Pendiri: Laspen Sianturi Bernike Miranda Pardede Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede On Line http://www.issuu.com/ rakyatbicaranews EDISI 5 | TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010 HARGA RP. 10.000,- Bersambung ke hal 5... Bersambung ke hal 11... Bersambung ke hal 11... Jakarta, Kantor Berita RBN. Selaku pelayan kemanusian serta pelaku ekonomi yang juga harus membuat keseimbangan bisnis dan pelayan kemanusiaan, seyogianya sebuah rumah sakit setelah melakukan pengobatan kepada pasien seharusnya mendapatkan keuntungan perusahaan supaya keseimbangan secara ekonomi dapat tercapai dan karyawannya juga dapat digaji dengan baik, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dari sisi karyawan rumah sakit. Tetapi dari sisi pasien yang berobat ke rumah sakit juga memiliki harapan dapat sembuh dari penyakitnya, walaupun harus membayar mahal ke rumah sakit, sesuai dengan konsekuensinya ant- ara pihak pertama selaku rumah sakit dan pihak kedua selaku pasien yang berobat ke rumah sakit, yang masing masing memiliki hak dan kewajiban secara sendiri sendiri ataupun secara bersama sama. Namun demikian, kisah dibalik kisah mantan pasien di Rumah Sakit (RS) Aminah diragukan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Pasaln- ya, setelah berobat ke RS Aminah bukannya pen- yakitnya sembuh, melainkan pasiennya berakhir dengan kematian. Kematian adalah suratan tan- gan yang tidak dapat ditolak kalau sudah ajalnya. Apa pasien tersebut meninggal dunia disebab- kan terindikasi malpraktek sehingga menjadi ajal- nya sangat dipertanyakan. Dalam hal ini Kemen- terian Kesehatan perlu turun tangan untuk laku- kan pengkajian dan penelitian keberadaan RS Aminah. Apa kelayakan RS Aminah masih layak tetap menjalankan operasional selaku rumah sak- it yang melayani kesehatan masyarakat sebagai rumah sakit swasta. Perijinannya perlu dikaji, dite- laah serta diteliti karena terindikasi kurang profe- sional. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, RS Aminah disinyalir melakukan malpraktek dan kualitas dokternya juga kurang manusiawi serta kurang profesional. Seperti penuturan salah seorang keluarga man- tan pasien RS Aminah yang tidak bersedia nama- nya ditulis dalam pemberitaan, dan mantan pasien tersebut telah dijemput dari dunia fana ini pada Minggu (31/10) di Pesanggrahan Jakarta Selatan. Sumber adalah salah seorang rakyat kecil war- ga Pesanggrahan yang tidak bersedia namanya diekspose di Jakarta Minggu lalu, mengatakan, Bagaimana tanggung jawab moral RS Aminah ter- hadap almahumah putri saya? Sudah senang ya….? Malangnya nasibku berobat ke RS Ami- nah, tandasnya. Pada pemberitaan sebelumnya, berawal dari berobat ke RS Aminah, ibu mantan pasien menu- turkan isi hatinya, “Sangat terpukul perasaan ini Terkait Tanah Kuningan Barat Joyo Winoto Diduga “Terima Upeti” Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat negara yang menjabat di bawah jaja- ran Presiden selaku eksekutif harus menjaga nama baik Presiden RI SBY. Namun hal tersebut terindikasi bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Joyo Winoto,PhD karena sebagai pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, yang seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang nega- “Momentum Pers” Untuk Efisiensi Sirkulasi KB RBN dengan Prinsip Transformator Ditulis: Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News,Laspen Sianturi Secara mendasar prinsip ekonomi murni adalah modal sekecil kecilnya namun dapat menghasilkan untung sebesar besarnya. Apalagi dengan efisiensi maksimal atau dapat mencapai angka 75 persen sampai dengan 95 persen. Aplikasi momentum pers dalam manajemen perusahaan pers sangat diperlukan, yaitu supaya perusahaan pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi serta menjalankan fungsinya sebagai perusahaan yang menerbitkan produk pers, khususnya perusahaan pers media cetak, baik cetak kertas maupun cetak online. Dalam hal sirkulasi koran dengan pengiriman titipan kilat (tiki) ke daerah di wilayah Indonesia, ongkos pengiriman koran sangat besar costnya. Contohnya ke Irian Jaya dapat mencapai 30 ribu sampai 48 ribu perkoran. Bertujuan perusahaan pers dapat berjalan lancar, harus dapat diciptakan keseimbangan dinamis antara hasil penjualan oplah koran di atas titik balik modal (Break Event Point=BEP), baru perusahaan pers memasuki tahap akan mendapat untung. Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pendiri:Laspen SianturiBernike Miranda PardedePemimpin Umum/PemimpinRedaksi: Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede
On Line http://www.issuu.com/ rakyatbicaranewsEDISI 5 | TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010 HARGA RP. 10.000,-
Bersambung ke hal 5...
Bersambung ke hal 11...Bersambung ke hal 11...
Jakarta, Kantor Berita RBN.Selaku pelayan kemanusian sertapelaku ekonomi yang juga harusmembuat keseimbangan bisnis danpelayan kemanusiaan, seyogianyasebuah rumah sakit setelah melakukanpengobatan kepada pasienseharusnya mendapatkan keuntunganperusahaan supaya keseimbangansecara ekonomi dapat tercapai dankaryawannya juga dapat digaji denganbaik, demi terwujudnya masyarakatadil dan makmur dari sisi karyawanrumah sakit.
Tetapi dari sisi pasien yang berobat ke rumahsakit juga memiliki harapan dapat sembuh daripenyakitnya, walaupun harus membayar mahal ke
rumah sakit, sesuai dengan konsekuensinya ant-ara pihak pertama selaku rumah sakit dan pihakkedua selaku pasien yang berobat ke rumah sakit,yang masing masing memiliki hak dan kewajibansecara sendiri sendiri ataupun secara bersamasama.
Namun demikian, kisah dibalik kisah mantanpasien di Rumah Sakit (RS) Aminah diragukankualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Pasaln-ya, setelah berobat ke RS Aminah bukannya pen-yakitnya sembuh, melainkan pasiennya berakhirdengan kematian. Kematian adalah suratan tan-gan yang tidak dapat ditolak kalau sudah ajalnya.
Apa pasien tersebut meninggal dunia disebab-kan terindikasi malpraktek sehingga menjadi ajal-nya sangat dipertanyakan. Dalam hal ini Kemen-terian Kesehatan perlu turun tangan untuk laku-kan pengkajian dan penelitian keberadaan RSAminah. Apa kelayakan RS Aminah masih layaktetap menjalankan operasional selaku rumah sak-it yang melayani kesehatan masyarakat sebagairumah sakit swasta. Perijinannya perlu dikaji, dite-
laah serta diteliti karena terindikasi kurang profe-sional.
Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN,RS Aminah disinyalir melakukan malpraktek dankualitas dokternya juga kurang manusiawi sertakurang profesional.
Seperti penuturan salah seorang keluarga man-tan pasien RS Aminah yang tidak bersedia nama-nya ditulis dalam pemberitaan, dan mantan pasientersebut telah dijemput dari dunia fana ini padaMinggu (31/10) di Pesanggrahan Jakarta Selatan.
Sumber adalah salah seorang rakyat kecil war-ga Pesanggrahan yang tidak bersedia namanyadiekspose di Jakarta Minggu lalu, mengatakan,Bagaimana tanggung jawab moral RS Aminah ter-hadap almahumah putri saya? Sudah senangya….? Malangnya nasibku berobat ke RS Ami-nah, tandasnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, berawal dariberobat ke RS Aminah, ibu mantan pasien menu-turkan isi hatinya, “Sangat terpukul perasaan ini
Terkait Tanah Kuningan BaratJoyo Winoto Diduga“Terima Upeti”Jakarta, Kantor Berita RBN
Selaku pejabat negara yang menjabat di bawah jaja-ran Presiden selaku eksekutif harus menjaga nama baikPresiden RI SBY.
Namun hal tersebut terindikasi bertentangan dengankebijakan yang dilakukan Kepala Badan PertanahanNasional (BPN RI), Joyo Winoto,PhD karena sebagaipejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empatpilar bangsa, yang seyogianya harus menjaga kekayaannegara dari oknum oknum yang menggerogoti uang nega-
“Momentum Pers” Untuk EfisiensiSirkulasi KB RBN denganPrinsip Transformator
Secara mendasar prinsipekonomi murni adalah modalsekeci l kecilnya namun dapatmenghasilkan untung sebesarbesarnya. Apalagi dengan efisiensimaksimal atau dapat mencapaiangka 75 persen sampai dengan 95persen.
