-
BUPATI MUARA ENIMPROVINSI SUMATERA SEI,ATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR % TAHUN 2O2OTENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSIRUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
BUPATI MUARA ENIM,
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 PeraturanPemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang PerangkatDaerah sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang
PenrbahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016Tentang
Perangkat Daerah, maka perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang
Pembentukan, SusunanOrganisasi, T\rgas dan Fungsi Rumah Sakit
UmumDaerah Kelas D Kabupaten Muara Enim;
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara
Nomor l82ll;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentangKesehatan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentangRumah Sakit (kmbaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 -Nomor 153, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentangAparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OI4 Nomor 6,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentangPola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOsNomor 48, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nornor 45,o21 sebagairnana telah ditrbatrterakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74tahun 2OL2 (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2Ol2 Nomor I7I, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 53 O);
Mengingat
-
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OI4 tentangTenaga Kesehatan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 298,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OL4 tentangKeperawatan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ot4 Nomor 3O7, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tat::un 2Ol9 tentangPerubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (IembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
187,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6aO2l;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentangPedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
1O. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 201.8tentang
Kewajiban Rumah Sakit dan KewajibanPasien (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun2018 Nomor a76l;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O2Otentang
Klasifikasi dan Penzinan Rumah Sakit(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2ONomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL6 tentangPembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun2OL6 Nomor 2l sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2OL9 tentangPerubahan Peraturart Daerah Nomor 2 Tahun
2At6tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah(Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun2019 Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI RUMAHSAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN MUARAENIM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah
adalah Kabupaten Muara Enim.2. Pemerintahan Kabupaten adalah
Pemerintah
Kabupaten Muara Enim.3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
-
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan KabupatenMuara
Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepda Dinas KesehatanKabupaten Muara
Enim.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum DaerahGelumbang, Rumah
Sakit Umum Daerah Lubai Ulu,dan Rumah Sakit Umum Daerah Semende
Darat Laut.
7. Rumah Sakit Umum adallah rumah sakit yangmemberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidangdan jenis penyakit.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnyadisingkat UPTD,
adalah organisasi yangmelaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Tata Hubungan Kerja adalah tata hubungan antaraDinas
Kesehatan deagan Rumah Sakit bersifatpembinaan yang mengatur
perencanaan, pelaksanaan,dan pertanggungiawaban.
1O. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerahatau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerahdi lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupapenyediaan barang
dan/ atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan,
dan dalammelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan
produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnyadisingkat
PPK-BLUD adalah pola pengelolaankeuangan yang memberikan
fleksibilitas berupakeleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik
bisnisyang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat
dalam rangka memajukan sejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa,sebagai pengecualian dad ketentuan pengelolaankeuangan
daerah pada umumnya.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebutDewan Pengawas
adalah organ yang bertugasmelakukan pengawasan terhadap pengelolaan
BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah yang mempunyai
tugas melaksanakanpengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendaharaumum daerah.
74. Perryelenggaraart pelayanan medik addah pelayanarryang
bersifat individu yang diberikan oleh tenagamedis berupa asuhan
medis, pemeriksaan, konsultasidan tindakan medis.
15. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan adalahpelayanan yang
bersifat individu yang diberikan olehtenaga keperawatan berupa"
asuhan keperawatan dankebidanan, pemeriksaan, konsultasi dan
tindakankeperawatan dan kebidanall.
-
16. Penyelenggaraan pelayanan penunjang adalahpelayanan yang
menunjang terlaksananya pelayananmedik dan pelayanan nonmedik,
meliputi pelayanankefarmasian, radiologi, laboratorium, gzt,
rekammedis, sterilisasi, dan gas medis, sanitasi, CSSD
danloundry.
17. Penyelenggaraan pelayanan umum adalah pelayananyang
mendukung terlaksananya operasional rumahsakit berupa pelayanan
administrasi surat men5rurat,kearsifan, kepegawaian, pemeliharaan
fasilitas,kehumasan, kerjasama dan transportasi sertakeamanan dan
kebersihan.
18. Penyelenggaraan pelayanan keuangan adalahpelayanan yang
mendukung terlaksananya operasionalrumah sakit berupa pelayanan
pengelolaan aset,perencanaarr dan pen5rusunan program,
mobilisasidana, dan akuntansi serta pelaporan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulanjabatan
fungsional yang terdiri atas sejumlah tenagaahli dan tenaga
terampil dalam jenjang jabatanfungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompoksesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya.
BAB IIPEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Sakit UmumDaerah Kelas
D.
(2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari
:
a. Rumah Sakit Umum Daerah Gelumbang;b. Rumah Sakit Umum Daerah
Lubai Ulu; danc. Rumah Sakit Umum Daerah Semende Darat Laut.
Bagran Kedua
Kedudukan
Pasal 3
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2sebagai unit
organisasi bersifat khusus berada dibawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Dinas.
Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) Rumah Sakit memiliki otonomidalam pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerahserta bidang kepegawaian.
(1)
(21
-
(1)
(2t
Bagran Ketigl
Tugas dan Fungsi
Pasal 4
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2mempunyai tugas
memberikan pelayanan kesehatanperorangan secara paripurna yang
bersifat otonomdalam penyelenggaraan tata kelola klinis,
perencanzan,pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan
sertakepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1),
Rumah Sakit mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan danpemulihan kesehatan
sesuai dengan standarpelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatanperorangan melalui
pelayanan kesehatan yangparipurna tingkat kedua dan ketiga
sesuaikebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan danpenelitian serta
penapisan teknologi bidangkesehatan;
d. penyelen#araan pelayanan administrasi umum,perencanaan,
keuangan dan kepegawaian sesuaistandar rumah sakit.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri atas
:Direktur;Subbagian Tata Usaha;Seksi Pelayanan dan
Keperawatan;Seksi Pelayanan Penunjang;Satuan Pengawas
Internal;Komite;Instalasi; danKelompok Jabatan F ungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimanatercantum
dalam Lampiran yang mempakan bagrantidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
a.b.c.d.e.f.ob.h.
-
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 7
(1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggar€urdan kuasa
pengguna barang sesuai dengan ketentuanPeraturan
perundang-undangan.
(2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimanadimaksud
pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dankewenangan :
a. men5rusun rencana kerja dan anggaran;b. men5rusun dokumen
pelaksanaan anggaran;c. menandatangani surat perintah membayar;d.
mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi
tanggung jawabnya;e. men5rusun dan menyampaikan laporan
keuangan
unit yang dipimpinnya;f. menetapkan pejabat pelaksana teknis
kegiatan dan
pejabat penatausahaan keuangan; dang. menetapkan pejabat lainnya
dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuanganDaerah.
(3) Tugas dan kewenangan Direkhrr adalah memimpinpenyelenggaraan
pelaksanaan tugas rumah sakitdalam menetapkan kebijakan, membina
pelaksanaan,mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasikegiatan
pelayanan kesehatan perorangan danadministrasi umum serta keuangan
sesuai ketentuanPeraturan perundang-undangan.
(a) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat
(L), Direkhrr menyelenggarakanfungsi:
a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsurorganisasi;
b. penetapan kebiLjakan penyelenggaraan Rumah Sakitsesuai dengan
kewenangannya;
c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;d. pernbinaan,
pengawasall, dan pengendalian
pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;e. melaksanakan
evaluasi, pencatatan, dan
pelaporan;f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkuptugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehBupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(5) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan,Direktur dibantu
oleh Kepala Subbagan Tata Usaha,Kepala Seksi Pelayanan dan
Keperawatan serta KepalaSeksi Pelayanan Penunjang.
-
Bagran Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 8
(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunvai tugasmelakukan
koordinasi pen5rusunan rencana, program,dan anggaran, pengelolaan
administrasi umlfrn,keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan
pelaporan,urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan
tatapersuratan, serta kerumahtanggaan rumah sakitsesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan.
