invoice atau PO maksimum 1 bulan
sebelum disbursemen
e. seluruh dokumen yang terkait telah diserahkan
seluruhnya ke bank
f. Pencairan Mudharabah OAF langsung ditransfer ke
rekening Supplier berdasarkan standing instruction
yang telah di tandatangani Nasabah
g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty
h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Bank
Covenant O/S Mudharabah OAF total sebesar Rp. 5.394.690.000,-
O/S Pokok Mudharabah OAF sebesar Rp. 894.690.000,-
Fasilitas Mudharabah (menurun)
O/S Pokok MudharabaH OAF sebesar Rp.
4.500.000.000,- close rebook menjadi 1 promes OAF
tanpa underlying jangka waktu 6 bulan sejak perjanjian ini
Tunggakan margin Mudharabah OAF sampai dengan
efektif dibayar seluruhnya (ata sebesar Rp. 90.294.420,-)
Fasilitas 3 Omnibus Trade Finance - Penurunan Limit dan perubahan
sublimit
Limit pembiayaan awal Rp. 20.000.000.000,-
Terdiri dari:
s/u LC/SKBDN max Rp. 20.000.000.000,-
61
TR max Rp. 14.000.000.000,-
BG
Penurunan limit
pembiayaan
Rp. 15.500.000.000,-
Sisa limit pembiayaan Rp.4.500.000.000,-
Terdiri dari:
s/u LC/SKBDN max Rp.4.500.000.000,-
TR max Rp.4.500.000.000,-
Tenor Limit 1 Tahun (lmt 08 Dec 2018 s/d 08Dec 2019
Tenor Transaction Tenor LC usance max 6 bulan / LC tenure is up to 6
months dan FART max 3 bulan dengan ketentuan tenor
LC+FATR tidak melebihi 6 bulan
Margin Deposit 25% dari setiap nilau LC/SKBDN yang diterbitkan, Untuk
Usance LC dengan TR
Profit sharing Margin equivalent 10,5% p.a
Ratio Nisbah Nisbah Bank : 4.97%
Nisbah Nasabah : 95.03%
Dan berlaku ketentuan
sebagai berikut
a. LC dan SKBDN hanya dapat digunakan untuk
pembelian asphalt dan geosynthelic (Non Woven
Geotextyile, Woven Geotextile, Geomembrane, dan
Geogrid
b. Debitur wajib menyerahkan underlying LC/SU dan
SKBDN berupa kontrak dengan approved
supplier/PO dan menyerahkan kontrak PO dan buyer
c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai PO/invoice
(inci.PPN)
d. Tanggal Invoice atau PO maksimum 1 bulan sebelum
disbursement
e. Seluruh dokumen yang terkait telah diserahkan
seluruhnya ke Bank
f. Underlying FART adalah LC yang diterbitkan oleh
Bank
g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty
h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Bank
Fasilitas 4 Mudharabah (menurun) – baru / Pengalihan dari sebagian
O/S pokok Mudharabah, Mudharabah OAF dan O/S TR
Limit pembiayaan Rp. 13.000.000.000,-
Tenor Sejak tanggal persetujuan pembiayaan baru sampai
dengan tanggal 20 Maret 2022
Margin Margin equivalent rate 10.5% p.a
Principal 20 April 2019 -20 Desember 2019
20 Januari 2020 – 20 Desember 2022
20 Maret 2022
Ratio Nisbah Nisbah Bank / Ratio Bank 14.36%
Nisbah Nasabah / Ratio Nasabah 85.64%
Jaminan a) Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Cibanteng II,
Nomor 26A, RT 003 RW 07, Kelurahan Rawa Badak,
62
Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 199 an. Akam.
o APHT I Rp. 448.000.000,- (Tetap)
o APHT II dengan nilai Rp.816.000.000,- (BARU)
b) Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Eka Wati IX B,
Nomor 10, Kelurahan Gedung Johar, Kecamatan
Modan Johor, Medan. Dengan bukti kepemilikan
berupa SHM Nomor 1099 an. Akam.
o APHT I Rp. 1.086.000.000,-(Tetap)
c) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Depok
Maharaja, Blok M-10, Nomor 9, Kelurahan Rangkapan
Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Dengan
bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 9324 an. Akam.
o APHT I Rp. 271.000.000,-(Tetap)
d) Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Mahoni, Blok D
Bang IV, Nomor 40, RT 009 RW 010, Kelurahan
Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 1677 an. Akam.
o APHT I Rp. 1.163.000.000,- (Tetap)
e) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Limus
Pratama Regency, Jl. Surabaya Blok D-5 Nomor 31
Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor,
Jawa Barat . Dengan bukti kepemilikan berupa SHM
Nomor 2291 an. Akam.
o APHT I Rp. 852. 000.000,-(Tetap)
f) Tanah dan Bangunan Terletak di Jl. Balai Pustaka
Barat Nomor 27 Kelurahan Rawamangun Kecamatan
Pulo Gadung. Jakarta Timur. Dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 2826 an. Hidayat
Winardi.
o APHT I Rp. 5.456.000.000,- (Tetap)
o APHT II dengan nilai Rp. 6.703.000.000,-(BARU)
g) Tanah dan Bangunan terletak di Perum. Imperial
Gading (Komplek Pelindo II Sukapura) Blok G-1,
Kav.39, Cilincing. Jakarta Utara . Dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 6091 an. Dian
Kurniasih (istri Ade Suherman).
o APHT I Rp.3.349.000.000 ( Tetap ).
63
h) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Jatinegara , Jl.
Gunung Semeru, Blok F-2 Kav.Nomor 1, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur .
Dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1017
an. Anggraini Iriani (istri Hidayat Winardi).
o APHT I Rp. 1.116.000.000,- (tetap)
o APHT II dengan nilai Rp. 1.317.000.000,- (BARU)
i) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Depkes 2, Jl.
Durian, Blok G Nomor 7, Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondok Gede, Bekasi , Jawa Barat.
Dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1009
an. Nully sadar.
o APHT I Rp. 202.000.000,- (Tetap)
Pasal 15 Pembatasan Tindakan Nasabah Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal Akad ini, Nasabah menyetujui dan berjanji selama seluruh kewajiban Nasabah belum dibayar penuh dan lunas berdasarkan Akad ini, maka Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menjual atau dengan cara lain, mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan
pemakaian seluruh alau sebagian kekayaan/asset Nasabah, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Nasabah, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.
2. Menjaminkan mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Nasabah kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Perjanjian (perjanjlan) Jaminan.
3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Nasabah untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.