Aplikasi momentum pers dalam manajemen perusahaan perssangat diperlukan, yaitu supaya perusahaan pers dapatberfungsi sebagai lembaga ekonomi serta menjalankanfungsinya sebagai perusahaan yang menerbitkan produk pers,khususnya perusahaan pers media cetak, baik cetak kertasmaupun cetak online.
Dalam hal sirkulasi koran dengan pengiriman titipan kilat(tiki) ke daerah di wilayah Indonesia, ongkos pengiriman koransangat besar costnya. Contohnya ke Irian Jaya dapat mencapai30 ribu sampai 48 ribu perkoran.
Bertujuan perusahaan pers dapat berjalan lancar, harusdapat diciptakan keseimbangan dinamis antara hasil penjualanoplah koran di atas titik balik modal (Break Event Point=BEP),baru perusahaan pers memasuki tahap akan mendapat untung.
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM1
2Iklan Rakyat (Gratis)EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOTTANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIROBOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. NurBIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN :Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto,Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.:Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. CiledugRaya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703,94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: [email protected]
DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPIDENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAMBOKS REDAKSI.
Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu
NPWP:31.234.970.7-013.000
PENDIRI:Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.
KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:
REDAKTUR :Albert Siregar, Jeffry Sinurat,Umar Syekh, Joko Sutrisno
STAF REDAKSI :Rapolo Turnip, Heri Ekaputra,
Bernhard Silaban, S.Pd, KaliardiSidabutar, SH, Romario B,
Monang S, Kokoy Komaruddin(Acong), Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Jeffry Sinurat, Ujang,
Eko Budiono, Sudrajat, Sudarto,Sahat Sinaga.
1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-
1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-
Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan danharga belum termasuk PPN.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian Iklan
Telp (021) 98856922, 7365703, 94705665
DAFTAR HARGA IKLAN
Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu
SELAMATHARI
PAHLAWAN
Sudin PU Tata AirKota Administrasi Jakarta Barat
Mengucapkan:
10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan
Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Ir. Heriyanto, SHKasudin
SELAMATHARI
PAHLAWAN
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM2
3Iklan Rakyat (Gratis)EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Suku Dinas PerhubunganKota Administrasi Jakarta Selatan
Mengucapkan:
Teddy L. Sutisna, SE, MMKasudin
SELAMATHARI
PAHLAWAN10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan
Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
SELAMATHARI
PAHLAWAN
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM3
4Serba SerbiEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
LELANG LELANG
Kepada Yth.:KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA IIIDI-J A K A R T A
DAFTAR PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK100 WP PENUNGGAK TERBESARBULAN : MEI TAHUN 2006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAKJAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
1. INTI DUFREE PROMOSINDO 01.341.887.6-012.000 27,756,377,63227,756,377,632 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 60
NO NAMA DAN ALAMAT Jenis Pajak Thn Tunggakan TINDAKAN PENAGIHAN Sisa TunggakanURUT WAJIB PAJAK N P W P NOMOR KOHIR Pajak Aw al Bulan TEGORAN PAKSA SPMP PENG. PELAKS. Akhir Bulan
Mantan Dirjen Pajak Terindikasi “Korupsi”
SeharusnyaBertanggungJawabJakarta, Kantor Berita RBNMantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo danDarmin Nasution terindikasi ikut serta dalammelindungi mafia pajak dan seharusnyabertanggung jawab atas indikasi kebobrokanperpajakan Bumi Pertiwi Indonesia.
Dalam hal ini, PresidenRepublik Indonesia SusiloBambang Yudhoyono (SBY)diharapkan tindak tegas man-tan Dirjen Pajak terindikasi ter-libat korupsi dan diduga melin-dungi koruptor pajak sertamafia pajak, demi terwujudn-ya penagihan pajak yang se-suai dengan aturan perpaja-kan.
Upaya pembenahan eksk-lusif oleh Presiden RI, SBYbaru-baru ini pada sektor pa-jak, sehingga pengemplangpajak dan penunggak pajak dit-indak tegas sesuai denganUndang-undang pajak yangberlaku, merupakan kebijakanyang sangat bijak dan meru-pakan prestasi luar biasa.
Hal itu terbukti dengan ter-bongkarnya mafia perpajakan,Gayus Tambunan beserta kro-ni-kroninya dan sebagian pel-aku sudah divonis di Penga-dilan Jakarta Selatan belumlama ini.
Rupa-rupanya, SBYakhirnya menyadari, bahwasektor perpajakan Bumi Per-tiwi Indonesia harus segeradibenahi, demi terwujudnyamasyarakyat adil dan makmur,karena sektor pajak adalahsumber pendapatan negarayang paling besar, sehinggasumber keuangan ini perlu di-awasi dan dijaga dengan be-nar, agar lumbung keuangannegara tersebut aman terken-dali dari “tikus pengerat uangnegara”
Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBNyang enggan namanya diek-pos di Jakarta Minggu lalu.
Namun demikian , apa“perselingkuhan pajak” yangterjadi di negeri kita ini hanyaitu saja. Dalam hal ini, peny-idikan pajak perlu pengemban-gan secara meluas. Apa peja-bat dirjen pajak yang menja-bat saat “perselingkungan pa-jak” terjadi, pejabat DirjenPajak saat kejadian tidak ikutbertanggung jawab. Atau man-tan Dirjen Pajak Hadi Poer-nomo dan Darmin Nasutionterindikasi meninggalkan“borok warisan”, yang perlupenelitian, penyelidikan sam-pai penyidikan, apa ada hartakekayaan mantan Dirjen Pa-jak Hadi Poernomo danDarmin Nasution yang ter-indikasi berasal dari persel-ingkungan pajak dengan nega-ra.
Dalam hal ini penyelidikanbersinergis antara KomisiPemberantasan Korupsi(KPK), Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI, Kejak-saan Agung (Kejagung) RIbeserta Mabes Polri, sangatmenentukan demi terciptanya
pembasmian mafia pajak dankroni kroninya.
Tetapi dalam hal pembas-mian mafia pajak untuk kelaskecil ke bawah sebagiansudah diadili dan divonis. Un-tuk kelas besar dan kroni kro-ninya masih membutuhkankerja keras dan berpikir kerasyang tentunya juga membutu-hkan tenaga dan energi yangbesar terhadap penyelidikan-nya.
Apalagi bila akan melaku-kan penyelidikan indikasi ko-rupsi atau gartifikasi terkaitdengan indikasi borok warisanmantan Dirjen Pajak, yaituHadi Poernomo yangsekarang menjabat KetuaBPK RI dan Darmin Nasu-tion yang saat ini menjabatorang nomor satu di Bank In-donesia (BI).
Bila diulas kembali tahun2006 silam, ketika Ketua BPKRI saat itu, Anwar Nasutiondan sewaktu Dirjen pajak/Ditjen Pajak diaudit oleh BPKRI, Anwar Nasution menemu-kan kebuntuan pada saat au-dit dengan Pasal 16 Tahun2000.
“Memang.... hal yang san-gat sulit bila dilakukan penye-lidikan oleh penyidik terkait,apakah kedua Dirjen Pajakterindikasi terlibat juga denganmafia pajak. Tapi, demi ter-ciptanya pembenahan bangsaterkait perpajakan, hal inimerupakan tantangan nasion-al yang seharusnya dapat di-tuntaskan oleh penyidikan ber-sinergis antara KPK, BPK,Kejagung RI dan Mabes Pol-ri. Namun bila dilaksanakansecara bersinergis dan secarabersama sama, sektor perpa-jakan yang menjadi lumbungnegara dapat terselamatkan,apalagi bila didukung denganketegasan Presiden RI” lirih-nya.
Dengan lugas sumber jugamemaparkan, “Kalau perpa-jakan negeri ini dikelola den-gan sebenar-benarnya olehditjen pajak, serta dipimpin se-orang dirjen pajak yang mem-punyai rasa nasionalisme ting-gi, dan memiliki rasa cintatanah air, karena negeri inijuga diwariskan kepada anakcucu maupun cicitnya, sayayakin, krisis ekonomi tidakakan pernah terjadi lagi sep-erti masa lalu”
“Hidup pahlawan pajakPresiden SBY........., Basmipengemplang pajak, TagihPenunggak Pajak, Bersihkanpetugas pajak yang korupsi.Masa depan bangsa ini bera-da di tangan Anda........PakPresiden. Hidup Presiden pil-ihan rakyat. Lanjutkan per-juangan dan pembenahan
bangsa. Sukses selalu bersa-mamu, Presiden kami, Pres-iden pilihan rakyat” tandasn-ya mengakhiri pembicaraan.
Di lain sisi, sumber Kan-tor Berita RBN lainnya tapijuga tidak bersedia identitas-nya dibawa dalam pember-itaan, mengatakan, “Marilahkita kaji dengan pemikiranyang dalam, kemudian evalu-asi 10 s/d 20 tahun terakhir,“in put” dan “out put” pajaksecara global. Titik posisi nya-ta, efisiensi penagihan pajakyang terealisasi saat ini padaangka berapa persen?
Pada tahun berapa sampaitahun berapa Darmin Nasu-tion menjabat Dirjen Pajak?Pajak yang diduga ber-masalah saat ini, tahun pa-jaknya tahun berapa? Apakendala yang d ihadapipenagih/penyidik pajak dalammenagih tunggakan pajak, se-hingga pajak yang masuk kekas negara belum maksimal?Apakah peran pengadilan pa-jak belum maksimal dalammenyelesaikan perkara pajak?Ataukah Undang-undang per-pajakan masih kurang sem-purna? Hasil dari pengkajiantersebut mungkin dapat men-jadi jawaban atau sebagaimasukan yang baik untukpembelajaran ke masa datangdan masa depan” ujarnya.
Lebih jauh sumber jugamengatakan, “Dalam halmenyelesaikan delik perpaja-kan, apakah ada terjadi atautidak, indikasi tindak pidanakorupsi, Mabes Polri dimintauntuk penyelidikan terhadapindikasi korupsi, sewaktuDarmin Nasution menjabatDir jen Pajak. Apakah“Penagihan Paksa” dan“Pelelangan” sudah dilaksan-akan sesuai dengan aturannyadan sudah maksimal saatDarmin menjabat Dirjen Pa-jak. Hal tersebut perlu penye-lidikan sampai penyidikan”tandasnya.
Sewaktu hal tersebut dite-lusuri insan pers, dengan men-girimkan surat konfirmasi keKepala KPP Kebayoran BaruSatu dengan tembusan suratke Dirjen Pajak, Tahun 2007silam, disebabkan adanya te-muan “data” penunggak pa-jak yang perlu dikonfirmasi,Darmin Nasution selakuDirjen Pajak saat itu, meno-lak memberikan konfirmasitentang penunggak pajak,demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun2000.
Dalam isi suratnya No. S-1894/PJ.02/2007, DarminNasution ketika itu, menga-takan, “Sesuai dengan pasal34 ayat satu tentang ketentu-an umum dan tata cara per-pajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Un-dang-undang No 16 tahun2000, diatur bahwa setiap pe-jabat dilarang memberitahu-kan kepada pihak lain segalasesuatu yang diketahui ataudiberitahukan kepadanya olehwajib pajak dalam rangka ja-batan atau pekerjaannya un-tuk menjalankan ketentuan
Bersambung ke hal 11...
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM4
5Liputan KhususEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Prinsip dasar momentum Persadalah menentukan tit ikseimbang dan kemudianmenentukan pergeseran hargamenuju titik untung secara cepatataupun lambat tetapi harus pastidengan perencanaan yangsudah matang. Realisasidisesuaikan dengan progresyang sudah direncanakandengan target serta disesuaikankepada titik keseimbangan.
Tit ik seimbang denganmasing masing pihak bisaberbeda dan bisa sama.Tergantung situasi , kondisi,to leransi, pandangan danjangkauan. Hal itu tergantungdengan visi misi perusahaan persdan keredaksiannya yangmengacu kepada Kode Et ikJurnalistik (KEJ), Undang-Undang Pers No 40/1999 danStandar Kompetensi Wartawan(SKW).
Adapun Kantor Beri ta
Rakyat Bicara News (KB RBN)adalah wadah penampungaspirasi masyarakat yang inginmenyampaikan buah pikiran,gagasan dan informasi atau me-dia penyambung lidah rakyatapabila ada yang maudisampaikan kepada publ ik.Namun tulisan harus memenuhisyarat dan atu ran penulisansesuai dengan unsu r yangdimaksud di dalam KEJ, UU PersNo 40/1999 dan SKW.
KB RBN menyebarluaskangagasan dan informasi kepadamasyarakat atau publik denganbeberapa produk pers, yaitu:surat kabar, tabloid dan mediaonline yang dapat diakses bacadi ht tp: //issuu .com/rakyatbicaranews dengan targetpembaca secara umum danpemberitaan dari dan kepadaberbagai lapisan masyarakat,demi terciptanya masyarakat adildan makmur di Bumi Pertiwi In-
donesia tercinta.Dalam mencapai tit ik
seimbang secara ekonomi dansecara perhitungan produksi,biasanya suatu mediamemerlukan waktu dalammencapai kestabilan tit ikseimbang secara perusahaan.
Dalam membuat efisiensitingkat tinggi, Kantor Berita RBNmenggunakan cara si rkulasiproduk media dengan prinsiptransformator, yaitu denganmengirimkan sirkulasi denganpinjam jalur pengiriman duniamaya dan diprin out menjadibenda nyata yaitu tabloib KantorBerita Rakyat Bicara News.Pengirimannya dapat cepat,hemat dan efisiensi t ingkattinggi . Sama dengan prinsipTrafo (Transformator) dalammenjalankan transmisi jarak jauhdan tegangan tinggi dengan carastep up dan step down.
Sirkulasi KB RBN ....Sambungan Hal. 1
Mantan Dirjen PajakTerindikasi “Korupsi” dan Se-harusnya Bertanggung JawabJakarta, Kantor Berita RBNMantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo danDarmin Nasution terindikasi ikut serta dalammelindungi mafia pajak dan seharusnyabertanggung jawab atas indikasi kebobrokanperpajakan Bumi Pertiwi Indonesia.
Dalam hal ini , PresidenRepublik Indonesia Susi loBambang Yudhoyono (SBY)diharapkan tindak tegas mantanDirjen Pajak terindikasi terlibatkorupsi dan diduga melindungikoruptor pajak serta mafia pajak,demi terwujudnya penagihanpajak yang sesuai dengan aturanperpajakan.
Upaya pembenahaneksklusif oleh Presiden RI, SBYbaru-baru ini pada sektor pajak,sehingga pengemplang pajakdan penunggak pajak ditindaktegas sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku,merupakan kebi jakan yangsangat bijak dan merupakanprestasi luar biasa.
Hal itu terbukti denganterbongkarnya mafia perpajakan,Gayus Tambunan beserta kroni-kroninya dan sebagian pelakusudah divonis di PengadilanJakarta Selatan belum lama ini.
Rupa-rupanya, SBY akhirnyamenyadari, bahwa sektorperpajakan Bumi Pertiwi Indone-sia harus segera dibenahi, demiterwujudnya masyarakyat adildan makmur, karena sektor pajakadalah sumber pendapatannegara yang pal ing besar,sehingga sumber keuangan iniperlu diawasi dan dijaga denganbenar, agar lumbung keuangannegara tersebut aman terkendalidari “t ikus pengerat uangnegara”
Hal tersebut disampaikansumber Kantor Berita RBN yangenggan namanya diekpos diJakarta Minggu lalu.
Namun demikian, apa“perselingkuhan pajak” yangterjadi di negeri kita ini hanya itusaja. Dalam hal ini, penyidikanpajak perlu pengembangansecara meluas. Apa pejabat dirjenpajak yang menjabat saat“perselingkungan pajak” terjadi,pejabat Dirjen Pajak saat kejadiantidak ikut bertanggung jawab.Atau mantan Dirjen Pajak HadiPoernomo dan Darmin Nasution
terindikasi meninggalkan “borokwarisan”, yang perlu penelitian,penyelidikan sampai penyidikan,apa ada harta kekayaan mantanDirjen Pajak Hadi Poernomo danDarmin Nasution yangterindikasi berasal dariperselingkungan pajak dengannegara.
Dalam hal ini penyelidikanbersinergis antara KomisiPemberantasan Korupsi (KPK),Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI, Kejaksaan Agung(Kejagung) RI beserta MabesPolri, sangat menentukan demiterciptanya pembasmian mafiapajak dan kroni kroninya.
Tetapi dalam hal pembasmianmafia pajak untuk kelas kecil kebawah sebagian sudah diadilidan divonis. Untuk kelas besardan kroni kroninya masihmembutuhkan kerja keras danberpikir keras yang tentunya jugamembutuhkan tenaga dan energiyang besar terhadappenyelidikannya.
Apalagi bila akan melakukanpenyelidikan indikasi korupsiatau gartifikasi terkait denganindikasi borok warisan mantanDirjen Pajak, yaitu HadiPoernomo yang sekarangmenjabat Ketua BPK RI danDarmin Nasution yang saat inimenjabat orang nomor satu diBank Indonesia (BI).
