TAHUN 2018 - BPKPbpkp.go.id/public/upload/unit/sulteng/files/Laporan... · 2019. 6. 21. · vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 a. Indikator kinerja

TAHUN 2018

Nomor : LKj-10/PW19/6/2019

Tanggal : 15 Januari 2019

i Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam Laporan

Kinerja (LKj).

Melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut dan

sebagai wujud penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance) dan akuntabel, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) tersebut dimaksudkan sebagai Laporan dari Kinerja yang

telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah selama

Tahun 2018.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018

mencakup realisasi kinerja tahun 2018 yang meliputi output dan outcome serta

perbandingan-perbandingan yang relevan. Tahun 2018 ini merupakan periode

keempat pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, selain

sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang

telah ditetapkan, juga menjadi media pemantauan atas pencapaian kinerja serta

memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan

datang.

KATA PENGANTAR

iii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................................................

v

Bab I. PENDAHULUAN............................................................................................. 1

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.......................................... 1

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI..................................................................... 4

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI.......................................................... 10

D. STRUKTUR ORGANISASI................................................................................ 11

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.............................................................................. 13

Bab II. PERENCANAAN KINERJA.............................................................................. 14

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019.................................................................. 14

1. PERNYATAAN VISI................................................................................... 14

2. PERNYATAAN MISI.................................................................................. 15

3. TUJUAN................................................................................................... 17

4. SASARAN STRATEGIS.............................................................................. 17

5. SASARAN PROGRAM.............................................................................. 18

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA.................................................................. 19

7. PROGRAM DAN KEGIATAN..................................................................... 19

B. PERJANJIAN KINERJA 2017............................................................................ 20

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................... 21

A. CAPAIAN KINERJA 2018............................................................................... 21

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM................................................ 23

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN................................................. 57

iv Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 2018............................................................... 71

Bab IV. PENUTUP..................................................................................................... 72

v Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

LAMPIRAN

Lampiran I Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran II Perjanjian Kinerja 2018

Lampiran III Capaian Outcome Tahun 2018

Lampiran IV Perbandingan Capaian Outcome Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Lampiran V Capaian Output Tahun 2018

Lampiran VI Perbandingan Capaian Output Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Lampiran VII Maturitas SPIP

Lampiran VIII Kapabilitas APIP

Lampiran IX Predikat BUMD yang dievaluasi

Lampiran X Predikat BLUD yang dievaluasi

vi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, untuk

selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahun.

Pencapaian target dan indikator kinerja setiap tahunnya diungkapkan

dalam Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah tahun 2018 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan

kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjawab

pertanyaan atas kinerja tahun 2018. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) ini juga

sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju

terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa

rata-rata sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah

tercapai. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Realisasi pencapaian delapan sasaran program pada Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

Capaian sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian tiga IKU (outcome),

yaitu:

vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

a. Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan realisasinya sebesar 7,22% atau mencapai 12,03% dari

target periode yang sama sebesar 60%.

b. Indikator kinerja Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dievaluasi realisasinya sebesar 44,44% atau

mencapai 80,80% dari target periode yang sama sebesar 55%.

c. Indikator kinerja Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi realisasinya sebesar 100% atau mencapai

181,82% dari target periode yang sama sebesar 55%.

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Capaian sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian 5 IKU (outcome), yaitu:

a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan realisasinya sebesar 25% atau mencapai 50% dari target

periode yang sama sebesar 50%.

b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH realisasinya sebesar 100% atau mencapai 138,89% dari target


c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K realisasinya sebesar 100% atau mencapai 153,85% dari target


d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

realisasinya sebesar 0% atau mencapai 0% dari target periode yang sama

sebesar 75%.

e. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K realisasinya

sebesar 0% atau mencapai 0% dari target periode yang sama sebesar

75%.

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan

nasional

Capaian sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian IKU (outcome)

Persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran pembangunan,

viii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

realisasinya sebesar 0% atau mencapai 0% dari target periode yang sama

sebesar 75%.

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi


Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA),

realisasinya sebesar 100% atau mencapai 192,31% dari target periode yang

sama sebesar 52%.

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi


Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat, realisasinya sebesar 5% atau mencapai 7,69% dari target periode

yang sama sebesar 65%.

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

Capaian sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian empat IKU (outcome),

yaitu:

a. Indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) realisasinya

sebesar 100% atau mencapai 100% dari target periode yang sama

sebesar 100%.

b. Indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) realisasinya

sebesar 0% (level SPIP Pemerintah Provinsi telah mencapai level 3).

c. Indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)


sama sebesar 54%.

d. Indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)


sama sebesar 46%.

