SURAT KETERANGAN - renirana.staff.gunadarma.ac.idrenirana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/... · Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dilingkungan Universitas

Perpustakaan Universitas Gunadarma BARCODE

BUKTI UNGGAH DOKUMEN PENELITIANPERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GUNADARMA

Nomor Pengunggahan

SURAT KETERANGANNomor: 176/PERPUS/UG/2020

Surat ini menerangkan bahwa: Nama Penulis : Renny, SE., MMNomor Penulis : 970820Email Penulis : [email protected] Penulis : JL.JAKARTA BARAT I BLOK C1/20DANITA II MEKARSARI BKS JAYA I

Telah menyerahkan hasil penelitian/ penulisan untuk disimpan dan dimanfaatkan di Perpustakaan Universitas Gunadarma,dengan rincian sebagai berikut : Nomor Induk : TT//PENELITIAN/176/2020Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA INDUSTRI

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018Tanggal Penyerahan : 17 / 08 / 2020

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dilingkungan Universitas Gunadarma dan Kopertis Wilayah III.

Dicetak pada: 17/08/2020 21:58:15 PM, IP:110.138.151.171 Halaman 1/1

1

FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADAINDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2018

RennyFakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gunadarma

[email protected]

ABSTRAK

Salah satu sumber potensial dalam penerimaan negara adalah Pajak. Tujuan utamaperusahaan didirikan adalah untuk mendapatkan laba, beban pajak yang tinggi dapatmendorong perusahaan untuk berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yangdibayarkan lebih sedikit. Ada beberapa cara yang 4dilakukan oleh Wajib pajak untukmenghindari pajak, salah satunya adalah Penghindaran Pajak (Tax avoidance) yaitu sebuahusaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau bersifatlegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fator-faktor yang mempengaruhipenghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektorindustri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperolehsembilan (9) perusahaan sebagai sampel dengan periode pengamatan selama lima (5) tahun.Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kualitas audit, komisarisindependen, dan ukuran perusahaan mempengaruhi dilakukannya penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kualitas audit, komisarisindependen, dan ukuran perusahaan.

PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan pajak untuk berbagai macam pembiayaan yang tujuannya

untuk kesejahteraan umum. Alokasi pajak dalam anggaran belanja pemerintah pusat antara

lain berupa peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur

pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk

pembangunan di daerah. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi

dibandingkan sumber penerimaan lainnya di Indonesia. Sebagian besar pembiayaan belanja

negara berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan data tahun 2018 yang diperoleh dari

website Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari sektor pajak adalah 85,4%,

penerimaan negara bukan pajak 14,5%, serta penerimaan dari hibah 0,1%. Pajak dari sudut

pandang perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan

mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan laba atau keuntungan, sehingga beban pajak

yang tinggi dapat mendorong banyak perusahaan untuk berusaha melakukan manajemen

pajak (Tax Planning) agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

2

Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment system yang berarti bahwa

sistem pemungutan pajak memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajaknya untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Syaiful, 2015). Tax Planning bertujuan untuk

mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam peraturan perpajakan (loopholes), agar

perusahaan dapat mengefisiensikan meminimalkan dalam periode tahun berjalan dan tahun

periode berikutnya tentang besarnya beban atau pajak terutang yang akan dibayarkan kepada

negara (Muttaqin, 2016). Wajib pajak menggunakan berbagai cara yang biasanya digunakan

untuk menghindari pajak, antara lain Penghindaran Pajak (Tax avoidance) yaitu usaha untuk

meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau bersifat legal.

Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang

dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar

peraturan perpajakan (Sari, 2018). Penghindaran pajak dikatakan persoalan yang rumit dan

unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan

karena merugikan negara dari segi penerimaan negara (Nandasari, 2015). Fenomena

penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu karena belum stabilnya penerimaan pajak

di Indonesia. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar

dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas

Pajak Indonesia (www.tribunnews.com). Dari Fenomena tersebut dapat menjelaskan bahwa

walaupun tax avoidance secara literal tidak melanggar hukum, tetapi penghindaran pajak

merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima.

Penghindaran pajak (tax avoidance) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan

atau yang dikenal dengan corporate governance (Ginting, 2016). Fiskus memperhitungkan

kegiatan tax avoidance akan menjadi sesuatu yang penting dan memerlukan perhatian dan

penanganan khusus, hal ini memungkinkan adanya anggapan tentang Corporate Governance

terkait dengan penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan dalam

perusahaan. Sub sektor makanan dan minuman salah satu perusahaan yang dapat

mempengaruhi pendapatan pajak negara, karenanya perusahaan yang bergerak di bidang ini

cukup diminati oleh para investor sebab telah dibuktikan melalui daya tahan sektor konsumer

yang tumbuh 28% (www.kemenperin.go.id).

3

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan.

Teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen.

Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal (pemilik usaha) memberi

wewenang kepada agen (manajemen suatu usaha) mengenai pembuatan keputusan yang

terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba

perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan

penghindaran pajak (Supriyono, 2018). Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan

kepentingan bagi agen dan principal memicu timbulnya perilaku aggressive tax avoidance

(Rizaldi, 2018). Dalam kontrak terdapat perbedaan kepentingan yang dapat mendorong agen

untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham

(Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Pajak

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu sumber untuk pemasukan kas negara yang digunakan untuk

pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hartati, 2015).

Pajak menurut Diana (2018) merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan

kepada pemerintah/Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan

masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara

khusus kepada seseorang sebagai imbalannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak

merupakan salah satu sumber potensial dalam penerimaan negara yang dapat dipaksakan.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat yaitu

(Sambodo, 2014):

1. Fungsi penerimaan (budgetair) ; Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah

adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam

perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan,

semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

4

2. Fungsi mengatur (regulerend) ; Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas ; Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan.

4. Fungsi redistribusi pendapatan pajak ; Pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh

negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

5. Fungsi demokrasi ; Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong

royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Resmi, 2014), yaitu:

1. Official Assesment System ; Sistem pemungutan pajak yang memberi kewewenangan

aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self Assesment System ; Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. With Holding System ; Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Asas – asas pemungutan pajak

Resmi (2014) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) ; Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak

menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber ; Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib

Pajak.

3. Asas Kebangsaan ; Asas ini meyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas

5

setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di

Indonesia.

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaa perpajakan agar pajak yang

dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2018). Secara garis besar perencanaan

pajak (Tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib

pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak

lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan maupun secara komersial (Zain,

2008). Tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan

jumlah beban pajaknya, yaitu (Pohan, 2018):

a. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) ; Strategi dan teknik penghindaran pajak

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan

ketentuan perpajakan.

b. Tax Evasion (Penyeludupan Pajak) ; Strategi dan teknik penghindaran pajak

dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan

pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan dalam koridor undang-undang

dan peraturan perpajakan.

c. Tax Saving (Penghematan Pajak) ; Merupakan suatu tindakan penghematan pajak

yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan

pajak yang baik adalah (Pohan, 2018) :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang,

2. Memaksimalkan laba setelah pajak,

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan

pajak oleh fiskus,

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai

dengan ketentuan perpajakan.

Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam

bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2011). Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah

6

cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Dapat disimpulkan

bahwa tax avoidance adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk

meminimalkan beban pajak yang tetap memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai

dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi,

dan kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi

konflik kepentingan (Pasaribu, Topowijaya dan Sri, 2016). Nuraina (2012) kepemilikan

institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga

(perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain). Dengan adanya kepemilikan

institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan

menjamin kemakmuran pemegang saham, dengan tingkat kepemilikan institusional yang

tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Permanasari, 2010).

Besar kecilnya Kepemilikan Institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang

dilakukan oleh perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). Kepemilikan Institusional dapat

dihitung dengan rumus (Wulandari, 2018):

Kualitas Audit

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011)

menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang

berkualitas, selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan

Publik (KAP).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit

laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Transparansi

terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada

pasar modal dan pertemuan para pemegang saham, peningkatan transparansi terhadap

pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010).

7

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi

lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu

diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP Non The Big Four (Annisa

dan Lulus, 2012). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan

diaudit oleh KAP big four maka akan diberi kode 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh

KAP non big four maka akan diberi kode 0.

