SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KERJASAMA MERCHANT No. Kerjasama MerchantEDC... · Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KERJASAMA MERCHANT

No.____________________________________

Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama Merchant (selanjutnya disebut “SKU”) ini merupakan perjanjian yang mengatur kerjasama pemberian jasa layanan perbankan dengan menggunakan mesin EDC milik PT Bank Permata Tbk, suatu perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Bank”). Pihak yang menandatangani SKU ini telah setuju untuk mengikatkan diri terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bank dibawah ini:

PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. Bank Penerbit adalah Bank dan/atau bank lain pada umumnya dan/atau lembaga selain bank yang menerbitkan

Kartu.

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah berita acara serah terima pemasangan Permata EDC di lokasi Merchant sesuai dengan format dan isi yang ditetapkan Bank yang mencantumkan tanggal dipasangnya Permata EDC dan berfungsinya Permata EDC tersebut di lokasi Merchant.

3. Chargeback adalah penagihan/ pembebanan kembali terhadap Merchant atas Transaksi Berhasil yang telah

dibayarkan Bank kepada Merchant.

4. Collateral adalah sejumlah dana yang disepakati oleh Merchant sebagai jaminan untuk diblokir oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan transaksi di Permata EDC.

5. Daftar Hitam Merchant adalah daftar yang memuat informasi negatif atas reputasi Merchant yang dikeluarkan

oleh institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dip adalah aktifitas memasukan Kartu chip base pada chip reader di Permata EDC dalam melakukan Transaksi.

7. Dokumen adalah slip Settlement, Slip Transaksi EDC, faktur-faktur, pesanan pembelian, pesanan pengiriman,

catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Transaksi.

8. EDC (Electronic Data Capture) selanjutnya disebut dengan “Permata EDC” adalah mesin/terminal milik Bank untuk menerima dan memproses Transaksi Sale, Transaksi Mini ATM, maupun transaksi-transaksi lainnya yang disetujui oleh Bank.

9. Fasilitas Bank adalah sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dan disediakan oleh Bank untuk memproses dan memantau Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dan/atau Pelanggan antara lain layanan PermataTel, PermataNet, Navigator, PermataATM, Permata EDC dan layanan counter Bank serta layanan/fasilitas lain yang dikembangkan Bank di kemudian hari.

10. Formulir Pembatalan Transaksi adalah formulir yang digunakan oleh Merchant untuk mengajukan permintaan

pembatalan Transaksi Sale yang telah diproses oleh Bank, dengan format yang ditetapkan Bank.

11. Hari Kalender adalah hari sesuai dengan penanggalan sistem internasional. 12. Hari Kerja adalah hari dimana Bank beroperasi dan menjalankan kliring sesuai ketentuan Regulator.

13. Jaringan Domestik adalah jaringan yang dikelola oleh Bank maupun switching lokal Indonesia yang terdiri atas

jaringan ATM Bersama, PRIMA dan ALTO atau jaringan lainnya yang akan bekerjasama dikemudian hari.

14. Jaringan internasional adalah jaringan yang dikelola oleh switching/prinsipal internasional dimana Bank sudah

2

menjadi anggota pada jaringan tersebut antara lain seperti VISA, MASTERCARD, MAESTRO, atau jaringan lainnya yang akan bekerjasama dikemudian hari.

15. Kartu adalah Kartu Debit dan/atau Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Penerbit 16. Kartu Debit adalah kartu yang dapat digunakan Pemegang Kartu untuk melakukan penarikan tunai,

pemindahbukuan (transfer) dan pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung dana Pemegang Kartu yang tersimpan pada Bank Penerbit.

17. Kartu Kredit adalah kartu yang dapat digunakan Pemegang Kartu untuk melakukan pembayaran dan/atau penarikan tunai, dengan cara kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban melunasi pembayaran tersebut dengan tata cara dan pada waktu yang disepakati dengan Bank Penerbit.

18. Kode Persetujuan adalah kode (approval code) yang diterima Permata EDC atas setiap Transaksi yang telah

mendapat Otorisasi dan tercetak pada Slip Transaksi EDC.

19. Merchant Discount Rate (“MDR”) adalah biaya yang wajib dibayar oleh Merchant kepada Bank atas setiap Transaksi Sale sesuai SKU ini dan yang besarnya sesuai nilai persentase yang tercantum pada MDF dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank, sebagaimana akan diberitahukan kepada Merchant terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Merchant Data Form (MDF) adalah suatu formulir yang memuat keterangan-keterangan mengenai Merchant dan

informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan SKU ini , yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU.

21. Merchant adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank dalam hal pemasangan Permata EDC untuk menerima Transaksi.

22. Mitra adalah pihak lain yang bekerjasama dengan Bank untuk penerimaan Transaksi Payment Point atau Pembayaran voucher pra bayar atau lainnya melalui Fasilitas Bank.

23. Nomor Pelanggan adalah kode/nomor identifikasi yang dimiliki dan digunakan oleh Pelanggan untuk melakukan Transaksi Payment Point.

24. Otorisasi adalah persetujuan Bank Penerbit atas Transaksi Sale yang dilakukan Pemegang Kartu.

25. Otentikasi adalah salah satu bukti pengesahan transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu, dimana pengesahan ini dapat berupa penginputan PIN Kartu atau tandatangan sesuai dengan yang tertera di halaman belakang kartu.

26. Para Pihak adalah Bank dan Merchant yang melaksanakan isi SKU ini.

27. Pihak adalah salah satu pihak atau masing-masing pihak yang melaksanakan isi SKU ini yaitu Merchant atau Bank.

28. Pelanggan adalah perorangan atau non perorangan yang membeli produk/jasa Merchant dan melakukan Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM melalui Permata EDC pada Merchant.

29. Pemegang Kartu adalah setiap nasabah Bank dan atau bank lain yang memiliki Kartu sebagaimana yang nama dan tanda tangannya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu sesuai syarat dan ketentuan Bank Penerbit.

30. Peralatan Bank adalah Permata EDC beserta serangkaian perangkatnya, dan peralatan milik Bank lainnya

(adaptor, kabel power, tutup baterai, connector download, connector power, PIN cover) yang dipinjamkan dan/atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk pelaksanaan Transaksi.

31. PIN (Personal Indentification Number) adalah sandi rahasia yang digunakan sebagai alat verifikasi oleh

Pemegang Kartu pada saat melakukan Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM.

3

32. Rekening Merchant adalah rekening Merchant yang dibuka atas nama Merchant pada Bank sebagaimana tercantum dalam MDF yang digunakan sebagai rekening penampungan Merchant, dan rekening lainnya milik Merchant yang ada pada Bank.

33. Rekening Pemegang Kartu adalah rekening milik Pemegang Kartu yang ada pada Bank Penerbit. 34. Regulator adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau badan/instansi berwenang lainnya sehubungan

dengan pelaksanaan SKU ini.

35. Swipe adalah aktifitas menggesekkan Kartu magnetic stripe pada reader di Permata EDC dalam melakukan Transaksi.

36. Transaksi Sale adalah Transaksi pembayaran yang dilakukan Pelanggan atas penjualan produk atau jasa milik Merchant yang dilakukan di Permata EDC dengan menggunakan Kartu melalui Jaringan Domestik dan/atau Jaringan Internasional.