4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atau sural-surat yang dapat diperdagangkan unluk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalan usaha.
5. Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada alau menerima pinjaman/pembiayaan dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.
6. Mengadakan perubahan dari sifat & kegiatan usaha Nasabah seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.
7. Merubah susunan pengurus, susunan Para Pemegang Saham dan nilai saham Nasabah. (apabila Nasabah berbentuk badan usaha - kecuali untuk perusahaan terbuka - go public)
8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham Nasabah. (apabila Nasabah berbentuk badan usaha kecuali untuk perusahaan terbuka go public))
9. Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan). (apabila Nasabah berbentuk badan usaha)
Perjanjian Pembiayaan ini dijamin dengan tanah - tanah yang dikuasai Perseroan dan tanah – tanah dimiliki Penjamin (Pihak Ketiga) dalam bentuk: a. Hak Tanggungan atas bidang tanah-tanah berikut:
1) SHM No. 6901 atas nama Dian Kurniasih (Istri Ade Suherman).
64
• Hak Tanggungan No. 03111/2015 tanggal 28 Mei 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Dian Kurniasih.
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 90/2015 Tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelaswara Chandra Kirana, S.H
2) SHM No. 199/Rawa Badak Utara atas nama Akam.
• Hak Tanggungan No. 02422/2015 tanggal 28 April 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 33/2015 Tertanggal 30 Januari 2015, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelaswara Chandrakirana, S.H.
3) SHM No. 1099 atas nama Akam.
• Hak Tanggungan No. 09815/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam.
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2015, tertanggal 8 Januari 2015, dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risna Rahmi Arifa, SH.
4) SHM No. 9324 atas nama Akam.
• Hak Tanggungan No. 01726/2015 tanggal 23 Februari 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2015 tertanggal 6 Januari 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Vera Dewi Rochayati, S.H., M.Kn
5) SHM No. 1677 atas nama Akam.
• Hak Tanggungan No. 04209/2015 tanggal 14 Juli 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 176/2015, Tertanggal 5 Juni 2015, dibuat dihadapan Kelaswara Chandrakirana, S.H.
6) SHM No. 2826 atas nama Hidayat Winardi
• Hak Tanggungan No. 02589/2015 tanggal 17 Juni 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Hidayat Winardi
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 54/2015 Tertanggal 5 Juni 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wulat Arum Juktikanti,SH,. M.Kn
7) SHGB No. 01017 atas nama Anggraini Iriani (Istri Hidayat Winardi).
• Hak Tanggungan No. 02590/2015 tanggal 17 Juni 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Anggraini Iriani
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 53/2015, tertanggal 5 Juni 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wulat Arum Juktikanti, S.H.,M.Kn
8) SHM No. 1009/Jati Bening atas nama Nully Sadar.
• Hak Tanggungan No. 11311/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Haji Nully Sadar
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 131/2015, tertanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn
9) SHM No. 2991 atas nama Akam.
• Hak Tanggungan No. 3640/16 tanggal 21 Maret 2016 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam
65
• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/201, tertanggal 3 Maret 2016, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anita Meiza, S.H., M.Kn
Berdasarkan Surat Perjanjian Penjaminan No. 005/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan
November tahun 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Dian Kurniasih.
Berdasarkan Surat Perjanjian Penjaminan No. 003/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan
November tahun 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Akam. Berdasarkan Surat
Perjanjian Penjaminan No. 002/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan November tahun
2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Hidayat Winardi. Berdasarkan Surat
Perjanjian Penjaminan No. 004/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan November tahun
2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Anggraini Iriani, dan Berdasarkan Surat
Perjanjian Penjaminan No. 006/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan November tahun
2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Nully Sadar, adalah sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban Pihak pertama
1. Pihak Pertama berhak menikmati manfaat dari pengikatan jaminan atas tanah dan
bangunan tanpa harus membayar kompensasi apapun kepada pihak kedua
2. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban dari pihak pertama
selama masa perjanjian
3. Pihak Pertama tetap memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk tetap
memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk memanfaatkan secara ekonomis
tanah dan bangunan tersebut.
4. Selama masa perjanjian ini biaya perawatan dan pemeliharaan tanah dan
bangunan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama
5. Setelah masa perjanjian ini berakhir maka Pihak Pertama berkewajiban
mengupayakan pengembalian Sertifikat Kepemilikan Tanah kepada Pihak Kedua
dengan kondisi bebas dari pengikatan jaminan (proses roya telah dilaksanakan)
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
1. Pihak kedua berhak untuk tetap memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk
memanfaatkan secara ekonomis tanah dan bangunan tersebut.
2. Selama masa Perjanjian ini Pihak Kedua bersedia untuk tidak mengalihkan
kepemilikan atas tanah dan bangunan asset jaminan kepada Pihak Ketiga
3. Selama masa Perjanjian Pihak Kedua akan merawat tanah dan bangunan sebaik-
baiknya
4. Selama masa Pejanjian ini Pihak Kedua tidak akan menuntut adanya pembayaran
dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama sebagai kompensasi kesediaan
Pihak Kedua menyerahkan tanah dan bangunan milik Pihak Kedua yang dijadikan
jaminan pelunasan utang Pihak Pertama.
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 November 2019, dinyatakan bahwa Anggraini Iriani adalah isteri dari Hidayat Winardi selaku Komisaris Utama pada Perseroan, dan Dian Kurniasih adalah isteri dari Ade Suherman selaku Direktur pada Perseroan.
b) Perjanjian Sewa Kantor NO PSG 190014 tertanggal 12 Juli 2019
Perjanjian dibuat antara PT Choosen Indah sebagai pihak pengelola dengan PT. Agro
Yasa Lestari sebagai pihak penyewa.
66
Sewa menyewa / kontrak ini mulai berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani oleh
kedua belah pihak yaitu tanggal 12 Juli 2019 dan berlaku untuk jangka waktu 1(satu)
tahun dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2020.
Pembayaran uang sewa sebesar Rp. 182.400.000/tahun atas sewa ruang ruang dan
segala fasilitas terletak di Gedung Gondangdia Lama 25 Lt 3 Ruang 1B-C, yang
beralamat di Jl. Soeroso No.25 Jakarta Pusat.
c) Transaksi dengan pihak berelasi Perseroan mempunyai transaksi dengan Pihak Berelasi, yaitu Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-PPM/TGO-AYL/XI/2018 tertanggal 12 November 2018, dibuat oleh dan antara PT Triyasa Geokomunindo sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. Pihak Kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uang dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah). Oleh karenanya Pihak Pertama akan menerima sejumlah uang tersebut sebagai fasilitas pinjaman dari Pihak Kedua. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 November 2018 dan akan berakhir pada tanggal 11 November 2020. Pemberian fasilitas pinjaman ini dikenakan bagi hasil sebesar 7 (tujuh) persen untuk setiap penarikan. Pelunasan atas fasilitas pinjaman yang terhutang dapat dilakukan baik secara seketika dan sekaligus lunas atau secara bertahap tanpa dikenakan biaya apapun juga, namun pada saat jatuh tempo Pihak Pertama wajib untuk melakukan pelunasan seluruh fasilitas pinjaman yang telah diterima tanpa dikecualikan. Saldo piutang Perseroan hingga saat ini sejumlah Rp. 1.286.000.000,-.
Hubungan berelasi antara Perseroan dengan Triyasa dikarenakan adanya kesamaan
pemegang saham dan pengurus di kedua perusahaan tersebut.
d) Perjanjian Material
Perseroan terikat dalam Perjanjian-Perjanjian/Purchase Order Material sebagai
berikut:
No. Nama, Tanggal dan Pihak
Perjanjian / Purchase Order Nilai Kontrak Tanggal Pemesanan Deskripsi Ringkas
1 Purchase Order No.
421/SPM/WK/INFI/PPK A
2B/2019 24 September 2019
dengan PT. Waskita Karya
Rp. 1.954.084.000 24 Oktober 2019 s/d
30 November 2019
Pengadaan Material
Geotextile untuk Proyek
Pembangunan Jalan Tol
Pematang Panggang -
Kayu Agung
2. Purchase Order No.
HKI/AGS.02.03/PBB-PACINI
IX/2019 tanggal 2 September
2019 dengan PT. Hutama Karya
Infrastruktur
Rp. 1.749.000.000 Sesuai Schedule
Pelaksanaan di
Lapangan
Pengadaan Material
Geotextile untuk Proyek
Pembangunan Jalan Tol
Padang-Sicincin
3. Purchase Order No.
015/AJS/PO/IX/2019 tanggal 27
September 2019 dengan PT.
Agung Jaya Selaras
Rp. 801.900.000 Sesuai Schedule
Pelaksanaan di
Lapangan
Pengadaan Material
Geotextile untuk Proyek
lokasi Riau
4. Purchase Order No.
037/BBJ/IX/2019 tanggal 2
September 2019 dengan CV.
Bangun Bintan Jaya
Rp 1.158.168.000,- Sesuai Schedule
Pelaksanaan di
Lapangan
Pengadaan Material
Aspal
5. Perjanjian No. 003/ANN/X/2019
tanggal 15 Oktober 2019
dengan PT. Artha Najwa
Naimah
Rp 2.106.720.000,- Sesuai Schedule
Pelaksanaan di
Lapangan
Pengadaan Material
Aspal
67
No. Nama, Tanggal dan Pihak
Perjanjian / Purchase Order Nilai Kontrak Tanggal Pemesanan Deskripsi Ringkas
6 Perjanjian No
ADD.HKI./WM.1796C/SPJB.PE
KDUM/IX/2019
Rp 24.200.000.000 21 September 2019 sd
6 Februari 2020
Pengadaan Material
Geotextile untuk proyek
Pekanbaru-Dumai
7 Purchase Order No. 152/HK-
Pro/Jl Tol dm3/PBB-
Log/IX.2019
Rp 4.840.000.000 Sesuai Schedule Pengadaan Material
Geotextile Dumai –
Pekanbaru
4. ASURANSI
Berikut adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki Perseroan sebagai pihak tertanggung.
No. Asuransi Jenis Asuransi Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Periode
1.
PT
Asuransi
Adira
Dinamika
Fire-Sharia
Rumah di Jl. Balai
Pustaka Barat No. 27
Rawamangun Jakarta
13220
Rp. 700.000.000 23 Maret 2019 – 23
Maret 2020
2.
PT
Asuransi
Adira
Dinamika
Fire-Sharia
Rumah Tinggal perum
Limus Pratama Jl.
Surabaya Blok D5 No.
31 Kel. Cileungsi Kab.
Bogor Jawa Barat
Rp. 500.000.000 3 Desember 2018 –3
Desember 2019
3.
PT MNC
Asuransi
Indonesia
Unit
Usaha
Syariah
Total Loss Only
(Motor Vehicle
Syariah)
Honda-CRV Nomor
Polisi: B-1425-TJJ
STNK atas nama PT
Agro Yasa Lestari
25 Januari 2019 – 25
Januari 2020
= Rp. 275.000.000
25 Januari 2020 – 25
Januari 2021
= Rp. 247.000.000
25 Januari 2021 – 25
Januari 2022
= Rp. 220.000.000
25 Januari 2019 – 25
Januari 2020
4.
PT MNC
Asuransi
Indonesia
Unit
Usaha
Syariah
Total Loss Only
(Motor Vehicle
Syariah)
Honda-CRV Nomor
Polisi: B-1424-TJJ
STNK atas nama PT
Agro Yasa Lestari
25 Januari 2019 – 25
Januari 2020
= Rp. 275.000.000
25 Januari 2020 – 25
Januari 2021
= Rp. 247.000.000
25 Januari 2021 – 25
Januari 2022
= Rp. 220.000.000
25 Januari 2019 – 25
Januari 2020
5. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memilik aset tetap dengan rinician dan
penjelasan sebagai berikut :
a) Kendaraan Bermotor
Berikut adalah daftar kendaraan bermotor milik Perseroan:
68
No Jenis Kendaraan No.
Kendaraan Atas Nama
1 Mobil Honda CR-V
Tahun 2013
Warna Abu-Abu Metalik
B 1424 TJJ PT Agro Yasa
Lestari
2 Honda CR-V
Tahun 2013
Warna Hitam Metalik
B 1425 TJJ PT Agro Yasa
Lestari
3. Mitsubishi Pick Up
Tahun 2014
Warna Hitam
B 9360 TAP PT Agro Yasa
Lestari
4. Toyota Avanza
Tahun 2015
Warna Putih
B 2862 TFJ PT Agro Yasa
Lestari
5. Sepeda motor
Honda
Tahun 2011
B 3898 BKG Hidayat Winardi
b) Tanah dan Bangunan
Keterangan terhadap aset tanah dan bangunan :
a. Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 52 tanggal 29 Juni 2019 dihadapan
Notaris Juanita Lestia Rini, S,H., M,Kn. Pihak Pertama Melepaskan Hak nya atas
sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2291/ Limusnunggal, terletak di Propinsi Jawa
Barat, Kota Bogor, Kecamatan Cileungsi, kelurahan Limusnunggal, seluas 160 M2
(seratus enam puluh meter persegi) ke Pihak kedua PT Agro Yasa Lestari Tbk.,
untuk dipergunakan atau dijalankan. Pelepasan hak tersebut disepakati bahwa
ganti rugi yang di berikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
b. Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 53 tanggal 29 Juni 2019 dihadapan
Notaris Juanita Lestia Rini, S,H., M,Kn. Pihak Pertama Melepaskan Hak nya atas
sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2826/ Rawamangun, terletak di Propinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta, , seluas 438 M2 (empat ratus tigapuluh delapan meter
persegi) ke Pihak kedua PT Agro Yasa Lestari Tbk., untuk dipergunakan atau
dijalankan. Pelepasan hak tersebut disepakati bahwa ganti rugi yang di berikan
sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).
c. Berdasarkan surat Nomor B.214/EB-R.01/1219 tanggal 16 Desember 2019 dari PT
Bank Danamon Indonesia Tbk ditujukan kepada Perseroan, Perihal Proses balik
nama SHM No. 2291/Limusnunggal atas nama Akam dan SHM
No.2826/Rawamangun atas nama Hidayat Winardi menjadi SHGB atas nama PT
Agro Yasa Lestari, terkait dengan rencana Penawaran Umum PT Agro Yasa Lestari
Tbk, dinyatakan;
i. Bahwa pada prinsipnya PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BANK) menyetujui
Permohonan Debitur untuk melakukan perubahan dan balik nama SHM No.
No AlamatLuas Tanah
BangunanNo. Sertifikat Tanggal Keterangan
1
Jalan Balai
Pustaka Barat
No 27
Rawamangun
Jakarta Timur
438 M² SHM No 2826 04 Maret 2019Dalam proses
penurunan Hak
2
Perumahan
Limus Nunggal,
Cibubur
160 M² SHM No 2291 26 Febuari 2009Dalam proses
penurunan Hak
69
2291/Limusnunggal atas nama Akam dan SHM No.2826/Rawamangun atas nama Hidayat Winardi menjadi SHGB atas nama PT Agro Yasa Lestari
ii. Bahwa mengingat sertifikat-sertifikat yang akan dilakukan perubahan dan balik nama tersebut saat ini masih menjadi jaminan kredit Debitur di BANK, maka untuk melakukan proses tersebut Debitur disyaratkan sebagai berikut: Proses perubahan dan balik nama sertifikat harus melalui Notaris rekanan BANK.
d. Balik nama kepemilikan tanah SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM
2826/Rawamangun keatas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan sebagaimana dinyatakan dalam:
Balik nama kepemilikan tanah SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM
2826/Rawamangun keatas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan
sebagaimana dinyatakan dalam:
i. Surat Keterangan Nomor : 0065/NOT/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang
dikeluarkan oleh Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta, Menerangkan
bahwa atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2291/Limusnunggal,
seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Limusnunggal
terdaftar atas nama Akam sedang dalam proses penurunan haknya menjadi
Hak Guna Bangunan atas nama PT Agroyasa Lestari, berkedudukan di Kota
Admnistrasi Jakarta Pusat.
ii. Surat Keterangan Nomor : 0068/NOT/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang
dikeluarkan oleh Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta, menerangkan
bahwa atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2826, seluas 438 M2
(empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pulo
Gadung, Kelurahan Rawamangun terdaftar atas nama Hidayat Winardi,
sedang dalam proses penurunan haknya menjadi Hak Guna Bangunan atas
nama PT Agroyasa Lestari, berkedudukan di Kota Admnistrasi Jakarta Pusat.
iii. Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Januari 2020 yang menyatakan bahwa
atas SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM 2826/Rawamangun. Saat ini
dokumen SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM 2826/Rawamangun dan
kelengkapan dokumen lainnya sedang dalam proses penghapusan Hak
Tanggungan (Roya), untuk dilakukan penurunan haknya menjadi Hak Guna
Bangunan, Penandatanganan Akta Jual Beli dan kemudian proses balik nama
Hak Guna Bangunan ke atas nama Perseroan, yang dilakukan oleh Netty
Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta.
70
6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Tuan Akam.
Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi
yang dilakukan dalam pelaksanaan pengubahan pengendali.
7. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini
diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 Tahun 2019 tanggal 10
Oktober 2019. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut ini:
Lama masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima)
tahun.Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat
No.20,- Tahun 2019.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.
KOMISARIS
Komisaris Utama : Hidayat Winardi
Komisaris : Ade Suherman
Komisaris Independen : Muhammar Amin
DIREKSI
Direktur Utama : Akam
Direktur : Sakti Ali
Direktur : Arief Darmawan
Direktur : Nully Sadar
Tn. Akam
(50,17%)
Tn. Hidayat W
(49,83%)
PT Agro Yasa Lestari Tbk
71
Hidayat Winardi - Komisaris Utama
Lahir di Jakarta pada tanggal, 3 Januari 1976
PENDIDIKAN
2005-2007 S2 - Universitas Indonesia - Risk Management
1995-2000 S1 - Universitas Indonesia - Teknik Gas Petrokimia
Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Juli 2019 serta 31
Desember 2018, 2017, dan 2016.
Perseroan tidak memperkerjakan tenaga asing. Perseroan juga tidak memiliki perjanjian
untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan
termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh
karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja
yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, namun Perseroan saat ini sedang dalam proses
pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan, berdasarkan surat pernyataan Perseroan
No. 013/AYL/PS/X/2019.
SARANA KESEJAHTERAAN
Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian
penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi
31 Juli
2019 2018 2017 2016
Manager 4 4 3 3
Supervisor/staf 10 10 11 10
Jumlah 14 14 14 13
31 Juli
2019 2018 2017 2016
S-1 12 13 13 12
Diploma 1 1 1 1
SMA 1 - - -
SMP - - - -
SD - - - -
Jumlah 14 14 14 13
31 Juli
2019 2018 2017 2016
41 s/d 50 tahun 6 6 6 8
31 s/d 40tahun 6 6 6 5
s/d 30 tahun 2 2 2 0
Jumlah 14 14 14 13
31 Juli
2019 2018 2017 2016
Karyaw an Tetap 14 14 14 13
Jumlah 14 14 14 13
31 Juli
2019 2018 2017 2016
Jakarta 14 14 14 13
Jumlah 14 14 14 13
Keterangan31 Desember
Keterangan31 Desember
Komposisi Karyawan Menurut Jabatan
Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan
Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja
Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja
Keterangan31 Desember
Keterangan31 Desember
Keterangan31 Desember
86
Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan
menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah :
1. Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai.
2. Penggantian biaya makan dan transportasi bagi pegawai saat bekerja lembur.
3. Pemberian Bonus Tahunan berdasarkan kinerja masing-masing karyawan.
10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI
PERSEROAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan, yang sedang berjalan atau telah diputus oleh lembaga Peradilan dan/atau badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara, maupun kepailitan, dimuka badan peradilan di Indonesia.
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDRUNGAN DAN PROSPEK USAHA
1. TINJAUAN UMUM DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF
Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dan didukung oleh 3 (tiga) komponen
utama dalam bisnis yaitu Teknik, Trading dan Jasa, dengan spesifik bidang khusus Aspal,
Geosintetik dan juga bungkil kedelai (Soya Beans Meal), dimana menitik beratkan pada
lingkup Desain, Pengadaan Barang, dan Pemasangan/Installer. Prinsip bisinis Perseroan
adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam penyediaan
desain, kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu
pengiriman. Sasaran penggunaan produk-produk Aspal dan Geosintetik adalah untuk
menunjang proyek-proyek pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN),
proyek-proyek swasta, pertambangan dan perminyakan, serta industri terkait lainnya.
Melalui hasil analisa eksternal terdapat faktor faktor yang menjadi ancaman perusahaan
yaitu : peningkatan persaingan yang disebabkan turunnya margin industri yang sama,
depresiasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD, kondisi ekonomi global, kondisi
103
ekonomi dalam negeri yang menyebabkan turunnya konsumsi, hambatan proyek
infrastruktur dalam negeri secara internal maupun eksternal, kenaikan harga minyak dunia
yang menyebabkan harga turunannya naik seperti aspal. Peluang yang dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan adalah ketertinggalan proyek infrastruktur di Indonesia
dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Ditambah dengan
konsumsi penduduk Indonesia yang secara konstan naik denagn PDB naik sekitar 5% per
tahun. Kekuatan perusahaan yang harus disyukuri adalah adanya hubungan baik dengan
pembeli seperti BUMN Karya dan pemberli swasta. Disamping itu, hubungan baik dengan
pihak supplier yang sudah terjalin lama kurang lebih 10 tahun.
Hak Atas Kekayaan Intelektual
5. PROSPEK USAHA PERSEROAN
Kebutuhan aspal di Indonesia mencapai 1 juta ton per tahun yang dipasok dari domestik
dan impor. Sebagai satu-satunya produsen aspal di Indonesia, PT Pertamina hanya
mampu memasok sekitar 300-350 ribu ton per tahun. Kebutuhan lainnya terpaksa harus
didatangkan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan dari Timur
Tengah. Dengan jumlah pemain aspal sekitar 18 perusahaan di Indonesia (sumber : Internal
Perseroan), Perseroan fokus untuk market Indonesia timur yang secara potential masih
membutuhkan banyak sekali pembangunan jalan dan jembatan. Didukung oleh sumber
daya manusia yang baik dan hubungan baik dengan BUMN karya, saat ini Perseroan
mensupplai sekitar 15 ribu ton per tahun kepada BUMN karya dan swasta. Dengan
berubahnya status perusahaan menjadi terbuka, diharapkan secara gradual dalam lima
tahun ke depan Perseroan dapat mensupplai sekitar 100 ribu ton per tahun. Bahan bukan
tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, Perseroan dapat memproduksi aspal di Indonesia.
Ditambah dengan kerjasama dengan produsen aspal terkemuka di dunia seperti ESSO dan
SHELL, perseroan ditunjuk menjadi agen pemasaran di Banda Aceh dan Padang. Modal
ini menjadikan perseroan mempunyai keunggulan kompetitif di sisi produk.
Hubungan baik Perseroan dengan beberapa prinsipal utama produsen Geosynthetis yang
mempunyai kualitas produk yang sangat baik menjadikan perseroan mempunyai
keunggulan kompetitif dari sisi kualitas. Ditambah juga dengan penunjukkan sebagai agent
untuk proyek tertentu di Indonesia menjadikan perseroan sebagai supplier utama untuk
BUMN karya.
PT Nestle Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Perseroan sebagai supplier bahan
baku ternak untuk koperasi susu mereka. Saat ini, Perseroan mensupplai kurang lebih 500
MT bahan baku ternak PT Nestle Indonesia walaupun mereka meminta untuk lebih. Target
yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah mampu mensupplai 4000 MT dalam 5 tahun
No. Jenis Merek Nomor HAKI Logo Tanggal
1 Agroyasa + Logo
PERMOHONAN
MEREK
HKI-02.HI.06.01
13 Agustus 2019
104
kedepan. Sampai saat ini , Indonesia masih membutuhkan bahan baku pakan ternak yang
harus diimpor dari negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil. Iklim yang kurang
sesuai untuk memproduksi kedelai, biji matahari, gandum dan sebagainya mengharuskan
Indonesia harus mengimpor dari negara tersebut. Bahan baku ternak yang diimpor
kebanyakan digunakan untuk feed mill industry, peternakan sapi perah, peternakan ayam
dan industri lainnya. Sebagai salah satu produsen susu terbesar di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu target besar yang diusung pemerintah.
Beberapa faktor dibawah merupakan pendorong prospek industri konstruksi di Indonesia:
1) Anggaran Infrastruktur yang konsisten naik
Sumber : Kementrian Keuangan
Mengacu data Kementerian Keuangan, untuk tahun 2019, pemerintah menganggarkan
Rp 415 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 1,04 persen dari anggaran tahun 2018.
Sebelumnya, secara berturut-turut sejak tahun 2015 naik 65,5 persen menjadi sebesar
Rp 256,1 triliun, dan tahun 2016 meningkat 5,1 persen menjadi Rp 269,1
triliun.Kemudian tahun 2017 bertambah 44,3 persen menjadi Rp 388,3 triliun, dan tahun
2018 tumbuh 5,8 persen menjadi Rp 410,7 triliun. Alokasi anggaran Rp 415 triliun untuk
tahun ini diperuntukkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) senilai Rp 108,2 triliun. Disusul Kementerian Perhubungan Rp 38,1 triliun, Dana
Alokasi Khusus Rp 33,5 triliun, serta investasi pemerintah melalui Penyertaan Modal
Negara (PMN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 39,8 triliun.
105
2) Indonesia masih tertinggal secara infrastruktur dengan negara tetangga Malaysia
dan Singapura di kawasan ASEAN
Data diatas menempatkan Indonesia masih kalah dalam hal ketersediaan infrastruktur dan
menyebabkan daya saingnya menjadi kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura.
Negara - negara anggota ASEAN juga telah menyusun Master Plan on ASEAN
Connectivity (MPAC) 2025 atau Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025 pada September
2016.
Implementasi MPAC 2025 fokus pada lima isu strategis, yaitu sustainable infrastructure,
digital innovation, seamless logistics, regulatory excelence,dan people mobility. Indikasi
kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara anggota ASEAN adalah sebesar
US$ 110 miliar tiap tahun.
Data diatas juga menunjukkan bahwa untuk persentase jumlah jalan negara dibandingkan
dengan luas negara, Indonesia juga masih kalah dibandingkan negara tetangga walaupun
Philipina masih jauh tertinggal.
106
3) Indonesia mempunyai sumber daya yang kuat dalam pembangunan infrastruktur
Perusahaan perusahaan nasional yang bergerak dibidang pembangunan infrastruktur
mempunyai pengalaman puluhan tahun yang teruji, ditambah dengan sumber daya kualitas
manusia yang sudah menghasilkan pembangunan jalan ratusan ribu kilometer.
6. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN
Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan,
beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan,
komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan
penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas,
likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan
yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan
masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
Dengan Modal kerja yang terbatas yang dimiliki saat ini tentu akan membuat Perseroan
tidak secara maksimal dapat mengambil proyek-proyek yang tersedia, baik proyek dari
Pemerintah ataupun non pemerintah (swasta) yang mengakibatkan dapat menimbulkan
risiko integritas kepada para pelanggan, serta dengan terbatas nya modal kerja Perseroan
tidak leluasa untuk dapat melakukan ekspansi kedepannya.
107
IX. EKUITAS
Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas yang bersumber dari Laporan
Keuangan Perseroan untuk periode7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan
tahun yang berakhir pada tangggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data
keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi,
Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar
tanpa modifikasian dan tahun yang berakhir pada tangggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017
dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman Wawan Pamudji dan Rekan yang
ditandatangani Drs.Pamudji, Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.
Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 258.703.200
(dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan
Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Proforma Ekuitas per tangal 31 Juli 2019 (dalam jutaan Rupiah)
Uraian Modal Saham
Tambahan Modal disetor
Penghasilan Komprehensif
Lain
Saldo Laba
Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2019; Modal Dasar 110.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham.
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 29.736 saham
29.736 - 278 2.770 32.784
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 258.703.200 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- setiap saham
12.935 12.935 - - 25.870
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham
Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham
biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan
sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian
dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan
rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun
dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.
Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian
dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi
lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor
atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan
oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan
Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para
pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris
akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal pemegang saham tidak dapat
mengembalikan dividen interim.
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas
sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun berjalan
Perseroan mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada
tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak
dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam
Rupiah.
Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan
pembagian dividen kepada pemegang saham.
109
XI. PERPAJAKAN
Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di
dalam :
1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak
Penghasilan),
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997
tertanggal 29 Mei 1997,
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni
1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995
tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham
di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan
sebagai berikut:
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi
penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto
nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara
pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat
pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final
dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana
(Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan
pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib
dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham
pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia (BEI).
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran
dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya
berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham
pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir
2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri
dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal
17 UU Pajak Penghasilan.
110
Perpajakan atas Dividen
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang
diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan
syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang
menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% dari jumlah modal yang disetor.
Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan
Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa
efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3)
huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009
tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan
Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.
Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo
pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur
di dalam Pasal 4 ayat huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib
membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal
Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,
besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya
dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.
Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak
Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2)
huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9
Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar
10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang
ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.
Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya
oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan
tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada
pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara
yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan
Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.
111
Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi
persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009
tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili
(SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut :
1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang
pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B
Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang
menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan
penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau
dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat
digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan
menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan
menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form
DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah
disediakan.
Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu
penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada
tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain pajak
Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan
biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai
akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang
dibeli melalui Penawaran Umum ini.
112
XII. PENJAMIN EMISI EFEK
1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek No.21 tanggal 10 Oktober 2019 yang telah diubah sebagaimana Akta
Perubahan I No. 3 tanggal 08 November 2019 dan Akta Perubahan II No. 1 tanggal
08 Desember 2019, Akta Perubahan III Tbk No.17 Tanggal 12 Desember 2019 dan Akta
Perubahan IV No. 18 tanggal 27 Januari 2020, yang semuanya dibuat oleh dan antara
Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan DR. Agung Irianto, S.H., M.H.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin
Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan
kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan
ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun
tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya
sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011
tanggal 30 Desember 2011. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam
Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
No Nama Penjamin Emisi Efek
Porsi
Penjaminan
Jumlah
Penjaminan %
Saham (Rp)
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1 PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 258.703.200 25.870.320.000 100
Total 258.703.200 25.870.320.000 100
2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA
Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (book building) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses book building, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
• Kinerja keuangan Perseroan;
• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek
usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
113
• Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai
metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis
dengan Perseroan;
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham
Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan
akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.
114
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam
Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :
1. AKUNTAN PUBLIK
Akuntan Publik : KAP Junaedi, Chairul dan rekan
Jl Raya Kebayoran Lama 194 Blok B-3
Jakarta
Telp : 021-228 92812
Fax : 021-228 92812
STTD : STTD.AP-93/PM.22/2018 atas nama Ahmad Junaedi
AP.0804
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan : 022/AYL-LO/XI/2019
Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan
audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar
tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan
yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar
pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan
keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat
mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
2. KONSULTAN HUKUM
Konsultan Hukum : Bakhriatin & Partners Law Firm
18 Office Park, 22nd Floor , Suite E,F and G
Jl. TB Simatupang Kav 15, Jakarta Selatan12520
Telp : 021-7261 004
Fax : 021-7268 713
STTD : STTD.KH-290/PM.223/2019
Asosiasi : Peradi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
yang dituangkan dalam surat keputusan No KEP
02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan : 020/VII/Prop AGL-IPO/BP/2019
Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum
atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan
Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik
konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam
Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari
segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari
Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
115
3. NOTARIS
Notaris : Agung Iriantoro, SH
Jl. Jati Padang Raya 13A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp : 021-4503 496
Fax : 021-4503 496
STTD : STTD.N-209/PM.223/2019 tgl 02 Oktober 2019
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : UU RI No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
serta Undang Undang Pasar Modal dan Peraturan Pasar
Modal
Surat Penunjukan : 0023/AYL-LO/VIII/2019
Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan
membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan
Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berikut perubahan atau
addendum dari Perjanjian-Perjanjian tersebut, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.
4. BIRO ADMINISTRASI EFEK
Biro Administrasi
Efek
: PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961
STTD : Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014
tanggal 19 September 2014
Asosiasi : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012.
Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK.
Surat Penunjukan : PW-146/AYL/102019
Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini,
sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi
penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”)
dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan
dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah
mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan
untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian
saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang
tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE
melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh
Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga
bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan,
dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
pasar modal yang berlaku.
116
Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
117
XIV. KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
TERKAIT PEMEGANG SAHAM
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub di bawah ini adalah merupakan Anggaran
Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang
Saham PT Agro yasa Lestari Tbk No. 20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR.
AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan
memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0344217 dari Menkumham.
1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar
Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, Perdagangan
Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan :
a. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya :
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang
belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari
plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen
berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air
(water heater); dan –
b. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL :
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum
tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk
perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lainlain, perdagangan besar batu mulia
(berlian, intan, safir dan lainlain).
c. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya :
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan
hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbubumbuan dan rempah rempah.
2. Ketentuan mengenai Perubahan Modal
1) Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 110.000.000.000, (seratus sepuluh Miliar
b) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) termasuk pula jatah
bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum ( jika
ada ) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum;
c) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen)
atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin
Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang
bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak
ketiga.
b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1 % ( satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang merupakan; (i) direktur, komisaris,
pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/ atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) a iliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
127
b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sebagaimana tersebut pada poin a. di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Metode Penjatahan lain
- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai dengan seratus satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu sampai dengan seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lain
tersebut diatas adalah sebagai berikut :
a. Harga Penawaran Saham ditetapkan antara Rp 100 sampai dengan Rp 120
sehingga jumlah yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memiliki 1 satuan
perdagangan atau 100 saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 12.000.
Hal tersebut akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan
pembelian saham, apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya
sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, karena nilai nominal saham
yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus
dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat
mengurangi minat investor untuk berinvestasi secara jangka panjang pada saham
Perseroan, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan persyaratan
mengenai jumlah minimal pemegang saham untuk Perseroan yang tercatat di BEI.
b. Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan
pengalaman pada beberapa penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil
investor yang melakukan pemesanan pembelian saham dalam jumlah yang sangat
besar, sehingga apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya
sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa
saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh
sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah sangat besar tersebut.
Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi
kepemilikan saham Perseroan untuk Penjatahan Terpusa
12. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham
Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan
berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa
Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya
Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan
ketentuan:
1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
c. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
d. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
128
e. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11
Lampiran 11 dari Peraturan No.IX.A.2.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari
Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana atau
pembatalan Penawaran Umum Perdana terbut kepada OJK pada hari yang sama
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pont a kepada
OJK paling lambat satu hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan
Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham
telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham
kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan
atau pembatalan tersebut.
Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum maka:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks
harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi
dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat
melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran
Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang
terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa
Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
13. Pengembalian Uang Pemesanan
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila dalam
hal terjadi kelebihan pemesanan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan
wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya
sehubungan dengan pembelian. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian
Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian
atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal
129
Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan.
Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum yang terjadi setelah
Tanggal Pembayaran dan uang hasil Penawaran Umum telah diterima oleh Perseroan,
maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Perseroan dan
pengembalian atas uang pemesanan tersebut juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua)
Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka
pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari
keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada
bank penerima yang diperhitungkan dengan jumlah hari keterlambatan, dengan jumlah hari
dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
Tata cara dalam pengembalian uang adalah sebagai berikut : alat pembayarannya
dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesan
diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati
diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan
oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir
Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya
bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek
tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani)
Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham
Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Tanggal Penjatahan, Perseroan
melalui BAE akan menyampaikan Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada setiap pemesan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan
Ref. No.:052/I/LO VII-AYL/BP/2020 Jakarta, 28 Januari 2020
Kepada Yth.
PT Agro Yasa Lestari Tbk.
Gedung Gondangdia 25
Jl. R.P. Soeroso No. 25,
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
U.p.: Direksi
Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana
PT Agro Yasa Lestari Tbk.
Dengan hormat,
Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Bakhriatin & Partners (”Bakhriatin &
Partners”), dalam hal ini diwakili oleh Siti Bakhriatin, S.H. yang telah memiliki Surat Tanda
Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal STTD.KH-290/PM.223/2019 atas nama Siti
Bakhriatin, S.H., dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
dengan nomor anggota 95030, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah
ditunjuk oleh PT Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”), berdasarkan Surat Penunjukan 020/VII/Prop AGL-IPO/BP/2019 Tanggal 17 Juli 2019, untuk melakukan Uji Tuntas dan
mempersiapkan Laporan Uji Tuntas (“LUT”) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan (“Pendapat Hukum”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini
(Initial Public Offering “IPO”).
A. URAIAN TRANSAKSI
Perseroan, melalui IPO berencana untuk melakukan penawaran umum perdana atas
saham kepada masyarakat sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan
juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas
Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (Lima Puluh) dengan harga penawaran Rp. 100,-
(seratus Rupiah) setiap sahamnya atau sebanyak-banyaknya 30,31% (Tiga puluh
koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dijamin secara kesanggupan penuh (full
commitment) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Dalam rangka IPO ini, seluruh
saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
132
133
Pada saat yang bersamaan Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak
206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus
enam puluh) dengan harga pelaksanaan Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah),
dimana setiap 5 (lima) saham baru yang ditawarkan melekat 4 (empat) Waran.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang
berlaku, dalam rangka IPO, Perseroan telah menandatangani:
Yasa Lestari Tbk No. 19 tanggal 12 Desember 2019, keduanya dibuat di
hadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH, Notaris di berkedudukan di Jakarta
Selatan, oleh dan antara Perseroan (Emiten) dengan PT Adimitra Jasa
Korpora (Biro Administrasi Efek),
(d) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas
PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 24 tanggal 10 Oktober 2019, Juncto Addendum
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT
Agro Yasa Lestari Tbk No. 20 tanggal 12 Desember 2019 keduanya dibuat
dihadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH, Notaris di berkedudukan di Jakarta
Selatan, oleh dan antara Perseroan (Emiten) dengan PT Adimitra Jasa
Korpora (Biro Administrasi Efek),
134
Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi
dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai berikut:
i. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua puluh delapan persen) untuk
kebutuhan modal kerja Perseroan.
ii. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk
pembayaran sebagian hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Unit
Usaha Syariah, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:
a. Hubungan Afiliasi
Antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha
Syariah tidak terdapat hubungan afiliasi.
b. Nilai Pinjaman
Nilai pinjaman Perseroan per tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar
Rp. 20.658.620.542,-
c. Tingkat Bagi Hasil
Tingkat bagi hasil atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia
Unit Usaha Syariah adalah equivalent sebesar 10,5% per tahun.
d. Jatuh Tempo
Jatuh tempo atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Unit
Usaha Syariah adalah hingga tanggal 21 Maret 2020
e. Penggunaan Pinjaman
Penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek
dan pembelian bahan baku.
f. Riwayat Utang
Pada tahun 2018, perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT
Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah dengan denominasi
Rupiah rincian sebagai berikut:
1) OMNIBUS TRADE FINANCE LC/SKBDN SUB LIMIT TR 2019
4,5 miliar untuk penerbitan LC.
2) MUDHORABAH MENURUN 13 miliar untuk proyek.
3) MUDHORABAH OAF 4,5 miliar untuk pembukaan akun
pembiayaan.
g. Prosedur dan persyaratan pembayaran
Perseroan akan membayar kewajiban sejumlah 15% dari dana yang
terkumpul dari Penawaran Umum Saham Perdana.
h. Saldo hutang (setelah dibayar sebagian)
Sisa saldo hutang Perseroan setelah dilakukan pelunasan dengan
menggunakan dana penawaran umum sebesar Rp.3,5 miliar menjadi
Rp.17,1 miliar.
135
Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan
oleh pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan digunakan untuk modal
kerja operasional Perseroan.
B. DEFINISI
Kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti
sebagai berikut:
“Anggaran Dasar” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.
“BANI” berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
“Bapepam-LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Republik Indonesia.
“Dewan Komisaris” berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.
“Direksi” berarti Direksi dari suatu PT.
“HKHPM” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
“Jamsostek” berarti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“LUT” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan No. 037/XII/LUT III -AYL/BP/2019,
tanggal 3 Desember 2019 yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan
memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang
relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.
“Menkumham” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1” berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1,
Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008,
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Permenaker No. 4 Tahun 2019” berarti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
136
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan.
“Perjanjian Material” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan
dengan pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha
utama dari Perseroan, sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.
“Periode Uji Tuntas” berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan
sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini.
“PP No.24/2018” berarti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
“PP No. 45 Tahun 2015” berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
“POJK 25/2017” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /Pojk.04/2017
Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
“Prospektus” berarti prospektus yang diterbitkan Perseroan.
“PT” berarti Perseroan Terbatas.
“RUPS” berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“Saham Yang Ditawarkan” berarti Saham Perseroan yang ditawarkan dalam IPO terdiri dari Saham Baru.
“Sistem OSS” berarti sistem Online Single Submission yang diatur berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
“Standar HKHPM” berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM
No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018.
“Tanggal Pendapat Hukum” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini,
yaitu tanggal 3 Desember 2019.
“Uji Tuntas” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang kami laksanakan sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi IPO oleh Perseroan,
dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Kualifikasi dan Asumsi dari LUT.
“UKL” berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan.
137
“UPL” berarti Upaya Pemantauan Lingkungan.
“UUPT” berarti Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“UUTK” berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
C. RUANG LINGKUP, KUALIFIKASI, DAN ASUMSI
Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan LUT yang kami lakukan atas dan
berdasarkan keadaan Perseroan hingga Tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana
3 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Police Number: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1425-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan
Unit
Usaha
Syariah
Vehicle
Syariah)
on behalf of PT
Agro Yasa Lestari 25 Jan 2020 –
25 Jan 2021 = Rp.
247.000.000
2020
25 Jan 2021 – 25 Jan 2022 = Rp.
220.000.000
4 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Police Number: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1424-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan
Unit
Usaha
Syariah
Vehicle
Syariah)
on behalf of PT
Agro Yasa Lestari 25 Jan 2020 –
25 Jan 2021 = Rp.
247.000.000
2020
25 Jan 2021 – 25
Jan 2022 =
Rp. 220.000.000
No.
Asuransi
Jenis
Asuransi
Objek
Pertanggungan
Nilai
Pertanggungan
Periode
3 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Nomor Polisi: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1425-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan
Unit
Usaha
Syariah
Vehicle
Syariah)
atas nama PT
Agro Yasa Lestari 25 Jan 2020 –
25 Jan 2021 = Rp.
247.000.000
2020
25 Jan 2021 – 25 Jan 2022 = Rp.
220.000.000
4 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Nomor Polisi: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1424-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan
Unit
Usaha
Syariah
Vehicle
Syariah)
atas nama PT
Agro Yasa Lestari 25 Jan 2020 –
25 Jan 2021 = Rp.
247.000.000
2020
25 Jan 2021 – 25
Jan 2022 =
Rp. 220.000.000
PT AGRO YASA LESTARI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal dan Untuk Periode Tujuh Bulan
dan Dua Belas Bulan Yang Berakhir 31 Juli 2019,
31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and For the Seven Month
and Twelve Month Ended 31 July 2019,
31 December 2018, 31 December 2017 and
31 December 2016
(Expressed in Thousands of Rupiah, Except Otherwise Stated)
191
9. UTANG USAHA - Lanjutan 9. TRADE PAYABLES - Continued
Utang Usaha berdasarkan analisa umur Accounts Payable based on aging analysis
31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016
1 - 30 hari 125,000 827,000 2,231,000 5,070,000 1 - 30 days
31 - 60 hari 621,943 1,489,235 4,812,000 3,723,000 31 - 60 days
61 - 90 hari 2,070,000 2,702,000 1,127,000 7,538,000 61 - 90 days
Lebih dari 90 hari 3,258,000 565,000 1,830,008 1,829,954 More than 90 days
6,074,943
5,583,235
10,000,008
18,160,954
Utang usaha timbul dari transaksi pembelian barang
dagangan dari pihak ketiga, mata uang transaksi adalah
Rupiah Indonesia.
Berdasarkan PSAK 55 "Instumen Keuangan -
Pengukuran", utang usaha diukur pada biaya perolehan
diamortisasi. Utang usaha merupakan utang jangka pendek
yang dampak pendiskontoannya tidak material. Oleh
karenanya, Perseroan tidak menghitung jumlah biaya