Komisaris Independen

Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa

komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi

dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisaris lainnya (Ardyansah

dan Zulaikha, 2014). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang

berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen

sebagaimana yang berada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah komisaris

independen wajib 32 paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota

dewan komisaris.Peraturan yang dibuat oleh BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya

tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan

Komisaris yang ada (Surya dan Yustiavandana, 2006). Semakin tinggi persentase dewan

komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan

komisaris independen, serta pengawasan terhadap kinerja direksi akan semakin ketat. Pada

penelitian ini variabel komisaris independen diukur menggunakan dan perhitungan KoIn

diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalia dan Sapari (2017)

dalam penelitian Wulandari (2018) yaitu:

KI

Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total

aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva

(Hartono, 2015). Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa

ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya

dan berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2007). Menurut Ghozali (2006), ukuran

8

perusahaan dapat diukur menggunakan tolak ukur aset, karena total aset perusahaan bernilai

besar maka hal tersebut dapat disederhanakan dengan mentransform kedalam logaritma

natural, sehingga ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus :

Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan besar

terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Investor institusional yang ada

mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk

melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal

untuk investor institusional (Dewi dan Jati, 2014). kepemilikan institusional berpengaruh

terhadap variabel tax avoidance (Sari dan Devi, 2018; Masitoh 2018; Ayu, 2019). Dengan

tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan ke

manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah

keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata,

2014) dalam Sari dan Devi (2018). Berdasarkan dengan uraian diatas maka hipotesis yang

dapat diambil adalah :

H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan

Publik (KAP) (IAI, 2011). Aktivitas audit yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan

pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai

kinerja dari manajemen (Wahyudi, 2014). Aktivitas pengauditan merupakan pencerminan

penerapan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip penerapan GCG (Good

Corporate Governance), dengan kualitas audit yang baik akan membantu menyelesaikan

masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam masalah keputusan tax

avoidance (Wahyudi, 2014). Wulandari (2018) ; Maharani dan Suardana (2014) ; Dewi dan

Jati (2014), menguji pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance, hasilnya menunjukkan

bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Dimana kualitas audit yang tinggi

dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis

yang diambil adalah :

H2 : Kualitas Audit Berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

9

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar

perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana

yang berada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014. Berdasarkan

peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah komisaris independen wajib

32 paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan menganisme untuk

memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan, penghindaran pajak (tax

avoidance) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk

meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Sarra, 2017). Berdasarkan uraian di atas maka

hipotesis yang diambil adalah :

H3 : Komsaris Independen Berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tax avoidance

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran

ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan

berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2007). Perusahaan yang besar akan semakin

kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan

tindakan tax avoidance (Ayu, 2019). Hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) ; Ayu

(2019) ; Diantari dan Ulupui (2016), membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diambil adalah :

H4 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Gambar 1 Model Penelitian

10

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris

independen, dan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode waktu antara tahun 2014

sampai 2018.

Populasi dan prosedur penentuan sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah industri makanan dan minuman yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada periode waktu antara tahun 2014 sampai 2018, yaitu sebanyak 42

perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

purposive sampling yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel representative

berdasarkan kriteria tertentu yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam

penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis.

Tabel. 1

Karakteristik Sampel Penelitian

No Karakteristik Sampel Jumlah

1 Perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam sektor industri barang konsumsi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. 42

2

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar ke dalam sub sektor makanan dan minuman

selama periode tahun 2014-2018(24)

Perusahaan manufaktur yang terdaftar ke dalam sub sektor makanan dan minuman

selama periode tahun 2014-201818

3

Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap

untuk periode tahun 2014-2018(6)

Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap untuk

periode tahun 2014-201812

4

Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tahun 2014-2018 (3)

Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau mengalami Laba selama periode tahun

2014-20189

Total Pengamatan (9 x 5) 45

Sumber : www.idx.co.id (diolah kembali oleh penulis, 2020)

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu

penelitian yang mengungkapkan besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antara

11

variabel-variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dengan cara mengumpulkan

data-data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang

bersangkutan kemudian menganalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan

variabel-variabel dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka

yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku, jurnal dan sumber-sumber

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

teknik data documenter laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs

www.idx.co.id serta website masing – masing perusahaan.

Definisi operasional dan pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Tax Avoidance).

Tax Avoidance diukur menggunakan metode pengukuran Cash Effective Tax Rate (CETR).

CETR digunakan dalam penelitian ini karena diharapkan mampu mengindikasikan adanya

keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap

maupun perbedaan temporer (Dyreng, Maydew dan Hanlon, 2010).

Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi

variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitia ini yang digunakan terdiri dari:

Kepemilikan Institusional

Merupakan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga

(perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain) (Nuraina, 2012). Dalam

penelitian ini pengukuran kepemilikan institusional sama dengan penelitian yang dilakukan

oleh Wulandari (2018) dihitung dengan rumus :

12

Kualitas Audit

Segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan

menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan

keuangan auditan (Dewi dan Jati ,2014). Dalam penelitian ini variabel kualitas audit diukur

dengan menggunakan variabel dummy, dihitung dengan :

Dummy :

1 = KAP non the big four

0 = KAP the big four

Komisaris Indnependen

Pada penelitian ini variabel komisaris independen diukur menggunakan dan perhitungan

KoIn diukur dengan model seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalia & Sapari

(2017) dalam penelitian Wulandari (2018) yaitu:

KI

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan tolak ukur aset, karena total aset perusahaan

bernilai besar maka hal tersebut dapat disederhanakan dengan mentransform kedalam

logaritma natural (Ghozali, 2016), sehingga ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan:

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan regresi linier

berganda (multiple regression) dengan menggunakan software SPSS. Spesifikasi persamaan

regresi yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

CETR = α + βINST + βKA + βKI + βSize + ɛ

Keterangan:Y = Tax Avoidanceα = Koefisien konstantaβ = Koefisien regresi variabel independenX1 = Kepemilikan Institusional (INST)X2 = Kualitas Audit (KA)X3 = Komisaris IndependenX4 = Ukuran Perusahaan (Size)ɛ = Standar error

13

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, maksimal, minimum. Hasil uji statistik deskriptif dengan

menggunakan bantuan program SPSS v25 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2 Hasil statistik deskriptif

Descriptive Statistics

NMinimu

mMaximu

m Sum MeanStd.

Deviation Variance

Penghindaran Pajak 45 .11 1.22 15.08 .3351 .16961 .029

INST 45 .33 .96 33.68 .7484 .13666 .019

KA 45 .00 1.00 25.00 .5556 .50252 .253

KI 45 .33 .57 17.57 .3904 .07144 .005

Size 45 26.53 32.20 1310.76 29.1280 1.61937 2.622

Valid N (listwise) 45

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS (2020)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-sminov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestUnstandardized

Residual

N 45

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .11836534

Most Extreme Differences Absolute .127

Positive .105

Negative -.127

Test Statistic .127

Asymp. Sig. (2-tailed) .068c

a. Test distribution is Normal.b. Calculated from data.c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS v25 (2020)

14

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-smirnov didapatkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) atau nilai signifikansi sebesar 0,068 > 0,05, sehingga dari hasil pengujian diatas dapat

disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel. 4, diperoleh nilai Tolerance dari

variabel independen ≥ 0,10, maka dapat disimpulkan data dari penelitian ini tidak terjadinya

multikolinearitas dan dinyatakan telah terpenuhi untuk uji multikolinearitas.

Tabel. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

UnstandardizedCoefficients

StandardizedCoefficients

t Sig.

CollinearityStatistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.176 .609 3.572 .001

INST -1.064 .204 -.857 -5.217 .000 .475 2.107

KA -.152 .054 -.450 -2.810 .008 .501 1.998

KI 2.121 .517 .893 4.105 .000 .271 3.695

Size -.054 .021 -.516 -2.604 .013 .327 3.059

a. Dependent Variable: Penghindaran PajakSumber: data diolah (2020)

Uji Autokorelasi

Tabel. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Runs TestUnstandardized

Residual

Test Valuea .00023

Cases < Test Value 22

Cases >= Test Value 23

Total Cases 45

Number of Runs 21

Z -.600

Asymp. Sig. (2-tailed) .548

a. MedianSumber : Hasil Olahan Data SPSS v25 (2020)

15

Hasil uji menunjukan bahwa nilai test adalah 0,00023 dengan Asymp.sig. (2-tailed)

sebesar 0,548. Nilai tersebut ≥ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual atau tidak

terjadi autokorelasi antara nilai residual.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas ScatterplotSumber : Hasil Olahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji scatterplot menunjukkan

titik-titik yang menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu

Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga uji

heteroskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel. 6 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

ModelUnstandardized Coefficients

StandardizedCoefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.176 .609 3.572 .001

INST -1.064 .204 -.857 -5.217 .000

KA -.152 .054 -.450 -2.810 .008

KI 2.121 .517 .893 4.105 .000

Size -.054 .021 -.516 -2.604 .013

a. Dependent Variable: Penghindaran PajakSumber : Hasil Olahan Data SPSS (2020)

16

Berdasarkan Tabel. 6 diatas maka diperoleh persamaan regresi variabel kepemilkan

institusional, kualitas audit, komite audit, komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran

perusahaan terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

CETR = 2.176 - 1.064INST - 0.152KA + 2.121KI - 0.54Size

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 2,176 menyatakan bahwa jika variabel independen dalam

penelitian ini dianggap konstan (nilainya tetap), maka penghindaran pajak variabel

dependen akan bernilai sebesar 217,6%.

2. Variabel kepemilikan institusional (INST) menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu

satuan pada variabel kepemilikan institusional, maka nilai CETR akan berkurang sebesar

1,064 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Variabel kualitas audit (KA) menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan pada

variabel kualitas audit, maka nilai CETR akan berkurang sebesar 0,152 satuan dengan

asumsi variabel lain tetap.

4. Variabel komisaris independen (KI) menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan satu

satuan pada variabel KI, maka nilai CETR akan bertambah sebesar 2,121 satuan dengan

asumsi variabel lain tetap.

5. Variabel ukuran perusahaan (Size) menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan

pada variabel Size, maka nilai CETR akan berkurang sebesar -0,054 satuan dengan

asumsi variabel lain tetap.

Uji Hipotesis Parsial (T test)

Tabel. 7 Hasil Uji Parsial (T test)

Coefficientsa

ModelUnstandardized Coefficients

StandardizedCoefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.176 .609 3.572 .001

INST -1.064 .204 -.857 -5.217 .000

KA -.152 .054 -.450 -2.810 .008

KI 2.121 .517 .893 4.105 .000

Size -.054 .021 -.516 -2.604 .013

a. Dependent Variable: Penghindaran PajakSumber : Hasil Olahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan tabel. 7 maka hasil Uji Parsial (Uji t), yaitu sebagai berikut :

17

1. Kepemilikan institusional (INST), hasil signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000. Tingkat

signifikansi yang didapat 0,000 ≤ 0,05 ini berarti bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Kualitas Audit (KA), hasil signifikansi memiliki nilai sebesar 0,008 ≤ 0,05 berarti

kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Komisaris Independen (KI), hasil signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 ≤ 0,05 berarti

bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Ukuran Perusahaan (Size), hasil signifikansi memiliki nilai sebesar 0,013 ≤ 0,05 yang

berarti bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Hipotesis Simultan (F test) atau Uji Kelayakan Model

Tabel. 8 Hasil Uji Simultan ( F test)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .649 6 .108 6.670 .000b

Residual .616 38 .016

Total 1.266 44

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajakb. Predictors: (Constant), Size, ROA, KoA, INST, KA, KISumber : Hasil Olahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 8 hasil uji simultan (F) diperoleh sig. 0,000 ≤ 0,05 maka dapat

dikatakan variabel bebas dalam penelitian merupakan penjelas nyata variabel terikatnya, atau

dapat dikatakan model layak untuk digunakan.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel. 9 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R SquareAdjusted RSquare

Std. Error of theEstimate

1 .716a .513 .436 .12737

a. Predictors: (Constant), Size, ROA, KoA, INST, KA, KIb. Dependent Variable: Penghindaran pajak

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS v25 (2020)

Berdasarkan tabel. 9 koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar

0,436. Hal ini berarti 43,6% variasi penghindaran pajak dijelaskan oleh variasi faktor-faktor

kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan ukuran perusahaan

18

sedangkan sisanya sebesar 56,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh

penelitian ini. Seperti variabel leverage, likuiditas, corporate social responsibility dan lain

sebagainya yang dapat dijelaskan dalam variasi faktor penghindaran pajak (tax avoidance).

Analisis Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak Hasil pengujian

menunjukkan semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin kecil nilai CETR

yang berarti meningkatnya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena

semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang

harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan salah

satunya yaitu penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018); Masitoh (2018), dan Ayu (2019).

Pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak

kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian

menunjukkan semakin tinggi kualitas audit maka akan semakin kecil nilai CETR yang

berarti meningkatnya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan

yang diaudit oleh KAP big four memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP

lain saat melakukan proses audit, artinya KAP besar mampu memberikan kualitas audit yang

tinggi sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Hasil ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018), Maharani dan Suardana (2014),

serta Dewi dan Jati (2014).

Pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak

komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini

menunjukkan semakin tinggi jumlah komisaris independen maka akan semakin tinggi nilai

CETR yang berarti semakin kecil kemungkinan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah komisaris independen, maka

semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014),

serta Diantari dan ulupui (2016).

19

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak

Size (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian

menunjukkan semakin tinggi ukuran perusahaan maka akan semakin kecil nilai CETR yang

berarti semakin besar pula aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan dengan ukuran besar yang ditandai dengan tingginya total aset dan sumber daya

yang dimiliki perusahaan. Dengan besarnya aset perusahaan, maka dapat dilakukan

manajemen pajak yang maksimal. Adapun dengan banyaknya serta rumitnya transaksi yang

dilakukan perusahaan besar dijadikan celah oleh manajemen perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Darmawan dan Sukartha (2014), Ayu

(2019), serta Diantari dan Ulupui (2016).

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

secara parsial terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris

independen, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industry

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2018.

Secara simultan kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan ukuran

perusahaan merupakan penjelas nyata terhadap penghindaran pajak.

Saran

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan

minuman sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih

luas lagi seperti seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI),

atau dengan menambah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, S. A. D., dan Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax AvoidancePada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yangTerdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). Jurnal Dinamika AkuntansiKeuangan dan Perbankan, 8(1).

Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan tata Cara Perpajakan.

20

Dyreng, S. D., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporatetax avoidance. The accounting review, 85(4), 1163-1189.

Diantari, P. R. dan Ulupui. IGK. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi KomisarisIndependen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 16, Halaman 702-732, ISSN: 2302-8556.

Ghozali, Imam. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartati, Neneng. (2015). Pengantar perpajakan. Bandung : CV pustaka setia.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap. Jakarta : IAI

Jogiyanto, H M. (2007). Teori portofolio dan analisis investasi. ISBN: 979-503370-0.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada: BPFE. Yogyakarta

Nugraheni, A. S., dan Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, DanUkuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan ManufakturSubsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). E-Proceedings of Management, 5(2).

Nandasari, E.A. (2015). Analysis of Effect of Corporate Governance of Tax Avoidance.Jurnal akuntansi, Perbanas Surabaya.

Nuraina, Elva. (2012). Pengaruh Kepemilikan InstitusionaldanUkuran Perusahaan TerhadapKebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yangTerdaftar di BEI). JBE Vol.19, No.2, September 2012.

Pasaribu, M.Y., Topowijono., dan Sulasmiyati, Sri. (2016). Pengaruh Struktur Modal,Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada PerusahaanSektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014. JurnalAdministrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 1, Juni, hal. 154-164.

Pohan, Chairil Anwar. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.Jakarta : PT Gramedia.

Pohan, C.A.(2018). Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis. Cetakankeenam edisi revisi. Jakarta : Gramedia.

Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2011). Perencanaan pajak. Jakarta: Salemba Empat

Sambodo, Agus. (2014). Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

Sartori, Nicola. (2010). Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance.HYPERLINK "http://www.ssrn.com" www.ssrn.com .

Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan DewanKomisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada IndustriKimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). JurnalCompetitive, 1(1), 63-86.