37. Settlement adalah proses pengiriman data rekapitulasi oleh Merchant ke sistem Bank atas Transaksi yang telah

dilakukan melalui Permata EDC di Merchant dan digunakan sebagai dasar penagihan Transaksi dari Merchant kepada Bank.

38. Slip Transaksi EDC adalah tanda terima tertulis yang dikeluarkan oleh Permata EDC atas Transaksi Sale atau

Transaksi Mini ATM yang diantaranya mencantumkan lokasi Merchant, nama Merchant, Nomor Kartu, Nama Pemegang Kartu, tanggal transaksi kolom tandatangan (apabila ada) dan Kode Persetujuan.

39. Tagihan Merchant adalah sejumlah tagihan atas Transaksi yang wajib dibayar Bank kepada Merchant.

40. Transaksi adalah Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM yang dilakukan di Permata EDC.

41. Transaksi Payment Point adalah transaksi pembayaran tagihan layanan umum jasa telekomunikasi dan internet,

kartu kredit, asuransi, cicilan, personal loan, pembayaran tiket pesawat, dan biaya pendidikan serta jenis tagihan-tagihan lainnya yang akan dikembangkan dikemudian hari, yang wajib dibayar Pelanggan kepada Mitra yang merupakan salah satu transaksi dari fitur Transaksi Mini ATM.

42. Transaksi Transfer to Merchant adalah transaksi pemindahbukuan dari rekening Pemegang Kartu Debit ke rekening milik Merchant di Bank yang dilakukan melalui Jaringan Domestik yang merupakan salah satu transaksi dari fitur Transaksi Mini ATM.

43. Transaksi Berhasil adalah Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM yang mendapat Otorisasi yang ditandai dengan keluarnya Kode Persetujuan pada Permata EDC sebagaimana tercetak pada Slip Transaksi EDC dan tercatat sukses pada pencatatatan Bank.

44. Transaksi Fallback adalah transaksi menggunakan kartu Chip yang awalnya di dip, namun karena transaksi gagal,

kemudian transaksi diulangi dengan cara di swipe.

45. Transaksi Mini ATM adalah transaksi yang didalamnya terdapat fasilitas Transaksi Payment Point, Transaksi Transfer to Merchant, Transaksi transfer yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Merchant, dan transaksi lainnya yang difasilitasi oleh Bank diluar Transaksi Sale.

46. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah semua hak cipta, paten, merek dagang atau hak atas database,

logo, desain, slogan, penemuan-penemuan atau rahasia-rahasia dagang, keahlian teknis, hak atas desain, topografi, nama dagang dan nama usaha, nama-nama domain, merek-merek dan peralatan (baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar) yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari serta semua hak atas kekayaan intelektual lainnya berikut permohonan-permohonan atas setiap hak tersebut (dimanapun permohonan tersebut dapat diajukan) yang dapat dilindungi di negara manapun di dunia;

4

PASAL 2 KERJASAMA MERCHANT

1. Permata EDC yang disediakan oleh Bank dapat dipergunakan Merchant untuk keperluan menerima Transaksi

Sale dan/atau Transaksi Mini ATM, dimana fasilitas Transaksi tersebut dapat dipilih salah satu atau kedua-duanya disesuaikan dengan kebutuhan Merchant atau kebijakan Bank.

2. Untuk keperluan permohonan kerjasama Merchant kepada Bank agar dapat menggunakan Permata EDC untuk keperluan melakukan Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM maka Merchant wajib untuk memberikan: a. MDF yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Merchant kepada Bank; b. Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diberitahukan Bank kepada

Merchant.

3. Atas kebijakannya sendiri, Bank mempunyai hak untuk menerima atau menolak permohonan kerjasama yang diajukan Merchant agar dapat menggunakan Permata EDC untuk keperluan menerima Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM. Jika Bank menolak permohonan Merchant tersebut maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Merchant bahwa pengajuan merchant tidak dapat disetujui. Merchant selanjutnya dengan ini menyetujui seluruh keputusan Bank terkait dengan persetujuan atau penolakan permohonan yang diajukan Merchant dan seluruh dokumen yang telah diberikan Merchant sehubungan dengan permohonannya tersebut sepenuhnya menjadi milik Bank.

4. Jika Bank menyetujui permohonan yang diajukan Merchant agar dapat menggunakan Permata EDC untuk keperluan melakukan Transaksi Sale dan/atau Transaksi Mini ATM maka Bank akan menempatkan Peralatan Bank ke lokasi Merchant.

5. Seluruh Transaksi yang diproses melalui Permata EDC wajib menggunakan mata uang Rupiah.

6. Atas kebijakan Bank, jika dibutuhkan, maka Bank dapat meminta kepada Merchant untuk menyediakan sejumlah

dana sebagai Collateral atas Transaksi yang dilakukan melalui Permata EDC.

7. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama Permata EDC, Merchant wajib memberikan data dan/atau dokumen pendukung yang sebenarnya kepada Bank dan wajib melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan pada data dan atau dokumen tersebut.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN TRANSAKSI

Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Transaksi pada Permata EDC tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi Sale dengan menggunakan Kartu dapat dilakukan dengan cara di Dip atau di Swipe pada Permata EDC.

2. Untuk Kartu Kredit dan atau Kartu Debit yang sudah menggunakan chip, Merchant hanya boleh melakukan transaksi dengan cara di Dip, dan dilarang untuk melakukan transaksi dengan cara Swipe maupun Transaksi Fallback.

3. Jika Transaksi Berhasil, maka Merchant dapat menyerahkan barang atau jasa yang telah dibeli/dibayarkan

beserta Slip Transaksi EDC sebagai bukti transaksi kepada Pemegang Kartu.

4. Untuk status pada Transaksi Mini ATM, mengacu kepada catatan Bank berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bank dengan Mitra.

5. Untuk Transaksi Mini ATM yang menggunakan menu Transfer to Merchant yang dinyatakan gagal atau Permata EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC bukan karena kertas habis, namun rekening Pemegang Kartu sudah terdebet, maka Merchant tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembalian dana kepada Pemegang Kartu dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu. Pengembalian uang kepada Pemegang Kartu akan dilakukan dengan proses pengkreditan kembali sejumlah uang tersebut pada rekening Pemegang Kartu melalui masing-masing Bank Penerbit setelah dilakukan proses

5

klaim ke Bank. Selanjutnya Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu untuk menghubungi Bank Penerbit.

6. Merchant wajib memastikan bahwa Slip Transaksi EDC yang memuat data transaksi dan Kode Persetujuan

telah tercetak dengan baik serta mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Transaksi Mini ATM (termasuk transaksi pada menu Transfer to Merchant), maka Slip Transaksi

EDC dicetak 2 (dua) rangkap sebagai berikut:

1 (satu) asli disimpan oleh Merchant; dan

1 (satu) salinan (copy) diberikan kepada Pemegang Kartu, dan dapat dicetak kembali untuk Bank

b. Untuk Transaksi Sale, maka Slip Transaksi EDC terdiri dari 3 (tiga) rangkap sebagai berikut:

1 (satu) salinan (copy) diberikan kepada Merchant;

1 (satu) salinan (copy) diberikan kepada Pemegang Kartu;

1 (satu) salinan (copy) diberikan kepada Bank.

