TAHUN 2017 - organisasi.surabaya.go.id fileKerjasama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan

LAPORAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA

TAHUN 2017


[AUTHOR NAME] i

KATA PENGANTAR

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas

yang merupakan pertanggungjawaban dari mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan

Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain

sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud transparansi dan pertanggungjawaban

kepada masyarakat serta alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kerjasama merupakan perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian target tujuan dan sasaran strategis pada tahun

2017 melalui pengukuran indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian

Administrasi Kerjasama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2017 ini menyajikan gambaran

umum Bagian Administrasi Kerjasama, perencanaan strategis dan penetapan kinerja Bagian

Administrasi Kerjasama Tahun 2017, capaian, analisa dan evaluasi kinerja yang meliputi

beberapa capaian sasaran/program serta akuntabilitas keuangan yang meliputi realisasi

anggaran pendapatan dan belanja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2017. Secara umum,

capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja

Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2017 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan

peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di

Bagian Administrasi Kerjasama pada tahun-tahun selanjutnya.


[AUTHOR NAME] ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

A. Umum ..................................................................................................................................... 1

B. Bagian Administrasi Kerjasama ............................................................................................. 2

Sub Bagian Kerjasama Luar Negri ........................................................................................... 4

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negri ........................................................................................ 4

Sub Bagian Pelaporan Dan Evaluasi Kerjasama ...................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................................... 6

A. Rencana Strategis .................................................................................................................. 6

B. Penetapan Kinerja Tahun 2017 ............................................................................................. 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................... 8

A. Capaian Kinerja ...................................................................................................................... 8

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .................................................................................. 16

C. Realisasi Anggaran ............................................................................................................... 17

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................... 19

LAMPIRAN- LAMPIRAN


[AUTHOR NAME] iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan

daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan

potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran

pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum capaian mendukung peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan

yang baik seperti yang ditargetkan dalam RPJMD 2016-2021 menunjukkan perkembangan yang

baik.Sedangkan, tingkat capaian kinerja sasaran Bagian Administrasi Kerjasama sesuai dengan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dapat dinyatakan berhasil.

Capaian di tahun kedua periode Renstra 2016-2021 tersebut dapat dijadikan sebagai

bahan rujukan bagi upaya optimalisasi kinerja secara berkesinambungan di Bagian Administrasi

Kerjasama sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Kota Surabaya di masa

mendatang. Ke depan, untuk mencapai visi dan misi Bagian Administrasi Kerjasama diperlukan

komitmen seluruh pejabat dan staf, serta koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan

mitra dan stakeholder kerjasama.

Dari segi anggaran, untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2017 telah dikeluarkan

dana sebesar Rp 10.019.817.917,- atau 80.26% dari pagu sebesar Rp 12.483.721.352,-. Angka

realisasi anggaran ini terbilang cukup baik dan memperkuat bukti bahwa Bagian Administrasi

Kerjasama dapat melaksanakan kinerja dengan baik.


[AUTHOR NAME] 1

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam era global, batas antar negara sudah semakin tipis.Pergerakan informasi antar

daerah dan negara, bahkan pergerakan barang dan jasa antar negara dan daerah tidak dapat

dibendung lagi.Kondisi ini membuka peluang besar sekaligus merupakan tantangan bagi semua

pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang akan bertahan bahkan mendapatkan

kemanfaatan dari globalisasi hanyalah pemerintah daerah yang dapat melebarkan sayap

kerjasama antar negara dan antar daerah. Karenanya pengelolaan kerjasama daerah dan

kerjasama internasional menjadi hal yang penting bagi setiap kota untuk memaksimalkan

kemanfaatan era global ini.

Dari tinjauan hukum, sesungguhnya kerjasama daerah telah diamanahkan dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363, “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan

efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.Berdasarkan regulasi tersebut,

Pemerintah Kota Surabaya berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam

negeri dan di luar negeri untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Surabaya.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki 92

(sembilan puluh dua) mitra kerjasama di dalam negeri yang melingkupi pemerintah daerah dan

pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi , perusahaan, dan instansi pemerintahan serta bergabung

sebagai anggota dalam beberapa organisasi pemerintah daerah di dalam negeri. Selain

kerjasama dua arah, Pemkot Surabaya juga memiliki perjanjian pemberian hibah dengan

perusahaan, baik BUMN maupun perusahaan swasta.

Adapun untuk kerjasama dengan mitra di luar negeri, Kota Surabaya memiliki 8

(delapan) mitra kerjasama sister city di luar negeri yang telah melaksanakan Memorandum of

Understanding (MoU). Tambahan kerjasama sister city dengan 5 (empat) kota lainnya masih


[AUTHOR NAME] 2

dalam tahap Letter of Intent (LoI). Selain melakukan kerjasama dengan kota-kota di luar negeri,

Pemerintah Kota Surabaya juga tergabung dalam organisasi kota-kota internasional.

Kerjasama yang telah terjalin telah memberikan sejumlah kontribusi positif dalam

pembangunan Kota Surabaya. Di sisi lain, citra positif Kota Surabaya sebagai salah satu kota

metropolitan yang modern menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah di dalam/di luar

negeri dan mitra untuk menjalin kerjasama.

Namun harus pula diakui bahwa kerjasama yang ada saat ini dan pemanfaatannya lebih

banyak bersifat reaktif dan belum maksimal.Hal tersebut pada dasarnya terjadi karena belum

adanya evaluasi yang komprehensif terhadap peluang kerjasama yang ada selama ini, belum

adanya arah pengembangan atau visi kerjasama yang jelas, dan belum adanya mekanisme

pemanfaatan kerjasama yang terintegrasi lintas Perangkat Daerah.

Karenanya, monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara berkala. Selain itu,

pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap kerjasama daerah, baik yang sedang maupun

akan berlangsung, dapat memberikan dampak positif bagi kinerja Bagian Administrasi

Kerjasama (khususnya) dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi

pembangunan Kota Surabaya (pada umumnya).

B. BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada pasal 22, Bagian Administrasi Kerjasama

merupakan unsur staf yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah

di bidang kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri, dan pelaporan dan evaluasi kerjasama

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


[AUTHOR NAME] 3

Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, pelayanan Bagian Administrasi Kerjasama

dilaksanakan dalam dua kategori, yaitu pelayanan administratif terhadap aparatur Pemerintah

Kota Surabaya dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan administratif diwujudkan

melalui pelayanan kepada SKPD lain yang akan membentuk maupun melaksanakan kerjasama

daerah. Bagian Administrasi Kerjasama juga memberikan pelayanan kepada pejabat dan

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang akan melaksanakan tugas untuk

berpartisipasi dalam kegiatan seminar, workshop ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh

mitra kerjasama Kota Surabaya.

Sedangkan pelayanan publik diwujudkan melalui pengelolaan Rumah Bahasa yang

menyediakan pengajaran bahasa asing secara gratis bagi warga Kota Surabaya. Dengan

pengajar sukarelawan dari berbagai lembaga seperti universitas, asosiasi masyarakat asing,

mahasiswa yang sedang belajar di Kota Surabaya, karyawan dsb., saat ini ada 13 bahasa yang

diajarkan di Rumah Bahasa, diantaranya Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang,

Bahasa Jerman, Bahasa Spanyol, Bahasa Thailand, Bahasa Belanda, Bahasa Perancis, Bahasa

Arab, Bahasa Rusia, Bahasa Korea, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa.

Bagan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 44 Tahun 2016

Bagian Administrasi Kerjasama

Sub Bagian Kerjasama Luar Negri

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negri

Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Kerjasama


[AUTHOR NAME] 4

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Administrasi Kerjasama membawahi

tiga (3) Sub Bagian sebagai berikut:

SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGRI

Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri melaksanakan sebagian tugas:

menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang

tugasnya; menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan pemerintah kota

dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri; menyiapkan bahan perumusan

pelaksanaan kerjasama/kemitraan antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan

dengan lembaga di luar negeri; menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan

antara pemerintah kota dengan pemerintah daerah dan dengan lembaga di luar negeri;

menyiapkan bahan pelayanan administrasi ijin perjalanan dinas luar negeri; melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas

dan fungsinya

SUB BAGIAN KERJASAMADALAM NEGRI

Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri melaksanakan sebagian tugas:


tugasnya; menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah

daerah, dengan pihak ketiga dan dengan lembaga pemerintah di tingkat kota; menyiapkan

bahan perumusan pelaksanaan kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah, dengan pihak

ketiga dan dengan lembaga pemerintah di tingkat kota; menyiapkan bahan penyelenggaraan

kerjasama/kemitraan dengan pemerintah daerah, dan dengan pihak ketiga dan dengan

lembaga pemerintah; menyiapkan bahan pembentukan Sekretariat Bersama/Badan Kerjasama

Daerah; menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dalam Sekretariat

Bersama/Badan Kerjasama Daerah/Asosisi Kerjasama antar daerah di dalam negeri;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerjasama

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


[AUTHOR NAME] 5

SUB BAGIAN PELAPORAN DAN EVALUASI KERJASAMA

Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Kerjasama melaksanakan sebagian tugas:


tugasnya; menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kerjasama pemerintah kota dengan

pemerintah daerah, dengan pihak ketiga di dalam negeri dengan lembaga pemerintah di dalam

negeri dan dengan lembaga di luar negeri; menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan

kerjasama antar daerah di dalam dan luar negeri kepada provinsi; menyiapkan bahan pelaporan

pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga di dalam negeri, dengan lembaga

pemerintah di dalam negeri dan dengan lembaga di luar negeri kepada provinsi; menyiapkan

bahan penyusunan rencana program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

menyiapkan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana perkantoran; menyiapkan bahan

pengelolaan pelayanan Rumah Bahasa; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Administrasi Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.


[AUTHOR NAME] 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai fasilitator penyelenggaraan kerjasama daerah dengan mitra pemerintah daerah

dan pihak ketiga di dalam dan luar negeri, Bagian Administrasi Kerjasama memiliki peran

penting dalam mendukung pembangunan daerah.Dukungan tersebut tercermin dalam visi dan

misi Bagian Administrasi Kerjasama yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan

fungsi.Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Visi, Misi dan Tujuan Strategis Bagian Administrasi Kerjasama sesuai dengan Renstra

Bagian Administrasi Kerjasama 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Visi

Terfasilitasinya kerjasama daerah Kota Surabaya (dalam dan luar negeri) yang

menguntungkan

Misi

1. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama perdagangan dalam dan luar

negeri dengan mitra pemerintah daerah maupun dengan pihak

ketiga/lembaga;

2. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama non perdagangan dalam dan luar

negeri dengan mitra pemerintah daerah maupun dengan pihak

ketiga/lembaga.

Tujuan

1. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan

komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang

dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi;

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Bagian Administrasi Kerjasama tersebut telah selaras dengan visi dan misi

Kota Surabaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021.Pada tahun 2017, Bagian

Administrasi Kerjasama juga bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian dua program

pembangunan Kota Surabaya yakni Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

dan Program Kerjasama Bidang Perdagangan.


[AUTHOR NAME] 7

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya,

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad

untuk mencapai kinerja yang terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Penetapan kinerja digunakan

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi.

Untuk mewujudkan kinerja Bagian Administrasi Kerjasama tahun 2017 tersebut

didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.483.721.352,- dengan perincian sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran Anggaran (Rp)

Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan

perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar

pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang

terintegrasi

316.855.200

Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra

kerjasama di dalam dan luar negeri

316.855.200

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik 12.166.866.152

Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang

saling menguntungkan dan memberikan manfaat

11.008.832.741

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

perangkat daerah

1.079.173.461

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan Program

78.859.950


[AUTHOR NAME] 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban

amanah yang diemban, dan tanggung jawab penggunaan sumber daya.Laporan kinerja juga

menguraikan informasi terkait pelaksanaan, pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja

utama yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2017. Penyusunan Laporan Kinerja

Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2017didasarkan pada hasil Pengukuran Kinerja dan

pencapaian target indikator tujuan dan sasaran atas Penetapan Kinerja Tahun 2017.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Kerjasama dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan realisasinya. Secara keseluruhan

tingkat capaian Bagian Administrasi Kerjasama sebesar 104.674% yang dihitung berdasarkan

persentase rata-rata capaian tujuan dan sasaran.Dari 2 tujuan dan 4 sasaran yang telah

ditetapkan, semuanya dinyatakan berhasil karena capaiannya melebihi target yang telah

ditentukan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bagian Administrasi Kerjasama sebagaimana yang

telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

TUJUAN 1 : Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan

komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat

pelayanan informasi yang terintegrasi

Tujuan ini dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas

pendukungperdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara,

pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui

implementasi manajemen logistik kota/city logistic. Penggalian potensi, peningkatan investasi,

serta pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta

jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional, yaitu

melalui upaya meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju


[AUTHOR NAME] 9

Surabaya. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan kerjasama dengan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk BUMN, perusahaan swasta maupun instansi

pemerintahan yang lain melalui pelaksanaan fasilitasi kerjasama oleh Bagian Administrasi

Kerjasama.

Capaian meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan

komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat

pelayanan informasi yang terintegrasi tergambar dari capaian 1 indikator dengan uraian sebagai

berikut :

Indikator Tujuan Target Realisasi Capaian

Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang perdagangan (G to G dan G to B)

28.57% 42.86% 150.02%

Untuk mengetahui tindak lanjut MoU bidang perdagangan selama tahun 2017, telah

dilakukan pengumpulan data terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak

lanjut dari MoU bidang perdagangan.Di tahun 2017, MoU yang berlaku berjumlah 4 MoU terdiri

dari 2 MoU dengan pemerintah daerah di dalam negeri dan2 MoU dengan pihak ketiga di

dalam negeri.Dari data yang terkumpul didapatkan informasi bahwa MoU yang ditindaklanjuti

dengan kegiatan berjumlah 3MoU terdiri dari 2 MoU dengan pemerintah daerah di dalam

negeri dan 1 MoU dengan pihak ketiga di dalam negeri.

TUJUAN 2 : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Tujuan ini dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yangbaik

yaitudengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan,pelaksanaan, pengendalian

dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangandaerah dan pelayanan perizinan yang

didukung TIK, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta

meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan. Untuk mendukung

pencapaian tujuan tersebut diperlukan kerjasama dengan berbagai instansi pendukung melalui

pelaksanaan fasilitasi kerjasama oleh Bagian Administrasi Kerjasama.


[AUTHOR NAME] 10

Capaian meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik tergambar dari

capaian 4 indikator dengan uraian sebagai berikut :

No. Indikator Tujuan Target Realisasi Capaian

1. Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti

73.68% 81.29% 110.33%

2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 76% 79.74% 104.92%

3. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62% 74.44% 120.06%

4. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 90.84% 100% 110.08%

Untuk mengetahui persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti selama

tahun 2017, telah dilakukan pengumpulan data terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

sebagai perwujudan kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti. Di tahun 2017 MoU yang

berlaku berjumlah 139 MoU terdiri dari 8 MoU dengan pemerintah daerah di luar negeri dan

131 MoU dengan pemerintah daerah dan pihak ketiga di dalam negeri. Dari data yang

terkumpul didapatkan informasi bahwa MoU yang ditindaklanjuti dengan kegiatan berjumlah

113 MoU terdiri dari 5 MoU dengan pemerintah daerah di luar negeri dan 108 MoU dengan

pemerintah daerah dan pihak ketiga di dalam negeri.

Capaian 2 indikator yaitu tingkat kepuasan pelayanan kedinasan dan indeks kepuasan

SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran selama tahun 2017

didapatkan melalui survey yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Obyek

yang dinilai dalam survey adalah kinerja perangkat daerah terhadap pelayanan kedinasan

berupa penyediaan barang dan jasa perkantoran serta pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari- hari. Survey dilaksanakan

secara online dengan respoden staf PNS di masing- masing perangkat daerah.

Sementara, pengukuran capaian tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

selama tahun 2017 juga dilaksanakan oleh Badan Perancanaan Pembangunan melalui

pembandingan antaraJumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) dengan jumlah

program tahun (t).


[AUTHOR NAME] 11

SASARAN 1 : Terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra kerjasama di

dalam dan luar negeri

Salah satu bentuk implementasi tujuan “Meningkatnya jaringan bisnis (G to Gdan G to B)

jasa dan perdagangankomoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang

ditunjangdengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi” adalah dengan meningkatkan

realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah

Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan

beberapa strategi diantaranya penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga

kerjasama beserta deskripsi tugas; pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama

secara bersama-sama; harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program

kerjasama di bidang perdagangan serta koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam

hal peraturan perundang-undangan terkait.

Capaian terwujudnya kerjasama bidang perdagangan dengan mitra kerjasama di dalam

dan luar negeri tergambar dari capaian 1 indikator dengan uraian sebagai berikut :

Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian

Peningkatan jumlah MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani

3 MoU 4 MoU 133%

Untuk mengetahui jumlah MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah

ditandatangani selama tahun 2017, telah dilakukan pengumpulan data terkait kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan MoU yang memuat sektor perdagangan yang

telah ditandatangani. Di tahun 2017, MoU yang ditandatangani berjumlah 4 MoU terdiri dari 2

MoU dengan pemerintah daerah di dalam negeri dan2 MoU dengan pihak ketiga di dalam

negeri.


[AUTHOR NAME] 12

SASARAN 2 : Terwujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negri yang saling

menguntungkan dan memberikan manfaat

Dalam rangka mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah dapat menjadi salah

satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas,

sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut

kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai

payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah.Kerjasama

diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan

antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Capaian tewujudnya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri yang saling

menguntungkan dan memberikan manfaat tergambar dari capaian 2 indikator dengan uraian

sebagai berikut:


Persentase MoU kerjasama luar negri yang memberikan manfaat

62% 62.5% 100.81%

Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat

82% 82.44% 100.54%

Pengukuran kedua indikator sasaran di atas dilaksanakan melalui pengumpulan data

terkait kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan manfaat dari MoU kerjasama.

Di tahun 2016, MoU kerjasama luar negeri yang berlaku berjumlah 8 MoU.Dari data yang

terkumpul didapatkan informasi bahwa MoU yang ditindaklanjuti dengan kegiatan yang

bermanfaat berjumlah 5 MoU. Sementara, MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang

berlaku berjumlah 131 MoU. Dari data yang terkumpul didapatkan informasi bahwa MoU yang

ditindaklanjuti dengan kegiatan yang bermanfaat berjumlah 108 MoU.


[AUTHOR NAME] 13

SASARAN 3 : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat

dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan sulit dicapai. Demikian halnya

dengan kantor sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan

atau administrasi, sarana dan prasarana mutlak diperlukan.

Agar semua kegiatan baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat

dijalankan dengan baik dan efisien, maka pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus

dilakukan dengan baik. Administrasi sarana dan prasarana perkantoran adalah semua

komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas untuk

mencapai tujuan perangkat daerah.

Capaian Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah tergambar dari capaian indikator sebagai berikut:


Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100% 100% 100%

Capaian kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat

daerah didapatkan dari penjumlahan capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Capaian kedua program tersebut

didapatkan dari hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan secara

online dengan responden seluruh staf PNS di Bagian Administrasi Kerjasama.


[AUTHOR NAME] 14

SASARAN 4 : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan program

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai

tujuan yang diinginkan secara tepat; terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang

tersedia dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan adanya

perencanaan diharapkan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan

kepada pencapaian tujuan pembangunan juga sebagai alat pengukur atau standar untuk

mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Capaian terwujudnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan program tergambar dari capaian 1 indikator dengan uraian sebagai

berikut :


Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100% 100% 100%

Capaian persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan

pada Operational Plan didapatkan dari perhitungan 1.Rumus rata-rata persentase capaian

kinerja operational planpada aspek what (60%) danwhen (40%) = (Capaian whatpada sub (i) *

0,6) + (Capaianwhen pada sub (i) * 0,4) 2.Rumus capaian what pada sub(i) = realisasi output sub

: targetoutput sub rencana 3. Rumuscapaian when pada sub (i) =(realisasi : target) sub

padabulan yang terdapat outputrencana.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka disusunlah program yang

merupakan pedoman dalam merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bagian Administrasi Kerjasama. Pada Tahun 2017, Bagian Administrasi Kerjasama mendapatkan

tanggung jawab untuk berperan serta mensukseskan lima program Kota Surabaya. Rincian dan

capaian masing- masing program adalah sebagai berikut:


[AUTHOR NAME] 15

No. Program Indikator Target Realisasi Capaian

1. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dan pelaporan

Dokumen Perencanaan strategis

dan/atau sektoral

100% 100% 100%

2. Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Persentase bidang MoU

kerjasama (non perdagangan)

luar negri yang ditindaklanjuti

33.33% 53.85% 161.57%

Persentase bidang MoU

kerjasama (non perdagangan)

antar pemerintah daerah dan

pihak ketiga yang ditindaklanjuti

42.86% 72.88% 170.04%

Persentase MoU kerjasama (non

perdagangan) yang dievaluasi

42.10% 45.71% 108.57%

3. Program Kerjasama

Bidang Perdagangan

Persentase MoU yang memuat

sektor perdagangan yang telah

ditandatangani

42.86% 42.86% 100%

Persentase MoU yang memuat

sektor perdagangan

tertandatangani yang telah

terealisasi

66.67% 66.67% 100%

4. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai

terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

72% 78.65% 109.24%

5. Program Pembangunan

dan Pengelolaan Saran

dan Prasarana

kedinasan

Persentase sarana dan

prasarana perkantoran dalam

kondisi baik

100% 100% 100%


[AUTHOR NAME] 16

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, Bagian Administrasi Kerjasama

dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan Bagian Administrasi Kerjasama

dalam mencapai target tesebut ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterlibatan para stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama.

Pada tahun 2017, peran aktif para stakeholder semakin meningkat dalam pelaksanaan

program dan kegiatan kerjasama sesuai bidang- bidang kerjasama yang telah disepakati

oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra kerjasama.Hal ini disebabkan adanya

motivasi dan tuntutan kebutuhan kerjasama yang kemudian meningkatkan komitmen

kerjasama. Penyebab lain adalah adanya obyek riil kerjasama sektoral seperti dalam bidang

lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur kota.

Stakeholder yang turut berperan aktif tidak lagi terbatas pada perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, namun juga termasuk universitas, sekolah, dan

pelaku dunia usaha.

2. Antusiasme mitra kerjasama dalam pelaksanaan program kerjasama

Pada tahun 2017 ini tren positif pemerintah daerah untuk membangun good governance

melalui penerapan e-government di pemerintahan masing- masing masih tetap

berlanjut.Didukung oleh inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa pemerintah

daerah antusias untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang telah

dinilai berhasil dalam menerapkan e-government. Antusiasme tersebut kemudian

diwujudkan dengan jalinan kerjasama antara Kota Surabaya dengan kabupaten/ kota di

Indonesia sehingga proses alih pengetahuan di bidang e-government dapat dilaksanakan

dengan baik.


[AUTHOR NAME] 17

3. Kelancaran dalam koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerjasama

Salah satu hal penting dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama adalah

koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerjasama.Selama ini tidak ada kendala dalam

melaksanakan kedua hal tersebut baik dengan mitra di dalam maupun luar

negeri.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu terutama

dalam melaksanakan komunikasi dengan mitra di luar negeri yang terkendala perbedaan

jarak dan waktu.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2017, dari pagu anggaran belanja

langsung sebesar Rp 12.483.721.352 telah direalisasi sebesar Rp 10.019.817.917,- atau 80.26%,

dengan rincian per program sebagai berikut:

No. Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Penyerapan

(Rp) (%)

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

78.859.950 75.326.953 95,52

2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

11.008.832.741 8.772.640.120 79,69

3. Program Kerjasama Bidang Perdagangan 316.855.200 216.226.592 71,57

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

963.865.521 860.521.325 89,28

5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Saran dan Prasarana kedinasan

115.307.940 95.102.927 74,95

Jumlah 12.483.721.352 10.019.817.917 80,26


[AUTHOR NAME] 18

Sedangkan anggaran dan realisasi berdasarkan tujuan Bagian Administrasi Kerjasama

adalah sebagai berikut :

No. Tujuan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Penyerapan

(Rp) (%)

1. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

316.855.200 216.226.592 71,57

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

12.166.866.152 9.803.591.325 80,58

Jumlah 12.483.721.352 10.019.817.917 80,26

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Bagian

Administrasi Kerjasama pada tahun 2017 mengalami peningkatan.Realisasi anggaran di tahun

2017 yang sebesar 80.08%, terbilang baik, hal ini dikarenakan terlaksananya kegiatan- kegiatan

sesuai perencanaan di awal tahun. Disamping itu, sisa anggaran yang tidak terserap diantaranya

dikarenakan adanya selisih antara SSH dengan harga pasar dan juga penyesuaian penggunaan

anggaran dengan kebutuhan kegiatan.


[AUTHOR NAME] 19

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2017 menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Bagian

Administrasi Kerjasama tahun 2017 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan hasil yang positif.

Dari 2 tujuan dan 4 sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017,

kesemuanya dinyatakan berhasil.Rata-rata capaian tujuan dan sasaran sebesar

104.674%.Sementara dari segi anggaran, penyerapan tergolong baik, yakni sebesar

80.08%.Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Bagian

Administrasi Kerjasama pada tahun 2017 mengalami peningkatan.

Hasil yang sudah dicapai di tahun 2017 tentu perlu ditingkatkan di tahun-tahun

mendatang. Upaya koordinasi dan komunikasi dengan semua mitra dan pemangku kerjasama

daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat

dicapai dengan melibatkan segenap mitra dan pemangku kerjasama dalam mewujudkan

programdan kegiatan kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

Kepala Bagian Administrasi Kerjasama,

Dra. Dewi Wahyu Wardani, M.Si


LAMPIRAN- LAMPIRAN

No Mitra Kerjasama Jenis kerjasama Masa berlaku kerjasama Dasar pelaksanaan kerjasama Bidang-bidang kerjasama Terealisasi (berdasar mitra) Manfaat kerjasama Dievaluasi Tahun evaluasi Hasil evaluasi

1 Pemprov Bengkulu dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9872/436.2.3/2016

tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

melalui penerapan e-Government.

ya 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya

kepada pemda lain di Indonesia terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government

2. Kontribusi terhadap pendapatan

Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak (pajak hotel, restauran dll) melalui kunker

mitra kerjasama

tidak - -

2 Pemprov Papua dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10732/436.2.3/2016

tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan komunikasi




kepada pemda lain di Indonesia terkait

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government


Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak

(pajak hotel, restauran dll) melalui kunker mitra kerjasama

tidak - -

3 Pemprov Papua Barat dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10728/436.2.3/2016





kepada pemda lain di Indonesia terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik melalui penerapan e-government2. Kontribusi terhadap pendapatan



tidak - -

4 Pemprov Sumatera Barat dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9861/436.2.3/2016








mitra kerjasama

tidak - -

5 Pemprov Sumatera Utara dalam negeri 24 Mei 2016-

24 Mei 2017

NKB Nomor: 415.4/2451/436.2.3/2016

tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

(Penerapan e-Government)





mitra kerjasama

tidak - -

6 Pemprov Sulawesi Tengah dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9877/436.2.3/2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penerapan e-Government.

ya 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya kepada pemda lain di Indonesia terkait





tidak - -

7 Pemkab Aceh Besar dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10726/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan


ya 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya kepada pemda lain di Indonesia terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang




tidak - -

8 Pemkab Agam dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: NKB Nomor :

415.4/9863/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan







mitra kerjasama

tidak - -

9 Pemkab Asahan dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9883/436.2.3/2016

tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan







mitra kerjasama

tidak - -

10 Pemkab Bengkulu Tengah dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10750/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas

Perkotaan




2. Kontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak


tidak - -

11 Pemkab Bengkulu Utara dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017

NKB Nomor: : 415.4/9873/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan


tidak - tidak - -

12 Pemkab Blitar dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10742/436.2.3/2016




tidak - tidak - -

a. Teknologi dan informasi

b. Perdagangan dan perindustrian

DATA MITRA KERJASAMA NON PERDAGANGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2017

13 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya kepada pemda lain di Indonesia terkait

peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik melalui penerapan e-government


(pajak hotel, restauran dll) melalui kunker

mitra kerjasama

Kota Surabaya berkontribusi tinggi dan bermanfaat kepada mitra Pemerintah

Daerah. Bentuk kerjasama yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Surabaya lebih

berbentuk sharing resources dan capacity building sehingga perlu diversifikasi bentuk

kerjasama dengan PEMDA lain. Fokus

kerjasama yang telah dilakukan belum mengarah pada kerjasama trading atau

kerjasam forum yang mengarah pada visi

ya 2017NKB Nomor: 415.4/2609/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas

Perkotaan

dalam negeri 31 Mei 2016sampai

31 Mei 2017 perpanjang 31 Mei 2017 s/d 31

Mei 2018

Pemkab Bogor ya

c. Kebudayaan dan pariwisatad. Pertanian dan kehutanan

14 Pemkab Bojonegoro dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan




baik melalui penerapan e-government2. Kontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak


mitra kerjasama

tidak - -

15 Pemkab Deli Serdang dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9884/436.2.3/2016

tentang Kerjasama Jaringan Lintas

Perkotaan








tidak - -

16 Pemkab Donggala dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10748/436.2.3/2016


Perkotaan





peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government2. Kontribusi terhadap pendapatan



tidak - -

17 Pemkab Grobogan dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9896/436.2.3/2016









tidak - -

18 Pemkab Hulu Sungai Tengah dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10747/436.2.3/2016




tidak - tidak - -

19 Pemkab Humbang Hasundutan dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017







mitra kerjasama

tidak - -

20 Pemkab Indragiri Hilir dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10738/436.2.3/2016








mitra kerjasama

tidak - -

21 Pemkab Indragiri Hulu dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan


- tidak - -

22 Pemkab Kampar dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10740/436.2.3/2016 Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan






tidak - -

23 Pemkab Karo dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017



tidak - tidak - -

24 Pemkab Kepahiang dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9874/436.2.3/2016




tidak - tidak - -

25 Pemkab Kepulauan Mentawai dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan


tidak - tidak - -

26 Pemkab Kotabaru dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10746/436.2.3/2016









mitra kerjasama

tidak - -

13 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya





Kota Surabaya berkontribusi tinggi dan

bermanfaat kepada mitra Pemerintah

Daerah. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya lebih

berbentuk sharing resources dan capacity

building sehingga perlu diversifikasi bentuk

kerjasama dengan PEMDA lain. Fokus kerjasama yang telah dilakukan belum

mengarah pada kerjasama trading atau kerjasam forum yang mengarah pada visi

ya 2017NKB Nomor: 415.4/2609/436.2.3/2016


Perkotaan

dalam negeri 31 Mei 2016

sampai

31 Mei 2017 perpanjang 31 Mei 2017 s/d 31 Mei 2018

Pemkab Bogor ya

27 Pemkab Labuhanbatu dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






tidak - -



c. Kebudayaan dan pariwisata

d. Peternakan

29 Pemkab Lima Puluh Kota dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9864/436.2.3/2016









mitra kerjasama




d. Pertanian

e. Perikanan dan kelautan

f. Kesehatan

g. Perizinan

h. Pengelolaan keuangan daerah

i. Reformasi birokrasi

31 Pemkab Manokwari dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan


tidak - tidak - -

32 Pemkab Morowali dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






tidak - -

33 Pemkab Morowali Utara dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017

NKB Nomor: tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan


tidak - tidak - -

a. Teknologi Informasi

b. Ekonomi dan investasi

c. Pekerjaan umum dan perumahan rakyatd. Lingkungan hidup

e. Pertanian dan perkebunan

f. Perdagangan dan perindustrian

g. Kebudayaan dan pariwisata

35 Pemkab Ngawi dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10743/436.2.3/2016


Perkotaan









tidak - -

36 Pemkab Padang Pariaman dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan


tidak - tidak - -

37 Pemkab Pasaman dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan







tidak - -

38 Pemkab Pasaman Barat dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor:

415.4/10735/436.2.3/2016tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan



tidak - tidak - -

39 Pemkab Pati dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9897/436.2.3/2016




tidak - tidak - -

40 Pemkab Pesisir Selatan dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9865/436.2.3/2016


Perkotaan



tidak - tidak - -

41 Pemkab Pidie dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10727/436.2.3/2016








mitra kerjasama

tidak - -

28

30

34 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya




mitra kerjasama

-

tidak - -

tidak - -

Kota Surabaya berkontribusi tinggi dan

bermanfaat kepada mitra Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Surabaya lebih berbentuk sharing resources dan capacity

building sehingga perlu diversifikasi bentuk

kerjasama dengan PEMDA lain. Fokus

kerjasama yang telah dilakukan belum mengarah pada kerjasama trading atau

ya 2017

Pemkab Lamandau NKB Nomor: 415.4/2605/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

Pemkab Lombok Utara NKB Nomor: 415.4/2615/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas

Perkotaan

dalam negeri 31 Mei 2016sampai31 Mei 2017

31 Mei 2016sampai

31 Mei 2017

dalam negeri

1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya kepada pemda lain di Indonesia terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang



Pemkab Ngada dalam negeri 31 Mei 2016

sampai31 Mei 2017

NKB Nomor: 415.4/2617/436.2.3/2016


ya

tidak

ya

42 Pemkab Ponorogo dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan






tidak - -

a. Teknologi dan informasib. Perdagangan dan perindustrianc. Kebudayaan dan pariwisatad. Perikanan dan kelautan

44 Pemkab Raja Ampat dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10731/436.2.3/2016








mitra kerjasama

tidak - -

45 Pemkab Rejang Lebong dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9875/436.2.3/2016




tidak tidak - -




d. Pertanian dan peternakan47 Pemkab Seluma dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017NKB Nomor: 415.4/9876/436.2.3/2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas

Perkotaan


tidak - tidak - -

48 Pemkab Serdang Begadai dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






tidak - -

49 Pemkab Sidoarjo dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017





tidak - -

50 Pemkab Sigi dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






tidak - -

51 Pemkab Solok dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9866/436.2.3/2016


Perkotaan








tidak - -

52 Pemkab Solok Selatan dalam negeri 31 Mei 2016-

31 Mei 2017

NKB Nomor: 415.4/9867/436.2.3/2016




tidak - tidak - -

a. Teknologi dan Informasib. Perdagangan dan perindustrian


d. Pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan

54 Pemkab Tanah Datar dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9868/436.2.3/2016


Perkotaan



tidak - tidak - -

55 Pemkab Tapanuli Selatan dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9890/436.2.3/2016








mitra kerjasama

tidak - -

56 Pemkab Tapanuli Utara dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






tidak - -

43

46

53

-

1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya




-

tidak - -

tidak -

tidak - -

-Pemkab Sumba Timur dalam negeri 31 Mei 2016- 31 Mei 2017diperpanjang 31 mei 2017- 31 mei 2018

Pemkab Pulau Morotai

Pemkab Rembang dalam negeri 31 Mei 2016

sampai

31 Mei 2017 diperpanjang 31 Mei 2017 -

31 Mei 2018

dalam negeri 31 Mei 2016sampai31 Mei 2017


NKB Nomor: 415.4/2610/436.2.3/2016


Perkotaan


Perkotaan

tidak

ya

tidak

57 Pemkab Tegal dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






tidak - -

58 Pemkab Toba Samosir dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017







tidak - -

59 Pemkab Toju Una-Una dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9881/436.2.3/2016









mitra kerjasama

tidak - -

60 Pemkot Banda Aceh dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017

NKB Nomor: tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan





Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak (pajak hotel, restauran dll) melalui kunker mitra kerjasama

tidak - -

61 Pemkot Banjarbaru dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017







tidak - -

a. Teknologi dan Informasi

b. Manajemen Perkotaan

c. Penanganan Trafficking Perempuan dan

Anakd. Kebudayaan dan Pariwisata

e. Perdagangan dan Perindustrian

f. Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat


b. Perdagangan dan Perindustrian


d. Pertanian

e. Kelautan dan perikanan

64 Pemkot Binjai dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9892/436.2.3/2016







2. Kontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak (pajak hotel, restauran dll) melalui kunker

mitra kerjasama

tidak - -

65 Pemkot Bukittinggi dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9869/436.2.3/2016









mitra kerjasama

tidak - -




d. Perikanan dan kelautan

e. Kebersihan dan pertamanan




d. Perekonomian

68 Pemkot Padang dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017


Perkotaan






mitra kerjasama

tidak - -

66

67

62

63





3. sharing informasi dan pengetahuan dalam -

1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya kepada pemda lain di Indonesia terkait



Pemerintah Kota Surabaya dari sektor pajak 1. dukungan Pemerintah Kota Surabaya







building sehingga perlu diversifikasi bentuk Kota Surabaya berkontribusi tinggi dan

bermanfaat kepada mitra Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang dilakukan




Daerah. Bentuk kerjasama yang dilakukan


berbentuk sharing resources dan capacity building sehingga perlu diversifikasi bentuk

kerjasama dengan PEMDA lain. Fokus kerjasama yang telah dilakukan belum

mengarah pada kerjasama trading atau tidak - -

ya 2017

ya 2017

ya 2017

Pemkot Bengkulu

Pemkot Jayapura


31 Mei 2017


31 Mei 2017

Pemkot Mojokerto


Perkotaan


Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/2607/436.2.3/2016


Pemkot Batam dalam negeri 14 Juli 2016sampai14 Juli 2017

dalam negeri 31 Mei 2016-

31 Mei 2017 diperpanjang 31 Mei 2017 -

31 Mei 2018


ya

ya

ya

69 Pemkot Padang Panjang dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan






tidak - -

70 Pemkot Pariaman dalam negeri 28 September 2016-28 September 2017







tidak - -

71 Pemkot Payakumbuh dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9871/436.2.3/2016









mitra kerjasama

tidak - -

a. Teknologi Informasi

b. Lingkungan Hidup

c. Penataan Perkotaan

d. Perdagangan dan Perindustrian


f. Kebudayaan dan pariwisata

g. Kebersihan dan pertamanan

73 Pemkot Pematangsiantar dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9893/436.2.3/2016


Perkotaan








tidak - -

a. Teknologi dan Informasi

b. Lingkungan hidup

c. Kebudayaan dan Pariwisatad. Kebersihan dan Pertamanane. Perdagangan

75 Pemkot Sibolga dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9894/436.2.3/2016








mitra kerjasama

tidak - -




d. Pertanian

e. Lingkungan hidup

f. Sumber daya manusia dan Tenaga Kerja

g. Pendidikan

h. Kesehatan

i. Sosial

j. Infrastuktur


b. Perdagangan dan Perindustrian


d. Pertanian

e. Lingkungan hidup

78 Pemkot Sorong dalam negeri 8 November 2016-

8 November 2017

NKB Nomor: 415.4/10729/436.2.3/2016


Perkotaan








tidak - -

79 Pemkot Tanjung Balai dalam negeri 28 September 2016-

28 September 2017

NKB Nomor: 415.4/9895/436.2.3/2016


Perkotaan









tidak - -

72

74

76

77
















mitra kerjasama




building sehingga perlu diversifikasi bentuk kerjasama dengan PEMDA lain. Fokus kerjasama yang telah dilakukan belum

mengarah pada kerjasama trading atau

kerjasam forum yang mengarah pada visi misi surabaya sebagai kota industri.

