KAITAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN USAHA DALAM BENTUK PEMANFAATAN FASILITAS DENGAN MEKANISME PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA (PMK NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG SEWA) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
22
Embed
systen 1 googel 2909 sents deaths from stunt accidents and d
icy pays 500,000 for death from a stunt accident and nothing for death from other causes. The benefit is paid at the end of the year of death. You are given: (i) (ii) x 45 46 47i = 0.08( lx ) (s dx ) (s dx ) 2500 2486 2466 10 15 20 4 5 6 (s (s where d x ) represents deaths from stunt accidents and d x ) represents deaths from other causes. (iii) (iv) Level annual benefit premiums are payable at the beginning of each year. Premiums are determined using the equivalence principle. Calculate the annual benefit premium. (A) (B) (C) (D) (E) 920 1030 1130 1240 1350 Exam M: Fall 2006 -1- GO ON TO NEXT PAGE 2. You are given the survival functions ( x ) = 1 ( 0.01x ) ,2 0 x 100 Calculate e30:50 , the 50-year temporary complete expectat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KAITAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN USAHA DALAM
BENTUK PEMANFAATAN FASILITAS DENGAN MEKANISME
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA
(PMK NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG SEWA)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
KETENTUAN UMUM SEWA Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima
imbalan uang tunai.
Optimalisasi pemanfaatan BMN yg belum/ tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi
Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang
Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
Optimalisasi
Penunjang
Pengamanan
Tanah/bangunan.• Sebagian T/B • Selain T/B
PIHAK YANG DAPAT MENYEWAKAN
PIHAK YANG DAPAT MENYEWA
2
JENIS KEGIATAN USAHAJENIS KEGIATAN USAHAFAKTOR PENYESUAI SEWA
BISNIS
NON BISNI
S
SOSIAL
Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, a/l: -pelayanan kepentingan umum tanpa pungutan -kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan-kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara-Kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial
Kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, seperti : industri, perdagangan, jasa
Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan , a/l : pelayanan kepentingan umum dgn pungutanpenyelenggaraan pendidikan nasionalupaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang tusikegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis
JENIS KEGIATAN
USAHA
3
BENTUK KELEMBAGAAN BENTUK KELEMBAGAAN FAKTOR PENYESUAI SEWA
Kategori I Ruang lingkupa. Swasta/
Perorangan Perorangan Persekutuan Perdata Persekutuan Firma Persekutuan Komanditer Perseroan Terbatas Lembaga/organisasi internasional/asing
b. BUMN/D Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah
c. Badan hukum milik negara
Bank Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan Badan hukum yang dimiliki negara Badan hukum internasional asing
d. Lembaga pen-didikan asing
Lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia
Kategori II Ruang Lingkup
a. Yayasan UU 16 /2001 jo. UU 28/2004 b. Koperasi Koperasi primer
Koperasi sekunderc. Lembaga
Pendidikan Formal
Lembaga pendidikan anak usia dini formal
Lembaga pendidikan dasar Lembaga pendidikan menengah Lembaga pendidikan tinggi
d. Lembaga Pendidikan Non Formal
Lembaga kursus Lembaga pelatihan Kelompok belajar Pusat kegiatan belajar
masyarakat Majelis taklim Satuan pendidikan yang sejenis
