T E S I S - Universitas Narotama Surabayaskripsi.narotama.ac.id/files/12108006 - RADEN EKAYANTO.pdf · Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi korupsi tak pernah berhenti. Korupsi ... Makalah

i

PERLUASAN SUBYEK HUKUM DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Dalam Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh :

RADEN EKAYANTO

NIM : 12108006

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2010

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 1 Mei 2010

Oleh :Pembimbing

SOEMALI, SH., MH.

Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.

iii

HALAMAN PANITIA PENGUJI

Telah Diuji Pada

Tanggal

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua :

Anggota : 1.

2.

iv

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dalam penulisan tesis ini sehingga

dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu

Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama di Surabaya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyadari bahwa

penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari

adanya suatu kesalahan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan

masukan yang berupa nasehat dari semua pihak yang bersifat

membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis mengucapkan banyak terima

kasih kepada :

1. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama di

Surabaya.

2. Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS., selaku Ketua Program Studi

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.

3. Soemali, SH., MH., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan

arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan hingga

terselesaikannya tesis ini.

4. Ketua dan Para Anggota Panitia Penguji Tesis Universitas Narotama

Surabaya.

v

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Narotama

Surabaya, yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, dinamika

pemikiran dan analisis teori pada Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum.

6. Rekan-rekan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang

telah memberikan dorongan moril dan kebijaksanaan dalam proses

studi Program Pascasarjana sampai dengan penyelesaian penulisan

tesis ini.

7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas

Narotama Surabaya yang membantu penulis dalam urusan

administrasi yang berhubungan dengan penulisan tesis.

8. Rekan-rekan satu angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan

tenaga tanpa pamrih demi kelancaran penulisan tesis ini.

9. Untuk yang terhormat kedua orang tua kami atas do’a dan dorongan

moril yang diberikan selama penulisan tesis ini hingga selesai.

10.Buat istri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan bantuan

moril dan motivasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hingga

tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Sumenep, Mei 2010

Penulis

vi

RINGKASAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman.Korupsi terjadi di mana-mana, pengawasan pembangunan dan penindakan korupsipun dilakukan dari waktu ke waktu oleh pemerintah Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi korupsi tak pernah berhenti. Korupsi bisa terjadi karena konsumerisme makin tinggi. Sementara itu peluang korupsi pun terbuka karena lemahnya pengawasan atasan.

Perubahan perundang-undangan terus bergulir setelah munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian muncul lagi Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akhirnya lahirlah Undang-Undang yang baru lagi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guna memberantas tindak pidana korupsi dengan ketentuan-ketentuan pidana korupsi dengan ketentuan-ketentuan KUHP dirasa kurang mencukupi kebutuhan, meskipun sudah mengalami perubahan. Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka dibentuk peraturan tindak pidana korupsi yang merupakan peraturan yang khusus (lex specialist) dimana mengalami beberapa kali perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pada perluasan subyek hukum tindak pidana korupsi. Perluasan tersebut menyangkut : manusia, korporasi, pegawai negeri, setiap orang.

Sebagai hukum positif yang merupakan peraturan untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ada beberapa nuansa yuridis yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan undang-undang terdahulu (undang-undang Nomor 3 tahun 1971) diantara subyek pelaku tindak pidana didalam sistem pembuktian.

Pada dasarnya, apabila ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditilik secara lebih intens, detail dan terperinci maka sebenarnya jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap tindak pidana korupsi dapatlah berupa : terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

vii

ABSTRACT

A quick-developed globalization current, has supported a lot of countries to do economy liberalization, so that it enables the work of market mechanism power in economy. Besides investation activities in many products tend to be global, trade and investation pattern become mutual affect and connect. Investation pattern which tends to be global is globalization manifestation of international profit which cause several countries complete to drive the investation as much as possible.

The condition in one side brings a very big advantage for the sake of consumer, because a lot of investation will give the variety of goods and/or service provision which can meet the consumer needs, and open widely for freedom to choose many kinds and goods and service quality according to the consumer wants and abilities.

This research is done to know how is the legislation rules that exist right now in giving the law protection to the consumer as well as the solution alternatives in protecting law to the consumer.

This research is a narrative law research in an approach of normative judicial. This method studes and analyzes the law number 8 on 1999 about the consumer protection, as well as other laws and system which base them as a comprehensive unity and integral in protection the consumer in Indonesia.

The analysis which is used is a qualitative analysis that is used to analyze the data, such as views, concepts and law document that related to the consumer protection. Next, the analysis is done with deduction reasoning and critical description.

The result at this research shows that qualitatively the laws number 8 on 1999 which manage the consumer protection isn’t so effective. In practice, the implementation of law number 8 on 1999 about consumer protection must be implemented effectively, so that the rights of society as consumer can be really protected by the law apparatus.

Keyword : Implementation Of Law Number 8 On 1999, Consumer Protection

viii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv

RINGKASAN..................................................................................... vi

ABSTRAKSI ..................................................................................... vii

DAFTAR ISI ..................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................ 7

C. Tujuan Penelitian .......................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ........................................................ 8

E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 8

F. Metode Penelitian ......................................................... 35

G. Sistematika Penulisan ................................................... 37

BAB II PERLUASAN SUBYEK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ......... 39

B. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi ........................ 57

C. Pengertian Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.. 59

D. Pengertian Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana.. 71

ix

E. Tahap-Tahap Perkembangan dan Perubahan Korporasi

Sebagai Subyek Hukum Pidana.................................... 77

F. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi......... 81

G. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana

Korupsi ......................................................................... 84

BAB III PEMBERLAKUAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

TERHADAP KASUS KORUPSI

A. Penuntutan dan Pemidanaan Korporasi sebagai Suatu

Tindak Pidana Korupsi ................................................... 89

B. Penjatuhan Pidana Yang Dapat Dilakukan Hakim

Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korporasi Sesuai

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ........... 91

C. Peran Serta Masyarakat dalam Memberantas Tindak

Pidana Korupsi............................................................... 107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................... 105

B. Saran-Saran .................................................................. 106

DAFTAR PUSTAKA

x

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A 2 Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta,

1983.

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

B. Mardjono Reksodiputro, Pertanggung Jawaban Koperasi dalam Tindak

Pidana Korporasi, FA. Undip, Semarang, 1989.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Laporan Hasil Pengkajian Bidang

Hukum Pidana Tahun 1980/1981, BPHN, Jakarta, 1985.

C. Hj. Enhede dan A. Heijdin, Beginselen Van Str af Recht, Derde Druk,

Alih Bahasa R. Achmad Soemoji Pradja, Alumni, Bandung : 1982.

Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung 1987

Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana

Korupsi, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990.

JM. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian

Umum, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung Bina Cipta, 1986.

K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1982.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses

penyidikan, penuntutan, peradilan, serta upaya hukumnya menurut

xi

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), Citra Aditya, Bandung,

2000.

Mardjono Reksodipuro, Tinjauan Terhadap Perkembangan Detik-Detik

Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, Kertas

Kerja Pada Seminar Perkembangan Detik : Khusus Dalam

Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi di FA Unair, Bina Cipta,

Bandung, 1982.

Martiman Prodjohanidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik

Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), Penerbit Mandar

Maju, Bandung, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,

Alumni, Bandung, 1984.

Mulyadi, Dwidja Prayitno, Pertanggung Jawabkan Koperasi dalam Hukum

Pidana, Penerbit Sekolah Tinggi Bandung, 1991.

Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Proskepsi, Erlangga,

Jakarta, 1984.

Roeslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban

Pidana, PBHN, Jakarta, 1984.

Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi dalam Proses Model

Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangan, Makalah pada

Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FA Pada Nudip, Semarang,

23-24 Nopember 1989.

xii

Suprapto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan

Nasional, Widjaja, Jakarta, 1963.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Harviando,

Jakarta, 2000

---------, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,

Harviando, Jakarta, 2000

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,

Penernit. Aneka Semaran, Semarang, 1982.

Muljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Ke XI, 1979.

Rancangan KUHP Baru Buku I, 1987-1988 Jakarta : BPHN 1987 halaman

80

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Serketariat Kabinet RI,

Jakarta, 21 Nopember 2001.