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Capaian sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian empat IKU (outcome),

yaitu:

ix Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

a. Indikator kinerja Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

realisasinya sebesar 0,00% atau mencapai 0,00% dari target periode yang

sama sebesar 100,00%.

b. Indikator kinerja Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

realisasinya sebesar 100%.

c. Indikator kinerja Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

realisasinya sebesar 23,08% atau mencapai 33,45% dari target periode


d. Indikator kinerja Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

realisasinya sebesar 100% atau mencapai 322,58% dari target periode


8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan

BPKP

Capaian sasaran program ini ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja

yaitu indikator kinerja Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP (Tata

Usaha) (skala likert 1-10) dengan realisasi sebesar 7,49 atau mencapai

93,63% dari target periode yang sama sebesar 8. Hal ini disebabkan oleh

kekurangpuasan atas layanan kebersihan dan keamanan.

Kedelapan sasaran program di atas, dicapai dengan delapan sasaran

kegiatan dengan indikator kinerja berupa output. Capaian sasaran kegiatan dan

output adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan PSN di perwakilan

Capaian sasaran kegiatan ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja

kegiatan (output) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan,

realisasinya sebesar 64 laporan atau mencapai 101,59% dari target periode

yang sama sebesar 63 laporan.

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di perwakilan


kegiatan (output) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP

x Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Perwakilan, realisasinya sebesar 13 laporan atau mencapai 100% dari target

periode yang sama sebesar 13 laporan.

3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan


kegiatan (output) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP

Perwakilan, realisasinya sebesar 3 laporan atau mencapai 100% dari target


4. Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional


kegiatan (output) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan,

realisasinya sebesar 106 laporan atau mencapai 141,33% dari target periode

yang sama sebesar 75 laporan.

5. Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

Capaian sasaran Capaian sasaran kegiatan ini ditunjukkan oleh capaian

indikator kinerja kegiatan (output) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

BPKP Perwakilan, realisasinya sebesar 20 laporan atau mencapai 105,26%

dari target periode yang sama sebesar 19 laporan.

6. Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan

Capaian sasaran Capaian sasaran kegiatan ini ditunjukkan oleh capaian

indikator kinerja kegiatan (output) Jumlah Laporan Hasil Peningkatan

Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan, realisasinya sebesar 34 laporan atau

mencapai 100% dari target periode yang sama sebesar 34 laporan.

7. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan


kegiatan (output), yaitu Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan

BPKP dengan realisasi sebesar 1 laporan atau mencapai 100% dari target


xi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

8. Termanfaatkannya Aset secara optimal


kegiatan (output), yaitu tersedianya sarana prasarana BPKP realisasinya

sebesar 15 unit atau mencapai 150% dari target periode yang sama sebesar

10 unit.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah pada tahun 2018 menggunakan dana sebesar

Rp20.670.465.796,00 dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah sebesar Rp21.454.569.000,00 atau mencapai 96,35%.

Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi dan

kerja sama dengan pihak-pihak lain (stakeholders) dalam memberikan layanan

jasa pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku

kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai

auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan

manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden.

Dalam pencapaiannya, seluruh sasaran output program telah tercapai,

namun masih terdapat IKU (outcome) yang belum mencapai target yang

ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk

mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang.

1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unit perwakilan

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP

merupakan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Presiden.

Tugas dan fungsi BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan

produk BPKP, struktur organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan

pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah adalah melaksanakan

pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah mempunyai fungsi yaitu :

1. Fungsi Pengarahan dan Pengoordinasian Pengawasan Intern

Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,

kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

BAB I

PENDAHULUAN


Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan

penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi

penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat

pengawasan intern pemerintah lainnya.

2. Fungsi Pengawasan Intern

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

a. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan

nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya

dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan

usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan

negara/daerah;

b. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

c. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/kebijakan pemerintah yang strategis;

d. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli

dan upaya pencegahan korupsi;

e. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat; dan


f. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan lainnya.

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Menteri/Pimpinan

Lembaga, Gubernur, Dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah

Auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilias keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan

SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan fungsi, yaitu

melakukan :

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi :

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Pasal 59 ayat 2);

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan ke

Menteri Keuangan kepada Presiden (pasal 57 ayat 4);

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari

hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya (pasal 54 ayat 3).


B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal menghasilkan

peluang dan tantangan pengawasan BPKP. Peluang lengkapnya sebagai berikut:

a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa stakeholders,

menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang

diberikan oleh pemerintah;

b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang

bersih, tertib, dan bertanggung jawab (clean government and good

governance), menjadi peluang BPKP untuk dapat berperan dalam

pengawasan intern;

c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansi

pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern;

d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan

selama ini memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang

memerlukan jasa pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya

sendiri;

e. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014, semakin menguatkan BPKP di dalam menjalankan

perannya;

f. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan

instansi penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas

kasus TPK.

Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mencakup

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

b. Pemerintah Kota Palu

c. Pemerintah Kabupaten Sigi

d. Pemerintah Kabupaten Donggala

1. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL


e. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

f. Pemerintah Kabupaten Poso

g. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

h. Pemerintah Kabupaten Banggai

i. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

j. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut

k. Pemerintah Kabupaten Buol

l. Pemerintah Kabupaten Morowali

m. Pemerintah Kabupaten Toli Toli

n. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga

membantu instansi penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi Tindak

Pidana Korupsi (TPK).

2. ASPEK STRATEGIS INTERNAL

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan

identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Potensi pengawasan

internal BPKP antara lain sebagai berikut:

a. BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman,

berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya sehingga cukup untuk

melaksanakan pengawasan sesuai dengan mandat yang dimilikinya;

b. BPKP memiliki core competency unggulan di bidang pengawasan yang dapat

diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh

stakeholders;

c. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk

melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan

penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala

nasional ke Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA;

d. BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden;


e. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders (GCG,

KPI, PE, FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan

penugasan sesuai dengan kebutuhan stakeholders;

f. BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapat memberikan

data yang terkait dengan hasil pengawasan intern;

g. BPKP memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakan evaluasi

kebijakan atau evaluasi program.

Pelaksanaan pengawasan intern BPKP mengalami beberapa tantangan.

Perubahan paradigma pengawasan intern dari watchdog menjadi quality

assurance atau consultant, memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai

karena beberapa kelemahan antara lain:

a. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik assurance maupun

consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas

maupun kualitas;

b. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung

dengan adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini BPKP

belum dapat mengimplementasikannya secara optimal;

c. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas

sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP

masih perlu ditingkatkan;

d. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan

kompetensi pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun

kompetensi pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP;

e. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM

BPKP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan

oleh pemerintah; dan

f. Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang

terintegrasi.


Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber

daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember

2018 berjumlah 88 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan

golongan kepangkatan sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2018

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah per

31 Desember 2018 menurut jabatan tercermin pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2018

No. Jenjang Jabatan

Posisi per

31-12-2017

(Orang)

Mutasi selama 2018 Posisi per

31-12-2018

(Orang) Tambah Kurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. Struktural 5

1. Eselon II 1 - - 1

2. Eselon III 1 - - 1

3. Eselon IV 3 1 1 3

II Korwas JFA 5 - - 5

II. Fungsional Tertentu 79

A. Fungsional Auditor 70

1. Auditor Madya 7 2 3 6

2. Auditor Muda 7 4 3 8

3. Auditor Pertama 38 7 4 41

4. Auditor Penyelia 0 - - 0

5. Auditor Pelaksana Lanjutan 7 - 6 1

6. Auditor Pelaksana 11 - 7 4

7. Calon Auditor 0 6 - 6

B. Fungsional Tertentu Lainnya 1

1. Analis Kepegawaian Pelaksana 0 - - 0

2. Arsiparis Penyelia 1 - - 1


b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2018


31 Desember 2018 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2018

No. Uraian

Posisi per

31-12-2017

(Orang)

Mutasi selama 2018 Posisi per

31-12-2018

(Orang) Tambah Kurang

1. Golongan IV 14 - 3 11

2. Golongan III 61 3 10 52

3. Golongan II 14 2 1 15

4. Golongan I 0 - - 0

5. CPNS 0 8 - 8

Jumlah 89 13 14 88

c. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2018


31 Desember 2018 menurut tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam

tabel 1.3.

3. Prakom Pelaksana 0 1 - 1

IV. Fungsional Umum 8

1. Fungsional Umum 8 2 - 10

Jumlah 89 23 24 88


Tabel 1.3.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2018

No. Uraian Jumlah (Orang)

Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. S-2 7

2. S-1/D-IV 58

3. D-III 15

4. SLTA 7

5. SLTP 1

Jumlah 88

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas,

dipekerjakan tenaga harian lepas sebanyak 32 orang yang ditempatkan disetiap

Subbagian pada Bagian Tata Usaha, maupun bidang pengawasan.