Kategori III Ruang Lingkupa. Lembaga Sosial Termasuk lembaga internasional/asing yang
menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan/atau keagamaan di Indonesia
b. Lembaga Kemanusiaanc. Lembaga Keagamaand. Unit Penunjang Kegiatan
Penyelenggaraan Negara Persatuan/perhimpunan PNS/TNI/POLRI Persatuan/perhimpunan istri PNS/TNI/POLRI Unit penunjang lainnya
BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWAFORMULA DASARFORMULA DASAR
TARIF SEWA BMN
TARIF POKOK
SEWA BMN
FAKTOR PENYESUAI
SEWA
Tarif Pokok Sewa Tanah
Tarif Pokok Sewa
Bangunan
Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan
Tarif Pokok Sewa
Selain T/B
Tarif Pokok Prasarana Bangunan
Faktor variabel
sewa tanah (3,33%)
Luas tanah
Nilai tanah
Faktor variabel
sewa bangunan (6,64%)
Luas bangunan
Nilai bangunan
Faktor variabel
prasarana bangunan(6,64%)
Luas bangunan
Dihitung dan
ditetapkan oleh
Pengguna berkoordina
si dgn instansi terkait
Formula sewa
Nilai sewaatau
Tarif Pokok Sewa T/B berikut Prasarana
Jenis Kegiatan Usaha
Bentuk Kelembagaan
PeriodesitasPer TahunPer BulanPer HariPer Jam
BisnisNon-Bisnis
Sosial
Kategori IKategori IIKategori III
NS = (3,33% x Lt x Nt) +(6,64% x Lb x Nb) + (6,64% x Hp x Np) 6
BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWAFORMULA DASARFORMULA DASAR
Perhitungan, pengajuan usulan, persetujuan, penetapan, perjanjian dan pembayaran besaran tarif sewa menggunakan mata uang setempat. Jika nilai usulan lebih besar dari hasil perhitungan, nilai yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa adalah sebesar usulan sewa
Tanah/ bangunan
• Sebagian T/B • Selain T/B
PENETAPAN OLEH:PENETAPAN OLEH:
Surat persetuju
anKeputusan Sewa
Perjanjian Sewaatau
TARIF SEWA BMN
TARIF POKOK
SEWA BMN
FAKTOR PENYESUAI
SEWA
TARIF DASAR SEWA:TARIF DASAR SEWA:
Tanah/bangunan Sebagian T/B dgn nilai
buku > Rp500 juta Mengkaji usulan sewa
dari Pengguna
DIGUNAKAN OLEH:DIGUNAKAN OLEH:
Sebagian T/B dgn nilai buku < Rp500 juta
Selain T/B
7
TERIMAKASIHDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAGEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA LT.11 UTARA, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710
DASAR HUKUM PP NOMOR 35 TAHUN 2007Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan
Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi
PERMEN RISTEK NOMOR 1 TAHUN 2012Tentang Bantuan Teknis Penelitian dan
Pengembangan Kepada Badan Usaha
PMK NOMOR 33 TAHUN 2012Tentang Sewa
ALOKASI SEBAGIAN PENDAPATANBADAN USAHA
a. Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas
b. BUMNc. BUMDd. Koperasi.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATANKEMAMPUAN PEREKAYASAAN, INOVASI,DAN DIFUSI TEKNOLOGI
Penelitian, pengembangan
dan/atau penerapan teknologi
Pemanfaatan hasil penelitian
dan pengembangan perguruan tinggi
dan/atau lembaga
penelitian dan pengembangan
Badan Usaha dapat melakukan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam bentuk:
Lisensi KerjasamaPelayanan jasa
ilmu pengetahuan dan teknologi
KEMITRAAN
Lisensi KerjasamaPelayanan Jasa Ilmu
Pengetahuan dan TeknologiDilaksanakan atas
dasar izin dari pemegang hak kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Dilaksanakan atas dasar hubungan timbal balik dengan berprinsip mempertukarkan dan/atau mengintegrasikan sumber daya tertentu untuk mendapatkan keuntungan sinergis
Dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan/atau bentuk-bentuk interaksi antara penyedia dan pengguna jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.
INSENTIF Badan Usaha yang mengalokasikan sebagian
pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif.
Insentif berbentuk:1.Insentif perpajakan;2.Kepabeanan; dan/atau3.Bantuan teknis penelitian dan pengembangan
(dapat berupa penempatan tenaga ahli dan/atau pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah)
Inventarisasi Jenis PNBP terkait Pemanfaatan Aset dalam PNBP Kementerian/Lembaga
Surat Menteri Keuangan Nomor S-420/MK.02/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang himbauan Inventarisasi PNBP dengan kriteria:a.Pemanfaatan aset dalam rangka pelaksanaan tupoksi akan diatur dalam RPP/PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Yang berlaku Pada Kementerian/Lembagab.Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi, akan diatur mengikuti ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
PENGAJUAN SEWAPERMOHONAN/USULAN SEWA
Sebagian Tanah/ Bangunan
CALON PENYEWA menyampaikan
dokumen permohonan
Tanah/ Bangunan
Selain Tanah/ Bangunan
PENGELOLA BARANG melakukan penelitian
atas kelayakan penyewaan
PENGGUNA BARANG mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan BMN berdasarkan :Kajian pengguna barang atau Permohonan calon penyewa
PENGGUNA BARANG mengkaji permohonan dan
menyiapkan dokumen usulan
Selain T/B
FORMULA SEWA
BESARAN SEWA
PENGGUNA BARANG mengkaji permohonan dan
menyiapkan dokumen usulan
Sebagian T/B
Nilai BMN > Rp500
juta
Nilai BMN < Rp500
jutaPENGGUNA BARANG
menghitung nilai BMN untuk dihitung dalam formula sewa
16
Penilaian Dalam Rangka Sewa BMN
Penilaian
17
BMN Sebagian Tanah dan/atau Bangunan
Nilai Bukusampai denganRp500.000.000,-
SYARAT
1. Nilai Buku tercatat dlm Daftar/Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sepanjang nilai wajar atas tanah tidak ada; atau
2. Indikasi nilai yg mencerminkan perkiraan nilai tanah sepanjang nilai wajar dan nilai buku tidak ada.
Tidak perlu dilakukan penilaian oleh Penilai DJKN
Penaksiran oleh Pengguna Barang dgn Formula Tarif Sewa
PENELITIAN USULAN SEWA KAJIAN ATAS PERMOHONAN/USULAN SEWA
PENGELOLA BARANG menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian
Tanah/ Bangunan
Selain Tanah/ Bangunan
PENGELOLA BARANG melakukan penelitian atas
kelayakan penyewaan
Dalam melakukan penelitian, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada
Pengguna Barang yang menyerahkan BMN yang diajukan untuk disewakan
Sebagian Tanah/ Bangunan
Pengelola Barang melakukan kajian
formula sewa
PENGELOLA BARANG menghitung besaran sewa
Besaran Sewa = Tarif Pokok Sewa x
Faktor Penyesuai Sewa
Pengelola Barang melakukan kajian
kelayakan penyewaan
Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yg bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan:aspek pengamanan & pemeliharaan BMNusulan Sewa yg paling menguntungkan
Persetujuan/
Penolakan
18
PERJANJIAN SEWAPROSEDUR SEWA BARANG MILIK NEGARA
PENGGUNA BARANG
menerbitkan keputusan
sewa
Persetujuan
sewa
Tanah/ Bangunan
Selain Tanah/ Bangunan
Sebagian Tanah/ Bangunan
PENGELOLA BARANG melakukan
penandatanganan sewa dengan penyewa
Per Tahun
Per Bulan
Per Hari
Per Jam
PENGGUNA BARANG melakukan
penandatanganan sewa dengan
penyewa
CALON PENYEWA menyampaikan
dokumen permohonan
19
JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU SEWA SEWAPERIODESITAS PERIODESITAS SEWASEWA
PERPANJANGAN SEWAPERPANJANGAN SEWA
Per Tahun Per Bulan Per Hari Per Jam3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari - -
Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana permohonan sewa pertama kali
JANGKA WAKTU SEWA:JANGKA WAKTU SEWA:Paling lama 5 (lima) tahun
sejak ditandatanganinya perjanjian
Tanah/ bangunan
• Sebagian T/B • Selain T/B
PENETAPAN JK WAKTU PENETAPAN JK WAKTU SEWASEWA
PERIODESITAS PERIODESITAS SEWA:SEWA:
20
ditandatangani oleh pihak penyewa dan
dilakukan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan (UU 13 Tahun 1985 dan PP 42 Tahun 2000)
Rp6.000,- Rp6.000,- Pasal 12 PP42/2000
PERJANJIANPERJANJIANSEWA BMN SEWA BMN
Salinan perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani.
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian ditanggung oleh Penyewa. Perjanjian sewa-menyewa paling kurang memuat:
dasar perjanjian; para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang; besaran sewa, dan jangka waktu, termasuk periodesitas sewa; peruntukan sewa termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk
kelembagaan penyewa tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu penyewaan; hak dan kewajiban para pihak; dan hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna
Barang.
Tanah/ bangunan
• Sebagian T/B • Selain T/B
Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa: