-
SUSTAINABILITY PROGRAM BPJS KESEHATAN
INDONESIA
KELOMPOK 1
1006690071 Nadia Refaniadewi
1106005944 Ranty Putri
1106011285 Ghaisani Shabrina Rahma
1106011770 Anindya Dena Ferani
1106013233 Adrianna Bella
1106016771 Andhika Putra Pratama
1106059745 Alvin Ulido Lumbanraja
UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR MATA KULIAH ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Dosen: Ringoringo Halomoan Achmadi M.Sc.
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
2014
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman2 dari18
STATEMENT OF AUTHORSHIP
Saya yang bertandatangan dibawah ini mewakili kelompok 1
menyatakan bahwa tugas
terlampir adalah murni hasil pekerjaan kami sendiri. Tidak ada
pekerjaan orang lain yang
kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan
untuk makalah/tugas pada
mata ajaran lain kecuali kami menyatakan dengan jelas bahwa kami
menggunakannya.
Kami memahami bahwa tugas yang kami kumpulkan ini dapat
diperbanyak dan atau
dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.
Nama : Ranty Putri
NPM : 1106005944
Tanda Tangan :
Mata Ajaran : Administrasi Pembangunan
Judul Tugas : Sustainability Program BPJS Kesehatan
Indonesia
Tanggal : 17 Juni 2014
Dosen : Ringoringo Halomoan Achmadi M.Sc.
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman3 dari18
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat, rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan makalah yang berjudul
Sustainability Program BPJS
Kesehatan Indonesiadapat diselesaikan dengan baik.
Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang
penulis hadapi. Namun
penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini
tidak lain berkat bantuan
dan dukungan berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang
penulis hadapi teratasi. Untuk
itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Ringoringo Halomoan Achmadi M.Sc., selaku dosen Mata Kuliah
Administrasi
Pembangunan yang senantiasa membimbing penulis.
2. Keluarga dan teman-teman penulis yang senantiasa memberikan
dukungan
moril kepada penulis.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
yang telah
membantu penulis dalam penyusunan makalah ini.
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa
pada makalah ini
masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis
mengharapkan adanya saran dan
kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah
ini.
Juni 2014,
Tim Penulis
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman4 dari18
DAFTAR ISI
STATEMENT OF AUTHORSHIP
.......................................................................................................
2
KATA PENGANTAR
..........................................................................................................................
3
DAFTAR ISI
........................................................................................................................................
4
I. LATAR BELAKANG BERDIRINYA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(SJSN) DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI
INDONESIA.................................... 5
II. ULASAN MENGENAI CAKUPAN DAN SISTEM PROGRAM JKN INDONESIA
.................... 6
Kepesertaan
......................................................................................................................................
7
Pembiayaan
.......................................................................................................................................
7
Pelayanan
..........................................................................................................................................
8
III. EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) INDONESIA
.............. 9
IV. BERKACA PADA KESUKSESAN JAMINAN KESEHATAN NEGARA LAIN
...................... 11
SINGAPURA
.................................................................................................................................
11
Jaminan Kesehatan Umum, Kehamilan, dan Kecelakaan Kerja
.................................................. 11
SWEDIA
.........................................................................................................................................
12
Kondisi Yang Memenuhi
............................................................................................................
13
Tunjangan Penyakit dan Bersalin
................................................................................................
13
Tunjangan Medis Pekerja
............................................................................................................
14
Tunjangan Medis Tanggungan
....................................................................................................
15
V. MENUJU JKN INDONESIA YANG BERKUALITAS
................................................................
15
VI. KESIMPULAN
............................................................................................................................
16
DAFTAR PUSTAKA
.........................................................................................................................
18
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman5 dari18
I. LATAR BELAKANG BERDIRINYA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(SJSN) DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI
INDONESIA
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan
dirinya dan
keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap
bangsa- bangsa di dunia,
termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Per
serikatan Bangsa -Bangsa
tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Berdasarkan Deklarasi
tersebut, pasca Perang Dunia
II beberapa negara mengambil inisiatif untuk mengembangkan
jaminan sosial, antara lain
jaminan kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health
Coverage). Dalam sidang ke 58
tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris
bawahi perlunya
pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin
tersedianya akses masyarakat
(Kementerian Kesehatan RI, 2014).
Konsep Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) pertama kali
dicetuskan di
Inggris pada tahun 1911 yang didasarkan pada mekanisme asuransi
kesehatan sosial yang
pertama kali diselenggarakan di Jerman tahun 1883. Setelah itu
banyak negara lain
menyelenggarakan JKN, seperti Kanada (1961), Taiwan (1995),
Filipina (1997), dan Korea
Selatan (2000). Kini, Indonesia mulai menerapkan Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional
(SJSN) yang telah diterapkan dalam berbagai negara tersebut.
Pembentukan UU mengenai SJSN merupakan bentuk nyata dari
penerapan ayat 2
pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (setelah
amandemen) yang
berbunyi:
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan
martabat kemanusiaan.
Oleh karena itu, pada era Presiden Megawati Soekarno Putri,
Undang-undang
mengenai Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) mulai
dibentuk. Pada tahun 2004,
setelah melakukan berbagai kajian dan kunjungan para legislatif
maupun eksekutif ke
berbagai negara untuk mempelajari sistem Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disetujui Rapat Pleno DPR untuk
diundangkan pada tanggal
28 September 2004. Kemudian, Presiden Megawati mengundangkan UU
SJSN dengan
upacara khusus yang dihadiri menteri-menteri terkait dan anggota
inti Tim SJSN Pada
tanggal 19 Oktober 2004 (Thabrany, 2009). Akhirnya, terbentuklah
Undang-undang no. 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam
Undang-undang no. 40
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman6 dari18
tahun 2004 ini, diamanatkan bahwa jaminan sosial wajib
dilaksanakan bagi seluruh penduduk
Indonesia melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS).
Membutuhkan rentang waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 7
tahun, antara
pembentukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU
mengenai Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU mengenai BPJS baru
dibentuk pada tahun 2011
dan menghasilkan UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut,
BPJS didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program
jaminan sosial.
Pelaksanaan teknis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan
dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Pemerintah
no.101 tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden no.12 tahun
2013 tentang Jaminan
Kesehatan, dan peta jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan
Nasional). Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan akan mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Januari
2014.
II. ULASAN MENGENAI CAKUPAN DAN SISTEM PROGRAM JKN INDONESIA
Tanggal 1 Januari 2014 adalah tanggal bersejarah bagi milestone
pembangunan
bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, secara resmi pemerintah
Indonesia melaksanakan
sebuah kebijakan asuransi kesehatan terbesar yang pernah
tercatat dalam sejarah dunia. Lebih
dari 237 juta rakyat Indonesia akan diwajibkan untuk mendaftar
guna mendapatkan jaminan
kesehatan secara nasional. Kebijakan yang mulai diinisiasi pada
tahun 2004 melalui Undang
Undang (UU) nomor 40 tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan
sosial adalah wajib
bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). Berbagai
peraturan dan tata laksana lanjutan dari UU nomor 40 tahun 2004
telah dibentuk dalam
mewujudkan usaha penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
Sasaran terbesarnya
adalah per tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar
dan medapatkan jaminan
kesehatan. Berikut adalah cakupan dan ulasan tentang bagaimana
bentuk dari JKN Indonesia
yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman7 dari18
Kepesertaan
Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh
masyarakat Indonesia.
Berbagai tahapan rekruitment kepesertaan BPJS kesehatan ini
telah dilakukan mulai pada
tahun 2014 ini. Pada tahun 2014 ini fokus utama BPJS kesehatan
adalah untuk mengalihkan
database peserta asuransi kesehatan dari Askes, Jamkesmas,
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) Jamsostek dan jaminan pemeliharaan kesehatan
lain di bawah pemerintah
dan BUMN untuk dialihkan menjadi satu payung di bawah BPJS
Kesehatan. Kemudian di
tahun tahun berikutnya BPJS Kesehatan akan menarik kepesertaan
lain yang berada di sektor
swasta, dengan target penyelesaian untuk usaha besar dan sedang
tuntas di tahun 2017, usaha
kecil di tahun 2018 dan usaha mikro di tahun 2019.
Kategori penerima BPJS secara umum dibagi menjadi dua, meliputi
Peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Peserta non-PBI. Peserta PBI
adalah peserta BPJS yang
keikutsertaannya di subsidi oleh pemerintah. Peserta PBI
meliputi masyarakat miskin pada
kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. Penduduk yang
termasuk peserta PBI
mencapai 96,4 Juta orang yang disubsidi oleh pemerintah sebesar
500 Milyar rupiah setiap
tahunnya. Sementara peserta non-PBI adalah seluruh masyarakat
Indonesia di luar penerima
PBI meliputi pekerja di sektor publik, dan swasta serta anggota
keluarganya.
Pembiayaan
Pembiayaan BPJS Kesehatan berjalan sebagaimana asuransi pada
umumnya. Premi
(iuran) yang harus dibayar oleh masyarakat miskin dalam kategori
PBI dibayarkan oleh
pemerintah melalui dana APBN setiap tahunnya. Sementara untuk
peserta non-PBI premi
yang dibayarkan beragam. Untuk PNS/TNI/Polri/Pensiunan iuran
berjumlah 5% dari gaji
pokok yang diterima dengan pembagian kontribusi 2% oleh peserta
dan 3% oleh pemerintah.
Sementara untuk pekerja penerima upah di sektor swasta biayanya
jatuh sebesar 5% dengan
pembagian 4% ditanggung oleh penerima kerja dan 1% oleh penerima
upah. Dan untuk
kategori peserta non-PBI bukan penerima upah, biaya yang harus
dikeluarkan sebulannya
beragam tergantung jenis kelas yang akan digunakan. Untuk rawat
inap kelas 3 sebesar Rp
25.500,- per bulan, kelas 2 sebesar RP 42.500,- per bulan dan Rp
59.900,- per bulan untuk
rawat inap kelas 1.
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman8 dari18
Pelayanan
Berdasarkan iuran yang telah diberikan kepada BPJS Kesehatan,
peserta BPJS
kesehatan akan mendapatkan berbagai layanan kesehatan meliputi,
manfaat medis dan
manfaat non medis. Manfaat medis antara lain akomodasi rawat
inap serta pembebasan biaya
pada berbagai kategori penyakit. Manfaat non medis yang didapat
antara lain seperti layanan
gawat darurat seperti ambulance dan lain sebagainya. Layanan
layanan yang tidak
ditanggung oleh BPJS antara lain : general check up, perawatan
kecantikan, pengobatan
untuk mendapat keturunan, serta penyakit penyakit yang timbul
akibat kesengajaan seperti
narkoba dan percobaan bunuh diri.
Prosedur pelayanan peserta BPJS pertama-tama harus memperoleh
pelayanan
kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas),
baru kemudian
diperkenankan untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan jika mendapat
rekomendasi untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan. Kondisi tidak melalui
prosedur hanya digunakan untuk memfasilitasi keadaan yang
bersifat gawat darurat.
Jumlah rumah sakit yang telah menjadi fasilitator kesehatan
sampai saat ini
berjumlah 1.087 rumah sakit, dan akan ditambah hingga lebih dari
2000 rumah sakit dengan
merangkul berbagai rumah sakit swasta yang lolos credentialing
oleh pihak BPJS Kesehatan.
Alur Pelayanan Kesehatan
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman9 dari18
III. EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
INDONESIA
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilakukan
secara serentak di
Indonesia sejak 1 Januari 2014. Adanya JKN ini tentu dapat
meringankan beban masyarakat
Indonesia karena program JKN dapat membantu masyarakat Indonesia
dalam mendapatkan
layanan kesehatan dan juga menyediakan layanan non medis seperti
akomodasi dan
ambulans. Dengan manfaat yang disediakan oleh program ini,
banyak masyarakat yang sudah
menjadi peserta JKN. Berdasarkan data dari BPJS, hingga saat ini
terdapat 123 juta peserta
dari JKN.
Sampai saat ini sudah banyak fasilitas kesehatan pada program
JKN, dari data dari
kementrian kesehatan, terdapat puskesmas sebanyak 9.599, klinik
sebanyak 6.250, klnik
spesialis sebanyak 1.649, rumah sakit umum sebanyak 1.687, rumah
sakit khusus sebanyak
492, dan balai kesehatan sebanyak 600. Fasilitas-fasilitas
tersebut tentunya telah menunjang
program ini. Walau demikian, dalam pelaksanaannya selama
beberapa bulan ini, terdapat
masalah-masalah yang dialami JKN mulai dari permasalahan
pendaftaraan, teknis, regulasi,
dan keterbatasan obat.
Peserta Jaminan Kesehatan
Bukan Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Pekerja Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah
Bukan Pekerja
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir MiskinOrang Tidak
Mampu
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman10 dari18
Proses pendaftaran untuk mengurus kartu JKN juga menjadi salah
satu permasalahan
dari program ini. Sistem pendaftaran yang belum direncanakan
dengan baik membuat banyak
masyarakat yang harus mengantre panjang untuk menjadi peserta
JKN. Antrean panjang juga
terjadi ketika peserta JKN hendak berobat ke rumah sakit.
Pemerintah telah melakukan
beberapa upaya untuk mengatasi antrean panjang untuk berobat,
salah satunya dengan
pendaftaran online, namun ternyata upaya tersebut belum berhasil
mengurangi antrean yang
ada.
Dari segi teknis, terdapat masalah-masalah yang muncul dalam
implementasi program
JKN. Salah satunya adalah kesulitan dari peserta JKN untuk
menemukan rumah sakit yang
dapat menampung mereka ketika mereka dalam kondisi sakit.
Keluhan mengenai hal tersebut
disampaikan oleh beberapa peserta JKN. Rumah sakit yang mereka
datangi sudah penuh dan
tidak dapat lagi menampung pasien baru. Bahkan terdapat pasien
yang harus berkeliling kota
untuk mencari rumah sakit yang tersedia. Permasalahan tersebut
tentunya menganggu
penerapan dari program JKN, karena dapat menghambat tujuan awal
dari program ini yaitu
memberikan layanan kesehatan bagi anggota JKN.
Sedangkan dari sesi regulasi, masih ada penduduk Indonesia yang
belum
mendapatkan manfaat dari program JKN. Penduduk yang dimaksud
adalah anak jalanan,
panti asuhan, orang jompo, dan penghuni lapas. Sampai saat ini,
pemerintah belum
menanggung pelayanan kesehatan bagi mereka dikarenakan sebagian
dari mereka yang
belum mempunyai kartu idetintas. Kemudian masih belum adanya
mekanisme yang jelas
dalam menjamin mereka juga menjadi salah satu alasan masih
adanya anak jalanan, anak dari
panti asuhan, orang jompo, dan penghuni lapas yang belum
mendapatkan layanan tersebut.
Dari masalah-masalah yang ada, keterbatasan obat menjadi masalah
utama dari
pelaksanaan program ini. Keterbatasan obat ini kerap dialami
oleh pasien-pasien yang
memiliki penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes melitus,
dan kemoterapi. Kemudian
masih terdapat keluhan dari peserta bahwa beberapa peserta masih
dibebani biaya pembelian
obat. Padahal di dalam Peraturan Presiden, tidak diatur adanya
biaya iuran yang harus
dikeluarkan peserta JKN untuk membeli obat. Salah satu alasan
mengapa peserta dimintai
iuran adalah karena obat tersebut tidak terdaftar di Formularium
Nasional (Fornas). Fornas
merupakan daftar obat yang disusun oleh Kementerian Kesehatan
(Kemkes) yang menjadi
acuan pelayanan obat di rumah sakit. Terdapat pula kasus-kasus
lain dimana peserta hanya
diberikan obat untuk beberapa hari dalam mengobati penyakit
kronis.
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman11 dari18
IV. BERKACA PADA KESUKSESAN JAMINAN KESEHATAN NEGARA LAIN
SINGAPURA
Singapura merupakan contoh alternatif dari jaminan kesehatan
universal, di mana
pemerintah tidak banyak memberikan subsidi pada masyarakat;
Singapura sangat
menekankan pada kemandirian dari warganya alih-alih memberikan
manfaat seluas-luasnya
bagi warga negara, seperti kebanyakan model welfare state.
Singapura memberi tunjangan
dan bantuan dalam program kesehatan universal yang relatif
sedikit untuk warganya; peran
negara yang relatif terbatas dialihkan kepada anak cucu
langsung, di mana ada undang-
undang yang melarang anak dari penduduk usia lanjut untuk
menelantarkan orangtuanya.
Namun, bagi penduduk miskin, terdapat skema bantuan pemerintah
yang bersifat means-
tested untuk asuransi kesehatan.
Secara umum, Singapura memiliki 4 rekening jaring pengaman
sosial di bawah
Central Provident Fund, yaitu Ordinary Account (untuk membantu
membeli rumah, investasi
tertentu, asuransi CPF, dan biaya pendidikan), Special Account
(untuk mengakumulasi dana
hari tua dalam investasi terkait pensiun), Medisave Account
(untuk membayar biaya
pengobatan), dan Retirement Account (dibuat pada usia 55 untuk
menjamin adanya
pendapatan periodik/anuitas pada pensiunan). Seperti disebutkan
sebelumnya, pembayaran
pengobatan di klinik dan rumah sakit dibayarkan dari dana di
Medisave Account. Warga
Singapura yang bekerja diwajibkan menyisihkan 7 hingga 9,5% dari
pendapatan untuk
Medisave Account, yang diikuti oleh pembayaran 7 hingga 9,5%
dari pendapatan oleh
pemberi kerja (employer), sehingga secara total warga Singapura
menyisihkan 14-19%
pendapatan untuk Medisave Account. Warga Singapura yang bekerja
sendiri (self-employed)
hanya membayar 2,3-9% pendapatan tahunan untuk bekerja.
Jaminan Kesehatan Umum, Kehamilan, dan Kecelakaan Kerja
Sejak lahir, warga Singapura dilengkapi dengan paket asuransi
sederhana untuk
beberapa jenis penyakit, yaitu MediShield. Warga Singapura yang
telah bekerja dan memiliki
MediSave Account bisa membeli asuransi kesehatan umum
menggunakan dana yang tersedia
dalam MediSave Account hingga S$ 800/tahun, dan asuransi untuk
penyakit kritis hingga S$
600/tahun. Setelah dilindungi asuransi (yang dibayarkan melalui
rekening MediSave), biaya
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman12 dari18
pengobatan warga yang sakit tidak ditanggun 100%; ada biaya yang
harus ditanggung warga
dan dipotong dari MediSave (copayment).Warga yang tidak mampu
membayar copayment ini
bisa meminta bantuan pada pemerintah lewat skema MediFund.
Ibu hamil berhak mendapatkan gaji selama 4 bulan, di mana untuk
dua kehamilan
pertama, negara menanggung gaji kotor untuk 2 bulan dan pemberi
kerja memberi gaji 2
bulan. Untuk kehamilan selanjutnya, negara menanggung penuh gaji
kotor untuk 4
bulan.Biaya kehamilan juga bisa ditanggung lewat rekening
MediSave.
Pekerja kasar dengan pendapatan kurang dari S$ 1.600/bulan
berhak mendapatkan
perlindungan kecelakaan kerja.Pemberi kerja menanggung seluruh
biaya perlindungan
kecelakaan kerja. Pekerja mendapatkan pembayaran gaji ketika
mengalami kecelakaan kerja,
sebesar 100% untuk 14 hari pertama (60 hari apabila dirawat di
rumah sakit) dan 66,67%
untuk selanjutnya apabila mengalami cacat sementara. Apabila
mengalami cacat permanen,
pekerja mendapat 72-181 kali gaji, dengan minimum S$73.000 dan
S$ 218.000.
Secara umum, skema perlindungan di Singapura sangat menekankan
pentingnya
bertanggung jawab untuk diri sendiri bagi warganya, yang sangat
menekankan pada warga,
pemberi kerja (sebagai penanggung secara parsial), dan sektor
swasta (penyedia asuransi
yang dibeli lewat MediSave). Pemerintah hanya turut campur dalam
membuat kerangka
asuransi serta hanya mengintervensi/memberi bantuan bagi warga
yang benar-benar kurang
mampu.Sistem di Singapura juga menekankan pada copayment dan
mentalitas bertanggung
jawab pada diri sendiri untuk menghindari moral hazard dalam
sistem kesehatan universal.
SWEDIA
Kebijakan hukum pertama di Swedia adalah tahun 1891 tentang
tunjangan tunai dan
di tahun 1931 tentang tunjangan kesehatan. Sedangkan untuk saat
ini adalah dari tahun 1991
tentang membayar sakit dan dari tahun 2010 tentang asuransi
sosial yang diimplementasikan
pada tahun 2011. Jenis program nya sendiri, merupakan asuransi
sosial (tunjangan tunai) dan
sistem universal untuk (tunjangan kesehatan). Cakupan dari
kebijakan ini adalah tunjangan
tunai bagi orang yang bekerja dan menghasilkan 10.560 kronor
dalam satu tahun atau
menghasilkan lebih dan tunjangan kesehatan bagi semua orang yang
bertempat tinggal di
Swedia. Sumber dana untuk jaminan sosial di swedia sendiri
berasal dari orang yang
tertanggung, wiraswasta, employer, dan pemerintah itu sendiri.
Dari wiraswasta, diambil
sebesar 9,61% dari penghasilan ditambah 2,2% untuk tunjangan
tunai orangtua (asuransi
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman13 dari18
orangtua). Sedangkan dari employer, 8.64% dari gaji ditambah
2,2% tunjangan tunai untuk
orang tua (parental asuransi). Sedangkan dari pemerintah, setiap
dewan kabupaten wilayah
membayar penuh biaya jaminan kesehatan daerahnya.
Kondisi Yang Memenuhi
Untuk tunjangan orang sakit: pendapatan tahunan tertanggung dari
pekerjaan yang
menghasilkan lebih dari 10.560 kronor; atau tertanggung
menganggur dan terdaftar dengan
penyedia jasa tenaga kerja. Untuk tunjangan tunai orangtua
(parental asuransi): Dibayar
untuk penduduk Swedia yang tertanggung untuk tunjangan tunai
penyakit di atas tingkat
jaminan (tergantung pada jumlah tahun Kontribusi dibuat pada
tahun tersebut) untuk
setidaknya 240 hari sebelum tanggal lahir. Selain itu terdapat
tunjangan tunai kehamilan
(asuransi orangtua): Dibayar untuk wanita hamil yang bekerja di
sebuah pekerjaan yang
menuntut fisik atau berbahaya, dimana majikan tidak dapat
mentransfer dia untuk bekerja di
tempat yang kurang menuntut atau kurang berbahaya. Untuk
tunjangan tunai sementara
orangtua (asuransi orangtua): Dibayar untuk tidak adanya orang
tua dari pekerjaan untuk
merawat anak yang sakit lebih muda dari usia 12 (usia 16 atau 18
jika sakit parah, sakit
kronis jika usia 21 atau cacat).
Tunjangan Penyakit dan Bersalin
80% dari penghasilan yang hilang dari tertanggung, dari hari
ke-15 sampai hari 364
(atau lebih jika penyakit serius) dibayar; dapat juga
diperpanjang untuk 550 hari tetapi 75%
dari penghasilan tertanggung hilang dari jatah pensiun, dan
itupun dibatasi untuk 180 hari
dari keuntungan setelah pensiun. Pendapatan tahunan maksimum
digunakan untuk
menghitung tunjangan, adalah 330.000 kronor.Pengusaha membayar
tunjangan sakit bagi
karyawan setiap hari selama dua sampai 14 hari pada 80% dari
penghasilan tertanggung yang
hilang. Pekerja mandiri dan kualifikasi orang nonemployed
lainnya menerima 80% dari
penghasilan yang hilang dari dua sampai 14 hari (jumlah hari
kualifikasi dapat bervariasi jika
diperlukan). Tunjangan harian maksimum adalah 702 kronor.
Tunjangantunai orangtua untuk melahirkan (asuransi orangtua):
Tunjangannya sekitar
80% dari penghasilan yang hilang tertanggung untuk 180-390 hari
ditambah 180 kronor per-
hari untuk tambahan 90 hari. Keseluruhan manfaat bagi Kedua
orang tua gabungan durasi
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman14 dari18
adalah 480 hari untuk setiap anak dan dibayar dari 60 hari
sebelum perkiraan tanggal
persalinan sampai anak usia 8 tahun. Ketika Kedua orang tua
mengasuh anak, setiap orangtua
menerima tunjangansetidaknya 60 hari, dan itu tidak dapat
ditransfer ke orang tua
lainnya.Pendapatan tahunan maksimum digunakan untuk menghitung
manfaat 440.000
kronor.Tunjangan harian maksimum untuk periode 390 hari adalah
935 kronor.
Tunjangan tunai kehamilan (asuransi orangtua): 80% dari
penghasilan yang hilang
tertanggung dibayar bagi perempuan dalam pekerjaan fisik
menuntut, tunjangan dibayar
sampai 50 hari, dimulai 60 hari dan paling lambat 11 hari
sebelum tanggal perkiraan
persalinan. Bagi perempuan dalam pekerjaan berbahaya, manfaat
dibayar untuk seluruh
kehamilan hingga 11 hari sebelum perkiraan tanggal
persalinan.Pendapatan tahunan
maksimum digunakan untuk menghitung tunjangan adalah 330.000
kronor. Penyesuaian
tunjangan: Tunjangan yang disesuaikan tahunan menurut perubahan
harga.
Tunjangan tunai sementara orangtua (parental insurance): 80%
dari penghasilan yang
hilang tertanggung akan dibayar. Keseluruhan durasi tunjangan
bagi kedua orang tua
digabungkan adalah 60 hari dalam setahun untuk setiap anak;
dapat diperpanjang selama 60
hari untuk setiap anak.Ayah (atau orangtua lainnya) Berhak 10
hari tambahan tunjangan
sehubungan dengan kelahiran anak.Pendapatan tahunan maksimum
digunakan untuk
menghitung tunjangan adalah 330.000 kronor.
Tunjangan Medis Pekerja
Untuk tunjangan medis pekerja, tunjangan termasuk perawatan
medis dan gigi gratis
bagi anak-anak sampai dengan usia 20, subsidi untuk perawatan
dasar dan pencegahan gigi,
dengan batas atas biaya untuk perawatan prostetik, dan insulin
gratis. Cost sharing:
tertanggung membayar biaya 60 kronor sampai 300 kronor untuk
kunjungan setiap dokter,
hingga 900 kronor dalam periode 12 bulan untuk rawat inap di
rumah sakit umum tersebut
(termasuk di bangsal bersalin), dan tertanggung membayar hingga
80 kronor per hari (bisa
dikurangi untuk yang berpenghasilan rendah). Tetapi sebagian
persentase biaya transportasi
akan diganti. Tertanggung juga membayar biaya penuh untuk obat
hingga 900 kronor dalam
jangka waktu 12 bulan; setelah itu, biaya parsial obat hingga
1.800 kronor setahun.
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman15 dari18
Tunjangan Medis Tanggungan
Tunjangan kesehatan untuk tanggungan mereka adalah sama seperti
untuk
tertanggung.
V. MENUJU JKN INDONESIA YANG BERKUALITAS
Berdasarkan kajian pada poin sebelumnya yang membahas
permasalahan yang terjadi
pada Jaminan Kesehatan Nasional maka bagian ini akan membahas
solusi untuk menuju
Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia yang berkualitas.
Permasalahan dalam JKN terbagi
dalam dua segi, yaitu teknis dan regulasi. Dari segi teknis
terbagi permasalahan dari proses
pendaftaran, birokrasi rumah sakit, dan distribusi obat.
Sedangkan dalam sisi regulasi disini
akan membahas tentang penduduk yang belum mendapatkan manfaat
dari Jaminan Kesehatan
Nasional.
Permasalahan dari segi teknis cukup menjadi sorotan hal ini
dikarenakan belum
matangnya koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait
seperti rumah sakit dan supplier
obat.Pada kondisi lapangan, sulitnya mengetahui mana-mana saja
rumah sakit yang
mengadvokasi Jaminan Kesehatan Nasional dan permasalahan
birokrasinya membuat
penerima harus mengantri untuk mendapatkan layanan dan mungkin
menempuh jarak yang
lebih jauh untuk mencapai rumah sakit yang menyediakan layanan
JKS. Hal ini dapat
disiasati dengan cara menambah jumlah persebaran fasilitas
kesehatan di berbagai daerah
yang disesuaikan dengan karakteristrik daerah tersebut dan mampu
menyediakan layanan
JKS hingga lebih efisien. Selain itu, solusi yang lain adalah
memberikan sosialisasi mengenai
JKS di tiap rumah sakit. Jika memang tidak semua rumah sakit
dapat melayani kebutuhan
pasien JKS maka setidaknya ada posko JKS yang mempu memberikan
informasi tentang
rumah sakit mana yang menyediakan jasa dan menyediakan
transportasi ambulans untuk
memindahkan pasien yang sudah harus segera diberikan perawatan
ke rumah sakit yang
menyediakan JKS sehingga adanya sinkronisasi antar lembaga.
Begitupun permasalahan pendaftaran.Sistem pendaftaran belum
diterapkan dengan
baik sehingga membuat banyak masyarakat yang harus mengantre
panjang untuk menjadi
peserta JKN.Solusi untuk permasalahan ini adalah efektivitas
online application yang mampu
menyederhanakan birokrasi sehingga tidak terjadi antrean yang
panjang.Selain itu
peningkatan sumber daya manusia (pegawai) yang mampu menjalankan
online
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman16 dari18
applicationjuga menjadi aspek penting sehingga efektivitas mampu
dicapai.Sementara itu
pemenuhan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai pada
tingkat pertama karena
pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai tahun
2014 akan fokus pada
pelayanan kesehatan primer dengan dukungan pemerintah sepenuhnya
baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
Permasalahan supplier obat yang belum mampu memenuhi kebutuhan
para pasien
Jaminan Kesehatan Nasional diberikan solusi untuk meregulasi
ulang tentang kebutuhan obat
yang dapat dipenuhi oleh supplier obat. Untuk ini, diperlukan
perhitungan ulang dengan
mengestimasi kebutuhan tiap rumah sakit yang dilakukan oleh
pemerintah dengan cara
survey. Dibutuhkan rekap yang jelas tiap pasien JKN sehingga
dapat menggambarkan pola
kebutuhan tiap rumah sakit maupun daerah sehingga mampu
meramalkan kebutuhan yang
akan datang. Selain itu standardisasi obat yang ditegaskan pada
supplier agar tidak terjadi
kecurangan pada distribusi obat yang dapat merugikan pasien.
Dalam sisi regulasi, yang terlihat dalam penduduk yang masih
belum mendapatkan
fasilitas karena terganjal oleh kartu identitas maka diperlukan
sinergisasi antara petugas
catatan sipil dengan birokrat JKN agar keseluruhan dapat
terdaftar dan menikmati fasilitas
yang Jaminan Kesehatan Nasional yang tersedia.Untuk mencapai
tujuan cakupan universal,
sangat penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi
(peraturan pemerintah), baik
terhadap sisi pembiayaan (yakni, revenue collection dan
pooling), maupun sisi penyediaan
dan penggunaan pelayanan kesehatan (yakni, purchasing). Pada
permasalahan ketidaksesuian
jumlah penduduk miskin dapat diatasi dengan dilakukan koordinasi
antara pemerintah pusat
dan daerah mengenai kriteria atau standar yang akan diberikan
dalam penentuan penerima
bantuan iuran. Selain itu pemerintah pusat menyerahkan mengenai
data penduduk miskin
sesuai dengan hasil koordinasi yang telah disepekati.
VI. KESIMPULAN
Meskipun pada awalnya diiringi dengan pro-kontra dari berbagai
pihak,
penyelenggaraan JKN sebagai program utama Badan Penyelenggara
Jaminan Nasional
(BPJS)pada dasarnya merupakan sebuah langkah yang patut
diapresiasi karena memiliki
tujuan yang sangat mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia melalui
jaminan kesehatan yang memadai.Berbagai masalah teknis yang saat
ini terjadi dalam
pengimplementasian program ini merupakan hal yang wajar,
mengingat program ini baru sah
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman17 dari18
diberlakukan sejak 1 Januari 2014baru beberapa
bulanpelaksanaan.Oleh karena itu untuk
menyukseskan bersama kesinambungan (sustainability)program ini
dibutuhkan kerja sama
berbagai pihak, mulai dari pihak penyelenggara yaitu BPJS,
kemudian seluruh stakeholder
seperti pemerintah, pihak rumah sakit, serta masyarakat
Indonesia sendiri. Seluruh pihak
harus menjalankan fungsinya masing-masing dan saling membantu
dalam pemecahan
masalah yang ada.
Sebagai tambahan, pola pikirmasyarakat Indonesia juga perlu
diberikan kesadaran
bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan setiap
anggota masyarakat
bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri tidak boleh hanya
bergantung dan menyalahkan
pemerintah.
-
Administrasi Pembangunan | Kelompok 1 Halaman18 dari18
DAFTAR PUSTAKA
1,7 Juta Gelandangan, Anak Jalanan, Pengemis, dan Napi Belum
Terdaftar JKN. (2014,
Februari 2). Retrieved from Detik Health:
http://health.detik.com/read/2014/02/27/190207/2510696/763/17-juta-gelandangan-
anak-jalanan-pengemis-dan-1,7 Juta Gelandangan, Anak Jalanan,
Pengemis, dan Napi
Belum Terdaftar JKN. (2014, Februari 2). Retrieved from Detik
Health:
http://health.detik.com/read/2014/02/27/190207/2510696/763/17-juta-gelandangan-
anak-jalanan-pengemis-dan-napi-belum-terdaftar-jkn
Evaluasi BPJS Kesehatan, Masalah Obat Paling Dikeluhkan. (2014,
Februari 7). Retrieved
from Berita Satu:
http://www.beritasatu.com/kesehatan/165052-evaluasi-bpjs-
kesehatan-masalah-obat-paling-dikeluhkan.html
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta. (2014, April
7). Retrieved from
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia:
http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-12680-
.html
Peserta BPJS Kesehatan Naik 6 Juta. (2014, Juni 11). Retrieved
from BPJS Kesehatan:
http://bpjs-kesehatan.go.id/berita-229-peserta-bpjs-kesehatan-naik-6-juta.html#
Aprianto, A., Prianto, E., Arianto, G., & Meliardi. (2012,
Mei 12). Potensi Kendala dan
Solusi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Retrieved Juni
14, 2014, from Pusat
KPMAK:
http://www.kpmak-ugm.org/2012-05-12-04-54-35/2012-05-12-05-03-
45/article/647-potensi-kendala-dan-solusi-untuk-jaminan-kesehatan-nasional-jkn.html
Australian Centre For Financial Studies. (2011). Melbourne
Mercer Global Pension Index.
Melbourne: Australian Centre For Financial Studies.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Buku Pegangan
Sosialisasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Jakarta:
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Thabrany, H. (2009). Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
Nasional: Sebuah Policy
Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS.
USA Social Securities Administration. "Sweden." SSA. USA Social
Securities
Administration (Research, Statistics, & Policy Analysis),
Mar. 2013. Web. 12 June
2014.
USA Social Securities Administration. "Singapore." SSA. USA
Social Securities
Administration (Research, Statistics, & Policy Analysis),
Mar. 2013. Web. 12 June
2014.