(2) Selain selaku pejabat penatausahaan keuangansebagaimana
dimaksud pada ayat (U, KepalaSubbagian Tata Usaha mempunyai fungsi
:
a. penyiapan bahan pelaksanaan pen)rus\rnanprogram dan rencana
kerja di Sub Bagian TataUsaha;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasipen5rursunan kebijakan
dibidang tata usaha;
c. penetapan rumlrsarl kebijakan teknispenlrusunan rencana,
prosarn, dan anggaran,pengelolaan administrasi umltrn, keuangan
danperlengkapan, evaluasi dan pelaporan, unrsankepegawaian, tata
laksana, kearsipan, dan tatapersuratan, kerumahtanggaan, pelatihan
danpenelitian;
d. penetapan rumusan kebijakan teknispenJrusunan petunjuk teknis
pelaksanaanrencana, program, dan anggaran, pengelolaanadministrasi
umum, keuangan dan perlengkapan,evaluasi dan pelaporan, urusan
kepegawaian, tatalaksana, kearsipan, dan tata
persuratan,kerumahtanggaan, pelatihan dan penelitian;
e. penetapan dan mereviu Standar OperasionalProsedur sesuai
dengan bidang tugas danfungsinya;
f. penetapan rumusan kebijakan teknispelaksanaan pembinaan
administrasi lrrmtm,keuangan, perencanaan, perlengkapan,
rumahtangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan danpenelitian;
g. penetapan ruillusan kebiiakan teknispenyelenggaraErn
administrasi umum, keuangan,perencErnaurn, rumah tangga,
kepegawaian,pendidikan, pelatihan dan penelitian;
h. penetapan rumusan kebdakan teknis pengawasandan evaluasi
pelaksanaan kegiatan administrasiumum, keuangan, perencanaan,
perlengkapan,rumah tangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihandan
penelitian;
i. penetapan rumusan kebijakan teknis pelaporanhasil kegiatan
administrasi ltrmltrm, kerrangan,perencanaan, perlengkapan, nrmah
tangga,kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
-
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanhasil pelaksanaan
tugas;pelaksanaan tugas kedinasan larn sesuaidengan bidang tugas
dan fungsinYa;pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait
dalamrangka administrasi umlrm, keuangan,perencanaan, perlengkapan,
rumah tangga,kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan
penelitian;danpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan
Pasal 9
(1) Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan mempunyaitugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi,pembinaan, pengawasan,
pengendalian danperencanaan kegiatan pelayanan medik dan
nonmedikserta keperawatan, etika profesi dan pengendalian
mutusesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain selaku pejabat teknis pelayanan dan
keperawatansebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanandan
Keperawatan mempunyai fungsi :
a. penetapan rumusan kebijakan teknis dalampen)rusunan program
kerja pengelolaan sumberdaya pelayanan medik dan nonmedik
sertakeperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
b. penetapan rumusan kebijakan teknis dalampen5rusunan kebutuhan
anggaran sumber dayapelayanan medik dan nonmedik serta
keperawatan,etika profesi dan pengendalian mutu;
c. penetapan rumusa.n kebijakan teknis dalampengumpulan dan
pengolahan data pelayananmedik dan nonmedik serta keperawatan,
etikaprofesi dan pengendalian mutu;
d. penetapan rumusan kebijakan teknis dalampenJrusunan dan
pengelolaan tatalaksanapenyelenggaraan pelayanan medik dan
nonmedikserta keperawatan, etika profesi dan pengendalianmutu;
e. penetapan rarmusan kebijakan teknis dalamtatalaksana
pengadaan dan distribusi sumber dayapelayanan medik dan nonmedik
serta keperawatan;
f. penetapan rum.usan kebijakan teknis dalampengelolaan standar
kinerja pelayanan medik dannonmedik serta keperawatan, etika
profesi danpengendalian mutu;
g. penetapan rLlmuszu:r kebijakan teknis dalampengelolaan
standar sar€rna dan peralatan pelayananmedik dan nonmedik serta
keperawatan;
J.
k.
1.
-
h. penetapa.n rumus€rrr kebijakan teknispengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaankegiatan pelayanan medik dan nonmedik
sertakeperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;pelaksanaan
tugas kedinasan lain sesuai denganbidang tugas dan fungsinya;
danpelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkaitdalam rangka
pelayanan medik dan nonmedik sertakeperawatan, etika profesi dan
pengendalian mutu.
Bagian Keempat
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
Pasal 10
(1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugasmelaksanakan
perumus€rn kebijakan, koordinasi,pembinaan, pengawasan,
pengendalian danperencanaan kegiatan pelayanan penuqiang medik
dannonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu sesuaiketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Selain selaku pejabat teknis pelayanan penunjangsebagaimana
dimaksud ayat (1), Kepala Seksi PelayananPenu4jang mempunyai fungsi
:
a. penetapan rumus€rn kebijakan teknis dalampen5rusunan program
kerja pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medik dan
nonmedik,etika profesi dan pengendalian mutu;
b. penetaparr rumusan kebijakart teknis daiampen)rusunan
kebutuhan anggaran sumber dayapelayanan penunjang medik dan
nonmedik, etikaprofesi dan pengendalian mutu;
c. penetapan rumusan kebijakan teknis dalampengumpulan dan
pengolahan data pelayananpenunjang medik dan nonmedik, etika
profesi danpengendalian mutu;
d. penetapan ralmrrsan kebijakan teknis dalampen5rusun€rn dan
pengelolaan tatalaksanapenyelenggaraan pelayanan penunjang medik
dannonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;
e. peneta.pan rumusan kebijakan teknis dalamtatalaksana
pengadaan dan distribusi srrmber d,ayapelayanan penunjang medis dan
nonmedis;
f. penetapan rumusan kebijakan teknis dalampengelolaan standar
kinerja pelayanan penunjangmedik dan nonmedik, etika profesi dan
pengendalianmutu;
g. penetapan rumusan kebijakan teknis dalampengelolaan standar
sarana dan peralatan pelayananpenunjang medik dan nonmedik;
h. penetapan rumusan kebijakan teknispengawasan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaankegiatan pelayanan penunjang medik dan
nonmedik,etika profesi dan pengendalian mutu;
1.
J.
-
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai denganbidang tugas dan
fungsinya; danpelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkartdalam
rangka pelayanan penunjang medik dannonmedik, etika profesi dan
pengendalian mutu.
Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal
Pasal 1 1
Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan nonstruktural
yang bertugas melaksanakan pengawasandan pengendalian internal
terhadap pendayagunaanpengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
T\rgas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksudayat (1),
adalah membantu manajemen rumah sakituntuk:
pengamanan harta kekayaan;menciptakan akurasi sistem informasi
keuangan;menciptakan efisiensi dan produktivitas; danmendorong agar
kebijakan manajemen dalammenerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat
dapatdipatuhi.
(3) Satuan Pengawas Internal dalan melaksanakan tugassebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2l.,menyelenggarakan fungsi :
a. pen]rusunaninternal;
rencana pedoman pemeriksaan
b. penJrusunan petunjuk pelaksanaan kery'a dan/atautata kerja
pemeriksaan internal;
c. pen5rusunan rencana dan program pelaksanaanSatuan Pemeriksaan
Intern ymtg meliputipemeriksaan administrasi keuangan,
pemeriksaanadministrasi umum dan kepegawaiaan,
pemeriksaanadministrasi pelayanan terhadap seluruh unsuryang
menggunakan sumber daya Rumah Sakit;
d. pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan operasionalterhadap aspek
efektivitas pencapaian tujuan setiapkegiatan, efisiensi penggunaan
sumber daya,keandalan data/informasi dan ketaatan terhadapperaturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. penyu,sunan dan pembuatan dokumentasi kegiatanpemeriksaan
/audit internal kinerja Rumah Sakit;
f. pelaporan hasil pemeriksaan kinerja Rumah Sakityang mencakup
hasil pemeriksaan sertasaran/rekomendasi tindakan pemecahan
yangbersifat pencegahan dan penyelesaian masalah;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasiltemuan
maupun lernbaga pemeriksaan internalatau eksternal pada objek
pemeriksaan;
h. pelaporan hasil kegiatan Satuan PemeriksaanInternal;
1.
j.
(1)
(2)
a.b.c.d.
-
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai denganbidang tugas
dan fungsinya; dan
j. pelaksanaan koordinasi Pengawasan internal dengansub unit
kerja lain di lingkungan Rumah Sakit.
(4) Satuan Pengawas lnternal sebagaimana dimaksud padaayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua yang dalammelaksanakan tugasnya berada
di bawah danbertanggungjawab kepada Direktur.
(5) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;b. kompleksitas
manajemen; danc. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(6) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tatacara
hubungan kerja Satuan Pengawas Internal diahrrdalam Peraturan
Internal Rumah Sakit.
Bagran Keenam
Komite
Pasal 12
Komite adalah kelompok jabatan non struktural RumahSakit yang
bekerja secara profesional untuk membantuDirektur dalam kegiatan
medis, keperawatan,profesional lain, etika dan hukum, pencegahan
danpenegendalian infeksi, farmasi dan terapi, mutu dankeselamatan
pasien melalui mekanisme kredensial,penjagaan mutu profesi dan
pemeliharaan etika dandisiplin profesi serta pengendalian mutu.
Komite dipimpin oleh seorang Ketua Komite yang dalammelaksanakan
tugasnya berada di bawah danbertanggungj awab kepada Direktur.
Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat
(1), menyelen fungsi :a. penJ^rsunan dan
kewenangan;pengkompilasian daftar
b. penyusunan rencana program dan kegiatan;c. penyelenggaraan
pemeriksaan dan pengkajian;d. evaluasi kinerja pelayanan profesi,
mrrtrr pelayanan
dan keselamatan pasien; dan
e. pelaporan hasil penilaian berupa rekomendasikepada
Direktur;
(a) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tatacara
hubungan kerja Komite diatur dalam PeraturanInternal Rumah
Sakit.
(1)
l2t
(3)
-
(1)
(2)
(3)
Bagian Ketujuh
Instalasi
Pasal 13
Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yangmenyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatanpelayanan medis, keperawatan
dan atau kebidanan,pendidikan dan pelatihan, Peoelitian
danpengembarlga.n serta pemeliharaan sarana prasaranaRumah
Sakit.
Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yangdalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggungiawab kepada
Direktur.
T\rgas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tatacara
hubungan kerja Instalasi diatur dalam PeraturanInternal Rumah
Sakit.
Bagian Kedelapan
Staf Medik Fungsional
Pas at 14
Staf Medik fungsional adalah kelompok dokter ataudokter glgi
yang bekerja dibidang medis dalam jabatanfungsional.
Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakandiagnosa,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit,peningkatan dan pemulihan
kesehatan, pen5ruluhan,pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsionalmenggunakan
pendekatan tim dengan tenaga profesilain yang terkait.
Pembentukan staf medik fungsional ditetapkan olehDirektur sesuai
dengan kebutuhan.
Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yangdiangkat
dan diberhentikan oleh Direktur.
Ketua Staf Medik F\rngsional dalam melaksanakantugasnya dibantu
oleh tenaga fungsional medik terkait.
Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis stafmedik fungsional
dilaporkan secara tertulis kepadaKepala Dinas.
Bagian Kesembilan
Staf Keperawatan Fungsional
Pasal 15
(1) Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawatdan bidan
yang bekeda di bidang keperawatan dan ataukebidanan dalam jabatan
fungsional.
(1)
{2)
(3)
(41
(5)
(6)
{7)
-
(s)
(6)
(7t
(2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugasmendukung proses
pengobatan, pencegahan akibatpenyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan,penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian
danpengembangan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf keperawatanfungsional
menggunakan pendekatan tim dengan tenagaprofesi lain yang
terkait.
(a) Pembentrrkan staf keperawatan fungsional ditetapkanoleh
Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
Staf Keperawatan Fungsional dipimpin oleh seorangketua yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Ketua Staf Keperawatan Fungsional dalammelaksanakan tugasnya
dibantu oleh tenaga fungsionalkeperawatan dan atau kebidanan
terkait.
Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis stafkeperawatan
fungsional dilaporkan secara tertuliskepada kepala Dinas.
BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 16
Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkatdan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinasmelalui Sekretaris
Daerah.
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalamdan dari jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
Direktur adalah jabatan Eselon III.b atau setara denganjabatan
Administrator yang dijabat oleh dokter ataudokter gigi.
Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatanstruktural
Eselon IV.a atau jabatan pengawas.Satrran Pengawas Internal,
Komite, Instalasi adalahjabatan fungsional.
BAB VITATA HUBUNGAN KERJA
Bagran Kesatu
Sifat Hubungan Kerja
Pasal 17
Hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan DinasKesehatan bersifat
pembinaan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukandalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasipelaksanaan tugas Rumah Sakit dengan
DinasKesehatan dalam pencapaian tujuan pembangunankesehatan
daerah.
(41
(s)
(1)
(2t
(3)
(1)
{2)
-
(1)
(21
(1)
(2)
(3) Pencapaian tduan pembangunan kesehatan daerahsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan bagiandari tugas, fungsi dan
tanggung jawab Dinas Kesehatansebagai penyelenggara urusan
pemerintahan bidangkesehatan di daerah.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Tanggung Jawab Tata Kelola
Pasal 18
Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis tatakelola rumah
sakit dan tata kelola klinis sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahmelakukan pembinaan
teknis keuangan sesuai denganketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19
Rumah Sakit dalam penyelenggaraan tata kelola rumahsakit dan
tata kelola klinis bersifat otonom.
Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimanadimakud ayat
(1) menyangkut penerapan fungsi-fungsimanajemen Rumah Sakit
berdasarkan prinsiptransparansi, akuntabilitas, independensi
danresponsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalampelayanan.
Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksudayat (1)
menyangkut penerapan fungsi manajemenklinis yang meliputi
kepemimpinan klinis, audit klinis,data klinis berbasis bukti,
peningkatan kineda,pengelolaan keluhan, mekanisme monitoring
hasilpelayanan, pengembangan profesi dan akreditasirumah sakit.
Pasal 20
Rumah Sakit dalam pelaksanaan otonomi tata kelolarumah sakit
dapat ditetapkan sebagai satuan kerjamandiri, dan secara
kelembagaan dan/atauinstitusional bertanggung jawab kepada
DinasKesehatan sebagai Unit Pembina.
Pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakitsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan denganberkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
dalampenJrusunan perencartaan keglatan dan anggaran
sertapengelolaan sumber daya manusia.
Pelaksanaan otonomi tata kelola klinis Rumah
Sakitdiselenggarakan oleh Kornite Medis.
(3)
(1)
(21
(3)
-
(1)
(21
(3)
Pasal 21
Rumah Sakit wajib membuat laporan kinerja sebagaipertanggung
jawaban pelaksanaan pengelolaan RumahSakit.
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan
kepada Dinas Kesehatan secara berkala.
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurangnya memuat data dan informasitentang pencapaian
indikator pelayanan di rumah sakit,pengelolaan kepegawaian, dan
pengelolaan keuanganserta aset.
Selain laporan kinerja, rumah sakit mempunyaikewajiban
memberikan informasi tentang jumlahkesakitan, jumlah kematian, pola
penyakit menular dantidak menular, dan jumlah kematian ibu
melahirkan/kematian bayr serta kejadian luar biasa dilaporkansesuai
kebutuhan daerah.
Pasal 22
Dinas Kesehatan wajib melakukan monitoring danevaluasi terhadap
laporan kinerja rumah sakitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O
sebagai bahanpen5rusunan kebijakan dan program kesehatan
daerah.
Rumah Sakit menggunakan kebijakan dan progrnnkesehatan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai salah satu acuan dalam
men5rusun perencanaandan kegiatan tahunan rumah sakit.
Bagran Ketiga
Pengawasan
Pasal 23
Pengawasan Rumah Sakit selain dilakukan oleh SatuanPengawas
Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 1, juga dilakukan oleh
Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 24
(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:a. memantau perkembang€rn
kegiatan Rumah Sakit;b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja
non
keuangan Rumah Sakit dan memberikanrekomendasi atas hasil
penilaian untukditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah
Sakit;
(4)
(1)
(21
(1)
{21
-
(21
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaiankinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternalpemerintah;
d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengeloladalam melaksanakan
tugas dan kewqjibannya; dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupatimengenai:
1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkanoleh Pejabat
Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalampengelolaan Rumah
Sakit; dan
3. kinerja Rumah Sakit.
Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
humf b, diukur paling sedikit meliputi:a. memperoleh hasil usaha
atau hasil kerja dari
layanan yang diberikan (rentabilitasl ;b. memenuhi kewajiban
jangka pendeknya {tikuidita.s);c. memenuhi seluruh kewajib€rnnya
(soluabititas); dand. kemampuan penerimaan dari jasa layanan
untuk
membiayai pengeluaran.
Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (f
) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkanperspektif pelanggan,
proses internal pelayanan,pembelajararl, dan pertumbuhan.
TUgas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tatacara
hubungan kerja Dewan Pengawas diatur dalamPeraturan Internal Rumah
Sakit.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal I,Angka
1, huruf I, UPT Operasional Dinas, huruf w, x dan ypada Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedelapan Atas
Peraturan Bupati Nomor 1Tahun 2OO9 Tentang Unit Pelaksa.na Teknis
Dinas I BadarrDalam Kabupaten Muara Enim (Berita, Daerah
KabupatenMuara Enim Tahun 2Ol5 Nomor 56), dicabut dandinyatakan
tidak berlaku.
(3)
(4)
-
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengeta.tnrinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten
Muara Enim.
Ditetapkan di Muara Enimpada tanggal t 5 Jur$ 2O2O
PIt fr,Xitr'#YIffENIM
Dto
JUARSAHDiundangkan di Muara Enimpada tanggal ,5 Jtrni 282€
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUARA ENIM,
Dto
HASANUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2O NOMOR E'.
-
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KELAS DKABUPATEN MUARA ENIM
I.,AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIMNOMOR Ag lnhun 2OoTANGGAL
t5 Juni 2e20.
SEIISI
PELAYANAN DANKEPERAWATAN
SEI{SI
PELAYANANPENUNJANG
Plt. BUPATI MUARA ENIMWAKIL BUPATI,
Dto
JUARSAH