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah meliputi tanah, bangunan, peralatan

dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), dan jaringan. Sarana dan

prasarana terlihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana

No Uraian Jumlah Satuan

1. Tanah 20.267 m2

2. Bangunan 50 unit

3. Peralatan dan Mesin 1.177 unit

4. Irigasi - unit

5. Jaringan 2 unit

6. Mobil 7 Unit

7. Sepeda Motor 2 unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi

dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan


sarana ibadah. Namun demikian, kondisi bangunan-bangunan tersebut dalam

kondisi rusak akibat dari gempa.

3. SUMBER DANA

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2018

sebesar Rp21.454.569.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 dengan rincian sebagaimana yang

disajikan dalam tabel 1.5.

Tabel 1.5. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Tengah tahun 2018 per program

No Program Anggaran (Rp)

1 Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

4.376.544.000

2 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

17.078.025.000

Jumlah 21.454.569.000

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI

Sesuai dengan Renstra, BPKP telah merubah paradigmanya sebagai

pengawas internal pemerintah dengan menjalankan dua jenis jasa, yaitu

memberikan jasa assurance dan consultative yang diharapkan dapat memberikan

perbaikan dan nilai tambah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

membantu pemerintah mencapai tujuannya. Jasa assurance dilakukan melalui

kegiatan audit, evaluasi, reviu, sedangkan consultative dilakukan dengan

sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah turut mengembangkan

beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain

produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah menurut PP 60 tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk

unggulan antara lain :


1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;

2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);

3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat;

5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor

Publik;

7. Program Pengembangan GCG BUMD;

8. Program Pengembangan Internal Control BUMD berbasis COSO;

9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD;

10. Program Anti Korupsi (PAK);

11. Fraud Control Plan (FCP);

12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP);

13. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa);

14. Program Peningkatan Kapabilitas APIP; dan

15. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh

seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Bagian Tata Usaha; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.


Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

terurai pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi


E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah tahun 2018 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ini :

Kata Pengantar Berisi Kata Pengantar Kepala Perwakilan Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Daftar Isi Berisi daftar isi Laporan Kinerja

Ringkasan Eksekutif Menyajikan ringkasan capaian kinerja organisasi dan

rencana perbaikan

Bab I Pendahuluan

Menguraikan gambaran umum Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tengah, berupa Tugas, Pokok,

Fungsi dan Wewenang, Aspek Strategis, Kegiatan dan

produk Organisasi Dan Sitematika Penyajian

Bab II Perencanaan

Kinerja

Menguraikan pokok-pokok dalam Rencana Strategis

berupa Visi, Misi, Tujuan, Sassaran, Indikator Kinerja

Utama dan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas

Kinerja

Menjelaskan pencapaian sasaran program, sasaran

kegiatan dan hasil pengukuran kinerja serta realisasi

keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2018

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2018 dan strategi perbaikan kinerja pada

Tahun 2019

Lampiran Berisi capaian kinerja outcome dan output dan

lampiran lainnya


Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

periode Tahun 2015-2019 telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana

Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun

2015-2019 dan telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Perencanaan

Kinerja Tahun 2018. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah untuk tahun 2015 - 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

1. PERNYATAAN VISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya

mandat baru sesuai Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP menegaskan jati dirinya

sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat

memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang

dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi

pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah

mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang

ingin dicapai BPKP agar BPKP dapat bermanfaat bagi stakeholder.

Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan

dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena

itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat

dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam

pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah

konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan

nasional. Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus

dihadapi oleh segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat

perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

2. PERNYATAAN MISI

Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

MISI

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di wilayah Sulawesi Tengah;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di wilayah Sulawesi Tengah; dan

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sulawesi Tengah.

VISI “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi

Tengah”


Misi Pertama berkaitan dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan

pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan di

Provinsi Sulawesi Tengah serta manfaatnya yaitu mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya

tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menjadi

mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi melalui

jasa assurance dan jasa consultative. Jasa assurance mencakup pemberian

informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra

kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan jasa consultative

berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja

KLPK sebagai mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Fungsi

lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi

perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP

terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai

dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis

BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk

memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu

kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektifitas penyelenggaraan SPIP

pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang

terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat

diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas

dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektifitas sinergi akan menjadi lebih besar

jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam


melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga

diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan,

pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi

Tengah.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan

serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tercermin dalam tujuan-tujuan

strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan

kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis

merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan

dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

yang diharapkan dicapai tahun 2018 adalah sebagai berikut:


Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

akan dilaksanakan dengan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembangunan nasional, pembinaan SPIP serta program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama

dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan

penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern

pemerintah, sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut antara

lain:

a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi;

b. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian;

c. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional;

d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi;

e. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi;

f. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi;

g. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern; dan

h. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan.

5. SASARAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional di Wilayah Sulawesi Tengah

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di

Wilayah Sulawesi Tengah

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga

dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Sulawesi Tengah


6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan

menggunakan indikator kinerja yang terdiri dari indikator hasil (outcome) dan

indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara

dan pembangunan nasional, pembinaan SPIP dan pembinaan APIP. Rincian atas

indikator kinerja utama tersebut tertuang dalam Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019, sebagaimana termuat dalam

Lampiran 1.

7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi

dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan

berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja

yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP

untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah adalah sebagai berikut :

a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan

Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Program 06)

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pelaksanaan pengawasan PSN,

pengawasan Siskeudes, penerapan SIMDA, pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan peningkatan

kapabilitas APIP.


b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

(Program 01)

Kegiatan yang mendukung program ini yaitu dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis BPKP, fasilitas dukungan manajemen BPKP dan

pengadaan dan penyaluran sarana prasarana BPKP, serta pemanfatan asset

secara optimal.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018

merupakan periode ke-empat Renstra 2015-2019. Untuk penyajian target kinerja

tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 2.


A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta

penggunaan dana.

Laporan kinerja tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah ini

merupakan akuntabilitas kinerja tahun keempat dalam periode Renstra 2015-2019

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam renstra periode 2015-2019,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tiga tujuan, yang

kemudian dijabarkan dalam tiga sasaran strategis BPKP dan 8 sasaran program.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan

target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator

kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik

Capaian = Realisasi

x 100% Target

2. Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin buruk

Capaian = 2 x Target - Realisasi

x 100% Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari

guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan capaian

tujuan dan sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018

No IKU SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

SASARAN PROGRAM 1 PERBAIKAN PENGELOLAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/KORPORASI

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 60 7,22 12,03

2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

% 55 44,44 80,80

3 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% 55 100 181,82

SASARAN PROGRAM 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS HASIL PENGAWASAN KEINVESTIGASIAN

1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 50 25 50

2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72 100 138,89

3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65 100 153,85

4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 0 0

5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 0 0

SASARAN PROGRAM 3 MENINGKATNYA PENYELESAIAN HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1 Persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran pembangunan

% 75 0 0

SASARAN PROGRAM 4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAN KORPORASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 52 100 192,31

SASARAN PROGRAM 5 MENINGKATNYA KEPEDULIAN K/L/P/K DAN MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI

1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 65 5 7,69

SASARAN PROGRAM 6 MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN SPIP PEMDA

1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 3 % 100 100 100

2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 2 % 0 0 0

3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3

% 54 15 27,78

4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)

% 46 54 117,39


No IKU SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

SASARAN PROGRAM 7 MENINGKATNYA KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN PEMDA

1 Persentase kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 3

% 100 0 0

2 Persentase kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 2

% 0 100 100

3 Persentase kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3

% 69 23,08 33,45

4 Persentase kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 2

% 31 100 322,58

SASARAN PROGRAM 8 TERSEDIANYA DUKUNGAN TEKNIS Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP

1 Persepsi kepuasan layanan Tata Usaha (skala likert 1-10)

% 8 7,49 93,63

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Analisis terhadap delapan sasaran program dan masing-masing indikator

kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

SASARAN

PROGRAM 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Capaian sasaran program ini diukur melalui tiga IKU yang terkait langsung

dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

program prioritas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

No. IKU Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 60 7,22 12,03

1.2 Persentase BUMD yang % 55 44,44 80,80


No. IKU Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

1.3 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

% 55 100 181,82

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, hanya satu IKU yang memiliki

capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” ini

sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 1 Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan”

menggambarkan jumlah seluruh rekomendasi atas kejadian temuan

pengawasan, yang berasal dari PKPT awal maupun PKPT tambahan atas

kegiatan assurance yang di tindak lanjuti dalam tahun 2018 dibandingkan

dengan jumlah kejadian rekomendasi hasil pengawasan yang terbit di tahun

2018.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

= TL Rekomendasi 2018

X 100% Rekomendasi 2018

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan”

tahun 2018 adalah sebesar 7,22% atau tercapai 12,03% dari target sebesar

60% dengan perhitungan sebanyak 7 rekomendasi telah ditindaklanjuti dari

97 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018. Rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti antara lain penyetoran ke Kas Negara, dan pemberian

teguran.


Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 7,22% menurun 62,01%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 69,23%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2018 menurun 12,03% dibandingkan dengan

capaian tahun 2017 sebesar 125,87%.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 7,22 % lebih rendah 62,01 % dibandingkan

dengan realisasi tahun 2017 sebesar 69,23 %. Demikian pula dengan capaian

IKU tahun 2018 lebih rendah 113,84% dibandingkan dengan capaian tahun

2017 sebesar 125,87 % . Kondisi ini disebabkan kurangnya pemantauan atas

temuan-temuan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 10,31% Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun

2019 antara lain:

a. Menyampaikan Surat Penegasan kepada obyek pemeriksaan sesuai

ketentuan.

b. Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk pelaksanaan tindak lanjut.

c. Tim berikutnya, diberi kewajiban untuk memantau tindak lanjut serta

menelaah atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

d. Dilaksanakan Rakorwasda.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2018

dan target akhir Renstra tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Tengah disajikan pada Gambar 3.1.


Gambar 3.1.

Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU 2 Sasaran Program 1 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dievaluasi

IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dievaluasi” merupakan jumlah PDAM yang dievaluasi tahun 2018 yang

berkinerja minimal baik.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase BUMD

yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dievaluasi

=

BUMD yg kinerjanya

minimal baik/sehat 2018 X 100%

BUMD yang dievaluasi

2018

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 44,44% atau

tercapai 80,80% dari target sebesar 55%, dengan perhitungan 4 BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2018 dari 9 BUMD yang

dievaluasi tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 44,44% meningkat 34,44%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 10%. Demikian pula

dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 62,32% dibandingkan dengan

capaian tahun 2017 sebesar 18,52%. Faktor pendukung meningkatnya

realisasi maupun capaian IKU antara lain adanya perubahan cara


penghitungan capaian kinerja yaitu tahun sebelumnya dihitung berdasar

kinerja yang baik sedangkan tahun 2018 dihitung berdasar BUMD yang

kinerjanya sehat.


sebesar 60% maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 74,07% Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 masih perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai

target tahun 2019 antara lain dengan meningkatkan peran BPKP dalam

memberikan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2018 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

tahun 2019 disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2


Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dievaluasi

IKU 3 Sasaran Program 1

Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD

yang dievaluasi” merupakan jumlah BLUD yang tata kelolanya dievaluasi,


dengan hasil minimal cukup baik th 2018. Evaluasi tersebut dimaksudkan

untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan RSUD sebagai BLUD,

yang mencakup penilaian kinerja, standar pelayanan minimal, serta

penyusunan dan pelaksanaan RBA

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

=

BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik 2018

X 100%

BLUD yang dievaluasi 2018

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari

BLUD yang dievaluasi” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai

181,82% dari target sebesar 55%, dengan perhitungan sebanyak 3 BLUD

yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2018 dari 3 BLUD yang

dievaluasi tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 55 % meningkat 45 %

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 10 %. Demikian pula


capaian tahun 2017 sebesar 0 %. Faktor pendukung meningkatnya realisasi

maupun capaian IKU antara lain pemilihan RSUD yang akan dievaluasi yaitu

dipilih yang telah berkinerja baik.


sebesar 60%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 166,67% Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.


target tahun 2019 antara lain dengan bimbingan penerapan aplikasi Sistem

Informasi Akuntansi BLUD





Gambar 3.3.


Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang

dievaluasi

SASARAN

PROGRAM 2 Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Capaian sasaran program diukur melalui lima IKU dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

IKU Sasaran Program Pengawasan 2

No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 50 25 50

1.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 72 100 138,89

1.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 65 100 153,85

1.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 0 0

1.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 75 0 0

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian”, hanya dua IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.


Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan” merupakan jumlah pemberian keterangan ahli di persidangan

selama tahun 2018 dibandingkan dengan laporan hasil pengawasan

keinvestigasian.


Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan” tahun 2018 adalah sebesar 25% atau tercapai

50% dari target sebesar 50%. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan 4

kali Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun 2018

dibandingkan dengan 16 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian yaitu

Laporan Hasil Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam

tiga tahun terakhir (2016, 2017, 2018).

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 25% meningkat 6%



capaian tahun 2017 sebesar 47,50%. Faktor pendukung meningkatnya

realisasi maupun capaian IKU antara lain adanya peningkatan permintaan

dari APH untuk menjadi saksi ahli di persidangan.


sebesar 60%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 83,33%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 masih perlu ditingkatkan.

Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

=

PKA Tahun 2018

X 100% LHPKKN + LPEBDE tiga tahun terakhir



target tahun 2019 antara lain melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama

dengan Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus yang berindikasi

tindak pidana korupsi.




Gambar 3.4


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan


dimanfaatkan oleh APH

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH” merupakan jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan

kepada APH pada tahun 2018.


Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

=

LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH 2018

X 100%

LHAI yang terbit 2018


dimanfaatkan oleh APH” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai


138,89% dari target sebesar 72%, dengan perhitungan sebanyak 3 Laporan

Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH

pada tahun 2018 dibandingkan dengan 3 LHAI yang diterbitkan pada tahun

2018.


dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 100%. Namun demikian

capaian IKU tahun 2018 turun 3,97% dibandingkan dengan capaian tahun

2017 sebesar 142,86 %.


sebesar 75% maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 133,33%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu dipertahankan.




Gambar 3.5 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH


dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” merupakan laporan pengawasan keinvestigasian yang diserahkan


kepada K/L/P/K dibandingkan dengan laporn keinvestigasian yang diterbitkan

dalam tahun 2018.


Realisasi IKU Persentase hasil

pengawasan keinvestigasian yang


=

LHP Keinvestigasian yang

TL/dimanfaatkan oleh K/L/P/K

tahun berjalan X 100%

LHP Keinvestigasian yang

terbit pada tahun berjalan


dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai

153,85% dari target sebesar 65%, dengan perhitungan sebanyak 11 Laporan

Hasil Pengawasan keinvestigasian berupa 2 laporan FCP dan 9 laporan FRA

yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018

dibandingkan dengan 11 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian yang

diterbitkan pada tahun 2018.



capaian IKU tahun 2018 turun 12,82% dibandingkan dengan capaian tahun

2017 sebesar 166,67%.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu dipertahankan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU agar dapat

mencapai target tahun 2019 antara lain dengan melalui peningkatan

koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam menangani

kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.



tahun 2019 disajikan pada Gambar 3.6


Gambar 3.6


Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU 4 Sasaran Program 2 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” merupakan hasil audit penyesuaian harga yang diserahkan kepada

K/L/P/K dibandingkan dengan laporan hasil audit penyesuian harga yang

dilaksanakan dalam tahun 2018.


Realisasi IKU Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang


=

LHA Eskalasi harga yang

ditindaklanjuti 2018 X 100%

LHA Eskalasi harga 2018

Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target

sebesar 75%, dengan perhitungan 0 Laporan hasil audit penyesuaian harga

yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna

barang/jasa pada tahun 2018 dibandingkan dengan 0 Laporan audit

penyesuaian harga pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 0 % tidak mengalami

perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0%. Demikian


pula dengan capaian IKU tahun 2018 tetap dibandingkan dengan capaian

tahun 2017 sebesar 0%. Hal tersebut disebabkan tidak adanya permintaan

dari stakeholder terkait penyesuaian harga.


sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 0%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan serta

merencanakan dalam PKPT.


target tahun 2019 antara lain dengan memasukkan rencana audit

penyesuaian harga dalam PKPT.

IKU 5 Sasaran Program 2 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”. Indikator

tersebut mencerminkan nilai kinerja diukur dengan

Realisasi IKU Persentase hasil

audit penyesuaian harga yang


=

LHA Klaim yang

ditindaklanjuti 2018 X 100%

LHA Klaim 2018

Realisasi IKU “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”

tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 75%,

dengan perhitungan 0 Laporan hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh

K/L/P/K pada tahun 2018 dibandingkan dengan 0 Laporan hasil audit klaim

pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 0% tidak mengalami


pula dengan capaian IKU tahun 2018 tidak mengalami perubahan

dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0 %.


sebesar 80% maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 0%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 perlu ditingkatkan.



target tahun 2019 antara lain dengan memasukkan rencana audit klaim dalam

PKPT dan berkoordinasi dengan satker yang berpotensi memenuhi

persyaratan untuk dilakukan audit kalim.

SASARAN

PROGRAM 3

Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional” didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase

penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”. Uraian capaian IKU

diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 3 Persentase Penyelesaian Kasus Hambatan Kelancaran

Pembangunan

IKU “Persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran pembangunan”

merupakan jumlah laporan evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

yang hasil mediasinya disepakati oleh para pihak dalam tahun 2018

dibandingkan laporan EHKPN yang diterbitkan dalam tahun 2018.


Realisasi IKU Persentase

penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan

=

LEHKP ditindaklanjuti 2018

X 100%

LEHKP 2018

Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target

sebesar 75%, dengan perhitungan 0 Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak

pada tahun 2018 dibandingkan dengan 0 Laporan EHKP pada tahun 2018.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 0% tidak mengalami



pula dengan capaian IKU tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun

2017 sebesar 0% juga tidak mengalami perubahan.


sebesar 80% maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 0%. Hal ini



target tahun 2019 antara lain berkoordinasi dengan satker yang mengalami

hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dengan pihak/satker/instansi

lain.

SASARAN

PROGRAM 4

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

Dalam Pencegahan Korupsi

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”.

Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 4 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

IKK “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

merupakan jumlah K/L/P/K yang melaksanakan Diagnostic Assessment/

Bimtek Implementasi/ Evaluasi monitoring FCP termasuk FRA dibandingkan

dengan penugasan yang telah dilakukan dalam tahun 2018.


Realisasi IKU Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

=

K/L/P/K yang IMPL FCP/FRA tahun berjalan

X 100% Penugasan yang telah

dilakukan pada tahun berjalan

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 192,31%

dari target sebesar 52%, dengan perhitungan 6 K/L/P/K yang


mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan

dengan 6 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic

Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring)

termasuk FRA pada tahun 2018.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 100% tidak mengalami perubahan


capaian IKU tahun 2018 lebih rendah 7,69% dibandingkan dengan capaian

tahun 2017 sebesar 200%. Kondisi ini disebabkan target tahun 2018

meningkat 2% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 50%.



menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.




Gambar 3.7


Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan

korupsi


SASARAN

PROGRAM 5

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/L/P/K

Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”.

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan

masyarakat terhadap korupsi” ini adalah:

IKU 1 Sasaran Program 5 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)

yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” merupakan

jumlah K/L/P/K atau unit eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit setara di

lingkungan korporasi yang telah mempunyai Daftar Resiko Fraud yang

terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran KPAK, mempunyai rencana

penanganan resiko fraud yang dibahas bersama dengan anggota KPAK,

serta mempunyai peraturan mengenai system pengaduan

masyarakat/whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan namun

menyatakan kesediannya untuk dilakukan bimtek pengembangan system

pengaduan masyarakatdibandingkan dengan unit kerja yang telah menjadi

anggota KPAK.


Realisasi IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

=

K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria

X 100% K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota KPAK

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

tahun 2018 adalah sebesar 5% atau tercapai 7,69% dari target sebesar 65%,

dengan perhitungan 1 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P


atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur

kriteria dibandingkan dengan 20 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah

menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 5 % meningkat 5%



capaian tahun 2017 sebesar 0%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi

maupun capaian IKU antara lain adanya koordinasi dan kesediaan Kepala

Daerah Banggai Laut untuk dilakukan KPAK di Banggai Laut.


sebesar 70% maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 7,14%. Hal ini



target tahun 2019 antara lain meningkatkan koordinasi dengan unit kerja

eselon II untuk minimal membuat kesepakan formal dengan BPKP Perwakilan

Provinsi Sulawesi Tengah membentuk system pengaduan masyarakat.




Gambar 3.8. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat


SASARAN

PROGRAM 6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi

dengan empat indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018

disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

6.1 Persentase Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP Level 3 % 100 100 100

6.2 Persentase Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP Level 2 % 0 0 0

6.3 Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

Level 3

% 54 15 27,78

6.4 Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

Level 2

% 46 54 117,39

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari empat IKU yang mendukung

capaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”,

hanya dua IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih. Dari 14 Pemda yang

ada di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak tiga Pemda memperoleh tingkat

maturitas SPIP level 3 yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai

dan Kota Palu, sebanyak tujuh pemda level 2, level 1 sebanyak empat pemda

belum dilakukan assessment.

Uraian capaian masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 6 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3”

merupakan Level “Terdefinisi” yaitu K/L/P telah melaksanakan praktik


pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas

pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.Indikator

tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:


Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP level 3

=

Pemprov Min Level 3 SPIP

X 100% seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level

3” tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar

100%.



dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 100% dibandingkan dengan

capaian tahun 2017 sebesar 0 %. Faktor pendukung meningkatnya realisasi

maupun capaian IKU antara lain telah dilakukannya bimbingan teknis

peningkatan SPIP pada Pemerintah Privinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2

kali, penilaian mandiri oleh Pemerintah dan Reviu atas Penilaian Mandiri pada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.


sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan yaitu capaian

Opini atas LKPD dan mendorong pencegahan adanya korupsi berupa

pencegahan OTT.





Gambar 3.9


Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU 2 Sasaran Program 6 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 2”

merupakan jumlah Pemerintah Provinsi yang maturitas SPIP masih Level 2

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus;


Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP level 2

=

Pemprov Min Level 2 SPIP

X 100%

seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level

2” tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 0%.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 0 % meningkat 0%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan

Maturitas SPIP Provisi Sulawesi Tengah telah berada pada level 3.

IKU 3 Sasaran Program 6 P

TAHUN 2018 - BPKPbpkp.go.id/public/upload/unit/sulteng/files/Laporan... · 2019. 6. 21. · vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 a. Indikator kinerja

Documents