Memperhatikan bahwa sebagian besar tidak - -

ya 2017

tidak - -

tidak - -

dalam negeri


Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/2604/436.2.3/2016


Perkotaan


Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/2606/436.2.3/2016


Perkotaan

Pemkot Pekanbaru

Pemkot Samarinda


31 Mei 2017

31 Mei 2016sampai

31 Mei 2017

31 Mei 2016-

31 Mei 2017

diperpanjang31 Mei 2017 -

31 Mei 2018

Pemkot Singkawang

Pemkot Solok


31 Mei 2017

diperpanjang31 Mei 2017 - 31 Mei 2018

dalam negeri

ya

ya

ya

ya

80 Pemkot Tomohon dalam negeri 8 November 2016-8 November 2017


Perkotaan






tidak - -


b. Kebersihan dan pertamanan

c. Perindustrian dan perdagangan

d. Kebudayaan dan pariwisata



b. Perdagangan


b. Perdagangan


b. Perdagangan


b. Perdagangan

c. kebudayan dan parawisata

d. pertanian dan perternakan


b. Perdagangan


b. Perdagangan

c. kebudayan dan parawisatad. pendidikan dan pelatihan


b. Perdagangan

a.Teknologi Informasi

b. Kepegawaian

c. Perdagangan

a.Teknologi Informasi

b. Kepegawaian

c. Perdagangan

84

85

86

87

88

89

90

81

82

83













mitra kerjasama

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

tidak - -

NKB Nomor: 415.4/3545/436.2.3/2017


NKB Nomor: 415.4/3548/436.2.3/2017



Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/3551/436.2.3/2017


Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/3552/436.2.3/2017


Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/3555/436.2.3/2017


Perkotaan

NKB Nomor: 415.4/3556/436.2.3/2017


Perkotaan

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

Pemkot Tual dalam negeri 31 Mei 2016sampai31 Mei 2017

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam negeri 31 Mei 2017- 31 Mei 2018

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

dalam negeri 31 Mei 2017 -31 Mei 2018

dalam negeri


31 Mei 2018

dalam negeri


31 Mei 2017 -

31 Mei 2018





mitra kerjasama





mitra kerjasama





mitra kerjasama


















Pemerintah Kota Batu

Pemerintah Kabupaten Trenggalek






Pemerintah Kabupaten Bone


31 Mei 2018


31 Mei 2018


31 Mei 2018


31 Mei 2018


NKB Nomor: 415.4/3542/436.2.3/2017


31 Mei 2017 -

31 Mei 2018

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

91 PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia pihak ketiga 19 Oktober 2016 -31 Mei 2019

PKS Nomor: 415.4/10345/436.2.3/2016 tentang Pengembangan Kemampuan

Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang

Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat

Terbang

ya tersedianya lapangan pekerjaan di PT. GMFA bagi penerima beasiswa pendidikan di ATKP

sehingga mengurangi angka pengangguran di Kota Surabaya

ya 2017 1. Pola kerjasama Pemkot dan perusahaan masih bersifat Bisnis to Government dengan

skala unit kerjasama yang masih kecil (satu perusahaan dengan pihak Pemkot). Perlu

model kerjasama dalam bentuk gabungan atau konsorsium bisnis atau perusahaan 92 PT. Garuda Indonesia (Persero)Tbk pihak ketiga 26 Mei 2016-

26 Mei 2017NKB Nomor: 415.4/2537/436.2.3/2016 tentang Peningkatan Pelayanan Jasa

Angkutan Udara dan Pengembangan

Potensi Kota Surabaya

Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan Udara dan Pengembangan Potensi Kota Surabaya

ya terlaksananya promosi dan publikasi event kebudayaan dan pariwisata di Kota Surabaya

tidak - -

a. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya

manusia

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian

kepada masyarakatd. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan

penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

a. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya

manusiab. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

d. Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Kesehatan

b. Ekonomi

c. Sosial Politikd. Hukum

e. Lingkungan Hidupf. Pertanian

g. Farmasih. Seni Budaya dan Pariwisata

a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Masyarakat)

b. Pertanianc. Sosial

d. Lingkungan Hidup

e. Teknologi dan Informasif. Kepemudaan dan Olahraga a. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian

masyarakat dan penerapan hasil riset

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

c. Penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan sumber daya manusiad. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar,

dan lokakarya yang mendukung kinerja Pemkot Surabaya

e. Penyelenggaraan, Pengakajian, dan Konsultasi serta Pengembangan Sumber Daya

Manusia pada kegiatan penyusunan kebijakan

dalam penyelenggaraan Pemkot Surabaya

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

b. Seni Budaya dan Pariwisata;

c. Teknologi Tepat Guna;d. Kepemudaan dan Olahraga;

e. Kependudukan dan Lingkungan Hidup;f. Boga dan Busana;

g. Pengembangan Wilayah; h. Perekonomian

a. Kehidupan Beragama;b. Pendidikan Agama

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

b. Pariwisata;c. Seni dan Budaya;

d. Penanggulangan Narkoba; e. Kesehatan;

f. Perekonomian

a. Pendidikan;

b. Penelitian;

c. Pengkajian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan

Ilmu dan Teknologi; dan

95

96

97

98

99

100

101

102

103

93

94

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

ya

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

di Kota Surabaya

tidak

pihak ketiga 11 Oktober 2016-11 Oktober 2017

pihak ketiga 6 September 2016 -6 September 2017

pihak ketiga 12 Juli 2016 -

12 Juli 2017

1. Aktif memberikan informasi kepada

Perguruan Tinggi akan Renstra dan

informasi untuk membuka peluang kolaborsi riset dengan pendanaan pemerintah pusat

melalui program-program penelitian RISTEK DIKTI yang membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Kota. Beberapa schem

riset membutuhkan kerjasama dengan 1. Aktif memberikan informasi kepada

Perguruan Tinggi akan Renstra dan informasi untuk membuka peluang kolaborsi

riset dengan pendanaan pemerintah pusat

melalui program-program penelitian RISTEK

-

tidak - -

- -

ya 2017

ya 2017

tidak -

tidak - -

ya 2017

tidak

tidak - -

1. Aktif memberikan informasi kepada

Perguruan Tinggi akan Renstra dan informasi untuk membuka peluang kolaborsi

riset dengan pendanaan pemerintah pusat melalui program-program penelitian RISTEK DIKTI yang membutuhkan kerjasama dengan

Pemerintah Daerah/Kota. Beberapa schem

riset membutuhkan kerjasama dengan

tidak - -

tidak - -

tidak - -

Institut Teknologi Bandung NKB Nomor: 415.4/3357/436.2.3/2016

tentang Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian Kepada Masyarakat

di Kota Surabaya

Kepolisian Daerah Jawa Timur NKB Nomor: 415.4/9461/436.2.3/2016 tentang Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat

Universitas Negeri Surabaya NKB Nomor: 415.4/10193/436.2.3/2016

pihak ketiga

pihak ketiga

pihak ketiga 11 Oktober 2016-

11 Oktober 2017

11 Oktober 2016 -

11 Oktober 2017

11 Oktober 2016 -11 Oktober 2017

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

pihak ketiga 23 Mei 2016-

23 Mei 2017

pihak ketiga 28 Juli 2017 -28 Juli 2018

NKB Nomor: 415.4/8697/436.2.3/2017

Universitas Indonesia NKB Nomor: 415.4/2424/436.2.3/2016

29 Febuari 2016-29 Febuari 2017

pihak ketiga 30 Maret 2016-

30 Maret 2017 diperpanjang

3 April 2017- 3 April 2018

pihak ketiga 10 Maret 2016-10 Maret 2017

pihak ketigaUniversitas Brawijaya NKB Nomor: 415.4/787/436.2.3/2016

Universitas Gajah Mada NKB Nomor: 415.4/960/436.2.3/2016

Universitas Airlangga NKB Nomor: 415.4/2237/436.2.3/2017

NKB Nomor: 415.4/10190/436.2.3/2016

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

(Kopertis) Wilayah VII

NKB Nomor: 415.4/10191/436.2.3/2016

1. dukungan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya melalui program magang mahasiswa

2. dukungan terhadap pembangunan Kota Surabaya melalui masukan dan rekomendasi

para akademisi melalui asistensi dan pendampingan terhadap penyusunan

kebijakan

dukungan terhadap pembangunan Kota Surabaya melalui masukan dan rekomendasi

para akademisi melalui asistensi dan pendampingan terhadap penyusunan

kebijakan

1. dukungan terhadap pelaksanaan tugas

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui program magang

mahasiswa2. dukungan terhadap pembangunan Kota Surabaya melalui masukan dan rekomendasi

para akademisi melalui asistensi dan

pendampingan terhadap penyusunan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember NKB Nomor: 415.4/10192/436.2.3/2016


Kota Surabaya melalui program magang

mahasiswa

2. dukungan terhadap pembangunan Kota Surabaya melalui masukan dan rekomendasi


pendampingan terhadap penyusunan kebijakan


perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui program magang

mahasiswa

2. dukungan terhadap pembangunan Kota

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur





pendampingan terhadap penyusunan kebijakan -

-





pendampingan terhadap penyusunan kebijakan

3. meningkatnya kualitas tenaga pendidik

1. meningkatnya keamanan Kota Surabaya 2. meningkatnya ketertiban umum

3. meningkatnya kualitas pengananan dan

penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Surabaya


perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya melalui program magang mahasiswa

2. dukungan terhadap pembangunan Kota Surabaya melalui masukan dan rekomendasi para akademisi melalui asistensi dan

pendampingan terhadap penyusunan

ya

ya

ya

ya

tidak

ya

ya

ya

ya

104 Dewan Pengurus Daerah Persatuan Realestat Indonesia Jawa Timur

pihak ketiga 7 Juni 2016-7 Juni 2018

PKS Nomor: 415,4/2796/436,2,3/2016 tentang Pembangunan Konstruksi Jl.

Underpass Bundaran Satelit Surabaya (Jl. Mayjend Sungkono- Jl. HR.Muhammad)

Pembangunan Konstruksi Jl. Underpass Bundaran Satelit Surabaya (Jl. Mayjend

Sungkono- Jl. HR.Muhammad)

ya tersedianya fasilitas/ sarana penunjang transportasi sehingga mengurangi tingkat

kemacetan di Kota Surabaya

tidak - -

105 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) pihak ketiga 15 Desember 2016-

15 Desember 2017

NKB Nomor: 415.4/11556/436.2.3/2016

tentang Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah Di Kawasan PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero)

Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah Di

Kawasan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

ya tersedianya fasilitas/ sarana penunjang

transportasi di Kota Surabaya melalui pembangunan Fly Over yang

menghubungkan JLLB dengan Tol

Romokalisari dan Pelabuhan Teluk Lamong

tidak - -

106 Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos Dan

Informatika Kementerian Komunikasi Dan

Informatika

pihak ketiga 25 September 2015-

25 September 2020

PKS Nomor: 415.4/4932/436.2.3/2015

tentang Penyediaan Layanan Nomor

Panggilan Tunggal Darurat di Kota Surabaya

Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Tunggal

Darurat di Kota Surabaya

ya meningkatnya kualitas penanganan keadaan

darurat di Kota Surabaya

tidak - -

107 Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan/ PT. Kereta Api

Indonesia (Persero)

pihak ketiga 23 September 2015- 23 September 2018

PKS Nomor: 415.4/4902/436.2.3/2015 tentang Reaktivasi Jalur Kereta Api dalam

Kota Surabaya

Reaktivasi Jalur Kereta Api dalam Kota Surabaya

ya dukungan terhadap penyediaan sarana transportasi publik di Kota Surabaya

tidak - -

pihak ketiga 7 September 2015 -7 September 2017

PKS Nomor: 415.4/2733/436.2.3/2015 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat

tersedianya fasilitas/ sarana penunjang transportasi sehingga mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya

tidak - -

pihak ketiga 10 Agustus 2017 -

10 Agustus 2018

PKS Nomor: 415.4/8971/436.2.3/2017

tentang Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Lakarsantri

Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

Lakarsantri

Tersedianya fasilitas penunjang

penanggulangan bencana di lingkungan Lakarsantri

tidak - -

109 PT. Ciputra Surabaya Padang Golf pihak ketiga 28 Mei 2015-28 Mei 2017

PKS Nomor: 415.4/2735/436.2.3/2015 tentang Penyediaan dan Penyerahan

Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar

Luar Barat



tidak - -

110 PT. Ciputra Surya, Tbk pihak ketiga 28 Mei 2015-

28 Mei 2017

PKS Nomor: 415.4/2734/436.2.3/2015

tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk


Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana

Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat


transportasi sehingga mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya

tidak - -

111 PT. Citra Bahagia Elok pihak ketiga 28 Mei 2015-

28 Mei 2017

PKS Nomor: 415.4/2739/436.2.3/2015

tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat


Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat


transportasi sehingga mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya

tidak - -

112 PT. Galaxy Citraperdana pihak ketiga 28 Mei 2015-28 Mei 2017


Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk



Luar Barat



tidak - -

113 PT. Mitrakarya Multiguna pihak ketiga 28 Mei 2015-

28 Mei 2017

PKS Nomor: 415.4/2738/436.2.3/2015

tentang Penyediaan dan Penyerahan



Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar

Luar Barat


transportasi sehingga mengurangi tingkat


tidak - -

114 PT. Subur Hijau Jayamakmur pihak ketiga 28 Mei 2015-28 Mei 2017


Prasarana Sarana Dan Utilitas Untuk



Luar Barat



tidak - -

115 PT. Taman Citra Suryahijau pihak ketiga 28 Mei 2015-

28 Mei 2017

PKS Nomor: 415.4/2737/436.2.3/2015

tentang Penyediaan dan Penyerahan



Dan Utilitas Untuk Pembangunan Jalan Lingkar

Luar Barat


transportasi sehingga mengurangi tingkat


tidak - -

pihak ketiga 19 Desember 2016 - 19 Desember 2017 NKB Nomor : 415.4/11640/436.3.2/2016

tentang Beasiswa Pendidikan/ Pelatihan bagi Warga Kota Surabaya yang

Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu

Beasiswa Pendidikan/ Pelatihan bagi Warga

Kota Surabaya yangBerprestasi dari Keluarga Tidak Mampu

tidak - -

pihak ketiga 19 Desember 2016 - 19 Desember 2017 NKB Nomor : 415.4/11641/436.3.2/2016 tentang Beasiswa Program Pendidikan

Diploma bagi Warga Kota Surabaya yang

Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu

Beasiswa Program Pendidikan Diploma bagi Warga Kota Surabaya yang

Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang

Menempuh Pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember

tidak - -

10 Agustus 2016 -10 Agustus 2017 NKB Nomor : 415.4/3686/436.6.11/2016

tentang Pemanfaatan Alat Test Bench

Meter Air beserta Fasilitas Penunjang lainnya milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya untuk Pelayanan Tera/ Tera

Ulang Meter Air di Kota Surabaya

Pemanfaatan Alat Test Bench Meter Air

beserta Fasilitas Penunjang lainnya milik

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya untuk Pelayanan Tera/ Tera Ulang Meter Air di Kota Surabaya

meningkatnya kualitas pelayanan tera/ tera

ulang meter air di Kota Surabaya

tidak - -

10 November 2017 - 10 November 2020 PKS Nomor: 415.4/11204/436.2.3/2017

tentang Pemanfaatan Akses Data Kependudukan di Surabaya

Pemanfaatan Akses Data Kependudukan di

Surabaya

meningkatnya kualitas pelayanan PDAM di

Kota Surabaya

118 PT Pelindo Daya Sejahtera pihak ketiga 12 Juni 2017 -

12 Juni 2018

NKB Nomor : 415.4/3817/436.3.2/2017

tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyerapan Tenaga

Kerja di Kota Surabaya oleh PT. Pelindo

Daya Sejahtera

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabayaoleh PT. Pelindo Daya Sejahtera

ya 1. Meningkatnya kualitas SDM warga Kota

Surabaya yang lolos seleksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang

diselenggarakan oleh PT. Pelindo Daya

Sejahtera2. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi warga Kota Surabaya melalui penerimaan

tenaga kerja oleh PT. Pelindo Daya Sejahtera

tidak - -

119 PT. Telekomunikasi Selular dan Badan

Pengembangan dan Pengelolaan Usaha (BPPU) Institut Sepuluh Nopember (ITS)

pihak ketiga 23 Maret 2017 -

31 Mei 2018

PKS Nomor: 415.4/2009/436.2.3/2017

tentang Pengembangan, Pembuatan, Penyerahan dan Pengoperasian Perahu Wisata yang Digerakkan Kincir Air dan

Berteknologi Panel Surya

Pengembangan, Pembuatan, Penyerahan dan

Pengoperasian 1 (satu) buah Perahu Wisata beserta kelengkapannya sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui para

pihak

ya Tersedianya Perahu Wisata yang telah

diserahkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan dapat mendukung peningkatan potensi pariwisata

di Kota Surabaya

tidak - -

a. Pendidikan dan Pelatihanb. Pengembangan Energi Terbarukan

c. Teknologi Tepat Guna

108

116

117

120

ya

ya

ya

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya pihak ketiga

-tidak -

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

NKB Nomor : 415.4/8698/436.3.2/2017 28 Juli 2017 -28 Juli 2018

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pihak ketiga

PT. Bumi Serpong Damai, Tbk.

dukungan terhadap penngembangan energi terbarukan dan teknologi tepat guna dalam

rangka menunjang pembangunan Kota

Surabaya

Tersedianya beasiswa pendidikan bagi

warga Kota Surabaya yang berprestasi dari keluarga tidak mampu

ya

pihak ketiga 5 Februari 2016 -5 Februari 2017

PKS Nomor : 440/5534/436.6.3/2016 tentang Bridging System antara Pcare

dengan E-Health dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan

Penyelarasan aplikasi Pcare dengan aplikasi E-health

1. terintegrasinya kegiatan Electronic Data Interchange (EDI) kedua aplikasi sehingga

inputan data pelayanan dan klaim dapat tersimpan otomatis pada database masing-

masing aplikasi2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan

bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada Faskes Tingkat

Pertama milik Pemerintah Kota Surabaya

tidak - -

pihak ketiga 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017

PKS Nomor: 440/23949/436.6.3/2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang

Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Kepesertaan Program Jaminan KesehatanNasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh

Pemerintah Kota Surabaya

Tersedianya layanan pemeliharaan kesehatan dan pembayaran iuran JKN bagi

warga Kota Surabaya yang telah didaftarkan

sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

tidak - -

122 Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pihak ketiga 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017

PKS Nomor: 440/23975/436.6.3/2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang

Dibiayai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Surabaya

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

ya Tersedianya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi masyarakat miskin yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di

ruang inap kelas III dan pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

tidak - -

123 Badan Pusat Statistik Kota Surabaya pihak ketiga 15 Juni 2017 -

15 Juni 2018

NKB Nomor : 415.4/3948/436.3.2/2017

tentang Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan

Pengembangan Data dan Informasi

Pembangunan

ya Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi

data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan

pemerintahan serta fisik dan sarana

prasarana

tidak - -

124 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Wilayah Surabaya


10 Agustus 2018

NKB Nomor : 415.4/1942/436.3.2/2016

tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan


Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa

Perbankan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

ya 1. Menumbuhkan budaya gemar menabung

bagi para pelajar tingkat pendidikan dasar 2. Tersedianya layanan produk dan jasa

perbankan bagi warga Kota Surabaya

khususnya para pelajar tingkat pendidikan dasar

ya 2017 1. Pola kerjasama Pemkot dan perusahaan

masih bersifat Bisnis to Government dengan skala unit kerjasama yang masih kecil (satu

perusahaan dengan pihak Pemkot). Perlu

model kerjasama dalam bentuk gabungan atau konsorsium bisnis atau perusahaan

sejenis. Kerjasama dapat dilakukan

sekaligus dengan banyak perusahaan

sejenis (konsorsium/asosiasi).2. Renstra pemkot ke depan yang lebih

menekankan Surabaya sebagai City HUB maka peran bagian kerjasama PEMKOT akan

semakin vital. Model kerjasama dengan pelaku bisnis dapat diarahkan ke

perusahaan dengan skala Nasional/Lokal baik dari Indonesia Timur maupun Indonesia

Barat sehingga mendorong terbentuknya

Surabaya sebagai City HUB yang menjembatani Indonesia dengan perincian

sebagai berikut:

(1) City hub dalam Transportasi dengan

mendorong kerjasama maskapai penerbangan lokal dan internasional dengan

perusahaan transportasi lainnya (kereta api, bus, van dan lain-lain). (2) City hub dalam

pendidikan mendorong kerjasama pendidikan dalam dan luar negeri (3) City

Hub dalam trading mendorong kerjasama 125 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur


3 Agustus 2018

NKB Nomor : 415.4/8817/436.3.2/2017

tentang Pengembangan Manajemen

Pemerintah Daerah

Pengembangan Manajemen Pemerintah

Daerah

ya Terselenggaranya sosialisasi, bimtek, diklat,

asistensi/pendampingan, audit, review,

monev pada pelaksanaan dan

pengembangan manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerinah Kota Surabaya

tidak - -

126 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pihak ketiga 12 Oktober 2017 - 12 Oktober 2018 NKB Nomor : 415.4/10517/436.3.2/2017

tentang Pemanfaatan bersama Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah

Pemanfaatan bersama Data Pertanahan dan

Perpajakan Daerah

ya 1. Terintegrasinya sistem informasi data

pertanahan dan/atau perpajakan daerah2. Terlaksananya program percepatan

pengamanan hukum aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya

tidak - -

127 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pihak ketiga 12 Oktober 2017 - 12 Oktober 2018 NKB Nomor : 415.4/10518/436.3.2/2017 tentang Pemanfaatan bersama Data

Pertanahan dan Perpajakan Daerah

Pemanfaatan bersama Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah

ya 1. Terintegrasinya sistem informasi data pertanahan dan/atau perpajakan daerah

2. Terlaksananya program percepatan pengamanan hukum aset tanah milik


tidak - -

128 PT. Ciputra Development, Tbk pihak ketiga 21 Agustus 2017 - 21 Februari 2018

PKS Nomor : 415.4/9206/436.2.3/2017 tentang Pembangunan Lapangan Sepak

Bola di Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Kelurahan

Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri

Pembangunan lapangan sepak bola beserta fasilitas pendukungnya (tribun satu sisi dan

area parkir) oleh PT Ciputra Development, Tbk di atas tanah asset Pemerintah Kota Surabaya,

sesuai dengan perencanaan yang disusun PT Ciputra Development, Tbk dan disetujui

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.

ya Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan

Lakarsantri

tidak - -

129 Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Perusahaan Daerah Air Minum

Surya Sembada Kota Surabaya dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya

pihak ketiga 6 Oktober 2017 - 6 Oktober 2018

dan 10 November 2017 - 10 November 2018

NKB Nomor : 415.4/10346/436.3.2/2017

dan 415.4/11188/436.2.3/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Berupa Mal

Pelayanan Publik di Kota Surabaya

Pelayanan terpadu berupa Mal Pelayanan

Publik oleh para pihak di Gedung Tunjungan Center, Jalan Tunjungan nomor 1-3 Surabaya

ya Meningkatnya kualitas (semakin cepat,

murah, mudah, terjangkau dan nyaman) pelayanan publik terpadu bagi warga Kota

Surabaya melalui Mal Pelayanan Publik

tidak - -

130 Politeknik Penerbangan Surabaya, PT.

Garuda Maintenance Facility Aero Asia dan PT. Dutagaruda Piranti Prima

pihak ketiga 16 September 2017 - 16 September 2020 PKS Nomor : 415.4/9896/436.2.3/2017

tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Aircraft Technical

Assistant

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada

Bidang Aircraft Technical Assistant

ya a. Tersedianya dukungan dalam

pengembangan sumber daya manusia Kota Surabaya pada bidang Aircraft Technical

Assistant yang meliputi pendidikan,

pelatihan, seleksi dan penyaluran siswa

yang telah lulus pendidikan dan pelatihan tersebut

b. Tersedianya lowongan pekerjaan bagi

warga Kota Surabaya yang telah lulus pendidikan, pelatihan dan seleksi tersebut

sebagai Aircraft Technical Assistant

tidak - -

121 yaBPJS Kesehatan Surabaya

131 PT. Pembangkitan Jawa Bali dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

pihak ketiga 23 Oktober 2017 - 23 Oktober 2018 NKB Nomor: 415.4/10722/436.2.3/2017 tentang Kerjasama Pengembangan Energi

Baru Terbarukan dan Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surabaya

Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surabaya

ya dukungan terhadap penngembangan energi terbarukan dan teknologi tepat guna dalam

rangka menunjang pembangunan Kota Surabaya

1. Manajemen Perkotaan;

2. Manajemen Pelabuhan;3. Perlindungan LH;

4. Pendidikan;

5. Kesenian dan Kebudayaan;6. IPTEK; 7. Pengembangan Dunia Usaha.

1. Pengembangan Pelabuhan;

2. Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi;

3. Pendidikan, Kebudayaan, 4. Pemuda dan Olah Raga;5. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota;

6. Transportasi dan Pariwisata; 7. Peningkatan SDM, IPTEK;

1. Ekonomi dan Perdagangan;

2. Industri;

3. Pariwisata; 4. Pendidikan;

1. Promosi Perdagangan;

2. Promosi Investasi; 3. Promosi Industri; 4. Promosi Pariwisata;

5. Promosi Kebudayaan. 1. Pertukaran Tata Cara Manajemen

Perkotaan;

2. Promosi Usaha; 3. Perdagangan dan Pariwisata; 4. Kebudayaan, Kesenian, dan Pendidikan;

5. Pemuda dan Olah Raga.1. Ekonomi;

2. Perdagangan; 3. IPTEK;

4. Pendidikan, Olahraga dan Kebudayaan;

5. Kesehatan.1. Ekonomi, Industri dan Perdagangan;

2. Pendidikan dan IPTEK;

3. Transportasi; 4. Kesehatan;

5. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata.139 Kitakyushu (Jepang) luar negeri tahun 2012

diperpanjang tahun 2016- 2019

MoU Sister City tahun 2012 1. Bidang-bidang lingkungan termasuk:

a. Masyarakat Rendah Karbon;b. Daur Ulang Sumber Daya;

c. Peningkatan Kapasitas pejabat masing- masing kota;

ya 1. Tersusunnya rencana kerjasama dalam

bidang pengelolaan air dan penanggulangan demam berdarah

2. Pertukaran informasi terkait rencana pengelolaan air serta uji efikasi

penanggulangan demam berdarah di kota

tidak - -

136

137

138

132

133

134

135

MoU Sister City tahun 2005

luar negeri tahun 2006 s/d sekarang MoU Sister City tahun 2006

luar negeri tahun 2010

diperpanjang

tahun 2016- 2021

MoU Sister City tahun 2010

tidak

ya

ya




-

-

ya 2017

ya

tidak -

Varna (Bulgaria) ya 2017

Busan (Korea)

2017Kochi (Jepang)

Monterrey (Mexico)

Guangzhou (Tiongkok)

tidak -

ya 2017

-

1. Meningkatnya interaksi masyarakat dalam

bidang kebudayaan

2. Terlaksananya promosi potensi pariwisata dan kebudayaan Kota Surabaya dan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan

wisatawan dari Kota Guangzhou

Peningkatan wawasan aparatur Pemkot

Surabaya terkait peluang perluasan pemasaran produk UKM Surabaya di Kota

Xiamen

-

Xiamen (Tiongkok) ya 2017


luar negeri tahun 2005 s/d sekarang

1. Meningkatnya wawasan aparatur Pemkot

Surabaya terkait manajemen pemerintahan

di Kota Kochi2. Meningkatkan interaksi diantara

Seattle (Amerika Serikat) -

1. Meningkatkan hubungan kerjasama dan

memberikan arah terhadap pelaksanaan kerjasama sehingga dapat bermanfaat bagi

kedua kota2. Memperkenalkan sistem pendidikan dan kebudayaan di Kota Surabaya kepada

delegasi pendidikan Koa Busan;

3. Meningkatkan pengetahuan anggota delegasi pendidikan Kota Surabaya terkait

tidak

ya

ya

tidak

NoRencana Mitra Kerjasama

Jenis

kerjasama

Tahapan penyusunan

kerjasama

Nomor perjanjian

kerjasamaMasa berlaku kerjasama Terealisasi

Tindak lanjut

kerjasamaManfaat kerjasama

1 Pemerintah Kota Medan dalam negeri ditandatangani (NKB) 415.4/3543/436.2.3/2017 31 Mei 2017 - 31 Mei 2018 ya a. proses

pembahasan dan

penyusunan

Perjanjian Kerjasama

di bidang

perdagangan

b. proses penggalian

data potensi- potensi

perdagangan yang

bisa dikerjasamakan

oleh kedua kota

mendukung

ketercapaian misi

Kota Surabaya

sebagai city hub

perdagangan

2 Pemerintah Kota Banjarmasin dalam negeri ditandatangani (NKB) 415.4/3553/436.2.3/2017 31 Mei 2017 - 31 Mei 2018 ya partisipasi Pemkot

Banjarmasin pada

event Surabaya Great

Expo tahun 2017

tersedianya sarana

promosi produk-

produk UKM kedua

kota

3 PT. Citilink Indonesia pihak ketiga ditandatangani (NKB) 415.4/9806/436.2.3/2017 14 September 2017 -

14 September 2018

ya penandatanganan

Perjanjian Kerjasama

(PKS Nomor:

415.4/9807/436.2.3/2

017 tentang

Pemanfaatan dan

Pemberdayaan

Potensi Daerah

Binaan Pemerintah

Kota Surabaya)

a. Tersedianya sarana

Penjualan produk

UMKM binaan

Pemkot Surabaya

pada maskapai

penerbangan Citilink

sebagai bagian dari

sales on board;

b. Tersedianya

dukungan promosi

dan pemasaran (joint

promotion) dalam

acara dan kegiatan

yang diselenggarakan

dan/ atau yang

didukung para pihak

4 PT. Agranet Multicitra Siberkom pihak ketiga ditandatangani (NKB) 415.4/11193/436.2.3/2017 10 November 2017 - 10

November 2018tidak - -

No Nama Mitra Realisasi Target Capaian

1 Pemprov Bengkulu ya

2 Pemprov Papua ya

3 Pemprov Papua Barat ya

4 Pemprov Sumatera Barat ya

5 Pemprov Sumatera Utara ya

6 Pemprov Sulawesi Tengah ya

7 Pemkab Aceh Besar tidak

8 Pemkab Agam ya

9 Pemkab Asahan tidak

10 Pemkab Bengkulu Tengah ya

11 Pemkab Bengkulu Utara ya

12 Pemkab Blitar tidak

13 Pemkab Bogor ya

14 Pemkab Bojonegoro ya

15 Pemkab Deli Serdang tidak

16 Pemkab Donggala ya

17 Pemkab Grobogan ya

18 Pemkab Hulu Sungai Tengah tidak

19 Pemkab Humbang Hasundutan ya

20 Pemkab Indragiri Hilir tidak

21 Pemkab Indragiri Hulu tidak

22 Pemkab Kampar tidak

23 Pemkab Karo tidak

24 Pemkab Kepahiang ya

25 Pemkab Kepulauan Mentawai ya

26 Pemkab Kotabaru ya

27 Pemkab Labuhanbatu tidak

28 Pemkab Lamandau tidak

29 Pemkab Lima Puluh Kota ya

30 Pemkab Lombok Utara tidak

31 Pemkab Manokwari tidak

32 Pemkab Morowali ya

33 Pemkab Morowali Utara tidak

34 Pemkab Ngada ya

35 Pemkab Ngawi tidak

36 Pemkab Padang Pariaman tidak

37 Pemkab Pasaman ya

38 Pemkab Pasaman Barat tidak

39 Pemkab Pati tidak

40 Pemkab Pesisir Selatan tidak

41 Pemkab Pidie ya

42 Pemkab Ponorogo ya

43 Pemkab Pulau Morotai ya

44 Pemkab Raja Ampat ya

45 Pemkab Rejang Lebong ya

46 Pemkab Rembang ya

47 Pemkab Seluma ya

48 Pemkab Serdang Begadai ya

49 Pemkab Sidoarjo ya

50 Pemkab Sigi ya

51 Pemkab Solok ya

82.00% 108/131 x 100% =

82,44%

Realisasi Kerjasama Dalam Negeri yang Bermanfaat Tahun 2017

52 Pemkab Solok Selatan ya

53 Pemkab Sumba Timur ya

54 Pemkab Tanah Datar ya

55 Pemkab Tapanuli Selatan ya

56 Pemkab Tapanuli Utara ya

57 Pemkab Tegal ya

58 Pemkab Toba Samosir ya

59 Pemkab Toju Una-Una ya

60 Pemkot Banda Aceh ya

61 Pemkot Banjarbaru ya

62 Pemkot Batam ya

63 Pemkot Bengkulu tidak

64 Pemkot Binjai ya

65 Pemkot Bukittinggi ya

66 Pemkot Jayapura ya

67 Pemkot Mojokerto ya

68 Pemkot Padang ya

69 Pemkot Padang Panjang ya

70 Pemkot Pariaman ya

71 Pemkot Payakumbuh ya

72 Pemkot Pekanbaru ya

73 Pemkot Pematangsiantar ya

74 Pemkot Samarinda ya

75 Pemkot Sibolga ya

76 Pemkot Singkawang ya

77 Pemkot Solok ya

78 Pemkot Sorong tidak

79 Pemkot Tanjung Balai ya

80 Pemkot Tomohon ya

81 Pemkot Tual ya

82 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ya

83 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ya

84 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya

85 Pemerintah Kabupaten Temanggung ya

86 Pemerintah Kabupaten Lamongan ya

87 Pemerintah Kota Batu ya

88 Pemerintah Kabupaten Trenggalek ya

89 Pemerintah Kabupaten Bone ya

90 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ya

91 PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia ya

92 PT. Garuda Indonesia (Persero)Tbk ya

93 Universitas Brawijaya ya

94 Universitas Gajah Mada ya

95 Universitas Airlangga ya

96 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ya

97 Universitas Indonesia tidak

98 Institut Teknologi Bandung tidak

99 Kepolisian Daerah Jawa Timur ya

100 Universitas Negeri Surabaya ya

101 Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya ya

102 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII ya

103 Institut Teknologi Sepuluh Nopember ya

104 Dewan Pengurus Daerah Persatuan Realestat Indonesia Jawa Timur ya

105 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) ya

82.00% 108/131 x 100% =

82,44%

106 Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian

Komunikasi Dan Informatika ya

107 Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan/ PT. Kereta

Api Indonesia (Persero) ya

108 PT. Bumi Serpong Damai, Tbk. ya

109 PT. Ciputra Surabaya Padang Golf ya

110 PT. Ciputra Surya, Tbk ya

111 PT. Citra Bahagia Elok ya

112 PT. Galaxy Citraperdana ya

113 PT. Mitrakarya Multiguna ya

114 PT. Subur Hijau Jayamakmur ya

115 PT. Taman Citra Suryahijau ya

116 PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. ya

117 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ya

118 PT Pelindo Daya Sejahtera ya

119 PT. Telekomunikasi Selular dan Badan Pengembangan dan Pengelolaan

Usaha (BPPU) Institut Sepuluh Nopember (ITS) ya

120 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ya

121 BPJS Kesehatan Surabaya ya

122 Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ya

123 Badan Pusat Statistik Kota Surabaya ya

124 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya ya

125 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa

Timur ya

126 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ya

127 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ya

128 PT. Ciputra Development, Tbk ya

129 Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Jawa Timur I, Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota

Surabaya dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya ya

130 Politeknik Penerbangan Surabaya, PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia

dan PT. Dutagaruda Piranti Prima

ya

131 PT. Pembangkitan Jawa Bali dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

ya

82.00% 108/131 x 100% =

82,44%

No Nama Mitra Realisasi Target Capaian

1 Seattle tidak

2 Busan ya

3 Kochi ya

4 Monterey tidak

5 Guangzhou ya

6 Xiamen ya

7 Varna tidak

8 Kitakyushu ya

62.00% 5/8 x 100% = 62,5 %

Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang Bermanfaat Tahun 2017

No Bidang Kerjasama Realisasi Target Capaian

1 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui

penerapan e-Government.

ya

2 Perdagangan dan perindustrian tidak

3 Kebudayaan dan pariwisata tidak

4

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan

dan Perikanan

tidak

5 Kesehatan tidak

6 Perizinan ya

7 Pengelolaan keuangan daerah ya

8 Reformasi birokrasi tidak

9 Ekonomi dan investasi tidak

10 Infrastruktur tidak

11 Lingkungan hidup tidak

12 Manajemen Perkotaan ya

13 Penanganan Trafficking Perempuan dan Anak ya

14 Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat ya

15 Kebersihan dan pertamanan tidak

16 Sumber daya manusia dan Tenaga Kerja tidak

17 Pendidikan dan pelatihan tidak

18 Sosial tidak

19 Kepegawaian ya

20

Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia di

Bidang Perawatan Pesawat Terbang

ya

21 Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan Udara dan

Pengembangan Potensi Kota Surabaya

ya

22

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya

23 Asistensi dan pendampingan dalam kegiatan penyusunan

kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ya

24 Hukum ya

25 Farmasi ya

26 Kepemudaan dan Olahraga tidak

27 Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya

yang mendukung kinerja Pemkot Surabaya

ya

28 Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ya

29 Teknologi Tepat Guna; tidak

30 Kependudukan ya

31 Boga dan Busana; ya

32 Pengembangan Wilayah; tidak

33 Kehidupan Beragama; ya34 Pendidikan Agama ya

35 Penanggulangan Narkoba; ya

42,80% 43/58 x 100% =

74.14%

Realisasi Bidang- Bidang Kerjasama Dalam Negeri Tahun 2017

36

Pembangunan Konstruksi Jl. Underpass Bundaran Satelit

Surabaya (Jl. Mayjend Sungkono- Jl. HR.Muhammad)

ya

37 Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah Di Kawasan PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero)

ya

38

Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat di

Kota Surabaya

ya

39 Reaktivasi Jalur Kereta Api dalam Kota Surabaya ya

40

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas

Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat

ya

41 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Lakarsantri ya

42

Beasiswa Pendidikan/ Pelatihan bagi Warga Kota Surabaya

yang Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu

ya

43 Beasiswa Program Pendidikan Diploma bagi Warga Kota

Surabaya yang Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang

Menempuh Pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh

Nopember

ya

44

Pemanfaatan Alat Test Bench Meter Air beserta Fasilitas

Penunjang lainnya milik PDAM Surya Sembada Kota

Surabaya untuk Pelayanan Tera/ Tera Ulang Meter Air di

Kota Surabaya

ya

45 Pemanfaatan Akses Data Kependudukan di Surabaya ya

46

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya oleh PT. Pelindo

Daya Sejahtera

ya

47 Pengembangan, Pembuatan, Penyerahan dan Pengoperasian

1 (satu) buah Perahu Wisata beserta kelengkapannya sesuai

dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah disetujui

para pihak

ya

48 Penyelarasan aplikasi Pcare dengan aplikasi E-health ya

49 Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi

Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya

ya

50

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Miskin yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Surabaya

ya

51 Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan ya

52

Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

ya

53 Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah ya

54

Pemanfaatan bersama Data Pertanahan dan Perpajakan

Daerah

ya

42,80% 43/58 x 100% =

74.14%

55 Pembangunan lapangan sepak bola beserta fasilitas

pendukungnya (tribun satu sisi dan area parkir) oleh PT

Ciputra Development, Tbk di atas tanah asset Pemerintah

Kota Surabaya, sesuai dengan perencanaan yang disusun PT

Ciputra Development, Tbk dan disetujui Pemerintah Kota

Surabaya melalui Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota

Surabaya.

ya

56

Pelayanan terpadu berupa Mal Pelayanan Publik oleh para

pihak di Gedung Tunjungan Center, Jalan Tunjungan nomor 1-

3 Surabaya

ya

57 Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Aircraft

Technical Assistant

ya

58

Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Teknologi

Ramah Lingkungan di Kota Surabaya

ya

42,80% 43/58 x 100% =

74.14%

No Bidang Kerjasama Realisasi Target Capaian

1 Manajemen Perkotaan tidak

2 Manajemen Pelabuhan tidak

3 Lingkungan Hidup ya

4 Pendidikan ya

5 Kebudayaan/ Kesenian

dan Pariwisata

ya

6 IPTEK ya

7 Ekonomi (termasuk

pengembangan dunia

usaha dan investasi)

ya

8 Perdagangan ya

9 Pemuda dan Olahraga tidak

10 Transportasi tidak

11 Peningkatan SDM ya

12 Industri tidak

13 Kesehatan tidak

7/13 x 100% =

53.85%

33.33%

Realisasi Bidang- Bidang Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017

No Kode Kegiatan Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp) Capaian

1 2.1.2.01.02.0029 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis 78.859.950 75.326.953 95,52%

2 2.1.2.03.07.0001 Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri 549.308.710 422.477.136 76,91%

3 2.1.2.03.07.0002 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan 774.802.314 542.810.770 70,06%

4 2.1.2.03.07.0003 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan 1.409.566.778 990.529.589 70,27%

5 2.1.2.03.07.0004 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri 7.986.382.830 6.534.397.702 81,82%

6 2.1.2.03.07.0005 Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah 151.065.434 148.181.241 98,09%

7 2.1.2.03.07.0006 Penyusunan road map kerjasama daerah 137.706.675 134.243.682 97,49%

8 2.1.2.03.08.0001 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan 316.855.200 216.226.592 68,24%

9 2.2.2.02.01.0012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah 963.865.521 860.521.325 89,28%

10 2.2.2.02.02.0012 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 115.307.940 95.102.927 82,48%

12.483.721.352 10.019.817.917 80,26%Jumlah

REKAPITULASI CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN

BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA TAHUN 2017

Realisasi

(Rp)

TAHUN 2017 - organisasi.surabaya.go.id fileKerjasama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan

Documents