7. Jika Permata EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC bukan karena kertas habis, maka merchant wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk Transaksi Sale : Merchant dapat melakukan re-print transaksi terakhir, dan jika tidak terdapat transaksi yang dimaksud, maka merchant dapat memproses ulang transaksi tersebut.

b. Untuk Transaksi Payment Point : Merchant dapat melakukan re-print transaksi terakhir dan melihat mutasi rekening. Dalam hal terjadi gangguan komunikasi atau gangguan lainnya terkait dengan penggunaan Peralatan Bank saat melakukan Transaksi Payment Point yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian antara lain: Slip Transaksi EDC tidak tercetak, Transaksi dibatalkan atau ditolak untuk diteruskan namun terjadi pendebetan rekening, maka Merchant wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Bank pada hari yang sama saat transaksi dilakukan untuk disesuaikan dengan catatan yang ada pada Bank. Para Pihak sepakat bahwa yang akan dijadikan acuan atas berhasil atau tidaknya Transaksi Payment Point adalah catatan yang ada pada Bank, karenanya Merchant bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko dan kerugian yang terjadi dan Merchant wajib membayar setiap dan semua tagihan yang timbul dan membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dan/atau klaim yang mungkin timbul dan diajukan oleh Pelanggan dan/atau pihak lain manapun juga yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut

8. Dalam keadaan dan kondisi apapun, data Pelanggan dan/atau Pemegang Kartu yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak dibenarkan untuk ditulis, diperbaiki, diganti, direnvoi dan/atau diubah oleh Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka seluruh risiko yang mungkin timbul karenanya merupakan beban dan tanggung jawab Merchant sepenuhnya dan Merchant berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Bank dan/atau Pelanggan dan/atau Pemegang Kartu.

9. Merchant berhak tidak memproses dan/atau menolak Transaksi apabila: a. Kartu belum aktif. b. Status transaksi pada Permata EDC adalah declined atau mendapat tolakan dari Bank Penerbit. c. Kartu telah diubah, dirusak atau dicetak ulang dengan cara apapun tanpa persetujuan Bank Penerbit. d. Mesin Permata EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC (bukan karena kertas habis). e. Slip Transaksi EDC tidak tercantum Kode Persetujuan. f. Kartu telah diblokir karena sebab apapun juga. g. Kartu telah habis masa berlakunya. h. Terdapat ketidak sesuaian pada saat dilakukan Otentikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 SKU. i. Kartu Kredit yang digunakan adalah Kartu Kredit Lokal Non Chip j. Kartu diduga palsu atau terindikasi fraud atau hasil tindak kejahatan. Jika merchant menemukan Kartu

dengan jenis ini, maka merchant wajib untuk melapor kepada Pihak Bank.

PASAL 4 TRANSAKSI MINI ATM

Transaksi Payment Point 1. Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Payment Point oleh Pemegang Kartu/Pelanggan

6

melalui Merchant akan dianggap sah apabila :

a. Pemegang Kartu/Pelanggan sudah memasukkan Nomor Pelanggan atau nomor rekening tujuan pembayaran dengan benar.

b. Terdapat kode persetujuan pada Slip Transaksi EDC. c. Rekening Merchant atau Pemegang Kartu/Pelanggan sudah terdebet (dalam hal pembayaran

tagihan), atau saldo pulsa milik Pemegang Kartu/Pelanggan telah bertambah senilai voucher yang dibeli (dalam hal pembelian voucher pulsa).

d. Dalam data rekonsiliasi sudah dinyatakan berhasil sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang Kartu/Pelanggan.

Transfer dana

2. Setiap transaksi Transfer yang dilakukan oleh Pelanggan akan dianggap sah jika Rekening Pemegang Kartu telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai yang ditransfer oleh Pelanggan dan atau Pemegang Kartu dan rekening tujuan transfer telah terkredit sejumlah nilai tersebut serta terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC.

3. Pelaksanaan transfer dana melalui Permata EDC dilakukan dengan pembatasan sebagai berikut :

a. Transfer hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Merchant sendiri; b. Transfer yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point atau Pemegang Kartu

Debet hanya dapat dilakukan jika Merchant telah mendapatkan persetujuan dari Regulator atau Transfer tersebut dilakukan dengan menggunakan Kartu Debet milik Pelanggan Payment Point atau Pemegang Kartu Debet yang bersangkutan (tidak menggunakan Kartu Debet milik Merchant).

4. Merchant dengan ini bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti

rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point yang disertai dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud). Merchant setuju jika terjadi terdapat unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan maka dianggap terjadi kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 SKU ini dan selanjutnya setuju jika Bank berhak mengenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal tersebut.

5. Apabila terdapat selisih pendebetan dalam Rekening Merchant, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari

Kerja sejak tanggal terjadinya Transaksi Payment Point, Merchant wajib melaporkan selisih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank. Apabila laporan atas selisih pendebetan baru dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dan atau menurut catatan Bank Transaksi Payment Point yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak dan mengabaikan laporan atau klaim Merchant. Dalam hal terjadi keadaan demikian, maka Para Pihak sepakat bahwa catatan yang dijadikan acuan rekonsiliasi adalah catatan yang ada pada Bank.

Biaya Transaksi Mini ATM

6. Bank berhak mengenakan biaya (charge) kepada Pelanggan dan/atau Pemegang Kartu sebagai pendapatan Bank. Besarnya biaya (charge) tersebut wajib diinformasikan oleh Merchant kepada Pelanggan sebelum Transaksi Payment Point dijalankan oleh Merchant dan besarnya biaya tersebut akan tercetak pada Slip Transaksi EDC terpisah dengan nilai Transaksi Payment Point. Atas pembebanan biaya kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Merchant sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap tuntutan, klaim dan/atau gugatan dari Pelanggan dan/atau pihak lain manapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan pembebanan biaya tersebut.

7. Pengenaan biaya yang merupakan hak Bank sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini, akan diambil langsung

oleh Bank dengan cara mendebet Rekening Merchant atau Rekening Pemegang Kartu pada saat atau setelah pelaksanaan setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai waktu yang ditentukan oleh Bank.

7

8. Bank atas kebijakannya sendiri atau berdasarkan SKU yang disepakati bersama dengan Mitra, pada sewaktu-waktu juga dapat memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant, namun tidak wajib, sesuai dengan jenis Transaksi Mini ATM yang dilakukan oleh Pelanggan dan sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau Mitra, yang besarnya dan tata-cara pembagiannya akan diberitahukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri, berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya pembagian pendapatan tersebut.

PASAL 5

OTENTIKASI Seluruh transaksi yang terjadi pada Permata EDC, wajib diotentikasi sebagai bentuk pengesahan transaksi dari Pemegang Kartu. 1. Secara umum, otentikasi yang diterima oleh Permata EDC adalah sbb :

a. Transaksi Sale: PIN Kartu ataupun tandatangan (signature), bergantung dari otentikasi yang ditentukan oleh Bank Penerbit Kartu tersebut.

b. Transaksi Mini ATM : PIN Kartu

2. Merchant wajib memastikan bahwa peng-input-an PIN pada Permata EDC oleh Pemegang Kartu dilakukan dengan aman dan tidak diketahui oleh Merchant maupun pihak lain.

3. Khusus untuk jenis otentikasi menggunakan tandatangan, Merchant wajib minta Pemegang Kartu untuk membubuhkan tanda tangan pada Slip Transaksi EDC kemudian mencocokkan nama, nomor Kartu dan tandatangan Pemegang Kartu di Slip Transaksi EDC dengan nama, nomor kartu dan tandatangan yang tertera pada Kartu . Apabila terdapat perbedaan, maka Merchant wajib untuk menolak Transaksi tersebut.

PASAL 6

PEMBATALAN DAN KEGAGALAN TRANSAKSI 1. Untuk Transaksi Mini ATM pada Permata EDC, pembatalan transaksi tidak diperbolehkan.

2. Untuk Transaksi Sale, pembatalan atas sebagian atau seluruh Transaksi Sale mengikuti ketentuan berikut ini:

a. Apabila proses pembatalan dilakukan sebelum proses Settlement, maka pembatalan Transaksi dilakukan melalui menu void pada Permata EDC dan Merchant tidak diperbolehkan untuk memberikan uang tunai kepada Pemegang Kartu yang bersangkutan dengan alasan apapun.

b. Apabila proses pembatalan dilakukan setelah proses Settlement, maka Merchant wajib mengirimkan Formulir Pembatalan Transaksi kepada Bank selambat–lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak proses Settlement dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ini:

Bank akan melakukan pengembalian dana dengan jumlah yang tercantum dalam Formulir Pembatalan Transaksi tersebut dengan cara mendebet rekening Merchant.

Jika dana tidak tersedia untuk proses pembatalan di rekening Merchant, maka proses pembatalan tidak dapat dilakukan.

Apabila Merchant terlambat mengirimkan Form Pembatalan Transaksi, maka Bank berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas pembatalan Transaksi tersebut.

PASAL 7

SETTLEMENT DAN PEMBAYARAN

1. Proses Settlement hanya berlaku bagi Transaksi Sale dimana Merchant wajib melakukan hal ini selambat–lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal Transaksi dilakukan di Permata EDC.

2. Proses pembayaran Tagihan Merchant akan dilakukan dengan ketentuan dibawah ini : a. Untuk Transaksi Sale, pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kalender setelah proses

Settlement dilakukan oleh Merchant, dengan dikurangi MDR. b. Untuk transaksi Mini ATM melalui fitur Transfer to Merchant, pembayaran akan dilakukan secara real time ke

Rekening Merchant tanpa potongan apapun setelah transaksi tersebut mendapatkan Otorisasi.

3. Bank akan melakukan pembayaran berdasarkan Settlement yang tercatat di sistem Bank.

8

4. Apabila terdapat selisih pembayaran kepada Merchant, maka: a. Dalam hal terjadi selisih lebih, Bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada Merchant dan Bank akan

melakukan pendebetan sebesar nilai selisih tersebut pada rekening Merchant. Dalam hal dana di Rekening Merchant tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan selisih lebih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank dalam waktu selambat–lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal proses Settlement atau setelah Merchant menerima laporan dari Bank, mana yang lebih cepat;

b. Apabila terjadi selisih kurang, maka Merchant akan melaporkan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal Settlement disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

c. Berdasarkan hasil investigasi dan/atau catatan Bank, maka Bank akan membayarkan selisih kurang selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil investigasi tersebut muncul.

d. Apabila laporan atas selisih kekurangan pembayaran kepada Merchant baru dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam butir (a) atau (b) di atas, maka Bank berhak untuk menolak dan mengabaikan laporan atau klaim Merchant.

5. Dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan pembayaran kepada Merchant yang dilakukan oleh Bank, yang menyebabkan pembayaran tersebut menjadi lebih atau kurang dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut dengan melakukan pendebetan atau pengkreditan dari/ke Rekening Merchant, dengan pemberitahuan melalui media yang ditentukan dan dianggap sah oleh Bank terlebih dahulu kepada Merchant. Sehubungan dengan hal tersebut, Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk setiap saat melakukan pendebetan Rekening Merchant untuk melakukan perbaikan pembayaran tersebut. Dalam hal dana dalam Rekening Merchant tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka Bank berhak untuk mengklaim Merchant atas jumlah yang telah dikreditkan ke dalam Rekening Merchant atau telah dibayarkan kepada Merchant, atau memotong jumlah tersebut dari kewajiban pembayaran atas tagihan merchant atau Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.

6. Dalam hal terjadi Transaksi yang mencurigakan dan atau melebihi batasan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bank terhadap Merchant karena alasan apapun juga, maka Bank berhak sewaktu-waktu menunda pengkreditan dana ke Rekening Merchant atau melakukan pemblokiran Rekening Merchant sampai proses investigasi selesai dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank

PASAL 8

BIAYA DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. Bank berhak untuk membebankan biaya kepada Merchant berupa : a. Biaya Sewa atas mesin Permata EDC; dan b. Biaya MDR untuk Transaksi Sale

dimana kedua besaran biaya tersebut tertera pada MDF atau surat pemberitahuan dari Bank. 2. Pembayaran biaya yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. Pendebetan Rekening Merchant; dan/atau b. Pemotongan langsung dari hasil transaksi untuk pembayaran biaya MDR.

3. Bank atas kebijakannya sendiri, pada sewaktu-waktu berhak untuk mengubah besarnya biaya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas dengan melakukan pemberitahuan kepada Merchant melalui media komunikasi yang dianggap sah oleh Bank.

PASAL 9

CHARGEBACK Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai Chargeback, adalah sebagai berikut:

1. Merchant bertanggung jawab atas Chargeback, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Merchant memproses Transaksi yang dilarang atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan,

ataupun melanggar ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Transaksi Sale. b. Apabila Bank telah melakukan pembayaran kepada Merchant, namun ternyata di kemudian hari terbukti

9

bahwa Merchant terlibat dalam penggunaan Kartu Kredit palsu, curian atau diperoleh dari hasil tindak pidana lainnya.

c. Pemegang Kartu tidak mengakui atau keberatan atas adanya Transaksi dan Merchant tidak dapat memberikan salinan Slip Transaksi EDC dan bukti-bukti lainnya terhadap Transaksi tersebut kepada Bank.

2. Dalam hal terjadi Chargeback, Bank tetap berhak dan berwenang untuk: a. Mendebet Rekening Merchant atau memotong pembayaran tagihan yang akan dibayarkan Bank kepada

Merchant dengan jumlah yang sama dengan jumlah Chargeback; atau b. Jika dana pada rekening merchant tidak mencukupi senilai Chargeback, maka Bank akan melakukan

penagihan kepada Merchant dan Merchant wajib membayar tagihan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak tagihan tersebut diterima oleh Merchant.

3. Dalam hal terjadi Chargeback terkait dengan transaksi di Merchant yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Bank, maka Merchant setuju untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan Merchant dengan ini membebaskan Bank dari tuntutan apapun yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dan /atau dari pihak lain manapun juga.

PASAL 10

KLAIM /KELUHAN PELANGGAN 1. Para Pihak sepakat bahwa Merchant wajib untuk menangani secara langsung klaim/keluhan Pemegang Kartu

dan/atau Pelanggan sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa yang Transaksi-nya dijalankan melalui Permata EDC selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi tersebut dilaksanakan.

2. Merchant akan bertanggung jawab dan dengan ini membebaskan Bank dari tuntutan apapun yang dilakukan oleh Pelanggan, jika terjadi perselisihan antara Pelanggan dengan Merchant sehubungan dengan pembelian barang dan/atau jasa dan pelaksanaan Transaksi.

3. Para Pihak sepakat bahwa Bank wajib menangani setiap klaim Pemegang Kartu yang berhubungan dengan proses

pembayaran kepada Merchant, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja dari tanggal diterimanya klaim/keluhan tersebut oleh Bank dan apabila seluruh dokumen dan persyaratan yang ditentukan oleh Bank telah terpenuhi.

4. Apabila Bank memerlukan Dokumen pendukung (Slip Transaksi EDC) dari Transaksi yang telah dilakukan, maka Merchant setuju dan wajib untuk memberikan Dokumen yang dimaksud (dalam bentuk faksimili atau email) dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak permintaan tertulis pertama dari Bank. Dalam hal Merchant gagal memenuhi permintaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bank berhak untuk langsung mendebet Rekening Merchant sebesar nilai transaksi yang diklaim oleh Pemegang Kartu dan/atau Pelanggan Payment Point. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.

PASAL 11

TRANSAKSI MENCURIGAKAN

1. Dalam hal terjadi transaksi yang mencurigakan menurut Bank yang dilakukan melalui Permata EDC yang ada pada Merchant, termasuk transaksi melebihi batasan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Bank, maka Bank akan melakukan investigasi dan berhak untuk menghentikan/menonaktifkan/ menarik mesin Permata EDC yang ada pada Merchant, dan/atau menunda setiap pembayaran transaksi kepada Merchant atau melakukan pemblokiran Rekening Merchant sampai proses investigasi selesai dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank.

2. Apabila terbukti bahwa transaksi tersebut melanggar SKU dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank berhak untuk mendebet Rekening Merchant untuk mengganti kerugian Bank dan atau pihak lain yang timbul akibat transaksi tersebut, dan Bank berhak untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut serta mengakhiri kerjasama dengan Merchant sebagaimana dimaksud dalam SKU ini. Dalam hal ini Bank tidak wajib melakukan pengembalian atas dana yang ditunda pengkreditannya oleh Bank atau dana yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini. Apabila dana pada Rekening Merchant belum berhasil terdebet atau dana tidak mencukupi, Merchant wajib menyediakan dana dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal Bank menginformasikan hasil investigasi tersebut kepada

10

Merchant.

PASAL 12 PROMOSI LAYANAN

1. Merchant wajib untuk memasang tanda/logo Permata EDC yang disediakan oleh Bank, di tempat-tempat yang

mudah dilihat agar Pemegang Kartu mengetahui bahwa Merchant menerima Transaksi melalui Permata EDC.

2. Bank dapat menginformasikan mengenai fasilitas Permata EDC untuk pembelian barang/produk pada Merchant, kepada setiap Pemegang Kartu melalui media yang ditentukan oleh Bank.

3. Merchant memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk mencantumkan nama Merchant dalam buku petunjuk

atau sarana promosi apapun yang telah ditentukan oleh Bank.

4. Biaya yang timbul dari promosi atas Permata EDC sebagaimana diatur dalam pasal ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dalam SKU ini, dan khususnya untuk biaya pajak yang timbul sehubungan dengan pemasangan spanduk dan banner di lokasi Merchant akan menjadi tanggung jawab Merchant.

PASAL 13

PERALATAN BANK

1. Pemasangan Peralatan Bank hanya akan dilakukan di lokasi Merchant setelah disetujui oleh Bank dan Merchant dilarang memindahkan tanpa ijin Bank. Dalam hal ini, Bank akan memberikan edukasi/ pelatihan kepada Merchant dan/atau karyawan-karyawannya terkait dengan tata cara pelaksanaan transaksi melalui Permata EDC sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Dalam hal penggunaan Permata EDC oleh Merchant, maka Merchant wajib (i) membayar biaya sewa atas Permata EDC tersebut kepada Bank (“Biaya Sewa”) dan (ii) menyediakan dana jaminan atas penggunaan Permata EDC dalam jumlah sebagaimana tercantum pada MDF atau dokumen lainnya yang ditentukan oleh Bank. Besarnya Biaya Sewa dan dana jaminan Permata EDC tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini.

3. Merchant berkewajiban memelihara dan menjaga keamanan serta keutuhan Peralatan Bank dan Merchant

dilarang untuk mengubah, membongkar, menambah atau mengurangi komponen-komponen pada Peralatan Bank.

4. Merchant tidak diperkenankan menggunakan Peralatan Bank untuk kepentingan pihak lain atau untuk menerima

transaksi dari Merchant lain,. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko dan kerugian dan membebaskan Bank atas setiap klaim, tuntutan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat penggunaan Permata EDC oleh pihak/merchant lain yang mengakibatkan kerugian bagi Merchant dan atau Pemegang Kartu dan/atau Bank dan atau Bank Penerbit dan/atau pihak lainnya.

5. Merchant wajib menginformasikan mengenai persyaratan dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan

penggunaan Peralatan Bank kepada seluruh karyawannya, terutama kepada karyawan yang bekerja di lokasi penjualan barang/produk/jasa dan memastikan bahwa Peralatan Bank hanya dioperasikan oleh Merchant dan/atau karyawan/pegawai Merchant yang telah mendapat pelatihan dari Bank sesuai dengan petunjuk pemakaian yang berlaku.

6. Sehubungan dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak Bank ke lokasi pemasangan Permata EDC, Merchant akan mengizinkan Bank setiap waktu untuk memeriksa keadaan dan/atau melakukan perawatan secara berkala terhadap Peralatan Bank yang ada di Merchant.

7. Apabila Peralatan Bank tidak beroperasi sebagaimana mestinya, Merchant wajib melaporkan kepada Bank

selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada saat peristiwa tersebut terjadi untuk dapat dilakukan pemeriksaan Peralatan Bank oleh petugas yang ditunjuk oleh Bank dan Bank akan segera melakukan perbaikan/penggantian terhadap Peralatan Bank yang tidak berfungsi setelah menerima laporan dari Merchant dan Merchant tidak diperkenankan untuk memperbaikinya sendiri. Segala kerugian yang timbul akibat tidak

11

berfungsinya Peralatan Bank tersebut, baik langsung atau tidak langsung, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Merchant.

8. Merchant wajib untuk mengembalikan seluruh Peralatan Bank apabila Merchant sudah tidak bekerja sama dengan pihak Bank, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal berakhirnya SKU atau permintaan dari Bank. Dalam hal Merchant tidak bisa mengembalikan Peralatan Bank dalam kondisi baik dengan alasan apapun, maka Merchant berkewajiban membayar biaya penggantian Peralatan Bank dengan jumlah tertentu yang ditentukan oleh Bank. Apabila Merchant tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Merchant, maka Bank berhak untuk melakukan pendebetan Rekening Merchant atau dengan cara-cara lainnya untuk penyelesaian masalah ganti rugi tersebut.

9. Dalam hal terjadi kegagalan Transaksi dan/atau gangguan pelaksanaan Transaksi yang diakibatkan oleh

kesalahan/kelalaian Merchant dalam menyediakan Peralatan Bank dan fasilitas penunjang, maka seluruh kerugian yang timbul sehubungan dengan kesalahan/kelalaian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Merchant dan Merchant dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang timbul akibat gagal atau terganggunya pelaksanaan Transaksi.

PASAL 14 DOKUMEN

1. Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan/atau salinan Dokumen yang disimpan oleh

Merchant termasuk mengadakan inspeksi ke tempat Merchant.

2. Merchant berkewajiban untuk menyimpan Dokumen serta seluruh bukti yang berkaitan dengan Transaksi sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan terhitung dari tanggal Transaksi tersebut.

3. Apabila terjadi Chargeback dari Bank Penerbit maka Merchant harus dapat menyediakan Slip Transaksi EDC

yang layak (jelas/terbaca) dalam waktu paling lambat H+1 hari kerja terhitung sejak Bank menghubungi Merchant dan meminta Merchant untuk memberikan Slip Transaksi EDC.

4. Apabila Merchant tidak atau terlambat menyerahkan Dokumen dan/atau salinan Dokumen kepada Bank, maka Merchant wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang mungkin dialami Bank, dan Merchant dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari Pemegang Kartu atau pihak manapun sehubungan dengan kelalaian Merchant dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SKU ini.

PASAL 15

AUDIT DAN INSPEKSI

1. Bank atau pihak lainnya yang ditunjuk Bank, atau pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pemeriksaan atau audit terhadap layanan Permata EDC, termasuk mengadakan inspeksi ke tempat Merchant pada waktu yang ditentukan oleh Bank. Pelaksanaan pemeriksaan atau audit ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Merchant wajib membantu Bank dalam melakukan pemeriksaan atau audit sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 Pasal ini dengan menyediakan data, dokumen dan atau informasi yang diperlukan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan SKU.

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam SKU sebagai berikut:

a. Masing-masing Pihak adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili Para Pihak dalam SKU ini mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan SKU. SKU tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak (jika ada) serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak di dalam menjalankan usahanya.

12

b. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak (jika ada) diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan SKU dan subyek hukum yang menandatangani SKU telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing pihak.

c. Masing-masing Pihak akan tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat di dalam SKU ini beserta perubahannya.

2. Merchant menyatakan dan menjamin akan menerima Transaksi dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

3. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data/informasi dan dokumen yang diberikan Merchant kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi SKU merupakan data/informasi dan dokumen yang sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan, lengkap dan akurat. Merchant menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata termasuk diakhirinya kerjasama berdasarkan SKU ini oleh Bank jika Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun bahwa data/informasi dan dokumen yang diberikan Merchant ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu.

4. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Peralatan Bank dan Fasilitas Bank adalah merupakan Transaksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan Transaksi sebagaimana diatur dalam SKU. Dalam hal Bank menemukan indikasi pelaksanaan Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan Transaksi yang diatur dalam SKU ini, Bank mempunyai hak penuh untuk mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud dalam SKU ini dengan Merchant dengan cara menonaktifkan Permata EDC dan/ atau menarik mesin Permata EDC yang ada pada Merchant, dan Merchant dengan ini membebaskan Bank dari segala klaim dan/atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan penonaktifan dan/atau penarikan Permata EDC tersebut oleh Bank.

5. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang timbul atau mungkin dialami oleh Bank dan membebaskan Bank dari segala klaim dan/atau tuntutan yang mungkin timbul dari pihak manapun juga sebagai akibat dari kelalaian atau kegagalan Merchant dalam menjalankan Transaksi.

6. Merchant dengan ini memberikan jaminan kepada Bank bahwa Merchant beserta dengan seluruh karyawannya dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Merchant tidak akan memperbanyak dan/atau membuat, memberikan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan dan/atau mengalih-fungsikan Peralatan Bank baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan Peralatan Bank untuk melakukan transaksi selain dari yang telah ditentukan dalam SKU dengan maksud apapun, termasuk namun tidak terbatas untuk kejahatan/penipuan/kecurangan. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant wajib mengganti segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut dan membebaskan Bank dari segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan yang timbul dari pihak lain akibat pelanggaran tersebut.

7. Apabila terdapat Transaksi yang dilakukan dengan adanya unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud) dan adanya keterlibatan Merchant dan/atau keluarganya dan/atau pegawainya, maka Merchant dengan ini melepaskan Bank dari tuntutan dan/atau gugatan dan/atau klaim dan/atau ganti rugi yang diderita oleh Merchant dan/atau keluarganya dan/atau pegawainya, dan apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian pada Bank, maka Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Merchant sebesar nilai kerugian yang dialami Bank. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.

PASAL 17

KERAHASIAAN

Selama berlakunya kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini dan pada setiap waktu sesudahnya, maka: 1. Setiap informasi dan/atau data yang diberikan oleh Bank kepada Merchant dan/atau karyawan Merchant dan

atau informasi dan atau data yang diperoleh Merchant dan/atau karyawan Merchant sebagai pelaksanaan dari SKU ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media

13

elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas mengenai rahasia bank sebagaimana dimaksud undang-undang terkait perbankan, selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain antara Para Pihak (“Informasi Rahasia”) adalah bersifat rahasia.

2. Merchant setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan Informasi Rahasia yang diperoleh sebagai

pelaksanaan dari SKU kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Merchant atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Bank atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi

tidak berlaku, apabila: i. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum. ii. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau

badan pemerintahan lain yang berwenang. iii. Informasi Rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Merchant selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap tindakan yang

diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.

5. Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini berakhir, Para Pihak sepakat bahwa kewajiban

Merchant untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku.

PASAL 18 KELALAIAN/PELANGGARAN

1. Merchant akan dianggap lalai apabila :

a. Merchant tidak melakukan proses Settlement dalam jangka waktu yang ditentukan, b. Merchant melakukan tindakan yang melanggar ketentuan maupun melakukan transaksi yang dilarang

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dalam SKU ini. c. Merchant tidak dapat mengembalikan seluruh Peralatan Bank dalam jangka waktu yang ditentukan Pihak

Bank d. Merchant melakukan tindakan ataupun Transaksi yang mengakibatkan Chargeback e. Merchant tidak melakukan pengkinian data Merchant yang berkaitan dengan pelaksanaan SKU dan transaksi

Permata EDC. f. Merchant tidak menyediakan dana yang cukup untuk pendebetan biaya sewa Permata EDC g. Merchant membocorkan kerahasiaan data yang berkaitan dengan pelaksanaan SKU dan transaksi melalui

Permata EDC sebagaimana diatur dalam Pasal 17 SKU ini. h. Merchant memberikan suatu pernyataan atau jaminan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan

kenyataannya. i. Merchant tidak menginformasikan kondisi force majeure sesuai dengan batas waktu yang ditentukan j. Merchant lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam

SKU. k. Merchant menutup Rekening Merchant atau rekening(-rekening) lainnya yang terdaftar pada MDF guna

pelaksanaan isi SKU ini. l. Merchant tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Dokumen atau salinan Dokumen

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 SKU ini.

2. Atas kelalaian yang dilakukan Merchant seperti yang dijelaskan pada ayat 1, maka Bank akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 SKU ini.

14

PASAL 19 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Surat-menyurat atau pemberitahuan dari Bank kepada Merchant sehubungan dengan isi kerjasama yang dimaksud pada SKU ini akan disampaikan secara tertulis melalui ekspedisi, surat elektronik (e-mail), telex atau facsimile dan akan ditujukan kepada alamat-alamat yang disebut dalam Merchant Data Form. Namun khusus untuk transaksi yang menurut Bank diindikasikan sebagai transaksi mencurigakan maka pemberitahuan Bank ke Merchant dapat disampaikan oleh Bank secara langsung atau melalui telepon.

2. Surat-menyurat atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Merchant kepada Bank sehubungan dengan isi kerjasama yang dimaksud pada SKU ini akan disampaikan secara tertulis melalui media yang ditetapkan pada website www.permatabank.com.

3. Jika Merchant melakukan perubahan alamat maka perubahan tersebut diberitahukan kepada Bank dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan alamat yang dimaksud. Apabila Merchant lalai memberitahukan perubahan alamat tersebut, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant atau pihak manapun atas seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Merchant tersebut.

4. Pemberitahuan dan atau korespondensi dari Bank kepada Merchant dianggap telah diterima atau disampaikan : a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim. b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos/kurir tercatat dengan dibuktikan dengan resi pengiriman dari pos/kurir tercatat tersebut. c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surat elektronik (e-mail), telex atau faksimili dengan hasil yang baik.

PASAL 20 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN SKU

1. SKU ini berlaku efektif pada tanggal sesuai dengan yang tercantum dalam BAST pemasangan Permata EDC pada

lokasi Merchant untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama jika tidak terdapat konfirmasi pengakhiran SKU dari salah satu pihak.

2. Jika Merchant ingin melakukan pengakhiran atas SKU ini, maka pemberitahuan harus diberikan secara tertulis atau melalui media lainnya yang dianggap sah oleh Pihak Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran SKU yang dikehendaki.

3. Bank berhak mengakhiri SKU dengan Merchant dengan melakukan penonaktifan dan/atau penarikan Permata EDC seketika tanpa kewajiban untuk memberitahukan pengakhiran SKU tersebut terlebih dahulu kepada Merchant apabila terjadi salah satu atau lebih hal berikut ini:

a. Apabila Merchant terlibat kelalaian seperti yang dijelaskan pada pasal 18 b. Apabila mesin Permata EDC tidak digunakan untuk Transaksi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, c. Apabila Merchant termasuk sebagai salah satu dan/atau memiliki catatan dalam Daftar Hitam

Merchant yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dan/atau dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya.

d. Apabila Merchant dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing).

e. Bilamana Merchant mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Merchant dinyatakan dalam pailit.

f. Berdasarkan pertimbangan Internal Bank untuk harus melakukan pengakhiran SKU.

4. Dalam hal terjadinya pengakhiran SKU, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh Peralatan Bank dalam

15

kondisi baik dan lengkap.

5. Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam SKU ini tidak membatalkan maupun menghapuskan segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak, maka masing-masing Pihak akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Para Pihak.

6. Dalam hal terjadinya pengakhiran SKU, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran SKU ini tidak memerlukan persetujuan pengadilan.

7. Setelah SKU berakhir, Merchant tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi yang dilakukan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pelaksanaan Transaksi terakhir dan merchant wajib menyimpan Slip Transaksi EDC atas transaksi yang dilakukan selama periode tersebut.

PASAL 21

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan SKU ini, antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya, Perang, demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, kebijaksanaan ekonomi dari Pemerintah dan sebab-sebab lainnya yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan SKU.

2. Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya dalam SKU selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu tersebut, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.

3. Dalam hal Force Majeure terjadi secara terus menerus, maka Pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan SKU. Apabila Pihak yang tidak mengalami Force Majeure berkehendak untuk menghentikan SKU, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu yang dianggap baik oleh Pihak yang tidak mengalami Force Majeure.

PASAL 22

KUASA 1. Dalam hal terdapat pelaksanaan atas ketentuan pada SKU yang membutuhkan kuasa khusus dari Merchant, maka

kuasa tersebut dianggap telah diberikan oleh Merchant kepada Bank berdasarkan SKU ini.

2. Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam SKU tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU, yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang Merchant masih mempunyai kewajiban kepada Bank dan Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk dan atas nama Merchant dan karenanya Bank

dengan ini berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengelola Rekening Merchant termasuk untuk mengkreditkan dan mendebet kembali Rekening Merchant

tersebut dalam hal terjadi kekeliruan/kesalahan pendebetan dan atau pengkreditan sehubungan dengan penyelesaian Transaksi dan atau pelaksanaan isi SKU.

b. Memblokir Rekening dan/atau melakukan pendebetan Rekening Merchant dan atau mendebet dana jaminan dan/atau Collateral Merchant atas penyewaan Permata EDC dan/atau untuk pembayaran ganti rugi

c. Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Mini ATM berdasarkan SKU, maka dengan ini Merchant memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk mendebet dana dalam Rekening Merchant sejumlah nilai Transaksi Mini ATM yang dilakukan dan mengkreditkan dana yang didebet tersebut ke rekening-rekening pihak yang berhak/berkepentingan atas Transaksi Mini ATM tersebut, serta memberikan kuasa

16

kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening Merchant sehubungan dengan pembayaran biaya dan atau pendapatan Bank.

d. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang menggunakan Permata EDC dan atau tindakan-tindakan yang diatur dalam SKU ini.

Pasal 23

Larangan-Larangan

1. Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan-ketentuan lain mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam SKU, maka Merchant dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank dan atau yang bertentangan

dengan SKU dan atau melakukan kegiatan atau usaha yang melanggar suatu ketentuan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Regulator;

b. Menyerahkan dan atau mengalihkan semua maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul

berdasarkan SKU ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dengan diatur dalam dokumen kesepakatan terpisah yang akan dibuat dan diatandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini. Setiap penyerahan dan atau pengalihan tersebut yang dilakukan oleh Merchant tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, akan dianggap batal dan tidak berlaku;

c. Meminta tambahan biaya/uang kepada Pelanggan atas layanan Transaksi Sale yang diterima oleh Merchant.

Khusus untuk Transaksi Mini ATM, Merchant diperkenankan mengenakan sejumlah biaya transaksi tertentu kepada Pelanggan;

d. Melakukan pencatatan atau perekaman data yang dapat diakses dari Kartu dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan Swipe di luar Permata EDC dan segala bentuk tindakan double Swipe apapun terhadap Transaksi yang menggunakan Kartu serta menyimpan dan menyebarluaskan data kepada pihak manapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank;

e. Dalam keadaan apapun, data Pemegang Kartu Debet yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak

dibenarkan ditulis, diperbaiki atau diganti, direnvoi dan atau diubah secara manual;

f. Merchant dilarang menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank tanpa persetujuan tertulis dari Bank. Dalam hal Bank telah memberikan persetujuan tertulis yang dimaksud maka penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank oleh Mitra tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank kepada Merchant. Merchant selanjutnya akan bertanggung jawab penuh kepada Bank apabila terjadi penyalahgunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank baik yang disebabkan oleh Merchant ataupun pihak ketiga manapun;

g. Melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung dan atau membayar kembali secara tunai

kepada Pemegang Kartu atas Transaksi Sale yang telah terjadi;

h. Menggunakan Kartu Kredit milik Merchant sendiri pada Permata EDC yang terpasang di lokasi;

i. Menerima pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa tanpa fisik Kartu, kecuali berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank;

j. Melakukan penarikan tunai untuk keperluan Merchant ataupun atas permintaan Pemegang Kartu di Lokasi Merchant dengan alasan apapun dalam Transaksi Sale.

k. Menerima Transaksi Sale yang digunakan untuk pembiayaan kembali hutang yang telah ada atau untuk menggantikan suatu cek yang ditolak;

l. Melakukan Transaksi Fallback;

m. Mempergunakan 2 (dua) atau lebih Slip Transaksi EDC untuk menghindari pemecahan atas nilai Transaksi yang terjadi dengan maksud apapun (split sales);

17

n. Memberikan Slip Transaksi EDC kepada Pelanggan tanpa dilakukan suatu transaksi penjualan terlebih dahulu

dengan Pelanggan;

o. Menetapkan nilai minimum transaksi bagi Pemegang Kartu yang akan melakukan Transaksi Sale melalui Permata EDC di Merchant;

p. Bila Kartu yang digunakan ternyata dicurigai sebagai kartu palsu atau curian atau merupakan hasil dari tindak kejahatan, maka Merchant wajib untuk tidak menerima Transaksi tersebut dan menahan Kartu tersebut dengan upaya terbaik dan segera memberitahukan Bank Penerbit dan wajib menjalankan instruksi-instruksi selanjutnya dari Bank Penerbit.

Pasal 24 SANKSI

1. Apabila Merchant terbukti melakukan larangan, kelalaian, dan melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang

diatur dalam SKU ini, maka Bank berdasarkan pertimbangan/kebijakannya berhak untuk: a. Menghentikan atau mengakhiri kerjasama dengan Merchant sebagaimana dimaksud pada SKU ini dengan

seketika; dan/atau b. Menunda atau tidak melakukan pembayaran hasil Transaksi kepada Merchant termasuk pembagian

pendapatan dan atau memotong atau menagih kembali pembayaran yang telah dibayarkan; dan/atau c. Memblokir Rekening dan/atau melakukan pendebetan Rekening Merchant dan atau mendebet dana jaminan

dan/atau Collateral Merchant atas penyewaan Permata EDC untuk pembayaran ganti rugi. Dalam hal dana pada Rekening Merchant tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud; dan/atau

d. Menonaktifkan Permata EDC dan atau menarik Peralatan Bank tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant; dan/atau

e. Meminta Merchant mengembalikan dana sejumlah nilai Transaksi yang diindikasikan sebagai Transaksi yang mencurigakan dan atau Transaksi yang diindikasikan dilakukan dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud) oleh Merchant; dan/atau

f. Menagih semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayarkan Merchant berdasarkan isi SKU ini secara seketika dan sekaligus; dan/atau

g. Menuntut ganti rugi akibat terjadinya pristiwa kelalaian (jika ada); dan/atau h. Mendebet dana yang ada di Rekening termasuk dana yang ada di rekening-rekening lain atas nama

Merchant yang ada di Bank guna membayar seluruh kewajiban Merchant yang timbul berdasarkan SKU ini termasuk mengganti kerugian Bank yang timbul akibat terjadinya kelalaian (jika ada); dan/atau

i. Meminta Merchant untuk membayar sejumlah uang dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal permintaan pembayaran yang disampaikan Bank kepada Merchant, jika dana pada Rekening belum berhasil terblokir atau terdebet atau dana tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Merchant yang timbul berdasarkan SKU ini.

2. Segala bentuk kerugian yang diderita oleh Bank, Pemegang Kartu maupun pihak lainnya sebagai akibat pelanggaran, kelalaian atau kesalahan Merchant, menjadi tanggung jawab Merchant seutuhnya dan Merchant membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut.

3. Sanksi yang dikenakan kepada Merchant atas kelalaian/larangan/pelanggaran SKU, tidak akan menghilangkan kewajiban Merchant untuk tetap memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam SKU.

PASAL 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (“Perselisihan”) yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan atau berdasarkan SKU akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

18

1. Para Pihak setuju bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan cara

musyawarah untuk mufakat.

2. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka Perselisihan tersebut

harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.

3. 3. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan atau mediasi di bidang

perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di Republik Indonesia sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Bank.

PASAL 26 PILIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. SKU ini dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 2. Segala urusan mengenai SKU dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat

kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kotamadya/Kabupaten yang ditentukan oleh Bank.

PASAL 27

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Bank berhak dan berwenang untuk sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan SKU ini dan setiap perubahan tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Merchant melalui media yang dianggap sah dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini. Apabila Merchant keberatan atas perubahan yang ditetapkan oleh Bank, maka Merchant berhak untuk mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud dengan SKU ini dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajibannya yang masih terhutang kepada Bank berdasarkan SKU

2. Seluruh pajak dan bea yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam SKU, maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perjanijan dan apabila terdapat ketentuan yang perlu diatur atau dirubah dalam SKU ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya berupa addendum terhadap SKU ini, atau bentuk dokumen tertulis lainnya yang disepakati Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SKU ini.

4. Apabila suatu ketentuan dalam SKU dinyatakan tidak sah dan/atau bertentangan dan/atau tidak dapat

diberlakukan secara hukum, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh suatu instansi pemerintah yang berwenang, maka ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dalam SKU. Namun apabila ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya dengan baik tujuan SKU, Para Pihak sepakat, dengan upaya terbaik, untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya SKU ini.

5. Dalam hal Para Pihak tidak dapat lagi melaksanakan SKU, maka para penggantinya atau penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SKU.

6. SKU ini merupakan dan mencakup semua persetujuan Para Pihak dan menggantikan semua penawaran,

negosiasi, pengecualian-pengecualian dan kesepakatan-kesepakatan terdahulu baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam SKU dengan dokumen-dokumen kesepakatan lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam SKU ini, kecuali apabila belum diatur dalam SKU, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen-dokumen kesepakatan lainnya.

19

7. Seluruh lampiran berikut perubahan dan/atau penggantinya yang ada di kemudian hari menjadi satu kesatuan

dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU ini.

8. Apabila Merchant melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam SKU ini, maka segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang diajukan pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Merchant tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Merchant, dan dengan ini Merchant melepaskan Bank dari segala akibat yang disebabkan oleh kelalaian itu.

SKU INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK

KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN