TAHUN - Kecamatan Galurgalur.kulonprogokab.go.id/files/LAKIP Kecamatan Galur Tahun 2014.pdf · Tugas pada Kecamatan, ... fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

i

TAHUN : 2013

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )

KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR

Alamat : Jln Raya Brosot No. 27 Brosot, Galur, Kulon Progo 55661 Website : http://galur.kulonprogokab.go.id Email : [email protected]

http://galur.kulonprogokab.go.id/

mailto:[email protected]


ii

KATA PENGANTAR

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Galur Tahun

2014 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Galur Tahun 2014 dilaksanakan

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang LKjIP. Hal

ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna

mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di

Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang

telah membantu penyusunan LKjIP Kecamatan Galur Tahun 2014 dengan segenap tenaga

dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan.

Galur, 31 Desember 2014

CAMAT GALUR

Latnyana, S.Ag., M.M., M.A.P. Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19620216 198503 1 014

P


iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………….. ................................... 1

1.1. Fungsi Kecamatan................................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi ................................................................................. 1

1.3. Isu Strategis ............................................................................................ 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………….. .......................... 3

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD ........................................... 3

2.2. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014…………………. ... 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………. ................................. 5

3.1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2014 ..................................................... 5

3.2. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja ....................................................... 6

1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ............................ 6

2. Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke kecamatan ............ 7

3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyaratan ................................................... 7

4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen ............... 7

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya .................... 8

3.4. Akuntabilitas Anggaran ........................................................................... 10

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. ..................................... 12

LAMPIRAN ..................................................................................................................... 13

Struktur Organisasi ........................................................................................................ 14

Bagan Alir ...................................................................................................................... 15

Urusan yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Galur pada Tahun 2014 .................... 16

Capaian Kinerja Kecamatan Galur Tahun 2014 (Fasilitasi Yang Dilaksanakan) ................ 17

DAFTAR ISI


iv

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ........................................................ 3

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ................................................................... 4

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014 ............................................................... 4

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja……………… .......................................................... 5

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2014 .......................................................................... 5

Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ............................................ 6

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2013 .......................................................................... 8

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Tahun 2012-2014 ................................................................. 8

Tabel 3.6.Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 ................ 10

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014 ............................ 11

DAFTAR TABEL


v

IKHTISAR EKSEKUTIF

ecamatan Galur memiliki peran penting dalam struktur kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yakni sebagai lembaga pemerintahan

yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring

dan evaluasi terhadap Pemerintah Desa. Kecamatan Galur dalam

melaksanakan tugas kepemerintahan, berpedoman pada Perda Kabupaten Kulon Progo

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta

Perbup Kulon Progo Nomor No. 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat dan Perbup Kulon Progo No. 63 Tahun 2012

tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan sehingga semua

program kegiatan Kecamatan Galur harus sesuai dan terkoordinir dengan Rencana Kerja,

Renstra Kecamatan Galur dan Rencana Kerja, RPJMD Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Galur saat ini, permasalahan dan

tantangan yang ada maka visi Kecamatan Galur yaitu :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN GALUR MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP CLEAN GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE ”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Galur tahun 2011 –

2016 sebagai berikut :

MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Galur merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Galur yang memuat rencana,

capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja

yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja sasaran sebagaimana tertuang pada Renstra

Kecamatan Galur Tahun 2011-2016. Indikator yang digunakan adalah indikator sasaran

yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai

sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan

kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sasaran strategis Kecamatan Galur menurut rumusan misi Kecamatan Galur adalah :

Meningkatnya fasilitasi penyelelenggaraan pemerintahan umum dengan indikator

kinerjanya yaitu : Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan dimana untuk target yang

ditetapkan untuk tahun 2014 adalah sebesar 87,01 %, dari analisis capaian sasaran tahun

K


vi

2014 dimana jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2016 realisasi capaian

kinerja Tahun 2014 mencapai 88,31 % sedang untuk capaian terhadap renstra secara

menyeluruh sebesar 97,92 %.

Strategi yang dipakai dalam pencapaian sasaran adalah : Peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan, dengan kebijakan yang diambil sebagai berikut :

Peningkatan kualias Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkaan Sarana Prasarana, Sistem

Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada Kecamatan sesuai dengan hasil

evaluasi LKjIP oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo, pada Tahun 2014 telah dilakukan

Review terhadap Dokumen Renstra SKPD serta Penyempurnaan terhadap IKU Kecamatan

yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kulon Progo. Disamping itu, telah dilakukan

Perubahan terhadap Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

(Tapkin) Tahun 2014.

Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan

Indikator Kinerja Sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa

indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 100,75% (dengan predikat sangat berhasil)

dari target sebesar 87,01% dan terealisasi 87,66%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas pada Kecamatan, fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan pemerintah daerah.

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.

6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan atau

yang belum dilaksanakan pemerintahan desa.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 48 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari

Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang uraian Tugas

pada unsur Organisasi Terendah di Kecamatan telah semakin memperjelas kewenangan

pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 Tahun

2012 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggaran Pelayanan Administrasi terpadu

kecamatan (PATEN) telah meyerahkan 19 perijinan yang dilimpahkan ke kecamatan. Dari

penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi

semakin meningkat.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang selanjutnya dijelaskan dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada

Unsur Organisasi Terendah Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang


terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Galur .Adapun Struktur Organisasi

Kecamatan Galur yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Kecamatan :

- Sub.Bagian Umum dan

- Sub.Bagian Keuangan

b. Seksi Pemerintahan

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

d. Seksi Kesejateraan Sosial

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

f. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga

g. Jabatan Fungsional tertentu

Struktur organisasi Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda Kab.

Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 terlampir.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan

Galur adalah :

1. Penangulangan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi

2. Peningkatan kualitas, kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan

ekonomi

3. Penanggulangan dan antisipasi bencana banjir pada musim penghujan.

4. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.

5. Ancaman penyakit menular DBD, Malaria dan Chikungunya.

6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

7. Pembangunan megaproyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya sebagian

fungsi lahan pertanian ke industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi

produksi pertanian di wilayah Galur


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategik Kecamatan Galur 2011-2016 Visi

Kecamatan Galur Tahun 2011-2016 yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum Mengacu Pada Prinsip-Prinsip Clean government dan Good governance”

Berdasarkan visi Renstra Kecamatan Galur tahun 2011-2016 yang didukung dengan

penerapan nilai-nilai kedisiplinan dan rasa tanggung jawab seluruh pegawai yang ada di

Kecamatan Galur maka dirumuskan misi Kecamatan Galur adalah: Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan umum.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kecamatan Galur maka ditetapkan

tujuan Kecamatan Galur adalah Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

umum yang transparan, akuntabel,dan partisipatif.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Kecamatan Galur yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra tahun

2011-2016.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang

diemban Kecamatan Galur tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel .2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

yang transparan,

akuntabel, dan

partisipatif

Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

Meningkatkan

kualitas dan

profesionalisme

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

umum

Peningkatan

kualitas pelayanan

kecamatan

II.

2.2. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Galur menetapkan

indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun.Untuk

tahun 2014 Kecamatan Galur merencanakan target kinerja tahun 2014 yang telah sesuai

dengan Renstra dan RKT. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2014 seperti dijelaskan pada tabel

berikut:


Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

1. Meningkatnya Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

Capaian Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

% 87.01

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun

2014 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

1. Penyusunan Data Base Kecamatan

2. Pembinaan Sosial dan kemasyarakatan

3. Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan

5. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

8. Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan

Kebangsaan

9. Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi

Produktif

10. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 terlampir.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2014

ecamatan Galur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada

Penetapan Kinerja Kecamatan Galur Tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian

ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaia kinerja dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1 91≤ 100 Sangat Baik

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator capaian peningkatan pelayanan

kecamatan tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan

hasil penghitungan seperti dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2014

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Kriteria

/Kode

1 Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

umum

Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

% 87,01 87,66 100,75

Formula penghitungan yang dipakai untuk mengukur capaian indikator kinerja adalah :

K


“ (Jumlah Sebagian Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Jumlah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Monografi, Profil,Rencana

Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan umum sebesar 0,75 % diatas target dan memperoleh klasifikasi sangat baik

berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010. Pengumpulan Data Capaian Kinerja dilakukan

secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-

SAKIP.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Galur diukur dengan menggunakan

berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyelenggaraan urusan

yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan masyarakat serta

Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen.

1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 yang dilakukan

oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo, dapat disimpulkan

bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah

telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2014

Kecamatan Galur berpredikat BAIK dengan nilai 75,50. Adapun Hasil Survei Per unsur

pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini :

No. Unsur Pelayanan Nilai Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan 3,200

2. Persyaratan Pelayanan 3,153

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 3,147

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,087

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,100

6. Kemampuan petugas Pelayanan 3,107

7. Kecepatan Pelayanan 3,167

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,060

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,067

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 2,793

11. Kepastian Biaya Pelayanan 2,727

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 3,053

13. Kenyamanan Lingkungan 2,933

14. Keamanan pelayanan 2,940

Sumber : Bagian Organisasi setda. Kab. Kulon Progo

2. Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan


Pada Tahun 2014 Kecamatan Galur telah dapat melaksanakan sebagian urusan yang

dilimpahkan Bupati Kepada Camat. Sebagian urusan tersebut terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan sejumlah 33 urusan. Adapun data capaian (terlampir).

3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan

Fasilitasi yang dapat dilaksanakan Kecamatan Galur mengacu pada Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada

Kecamatan. Dalam peraturan bupati tersebut, kegiatan fasilitasi masyarakat yang ada

sejumlah 308 kegiatan. Pada Tahun 2014 telah dapat dilaksanakan sejumlah 194 fasilitasi.

Capaian fasilitasi tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Galur, sesuai

dengan terget kinerja tri wulanan yang telah disusun. Adapun capaian fasilitasi per triwulan

dapat dilihat pada lampiran.

4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen

Dokumen Kecamatan yang harus disampaikan tepat waktu yaitu Monografi Kecamatan,

Profil Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK). Dokumen-dokumen tersebut

telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu Monografi Kecamatan setiap

semester, Profil Kecamatan pada akhir tahun, dan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK)

segera setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan

dilaksanakan.

Disamping ke-4 indikator diatas, pencapaian Sasaran Meningkatnya Fasilitasi

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan telah memberikan dampak yang cukup

signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai

program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan

seperti :

1. Bedah rumah dan lantainisasi rumah

2. Pendampingan KK Miskin oleh PNS

3. BAZ Kecamatan

4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Meski berdasarkan hasil Pendataan KK Miskin Tahun 2014 yang dilakukan oleh tim dari

pemerintah daerah, di Kecamatan Galur masih terdapat kenaikan jumlah KK miskin, dimana

jumlah KK Miskin Tahun 2013 sejumlah 2002 KK Miskin dan pada tahun 2014 menjadi 2030

KK Miskin, kenaikan tersebut diduga dari pelaksanaan pendataan yang tidak menggunakan

kuota, sehingga semua penduduk yang terindikasi miskin, diusulkan pada saat musdes dan

dilakukan verifikasi oleh pemerintah desa dengan menggunakan parameter yang sama (16

indikator), sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 2002 KK di tahun 2013

menjadi 2030 di tahun 2014. Angka ini masih jauh di bawah penerima raskin berdasarkan


data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hasil Pendataan

Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 sebanyak 2806 KK.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2014, kami juga mencoba

melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan

perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui

capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2013

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Kriteria

/Kode

1 Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

umum

Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

% 86,47 88,07 101,85

Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan umum pada Tahun 2013 sebesar 1,85 % diatas target dengan klasifikasi sangat

baik. Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun pertama RPJMD dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

Indikator

Tahun

Sebelumnya Tahun 2014 Target

Akhir

Renstra

(2016)

Capaian

s/d 2014

terhadap

2016 (%) Tahun

2012

Tahun

2013 Target Realisasi

%

Realisasi

Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

86,92

%

88,07

% 87,01% 87,66% 100,75% 88,31% 99,26%

Hasil capaian kinerja kecamatan Galur sejak tahun pertama RPJMD (Tahun 2012) sampai

dengan Tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Perkembangan capaian

tersebut bisa dilihat dalam grafik dibawah ini :


Meskipun kinerja pada tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan angka 0,75 %

diatas target yang ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut menurun dibandingkan dengan

capaian pada Tahun 2013 yang berhasil melaksanakan kinerja sebesar 1,85 % diatas target.

Dengan capaian Tahun 2014, maka capaian secara keseluruhan terhadap Target Kinerja Akhir

Tahun Renstra SKPD sebesar 99,26%.

Penurunan prosentase realisasi pada Tahun 2014 disebabkan karena beberapa hal yang

perlu untuk mendapatkan fasilitasi yang lebih fokus sehingga kami lebih memprioritaskan untuk

memberikan beberapa fasilitasi dengan lebih intensif, dan mengurangi beberapa fasilitasi yang

kami anggap kurang mendesak. Beberapa hal yang perlu mendapatkan pendampingan / fasilitasi

lebih intensif tersebut adalah :

1. Menghadapi perubahan perencanaan pembangunan di tingkat desa sebagai tindak lanjut

dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kecamatan Galur berusaha

untuk memfasilitasi desa agar siap dengan mekanisme baru

2. Angka kemiskinan masih tinggi dan belum optimalnya penanganan permasalahan

PMKS/PSKS, meskipun di seluruh desa di wilayah Kecamatan Galur telah diupayakan

munculnya simpul-simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok tani, kelompok ternak

tetapi karena masih menggunakan manajemen usaha yang tradisionil, sehingga simpul-

simpul tersebut relative kurang mampu berhubungan dengan investor dari luar.

3. Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan optimal, padahal pemuda

merupakan SDM yang potensial dalam menunjang peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga Kecamatan Galur berusaha untuk memfasilitasi kegiatan

kepemudaan, untuk mendorong peran aktif pemuda dalam pembangunan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


3.4. Akuntabilitas Anggaran

Dalam melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Galur mendapatkan alokasi dana dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :

88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun Anggaran 2014 dan DPA-SKPD Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Nomor

1.20.11.01 tanggal 31 Desember 2014 dan DPPA-SKPD Kecamatan Galur tanggal 14 Oktober

2014 dengan Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 1.711.190.594,-. Jumlah Realisasi

Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 1.594.989.800,-. Jumlah Sisa Pagu Anggaran Kegiatan Tahun

2014 : Rp. 116.200.794,-

Sisa berasal dari post gaji pegawai dan tunjangan yang mendapat tambahan di DPA

Perubahan, sedang jumlah pegawai di Kecamatan Galur tidak bertambah sebesar :Rp.

111.789.836,- dan dari post program / kegiatan sebesar Rp. 4.410.958,-

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2014

No Sasaran Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi

1. Meningkatnya fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

132.895.600,00 130.819.700,00 98.44


Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuangan Tahun 2014 pada Kecamatan

Galur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014.

Sasaran Indikator

Satu

an

Kinerja Keuangan

Targ

et

Re

alis

asi

% Program Target Realisasi %

Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

umum

Capaian

peningkatan

pelayanan

kecamatan

% 87,01

%

87,66 100,75 Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

132.895.600 130.819.700 98,44

Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat diketahui

bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 98,44% dapat mencapai kinerja sebesar 100.75%.

(terdapat penghematan anggaran sebesar 2,31%)

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2014 didukung dengan adanya tugas yang jelas dan

kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan Galur, para pemangku kepentingan baik

di tingkat desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif

masyarakat dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.


BAB IV PENUTUP

emikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun

memenuhi amanah yang ada dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pemerintah Daerah, sebagai wujud laporan pertanggungjawaban camat kepada bupati,

terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan.

LKjIP ini disusun sesuai pedoman pedoman Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Karena keterbatasan pengetahuan kami, maka hasilnya pun tentu masih jauh dari

kategori baik dan masih terdapat banyak kekurangan. Karena sudah menjadi ketetapan akhirnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan.

Sekian semoga laporan pencapaian kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

bagi para pihak yang berkepentingan.

D


LAMPIRAN


Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

CAMAT GALUR

( Latnyana, S.Ag. , M.M. , M.A.P.)

Seksi Pemerintahan

( Lilih Kurniati, S.I.P.)

Seksi Ketentraman

dan Ketertiban

Lingkungan

( Subantosi, S.H.)

Seksi Pendidikan ,

Kebudayaan dan Olah

Raga

( Drs. Muh. Rydwan )

Seksi Kesejahteraan Sosial

( Misbachun Eko Raharjo, SH.),

Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

( Herman Kemis, S.I.P.)

Sekretaris

Kecamatan

( Widodo, S.H.)

Sub Bagian Umum

Sekretariat Kecamatan Galur

( Tumirah Rahayu, S.I.P.)

Sub Bagian Keuangan

Sekretariat Kecamatan

Galur

( Winardi, S.E.)

Desa UPTD

Kelompok

Jabatan

Fungsional

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perda Kabupaten

Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

:

:


VISI BUPATI

Terwujudnya

Kabupaten Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil,

aman dan sejahtera

berdasarkan iman

dan taqwa

MISI KE-2

BUPATI

Mewujudkan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip

clean government dan good

governance

TUJUAN

Terwujudnya

kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan,

akuntabel dan

partisipatif

SASARAN

Meningkatnya

kapasitas kelembagaan dan

aparatur

pemerintahan

INDIKATOR

SASARAN

Nilai

Akuntabilitas

kinerja

VISI

KECAMATAN

GALUR

Terwujudnya

penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

Kecamatan Galur mengacu pada prinsip-prinsip

clean government dan

good governance

MISI

KECAMATAN

GALUR

Meningkatkan

kualitas penyelenggaraan

pemerintahan umum

TUJUAN

KECAMATAN

GALUR

Terwujudnya fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan umum

yang transparan, akuntabel dan

partisipatif

PROGRAM: Peningkatan Pelayanan

Kecamatan

INDIKATOR: Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

(%)

PERUBAHAN RPJMD KAB. KP

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN GALUR

SASARAN

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

umum

INDIKATOR Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan (%)


Urusan yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Galur pada Tahun 2014 adalah :

No. Urusan Wajib Urusan Pilihan

1. Bidang Pendidikan Bidang Kelautan Dan Perikanan

2. Bidang Kesehatan Bidang Pertanian

3. Bidang Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan

4. Bidang Pekerjaan Umum Bidang Energi & Sumber Daya Mineral

5. Bidang Penataan Ruang Bidang Pariwisata

6. Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Industri

7. Bidang Perumahan Bidang Perdagangan

8. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Bidang Ketransmigrasian

9. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

10. Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil

11. Bidang Ketenagakerjaan

12. Bidang Ketahanan Pangan

13. Bidang pemberdayaan perempuan dan

Perlindungan anak

14. Bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera

15. Bidang Perhubungan

16. Bidang Komunikasi Dan Informasi

17. Bidang Pertanahan

18. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

19.

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa

21. Bidang Sosial

22. Bidang Kebudayaan

23. Bidang Statistik

24. Bidang Kearsipan

25. Bidang Perpustakaan


CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GALUR TAHUN 2014 (FASILITASI YANG DILAKSANAKAN)

SEKSI

CAPAIAN KINERJA / FASILITASI

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

PEMERINTAHAN 1 Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan : pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa; penambahan atau pengurangan jumlah staf desa, pengisian dan mutasi jabatan Sekretaris Desa PNS

1 Melaksanakan kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan yang meliputi :memberikan bimbingan penyusunan produk hukum desa,menyiapkan rekomendasi produk hukum desa,failitasi musyawarah penyelesaian masalah hukum,fasilitasi sosialisasi produk hukum daerah,pendokumentasian produk hukum daerah,menyelenggarakan JDIH

1 Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1 Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

2 Melaksanakan pembinaan,koordinasi, fasilitasi monitoring dan pengawasan pemilihan/pengisian, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;

2 Melaksanakan koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah, PBB;

2 Melakukan pengawasan administrasi keuangan Desa tanpa menutup buku kas

2 Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

3 Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan

3 Melaksanakan kegiatan statistik(Penyusunan Monografi Kecamatan Semester I)

3 Melaksanakan pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan;

3 Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDES


4 Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa

4 Melaksanakan pembinaan dalam pendataan monografi desa;

4 Melaksanakan pembinaan, koordinasi, konsultasi, bimtek, fasilitasi, pengawasan, supervisi,monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangandan asset desa

4 Melaporkan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke kabupaten

5 Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

5 Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

5 Melaksanakan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan;

5 Melaporkan arsip statis, arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan;

6 Melaksanakan verifikasi, rekomendasi,monitoring penyaluran dan pencairan ADD,TPAPD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi serta dana lainnya dari Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah;

6 Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Sekretaris Desa PNS;

6 Melaksanakan pelayanan kearsipan program arsip masuk desa

6 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa

7 Melaksanakan kegiatan kependudukan dan catatan sipil

7 Melaksanakan penyusunan database aparatur pemerintahan desa;

7 Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan;

7 memfasilitasi dan merekomendasi kerjasama antar desa/kelurahan dan /atau dengan pihak ketiga


8 Melakukan bimbingan, supervisi,konsultasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pelaporan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD;

8 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak anjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

8 Melaksanakan kegiatan statistik(Penyusunan Monografi Kecamatan Semester II)

9 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dan/atau lurah dan perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;

9 Melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

9 Melaksanakan pengawasan atas tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah

10 Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa

10 Melaksanakan fasilitasi peralihan hak atas tanah

10 Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kegiatan yang berkaitan denagn penggunaan tanah terlantar, tanah negara, tanah negara bebas dan tanah timbul

11 Melaksanakan fasilitasi yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah dan penyelesaia masalah ganti kerugian dan santunan

11 Melaksanakan penyusunan database aparatur pemerintahan desa;


tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

12 Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik

12 Melaksanakan pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di kecamatan

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, tokoh agama dan tokoh masyarakat

1 Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif

1 Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dan fasilitasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

1 melaksanakan perencanaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas rambu lalu (penanda arah ke Kecamatan)

2 mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 melaksanakan pemantauan pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif

2 melaksanakan bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan;

2 melaksanakan fasilitasi pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pengawasan rambu lalu lintas dan marka jalan;


3 melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban pada fasilitas umum;

3 melaksanakan pendataan dan fasilitasi organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;

3 menyelenggarakan kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya;

3 melaksanakan koordinasi penanganan mayat tidak dikenal, bunuh diri dan orang tersesat (orang gila)

4 menyiapkan pemberian rekomendasi

4 memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya

4 menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Prosedur Tetap (Protap) penanggulangan bencana tingkat kecamatan;

5 menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat dengan Instansi Vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah;

5 melaksanakan koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana;

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1 Menyiapkan pemberian izin-izin 1 memfasilitasi, membina dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

1 Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati

1 melaksanakan penyusunan profil kecamatan

2 Menyiapkan pemberian rekomendasi

2 Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2 Memfasilitasi pembinaan, pengembangan, pemasarandan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, golongan ekonomi menengah, koperasi,

2 Melaksanakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kecamatan;


pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perhubungan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup;

3 Melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi

3 Melaksanakan perbaikan/pemeliharaan, pengawasan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan lingkungan;

3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar, stabilisasi harga dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

3 Melaksanakan pelaporan pembinaan penataan ruang

4 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan

4 Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) status jalan lingkungan;

4 Memfasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi;

4 Memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup

5 Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi,penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan

5 Melaksanakan pengawasan Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom) pada jalan umum;

5 Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan;

5 Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

6 Melaksanakan perencanaan pembangunan di kecamatan dan mengoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan

6 Melaksanakan koordinasi penanganan dan pemeliharaan serta fasilitasi pengamanan irigasi tersier;

6 Melaksanakan fasilitasi pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan dan peternakan;

6 memantau pemasangan reklame di tepi jalan


7 Memfasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;

7 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan

7 Memfasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan budidaya perikanan;

7 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular

8 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan penyebarluasan informasi tentang program pembangunan;

8 Memfasilitasi kegiatan penataan ruang;

8 memfasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan;

8 Melaksanakan pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

9 Memfasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;

9 Melaksanakan pemantauan pemanfataan tata ruang kecamatan

9 Memfasilitasi pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan penggunaan hutan dan perkebunan;

9 Melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat

10 Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah kecamatan;

10 Melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan dan izin bangunan;

10 Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna;

10 Melaksanakan penyebarluasan harga pangan

11 Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi,penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan

11 Melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mengenai peraturanpemanfaatan lahan dan rencana pembangunan;

11 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;

11 Melaksanakan identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat


12 Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;

12 Melaksanakan pemantauan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman

12 Melaksanakan koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;

12 Melaksanakan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan

13 Memfasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;

13 Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;

13 Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman

13 Melaksanakan koordinasi pencehagan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan

14 Melaksanakan pemantauan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana Daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman;

14 Melaksanakan koordinasi pengembangan dan fasililitasi forum ketahanan pangan masyarakat

15 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;

16 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk lokal serta industri dan perdagangan;

17 Melaksanakan pencatatan dan pendataan Koperasi


dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

18 Melaksanakan inventarisasi dan pemantauan usaha industri;

19 Melaksanakan pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga;

20 Melaksanakan pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) di wilayah sampai dengan Rp. 50.000.000,00;

21 Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan

22 Melaksanakan koordinasi penyediaaan listrik pedesaan;

23 melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan informasi pasar, stabilisasi harga dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

24 memfasilitasi pemantauan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan


masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

25 memfasilitasi pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan penggunaan hutan dan perkebunan;

26 Melaksanakan pengelolaan sampah di masyarakat

27 Melaksanakan pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) /GP3A

28 Melaksanakan koordinasi penanganan dan pemeliharaan serta fasilitasi pengamanan irigasi tersier

29 Melaksanakan koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana

30 Memfasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier


PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Menyiapkan pemberian izin yang meliputi izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah; izin terdaftar rekreasi hiburan umum, salon / tukang cukur, dan persewaan audio visual; dan izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

1 Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar;

1 Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional;

-

2 Menyiapkan pemberian rekomendasi

Melaksanakan fasilitasi pengawasan (preventif) terhadap pelaksanaan bantuan bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;

2 Melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya pembauran dan akulturasi budaya;

3 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan;

2 Melaksanakan fasilitasi pengawasan penggunaan buku ajar bagi dunia pendidikan

3 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kabupaten;

4 Menyiapkan pemberian izin yang meliputi izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah; izin terdaftar rekreasi hiburan umum, salon / tukang cukur, dan persewaan audio visual; dan izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

3 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan ujian semester, ujian sekolah, ujian nasional pada pendidikan dasar;

4 Melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian


4 Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan evaluasi diri satuan pendidikan dasar

5 Melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kabupaten dalam rangka perlindungan kabupaten dalam rangka perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kesenian

5 Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar

6 Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi :penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa; pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat

6 Melaksanakan pemantauan Jam Belajar Masyarakat (JBM);

7 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya(BCB)/situs;

7 melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK;

8 Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;


9 Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

10 Melaksanakan pengawasan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan PNFI;

12 Melaksanakan fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

13 Melaksanakan pemantauan cagar budaya;

14 Melaksanakan koordinasi dan pengawasan bidang kepemudaan dan keolahragaan

15 Melaksanakan pembinaan di bidang kepemudaan melaksanakan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi : pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan; pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; dan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan

16 memfasilitasi aktivitas kepemudaan dan


pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1 menyiapkan pemberian izin 1 melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial;

1 Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanan pendataan dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

1 menyiapkan bahan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan hari besar nasional lainnya;

2 menyiapkan pemberian surat dispensasi nikah;

2 Melaksanakan pengumpulan data, pemantauan tentang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2 melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan : pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; perlindungan terhadap kekerasan terhadapperempuan dan anak; penanganan korban kekerasan terhadapperempuan dan anak; program Anggaran Responsip Gender (ARG); dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

2 memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;

3 menyiapkan pemberian rekomendasi

3 memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar;

3 Memfasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender;

3 melaksanakan pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat


4 melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan;

4 memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar;

4 Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan;

4 melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan

5 melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal serta pihak swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas;

5 melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/traficking dan keluarga migran;

5 Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender dan data pilah gender dan anak;

5 melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan perorangan keluarga dan masyarakat

6 Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang organisasi sosial (Orsos) dan keagamaan;

6 memfasilitasi pelayanan penyandang masalah sosial serta penyaluran bantuan dan santunan sosial;

6 Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak;

6 memfasilitasi pelaksanaan, koordinasi kepesertaan dan pemantauan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;

7 menyiapkan bahan pembinaan kerukunan umat beragama;

7 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi permohonan bantuan/jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;

7 Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan;

7 melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

8 Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan,keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat

8 memfasilitasi rekrutmen calon peserta pelatihan tenaga kerja;

8 mengoordinasikan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera yang meliputi :

8 melaksanakan koordinasi penyelenggaraan promosi kesehatan;


9 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

9 melaksanakan koordinasi pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL);

9 melaksanakan pendataan pembangunan bidang kesehatan masyarakat;

9 melaksanakan koordinasi pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);

10 memantau penyelenggaraan upah minimum kabupaten;

10 melaksanakan koordinasi operasional dan pengawasan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, penyakit menular, wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), pencegahan gizi buruk, upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita;

10 melaksanakan koordinasi pengiriman klien ke pusat rehabilitasi;

TAHUN - Kecamatan Galurgalur.kulonprogokab.go.id/files/LAKIP Kecamatan Galur Tahun 2014.pdf · Tugas pada Kecamatan, ... fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat

Documents