Swakelola 29 okt 2013

TTL : Banjarmasin, Indonesia, 17 Juli 1975 Jabatan: Kasubag Pelaporan SetKab Banjar Rumah: Banjarbaru-Kalsel Phone : 62-511-4705796 HP : 081351090308 Office : 62-511-4721504 / 62-511-4721453 Blog : http://samsulramli.wordpress.com Surel : [email protected] Group FB : Diskusi Pengadaan Barang Jasa Kalimantan

Pin BB : 239FA068

SAMSUL RAMLI,S.SOS

Sertifikat Ahli Pengadaan

Sertifikat Training of Trainer

Sertificate Essential Skill Program

Of Procurement from AUSAID Foundation

ITC Certificate International Procurement Training

Anggota dan Pendiri Pendiri

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Semua orang wajib tidak berbuat kejahatan, tapi

tidak seorang pun yang luput dari kesalahan...

Bahkan kita sendiri sudah tidak dapat percaya lagi

kalau diri kita sedang berbuat baik

Kehilangan harapan kebaikan bisa jadi bencana

terbesar sebuah peradaban...

Maka Percayalah Kita Bisa Berbuat Baik Meski

Tidak Akan Luput Dari Kesalahan

by : Markemblung

Samsul Ramli, 29 Oktober 2013, LKPP-RI

Pengadaan Barang/Jasa

Pekerjaan utk mening

katkan kemampuan teknis SDM

Pekerjaan yang operasi nya memerlukan partisipasi

langsung masyarakat

Pekerjaan yang tidak diminati oleh

Penyedia Barang/Jasa

Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat

dihitung/ditentukan terlebih dahulu

Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll

Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survey yg

bersifat khusus

Pekerjaan survey, pemrosesan data, pengujian,

pengembangan sistem

Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I ybs

Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dlm negeri

Penelitian dan pengembangan dalam negeri

Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, indus-tri alutsista dan industri almatsus dalam negeri

Jenis pekerjaan swakelola

KELOLA = MANAGEMENT

Obyek Pengelolaan?

Pembiayaan

Pelaksanaan

Kelola

Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

11 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Wilayah Pengelolaan

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pengawasan dan Evaluasi

K/L/D/I penanggung jawab anggaran

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pengawasan dan Evaluasi

Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pengawasan dan Evaluasi

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

BARANG/JASA

Input

Proses

Output

BARANG/JASA

Barang

• Proses

• Packing • Pemesanan • Pengiriman • Instalasi • dll

• Output

• Spesifikasi • Mutu • Fungsi

Jasa

• Input • Material • Peralatan • SDM • Metode

• Proses

• Pembuatan • Pengiriman

• Output

• Spesifikasi • Mutu • Fungsi

Perencanaan

• Input

• Proses

• Output

Pelaksanaan

• Input

• Proses

• Output

Pengawasan

• Input

• Proses

• Output

Swakelola Pengelola Anggaran

Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran; dan mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli

Tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%

pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan

17 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2

18 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

PA/KPA - PJA

TIM PENGAWAS

TIM PELAKSANA

PPK ULP/PEJABAT PENGADAAN

TIM PERENCANA

Persiapan

1. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.

2. Pembentukan Tim Swakelola

3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Proposal Teknis Swakelola

4. Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan

5. Penyusunan Jadual Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

6. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan

7. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Personil

8. Penetapan Pokja/Panitia/Pejabat Pengadaan

Pelaksanaan Pelaksanaan rencana kerja oleh tim pelaksana

antara lain: 1. Melakukan survei dan pengukuran pada lokasi pekerjaan

berdasarkan gambar kerja/gambar desain.

2. Menyusun jadual pelaksanaan kerja (s-curve), jadual kebutuhan bahan/ material, tenaga kerja, penggunaan peralatan

3. Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga kerja, dan peralatan kepada pejabat pembuat komitmen untuk diproses oleh pejabat/ panitia pengadaan.

4. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan.

5. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan/ material, tenaga kerja, dan peralatan.

6. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).

Pelaksanaan Pengadaan bahan, tenaga, peralatan, dan

tenaga ahli 1. Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya,

peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2. Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.

3. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan.

Pelaksanaan Pembayaran

1. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.

2. Pembayaran gaji tenaga ahli (bila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak kerja konsultan orang perseorangan.

3. Pembayaran bahan/material dan peralatan dilakukan berdasarkan kontrak kerja pengadaan barang/bahan.

4. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya uang panjar.

Pelaksanaan Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan

Dokumentasi 1. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat

setiap hari dalam laporan harian.

2. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dilakukan evaluasi serta dibuat laporan mingguan dan bulanan.

3. Dokumentasi meliputi administrasi pelaksanaan pekerjaan swakelola dan foto kemajuan pekerjaan. Foto dari arah yang sama dilakukan pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan

Pelaksanaan Pelaporan Realisasi Pekerjaan memaparkan

tentang: 1. Struktur organisasi pekerjaan swakelola antara lain meliputi

pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan.

2. Persiapan pekerjaan swakelola meliputi kejelasan pekerjaan secara spesifik, kesesuaian penempatan personil dalam pelaksanaan swakelola, metode pelaksanaan.

3. Pelaksanaan pekerjaan swakelola antara lain meliputi kesesuaian rencana pelaksanaan pekerjaan terhadap jadual pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100%, foto-foto dokumentasi.

4. Penggunaan personil/tenaga kerja. 5. Penggunaan peralatan

Pelaksanaan Penyerahan Hasil Pekerjaan:

1. Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim pelaksana swakelola menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah menerima hasil pekerjaan dari Ketua Tim pelaksana swakelola, PPK membuat laporan pekerjaan selesai yang kemudian diserahkan kepada PA/KPA.

2. Serah terima hasil pekerjaan dibuat Berita Acara penyerahan pekerjaan selesai oleh PPK kepada PA/KPA.

3. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan selesai dilanjutkan dengan proses penyerahan aset dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja sesuai dengan peraturan perundangan.

Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh

tim/seorang pengawas yang diangkat oleh PPK, meliputi: 1. Pengawasan Administrasi 2. Pengawasan Teknis

Pengawasan Material/Bahan Pengawasan Peralatan Pengawasan Tenaga Kerja

Pengawasan Keuangan

Evaluasi PPK memberikan surat penugasan untuk

pemeriksaan dan evaluasi kepada tim pengawas

Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain

Instansi Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kementerian

Lembaga

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Instansi

Sekolah? Perguruan Tinggi Swasta ?

30 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

PA/KPA - PJA

TIM PENGAWAS

PPK ULP/PEJABAT PENGADAAN

(TDD UNSUR PJA& IPL-PS)

TIM PERENCANA

TIM PENGAWAS

PIMPINAN IPL-PS

KONTRAK

KOORDINASI

Perencanaan di lakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran .

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak/MoU antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola

pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran

31 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2

Swakelola dengan Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat

Kelompok Sosial Perpres 54/2010

bentuk persekutuan dimana anggota kelompok secara sadar menyatakan bagian dari persekutuan, dengan kata lain para anggota kelompok sadar akan persamaan macam atau jenisnya

kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.

35 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

PA/KPA - PJA

TIM PENGAWAS

TIM PELAKSANA

PPK PIMPINAN POKMAS

TIM PERENCANA

PANITIA/PJB PENGADAAN

KONTRAK

Perencanaan Umum dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran

Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran

Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana

36 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3

40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap

30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30%

30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% .

pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan secara berkala kepada PPK

37 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

PPK mengadakan Kontrak untuk swakelola

sendiri, atau dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain, atau dengan Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak dengan Kelompok Masyarakat;

Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak; 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 5) Hak dan kewajiban para pihak.

38 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3

Diskusi Kasus

Pemerintah Provinsi akan mengadakan kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi nilai anggaran 2 Milyar

Pemerintah Provinsi menghibahkan dana kepada KONI Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Porprov.

Karena kegiatan dipusatkan di Kabupaten A maka pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana tersebut di serahkan kepada KONI Kabupaten.

Diskusi Kasus

Termasuk dalam tipe swakelola apa kasus tersebut?

Bagaimanakah seharusnya proses pengadaan barang/jasa terkait kegiatan tersebut?

Lembar Kerja

Kelompok Ganjil

Kelompok Genap