Bila diulas kembali tahun 2006silam, ketika Ketua BPK RI saatitu, Anwar Nasution dan sewaktuDirjen pajak/Ditjen Pajak diauditoleh BPK RI, Anwar Nasutionmenemukan kebuntuan padasaat audit dengan Pasal 16 Tahun2000.
“Memang.... hal yang sangatsulit bila dilakukan penyelidikanoleh penyidik terkait, apakahkedua Dirjen Pajak terindikasiterlibat juga dengan mafia pajak.Tapi, demi terciptanyapembenahan bangsa terkaitperpajakan, hal ini merupakantantangan nasional yangseharusnya dapat dituntaskan
oleh penyidikan bersinergisantara KPK, BPK, Kejagung RIdan Mabes Polri. Namun biladilaksanakan secara bersinergisdan secara bersama sama, sektorperpajakan yang menjadilumbung negara dapatterselamatkan, apalagi bi ladidukung dengan ketegasanPresiden RI” lirihnya.
Dengan lugas sumber jugamemaparkan, “Kalau perpajakannegeri ini dikelola dengansebenar-benarnya oleh ditjenpajak, serta dipimpin seorangdirjen pajak yang mempunyairasa nasionalisme tinggi, danmemiliki rasa cinta tanah air,karena negeri ini juga diwariskankepada anak cucu maupuncicitnya, saya yakin, krisisekonomi tidak akan pernah terjadilagi seperti masa lalu”
“Hidup pahlawan pajakPresiden SBY...... ..., Basmipengemplang pajak, TagihPenunggak Pajak, Bersihkanpetugas pajak yang ko rupsi.Masa depan bangsa ini beradadi tangan Anda..... ...PakPresiden. Hidup Presiden pilihanrakyat. Lanjutkan perjuangan danpembenahan bangsa. Suksesselalu bersamamu, Presiden kami,Presiden pilihan rakyat”tandasnya mengakhiripembicaraan.
Di lain sisi, sumber KantorBerita RBN lainnya tapi juga tidakbersedia identitasnya dibawadalam pemberitaan, mengatakan,“Marilah ki ta kaji denganpemikiran yang dalam, kemudianevaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir,“in put” dan “out put” pajaksecara global. Titik posisi nyata,
Bersambung ke hal 6...
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM5
6Ucapan SelamatEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
efisiensi penagihan pajak yangterealisasi saat ini pada angkaberapa persen?
Pada tahun berapa sampaitahun berapa Darmin Nasutionmenjabat Dirjen Pajak? Pajakyang diduga bermasalah saat ini,tahun pajaknya tahun berapa?Apa kendala yang dihadapipenagih/penyidik pajak dalammenagih tunggakan pajak,sehingga pajak yang masuk kekas negara belum maksimal?Apakah peran pengadilan pajakbelum maksimal dalammenyelesaikan perkara pajak?Ataukah Undang-undangperpajakan masih kurangsempurna? Hasil dari pengkajiantersebut mungkin dapat menjadijawaban atau sebagai masukanyang baik untuk pembelajaran kemasa datang dan masa depan”ujarnya.
Lebih jauh sumber jugamengatakan, “Dalam halmenyelesaikan delik perpajakan,apakah ada terjadi atau tidak,indikasi tindak pidana korupsi,Mabes Polri diminta untukpenyelidikan terhadap indikasiko rupsi, sewaktu DarminNasution menjabat Dirjen Pajak.Apakah “Penagihan Paksa” dan“Pelelangan” sudahdilaksanakan sesuai denganaturannya dan sudah maksimalsaat Darmin menjabat DirjenPajak. Hal tersebut perlupenyelidikan sampai penyidikan”tandasnya.
Sewaktu hal tersebutditelusuri insan pers, denganmengirimkan surat konfirmasi keKepala KPP Kebayoran BaruSatu dengan tembusan surat keDirjen Pajak, Tahun 2007 silam,disebabkan adanya temuan“data” penunggak pajak yangperlu dikonfirmasi, DarminNasution selaku Dirjen Pajak saatitu, menolak memberikankonfirmasi tentang penunggakpajak, demi menjalankanUndang-undang Pajak Pasal 16Tahun 2000.
Dalam isi suratnya No. S-1894/PJ.02 /2007, DarminNasution ketika itu, mengatakan,“Sesuai dengan pasal 34 ayatsatu tentang ketentuan umumdan tata cara perpajakansebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-undangNo 16 tahun 2000, diatur bahwasetiap pejabat di larang
memberitahukan kepada pihaklain segala sesuatu yangdiketahui atau diberi tahukankepadanya o leh wajib pajakdalam rangka jabatan ataupekerjaannya untuk menjalankanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Adapun suratkonfirmasi dikirimkan untukmenjalankan tugas jurnalistikagar pemberitaan berimbang,terkait tunggakan pajak TahunPajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242miliar dari sektor pajak PPN, PPH,dan pajak barang mewah yangbelum jelas apa sudah ditagihatau belum, disebabkan kurangtranpansinya Ditjen pajak kepadamasyarakat saat itu.
Darmin Nasution terkesanmenutupi “ketidakberesan”penagihan pajak oleh KantorPelayanan Pajak PratamaKebayoran Baru Satu, sewaktuDrs. R. Arief Boediman, M.Mmenjabat Kepala Kantor. Suratkonfirmasi ditujukan ke KepalaKantor KPP Kebayoran Baru,dengan tembusan Dirjen Pajak,tetapi yang menjawab surat,langsung Darmin Nasution yangmenjabat Dirjen Pajak saat itu.
Dalam konferensi persdua tahun lalu di gedung ditjenpajak di Jakarta, Darmin Nasutionmenjawab konfirmasi, terkaittunggakan pajak PasarayaTosersajaya, yang notabene milikmantan menteri, Abdul Latif,dengan lugas mengatakan, “Sayaakan jawab hal tersebut bulandepan. Jadi… Dirjen Pajak fairdalam memberikan informasi.”Tapi ironisnya, sampai DarminNasution menjadi Gubernur BankIndonesia, penantian terhadapapa yang dikatakan oleh DarminNasution pada saat konferensipers, rupanya menjadi sekedar“penantian” alias tak terjawab
Ketika indikasi “borokwarisan” Darmin Nasution,terkait tunggakan pajak tahunpajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242miliar dari sektor pajak PPN, PPH,dan pajak barang mewah,dikonfirmasi secara tertulis keKepala Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI, tanggal 20Nopember 2009 lalu, sampaiberita ini diturunkan, HadiPoernomo belum bersediamemberikan komentar.Sedangkan surat konfirmasikepada Dirjen Pajak, yang
dikirimkan pada tanggal yangsama, juga memiliki nasib yangsama, yakni, M. Tjiptarjo jugabelum bersedia memberikantanggapan.
Ironisnya, setiapkeberadaan surat konfirmasitersebut dipertanyakan ke DitjenPajak, M. Tjiptarjo, Ketua BPKRI, Hadi Poernomo dan GubernurBI, Darmin Nasution, ketigapejabatnya tidak bersediamemberikan komentar terkaitperpajakan tersebut.
Pengalaman MelakukanKonfirmasi ke PasarayaTosersajaya
Saat indikasi tunggakanpajak Pasaraya Tosersajayayang berdomisili di Jl.Iskandarsyah II No . 2, yai tutunggakan pajak sekitar 21,969miliar rupiah dikonfirmasi secaratertulis, tanggal 10 Desember2007 lalu, pihak PasarayaTosersajaya tidak bersediadikonfirmasi.
Dan sewaktu dikonfirmasiulang lagi pada tahun 2010 baru-baru ini, Pasaraya Tosersajayajuga tetap belum mau memberikankomentar. Menurutnya stafnya,kalau mau melakukan pemotretandi dalam Gedung Pasaraya, harusterlebih dahu lu membuatpermohonan ijin secara tertuliskepada pihak PasarayaTosersajaya.
Untuk terciptanyapembayaran pajak sesuai denganUndang-undang Pajak,Kejaksaan Agung (Kejagung) RIdiharapkan untuk penyelidikanterhadap PT PasarayaTosersajaya beserta petugasperpajakan yang menanganipajak Pasaraya Tosersajaya.
Di lain situasi, agar tidakmenimbulkan “delik hukum”dengan “del ik pers” KetuaDewan Pers, Bagir Manandiharapkan untuk memberikan“solusi”, apakah bila ada didugaterjadi indikasi korupsi dankeberadaan indikasipengemplang pajak dikonfirmasisecara tertulis demi terciptanyapemberitaan yang berimbang,namun konfirmasi tidak dapatberhasil sejak dari tahun 2007silam. Apa hal konfirmasi perludi jawab atau t idak demikebutuhan info rmasi publ ic,Dewan Pers diminta lakukanpengkajian. (Tim 05)
Drs. H. Mahmud:
Kami Bangga Atas PrestasiPutri Marfin DayantiKota Tangerang, Kantor BeritaRBN
“Kami bangga atas prestasiPutri Marfin Dayanti mendapat-kan juara 1 umum kegiatanperlombaan Matematika dalamrangka memperingati SumpahPemuda 28 Oktober 2010 lalu,yang bertemakan, mencerdaskankehidupan bangsa, dan diadakanoleh pihak Global-Q pada hariMinggu, 24 Oktober 2010 lalu”
Hal tersebut disampaikanKepala Sekolah SDN Kunciran 7,Drs. H. Mahmud dan diampingioleh wali kelas VI, Romelih S.Pdkepada Kantor Berita RBN diTangerang baru baru ini.
“Selaku Kepala Sekolah SDNKunciran 7 dan Wali Kelas VI,kami sangat bangga sekali jikaada salah satu siswanya yangmemiliki prestasi yang dicapaimurid, karena pohon dikenal daribuahnya. Kita berhasil atau tidakdalam mendidik adalah dengan
prestasi murid kita. Bila muridnyaberhasil, berarti gurunya dapatdikatakan berhasil. Tetapi bilamuridnya gagal, maka gurunyajuga dapat dikatakan gagal dalammendidik” imbuh Drs. H.Mahmud.
Perlombaan Matematika yangdiadakan oleh pihak Global-Qdimenangkan oleh murid kelas VISDN Kunciran 7 bernama Putri
Marfin Dayanti. Direktur UtamaGlobal-Q, Ir. H. Irzam Kasan danKepala Cabang, Edi Supardi S.Pdmemberikan respon terhadapterhadap juaranya Putri MarfinDayanti.
Dalam kesempatan tersebut,Global-Q juga mengajak danmemotivasi siswa siswi pesertalomba untuk berprestasi.(SAHAD)
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM6
Udin SyawaluddinLurah
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Selamat Hari Pahlawan10 November 2010
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mengucapkan:
7Iklan Rakyat (Gratis)EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kepolisian Sektor MetroPesanggrahan, Jakarta Selatan
Mengucapkan:
Kompol Iryanto SuandiKapolsek
Kecamatan CilandakKota Administrasi Jakarta Selatan
Said Ali, SHPlh Camat
Kelurahan Petukangan SelatanKecamatan Pesanggrahan
Kelurahan PesanggrahanKecamatan Pesanggrahan
Drs. Saodji Ismail, M.SiLurah
Selamat Hari Pahlawan10 November 2010
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mengucapkan:
Selamat Hari Pahlawan10 November 2010
Mengucapkan:
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kecamatan PesanggrahanKota Administrasi Jaksel
Drs. Syamsudin TondeCamat
Selamat Hari Pahlawan10 November 2010
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mengucapkan:
Bicara Untuk Bersatudan Bersatu Untuk
Bicara
Laspen SianturiPemimpin Redaksi
Selamat Hari Pahlawan10 November 2010
Dengan Mengenang Jasa Para PahlawanMari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Mengucapkan:
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM7
8Iklan Rakyat (Gratis)EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Sudin Dinas PertamananKota Administrasi Jakarta Selatan
Mengucapkan:
Drs. Heri Bambang Ernanto, MMKasudin
SELAMATHARI
PAHLAWAN10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan
Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
SELAMATHARI
PAHLAWAN
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM8
9Ibu kotaEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Sudin Pemadam Kebakaran danPenanggulangan Bencana
Kota Administrasi Jakarta SelatanMengucapkan:
SubejoKasudin
SELAMATHARI
PAHLAWAN10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan
Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
SELAMATHARI
PAHLAWAN
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM9
10NusantaraEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Sudin Pertanian dan KehutananKota Administrasi Jakarta Barat
Mengucapkan:
Ir. A. Bambang WisanggeniKasudin
SELAMATHARI
PAHLAWAN10 November 2010Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan
Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
SELAMATHARI
PAHLAWAN
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM10
11SambunganEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Joyo Winoto Diduga ....Sambungan Hal. 1
Kisah di Balik RS Aminah: ....Sambungan Hal. 12
melihat keadaan putri sayasaat itu. Sungguh menyedih-kan, bahkan saya katakansungguh mengerikan melihatjiwa dan raganya. Kondisitersebut terjadi setelah men-jalani perawatan dan pengo-batan selama sembilan hari diRumah Sakit Aminah. Putrikubukannya menjadi sembuh,malahan menjadi tambahparah dan muncul penyakitbaru setelah berobat di RSAminah. Kala itu fisik sertaraut wajah anak saya terlihatmenyedihkan, sekaligusmenyeramkan. Disebabkanterjadi pembekakan di sekitarleher dan wajah. Beberapahari dia tidak bisa makan danminum, dan pandangannyahampa bagai setengah matisetengah hidup. Kami sekelu-arga sangat terpukul dengankenyataan pahit yang harusdia alami. Raganya seolahmau berangkat ke dunia laindan seperti tidak memiliki jiwalagi. Hal tersebut disinyalirakibat setelah berobat ke RSAminah.
Kisah menyedihkan ini be-rawal ketika kondisi putri sayatidak enak badan, langsungsaya bawa ke RS Aminah diKreo Cileduk RayaTangerang. Setelah tes darahdan urin, dokter menyarankantindakan rawat inap. Selanjut-nya hasil diagnosa dokter de-
mam berdarah.Namun hari kedua pera-
watan, dokter setelah melaku-kan diagnosa menyatakanpenyakit pasienya ada peny-akit baru lagi, yaitu types. Se-laku rakyat kecil yang awammasalah medis dan kedokter-an, saya manut saja apa katadokter. Namun hal terpentingbuat saya adalah bagaimanaputri saya cepat sembuh, tu-turnya.
Selama sembilan hari ma-sa perawatan, dua puluh tu-juh kali lengan anak saya dis-untik oleh dokter, dengan per-incian tiga kali disuntik dalamsehari. Dokter mengatakan,“Obat-obat tersebut disuntik-kan untuk menurunkan de-mam, lalu untuk obat infeksilambung serta anti biotik.”
Tindakan ini menyebabkan“lebam” kebiru-biruan sepan-jang lengan bekas jarum sun-tik. Dalam masa perawatan diRS Aminah, timbul bercak-bercak merah disertai pem-bengkakan pada wajah teru-tama pada bagian bibir, san-gat terlihat pembekakan den-gan jelas. Sewaktu ditanyakan,Dokter menjelaskan, bercak-bercak serta pembengkakantersebut diakibatkan “panasdalam” dan merupakan efekdari infeksi lambung.
Dalam kondisi sedih dansesak, saya selalu berdoa ke-
pada Allah agar anak sayacepat sembuh, sehat dan seg-era pulang kerumah. Karenamenurut Dokter, jika trom-bositnya sudah diatas limapuluh, anak saya boleh sajadibawa pulang dan dirawat dirumah, tutur dokter kepadasaya kala itu.
Saya merasa bersyukurkarena trombosit putri sayasudah diatas lima puluh, na-mun ada ganjalan dihati meli-hat pembengkan pada seku-jur wajah dan sudah merem-bet ke leher anak saya. Kare-na situasi dan kondisi, sertapenjelasan dokter mengenaiganjalan tadi, yaitu hanya efekdari infeksi lambung, denganperasaan bersyukur kami men-gambil keputusan untuk pu-lang ke rumah sesuai denganpenjelasan dokter.
Namun, entah pengobatanmodel apa yang dilakukandokter RS Aminah kepadaanak saya, bukannya semakinsehat tetapi sebaliknya. Ber-selang dua hari setelah pulangdari rumah sakit, saya mem-bawa dia kembali ke RS Am-inah untuk kontrol. “Masa Al-lah…………….., setelah tessample darah, dokter menga-takan putri saya terdiagnosaAnemia Plastik, padahal dok-ter yang menangani dari mu-lai masuk rumah sakit ini, sam-pai saat kembali kontrol ke
rumah sakit adalah dokteryang sama juga.
Luar biasa dan benar-be-nar luar biasa karena dalamwaktu sebelas hari, dokter RSAminah berhasi menemukantiga penyakit yang berbedapada tubuh putriku. Dan lebihaneh lagi, dokter yang samajuga memberikan obat yangsama meskipun dokter mene-mukan penyakit yang berbe-da, keluhnya.
Saat dalam perawatansaya d i rumah, anak sayatidak bisa makan dan minum,bibir serta lehernya semakinmembesar aneh, dan sangatsusah tidur. Bila d iajakngomong, eh….. malah airmata yang menetes di pipin-ya, sambil menatap kosongkepada keluarga atau kerabattetangga yang berusaha men-gajaknya untuk berbicara.
Kondisi putriku masih ka-cau balau, dan tatapan mat-anya kosong Pandangannyahampa dan wajahnya sendumenyeramkan, serta tidak da-pat ter lukiskan seberapaperihnya hati saya melihat diadalam penderitaan yang san-gat berat, setelah menjalanitindakan perawatan dan pen-gobatan oleh dokter RumahSakit Aminah. Semoga Allahmenyembuhkan jiwa dan rag-anya. Hanya itu pengharapankami sekeluarga.
Tetapi, yang terjadi hanyakehendak TYME. Anak sayasudah beristirahat dengan ten-ang, dan dalam hal ini saya ti-dak dapat menerima keadaanini. RS Aminah harus bertang-gung jawab secara hukum,imbuhnya.Dokter RS AminahPasang Infus di KepalaBayi
Pada situasi dan kondisiyang lain, dan sudah ditulisdalam pemberitaan edisi sebe-lumnya, RS Aminah didugakuat melakukan tindakan mal-praktek terhadap seorangpasien balita sakit berusia satubulan. Setelah berobat di RSAminah, bukannya makinsembuh, malahan menimbul-kan benjolan pada kepala bayi,yang akhirnya berakhir den-gan kematian bayi.
Benjolan terjadi disinyalirakibat cairan infus yang tidakdapat masuk ke dalam uratpembuluh nadi, dan akibatnyaterjadi pengumpalan cairan disatu titik di sekitar kepala bayi.
Pengambilan keputusanuntuk melakukan infus di ke-pala terindikasi keputusanyang kurang layak, mengingatumur pasien masih bayi satubulan.
Disebabkan krisis keper-cayaan terhadap RS Aminah,bayi dibawa berobat ke rumahsakit lain yaitu RSUD Fatma-
wati. Tapi tidak berselanglama, balita itupun meninggal-kan dunia fana ini.
Meskipun hal tersebutsudah dilaporkan ke Kement-er ian Kesehatan , MenteriKesehatan terkesan lambanuntuk segera menurunkan tim-nya ke lapangan dalam rang-ka melakukan survei ke RSAminah. Apakah RS Aminahmasih layak beroperasionaldan apa perijinannya sudahsesuai dengan aturan standar,dipertanyakan keberadaan-nya. Kalau perlu dan terbuktitidak layak lagi untuk berop-erasional sebaiknya RS Ami-nah ditutup saja. Agar janganmenimbulkan korban berikut-nya, disebabkan kualitas RSAminah terindikasi amburadul,sebaiknya Menteri Kesehatancabut perijinan RS Aminah.
Di lain sisi, Dinas Keseha-tan Kota Tangerang memberi-kan tanggapan pada hari Sabtu,14 Agustus 2010 lalu, melaluiwebsitenya, mengatakan “Di-nas Kesehatan KotaTangerang sudah mendapat-kan berita serupa melalui faxdari Depkes dan telah kamitindaklanjuti berita tersebutdengan:1.Memanggil manaje-men RS. Aminah yang diha-diri oleh: Direktur Operasion-al, Manajer Pelayanan Medik,dan Humas RS. Aminah. 2.Manajemen RS. Aminah
sudah melakukan klarifikasidengan membawa bukti buktiberupa: Kronologis Kasus,Resume Medis bayi Jesslyn,Surat Penolakan tindakanKedokteran, Surat Pulangatas permintaan sendiri, SuratKuasa a.n. Tn. Rapolo Tur-nip, dan berkas - berkas lain-nya yang terkait. 3. RS. Ami-nah sudah melakukan klari-fikasi ke Direktorat JenderalBina Pelayanan Medias Ke-menterian Kesehatan RI. 4.Dinas Kesehatan sudah da-tang untuk Visit ke RumahSakit tersebut.”
Ketika hal tersebutkembali dikonfirmasi ke RSAminah Minggu lalu, Penang-gungjawab RS Aminah,Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B.yang juga PenanggungjawabRS Prikasih ini tidak bersediamemberikan komentar. Teta-pi pada konfirmasi sebelumn-ya Dr.M.P.P. Simorangkir,Sp.B mengatakan, “Hal terse-but sudah ada hak jawabnya.Nanti kita ketemu lagi” ujarDr.M.P.P. Simorangkir, Sp.Bkepada Kantor Berita RBN.Tetapi apa yang dimaksuddengan hak jawab tersebutdipertanyakan, disebabkanRedaksi atau wartawan RBNbelum pernah merasa menda-patkan surat hak jawab dariRS Aminah terkait pember-itaan. (TIM)
ra, sudah merupakan kewa-jiban setiap pejabat negarauntuk menjaga kekayaannegara dan berperan aktifdalam mengantisipasi keru-gian negara.
Bila ada menemukan keg-anjilan ataupun indikasi keru-gian negara, sudah sewajarn-ya selaku pejabat negara un-tuk berkoordinasi dengan in-stansi atau pejabat negaralainnya demi terwujudnyapenyelamatan uang negara.
Walaupun di dalam per-masalahan tanah di KuninganBarat diduga negara dirugikansekitar Rp. 500 M, dan hal itujelas diketahui oleh Joyo Wi-noto selaku Kepala BPN RI,namun Joyo Winoto didugamenutup mata terhadap keru-gian Negara tersebut dan JoyoWinoto diduga terima upetiagar permasalah tanah Kun-ingan Barat tercipta statusquo sedemikian rupa.
Komisi Pemberantas Ko-rupsi (KPK), Mabes Polri danGubernur BI, Darmin Nasu-tion diharapkan turun tanganuntuk lakukan penyelidikandan dapat mengembalikanuang negara tersebut kembalike negara, demi terwujudnya
masyarakat adil dan makmurdi Negara Kesatuan Repub-lik Indonesia.
Sesuai dengan pantauaninsan pers terkait pembaharu-an utang PT Inti Insan Sen-tosa terindikasi “Korupsi Per-bankan” dan sudah pernahdisampaikan kepada Joyo Wi-noto sewaktu konferensi persdi Hotel Merkuri dua tahunlalu. Tetapi sampai berita iniditurunkan, keberadaan uangnegara sekitar Rp.500 M, san-gat dipertanyakan ke-beradaannya. Apa sudahdikembalikan atau tidak kenegara masih dalam bayangbayang umbra yang belumdapat terjawab.
Joyo Winoto disinyalirmenutup-nutupi kerugiannegara terkait dengan kreditPT Inti Insan Sentosa danKepala BPN RI diduga takutuntuk membuka kebenarankepada publik. Bagaimanauntuk membuat yang benardan dapat membasmi korupsikhususnya di bidang pertana-han serta berhubungan den-gan sertifikat yang dipertang-gungkan kepada bank, kalauuntuk keterbukaan informasipublik demi terciptanya pe-
merintahan yang bersih, JoyoWinoto terindikasi kurangbernyali untuk menegakkankebenaran.
Hal ini menjadi bahan ma-sukan kepada Presiden RI,SBY. Apa masih layak JoyoWinoto dipertahankan men-jadi Kepala BPN RI, kalaukurang mampu dalam mene-gakkan kebenaran dan terke-san takut untuk mengatakankebenaran. Terjadinya pem-baharuan utang (novative) PTInti Insan Sentosa (I IS)berkedudukan di Jakarta ke-pada PT Bali Marina Interna-sional (BMI) berkedudukan diDenpasar Bali, untuk kucurankredit miliaran kalau dalambentuk rupiah dari Bank Da-gang Negara (BDN) tahun1995 lalu, dengan menjamin-kan Ser tifikat Hak Milik(SHM) No. 61, terindikasi “ko-rupsi perbankan” disebabkanSHM No. 61 tersebut telah di-batalkan Pengadilan Negeri(PN) Jakarta Selatan (Jaksel)dengan nomor surat W7-Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990ke Kantor BPN Jaksel Tahun1990 lalu. Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) No. 170disinyalir berasal dari SHM
No. 61 yang dibuat jadi jami-nan hutang PT BMI di BadanPenyehatan Perbankan Na-sional (BPPN), sesuai dengansurat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silamke Ketua PN Jaksel.
Kemudian penangananutang dilanjutkan oleh Perusa-haan Pengelolaan Aset (PPA)dan seterusnya hilang dariperedaran. Joyo Winoto ter-indikasi gratifikasi alias men-erima upeti dari PT Inti InsanSentosa, akibatnya BPN RIdiduga menutup mata ter-hadap keberadaan kerugianNegara tersebut. Dan pengu-rusan legalitas tanah Kunin-gan Barat seperti digantungpengurusan sertifikatnya. Halini dilakukan agar keberadaankerugian negara menjadi sat-us quo alias berupa “delik”yang tidak dapat terselesai-kan, walaupun negara dirugi-kan miliaran rupiah.
Akibatnya, jaminan utangsekitar Rp. 500 M hanyaberupa kertas-kertas berhar-ga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmikorupsi di Bumi Pertiwi Indo-nesia, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) & Mabes
Polri diharapkan turun tanganuntuk lakukan penyelidikandan atau penyidikan, agar cer-ita lagu lama “sengketa tanah”dan “permainan perbankan”dapat dituntaskan demi supre-masi hukum, dan keabsahankepemilikan tanah yang sudahberperkara puluhan tahun, le-galitas tanahnya memiliki sta-tus yang jelas.
Pembaharuan utang ant-ara PT IIS ke PT BMI tersu-rat pada akta Notaris Ny.Machrani Moertolo S., SH,No. C-86-HT-03-02 Th. 1994terurai dengan jelas, KarelPatipeilohy selaku DirekturUtama, Yopie Aliaman selakuKomisaris PT IIS, disebut se-bagai “debitur lama”. Sedan-gkan Trisyanti Theresia San-toso, SH selaku Direktur, Ste-fanus Winokan selaku Direk-tur Utama, Heryadi Bunyaminselaku Komisaris Utama danIwan Zullian selaku Komisa-ris Perseroan dari PT BMIdisebut sebagai “debiturbaru”, dan diwakili Anny An-driyani, selaku Kepala DeskPenyelamatan Kredit BDN,untuk menjalankan surat kua-sa 36/158/Dir secara dibawahtangan tahun 1995 silam. Per-
janjian debitur lama dan debi-tur baru adalah: hutang pokoksebesar USD 40.000.000.,u tang bunga USD9.094.559,71 dan tidak terma-suk denda sebesar USD1.270.208,03 menjadi utangdebitur baru yang akan diba-yarkan lunas, 2 Januari 2015mendatang.
Seiring dengan itu, asetdebitur lama tanah seluas12.230 meter persegi, SHMNo. 61 akan dialihkan menja-di atas nama debitur baru, dandebitur baru menjaminkan“Corporate Guarantee” dariPT Graha Hexindoberkedudukan di Jakarta. Dilain sisi, Kanwil BPN DKIJakarta sudah membatalkanSHGB No. 170 dengan nomorsurat 032/23-550.1-0902-PTL-2002 tgl 12 Juni 2002lalu, karena SHGB No. 170berasal dari SHM No. 61yang disinyalir cacat hukum,atas nama Ainun Binti Ibra-him tgl 12 Nopember 1983,sedangkan Ainun sendiri telahmeninggal dunia 1971.
Ketika hal tersebut pernahdikonfirmasi kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI, Joyo Winoto Phd,
memaparkan, “Tentang kasustanah Kuningan Barat SHMNo. 61 yang diubah menjadiSHGB No. 170 sudah dima-sukkan dalam agenda pro-gram BPN RI tentangpengkajian kasus pertanahan,dan langsung memberikan dis-posisi ke Direktur SengketaBPN RI agar menuntaskanhal tersebut, sesuai denganhasil Rapat Kerja Nasional(Rakernas) 2009, BPN RIMenjawab Tantangan Refor-ma Agraria dan PelayananPublik Pertanahan” ujar Joyosaat Rakernas BPN RI tahunlalu.
Tetapi sampai berita ini di-turunkan, sertifikat tanah PTIndah Bumi Bosowa masihdalam posisi “gantung”, pada-hal ahli waris Hasan bin Taudjisudah melepaskan haknyakepada PT Indah BumiBosowa.
Sewaktu hal tersebutdikonfirmasi ke BPN RI, JoyoWinoto terkesan gerah ter-hadap kehadiran wartawandan tidak bersedia dikonfirma-si. (Tim RED 08)
peraturan perundang-undan-gan perpajakan”.
Adapun surat konfir-masi dikirimkan untuk men-jalankan tugas jurnalistik agarpemberitaan berimbang, ter-kait tunggakan pajak TahunPajak 2002 s/d 2006 sekitarRp 242 miliar dari sektor pa-jak PPN, PPH, dan pajakbarang mewah yang belumjelas apa sudah ditagih ataubelum, disebabkan kurangtranpansinya Ditjen pajak ke-pada masyarakat saat itu.
Darmin Nasution terkesanmenutupi “ketidakberesan”penagihan pajak oleh KantorPelayanan Pajak Pratama
Kebayoran Baru Satu ,sewaktu Drs. R. Arief Boed-iman, M.M menjabat KepalaKantor. Surat konfirmasi ditu-jukan ke Kepala Kantor KPPKebayoran Baru, dengan tem-busan Dirjen Pajak, tetapiyang menjawab surat, lang-sung Darmin Nasution yangmenjabat Dirjen Pajak saat itu.
Dalam konferensipers dua tahun lalu di gedungditjen pajak di Jakarta, DarminNasution menjawab konfirma-si, terkait tunggakan pajakPasaraya Tosersajaya, yangnotabene milik mantan ment-eri, Abdul Latif, dengan lu-gas mengatakan, “Saya akan
jawab hal tersebut bulandepan. Jadi… Dirjen Pajakfair dalam memberikan infor-masi.” Tapi ironisnya, sampaiDarmin Nasution menjadiGubernur Bank Indonesia,penantian terhadap apa yangdikatakan oleh Darmin Nasu-tion pada saat konferensi pers,rupanya menjadi sekedar“penantian” alias tak terjawab
Ketika in-d ikasi “borok warisan”Darmin Nasution, terkait tung-gakan pajak tahun pajak 2002s/d 2006 sekitar Rp 242 miliardari sektor pajak PPN, PPH,dan pajak barang mewah,dikonfirmasi secara tertulis ke
Kepala Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI, tanggal20 Nopember 2009 lalu, sam-pai berita ini diturunkan, HadiPoernomo belum bersediamemberikan komentar. Se-dangkan surat konfirmasi ke-pada Dirjen Pajak, yang dikir-imkan pada tanggal yangsama, juga memiliki nasibyang sama, yakni, M. Tjiptar-jo juga belum bersedia mem-berikan tanggapan.
Ironisnya, setiap ke-beradaan surat konfirmasitersebut dipertanyakan keDitjen Pajak, M. Tjiptarjo,Ketua BPK RI, Hadi Poerno-mo dan Gubernur BI, Darmin
Nasution, ketiga pejabatnyatidak bersedia memberikankomentar terkait perpajakantersebut.Pengalaman M elakukanKonfirmasi ke PasarayaTosersajaya
Saat indikasi tunggakanpajak Pasaraya Tosersajayayang berdomisili di Jl. Iskan-darsyah II No. 2, yaitu tung-gakan pajak sekitar 21,969miliar rupiah dikonfirmasi se-cara ter tu lis, tanggal 10Desember 2007 lalu, pihakPasaraya Tosersajaya tidakbersedia dikonfirmasi.
Dan sewaktu dikon-firmasi ulang lagi pada tahun
2010 baru-baru ini, PasarayaTosersajaya juga tetap belummau memberikan komentar.Menurutnya stafnya, kalaumau melakukan pemotretan didalam Gedung Pasaraya,harus terlebih dahulu mem-buat permohonan ijin secaratertulis kepada pihak PasarayaTosersajaya.
Untuk terciptanya pem-bayaran pajak sesuai denganUndang-undang Pajak, Kejak-saan Agung (Kejagung) RIdiharapkan untuk penyelidikanterhadap PT Pasaraya Toser-sajaya beserta petugas perpa-jakan yang menangani pajakPasaraya Tosersajaya.
Di lain situasi, agar tidakmenimbulkan “delik hukum”dengan “delik pers” KetuaDewan Pers, Bagir Manandiharapkan untuk memberikan“solusi”, apakah bila adadiduga terjadi indikasi korupsidan keberadaan indikasipengemplang pajak dikonfir-masi secara tertulis demi ter-ciptanya pemberitaan yangberimbang, namun konfirma-si tidak dapat berhasil sejakdari tahun 2007 silam. Apa halkonfirmasi perlu dijawab atautidak demi kebutuhan infor-masi public, Dewan Pers di-minta lakukan pengkajian.
(Tim 05)
Seharusnya Bertanggung Jawab ....Sambungan Hal. 4
Kantor Berita 5.pmd 11/8/2010, 12:43 AM11
12RagamEDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010
Kinerja Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI Terindikasi Bobrok dan “Sarat Korupsi”
Joyo Winoto Selayaknya “Diadili”Jakarta, Kantor Berita RBNPresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkanmenurunkan timnya untuk turun ke lapangan dalam melakukan cekdan recek terkait dengan laporan Joyo Winoto selaku kepalabadan, apakah Joyo Winoto menjalankan fungsinya dengan benarselaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI atau hanyamemberikan laporan terindikasi palsu alias laporan asal bapaksenang.
Hal tersebut disebabkan Joyo Winoto,PhD, Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN) RI terindikasi menipu Presiden RI,Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saatmembuat laporannya selaku Kepala BPN RIkepada SBY dalam dalam rangka menyambutHUT Agraria belum lama ini.
Joyo Winoto seharusnya ditangkap bilaterbukti melanggar hukum setelah dilakukanpenyelidikan sampai ke penyidikan olehinstansi terkai t sehubungan dengansemaraknya permasalahan tanah di Tanah AirIndonesia yang diduga sengaja dibuat statusquo sedemikian rupa, disebabkan keberadaanstatus quo legalitas tanah disinyal irmenguntungkan Joyo Winoto secara pribadiserta terindikasi gratifikasi miliaran rupiah.
Hal tersebut disampaikan salah seorangrakyat, narasumber Kantor Berita RBN yangtidak bersedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta Minggu lalu.
Demi terciptanya pemerintahan yangbersih di Jajaran BPN RI, SBY diminta untukreformasi pejabat BPN RI khususnya terhadapJoyo Winoto selaku kepala badan. Bila ijinpenyelidikan diperlukan disebabkan JoyoWinoto adalah pejabat negara setingkatmenteri, SBY diharapkan memberikan ijinpenyelidikannya, supaya masa depaninstitusi BPN dapat terselamatkan sertasemakin profesional selaku dalam menerbitkansertifikasi legalitas pertanahan.
Sebagai bahan masukan terhadap SBY,alangkah lebih baik bila Kepala BPN RI berasaldari pejabat karir BPN, disebabkan tugaspokok dan fungsinya kepala badan selakupengambilan keputusan tert inggi dalammenerbitkan surat keputusan tentang legalitastanah membutuhkan pengalaman yang luasselain pendidikan akademiknya yang bagus.Dalam hal ini Kementerian PemberdayaanAparatur Negara diminta untuk lakukanpengkajian terhadap syarat syarat kepala BPNRI agar syaratnya berasal dari pejabat karirBPN, ujarnya.
Sebagai contoh, Kapolri berasal daripejabat karir kepolisian dari tingkat bawah.Dimulai dengan memimpin dari t ingkatKapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnyamenjadi Kapolri. Sama juga dengan institusikejaksaan. Jaksa Agung berawal dari jaksakarir yang diawali dengan pejabat sebagiKajari, Kajati dan Jaksa Agung. Sebagaipengambilan keputusan tertinggi dalam suatuinstitusi, pengalaman sangat menentukankeberhasilan pemimpinnya.
Tidak lucu kalau kebijakan atau suratkeputusan seorang pejabat negara digugat“melulu” dan walaupun putusan sudahmemiliki kekuatan hukum tetap, tetapi dalammenjalankan pu tusan hukum tersebu t,pejabatnya tidak bersedia menjalankan isiputusan serta terindikasi dibuat status quo(digantung) sedemikian rupan tanpamemandang dan menyadari dampak dari sta-tus quo tersebut.
“SBY adalah Presiden pilihan rakyat. Kamicinta Presiden SBY, selamatlah kiranya BapakPresiden RI yang bijaksana memimpin negarakami tercinta. Namun demikian, betapa sedihdan geram hati dan pikiran kami terhadap polapikir maupun kebijakan Joyo Winoto PhDselaku kepala badan setelah kami mendengarpenjelasan dari salah seorang staf JoyoWinoto yang mengharapkan Joyo Winoto,PhD digant i dengan orang yang tepatmemimpin BPN RI.” imbuhnya.
Menurut stafnya, Joyo Winoto, PhD tegamenipu Presiden RI, SBY yaitu membuatlaporan terindikasi palsu denganmengorbankan Rakyat Indonesia serta masa
depan institusi pertanahan.Dalam kepemimpinannya Joyo Winoto
terkesan arogan dan memimpin seperti sistimkerajaan. Sering melakukan mutasi terhadappejabat jajarannya bila menurutnya kurangloyal. Pada hal bawahannya bukan karenakurang loyal tetapi Joyo Winoto yang kurangmemahami sistem dan diduga seringmenerbitkan su rat kepu tusan (SK)sembarangan serta terindikasi memperkayadiri sendiri dari penerbitan SK.
Akibatnya SK yang diterbitkan merugikanpihak lain dan digugat di Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN), karena Joyo Winotoselaku kepala badan sangat jarang meninjaukembali SK yang sudah diterbitkan, Bila SKsudah terlanjur terbit, jalan satu satunyaadalah menggugat ke PTUN.
Disinyalir Joyo memiliki kebobrokanlainnya, yaitu: memelihara perkara/sengketatanah supaya jangan sampai adapenyelesaiannya demi keuntungan pribadiatau kepentingan pihak lain, menjadikanpejabat BPN kurang berfungsi sebagaimanamestinya sehingga tidak berkaryamaksimal, membiarkan staf tidak disiplinkerja dan banyak lagi yang tidak dapatdisebutkan satu persatu.
Untuk data dan fakta yang lebihakurat, ada baiknya Presiden SBYdiharapkan untuk memanggilstaf ahli dan atau deputideputi Jajaran BPN RIdemi terciptanyap e m b e n a h a njajaran BPN,tandasnya.
Khusus mengenai pengalaman kamiterhadap Joyo Winoto,PhD saat pengurusantanah kami sangat menyedihkan dan hampirmenyerah karena kepemimpinan Joyo sangatunik dan dapat dikatakan aneh.
Joyo tidak bersedia menerima tamumasyarakat biasa seperti kami menghadap,padahal beliau adalah pejabat public dandiduga kebal hukum karena merasa dekatdengan Presiden SBY. Bila dilihat dari styledan gayakepemimpinannya,BPN RIs e p e r t im i l i kJoyosendiri
dan terindikasi arogan dalam pengambilankeputusan, baik terkait SK kepada eksternaldan terlebih didalam internal. Segala sesuatuurusan di BPN harus beruirusan langsungdengan Joyo Winoto selaku kepala badan.
Joyowinoto PhD telah menerbi tkansertifikat tanah PT Genta Prana menjadi HGUNo. 149 atas nama. PT Buana Estate, tanpasepengetahuan PT Genta Prana dan tanpaganti rugi. Joyo adalah orang yang tidak
sporti f, t idak bersediamemperbaiki kesalahan
yang dibuat sendiri,w a l a u p u n
s u d a h
terbukti salah.Disebabkan Joyowinoto, PhD tidak taat
hukum maka Ketua PTUN Jakarta telahmembuat surat perintah eksekusi kepadaKepala BPN-RI dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor.
Adapun Kepala Kantor Pertanahan Bogormaupun Kepala Kanwil BPN Jabar sudahmelaksanakan putusan MA tersebut. TetapiJoyowinotop PhD tidak berniat menyelesaikanwalaupun Deputi V BPN sudah mengajukankonsep untuk ditandatangani.
Juga Panitera PTUN Jakarta telahmengumumkan di Koran, supaya diketahuimasyarakat luas, namun Joyo Winoto terkesansepele dan menganggap putusan PTUNtersebut seperti putusan “anak anak” dan tidakperlu dilaksanakan.
Ketua PTUN Jakarta juga sudah membuatsurat ke Ketua DPR-RI, dan surat yang
sama kepada Presiden RI dengan nomorW2.TUN1.57/HK06/III/2010 tanggal 24-03-2010 perihal pengawasanpelaksanaan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.Akan tetapi semuanya hal tersebut tidakdipedulikan dan Joyo Winoto diduga“cuek-bebek” .
Adapun surat perlindungan hokumyang dikirimkan ke Presiden RI, saatdikonfirmasi setelah dikirimkan tanggal 4Oktober 2010 lalu masih berada di mejaDonny, Biro Hukum Sekretariat Negara(Setneg). Mudah-mudahan dalam waktudekat ini dapat selesai diproses sebagaimanamestinya. Dalam hal ini Presiden SBY melaluiSetneg diminta untuk menindaklanjuti laporanmasyarakat.
Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPNRI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan